Xcloud.id

Negara: Haiti

  • Bikin Merinding saat Puluhan Mayat Korban Geng Haiti Dimakan Anjing

    Bikin Merinding saat Puluhan Mayat Korban Geng Haiti Dimakan Anjing

    Jakarta –

    Serangan geng berdarah di Haiti menyebabkan puluhan orang tewas. Jasad korban masih tergeletak di semak-semak sampai dimakan anjing.

    Dikutip kantor berita AFP, Selasa (16/9/2025), peristiwa ini terjadi pada 11 dan 12 September di wilayah utara Ibu Kota Haiti, Port-au-Prince. Serangan ini merupakan pembunuhan massal terbaru yang mengerikan di negara Karibia yang dilanda krisis.

    Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) dalam sebuah laporan pada Senin (15/9) waktu setempat menyampaikan ada sejumlah korban yang belum ditemukan. Bahkan mayat-mayat masih belum dievakuasi.

    “Hingga 14 September 2025, beberapa korban masih belum ditemukan, sementara mayat-mayat masih tergeletak di semak-semak, dimakan oleh anjing,” kata RNDDH dalam laporannya.

    Kasus Kekerasan Melonjak

    Haiti, negara termiskin di belahan bumi Barat, telah dilanda kekerasan yang melonjak. Sebagian besar wilayah negara tersebut dan sebagian besar ibu kota Haiti hingga saat ini berada di bawah kendali geng-geng bersenjata.

    Situasi semakin memburuk pada awal 2024. Pada saat itu sebuah koalisi geng melancarkan gelombang serangan yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry dan penyerahan kekuasaan kepada dewan transisi presidensial.

    Ariel Henry, mengajukan pengunduran diri resminya ketika badan pemerintahan baru yang beranggotakan sembilan orang itu ditugaskan untuk memulihkan ketertiban. Salah satu tugas pertama dewan adalah menunjuk perdana menteri baru.

    Haiti tidak memiliki parlemen yang berfungsi dan belum memiliki presiden sejak pembunuhan Jovenel Moise pada tahun 2021. Pemilu terakhir diadakan pada tahun 2016.

    Badan transisi baru ini dijadwalkan memimpin negara ini hingga pemilu baru, dan pemerintahan terpilih akan mengambil alih pada 6 Februari 2026.

    Pembantaian Kejam terhadap Sipil

    Pengerahan pasukan multinasional yang dipimpin Kenya untuk mendukung polisi Haiti, gagal meredam kekerasan. Menurut RNDDH, koalisi geng ‘Viv Ansanm’ yang telah menguasai kota Cabaret sejak Maret 2024, “melakukan pembantaian yang sangat kejam terhadap penduduk sipil” di kota terdekat, Laboderie.

    Wilayah tersebut terletak sekitar 25 kilometer (15,5 mil) di utara Port-au-Prince.

    “Mereka membunuh lebih dari 50 orang dan membakar puluhan rumah,” kata kelompok itu.

    “Beberapa korban selamat berhasil melarikan diri ke daerah tetangga, sementara yang lain turun ke laut dengan perahu untuk mencoba melarikan diri dari para penyerang,” tambahnya.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bulan lalu bahwa “otoritas negara sedang runtuh” di Haiti. Dia memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa kekerasan menyebar ke luar ibu kota Haiti, tempat geng-geng menguasai lebih dari 90 persen wilayah tersebut.

    Pada hari Minggu lalu, Guterres mengutuk serangan di kawasan Cabaret, dan menyerukan negara-negara untuk “mempercepat upaya penguatan misi Dukungan Keamanan Multinasional dengan logistik, personel, & pendanaan.”

    Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, setidaknya 3.141 orang tewas di Haiti pada paruh pertama tahun ini.

    Puluhan Ribu Orang Eksodus pada 2024

    Lebih dari 40.000 orang telah meninggalkan rumah-rumah mereka di area Port-au-Prince hanya dalam waktu 10 hari pada akhir 2024 lalu. Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), seperti dilansir AFP, Selasa (26/11/2024), menggambarkan gelombang pengungsian ini sebagai gelombang pengungsian terburuk dalam dua tahun terakhir di negara tersebut.

    Disebutkan IOM bahwa total 40.965 orang di Port-au-Prince telah mengungsi dalam periode 10 hari, yakni antara 11 November hingga 20 November. Beberapa orang di antaranya disebut telah melakukan pengungsian kedua atau ketiga kalinya.

    “Skala pengungsian ini belum pernah terjadi sebelumnya, sejak kami mulai merespons krisis kemanusiaan pada tahun 2022,” sebut Kepala IOM di Haiti, Gregoire Goodstein, dalam pernyataan terbarunya.

    Secara total, menurut laporan IOM, lebih dari 700.000 orang telah mengungsi akibat maraknya kekerasan geng kriminal bersenjata di Haiti.

    “Krisis ini bukan hanya tantangan kemanusiaan. Ini menjadi ujian atas tanggung jawab kita bersama,” ucap Goodstein dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video: Gangster Haiti ‘Menggila’ Bantai 184 Lansia

    Halaman 2 dari 3

    (idn/idn)

  • Horor! 50 Orang Tewas dalam Serangan Geng Haiti, Mayat Dimakan Anjing

    Horor! 50 Orang Tewas dalam Serangan Geng Haiti, Mayat Dimakan Anjing

    Jakarta –

    Lebih dari 50 orang tewas dalam serangkaian serangan geng di Haiti pekan lalu. Ini merupakan pembunuhan massal terbaru yang mengerikan di negara Karibia yang dilanda krisis tersebut.

