Negara: Ghana

  • Jokowi Masuk Daftar OCCRP Pemimpin Terkorup di Dunia: Jadi Uji Nyali KPK, Berani Bikin Sejarah? – Halaman all

    Jokowi Masuk Daftar OCCRP Pemimpin Terkorup di Dunia: Jadi Uji Nyali KPK, Berani Bikin Sejarah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam daftar tokoh terkorup di dunia, tepatnya menduduki posisi ketiga.

    Daftar tersebut diterbitkan Lembaga non pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang bermarkas di Amsterdam, Belanda.

    Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai daftar OCCRP dapat menjadi ajang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sejarah dalam melakukan pemeriksaan mantan pemimpin negara.

    “Sekarang tolong KPK uji nyali untuk menjadikan laporan itu sebagai dasar untuk melakukan penelitian,” Ray dikutip Rabu (2/1/2025).

    Namun, secara historis Indonesia, Ray menyebut, lembaga hukum tak punya sejarah mengadili mantan kepala negara. 

    “Masalahnya adalah sejak kapan Indonesia punya tradisi mengadili mantan pemimpin mereka. Tantangan Pak Jokowi agar dibuktikan, secara historis itu tidak punya dasar,” kata Ray.

    “Bahkan ketika Pak Harto disebut terlibat KKN pun secara hukum dia tidak pernah diperiksa. Makanya orang selalu berkelit bahwa Pak Harto itu bukanlah aktor yang terlibat korupsi karena tidak pernah dibuktikan secara hukum,” sambungnya. 

    Menurutnya, Jokowi mengerti betul hal itu, sehingga akan sulit membuktikan laporan OCCRP itu. 

    “Karena secara historis kita tidak punya tradisi untuk menghukum para pemimpin kita. Bahkan ketika Pak Harto dalam tap MPR KKN sekalipun dia tidak pernah diproses secara hukum,” terangnya. 

    Kemudian dikatakan Ray yang harus dilakukan Jokowi mempersilahkan aparat penegak hukum untuk segera meneliti harta kekayaan pribadinya dan juga keluarganya.

    “Itulah semangat dari Undang-undang Anti Korupsi. Jadi yang didorong itu bukan kita yang membuktikan kekayaannya, tapi beliau sendiri yang membuktikan bahwa harta kekayaan yang dia dapatkan itu legal,” tandasnya. 

    Framing Jahat

    Jokowi mempertanyakan bukti dari penilaian OCCRP yang memasukan namanya ke dalam daftar tokoh terkorup di dunia.

    “Hehehe, ya terkorup, korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi di rumahnya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (31/12/2024).

    Jokowi mengatakan, saat ini banyak framing jahat dan tudingan terhadap dirinya tanpa dilandasi bukti. 

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan,” tutur Jokowi.

    Saat ditanya apakah tuduhan ini bermuatan politis, ia justru meminta awak media menanyakan ke pihak yang melontarkan isu ini.

    Menurutnya, siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa saja untuk menuduh dirinya.

    “Ya ditanyakan aja. Orang bisa memakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas membuat framing jahat membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” ungkapnya.

    Apa Itu OCCRP?

    OCCRP adalah satu di antara organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda dan memiliki staf di enam benua.

    Mereka adalah organisasi nirlaba yang berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata.

    Mengutip laman mereka, https://www.occrp.org/en/about-us, OCCRP memiliki divisi yang membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani masyarakat.

    OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007.

    OCCRP awalnya digiatkan di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, menegakkan standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

    Dikutip dari situs resminya, OOCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai ‘Person Of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption’.

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OOCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang juga dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OOCRP menilai model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut nama tokoh yang masuk dalam daftar nominasi pemimpin terkorup tahun 2024 versi OOCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad
    Presiden Kenya, William Ruto
    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi)
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina
    Pengusaha India, Gautam Adani

  • Golkar Soroti Laporan OCCRP yang Sebut Jokowi Pemimpin Korup, Dinilai Sebuah Propaganda – Halaman all

    Golkar Soroti Laporan OCCRP yang Sebut Jokowi Pemimpin Korup, Dinilai Sebuah Propaganda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar atau KKPG, Ahmad Yani Panjaitan menduga hasil survei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin terkorup tahun 2024 adalah fitnah dan sebuah propaganda yang  tanpa didasari data yang akurat serta bukti yang valid.

    “Sampai detik ini belum ada satu laporan dan dakwaan yang masuk ke Penyidik KPK atau Kejagung yang melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu, tapi mengapa OCCRP bisa membuat rilis tersebut?” tutur Kader Golkar ini di Jakarta, Rabu (1/1/2025) saat menanggapi isu yang lagi viral ini.

