Negara: Ghana

Megawati Terima Laporan Banyak Institusi Negara Tidak Netral di Pilkada Serentak

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menuding bahwa pemerintah telah menggunakan alat negara untuk memenangkan paslon pilihannya di Pilkada Serentak 2024.

Megawati mengungkapkan bahwa dirinya mendengar banyak laporan ada institusi negara yang memaksa rakyat mendukung calon tertentu di Pilkada Serentak 2024.

Selain itu, menurut Megawati, rakyat juga diiming-imingi dengan sembako gratis dan uang tunai yang nilainya variatif.

“Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics,” tuturnya di Kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Megawati menyarankan rakyat Indonesia untuk belajar dari rakyat Negara Ghana di Benua Afrika, di mana rakyatnya berani menolak berbagai rayuan dari penguasa.

“Bahkan ketika ada yang coba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan ‘yang kami perlukan adalah pendidikan, dan sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan’,” kata Megawati.

Maka dari itu, Megawati mengimbau semua rakyat Indonesia agar tidak terpengaruh oleh berbagai praktik kecurangan Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan penguasa.

“Rakyat berhak menentukan pilihannya secara merdeka, bebas dan berdaulat,” ujarnya.

20/11/2024 17:16
Kilas Balik Kasus Mary Jane: Kurir Narkoba yang Lolos dari Eksekusi Mati di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bakal segera memindahkan terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso ke negara asalnya Filipina.

Yusril menjelaskan pertimbangan pemindahan Mary Jane ke Filipina lantaran telah memenuhi sejumlah syarat permohonan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

Misalnya, otoritas di Filipina telah mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Selanjutnya, napi tersebut dikembalikan ke negara asalnya dengan syarat untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Kemudian, Filipina juga sudah sepakat soal biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan pemohon pemindahan narapidana.

“Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

Kronologi kasus Mary Jane

Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010.

Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.

Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane.

Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.

Adapun, untuk delapan terpidana lainnya dalam kasus narkoba ini menjalani eksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Kedelapan terpidana mati itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (WN Australia), Martin Anderson (WN Ghana), Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol) dan Rodrigo Gularte (WN Brasil).

Selanjutnya, Sylvester Obieke Nwolise (WN Nigeria), Okwudili Oyatanze (WN Nigeria) dan Zainal Abidin (WN Indonesia).

Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

“[Diperkirakan] proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024,” ujar Yusril.

Yusril juga menekankan bahwa soal pemberian keringanan hukuman berupa remisi, grasi dan sejenisnya terhadap Mary Jane, saat ini bakal menjadi kewenangan kepala negara Filipina.

“Dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina,” pungkasnya.

20/11/2024 13:43
4 Pasukan Perdamaian PBB dari Ghana Terluka Akibat Serangan Roket di Lebanon

Beirut –

Serangan roket menghantam markas United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) atau Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. UNIFIL melaporkan 4 pasukan penjaga perdamaian terluka.

“Empat pasukan penjaga perdamaian Ghana yang bertugas mengalami cedera,” kata kata UNIFIL dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP, Rabu (20/11/2024).

UNIFIL mengatakan serangan itu menghantam markas di desa Ramia, Lebanon. Serangan itu diduga ditembakkan oleh aktor non-negara.

“Sebuah roket — yang kemungkinan besar ditembakkan oleh aktor non-negara di Lebanon — menghantam pangkalan mereka,” katanya.

Serangan Israel di Lebanon

Diketahui situasi Isael dan Lebanon saat ini masih panas. Israel terus melakukan serangan ke Beirut, Lebanon, dengan dalih menghancurkan fasilitas Hizbullah. Serangan terbaru Israel mengenai gedung di kawasan padat dekat kantor Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati.

Dilansir Al-Jazeera, Selasa (19/11), petugas tanggap darurat tampak mengevakuasi jenazah dari reruntuhan yang dipicu serangan terbaru Israel di pusat kota Beirut. Lingkungan Zuqaq al-Blat merupakan daerah yang terkenal dan padat penduduk.

Beberapa serangan juga terjadi sehari sebelumnya, salah satunya di dekat kedutaan Prancis yang menewaskan kepala media Hizbullah, Mohammad Afif. Ada juga serangan lain di jalan pasar Mar Elias yang menewaskan lebih banyak orang.