    Serangan tersebut terjadi pada 11 dan 12 September di wilayah utara ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Demikian disampaikan Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) dalam sebuah laporan pada Senin (15/9) waktu setempat.

    “Hingga 14 September 2025, beberapa korban masih belum ditemukan, sementara mayat-mayat masih tergeletak di semak-semak, dimakan oleh anjing,” kata RNDDH dalam laporannya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (16/9/2025).

    Haiti, negara termiskin di belahan bumi Barat, telah dilanda kekerasan yang melonjak. Sebagian besar wilayah negara tersebut dan sebagian besar ibu kota Haiti hingga saat ini berada di bawah kendali geng-geng bersenjata.

    Situasi semakin memburuk pada awal 2024, ketika sebuah koalisi geng melancarkan gelombang serangan, yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry dan penyerahan kekuasaan kepada dewan transisi presidensial.

    Pengerahan pasukan multinasional yang dipimpin Kenya untuk mendukung polisi Haiti, juga gagal meredam kekerasan.

    Menurut RNDDH, koalisi geng “Viv Ansanm”, yang telah menguasai kota Cabaret sejak Maret 2024, “melakukan pembantaian yang sangat kejam terhadap penduduk sipil” di kota terdekat, Laboderie.

    Wilayah tersebut terletak sekitar 25 kilometer (15,5 mil) di utara Port-au-Prince.

    “Mereka membunuh lebih dari 50 orang dan membakar puluhan rumah,” kata kelompok itu.

    “Beberapa korban selamat berhasil melarikan diri ke daerah tetangga, sementara yang lain turun ke laut dengan perahu untuk mencoba melarikan diri dari para penyerang,” tambahnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bulan lalu bahwa “otoritas negara sedang runtuh” di Haiti.

    Ia memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa kekerasan menyebar ke luar ibu kota Haiti, tempat geng-geng menguasai lebih dari 90 persen wilayah tersebut.

    Pada hari Minggu lalu, Guterres mengutuk serangan di kawasan Cabaret, dan menyerukan negara-negara untuk “mempercepat upaya penguatan misi Dukungan Keamanan Multinasional dengan logistik, personel, & pendanaan.”

    Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, setidaknya 3.141 orang tewas di Haiti pada paruh pertama tahun ini.

    Lihat juga Video ‘Gangster Haiti ‘Menggila’ Bantai 184 Lansia’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Siapa Charlie Kirk? Politisi AS Mati Ditembak di Leher-Anak Emas Trump

    Siapa Charlie Kirk? Politisi AS Mati Ditembak di Leher-Anak Emas Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Charlie Kirk, politisi muda Amerika Serikat (AS) yang baru berumur 31 tahun, tewas tertembak di sebuah universitas di Utah, Rabu waktu setempat. Peluru tiba-tiba menembus lehernya saat tengah berpidato di depan massa, di sebuah lapangan kampus.

    Kematiannya menjadi kasus penembakan baru di AS. Paman Sam cukup sering menjadi lokasi penembakan karena bebasnya kepemilikan senjata di sana.

    Lalu siapa Charlie Kirk? Benarkah dirinya terkait Presiden AS Donald Trump?

    Foto: Aktivis dan komentator sayap kanan AS Charlie Kirk melempar topi ke kerumunan sesaat sebelum ia ditembak di acara pidato Universitas Utah Valley di Orem, Utah, AS, 10 September 2025. (via REUTERS/Trent Nelson/The Salt Lake Tribu)

    Merujuk AFP, Kirk adalah juru bicara andalan untuk generasi muda gerakan Republik. Ia juga sosok pemuda dengan banyak massa di kelompok sayap kanan partai itu.

    Pria itu memiliki jutaan pengikut di media sosial. Ia kerap memberikan pernyataan cerdas dan provokatif terutama bagi pengkritik dan penantang ideologisnya.

    Ideologi konservatif Kirk sangat erat kaitannya dengan Presiden AS Donald Trump. Ia menjadi “anak emas” Trump yang mendukung klaim palsu tentang kecurangan pemilu ketika pebisnis asal New York itu kalah dalam pemilihan presiden 2020 dan menggunakan pengaruhnya yang kuat untuk menyerang kaum migran dan transgender.

    Dalam acara-acara pidato di universitas-universitas Amerika, ia mengundang para mahasiswa untuk berdebat dengannya dalam pertukaran cepat yang seringkali menjadi viral di dunia maya, terutama dengan kaum progresif yang menentang pandangannya. Peristiwa yang menyebabkan kematiannya di Utah menjadi bagian dari itu.

    Pengumuman kematian Kirk juga diumumkan langsung oleh Trump. Ia sendiri mengatakan bahwa Kirk meninggal dunia akibat luka-lukanya.

    “Charlie Kirk yang hebat, dan bahkan legendaris, telah meninggal dunia,” tulis Trump di Truth Social.

    “Tidak ada yang memahami atau memiliki hati anak muda di Amerika Serikat lebih baik daripada Charlie,” tambahnya.

    Foto: Seorang petugas polisi berjalan di depan tenda bertuliskan slogan ‘The American Comeback Tour’, yang ditutup setelah aktivis sayap kanan AS, komentator, Charlie Kirk, sekutu Presiden AS Donald Trump, ditembak mati selama acara di Utah Valley University, di Orem, Utah, AS, 10 September 2025. (REUTERS/Jim Urquhart)

    Sementara itu bagi sebagian orang Kirk adalah seorang dengan pemikiran Trumpisme. Ia pun dianggap memiliki ide-ide ekstremis.