    Koordinator Koalisi 40 Ormas/Pemuda untuk Jokowi atau KOPI JOKJA ini juga menduga bahwa rilis OCCRP ini ada kaitan erat dengan serangan bertubi-tubi saat ini ke elite-elite PDIP atas berbagai dugaan kasus kasus Korupsi oleh KPK dan Kejagung RI.

    “Saya menduga case ini hampir mirip dengan UU nomor 7/2021 tentang PPN yang awalnya dimotori oleh PDIP sehingga PPN jadi naik menjadi 12 persen, tapi yang dikambinghitamkan Pemerintahan Prabowo,” lanjut Pengurus Harian DPD Golkar ini.

    Sebelumnya diberitakan, Jokowi masuk menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada 2024 versi OCCRP.

    Adapun OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus terkait isu korupsi dunia.

    Dikutip dari situs resminya, OCCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai ‘Person Of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption’.

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OCCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang juga dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas.

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OCCRP menilai model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OCCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad
    Presiden Kenya, William Ruto
    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi)
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina
    Pengusaha India, Gautam Adani

  • Jokowi Masuk Pemimpin Terkorup Dunia Tahun 2024 Versi OCCRP, Peringkat Pertama Bashar Al-Assad – Halaman all

    Jokowi Masuk Pemimpin Terkorup Dunia Tahun 2024 Versi OCCRP, Peringkat Pertama Bashar Al-Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Adapun OOCRP merupakan lembaga independen yang berfokus terkait isu korupsi dunia.

    Dikutip dari situs resminya, OOCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai ‘Person Of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption’.

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OOCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang juga dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OOCRP menilai model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OOCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad
    Presiden Kenya, William Ruto
    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi)
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina
    Pengusaha India, Gautam Adani

    Sebagai informasi, OOCRP telah menggelar ‘penghargaan’ ini sejak 2012 silam.

    Tak hanya pemimpin, OOCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima ‘penghargaan’.

    Adapun berikut daftar ‘pemenang’ terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

    2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev
    2013: Parlemen Rumania
    2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev
    2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic
    2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro
    2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte
    2018: Bank Danske di Denmark
    2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat
    2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro
    2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko
    2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin
    2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras
    2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

    Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

    Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk Yurdi Yasmi sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman.

    Yurdi Yasmi ditunjuk sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman FAO, Rabu (18/12/2024).

    Yasmi sebelumnya memiliki pengalaman dalam struktur kepemimpinan FAO. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Perwakilan Regional untuk Afrika dan sebagai Perwakilan untuk Ghana.

    Dalam peran barunya, Yasmi akan memimpin dukungan FAO kepada negara-negara anggota dalam transisi menuju sistem produksi tanaman berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, keenam tim di divisi FAO bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim dan konflik serta tantangan ekonomi dan hal lainnya.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yasmi.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten. FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” ucapnya.

    Yasmi pernah menempati posisi tingkat tinggi di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Ia telah memimpin proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor Leste, Zimbabwe, dan lain-lain.

    Yasmi meraih gelar Doktor dan Magister dari Universitas Wageningen dan gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Dr Yurdi Yasmi adalah pria asal Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari lahir hingga lulus SMA menghabiskan waktu di Payakumbuh.

    Yasmi menempuh studi S1 Ilmu Kehutanan di IPB Bogor dan S2 serta S3 bidang Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen University, Belanda.

    Pria yang merupakan anak dari guru di Kabupaten Payukumbuh ini dari kecil sudah berprestasi. Salah satunya menjadi siswa teladan Sumatera Barat dan diundang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI era presiden Soeharto.

  • FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    Jakarta, CNN Indonesia

    Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) resmi menunjuk alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), Yurdi Yasmi, sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman.

    Yurdi menyambut baik amanah baru yang diberikan FAO kepada dirinya. Ia mengaku senang bisa berkontribusi lebih terhadap pengembangan pangan dan pertanian dunia melalui peran barunya sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman FAO.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yurdi dalam keterangannya pada Rabu (18/12).

    Sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman, Yurdi bertugas memimpin dukungan FAO kepada negara anggota dalam mempercepat transisi sistem produksi tanaman berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, divisi tersebut bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim, konflik, serta tantangan ekonomi lainnya.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten,” jelas Yurdi.

    “FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” tambahnya.

    Yurdi sendiri merupakan pakar di bidang pertanian. Ia pernah mengemban pendidikan S1 di jurusan Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia juga pernah berkuliah S2 dan S3 di jurusan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen dan lulus dengan predikat pujian.

    Sebagai eksekutif di bidang pertanian, Yurdi pernah mengemban jabatan penting di sejumlah organisasi internasional, seperti di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Selain itu, Yurdi juga pernah memimpin beberapa proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Korea, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor-Leste, dan Zimbabwe.