(lir/lir)

20/11/2024 01:14
VIDEO: Penyediaan Kacamata Bantu Tingkatkan Pendapatan Petani di Ghana

VIDEO: Penyediaan Kacamata Bantu Tingkatkan Pendapatan Petani di Ghana

03/11/2024 14:40
HLF MSP dan Indonesia-Africa Forum 2024: Perkuat Pembangunan Berkelanjutan dan Solidaritas Global – Page 3

1. Kerja Sama Bisnis

Forum HLF-MSP 2024 menghasilkan 32 kesepakatan bisnis dengan total nilai mencapai 3,5 miliar dolar AS. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, termasuk energi terbarukan, infrastruktur, kesehatan, dan teknologi.

2. Penguatan Kemitraan

Forum ini berhasil memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Kemitraan ini diarahkan untuk bersama-sama menghadapi tantangan global yang kompleks, dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.

3. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Setiap kesepakatan yang dihasilkan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Kerja Sama di Sektor Kesehatan

Kolaborasi dengan Kenya, Ghana, dan Afrika Selatan mencakup registrasi, distribusi, pemasaran produk farmasi Indonesia, serta transfer teknologi produksi vaksin. Langkah ini untuk mendukung ketahanan kesehatan negara-negara Afrika dan memperluas ekspor produk kesehatan Indonesia, yang pada akhirnya meningkatkan akses layanan kesehatan lebih terjangkau di dalam negeri.

5. Kerja Sama di Sektor Energi

Kesepakatan dengan Namibia dan Tanzania meliputi eksplorasi gas alam serta pengembangan infrastruktur kelistrikan, yang dapat meningkatkan akses energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak langsung bagi Indonesia mencakup transfer teknologi dan pengembangan energi lebih efisien dan dapat mengurangi biaya energi di dalam negeri.

6. Kerja Sama Teknologi Pertanian dan Pupuk

Bersama Tanzania dan Nigeria, Indonesia sepakat membangun pabrik pengolahan gas menjadi pupuk dan menjual alat produksi berbahan dasar batu bara. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sektor pertanian dengan stabilitas pasokan pupuk yang terjangkau, meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, dan mendukung ketahanan pangan nasional.

7. Penguatan Industri Pertahanan

Kerja sama dengan Afrika Selatan, Kongo, dan Senegal dalam pengadaan pesawat CN235 dan N219 serta pengembangan infrastruktur pertahanan mendukung transfer teknologi di sektor ini. Hal ini juga memperkuat industri strategis nasional dan meningkatkan keamanan dalam negeri.

8. Kerja Sama Lintas Sektor

Berbagai kesepakatan lintas sektor turut menambah portofolio kerja sama, dengan fokus pada penguatan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Afrika. Hal ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan tersebut.

31/10/2024 14:25
Pandemic Fund beri dana hibah baru 418 juta dolar AS ke 40 negara

Dengan putaran investasi baru ini, Pandemic Fund sekali lagi menunjukkan peran pentingnya untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dan mempromosikan kolaborasi internasional guna membuat dunia lebih aman dari pandemiJakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Pandemic Fund menyetujui pada 17 Oktober 2024 dana hibah baru senilai 418 juta dolar AS untuk memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR) di 40 negara di enam wilayah geografis.

“Dengan putaran investasi baru ini, Pandemic Fund sekali lagi menunjukkan peran pentingnya untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dan mempromosikan kolaborasi internasional guna membuat dunia lebih aman dari pandemi,” kata Ketua Bersama Pandemic Fund Chatib Basri, yang merupakan mantan Menteri Keuangan Indonesia dan Menteri Kesehatan Rwanda Sabin Nsanzimana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Chatib menuturkan hibah tersebut akan menyediakan investasi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan penyakit dan sistem peringatan dini, meningkatkan laboratorium, dan membangun tenaga kesehatan.

Alokasi terbaru itu merupakan tambahan dari 128,89 juta dolar AS yang disetujui pada 19 September untuk lima proyek jalur cepat guna mendukung 10 negara yang terkena dampak cacar monyet atau Mpox, sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC).

Dengan demikian, total pendanaan yang diberikan pada putaran kedua menjadi 547 juta dolar AS, yang akan memobilisasi tambahan 4 miliar dolar AS untuk investasi dalam PPR di negara-negara penerima manfaat.

Lebih dari 50 persen dana yang diberikan pada putaran kedua diperuntukkan bagi negara-negara di Afrika sub-Sahara, wilayah dengan permintaan tertinggi untuk hibah Pandemic Fund.