    “Charlie Kirk adalah seorang nasionalis Kristen yang karismatik, yang pada dasarnya bertindak sebagai juru bicara Trumpisme dan ide-ide ekstremis,” kata Kyle Spencer, penulis buku yang mengkaji kelahiran Turning Point USA, sebuah gerakan pemuda yang didirikan Kirk ketika ia baru berusia 18 tahun.

    Turning Point USA sendiri dalam waktu kurang dari satu dekade, gerakan ini menjadi kelompok konservatif muda terbesar di AS. Gerakan diklaim banyak membina sekelompok aktivis, di mana sebagian menjadi dalang kerusuhan di Washington pada 6 Januari 2021 saat Trump kalah di Pemilu Presiden dari kandidat Demokrat Joe Biden.

    Selain Turning Point USA, Kirk juga mengelola Turning Point Action. Ini adalah salah satu organisasi utama yang dipercayakan Trump untuk melakukan kampanye dari pintu ke pintu pada tahun 2024.

    Kirk sendiri berasal dari pinggiran kota Chicago. Ia tidak lulus universitas tetapi mulai mendedikasikan dirinya untuk aktivisme sejak remaja.

    Kekuatannya segera menjadikannya tokoh penting di kalangan Partai Republik. Pada tahun 2016 ia menjabat sebagai asisten pribadi putra Trump, Donald Trump Jr.

    Imigran Makan Kucing-Anjing?

    Perlu diketahui Kirk pernah membuat kontroversi saat ia tampil di Fox News dan kemudian memimpin “The Charlie Kirk Show”. Ini menjadi salah satu podcast terpopuler di AS.

    Foto: Anggota militer berjaga di Universitas Utah Valley, tempat aktivis sayap kanan AS, komentator, Charlie Kirk, sekutu Presiden AS Donald Trump, ditembak selama sebuah acara, di Orem, Utah, AS, 10 September 2025. (REUTERS/Jim Urquhart)

    Di sana, ia kerap menyajikan fakta yang mendukung Trump. Mulai dari narasi ada “pencurian pemilu” saat Trump kalah di 2021 hingga mengkritisi teori Covid-19.

    Pernyataan kontroversialnya terkadang sulit dikendalikan. Misalnya, pada bulan September 2024, Kirk termasuk orang pertama yang mengungkapkan tuduhan bahwa imigran Haiti memakan kucing dan anjing di Ohio, AS.

    Beberapa hari kemudian, Trump mengulangi klaim tersebut dalam debat presidensialnya yang disiarkan televisi dengan kandidat Demokrat Kamala Harris. Padahal klaim itu merujuk data, tidak benar.

    Dalam wawancara dengan AFP tahun lalu, Kirk menepis bahwa pernyataannya salah. “Saya katakan, kami menyebarkan kebenaran,” ujarnya.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Viral, Pelayan yang Hilang Ternyata Gabung Sekte di Skotlandia

    Viral, Pelayan yang Hilang Ternyata Gabung Sekte di Skotlandia

    Jakarta –

    Seorang pelayan hilang misterius bersama anak perempuannya. Baru diketahui, ternyata dia tinggal bersama suku asing di Skotlandia dan ogah pulang.

    Dia adalah Kaura Taylor (21) asal Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kaura Taylor dan anaknya meninggalkan keluarga serta para sahabat yang kebingungan.

    Melansir Mirror, kekhawatiran keluarga dan sahabat makin menjadi setelah Kaura Taylor muncul dengan identitas baru, dia pun bergabung dengan ‘Kingdom of Kubala‘.

    Dia menceritakan bagaimana dia telah meninggalkan nama lamanya, menyebut dirinya Asnat di dalam suku tersebut bersama Ratu Nandi (43) seorang ibu dari tujuh anak yang lahir dengan nama Jean Gasho dan suaminya ‘Raja Atehene’.

    Taylor, seorang lulusan SMA yang sebelumnya bekerja di pom bensin dan sebagai pelayan, digambarkan sebagai anak yang rajin ke gereja. Sebelum gabung dengan Raja dan Ratu, Taylor ternyata telah berkirim pesan kepada mereka selama berbulan-bulan sebelum meninggalkan kehidupan lamanya.

    Ia kini diyakini tinggal di sebuah hutan di Jedburgh. Ia duduk di dekat kaki Raja dan Ratu, serta harus menatapnya untuk meminta persetujuan sebelum ia mengizinkannya berbicara.

    Dalam wawancara mendalam pertamanya tentang masa lalunya, Asnat menceritakan bagaimana ia bahkan tidak pernah meninggalkan Dallas sebelum tiba di Skotlandia, tetapi sekarang tidak berniat untuk pulang.

    Ketiganya telah menetap di hutan Skotlandia dengan niat untuk merebut kembali tanah yang mereka katakan telah dicuri dari nenek moyang mereka di Dataran Tinggi 400 tahun yang lalu. Dia menceritakan bahwa ia bertugas membuat makanan dan api unggun sebagai pelayan setia. Namun, ia mengatakan ia tidak menyesal meninggalkan semuanya dan menolak permohonan dari teman dan keluarga di AS yang memintanya untuk pulang.

    Lebih lanjut, Kaura Taylor mengatakan tidak semua orang yang menuntut pulang adalah orang yang benar-benar dekat dengannya. Dia mengaku tidak semua orang mengerti bahwa dia menjalani hidup yang keras saat masih berada di Dallas.

    Diketahui bahwa terjadi bentrokan antara suku dan penduduk setempat. Bentrokan ini telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sebuah serangan terhadap kamp direkam oleh ‘sang ratu’ dan Kaura yang tampak sangat tertekan dan harus ditenangkan.

    Suku tersebut telah diusir dari satu lokasi dan surat pengusiran lanjutan dikeluarkan pada hari Jumat yang memerintahkan suku tersebut untuk mengosongkan lokasi mereka saat ini.

    Permintaan ini telah ditolak oleh ‘Raja dan Ratu’ yang mengatakan mereka tidak mengakui hukum setempat. Berbicara dari kamp, ‘Raja’, yang bernama asli Kofi Offeh menuturkan pendapatnya.

    “Kerajaan Kubala adalah untuk orang-orang terpilih — orang-orang kami yang dideportasi dari sini dari empat penjuru bumi, Haiti, Ghana, Trinidad dan Tobago, dan Jamaika. Di luar itu, ada orang-orang yang ingin menjadi bagian dari Kubala, orang-orang dari ras lain,” ujar Offeh.

    Ia menambahkan mereka tidak bekerja pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Mereka juga tidak makan babi dan daging haram.

    “Jadi jika Anda ingin menjadi bagian dari Kubala, Anda harus meninggalkan dunia dan kembali kepada jalan yang sempit agar Anda kini dapat melihat kemuliaan kepolosan,” tandasnya.

    (ask/ask)

  • Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (29/8/2025) waktu setempat mulai membahas rancangan resolusi terkait Haiti yang bertujuan memperkuat serta memperluas pasukan internasional yang selama ini kesulitan menekan dominasi geng bersenjata. Namun, sejumlah pakar keamanan Haiti memperingatkan bahwa usulan tersebut masih kabur dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

    Konflik berkepanjangan telah membuat hampir seluruh wilayah Port-au-Prince, ibu kota Haiti, jatuh ke tangan geng bersenjata. Situasi ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang parah: sekitar 1,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, ribuan jiwa terbunuh, dan krisis pangan mencapai level kelaparan.

    Rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan Panama itu bertujuan mengubah misi Multinational Security Support (MSS) yang kini terbatas sumber daya menjadi pasukan baru bernama Gang Suppression Force. Sama seperti misi saat ini, pasukan tersebut akan dibiayai melalui kontribusi sukarela internasional, dengan mayoritas personel berasal dari Kenya.

    Namun, terdapat perbedaan penting dalam struktur kepemimpinan. Pasukan baru akan dipimpin oleh Standing Group yang terdiri dari negara-negara penyumbang personel, ditambah Amerika Serikat dan Kanada. Seorang komandan baru juga akan ditunjuk oleh kelompok tersebut, dan sebuah kantor lapangan PBB baru akan dibuka di Port-au-Prince untuk mendukung operasional.

    Resolusi juga meminta Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) menindaklanjuti janji dukungannya melalui bantuan khusus berupa logistik makanan, komunikasi, hingga perlengkapan pertahanan.

    Meski demikian, sejumlah analis Haiti menilai rencana tersebut belum menyentuh masalah mendasar. Ricardo Germain, pakar keamanan independen, menyebut ketidakjelasan soal pendanaan dan mekanisme pergantian kepemimpinan bisa menjadi persoalan serius.

    “Pengalaman sulit Kenya di lapangan mungkin justru membuat calon pengganti enggan mengambil alih,” ujarnya.

    Sementara itu, juru bicara MSS, Jack Ombaka, menyampaikan pihaknya masih mengkaji usulan model baru. “Yang terpenting adalah misi ini mampu menjawab ancaman dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Haiti,” katanya kepada Reuters.

    Kritik keras datang dari James Boyard, pakar keamanan di Universitas Negeri Haiti. Ia menilai model baru terlalu kabur soal koordinasi dengan aparat lokal, dan menyingkirkan Haiti dari struktur Standing Group dapat mengancam kedaulatan negara.

    “Kita bisa saja berpindah dari rezim demokratis menuju tirani internasional,” ujarnya.

    Boyard juga menekankan perlunya badan pengawas untuk mengantisipasi potensi pelanggaran oleh personel keamanan asing.

    Isu intervensi asing memang sensitif di Haiti. Misi-misi PBB sebelumnya meninggalkan catatan kelam, termasuk pembunuhan warga sipil, skandal pelecehan seksual, hingga manajemen limbah buruk yang memicu epidemi kolera menewaskan lebih dari 9.000 orang.

    Pemerintah Haiti mengatakan akan memberikan tanggapan resmi setelah resolusi diumumkan secara terbuka. Sementara itu, misi AS untuk PBB belum merespons permintaan komentar.

    Saat ini, jumlah personel MSS yang dikerahkan di Haiti masih di bawah 1.000 orang – sebagian besar polisi asal Kenya – jauh lebih sedikit dari target 2.500 personel. Dalam rancangan resolusi, pasukan baru diizinkan menurunkan hingga 5.500 personel, meski belum jelas bagaimana target itu akan dicapai.

    Misi MSS pertama kali disahkan DK PBB pada Oktober 2023, dan polisi Kenya tiba di Haiti pada Juni 2024. Mandat selama 12 bulan misi tersebut sudah diperpanjang, tetapi akan berakhir pada 2 Oktober mendatang.

    Sementara krisis kian memburuk, pemerintah Haiti pada Maret lalu mulai bekerja sama dengan perusahaan militer swasta milik Erik Prince untuk menggunakan drone bermuatan bahan peledak menyerang markas geng. Perusahaan itu kini berencana memperluas operasinya.