    (isa/dna)

  • Negara Ini Nyaris Bangkrut, China-Prancis Jadi Juru Selamat

    Negara Ini Nyaris Bangkrut, China-Prancis Jadi Juru Selamat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Zambia akan segera memenuhi syarat lagi untuk pembiayaan asing karena negosiasi restrukturisasi utangnya hampir berakhir. Hal ini terjadi saat Negara Afrika itu berada di ujung tanduk kebangkrutan.

    Mengutip AFP, Senin (16/12/2024), Prancis, yang bersama dengan China mengepalai komite kreditor sektor publik untuk Zambia, awal bulan ini menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian restrukturisasi utang bilateral dengan Zambia di bawah apa yang disebut kerangka kerja bersama G20.

    Kerangka kerja bersama diadopsi tahun itu oleh kelompok negara-negara G20 untuk memastikan restrukturisasi utang yang tertib bagi negara-negara berpenghasilan rendah.

    “Prancis hanya memegang sekitar US$100 juta (Rp1,6 triliun) dari US$6,3 miliar (Rp101 triliun) utang sektor resmi yang akan direstrukturisasi. Namun perjanjian bilateral ini membuka jalan bagi semua negara dan semua kreditor,” ungkap seorang diplomat Zambia.

    Zambia, produsen tembaga terbesar di Afrika yang berpenduduk hampir 20 juta orang, adalah negara pertama yang terlilit utang selama pandemi Covid-19, gagal membayar utang luar negerinya sebesar US$18,6 miliar (Rp299 triliun) pada tahun 2020.

    Awal tahun ini, Zambia mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi lebih dari US$ 3,5 miliar (Rp56 triliun) utang sektor swasta di bawah kerangka kerja bersama G20.

    Proses restrukturisasi utang G20 mempertemukan Klub Paris yang terdiri dari kreditor resmi Barat dan negara-negara G20 yang bukan bagian dari kelompok tersebut, khususnya China.

    Namun, prosesnya tidak selalu lancar, tetapi sumber yang dekat dengan Klub Paris mengatakan diskusi dengan Bank Ekspor-Impor China jauh lebih konstruktif tahun ini.

    “Ini membuktikan bahwa multilateralisme berhasil, kredibel, efisien, dan adil,” kata sumber diplomatik tersebut.

    Pengalaman dengan restrukturisasi utang Zambia telah memungkinkan berbagai pihak untuk memperoleh pengalaman dengan proses tersebut yang telah menghasilkan penanganan yang lebih cepat bagi Ghana dan Ethiopia, yang berada dalam prosedur restrukturisasi utang yang serupa.

    Zambia dipandang sebagai kasus uji coba bagi kerangka kerja bersama G20 pada saat ada peningkatan kekhawatiran atas utang di negara-negara berpendapatan rendah.

    (luc/luc)

  • ‘Kami sudah mengenal Natal sebelum nenek moyangmu menganut Kristen’ – Dampak lagu amal yang menstereotipe rakyat Ethiopia selama puluhan tahun – Halaman all

    ‘Kami sudah mengenal Natal sebelum nenek moyangmu menganut Kristen’ – Dampak lagu amal yang menstereotipe rakyat Ethiopia selama puluhan tahun – Halaman all

    Sejak rekaman aslinya dirilis 40 tahun silam, lagu berjudul Do They Know It’s Christmas? tidak pernah absen berkumandang menjelang Natal. Pertanyaannya selalu sama: apakah rakyat Ethiopia tahu hari Natal?

    Lagu itu disusun oleh musisi Bob Geldof dan Midge Ure setelah mereka menyaksikan tayangan mengerikan tentang kelaparan di Ethiopia utara yang disiarkan BBC pada 1984.

    Keduanya kemudian mengumpulkan beberapa penyanyi terkenal pada masa itu untuk merekam lagu Do They Know It’s Christmas? Penyanyi yang diundang antara lain Bono dari U2, Sting, hingga Paul McCartney.

    Rencananya, uang yang mereka peroleh akan disumbangkan untuk rakyat Ethiopia.

    Perilisan lagu tersebut melalui grup musik Band Aid serta konser Live Aid yang digelar delapan bulan kemudian, menjadi momen penting dalam penggalangan dana selebritas dan menjadi pola yang diikuti banyak orang.

    Selama 40 tahun, lagu Do They Know It’s Christmas? telah direkam ulang dalam empat versi.

    Namun, ada sisi lain dari lagu tersebut yang tak banyak diketahui khalayak umum.

    Terlepas dari sumbangan yang mengalir, lagu Do They Know It’s Christmas? menyimpan stereotipe bahwa Ethiopia adalah tempat yang tandus dan tidak ada hujan atau sungai yang mengalir.

    Masyarakat Ethiopia yang menerima bantuan dipandang sebagai sosok kurus kering dan tak berdaya.

    Pandangan itu rupanya dianggap sebuah kebenaran bagi banyak orang.

    “Pertanyaan ‘Apakah mereka tahu hari Natal?’ lucu dan menghina,” kata Dawit Giorgis.

    Pada 1984, Dawit Giorgis adalah pejabat Ethiopia yang bertanggung jawab untuk menyebarkan pesan tentang apa yang terjadi di negaranya.

    Keheranan Dawit Giorgis terdengar jelas dari suaranya.

    “Pertanyaan itu sangat menyimpang. Ethiopia adalah negara dengan penduduk mayoritas Kristen sebelum Inggris… Kami mengenal Natal sebelum nenek moyangmu menganut Kristen,” ucapnya kepada BBC.

    Meski demikian, Dawit Giorgis tidak meragukan bahwa film BBC yang dibuat oleh jurnalis Inggris, Michael Buerk, dan juru kamera asal Kenya, Mohamed Amin, telah menyelamatkan banyak nyawa di Ethiopia.

    Sebagai kepala Komisi Pemulihan dan Rehabilitasi Ethiopia, Dawit Giorgis, berhasil menyelundupkan kru TV BBC ke negaranya.

    Pemerintah Ethiopia saat itu, yang sedang merayakan 10 tahun kekuasaan Marxis dan terlibat perang saudara, tidak ingin berita tentang kelaparan tersebar.

    “Cara orang-orang Inggris menanggapi dengan sangat murah hati memperkuat keyakinan saya pada kemanusiaan,” ujarn dari Namibia, tempat dia sekarang bekerja.

    Ia juga memuji “orang-orang muda dan bersemangat” di balik Band Aid serta menggambarkan mereka sebagai orang yang “luar biasa”.

    Tapi pertanyaannya tentang lagu itu sebetulnya adalah rangkuman dari perdebatan banyak orang yang mungkin merasa bahwa menghalalkan segala cara diperbolehkan demi menyelamatkan banyak nyawa.

    ‘Lagu Natal yang problematik’

    Musisi Bob Geldof secara tegas membela ketika menanggapi artikel The Conversation tentang “lagu Natal yang problematik” itu.

    “Itu lagu pop… Argumen yang sama telah disampaikan berkali-kali selama bertahun-tahun dan menimbulkan respons yang sama melelahkannya,” ucap Bob Geldof.

    “Lagu pop pendek ini telah menyelamatkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang.”

    Ia juga mengakui bahwa orang Ethiopia merayakan Natal, tetapi klaimnya pada 1984 “upacara-upacara ditinggalkan”.

    Dalam surat elektronik kepada BBC, Joe Cannon yang merupakan kepala keuangan Band Aid Trust mengatakan dalam tujuh bulan terakhir badan amal tersebut telah memberikan lebih dari £3 juta (setara Rp60 miliar) untuk membantu sebanyak 350.000 orang melalui sejumlah proyek di Ethiopia, serta Sudan, Somaliland, dan Chad.

    Ia menambahkan tindakan cepat Band Aid sebagai “orang pertama yang memberikan respons” mendorong orang lain untuk menyumbang di tempat-tempat yang kekurangan dana, terutama di Ethiopia utara.

    Namun, ini tidak cukup untuk meredam gejolak yang diakibatkan dari lagu tersebut.

    Minggu lalu, Ed Sheeran berkata dia tidak senang dengan suaranya pada rekaman tahun 2014 yang dibuat untuk mengumpulkan dana untuk mengatasi krisis Ebola di Afrika Barat—karena “pemahamannya tentang persoalan tersebut telah berubah”.

    Ed Sheeran tampaknya terpengaruh oleh rapper Inggris-Ghana, Fuse ODG, yang juga menolak untuk ambil bagian satu dekade lalu.

    “Dunia telah berubah, tapi Band Aid belum,” katanya kepada siniar Focus on Africa milik BBC pada pekan ini.

    “Itu seperti mengatakan tidak ada kedamaian dan kegembiraan di Afrika pada hari Natal. Seakan-akan berkata ada kematian di setiap air mata yang tumpah,” katanya mengacu pada lirik lagu versi 2014.

    Adapun Fuse OGD tidak menyangkal bahwa ada masalah yang harus dituntaskan, tapi menurutnya “Band Aid hanya mengambil satu isu dari satu negara lantas menyamaratakannya ke seluruh benua.”

    Cara orang Afrika digambarkan dalam penggalangan dana ini, kata dia, berdampak langsung padanya.

    Ketika tumbuh dewasa, “tidaklah keren menjadi orang Afrika di Inggris… [karena] penampilan saya, orang-orang jadi mengolok-olok saya,” ujar penyanyi itu.

    Dana amal untuk Afrika dan stereotipe terhadap orang Afrika

    Penelitian tentang dampak penggalangan dana amal oleh dosen King’s College Inggris-Nigeria, Edward Ademolu mendukung hal ini.

    Ia masih ingat film pendek yang dibuat di Afrika oleh Comic Relief yang dipengaruhi oleh Band Aid.

    Gara-gara film itu, klaimnya, “teman-teman Afrika-nya di sekolah dasar [Inggris] akan menyangkal asal-usul mereka dan dengan sangat yakin menyebut semua orang Afrika bau, tidak cerdas, dan menyamakan orang Afrika dengan binatang buas”.

    Gambaran orang Afrika yang sangat kurus menjadi hal yang umum dalam upaya untuk mendapatkan dana amal.

    Sampul untuk single asli Band Aid, yang dirancang oleh artis pop Sir Peter Blake, menampilkan adegan Natal yang penuh warna.

    Pemandangan itu kontras dengan dua anak Ethiopia yang kurus kering dalam warna hitam dan putih sedang memakan biskuit demi menyambung hidup.

    Untuk bagian poster konser Live Aid tahun berikutnya, Sir Peter Blake menggunakan foto punggung seorang anak tanpa identitas, telanjang, dan kurus kering.

    Foto itu digunakan lagi dalam karya seni yang dirilis tahun 2004 dan muncul sekali lagi tahun ini.

    Bagi banyak orang yang bekerja di sektor bantuan dan akademisi, ada keterkejutan dan keheranan bahwa lagu dan gambar itu terus muncul.

    Organisasi induk Bond, yang bekerja dengan lebih dari 300 badan amal termasuk Christian Aid, Save the Children, dan Oxfam, sangat kritis terhadap lagu tersebut.

    “Inisiatif seperti Band Aid 40 mengabadikan narasi yang sudah ketinggalan zaman, memperkuat rasisme dan sikap kolonial yang merampas martabat dan hak orang-orang,” kata Lena Bheeroo.

    Adapun musisi Bob Geldof sebelumnya menepis gagasan bahwa karya Band Aid bergantung pada “kiasan kolonial”.

    Cara lembaga amal mengumpulkan dana telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.

    Meskipun tetap kritis, penulis Kenya, Patrick Gathara yang sering mengejek pandangan Barat tentang Afrika setuju banyak hal telah berubah.

    “Ada dorongan di lembaga kemanusiaan untuk mulai melihat orang-orang dalam kondisi krisis sebagai manusia dan bukan sebagai korban… dan saya pikir itu adalah perubahan yang sangat besar,” katanya kepada BBC.

    “Pada masa Live Aid yang Anda lihat hanyalah gambaran kelaparan dan penderitaan… gagasan bahwa orang-orang ini tidak mampu melakukan apa pun untuk diri mereka sendiri, itu adalah kesalahpahaman.”

    Sementara itu, protes besar-besaran Black Lives Matter menambah dorongan pada perubahan yang sudah terjadi.

    Satu dekade lalu, organisasi Norwegia Radi-Aid menyoroti orang Afrika dengan unsur humor dalam kampanye penggalangan dana.

    Misalnya, organisasi itu mengoordinasikan kampanye tiruan untuk meminta orang Afrika mengirim radiator kepada orang Norwegia yang diduga menderita kedinginan.

     

    Pada 2017, Ed Sheeran sendiri memenangkan salah satu penghargaan “Rusty Radiator” untuk film yang dibuatnya untuk Comic Felief di Liberia.

    Saat itu dia menawarkan untuk membayar biaya penitipan anak-anak tunawisma Liberia di sebuah kamar hotel.

    Penyelenggara penghargaan mengatakan “video tersebut seharusnya tidak hanya tentang Ed Sheeran yang memikul beban sendirian, tapi juga mengajak masyarakat untuk turun tangan”.

    Akademisi Universitas East Angelia, David Girling, yang pernah menulis laporan untuk Radi-Aid berpendapat pekerjaan di sana adalah salah satu alasan mengapa banyak hal telah berubah.

    Ia berkata semakin banyak lembaga amal yang memperkenalkan pedoman etika untuk kampanye mereka.

    “Orang-orang telah menyadari kerusakan yang bisa ditimbulkan,” ucapnya kepada BBC.

    Penelitian Prof Girling, yang dilakukan di Kireba, daerah kumuh di ibu kota Kenya, Nairobi, menunjukkan kampanye yang melibatkan dan berpusat pada mereka yang menjadi target bantuan amal bisa lebih efektif daripada kebiasaan usang dari atas ke bawah.

    Banyak lembaga amal masih berada di bawah tekanan untuk menggunakan selebritas guna membantu meningkatkan kesadaran dan pengumpulan dana.

    Profesor Girling bahkan mengatakan beberapa media tidak akan menulis cerita penggalangan dana kecuali jika ada selebritas yang terlibat.

    Namun penelitian oleh rekannya Martin Scott menunjukkan bintang-bintang besar sering kali dapat mengalihkan perhatian dari pesan utama sebuah kampanye.

    Sementara selebritas mungkin mendapatkan manfaat, tapi lembaga amal dan pemahaman tentang isu yang sedang dikerjakan justru dirugikan.

    Jika proyek seperti Band Aid berjalan di masa sekarang, proyek tersebut harus berpusat pada artis-artis Afrika, kata jurnalis musik Christine Ochefu kepada BBC.

  • Parlemen Eropa Tunda dan Lemahkan UU Anti-Deforestasi

    Parlemen Eropa Tunda dan Lemahkan UU Anti-Deforestasi

    Brussels

    Laju penebangan hutan sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di daerah tropis. Perluasan lahan pertanian tercatat menyebabkan hampir 90% deforestasi, menurut sebuah studi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, FAO.

    Undang-undang anti-deforestasi UE alias EUDR bertujuan mencegah keterlibatan perusahaan Eropa dalam praktik deforestasi. Idenya adalah bahwa importir UE harus membuktikan rantai suplai mereka tidak berkontribusi pada kerusakan hutan, terutama untuk produk seperti kopi, cokelat, kulit, kertas, ban dan furnitur.

    Pelanggaran oleh perusahaan diancam denda hingga 4 persen dari omzet tahunan. Undang-undang tersebut, yang merupakan bagian dari Kesepakatan Hijau Eropa, dinegosiasikan secara rinci selama beberapa tahun dan diadopsi oleh Parlemen Eropa pada bulan Desember 2022.

    Digembar-gemborkan sebagai terobosan dalam perang global melawan deforestasi, EUDR sedianya mulai berlaku pada bulan Juni 2023 dan akan berlaku efektif pada akhir tahun ini.

    Namun pada bulan Oktober lalu, menyusul desakan dari negara-negara di dalam dan luar UE, Komisi Eropa mengusulkan penundaan pelaksanaan selama 12 bulan. Bulan lalu, anggota parlemen UE tidak hanya memberikan suara mendukung penundaan, tetapi juga ingin melonggarkan regulasi dengan mengurangi wewenang pemeriksaan.

    Juru runding pemerintah negara UE dan anggota parlemen kini telah menyetujui kompromi yang meski mendukung penundaan, tapi tidak melemahkan ketentuan awal.

    Usai tercapainya kesepakatan di Parlemen Eropa, kepala negosiator UE Christine Schneider mengatakan “kami berjanji dan kami telah menepatinya.” Penundaan tersebut, tambahnya, “berarti bisnis, rimbawan, petani, dan otoritas akan memiliki waktu tambahan satu tahun untuk mempersiapkan diri.”

    Siapa paksakan penundaan EUDR?

    Dukungan terbesar datang dari Menteri pertanian dan lingkungan hidup, serta masyarakat, yang terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang asli. Namun setelah disahkan, beberapa kementerian pertanian, termasuk Austria, Republik Ceko, Finlandia, Italia, Polandia, Slowakia, Slovenia, dan Swedia, mulai menyerukan penundaan.

    Alasan yang diberikan adalah betapa komunitas bisnis belum siap karena sistem yang tidak memadai.

    “Tampaknya terutama beberapa negara anggota Eropa belum mengerjakan pekerjaan rumah mereka dalam mempersiapkan pemangku kepentingan, asosiasi industri, kamar dagang untuk implementasi undang-undang ini secara tepat waktu,” kata Nicole Polsterer, juru kampanye konsumsi dan produksi berkelanjutan di Fern, sebuah LSM perlindungan hutan internasional di Brussels menjelang pemungutan suara parlemen.

    Polsterer terlibat erat dalam pembentukan peraturan deforestasi UE dan mengatakan regulasi EUDR “tidak banyak berbeda dengan UU kayu UE yang sudah berlaku sebelumnya,” kata dia. Artinya, ketidaksiapan negara anggota bukan argumen untuk menunda pemberlakuan EUDR.

    Menurut Polsterer, Komisi Eropa seharusnya membantu negara-negara menerapkan regulasi tersebut dengan menyediakan perangkat digital. Perangkat ini bisa digunakan perusahaan untuk mengunggah hasil uji rantai suplai atau menunjukkan apakah negara bersangkutan memiliki risiko deforestasi yang tinggi, sedang, atau rendah.

    Namun, hingga pencoblosan di parlemen perangkat tersebut belum beroperasi penuh.

    “Dan sekarang memang agak terlambat bagi beberapa perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi undang-undang baru ini,” kata Polsterer, seraya menambahkan bahwa ada “solusi lain untuk masalah tersebut” selain menunda peluncuran secara keseluruhan.

    Schneider mengatakan penundaan akan memberi waktu untuk “menyelesaikan platform daring dan kategorisasi risiko dalam enam bulan, memastikan lebih banyak prediktabilitas di seluruh rantai pasokan.”

    Perjanjian kompromi tersebut memuat ketentuan untuk “penghentian darurat” jika sistem daring untuk perusahaan tidak beroperasi penuh pada akhir Desember 2025 atau jika klasifikasi negara tidak dipublikasikan setidaknya enam bulan sebelumnya.

    Produsen cokelat tuntut pengesahan

    Sejumlah kelompok industri, termasuk Federasi Perdagangan Kayu Eropa dan Serikat Pekerja Ternak dan Daging Eropa, serta perusahaan kayu besar AS, mengklaim bahwa mereka tidak dapat memenuhi persyaratan EUDR tepat waktu, atau tidak siap untuk mematuhinya.

    Pantai Gading dan Ghana adalah produsen kakao terkemuka di dunia, dan Eropa adalah pasar terbesar bagi kedua negara.

    Pantai Gading telah menyiapkan kartu identitas elektronik untuk petani yang membantu melacak biji kakao dari perkebunan ke pelabuhan ekspor. Hal ini memungkinkan mereka mengakses pembayaran elektronik sekaligus menjamin harga bagi petani untuk hasil panen berdasarkan peraturan UE yang baru.

    Ghana sejauh ini telah berhasil memetakan semua perkebunan dan petani kakao di dalam negeri, serta menyederhanakan sistem pengawasan dan sertifikasi untuk mengurangi biaya bagi petani kecil.

    Dengan keberhasilan di kedua negara, sekelompok 120 organisasi masyarakat sipil dan petani Ghana dan Pantai Gading baru-baru ini menulis surat kepada UE yang berisi kekhawatiran soal rencana penundaan EUDR. Beberapa raksasa di sektor kakao dan cokelat, termasuk Nestle, Mars Wrigley, dan Ferrero, juga menentang penundaan.

    “Penundaan ini hanya akan meningkatkan ketidakpastian dan membahayakan investasi signifikan yang telah dilakukan perusahaan dalam mempersiapkan penerapannya,” tulis mereka dalam surat terbuka.

    Dan Polsterer mengatakan bahwa perusahaan seperti produsen ban Michelin telah menginvestasikan jutaan dolar ke dalam sistem baru agar dapat mematuhi undang-undang tersebut pada akhir tahun 2024, dan telah menawarkan kontrak khusus dengan premi kepada para pemasok.

    “Jadi mereka siap. Dan mereka sekarang akan kehilangan keunggulan kompetitif ini jika undang-undang tersebut ditunda karena yang lain telat melewati batas waktu. Saya tidak berpikir ini menjadi pertanda baik bagi keamanan bisnis dan hubungan Eropa dengan mitra dagangnya,” katanya.

    Artikel ini awalnya diterbitkan pada 13.11.2024 dan diperbarui setelah pemungutan suara pada 14.11.2024 dan untuk menyertakan kesepakatan yang dicapai mengenai penundaan.

    Lihat juga video: RI-Malaysia Perkuat Komitmen Melawan Regulasi Deforestasi Uni Eropa

    (nvc/nvc)

  • Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit Perkuat Kerja Sama dan Promosi Keberlanjutan Industri

    Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit Perkuat Kerja Sama dan Promosi Keberlanjutan Industri

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memperkuat kerja sama dan promosi keberlanjutan industri minyak sawit. Hal itu terangkum dalam Ministerial Meeting ke-12 di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Pertemuan tingkat menteri ini digelar untuk memperkuat kemitraan negara-negara penghasil minyak sawit terbesar. Agenda tersebut mempertemukan para menteri dari negara-negara anggota CPOPC, yakni Indonesia, Malaysia, dan Honduras.

    Kemudian, hadir pula perwakilan pemerintah dari negara-negara pengamat meliputi Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini. Selain itu, ada negara-negara tamu, seperti Republik Demokratik Kongo, Guatemala, Nigeria, dan Thailand, pembuat kebijakan, juga pemangku kepentingan utama dalam industri kelapa sawit.

    Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selain memperkuat kemitraan negara-negara penghasil minyak sawit, pertemuan tingkat menteri ini juga menjadi ajang bagi negara-negara anggota memperkuat kerja sama guna memperluas pasar industri minyak sawit.

    “Kerja sama yang lebih erat antara Indonesia, Malaysia, dan Honduras adalah langkah strategis untuk memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, memperluas pasar sawit, dan mendukung keberlanjutan industri sawit di tingkat global,” kata Airlangga dalam konferensi pers CPOPC Ministerial Meeting.

    Dalam mendukung strategi kolaboratif, pertemuan tingkat menteri CPOPC ke-12 juga sepakat melakukan ekspansi negara anggota dan negara pengamat terkait perluasan industri minyak sawit. “Kami menyambut Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Nigeria sebagai begara pengamat baru. Selain itu, Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini sedang dalam proses menjadi anggota penuh,” papar Airlangga.

    Indonesia, kata dia, berkomitmen memperkuat kemitraan dengan CPOPC guna mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi industri minyak sawit.

    Airlangga menambahkan, melalui kolaborasi yang kuat antara negara anggota CPOPC, maka strategi bersama yang lebih solid dapat diciptakan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi dunia. Selain itu, memastikan sektor sawit terus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon global.

    Sebagai salah satu produsen utama minyak kelapa sawit di dunia, Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi global. Indonesia pun memainkan peran penting dalam sektor pangan dan energi dengan menghasilkan produk-produk yang mendukung keberlanjutan serta pengurangan emisi karbon.

    Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia YB Datuk Seri Johari Abdul Ghani menegaskan, negaranya memiliki visi serupa dengan Indonesia yang fokus pada berbagai solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan global.

    Berbicara soal tantangan, Abdul Ghani menyoroti regulasi global yang dihadapi industri sawit akibat proteksionisme dan hambatan perdagangan. Dia lantas menyerukan rencana strategis untuk memastikan akses pasar yang adil dan inklusif bagi petani kecil, serta mendorong praktik berkelanjutan.

    “Menghadapi proteksionisme pasar dan hambatan perdagangan, Indonesia, Malaysia, dan Honduras harus memperkuat kemitraan untuk membuka akses pasar yang lebih adil dan inklusif bagi petani kecil serta memastikan keberlanjutan industri minyak sawit,” jelasnya.

  • Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan mahkamah Pidana Internasional (ICC), Kamis (21/11/2024). Hal ini menjadi resmi setelah ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahan Israel itu.

    Dalam sebuah pernyataan, selain Netanyahu ICC menjatuhkan perintah penangkapan kepada mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan juga Kepala Militer Hamas Mohammed Deif. Ketiganya dituding telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam pertempuran di Gaza.

    “Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu sekarang secara resmi menjadi buronan,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard, dikutip AFP.

    Langkah baru ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu. Karena salah satu negara dari 124 anggota nasional pengadilan tersebut wajib menangkapnya di wilayah mereka.

    Dalam situsnya, negara-negara tersebut merupakan negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, yang diadopsi pada tahun 1998 dan diimplementasikan pada 2002. Dalam hal ini, Indonesia bukanlah merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma, sehingga perintah penangkapan ICC ini tidak berlaku di RI.

    Berikut daftar anggota ICC sesuai dengan Statuta Roma berdasarkan situsnya:

    Afganistan

    Albania

    Andorra

    Antigua dan Barbuda

    Argentina

    Armenia

    Australia

    Austria

    Bangladesh

    Barbados

    Belgia

    Belize

    Benin

    Bolivia

    Bosnia dan Herzegovina

    Botswana

    Brasil

    Bulgaria

    Burkina Faso

    Cabo Verde

    Kamboja

    Kanada

    Republik Afrika Tengah

    Chad

    Cile

    Kolombia

    Komoro

    Kongo

    Kepulauan Cook

    Kosta Rika

    Pantai Gading

    Kroasia

    Siprus

    Republik Ceko

    Republik Demokratik Kongo

    Denmark

    Djibouti

    Dominika

    Republik Dominika

    Ekuador

    El Salvador

    Estonia

    Fiji

    Finlandia

    Perancis

    Gabon

    Gambia

    Georgia

    Jerman

    Ghana

    Yunani

    Granada

    Guatemala

    Guinea

    Guyana

    Honduras

    Hongaria

    Islandia

    Irlandia

    Italia

    Jepang

    Yordania

    Kenya

    Kiribati

    Latvia

    Lesoto

    Liberia

    Liechtenstein

    Lithuania

    Luksemburg

    Madagaskar

    Malawi

    Maladewa

    Mali

    Malta

    Kepulauan Marshall

    Mauritius

    Meksiko

    Mongolia

    Montenegro

    Namibia

    Nauru

    Belanda

    Selandia Baru

    Nigeria

    Nigeria

    Makedonia Utara

    Norwegia

    Palestina

    Panama

    Paraguay

    Peru

    Polandia

    Portugal

    Republik Korea

    Republik Moldova

    Rumania

    Saint Kitts dan Nevis

    Santo Lusia

    Saint Vincent dan Grenadines

    Samoa

    San Marino

    Senegal

    Serbia

    Seychelles

    Sierra Leone

    Slowakia

    Slovenia

    Afrika Selatan

    Spanyol

    Suriname

    Swedia

    Swiss

    Tajikistan

    Timor Leste

    Trinidad dan Tobago

    Tunisia

    Uganda

    Britania Raya

    Republik Bersatu Tanzania

    Uruguay

    Vanuatu

    Venezuela

    Zambia

     

    (luc/luc)