Lebih dari 74 persen proyek yang didanai akan menguntungkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Investasi baru itu mendukung tujuan Pandemic Fund untuk memobilisasi sumber daya tambahan khusus untuk PPR pandemi, memberi insentif kepada negara-negara untuk meningkatkan investasi mereka sendiri, dan meningkatkan koordinasi.

“Kami memuji upaya Panel Penasihat Teknis dan Dewan Pengurus Pandemic Fund untuk memastikan bahwa proses seleksi bersifat inklusif dan transparan, dan bahwa proyek-proyek yang dipilih terdiri dari portofolio investasi yang berkualitas dan seimbang yang memenuhi kebutuhan kritis negara,” ujarnya.

Ketua Bersama Pandemic Fund mendesak para pemimpin global untuk merekapitalisasi Pandemic Fund sekarang sehingga dapat terus mendukung lebih banyak negara dan menutup kesenjangan kesiapsiagaan kritis lainnya.

Kepala Eksekutif Pandemic Fund Priya Basu menuturkan peningkatan risiko pandemi yang disebabkan oleh perubahan iklim, migrasi, kerapuhan, dan konflik, menekankan pentingnya dan urgensi putaran baru investasi oleh Pandemic Fund itu.

Hal itu akan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan saat negara-negara berupaya memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional yang baru diamandemen.

“Saya senang bahwa Pandemic Fund dapat menyediakan putaran kedua pembiayaan katalitik yang lebih besar ini sebagai respons terhadap permintaan negara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan keterlibatan begitu banyak mitra internasional dan organisasi masyarakat sipil. Ini adalah bentuk solidaritas global yang luar biasa,” katanya.

Dua putaran pendanaan Pandemic Fund hingga saat ini berjumlah 885 juta dolar AS, memobilisasi tambahan 6 miliar dolar AS untuk mendukung 75 negara, yang setengahnya adalah negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dana tersebut akan mengisi kesenjangan kapasitas dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

Diluncurkan pada November 2022 dengan dukungan kuat dari G20 dan pihak terkait, Pandemic Fund merupakan mekanisme pembiayaan multilateral pertama yang didedikasikan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah agar lebih siap menghadapi pandemi di masa mendatang.

Diselenggarakan oleh Grup Bank Dunia, Pandemic Fund mengumpulkan 2 miliar dolar AS dalam bentuk modal awal dari 27 kontributor sovereign dan filantropi dan telah meluncurkan kampanye mobilisasi sumber daya untuk mencari kontribusi 2 miliar dolar AS lagi untuk investasi selama dua tahun ke depan.

Hibah dari Pandemic Fund mengkatalisasi pembiayaan bersama dari pemerintah dan keahlian teknis dari berbagai entitas pelaksana yang terakreditasi. Dewan Pengurus Pandemic Fund mencakup perwakilan yang setara dari kontributor sovereign dan negara-negara co-investor, serta perwakilan dari yayasan atau kontributor non-sovereign dan organisasi masyarakat sipil.

Negara-negara penerima manfaat untuk proyek-proyek yang didanai dalam putaran kedua tersebut meliputi antara lain Burundi, Chad, Indonesia, Kongo, Mesir, Fiji, Georgia, Ghana, Honduras, Lebanon, Pakistan, Afrika Selatan, Srilanka, Tanzania, dan Tunisia.

Baca juga: RI usulkan tiga rekomendasi Acara Tingkat Tinggi Pandemic Fund
Baca juga: Kemenko Ekonomi: Pandemic Fund telah terkumpul 1,57 miliar dolar AS
Baca juga: Menkeu dan Menkes teken surat pengantar proposal dana pandemi

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

19/10/2024 16:28
Kecaman Negara Barat Usai Israel Serang Pasukan Perdamaian PBB

Jakarta –

Serangan Israel ke markas pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon menuai kecaman. Protes keras disampaikan negara-negara barat yang selama ini menjadi pendukung Israel.

Laporan terbaru UNIFIL, sedikitnya lima tentara mereka mengalami luka-luka imbas serangan militer Israel. Pihak Israel mengklaim serangan itu tidak sengaja terjadi saat mereke menggempur kelompok Hizbullah di wilayah Lebanon bagian selatan.

Terdapat dua tentara nasional Indonesia (TNI) di antara prajurit UNIFIL yang luka-luka. UNIFIL, dalam pernyataannya, telah menuduh militer Israel ‘secara sengaja’ menembak posisi pasukannya di Lebanon bagian selatan.

Kecaman pun datang dari berbagai pihak. Salah satunya dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang merupakan sekutu terbesar Israel.

Biden mengatakan dirinya telah meminta Israel, sekutu dekat AS, untuk berhenti menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Pernyataan ini disampaikan Biden ketika dia ditanya wartawan di Gedung Putih soal apakah dia telah meminta Tel Aviv untuk berhenti melakukan serangan yang melukai prajurit PBB.

“Tentu saja, secara positif,” jawab Biden.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon ‘secara sengaja ditargetkan’. Dia menegaskan itu ‘sama sekali tidak dapat diterima’.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga telah memanggil Duta Besar Israel di Paris untuk mengingatkan insiden yang melukai prajurit PBB di Lebanon merupakan ‘pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan harus segera dihentikan’.

Kecaman juga datang dari Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Dia mengutuk serangan Israel yang melukai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Meloni menyebut serangan itu ‘tidak bisa diterima’ dan melanggar resolusi PBB. Italia sendiri memiliki lebih dari 1.000 orang prajurit dalam UNIFIL.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

PM Spanyol Pedro Sanchez ikut memberikan reaksi keras terhadap serangan Israel yang melukai pasukan PBB di Lebanon. Dia dengan tegas menuntut ‘diakhirinya semua kekerasan’ teradap prajurit PBB di Lebanon.

Menurut Sanchez, serangan yang melukai pasukan UNIFIL ‘benar-benar tidak dapat diterima’. PM Irlandia Simon Harris juga menyerukan Israel untuk memperhatikan ‘kekhawatiran masyarakat internasional’ dan menahan diri untuk tidak menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Irlandia mengirimkan 347 tentara dalam misi UNIFIL, yang bertugas menjaga perdamaian di wilayah Lebanon bagian selatan.

“Israel harus berhenti menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas dengan UNIFIL di Lebanon. Israel harus mendengarkan suara dan keprihatinan masyarakat internasional,” ujarnya.

Selain negara-negara tersebut, kecaman juga datang dari puluhan negara lain. Salah satunya dari Indonesia.

“Kami mengutuk keras serangan baru-baru ini terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL,” tegas pernyataan bersama yang diposting ke media sosial X oleh misi Polandia untuk PBB, dan ditandatangani oleh puluhan negara kontributor UNIFIL termasuk Indonesia, seperti dilansir AFP, Minggu (13/10/2024).

“Tindakan seperti itu harus segera dihentikan dan harus diselidiki secara layak,” cetus pernyataan bersama tersebut.

Selain Indonesia, penandatangan lain dalam pernyataan bersama itu antara lain, India, Italia, Ghana, Nepal, Malaysia, Spanyol, Prancis dan China. Semuanya merupakan negara yang mengirimkan ratusan tentaranya untuk bergabung dengan misi UNIFIL.

Sebanyak 40 negara yang berkontribusi untuk misi UNIFIL itu ‘menegaskan kembali dukungan penuh untuk misi dan aktivitas UNIFIL, yang tujuan utamanya adalah membawa stabilisasi dan perdamaian abadi di Lebanon Selatan serta di Timur Tengah’.

“Kami mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk menghormati kehadiran UNIFIL, yang memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan para personelnya setiap saat,” demikian penegasan dalam pernyataan bersama tersebut.

UNIFIL merupakan misi penjaga perdamaian PBB yang beranggotakan sekitar 9.500 tentara dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pasukan UNIFIL ditugaskan memantau penerapan gencatan senjata yang mengakhiri perang selama 33 hari antara Israel dan Hizbullah tahun 2006 lalu.

Peran pasukan UNIFIL diperkuat oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 pada tahun yang sama, yang menetapkan bahwa hanya pasukan militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh ditempatkan di wilayah Lebanon bagian selatan.

Halaman 2 dari 2

(haf/haf)

14/10/2024 05:52
Sikap Tegas UNIFIL Tolak Permintaan Israel untuk Tarik Mundur Pasukan

Beirut –

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menolak dengan tegas permintaan Israel untuk menarik pasukan dari Lebanon. Sikap tegas ini ditunjukkan PBB saat Israel menyerang markas UNIFIL yang merupakan pasukan perdamaian PBB.

Dilansir Al Arabiya, Israel mengklaim tak sengaja usai militernya melukai dua prajurit UNIFIL di Naqoura, Lebanon selatan. Israel berdalih serangan itu tidak direncanakan.

Militer Israel mengatakan mereka diberitahu bahwa dua penjaga perdamaian PBB secara tidak sengaja terluka selama pertempuran IDF melawan Hizbullah di Lebanon selatan. Israel juga menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa tersebut dan mengklaim akan melakukan peninjauan menyeluruh untuk mengetahui efek dari serangan di pos PBB di Lebanon.

“IDF menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden semacam ini dan saat ini sedang melakukan peninjauan menyeluruh di tingkat komando tertinggi untuk mengetahui rinciannya,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

Serangan tentara Israel di markas UNIFIL yang berlokasi di Naqoura, Lebanon selatan, terjadi pada Kamis (10/10) waktu setempat. Dua prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan PBB terluka akibat serangan itu.

Jumlah korban luka dari pihak pasukan perdamaian PBB akibat serangan Israel kembali bertambah pada Minggu (13/10/2024). Kini, sedikitnya ada lima tentara pasukan perdamaian PBB yang mengalami luka-luka akibat gempuran militer Israel di perbatasan Lebanon.

Fasilitas pasukan perdamaian PBB yang ada di Lebanon bagian selatan juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan Israel beberapa waktu terakhir, yang selalu diklaim pihak Israel menargetkan kelompok Hizbullah. Pasukan Interim PBB di Lebanon, seperti dilansir AFP, mengumumkan pada Sabtu (12/10) bahwa satu lagi tentara mereka terkena tembakan tak dikenal di Lebanon bagian selatan.

“Semalam, seorang penjaga perdamaian di markas UNIFIL (di Naqura), terkena tembakan karena aktivitas militer yang sedang berlangsung di dekatnya… Kami belum mengetahui sumber tembakan tersebut,” ucap UNIFIL dalam pernyataannya.

Satu tentara UNIFIL, yang tidak disebut asal negaranya itu, kini dalam kondisi ‘stabil’. Beberapa hari terakhir, UNIFIL melaporkan pasukannya yang ada di Naqura dan juga di beberapa posisi lainnya, ‘berulang kali’ dihantam serangan.

UNIFIL awalnya melaporkan pada Kamis (10/10) bahwa tembakan tank Israel melukai dua pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia, yang terjatuh dari menara pengawas di area Naqura, Lebanon. Keesokan harinya, UNIFIL melaporkan rentetan ledakan di dekat menara pengawas di Naqura melukai dua tentara pasukan perdamaian PBB lainnya asal Sri Lanka.

Pasukan UNIFIL Tetap di Lebanon

UNIFIL pun menolak permintaan Israel untuk menarik pasukan penjaga perdamaian dari posisi mereka di wilayah Lebanon bagian selatan. UNIFIL menegaskan pasukannya tidak akan berpindah posisi di area perbatasan Lebanon, meskipun lima personel mereka luka-luka dan beberapa fasilitasnya mengalami kerusakan akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah.

Dilansir AFP, Juru bicara UNIFIL Andrea Tenenti menyebut Israel telah meminta pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mundur ‘dari posisi di sepanjang Garis Biru atau hingga 5 kilometer dari Garis Biru’ yang merujuk pada sebutan untuk garis demarkasi antara Lebanon dan Israel.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lokasi itu mencakup 29 posisi pasukan UNIFIL di bagian selatan Lebanon. Tenenti menegaskan UNIFIl menolak untuk memenuhi permintaan Tel Aviv tersebut.

“Ada keputusan bulat untuk tetap tinggal karena penting bagi bendera PBB untuk tetap berkibar tinggi di kawasan ini, dan untuk dapat melapor kepada Dewan Keamanan PBB,” tegas Tenenti dalam pernyataannya kepada AFP.

UNIFIL merupakan misi penjaga perdamaian PBB yang beranggotakan sekitar 9.500 tentara dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pasukan UNIFIL ditugaskan memantau penerapan gencatan senjata yang mengakhiri perang selama 33 hari antara Israel dan Hizbullah tahun 2006.

Peran pasukan UNIFIl diperkuat oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 pada tahun yang sama, yang menetapkan hanya pasukan militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh ditempatkan di wilayah Lebanon bagian selatan.

Tenenti menyebut bentrokan militer Israel dengan Hizbullah di Lebanon bagian selatan telah menyebabkan ‘banyak kerusakan’ pada posisi pasukan UNIFIL.

“Pekerjaan menjadi sangat sulit karena ada banyak kerusakan, bahkan di dalam pangkalan,” tutur Tenenti.

“Semalam, pada posisi pasukan penjaga perdamaian asal Ghana, di bagian luarnya, ledakan yang mengguncang sangat kuat hingga menghancurkan beberapa kontainer di dalam area itu dengan sangat parah,” sambungnya.

Tenenti juga mengakui dirinya khawatir jika eskalasi konflik Israel terhadap Hizbullah di selatan Lebanon akan menjadi tidak terkendali. Dia mengatakan kondisi itu dapat dengan cepat memicu konflik regional.

“Hal ini berisiko untuk segera berubah menjadi konflik regional dengan dampak bencana bagi semua orang,” ucapnya, sembari menyerukan solusi diplomatik.

Dia mengaskan UNIFIL telah berbicara ‘secara rutin dengan kedua belah pihak dan mencoba meredakan ketegangan, namun juga memperingatkan bahwa menyerang pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional’.

Tenenti menilai ‘tidak ada solusi militer’ terhadap konflik tersebut. Dia mengatakan tindakan militer dapat memicu bencana.

“Situasi ini perlu didiskusikan pada level politik dan diplomatik. Bahaya sudah sangat dekat dengan konsekuensi bencana bagi kawasan ini,” ujarnya memperingatkan.

Halaman 2 dari 2

(haf/haf)

13/10/2024 20:04
Dikecam AS karena Serang Prajurit PBB di Lebanon, Israel Bilang Begini

Tel Aviv –

Israel dihujani kecaman puluhan negara, termasuk Amerika Serikat (AS), atas serangannya yang melukai sedikitnya lima tentara penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon bagian selatan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pun menegaskan akan mengambil langkah untuk menghindari membahayakan pasukan perdamaian PBB. Penegasan itu disampaikan Gallant saat berbincang via telepon dengan Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin pada Sabtu (12/10) malam.

“Menteri Gallant menekankan… IDF (Angkatan Bersenjata Israel-red) akan terus mengambil tindakan untuk menghindari membahayakan pasukan UNIFIL dan posisi pasukan penjaga perdamaian,” ucap Gallant dalam pernyataannya setelah berbicara via telepon dengan Austin, seperti dilansir AFP, Minggu (13/10/2024).

Beberapa hari terakhir, Pasukan Interim PBB di Lebanon atau UNIFIL melaporkan pasukannya di Naqura dan juga di beberapa posisi lainnya, “berulang kali” dihantam serangan. Sedikitnya lima tentara UNIFIL luka-luka imbas serangan militer Israel yang bertempur melawan Hizbullah di Lebanon bagian selatan.

UNIFIL awalnya melaporkan pada Kamis (10/10) bahwa tembakan tank Israel melukai dua pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia, yang terjatuh dari menara pengawas di area Naqura, Lebanon.

Keesokan harinya, UNIFIL melaporkan rentetan ledakan di dekat menara pengawas di Naqura melukai dua tentara pasukan perdamaian PBB lainnya asal Sri Lanka. Satu tentara UNIFIL lainnya, yang tidak disebut asal negaranya, mengalami luka-luka usai “terkena tembakan” di Naqura pada Jumat (11/10) malam waktu setempat.

UNIFIL, dalam pernyataannya, menuduh militer Israel “secara sengaja” menembak posisi pasukannya di Lebanon bagian selatan.

Sebagai sekutu dekat Tel Aviv, Washington mengecam rentetan serangan yang melukai sejumlah prajurit pasukan perdamaian PBB di Lebanon, dengan menyebut serangan semacam itu “tidak bisa diterima”.

Simak: Video Sekjen PBB Kutuk Serangan Israel di UNIFIL yang Lukai Anggota TNI

Kecaman juga dilontarkan 40 negara yang berkontribusi dalam mengirimkan pasukan untuk misi UNIFIL. “Kami mengutuk keras serangan baru-baru ini terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL,” tegas pernyataan bersama yang diposting ke media sosial X oleh misi Polandia untuk PBB

“Tindakan seperti itu harus segera dihentikan dan harus diselidiki secara layak,” cetus pernyataan bersama tersebut.

Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh puluhan negara kontributor UNIFIL, seperti Indonesia, India, Italia, Ghana, Nepal, Malaysia, Spanyol, Prancis dan China — semuanya merupakan negara yang mengirimkan ratusan tentaranya untuk bergabung dengan misi UNIFIL.

UNIFIL merupakan misi penjaga perdamaian PBB yang beranggotakan sekitar 9.500 tentara dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pasukan UNIFIL ditugaskan memantau penerapan gencatan senjata yang mengakhiri perang selama 33 hari antara Israel dan Hizbullah tahun 2006 lalu.

Peran pasukan UNIFIL diperkuat oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 pada tahun yang sama, yang menetapkan bahwa hanya pasukan militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh ditempatkan di wilayah Lebanon bagian selatan.

Simak: Video Sekjen PBB Kutuk Serangan Israel di UNIFIL yang Lukai Anggota TNI

Halaman 2 dari 2

(nvc/imk)

13/10/2024 16:56
Tolak Israel, PBB Ogah Tarik Pasukan Penjaga Perdamaian dari Lebanon

Beirut –

Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon atau UNIFIL menolak permintaan Israel untuk menarik pasukan penjaga perdamaian dari posisi mereka di wilayah Lebanon bagian selatan.

UNIFIL menegaskan pasukannya tidak akan berpindah posisi di area perbatasan Lebanon, meskipun lima personel mereka luka-luka dan beberapa fasilitasnya mengalami kerusakan imbas pertempuran antara militer Israel dan kelompok Hizbullah.

Juru bicara UNIFIL Andrea Tenenti, seperti dilansir AFP, Minggu (13/10/2024), mengungkapkan bahwa Israel telah meminta pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mundur “dari posisi di sepanjang Garis Biru… atau hingga lima kilometer dari Garis Biru” — merujuk pada sebutan untuk garis demarkasi antara Lebanon dan Israel.

Itu mencakup 29 posisi pasukan UNIFIL di bagian selatan Lebanon. Tenenti menegaskan UNIFIl menolak untuk memenuhi permintaan Tel Aviv tersebut.

“Ada keputusan bulat untuk tetap tinggal karena penting bagi bendera PBB untuk tetap berkibar tinggi di kawasan ini, dan untuk dapat melapor kepada Dewan Keamanan PBB,” tegas Tenenti dalam pernyataannya kepada AFP.

UNIFIL merupakan misi penjaga perdamaian PBB yang beranggotakan sekitar 9.500 tentara dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pasukan UNIFIL ditugaskan memantau penerapan gencatan senjata yang mengakhiri perang selama 33 hari antara Israel dan Hizbullah tahun 2006 lalu.

Peran pasukan UNIFIl diperkuat oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 pada tahun yang sama, yang menetapkan bahwa hanya pasukan militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh ditempatkan di wilayah Lebanon bagian selatan.

Dalam wawancara dengan AFP, Tenenti mengatakan bahwa bentrokan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon bagian selatan telah menyebabkan “banyak kerusakan” pada posisi pasukan UNIFIL.

“Pekerjaan menjadi sangat sulit karena ada banyak kerusakan, bahkan di dalam pangkalan,” tutur Tenenti kepada AFP.

“Semalam, pada posisi pasukan penjaga perdamaian asal Ghana, di bagian luarnya, ledakan yang mengguncang sangat kuat hingga menghancurkan beberapa kontainer di dalam area itu dengan sangat parah,” ucapnya.

Tenenti juga mengakui dirinya khawatir jika eskalasi konflik Israel terhadap Hizbullah di selatan Lebanon akan menjadi tidak terkendali. “Hal ini berisiko untuk segera berubah menjadi konflik regional dengan dampak bencana bagi semua orang,” ucapnya, sembari menyerukan solusi diplomatik.

Dia menambahkan bahwa UNIFIL telah berbicara “secara rutin dengan kedua belah pihak dan mencoba meredakan ketegangan — namun juga memperingatkan bahwa menyerang pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional”.

Ditegaskan Tenenti bahwa “tidak ada solusi militer” terhadap konflik tersebut. “Situasi ini perlu didiskusikan pada level politik dan diplomatik. Bahaya sudah sangat dekat dengan konsekuensi bencana bagi kawasan ini,” ujarnya memperingatkan.

Halaman 2 dari 2

(nvc/imk)

13/10/2024 13:09