    Awal pekan ini, pemimpin geng terkenal Jimmy “Barbecue” Cherizier mengumumkan penarikan pasukannya dari sejumlah wilayah di timur laut Port-au-Prince. Dalam pesan video di media sosial, ia bahkan meminta warga yang dulu mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

    Namun, Boyard menilai langkah itu bermotif ekonomi. “Ia ingin menghidupkan kembali aktivitas di wilayah yang sudah hancur supaya bisa kembali memeras warga, sekaligus menggunakan mereka sebagai tameng manusia untuk menghalangi serangan drone,” ujarnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tentara Bayaran AS Serbu Negara Bandit, Tumpas Gangster Sampai Habis

    Tentara Bayaran AS Serbu Negara Bandit, Tumpas Gangster Sampai Habis

    Jakarta, CNBC Indonesia – “Tentara bayaran” Amerika Serikat (AS) akan bertengger di Haiti. Ini terkait perjanjian terbaru yang dibuat pendukung terkemuka Donald Trump, Erik Prince, soal pasukan penjaga keamanan swasta di negeri itu, melalui perusahaannya Vectus Global.

    Prince menyatakan telah mencapai kesepakatan 10 tahun dengan Haiti. Tak hanya mencakup “perjuangan melawan geng-geng kriminal” di negara tersebut tetapi juga mengambil peran dalam memulihkan sistem pengumpulan pajak di negeri para bandit itu.

    “Kami berharap bisa merebut kendali jalan-jalan utama dan wilayah dari geng-geng dalam waktu sekitar satu tahun,” ujarnya dikutip Reuters, yang juga dimuat The Guardian, Jumat (15/8/2025).

    “Salah satu ukuran keberhasilan utama bagi saya adalah ketika Anda bisa berkendara dari Port-au-Prince ke Cap Haitian dengan kendaraan biasa tanpa dihentikan oleh geng-geng,” kata Prince.

    Prince tidak bersedia memberikan komentar mengenai berapa banyak uang yang akan dibayarkan pemerintah Haiti kepada Vectus Global. Ia juga enggan menyebut berapa banyak pajak yang ia harapkan dapat dikumpulkan di Haiti.

    Sebenarnya, Vectus mulai beroperasi di Haiti pada bulan Maret. Awalnya, perusahaan tersebut sudah berjaga-jaga di Haiti, menggunakan drone untuk melawan gangster.

    Seorang sumber yang mengetahui operasi Vectus di sana mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut akan mengintensifkan upaya melawan bandit beberapa minggu mendatang. Vectus akan bekerja sama dengan polisi Haiti dan mengerahkan beberapa ratus pejuang terlatih dari AS, Eropa, dan El Salvador yang memiliki keahlian sebagai penembak jitu, spesialis intelijen dan komunikasi, serta menggunakan helikopter dan kapal. 

    Namun, keterlibatan jangka panjang dan peran dalam pengumpulan pajak baru pertama kali dilaporkan. Presiden baru dewan transisi Haiti, Laurent Saint-Cyr, tidak menanggapi permintaan komentar.

    Perlu diketahui, Prince sendiri awalnya seorang mantan anggota U.S. Navy Seal. Ia mendirikan perusahaan keamanan militer Blackwater pada tahun 1997.

    Ia menjual perusahaan tersebut pada tahun 2010 setelah beberapa karyawannya dihukum karena secara tidak sah membunuh 14 warga sipil tak bersenjata saat mengawal konvoi kedutaan AS di Lapangan Nisour, Baghdad, Irak. Namun, para pelaku tersebut diampuni oleh Trump selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.

    Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, Prince telah memberikan saran kepada Ekuador mengenai cara memerangi geng kriminal. Ia juga mencapai kesepakatan dengan Republik Demokratik Kongo untuk membantu mengamankan dan mengenakan pajak atas kekayaan mineralnya.

    “Sulit membayangkan mereka beroperasi tanpa persetujuan dari pemerintahan Trump,” kata kepala program Haiti di Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Romain Le Cour Grandmaison,  yang berbasis di Jenewa, Swiss.

    (tps/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemohon Visa AS Wajib Setor Uang Jaminan hingga Rp 245 Juta, WNI Juga?

    Pemohon Visa AS Wajib Setor Uang Jaminan hingga Rp 245 Juta, WNI Juga?

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mewajibkan uang jaminan hingga US$ 15.000 atau setara Rp 245,8 juta untuk sejumlah visa turis dan bisnis di bawah program percontohan yang diluncurkan dalam dua pekan ke depan. Langkah ini menjadi upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menindak warga asing yang kerap overstay.

    Aturan baru ini, seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (5/8/2025), merupakan bagian dari program percontohan yang akan berlangsung selama 12 bulan, dan akan dimulai pada 20 Agustus mendatang.

    Program ini akan berlaku bagi para pemohon visa bisnis B-1 dan visa turis B-2 dari negara-negara yang dianggap berisiko tinggi untuk overstay visa.

    Menurut pemberitahuan Federal Register AS, program ini memberikan keleluasaan terhadap para petugas konselor AS untuk mengenakan jaminan atau visa bonds kepada para pemohon dari negara-negara dengan tingkat overstay visa yang tinggi.

    “Petugas konsuler dapat mewajibkan pemohon visa non-imigran yang tercakup untuk membayar jaminan hingga US$ 15.000 sebagai syarat penerbitan visa,” sebut pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS, yang akan dipublikasikan oleh Federal Register AS pada Selasa (5/8) waktu setempat.

    Ada tiga pilihan bagi para pemohon visa yang diwajibkan membayar jaminan, yakni sebesar US$ 5.000 (Rp 81,9 juta), US$ 10.000 (Rp 163,8 juta), atau US$ 15.000 (Rp 245,8 juta).

    Jaminan itu juga dapat diterapkan kepada orang-orang yang datang dari negara-negara di mana informasi pemeriksaan dan verifikasi dianggap tidak memadai.

    Federal Register AS menambahkan bahwa uang jaminan akan dikembalikan sepenuhnya jika pemegang visa mematuhi persyaratan, atau masuk dan keluar dari AS sesuai ketentuan visa. Bagi mereka yang tetap berada di AS melebihi batas waktu yang diizinkan, akan kehilangan seluruh uang jaminan tersebut.

    Program ini juga membatasi akses masuk dan keluar di bandara-bandara tertentu di AS bagi mereka yang diwajibkan membayar jaminan tersebut.

    Belum diketahui secara jelas soal negara-negara yang terdampak aturan baru ini.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan program tersebut menargetkan warga dari negara-negara dengan “tingkat overstay visa yang tinggi”, seperti diidentifikasi dalam laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS).

    Menurut data DHS dan data bea cukai serta perlindungan perbatasan AS, seperti dikutip Reuters, negara-negara seperti Chad, Eritrea, Haiti, Myanmar, Yaman, Burundi, Djibouti, dan Togo telah menunjukkan tingkat overstay yang tinggi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Banyak Negara Lumpuh di 2025, Cek Daftar Lengkapnya

    Banyak Negara Lumpuh di 2025, Cek Daftar Lengkapnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia mengalami guncangan sepanjang 2025. Bukan cuma perang bersenjata yang masih terus berlangsung di beberapa negara, tetapi juga perang siber dan bencana alam yang kian mengkhawatirkan.

    Ada banyak juga insiden yang menyebabkan kelumpuhan akses telekomunikasi di beberapa wilayah. Faktor dan dampaknya beragam, mulai dari gangguan internet, krisis pasokan listrik, hingga kerusakan kabel optik dan isu teknis lainnya.

    Perusahaan teknologi Cloudflare merilis laporan terkait kelumpuhan internet sepanjang kuartal-II (Q2) 2025. Sebelumnya, Cloudflare mencatat tak ada negara yang memerintahkan pencabutan akses internet sepanjang Q1 2025.

    Namun, pembatasan yang diamanatkan negara kembali berlaku dengan ganas ketika Libya, Iran, Irak, Suriah, dan Panama memberlakukan pemutusan akses internet di Q2 2025.

    Di Iran, ada beberapa kali kasus internet lumpuh menyusul penyerangan besar-besaran di situs nuklir negara tersebut. Pembatasan sementara terjadi selama beberapa jam pada 13 Juni 2025, dilanjutkan gelombang kedua pada 17 Juni 2025.

    Alasannya adalah mitigasi terhadap ancaman serangan siber. Sehari setelahnya, internet kembali diputus untuk alasan yang sama.

    Pemutusan internet juga terjadi di beberapa penyedia jaringan Libya pada 16 Mei 2025 dan dilaporkan dilakukan oleh para pemimpin negara tersebut sebagai tanggapan atas protes publik terhadap Pemerintah Persatuan Nasional.

    Di Irak, pemutusan internet disebut-sebut sebagai upaya untuk mencegah kecurangan dalam ujian nasional. Pemutusan ini berlangsung selama beberapa jam setiap hari, mulai 20 Mei 2025 hingga 4 Juni 2025 untuk ujian sekolah menengah pertama, dan mulai 14 Juni 2025 hingga 3 Juli 2025 untuk ujian persiapan sekolah. Di wilayah Kurdistan, pemutusan dimulai pada 1 Juni 2025 dan berlangsung hingga 6 Juli 2025.

    Suriah juga memutus akses internet untuk mencegah kecurangan dalam ujian. Seperti Irak, Suriah telah melakukannya selama beberapa tahun.

    Namun, tahun ini pemerintah hanya memerintahkan pemutusan sementara akses seluler di wilayah dekat pusat ujian. Pemutusan ini dilakukan pada 21, 24, dan 29 Juni 2025 untuk “Sertifikat Pendidikan Dasar”, dan dijadwalkan antara 12 Juli 2025 dan 3 Agustus 2025 untuk Pendidikan Menengah.

    Di Panama, penangguhan layanan internet seluler dan rumah tangga yang diamanatkan pemerintah dimulai pada 21 Juni 2025 sebagai respons terhadap protes dan demonstrasi. Penangguhan ini seharusnya berakhir pada 25 Juni 2025, tetapi diperpanjang hingga 29 Juni 2025.

    Krisis Listrik

    Pemadaman listrik yang menghantam Spanyol dan Portugal pada 28 April 2025 juga membawa dampak pada akses internet. Pemadaman listrik disebabkan oleh beberapa kegagalan teknis, dengan lalu lintas internet turun sekitar 80% dalam beberapa jam berikutnya di Spanyol, dan hingga 90% di Portugal.

    Lalu lintas kembali ke tingkat yang diharapkan sekitar pukul 01.00 waktu setempat pada tanggal 29 April.

    Maroko juga terdampak oleh insiden di Spanyol. Perusahaan telekomunikasi Orange Maroc melaporkan bahwa lalu lintasnya terganggu setelah pemadaman yang memengaruhi koneksi internasional.

    Wilayah lain yang mengalami pemadaman listrik yang menyebabkan gangguan internet secara luas pada Q2 2025 antara lain Curacao, Maladewa, Makedonia Utara, Saint Kitts dan Nevis, serta Puerto Riko.

    Gangguan Infrastruktur Telekomunikasi

    Di tempat lain, kerusakan pada kabel fiber optik menjadi penyebab gangguan internet bagi beberapa operator. Digicel di Haiti mengalami gangguan layanan internet total pada 28 Mei 2025.

    Gangguan tersebut oleh kabel yang rusak di darat, bukan infrastruktur bawah laut. Airtel di Malawi juga mengalami gangguan internet selama 90 menit pada 24 Juni 2025, yang disebabkan oleh vandalisme yang terus-menerus pada jaringan fiber optik mereka.

    Pada 21 Mei, pembaruan router yang bermasalah menyebabkan gangguan bagi pelanggan Bell Canada di Ontario dan Quebec. Gangguan ini berlangsung cukup singkat, dengan lalu lintas kembali ke tingkat yang diharapkan hanya satu jam kemudian, tetapi lalu lintas turun hingga 70% selama periode tersebut.

    Pelanggan Lumen/CenturyLink di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS) mengalami gangguan layanan internet yang meluas pada 19 Juni 2025, yang berlangsung selama beberapa jam.

    Cloudflare menyatakan bahwa gangguan ini kemungkinan disebabkan oleh masalah DNS, karena mereka mengklaim bahwa pengguna yang mengganti DNS resolver mereka ke versi 1.1.1.1 milik Cloudflare dapat terus mengakses layanan internet.

    Cloudflare melaporkan bahwa penyedia internet Rusia, ASVT, menjadi sasaran serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS) besar-besaran pada 28 Mei yang menyebabkan pemadaman internet total selama beberapa hari.

    Serangan tersebut mencapai 70,07 Gbps atau 6,92 juta paket/detik dan berlangsung selama kurang lebih 10 jam, meskipun lalu lintas jaringan tetap di bawah tingkat yang diharapkan sepanjang minggu berikutnya.

    Gangguan Tak Diketahui

    Selain gangguan-gangguan yang disebabkan faktor yang teridentifikasi, ada pula kelumpuhan akses internet yang disebabkan faktor tak terdeteksi sepanjang Q2 2025.

    Pada 1 April 2025, Telia Finlandia melaporkan gangguan yang meluas pada koneksi data jaringan seluler dan fixed-broadband, yang mengakibatkan pemadaman singkat yang hampir menyeluruh antara pukul 09.30 dan 10.15 waktu setempat.

    Pada 7 Mei 2025, SkyCable di Filipina mengalami pemadaman internet total, dengan lalu lintas di seluruh jaringan turun menjadi nol. SkyCable tidak mempublikasikan informasi apa pun terkait penyebab gangguan layanan selama 8 jam tersebut, menurut laporan Cloudflare.

    Penyedia layanan seluler Thailand, TrueMove H, juga mengalami pemadaman nasional pada 22 Mei 2025, tetapi juga tidak memberikan alasan resminya. Laporan di media lokal mengklaim bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan teknis, seperti masalah pada server DNS perusahaan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Apa Benar Pesawat Saat Ini Lebih Mudah Alami Kecelakaan?

    Apa Benar Pesawat Saat Ini Lebih Mudah Alami Kecelakaan?

    Jakarta –

    Pasca serangkaian musibah besar yang menimpa sejumlah penerbangan, para pengguna media sosial mulai berspekulasi, kecelakaan transportasi udara kini lebih sering terjadi.

    Pada 29 Desember 2024, sebanyak 179 orang tewas setelah pesawat Jeju Air mengalami ledakan usai mendarat di Korea Selatan. Sebulan kemudian, helikopter militer dan pesawat penumpang bertabrakan di Washington, DC, yang mengakibatkan 67 orang tewas.

    Baru-baru ini, penerbangan Air India jatuh tak lama setelah lepas landas di Ahmedabad. Dari 261 orang di dalamnya, hanya ada satu penumpang yang selamat.

    Dari jajak pendapat terbatas, survei Associated Press pada Februari mengindikasikan, gambar kecelakaan online yang mengejutkan berdampak pada kepercayaan konsumen Amerika Serikat dalam menggunakan jasa penerbangan.

    Namun, BBC Verify menganalisis data di AS dan di seluruh dunia, terjadi tren penurunan umum dalam kecelakaan udara selama dua dekade terakhir.

    Salah satunya berdasarkan data kecelakaan udara yang disusun Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) AS hingga akhir Januari tahun ini.

    Dari data tersebut, penurunan kecelakaan udara terjadi di AS dari 2005 hingga 2024, meski jumlah keseluruhan penerbangan sepanjang periode tersebut meningkat.

    Data dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), badan PBB yang memantau insiden udara global, juga mencatat jumlah kecelakaan di seluruh dunia per juta keberangkatan pesawat juga mengalami tren penurunan antara 2005 dan 2023.

    Mengacu pada ICAO, definisi kecelakaan pesawat sangat luas.

    Kecelakaan pesawat tidak hanya mencakup kecelakaan yang mengakibatkan penumpang atau awak pesawat mengalami luka berat atau meninggal dunia, tapi juga insiden pesawat rusak dan perlu diperbaiki, atau hilang.

    Meski terdapat lonjakan peristiwa kecelakaan udara di beberapa tahun, data jumlah kematian akibat kecelakaan udara secara global tetap menunjukkan penurunan pada periode yang sama.

    Salah satunya pada 2014, ada dua peristiwa yang menandai lonjakan signifikan.

    Pertama, terjadi pada Maret 2014, pesawat Malaysia Airlines MH370 berpenumpang 239 orang yang melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing, dinyatakan hilang.

    Beberapa bulan setelahnya, Juli 2014, pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak rudal Rusia di atas Ukraina timur dan menewaskan hampir 300 orang.

    Kumpulan data seperti ini cenderung menunjukkan fluktuasi yang tiba-tiba dan besar, ujar Prof. Sir David Spiegelhalter, Profesor Emeritus Statistik di Universitas Cambridge, kepada BBC Verify.

    “Jika menghitung jumlah korban jiwa, alih-alih kecelakaan, data tersebut pasti sangat fluktuatif dan sensitif terhadap satu kecelakaan besar,” ujarnya.

    “Peristiwa acak tidak terjadi secara meratamereka cenderung mengelompok, sehingga kecelakaan pesawat seolah akan tampak saling terkait, padahal sebenarnya tidak.”

    Mengenai serangkaian kecelakaan besar selama beberapa bulan terakhir, Ismo Aaltonen, mengatakan kepada BBC Verify, kecelakaan bukan merupakan indikasi penurunan keselamatan pesawat.

    “Kita mengalami periode ini dengan berbagai jenis kecelakaan, tapi sayangnya tidak bisa diambil kesimpulan apapun karena masing-masing kasus sangat berbeda,” kata Ismo, mantan kepala penyelidik bencana udara Finlandia,.

    Ia mencatat beberapa insiden selama beberapa bulan terakhir tidak dapat diprediksi, misalnya kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines di Kazakhstan pada Desember yang menjadi sasaran rudal antipesawat Rusia.

    Marco Chan, mantan pilot dan dosen senior di Buckinghamshire New University, mengatakan kepada BBC Verify, meningkatnya kesadaran akan kecelakaan udara semakin didorong karena “kecelakaan semakin banyak diekspos melalui pelantar media sosial”.

    Sebuah video yang beredar di TikTok yang diambil dari film Superman menunjukkan sang pahlawan mencegah jet menabrak stadion. Klip tersebut disertai keterangan: “Pete Buttigieg, setiap hari selama empat tahun terakhir, berdasarkan peristiwa terkini.”

    Cuplikan video viral tersebut menunjukkan musibah penerbangan melonjak sejak mantan menteri transportasi AS itu meninggalkan jabatannya pada Januari.

    Rangkaian insiden dalam beberapa tahun terakhir yang melibatkan pesawat Boeing 737 Max juga telah menarik perhatian di media dan media sosial, terutama setelah pintu meledak di tengah penerbangan pada Januari 2024.

    Kekhawatiran yang muncul dari rentetan insiden melibatkan Boeing tersebut menyebabkan beberapa pelanggan memboikot pesawat keluaran Boeing dan harga saham perusahaannya ikut anjlok.

    Pesawat Boeing 737 Max telah mengalami serangkaian insiden dalam beberapa tahun terakhir (Getty Images)

    Menurut para ahli kepada BBC Verify, insiden dan kecelakaan besar semacam ini diselidiki secara menyeluruh oleh pihak berwenang. Detail dan data baru dari kecelakaan dimasukkan ke dalam simulator pelatihan pilot agar mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi skenario serupa di masa mendatang.

    “Jika melihat simulator saat ini, itu cukup canggihnya, wujudnya seperti pesawat sungguhan,” kata Ismo Aaltonen. “Ini benar-benar berbeda dengan ketika saya mulai terbang lebih dari 40 tahun yang lalu.”

    Regulator juga dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran keselamatan yang meliputi denda, penangguhan lisensi, dan pembatasan operasional. Maskapai penerbangan juga dapat dilarang beroperasi di negara dan area tertentu jika tidak mematuhi standar keselamatan.

    Terlepas dari insiden baru-baru ini, transportasi udara sejauh ini tetap menjadi salah satu bentuk perjalanan teraman.

    Menurut data terbaru dari Departemen Perhubungan AS, lebih dari 95% kematian terkait transportasi di AS pada 2022 terjadi di jalan raya. Kurang dari 1% terkait dengan transportasi udara.

    Apalagi jika melihat angka-angka tersebut dalam hal kematian berdasarkan jarak tempuh, perbandingan dengan keselamatan perjalanan udara menjadi jelas lebih aman.

    Pada 2022, hanya terdapat 0,001 kematian penumpang per 100.000.000 mil di dalam pesawat, dibandingkan dengan 0,54 di dalam kendaraan penumpang. Data ini merujuk pada angka terbaru dari National Safety Council (NSC), sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS.

    NSC juga merinci probabilitas kematian di AS akibat berbagai jenis kecelakaan dan penyakit.

    Meskipun terdapat risiko kematian yang signifikan akibat berbagai jenis kecelakaan lalu lintas, kemungkinan kematian dalam kecelakaan pesawat dianggap terlalu kecil untuk dihitung.

    Jalan raya di beberapa negara memang lebih membahayakan dibandingkan negara lainnya.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan tingkat kematian lalu lintas di jalan di berbagai negara di dunia berdasarkan data 2021. Ada negara-negara paling berbahaya di dunia untuk kecelakaan lalu lintas yaitu Guyana (37,4 kematian per 100.000 orang), Libia (34,0), dan Haiti (31,3).

    Akan tetapi, Ismo Aaltonen memberikan masukan yang jelas pada para pelancong. “Hati-hati saat dalam perjalanan ke bandara,” ujarnya. “Itu merupakan perjalanan paling mengerikan dibandingkan dengan penerbangannya.”

    Artikel ini diterbitkan pada Februari 2025 dan telah diperbaharui seiring kecelakaan udara baru-baru ini.

    BBC

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini