Xcloud.id

Negara: Haiti

  • Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia Datangi Bareskrim Polri, Tagih Proses Hukum Denny Indrayana – Page 3

    Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia Datangi Bareskrim Polri, Tagih Proses Hukum Denny Indrayana – Page 3

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) berharap Polda Metro Jaya untuk memprioritaskan penanganan kasus dugaan korupsi payment gateway Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang belum menemui kejelasan selama hampir 10 tahun.

    “Mendesak Kapolda Metro Jaya untuk segera mengantensi perkara tindak pidana kasus korupsi Payment Gateway 2015 atas nama Denny Indrayana untuk P-21 ke Kejaksaan RI,” ujar Ketua Umum KMPHI Faisal J Ngabalin dalam pernyataan tertulis, Senin (26/5/2025).

    Ia pun berharap Dirkrimsus Polda Metro Jaya bisa memberikan kejelasan perkara dugaan korupsi yang sempat melibatkan Wamenkumham periode 2011-2014 Denny Indrayana.

    “Mendesak Dirkrimsus Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti pelimpahan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi Payment Gateway,” ucap Faisal.

    Sebelumnya, perwakilan KMPHI diterima oleh penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya untuk melaporkan penanganan kasus Payment Gateway yang belum menemukan titik terang.

    Dalam pertemuan itu, penyidik menjanjikan segera ditindaklanjuti laporan tersebut untuk memberikan kejelasan terhadap perkara yang pengusutannya telah berjalan sejak 2015.

    Untuk diketahui, sebelumnya, kasus payment gateway Kemenkumham kembali mencuat usai eks Wamenkumham Denny Indrayana disitus miliknya menyinggung status tersangka yang disandangnya akan genap berusia 10 tahun, pada Februari 2025 mendatang.

    Pada Maret 2023, Andi Syamsul Bahri, sang pelapor dugaan korupsi ini sempat mengeluhkan perkembangan kasus yang jalan di tempat, tapi hingga sekarang belum juga ada tanda-tanda kelanjutan dari perkara ini.

    Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 (Rp32,09 miliar). Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem itu.

    Denny Indrayana sendiri telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway pada 2015 lalu. Kasus ini ditangani di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Denny dianggap berperan menginstruksikan rujukan dua vendor proyek payment gateway.

    Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia.

  • Ramalan Bank Dunia: Negara Ini Bisa Jatuh ke Jurang Krisis pada 2025

    Ramalan Bank Dunia: Negara Ini Bisa Jatuh ke Jurang Krisis pada 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank memperkirakan, sejumlah negara akan mengalami kontraksi atau kemerosotan ekonomi pada 2025. Hal ini terungkap dalam laporan rutin Bank Dunia, Global Economic Prospects (GEP) edisi Juni 2025.

    Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Indermit Gill mengatakan, perekonomian sejumlah negara akan mengalami pelemahan serius pada tahun ini sebagai imbas terus melambatnya pertumbuhan ekonomi global tiga dekade terakhir.

    Ekonomi global yang terus melemah laju pertumbuhannya itu akibat kompleksitas tekanan perekonomian, mulai efek konflik geopolitik, perang tarif dagang, menurunnya produktivitas, populasi yang menua, hingga level utang yang tinggi.

    Pertumbuhan di negara berkembang telah menurun selama tiga dekade dari 6% per periode 2000-an menjadi 5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 4% pada 2020-an. Penurunan ini sejalan dengan laju pertumbuhan perdagangan global yang menurun dari rata-rata 5% pada 2000-an menjadi sekitar 4,5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 3% pada 2020-an.

    “Di luar Asia, dunia berkembang sedang berubah menjadi zona tanpa pembangunan,” kata Indermit Gill, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

    Adapun daftar negara yang ekonominya berpotensi minus pada 2025 ini terletak di empat kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Timur tengah dan Afrika Utara, serta Sub-Saharan Afrika.

    Asia Timur dan Pasifik

    Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya mulai terkontraksi pada 2025 ialah Myanmar mencapai minus 2,5% dari perkiraan sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 masih mampu tumbuh 2%. Ekonomi Myanmar menurut Bank Dunia akan pulih pada 2026 dengan prediksi pertumbuhan di level 3%.

    Tekanan ekonomi terhadap Myanmar ini kata Bank Dunia dipicu oleh konflik bersenjata yang terus terjadi, hingga bencana alam seperti gempa magnitude 7,7 pada Maret 2025.

    “Konflik bersenjata yang terus-menerus dapat semakin menekan aktivitas ekonomi di Myanmar, termasuk menyebabkan inflasi melonjak, sentimen bisnis melemah, dan perpindahan penduduk,” ungkap Bank Dunia.

    Lalu, negara yang ekonominya akan anjlok di kawasan ini kata Bank Dunia adalah Vanuatu dengan kontraksi mencapai minus 1,8% dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar tumbuh 1,5%. Ekonomi Vanuatu mulai membaik ke level 2,3% pada 2026, lebih baik dari perkiraan pada Januari yang hanya tumbuh 2,1%.

    Tekanan ekonomi yang dialami Vanuatu menurut Bank Dunia juga dipicu oleh rentannya negara ini terhadap bencana alam.

    “Kerentanan terhadap bencana alam juga menimbulkan risiko negatif, seperti yang ditegaskan oleh kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa bumi dahsyat di Myanmar dan Thailand pada akhir Maret, serta Vanuatu akhir tahun lalu.” ucap Bank Dunia.

    Amerika Latin dan Karibia

    Foto: Seorang pria duduk di belakang truk saat penduduk lingkungan Delmas 30 meninggalkan rumah mereka karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti, 25 Februari 2025. (REUTERS/Jean Feguens Regala)

    Di kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya akan terkontraksi atau anjlok pada 2025 ialah Haiti menjadi minus 2,2% dari sebelumnya pada proyeksi Januari 2025 masih mampu tumbuh 0,5%. Sedangkan pada 2026, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Haiti akan tumbuh 2% atau naik dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar 1,5%.

    “Prospek ekonomi Haiti masih rapuh dan penuh ketidakpastian di tengah ketidakstabilan politik dan tantangan keamanan yang terus berlanjut, dengan ekonominya diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,2% pada 2025,” kata Bank Dunia.

    Timur Tengah dan Afrika Utara

    Untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Bank Dunia mencatat, negara yang ekonomi terkontraksi pada 2025 yakni Iran, Tepi Barat dan Gaza, serta Yaman.

    Iran ekonominya Bank Dunia perkirakan minus 0,5% dan akan pulih ke level 0,3% pada 2026. “Prospeknya lebih lemah dibandingkan bulan Januari, sebagian mencerminkan berkurangnya permintaan minyak dari Tiongkok, kekurangan energi, dan meningkatnya ketidakpastian yang membatasi aktivitas non-minyak.,” ucap Bank Dunia.

    Untuk Tepi Barat dan Gaza, kontraksinya mencapai 1,6% pada 2025 akibat kerusakan peperangan dengan Israel, dan berpotensi naik pesat pada 2026 menjadi tumbuh 4% pada 2026.

    “Di Tepi Barat dan Gaza, pertumbuhan diperkirakan menguat menjadi 4% pada tahun 2026 dan 16% pada 2027 setelah kontraksi sebesar 1,6% pada 2025, dengan asumsi rekonstruksi dimulai pada 2026,” kata Bank Dunia.

    Sedangkan untuk Yaman, kontraksi ekonominya mencapai minus 1,5%, dan pulih sedikit pada 2026 menjadi 0,5%. “Mengingat situasi keamanan, PDB di Republik Yaman diperkirakan akan kembali mengalami kontraksi tahun ini,” ucap Bank Dunia.

    Sub-sahara Afrika

    Di kawasan Sub sahara Afrika, Bank Dunia hanya memperkirakan satu kawasan yang ekonominya akan minus pada 2025, yakni Guinea Khatulistiwa atau Equatorial Guinea dengan minus 3,1%. Tapi, pada 2026, Bank Dunia perkirakan ekonominya akan membaik menjadi 0,6% meski kembali kontraksi pada 2027 menjadi minus 1,1%.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada 2025 dan di level 4,8% pada 2026. Ramalan pertumbuhan terbaru ini memangkas proyeksi sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 yang sebesar 5,1% untuk 2025 dan 2026.

    Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mampu kembali ke level 5% pada 2027. Meski, masih jauh lebih lambat ketimbang pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang sebesar 5,3%.

    Bank Dunia juga menyatakan gejolak ketegangan dagang yang dipicu oleh perang tarif tinggi maupun ketidakpastian kebijakan pemerintah dunia saat ini telah menyebabkan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi di hampir 70% negara di seluruh kawasan dan kelompok pendapatan.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wartawan Israel Dilarang Bagikan Video ke Medsos, Hukumannya Ngeri

    Wartawan Israel Dilarang Bagikan Video ke Medsos, Hukumannya Ngeri

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Israel dan Iran kian memanas. Serangan bertubi-tubi dari kedua pihak menyebabkan kerusakan parah dan telah merenggut banyak nyawa.

    Kendati demikian, organisasi media dan jurnalis di Israel dibatasi untuk menyiarkan informasi tertentu terkait perang. Hal ini tertulis dalam surat edaran dari badan sensor militer Israel.

    Brigadir Jenderal Kobi Mandelblit mengumumkan peraturan baru tentang apa diizinkan dan dilarang untuk dipublikasikan organisasi media dan jurnalis Israel di negara tersebut tentang dampak serangan Iran, dalam surat edaran yang disebar pada Rabu (18/6) pekan ini, dikutip dari Aljazeera, Jumat (20/6/2025).

    Sebagai konteks, penyensoran media di Israel bukan hal baru. Pembatasan kebebasan media di negara Zionis tersebut pertama kali ditetapkan oleh Inggris dalam mandat untuk Palestina pada tahun 1945.

    Tiga tahun kemudian, regulasi penyensoran dimasukkan ke dalam hukum Israel ketika terbentuk sebagai entitas negara.

    Namun, pembatasan kebebasan pers di Israel lebih dari sekadar pelarangan aspek pelaporan jurnalis.

    Menurut data dari Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), Israel telah menewaskan sedikitnya 164 jurnalis di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Lebih banyak lagi yang terbunuh di Lebanon, wilayah Tepi Barat yang telah diduduki, dan sekarang Iran.

    Sejak Mei 2024, pemerintah Israel telah melarang Al Jazeera dari wilayahnya. Selanjutnya pada November 2024, Israel memberikan sanksi kepada harian liberal Haaretz atas liputannya yang dianggap kritis terhadap tindakan pemerintah.

    Peraturan baru Israel terhadap gerak-gerik media dan jurnalis secara khusus terkait dengan perang melawan Iran. Peraturan tersebut memberikan pembatasan khusus terhadap cara jurnalis dan editor melaporkan dampak serangan Iran terhadap Israel.

    Dalam surat edaran berjudul ‘Rising Lion – Pedoman Sensor IDF untuk Liputan Media tentang Serangan di Front Dalam Negeri Israel’, kantor kepala sensor militer Israel memerintahkan editor untuk mengambil tindakan tegas saat jurnalis melaporkan serangan rudal dan pesawat drone.

    Sensor juga memperingatkan agar tidak melaporkan apa pun yang dapat menunjukkan posisi serangan atau operasi pertahanan udara, atau penilaian kerusakan yang dapat membantu musuh dan menimbulkan ancaman nyata bagi keamanan negara.

    Berikut poin-poin pelarangan secara khusus bagi media dan jurnalis Israel, dikutip dari Aljazeera:

    Memfilmkan atau menyiarkan gambar dari lokasi terdampak perang, terutama di dekat instalasi militer.
    Menggunakan pesawat drone atau kamera sudut lebar untuk menunjukkan area terdampak serangan Iran.
    Memberikan perincian lokasi pasti area yang terkena dampak serangan di dekat instalasi keamanan.
    Menyiarkan gambar rudal Israel yang diluncurkan atau rudal Iran yang dicegat.

    Perintah tersebut juga melarang berbagi video dari media sosial tanpa peninjauan. Pembatasan baru tersebut berlaku segera setelah surat edaran disebar.

    Fotografer di kota pelabuhan Haifa ditangkap pada Selasa (17/6) dini hari saat memasang kamera untuk menangkap gambar potensi serangan di pelabuhan.

    Penyensoran yang Selama Ini Berlaku di Israel

    Jurnalis dan editor sebelumnya sudah menghadapi penyensoran gila-gilaan dari pemerintah. Organisasi media diharuskan untuk menyerahkan artikel apa pun yang dapat menyinggung keamanan Israel kepada tim sensor militer untuk mendapatkan persetujuan sebelum dipublikasikan.

    Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyensor memiliki kewenangan untuk menghentikan penerbitan artikel apa pun jika terdeteksi bisa membawa ancaman bagi keamanan nasional Israel.

    Namun, penyensor tidak boleh membatasi artikel atau laporan dengan alasan isi berita dapat merusak reputasi oknum tentara Israel atau politisi negara tersebut.

    Pada tahun 2023, pembatasan ketat Israel ditingkatkan melalui amandemen undang-undang antiterorisme negara tersebut. Aturan itu memungkinkan hukuman bagi mereka yang secara sistematis dan terus-menerus mengonsumsi publikasi teroris atau yang menyiarkan seruan langsung untuk melakukan tindakan terorisme.

    Menurut organisasi kebebasan media, seperti Index on Censorship, bahkan sebelum pembatasan baru pada pelaporan konflik Iran diperkenalkan, definisi penyensoran tentang “masalah keamanan” sangat luas dan subjektif.

    Topiknya beragam, seperti tentara, badan intelijen, transaksi senjata, tahanan administratif, aspek urusan luar negeri Israel, dan banyak lagi.

    Jurnalis, penerbit, atau kelompok media mana pun dapat mengajukan banding atas keputusan sensor ke Mahkamah Agung, yang berwenang membatalkan keputusannya.

    Penyensoran sudah menjadi makanan sehari-hari bagi media Israel. Pada Mei lalu, majalah Israel-Palestina, +972, melaporkan tentang peningkatan sensor media yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejak dimulainya perang di Gaza.

    Menurut majalah tersebut, sepanjang tahun 2024, sensor militer Israel memblokir sepenuhnya 1.635 artikel agar tidak diterbitkan dan memberlakukan pembatasan sebagian pada 6.265 artikel lainnya.

    Artinya, rata-rata ada sekitar 21 intervensi dalam berita yang dipublikasikan setiap harinya. Angka itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan penyensoran harian tertinggi selama konflik Gaza 2014, yakni sekitar 10 intervensi per hari.

    Menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia Reporters Sans Frontieres (RSF), Israel saat ini berada di peringkat ke-112 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Israel berada di bawah Haiti, Guinea Bissau, Sudan Selatan, dan Chad.

    “Kebebasan pers, pluralitas media, dan independensi editorial makin dibatasi di Israel sejak dimulainya perang di Gaza, yang dilancarkan oleh Israel pada 7 Oktober 2023 setelah serangan mematikan Hamas,” menurut pernyataan RSF.

    RSF juga mencatat pentingnya koneksi politik dalam memilih pimpinan badan pengatur penyiaran Israel. Hanya jaringan yang sangat pro-pemerintah, seperti Channel 14 Israel, yang umumnya dipilih untuk menyelenggarakan wawancara dengan tokoh-tokoh senior.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gaza Hadapi Bencana Kelaparan dalam Beberapa Bulan ke Depan Jika Situasi Tak Kunjung Membaik

    Gaza Hadapi Bencana Kelaparan dalam Beberapa Bulan ke Depan Jika Situasi Tak Kunjung Membaik

    PIKIRAN RAKYAT – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan situasi di Gaza akan semakin memburuk. Seluruh populasi di Gaza yang diperkiran 2,1 jura orang akan menghadapi krisis pangan yang lebih buruk lagi.

    Berdasarkan laporan peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP), Gaza menghadapi Integrated Food Security Phase Classification atau IPC 3, yaitu tingkat kerawanan pangan akut. 

    Sementara, jika kondisi tak kunjung membaik, diperkirakan pada September 2025 akan terjadi bencana kelaparan atau fase paling parah yaitu IPC 5. Hal ini dikarenakan blokade serta operasi militer besar di kawasan tersebut.

    Selain krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza, harga pangan yang tinggi ditambah dengan mata pencaharian yang menipis dan blokade komersial akan mempercepat keruntuhan ekonomi.

    Israel telah melakukan blokade bantuan terhadap Gaza sejak 2 Maret 2025 yang menyebabkan krisis kebutuhan dasar. Warga Palestina di Gaza menghadapi situasi sulit selama berbulan-bulan.

    Sejak serangan Oktober 2023, Israel telah menyebabkan 55.432 warga Palestina meninggal dunia. Selain itu, 128.923 warga lainnya terluka dan belasan ribu orang hilang. Mayoritas korban merupakan anak-anak, perempuan, dan lansia.

    Laporan ini tak hanya memperingatkan soal kondisi di Palestina, sejumlah negara juga menghadapi persoalan pangan serupa. Sudan, Sudan Selatan, Haiti, dan Mali menghadapi krisis pangan yang mengkhawatirkan.

    Masyarakat di negara tersebut sudah menghadapi kelaparan, berisiko kelaparan, atau dihadapkan dengan tingkat kerawanan pangan akut yang sangat parah akibat konflik yang semakin intensif atau terus berlanjut, guncangan ekonomi, dan bencana alam. 

    “Laporan ini memperjelasnya: kelaparan saat ini bukanlah ancaman yang jauh, ini adalah keadaan darurat sehari-hari bagi jutaan orang,” kata Direktur Jenderal FAO QU Dongyu dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA.

    “Kita harus bertindak sekarang, dan bertindak bersama-sama, untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga mata pencaharian. Melindungi pertanian dan hewan milik masyarakat untuk memastikan mereka dapat terus memproduksi makanan di tempat mereka berada, bahkan dalam kondisi yang paling sulit dan keras,” ujarnya.

    Neraka di bumi

    Situasi buruk yang tengah terjadi di Gaza dinilai lebih buruk dari neraka di bumi. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Mirjana Spoljaric.

    “Kemanusiaan sedang gagal di Gaza. Kita tidak bisa terus melihat apa yang terjadi,” katanya.

    ICRC saat ini menempatkan sekitar 300 staf di Gaza dan membantu orang-orang yang terdampak genosida di Gaza. Spoljaric mengatakan rumah sakit yang dikelola IRC di Rafah dibanjiri korban dalam beberapa hari terakhir.

    Saksi yang berada di lokasi mengatakan militer Israel penjajah menembaki kerumunan warga Palestina yang mencoba mendapatkan bantuan pangan yang begitu dibutuhkan.

    “Situasi di wilayah tersebut melampaui standar hukum, moral, dan kemanusiaan yang dapat diterima. Fakta bahwa kita menyaksikan suatu bangsa dilucuti sepenuhnya dari martabat kemanusiaannya seharusnya benar-benar mengejutkan hati nurani kolektif kita,” tuturnya dilaporkan Arab News.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pemimpin dunia harus berbuat lebih banyak dan lebih nyata dalam upaya mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza.

    “Konsekuensinya akan menghantui mereka dan sampai ke rumah mereka,” katanya.***

  • Ngeri! Bank Dunia Ramal Sejumlah Negara Ambruk di 2025, Ini Datanya

    Ngeri! Bank Dunia Ramal Sejumlah Negara Ambruk di 2025, Ini Datanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara akan mulai mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi yang minus pada 2025, menurut prospek terbaru Bank Dunia (World Bank) dalam laporan terbarunya dalam Global Economic Prospects (GEP) edisi Juni 2025.

    Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Indermit Gill mengatakan, melemahnya ekonomi sejumlah negara karena efek terus melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam tiga dekade terakhir. Akibat kompleksitas tekanan ekonomi global, mulai efek konflik geopolitik, perang tarif dagang, menurunnya produktivitas, populasi yang menua, hingga level utang yang tinggi.

    Pertumbuhan di negara berkembang telah menurun selama tiga dekade dari 6% per periode 2000-an menjadi 5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 4% pada 2020-an. Penurunan ini sejalan dengan laju pertumbuhan perdagangan global yang menurun dari rata-rata 5% pada 2000-an menjadi sekitar 4,5% pada 2010-an, dan kini kurang dari 3% pada 2020-an.

    “Di luar Asia, dunia berkembang sedang berubah menjadi zona tanpa pembangunan,” kata Indermit Gill, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Daftar negara yang ekonominya berpotensi minus pada 2025 ini terletak di empat kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Timur tengah dan Afrika Utara, serta Sub-Saharan Afrika.

    Asia Timur dan Pasifik

    Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya mulai terkontraksi pada 2025 ialah Myanmar mencapai minus 2,5% dari perkiraan sebelumnya dalam GEP edisi Januari 2025 masih mampu tumbuh 2%. Ekonomi Myanmar menurut Bank Dunia akan pulih pada 2026 dengan prediksi pertumbuhan di level 3%.

    Tekanan ekonomi terhadap Myanmar ini kata Bank Dunia dipicu oleh konflik bersenjata yang terus terjadi, hingga bencana alam seperti gempa magnitude 7,7 pada Maret 2025.

    “Konflik bersenjata yang terus-menerus dapat semakin menekan aktivitas ekonomi di Myanmar, termasuk menyebabkan inflasi melonjak, sentimen bisnis melemah, dan perpindahan penduduk,” ungkap Bank Dunia.

    Lalu, negara yang ekonominya akan anjlok di kawasan ini kata Bank Dunia adalah Vanuatu dengan kontraksi mencapai minus 1,8% dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar tumbuh 1,5%. Ekonomi Vanuatu mulai membaik ke level 2,3% pada 2026, lebih baik dari perkiraan pada Januari yang hanya tumbuh 2,1%.

    Tekanan ekonomi yang dialami Vanuatu menurut Bank Dunia juga dipicu oleh rentannya negara ini terhadap bencana alam.

    “Kerentanan terhadap bencana alam juga menimbulkan risiko negatif, seperti yang ditegaskan oleh kerusakan besar yang disebabkan oleh gempa bumi dahsyat di Myanmar dan Thailand pada akhir Maret, serta Vanuatu akhir tahun lalu.” ucap Bank Dunia.

    Amerika Latin dan Karibia

    Di kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Bank Dunia memperkirakan, negara yang ekonominya akan terkontraksi atau anjlok pada 2025 ialah Haiti menjadi minus 2,2% dari sebelumnya pada proyeksi Januari 2025 masih mampu tumbuh 0,5%. Sedangkan pada 2026, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Haiti akan tumbuh 2% atau naik dari perkiraan sebelumnya pada Januari 2025 sebesar 1,5%.

    “Prospek ekonomi Haiti masih rapuh dan penuh ketidakpastian di tengah ketidakstabilan politik dan tantangan keamanan yang terus berlanjut, dengan ekonominya diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,2% pada 2025,” kata Bank Dunia.

    Timur Tengah dan Afrika Utara

    Untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Bank Dunia mencatat, negara yang ekonomi terkontraksi pada 2025 yakni Iran, Tepi Barat dan Gaza, serta Yaman.

    Iran ekonominya Bank Dunia perkirakan minus 0,5% dan akan pulih ke level 0,3% pada 2026. “Prospeknya lebih lemah dibandingkan bulan Januari, sebagian mencerminkan berkurangnya permintaan minyak dari Tiongkok, kekurangan energi, dan meningkatnya ketidakpastian yang membatasi aktivitas non-minyak.,” ucap Bank Dunia.

    Untuk Tepi Barat dan Gaza, kontraksinya mencapai 1,6% pada 2025 akibat kerusakan peperangan dengan Israel, dan berpotensi naik pesat pada 2026 menjadi tumbuh 4% pada 2026.

    “Di Tepi Barat dan Gaza, pertumbuhan diperkirakan menguat menjadi 4% pada tahun 2026 dan 16% pada 2027 setelah kontraksi sebesar 1,6% pada 2025, dengan asumsi rekonstruksi dimulai pada 2026,” kata Bank Dunia.

    Sedangkan untuk Yaman, kontraksi ekonominya mencapai minus 1,5%, dan pulih sedikit pada 2026 menjadi 0,5%. “Mengingat situasi keamanan, PDB di Republik Yaman diperkirakan akan kembali mengalami kontraksi tahun ini,” ucap Bank Dunia.

    Sub-sahara Afrika

    Di kawasan Sub saharan Afrika, Bank Dunia hanya memperkirakan satu kawasan yang ekonominya akan minus pada 2025, yakni Guinea Khatulistiwa atau Equatorial Guinea dengan minus 3,1%. Tapi, pada 2026, Bank Dunia perkirakan ekonominya akan membaik menjadi 0,6% meski kembali kontraksi pada 2027 menjadi minus 1,1%.

    (arj/mij)

  • Larangan Perjalanan Trump Berlaku, Warga 12 Negara Dilarang Masuk AS!

    Larangan Perjalanan Trump Berlaku, Warga 12 Negara Dilarang Masuk AS!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Larangan perjalanan (travel ban) baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai berlaku Senin (9/6/2025) dini hari tepat setelah tengah malam, melarang warga negara dari belasan negara memasuki Negeri Paman Sam. 

    Seperti dilansir AFP, langkah tersebut diperkirakan akan mengganggu jalur pengungsi dan semakin membatasi imigrasi karena pemerintahan Trump memperluas tindakan kerasnya terhadap masuknya imigran ilegal.

    Banyak negara yang tercakup dalam pembatasan tersebut memiliki hubungan yang bermusuhan dengan AS, seperti Iran dan Afghanistan, sementara yang lain menghadapi krisis yang parah, seperti Haiti dan Libya.

    Saat mengumumkan pembatasannya minggu lalu, Trump mengatakan tindakan baru tersebut didorong oleh “serangan teroris” baru-baru ini terhadap orang Yahudi di Colorado. Kelompok tersebut telah memprotes sebagai bentuk solidaritas terhadap para sandera yang ditahan di Gaza ketika mereka diserang oleh seorang pria yang menurut Gedung Putih telah melewati batas visanya.

    Serangan itu, kata Trump, “menegaskan bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar” atau yang melewati batas visa mereka.

    Langkah tersebut melarang semua perjalanan ke AS oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, menurut Gedung Putih. Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

    Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara tersebut akan diizinkan. Daftar negara baru, menurut Trump, dapat ditambahkan, “Seiring munculnya ancaman di seluruh dunia.”

    Mehria, seorang wanita berusia 23 tahun dari Afghanistan yang mengajukan status pengungsi, mengatakan aturan baru tersebut telah menjebaknya dan banyak warga Afghanistan lainnya dalam ketidakpastian. “Kami telah menyerahkan ribuan harapan dan seluruh hidup kami… atas janji dari AS, tetapi hari ini kami menderita satu demi satu neraka,” katanya kepada AFP.

    Pengecualian
    Larangan tersebut tidak akan berlaku bagi atlet yang berlaga di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko, atau Olimpiade Los Angeles 2028. Larangan tersebut juga tidak akan berlaku bagi diplomat dari negara-negara yang menjadi sasaran.

    Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk memperingatkan bahwa “sifat larangan perjalanan baru yang luas dan menyeluruh menimbulkan kekhawatiran dari perspektif hukum internasional.”

    Anggota parlemen Demokrat AS dan pejabat terpilih mengecam larangan tersebut sebagai tindakan kejam dan inkonstitusional.

    “Saya tahu penderitaan yang ditimbulkan oleh larangan perjalanan Trump yang kejam dan xenofobia karena keluarga saya telah merasakannya secara langsung,” ujar anggota kongres Yassamin Ansari, yang merupakan warga negara Iran-Amerika, memposting pada hari Minggu di X. “Kami akan melawan larangan ini dengan segala yang kami miliki.”

    Desas-desus tentang larangan perjalanan baru telah beredar setelah serangan Colorado, dengan pemerintahan Trump bersumpah untuk mengejar “teroris” yang tinggal di Amerika Serikat dengan visa.

    Pejabat AS mengatakan tersangka Mohamed Sabry Soliman, seorang warga negara Mesir menurut dokumen pengadilan, berada di negara itu secara ilegal setelah melewati batas visa turis, tetapi ia telah mengajukan suaka pada September 2022. Larangan perjalanan baru Trump secara khusus tidak mencakup Mesir.

    Afghanistan yang diperintah Taliban dan Libya, Sudan, Somalia, dan Yaman yang dilanda perang tidak memiliki otoritas pusat yang “kompeten” untuk memproses paspor dan pemeriksaan. Iran dimasukkan karena merupakan “negara sponsor terorisme,” kata perintah tersebut.

    Untuk negara-negara lain, Perintah Trump mengutip kemungkinan di atas rata-rata bahwa orang-orang akan melewati batas visa mereka.

    (miq/miq)

  • Kecaman ‘Rasis’ ke Trump karena Larang Warga 12 Negara Masuk AS

    Kecaman ‘Rasis’ ke Trump karena Larang Warga 12 Negara Masuk AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang 12 warga negara termasuk Iran masuk ke AS. Pemerintah Iran geram dan menyebut Trump memiliki mentalitas rasis.

    Dilansir AFP, Sabtu (7/6/2025), Trump pada hari Rabu lalu menandatangani perintah eksekutif untuk melarang warga dari 12 negara masuk ke AS. Selain Iran, larangan AS tersebut menargetkan warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Perintah eksekutif Trump tersebut dikeluarkan beberapa hari setelah serangan hari Minggu lalu saat aksi demonstrasi di Colorado, di mana pihak berwenang mengatakan lebih dari selusin orang terluka. Tersangka adalah seorang pria Mesir yang telah melewati batas visa turis.

    Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (9/6) mendatang, kata Gedung Putih.

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Namun, larangan Trump tersebut tidak akan berlaku bagi para atlet yang berkompetisi di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko, serta Olimpiade Los Angeles 2028.

    Iran Mengecam

    Bendera Iran dan AS (Foto: Reuters)

    Direktur jenderal kementerian luar negeri untuk urusan warga negara Iran di luar negeri, Alireza Hashemi-Raja, menyebut tindakan tersebut, sebagai “tanda yang jelas dari dominasi mentalitas supremasi dan rasis di antara para pembuat kebijakan Amerika”.

    Keputusan tersebut “menunjukkan permusuhan yang mendalam dari para pembuat keputusan Amerika terhadap orang-orang Iran dan Muslim”, tambahnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kementerian, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (7/6).

    Hashemi-Raja mengatakan kebijakan tersebut “melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional” dan merampas “hak ratusan juta orang untuk bepergian hanya berdasarkan kewarganegaraan atau agama mereka”.

    Pejabat kementerian luar negeri Iran tersebut mengatakan bahwa larangan tersebut diskriminatif dan akan “menimbulkan tanggung jawab internasional bagi pemerintah AS”, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Iran dan AS memutuskan hubungan diplomatik tak lama setelah Revolusi Islam 1979, dan hubungan tetap tegang sejak saat itu.

    Amerika Serikat adalah rumah bagi komunitas Iran terbesar di luar Iran. Menurut angka dari kementerian luar negeri Teheran, pada tahun 2020 ada sekitar 1,5 juta warga Iran di Amerika Serikat.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kecaman ‘Rasis’ ke Trump karena Larang Warga 12 Negara Masuk AS

    Iran Geram Warganya Dilarang Masuk AS: Mentalitas Rasis!

    Jakarta –

    Pemerintah Iran geram dengan larangan perjalanan Amerika Serikat terhadap warga negara Iran dan warga dari 11 negara Timur Tengah dan Afrika lainnya. Teheran menyebut keputusan Washington itu merupakan tanda “mentalitas rasis”.

    Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu lalu menandatangani perintah eksekutif untuk melarang warga dari 12 negara masuk ke AS.

    Perintah eksekutif Trump tersebut dikeluarkan beberapa hari setelah serangan hari Minggu lalu saat aksi demonstrasi di Colorado, di mana pihak berwenang mengatakan lebih dari selusin orang terluka. Tersangka adalah seorang pria Mesir yang telah melewati batas visa turis.

    Selain Iran, larangan AS tersebut menargetkan warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Alireza Hashemi-Raja, direktur jenderal kementerian luar negeri untuk urusan warga negara Iran di luar negeri, menyebut tindakan tersebut, yang mulai berlaku pada 9 Juni, sebagai “tanda yang jelas dari dominasi mentalitas supremasi dan rasis di antara para pembuat kebijakan Amerika”.

    Keputusan tersebut “menunjukkan permusuhan yang mendalam dari para pembuat keputusan Amerika terhadap orang-orang Iran dan Muslim”, tambahnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kementerian, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (7/6/2025).

    Hashemi-Raja mengatakan kebijakan tersebut “melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional” dan merampas “hak ratusan juta orang untuk bepergian hanya berdasarkan kewarganegaraan atau agama mereka”.

    Pejabat kementerian luar negeri Iran tersebut mengatakan bahwa larangan tersebut diskriminatif dan akan “menimbulkan tanggung jawab internasional bagi pemerintah AS”, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Iran dan AS memutuskan hubungan diplomatik tak lama setelah Revolusi Islam 1979, dan hubungan tetap tegang sejak saat itu.

    Amerika Serikat adalah rumah bagi komunitas Iran terbesar di luar Iran.

    Menurut angka dari kementerian luar negeri Teheran, pada tahun 2020 ada sekitar 1,5 juta warga Iran di Amerika Serikat.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani aturan yang melarang semua perjalanan dari negara-negara tertentu. ‘Proklamasi’ tersebut sepenuhnya membatasi masuknya warga dari 12 negara: Afganistan, Cad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Larangan ini akan berlaku pada Senin (09/06) mendatang, mulai pukul 00:01 dini hari waktu Washington (11:01 WIB). Pengunjung dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela juga akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat.

    “Saya harus bertindak untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasional Amerika Serikat serta rakyatnya,” kata Trump dalam ‘proklamasi’ itu.

    “Beberapa negara yang disebutkan memiliki proses pemeriksaan dan penyaringan yang tidak memadai, sehingga menghambat kemampuan Amerika dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan sebelum masuk,” menurut dokumen resmi yang diterbitkan Gedung Putih.

    Negara-negara lain “menunjukkan tingkat perpanjangan visa yang tinggi,” atau tidak bekerja sama dalam berbagi informasi identitas dan ancaman.

    Sebelumnya, Trump juga pernah memberlakukan beberapa larangan perjalanan selama masa jabatannya yang pertama sebagai presiden AS. Larangan pertamanya pada 2017 menargetkan tujuh negara mayoritas Muslim selama 90 hari.

    Larangan berikutnya termasuk Myanmar, Eritrea, Iran, Kirghizia, Libia, Nigeria, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Tanzania, Venezuela, dan Yaman. Larangan ini dicabut oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021.

    Trump: Larangan perjalanan ini akibat serangan di Colorado

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado menegaskan bahaya besar yang ditimbulkan oleh masuknya warga asing yang tidak diperiksa dengan baik,” kata Trump dalam sebuah pesan video.

    “Kami tidak menginginkan mereka,” tambahnya.

    Mesir tidak termasuk dalam daftar larangan perjalanan baru ini. Trump juga mengatakan daftar itu bisa diperluas jika muncul ancaman baru di dunia.

    Trump blokir mahasiswa internasional Harvard masuk ke AS

    Selain larangan perjalanan baru untuk 12 negara, Trump juga mengambil langkah untuk memblokir hampir semua mahasiswa internasional yang ingin belajar di Harvard agar tidak bisa masuk ke negara tersebut.

    Dalam sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani Rabu (04/06), Trump menyatakan bahwa mengizinkan Harvard, salah satu universitas paling bergengsi di dunia, untuk terus menerima mahasiswa internasional akan membahayakan keamanan nasional.

    “Perilaku Harvard membuat universitas itu menjadi tujuan yang tidak layak bagi mahasiswa dan peneliti internasional,” tulis perintah eksekutif tersebut.

    Berlaku untuk semua mahasiswa yang berusaha masuk ke AS untuk belajar di Harvard setelah tanggal perintah itu dikeluarkan. Berlaku selama enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan.

    Bagi mahasiswa asing yang merupakan sekitar seperempat dari total mahasiswa di Harvard, keputusan mengenai pencabutan visa mereka akan ditentukan oleh Menteri Luar Negeri, Marco Rubio. Ini merupakan eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Gedung Putih dan universitas tertua serta terkaya di Negeri Paman Sam itu.

    Pekan lalu, pengadilan federal di Boston sempat menghentikan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam menjalankan rencana penangguhan visa mahasiswa internasional yang mau ke Harvard.

    Perintah Trump memberikan wewenang hukum berbeda bagi pemerintahannya untuk melarang mahasiswa asing. Trump menuduh universitas-universitas top AS menjadi pusat gerakan anti-Amerika.

    Respons Harvard: Ini langkah pembalasan ilegal

    Universitas Harvard mengatakan bahwa perintah Trump yang melarang universitas tersebut menerima mahasiswa asing baru selama enam bulan adalah tindakan “balasan”.

    “Ini adalah langkah balasan ilegal lainnya yang diambil oleh pemerintahan yang melanggar hak Amandemen Pertama Harvard,” kata pejabat universitas dalam pernyataan yang dirilis Rabu (04/06) malam.

    “Harvard akan terus melindungi mahasiswa internasionalnya,” tambahnya.

    Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perintah terbaru itu karena Harvard menolak “memberikan informasi yang cukup, saat diminta, tentang kasus-kasus pelanggaran dan kriminalitas yang diketahui dilakukan oleh mahasiswa asingnya.”

    Larangan perjalanan Trump izinkan pemain Piala Dunia masuk, bagaimana dengan suporter?

    Larangan perjalanan baru Trump memberikan beberapa pengecualian, menurut pejabat AS yang berbicara dengan CBS News. Di antara pengecualian itu, ‘proklamasi’ secara eksplisit menyebut atlet atau anggota tim olahraga, termasuk pelatih dan staf pendukung, serta atlet yang bepergian untuk Piala Dunia, Olimpiade, atau acara olahraga lainnya.

    AS bersama dengan Kanada dan Meksiko, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada 2026. Meskipun sebagian besar tim belum lolos, Iran — yang masuk dalam daftar larangan perjalanan, sudah memastikan tempat di turnamen 2026.

    Tim nasional sepak bola Sudan juga berada di puncak grup kualifikasinya, sehingga berpeluang ikut bermain di Piala Dunia.

    Namun, pembatasan penuh bagi warga Iran dan Sudan untuk masuk ke AS mungkin membuat para pendukung tidak bisa menyaksikan dan mendukung tim mereka jika dijadwalkan bertanding di AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Prita Kusumaputri

    Tonton juga “Daftar Lengkap 12 Negara yang Warganya Dilarang Masuk AS Oleh Trump” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani larangan perjalanan baru pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, yang menargetkan 12 negara termasuk Afghanistan, Iran, Yaman dan negara tetangga Indonesia, Myanmar.

    Trump mengatakan tindakan tersebut dipicu oleh serangan bom api terhadap aksi protes Yahudi di Boulder, Colorado, AS belum lama ini.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), langkah tersebut melarang semua perjalanan ke Amerika Serikat oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (9/6) mendatang, kata Gedung Putih.

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Trump secara terpisah pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, juga mengumumkan larangan visa bagi mahasiswa asing yang akan mulai kuliah di Universitas Harvard.

    Pemimpin AS tersebut membandingkan langkah-langkah baru tersebut dengan larangan “kuat” yang diberlakukannya pada sejumlah negara yang sebagian besar berpenduduk Muslim pada masa jabatan pertamanya, yang menyebabkan gangguan perjalanan di seluruh dunia.

    Trump mengatakan bahwa larangan tahun 2017 tersebut telah menyelamatkan Amerika Serikat dari serangan teror yang terjadi di Eropa.

    “Kita tidak akan membiarkan apa yang terjadi di Eropa terjadi di Amerika,” kata Trump.

    “Kita tidak dapat melakukan migrasi terbuka dari negara mana pun yang tidak dapat kami periksa dan saring dengan aman dan andal,” tandasnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini