Xcloud.id

Negara: Finlandia

  • Perang Besar Menanti, Ini Perbandingan Kekuatan Militer NATO Vs Rusia

    Perang Besar Menanti, Ini Perbandingan Kekuatan Militer NATO Vs Rusia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Rusia dan NATO kembali mencuat setelah jet tempur aliansi Barat mencegat pesawat nirawak Moskow yang melanggar wilayah udara Polandia.

    Insiden ini dinilai sebagai eskalasi langsung pertama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan memicu kekhawatiran kemungkinan perang terbuka antara dua kekuatan militer terbesar dunia.

    Komando operasional militer Polandia menyebut pelanggaran tersebut sebagai “tindakan agresi yang menimbulkan ancaman nyata bagi keselamatan warga negara”.

    Insiden ini juga menyoroti prinsip pertahanan kolektif NATO, di mana serangan ke salah satu anggota dapat memicu Pasal 5 dan melibatkan seluruh aliansi, termasuk Amerika Serikat.

    Kekuatan Militer NATO

    Amerika Serikat menjadi tulang punggung NATO dengan anggaran pertahanan 2023 mencapai US$916 miliar atau sekitar Rp14,1 kuadriliun. Angka ini hampir 40% dari total belanja militer dunia. Inggris berada di posisi keenam dengan US$74,9 miliar (Rp1,15 kuadriliun).

    “Komitmen AS tetap penting, tetapi Eropa perlu menanggung lebih banyak beban agar Washington bisa mengalihkan fokus ke China,” tulis Washington Post dalam sebuah editorial.

    NATO kini diperkuat dengan masuknya Finlandia (2023) dan Swedia (2024), yang menambah keunggulan geostrategis aliansi. Namun, tantangan tetap ada: sistem persenjataan yang beragam, kekurangan amunisi, serta industri pertahanan yang terfragmentasi.

    Secara keseluruhan, NATO memiliki 3,43 juta tentara aktif, 22.377 pesawat militer, 1.143 kapal perang, dan hampir 1 juta kendaraan lapis baja.

    Kekuatan Militer Rusia

    Di sisi lain, Rusia meningkatkan anggaran pertahanannya hingga 120 miliar euro atau sekitar Rp2,01 kuadriliun pada 2025. Angka ini setara 6% PDB negara itu dan hampir empat kali lipat dari 2021.

    Moskow menargetkan 1,5 juta prajurit aktif, meski saat ini baru memiliki 1,32 juta tentara. Dari sisi persenjataan, Rusia mengoperasikan 4.292 pesawat, 419 kapal perang, 5.750 tank, serta 131 ribu kendaraan lapis baja, di mana seluruhnya jauh di bawah total kolektif NATO.

    “Ekonomi perang Rusia saat ini menghasilkan lebih banyak output dari yang dibutuhkan hanya untuk Ukraina, yang menunjukkan persiapan menghadapi konfrontasi lebih luas,” ujar analis militer Jerman yang dikutip UK Defence Journal.

    Keseimbangan Nuklir dan Risiko Global

    Dalam hal senjata nuklir, kekuatan Rusia dan NATO relatif seimbang. Rusia memiliki 5.580 hulu ledak, sementara NATO (AS, Inggris, Prancis) menguasai 5.559 unit.

    Bloomberg Economics memperkirakan jika konflik berskala penuh pecah, dampak ekonomi global bisa mencapai US$1,5 triliun atau Rp23,1 kuadriliun hanya pada tahun pertama, akibat lonjakan harga energi dan guncangan pasar keuangan.

    Selain itu, sejumlah analis menilai NATO lebih unggul dalam perang konvensional berkat struktur komando terpadu, interoperabilitas, dan teknologi yang lebih maju.

    “Perbedaan kualitas senjata Barat membuat NATO kemungkinan besar akan menang cepat dalam perang konvensional melawan Rusia,” kata Al Jazeera.

    Namun, ancaman sebenarnya terletak pada opsi nuklir. “Serangkaian kekalahan dapat memaksa Moskow menggunakan senjata nuklir taktis atau menghadapi kekalahan total,” tambah laporan itu.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Babak Baru Kasus Diplomat Kemlu: Keluarga Minta Perlindungan LPSK Usai Endus Kejanggalan Tewasnya Arya Daru – Page 3

    Babak Baru Kasus Diplomat Kemlu: Keluarga Minta Perlindungan LPSK Usai Endus Kejanggalan Tewasnya Arya Daru – Page 3

    Ayahanda almarhum Arya Daru, Subaryono, mengungkapkan betapa hancurnya perasaan keluarga atas kepergian putra tunggal mereka.

    “Kami tidak hanya kehilangan Arya Daru, tapi juga kehilangan harapan,” ucapnya.

    Bagi Subaryono, kepergian Daru bukan sekadar kehilangan anak, tetapi hilangnya cahaya yang menjadi simbol perjuangan panjang keluarga. Daru lahir setelah sang istri mengalami tiga kali keguguran.

    “Butuh proses panjang untuk kelahiran Arya Daru. Dia adalah bintang, suatu karunia bagi kami,” imbuhnya.

    Kematian Daru sejak awal menimbulkan tanda tanya besar. Saat jasadnya ditemukan, wajahnya dalam kondisi terlilit lakban, namun pintu kamar kos tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan.

    Meski demikian, polisi menyebut tidak ada indikasi tindak pidana dan menduga kuat Daru meninggal karena bunuh diri. Kesimpulan itu segera memunculkan keraguan, terutama dari pihak keluarga. Apalagi Arya Daru dalam posisi promosi jabatan dan akan pergi ke Finlandia bersama keluarga.

    “Bagaimana bisa orang yang baru mendapat promosi jabatan, sedang bahagia, tiba-tiba memilih jalan itu? Bagi kami ini tidak masuk akal,” tegas kuasa hukum keluarga, Nicholay Aprilianto.

  • Bagaimana Nasib Nepal Usai Ambruknya Pemerintahan Resmi?

    Bagaimana Nasib Nepal Usai Ambruknya Pemerintahan Resmi?

    Jakarta –

    Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9), setelah gelombang protes anti-pemerintah yang berujung pada kerusuhan, menyeret negeri di Himalaya itu ke dalam gejolak politik baru.

    “Dengan mempertimbangkan situasi buruk di negara ini, saya mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi solusi atas masalah ini dan membantu menyelesaikannya secara politik sesuai dengan konstitusi,” tulis Oli dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Ram Chandra Poudel.

    Pengunduran diri itu diumumkan setelah para demonstran membakar rumah pejabat tinggi Nepal, termasuk kediaman pribadi Presiden Poudel dan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak.

    Para pakar hukum tata negara memperingatkan Nepal berisiko menghadapi kekacauan politik berkepanjangan, kecuali segera dibentuk pemerintahan persatuan nasional.

    “Tidak ada ketentuan konstitusional yang jelas mengenai apa yang seharusnya terjadi selanjutnya dalam situasi seperti ini,” ujar Bipin Adhikari, profesor hukum tata negara di Universitas Kathmandu.

    Salah satu opsi yang mungkin, kata dia, adalah presiden menyerukan pembentukan pemerintahan konsensus nasional. “Perdana menteri harus dipilih dari parlemen sesuai konstitusi 2015, sambil memastikan tuntutan generasi muda Gen Z diakomodasi lewat keterwakilan mereka di dalam dialog ini,” ujarnya kepada DW.

    Kekosongan politik

    C.D. Bhatta, ilmuwan politik sekaligus manajer program senior di Friedrich Ebert Foundation (FES) Nepal, mengatakan kredibilitas seluruh kekuatan politik “menjadi tidak relevan.”

    “Semua pihak kini mencoba memanfaatkan situasi untuk memimpin pemerintahan,” ujarnya kepada DW. “Kita sudah memasuki kekosongan politik dan konstitusional.”

    Menurutnya, situasi harus segera ditangani oleh presiden dengan dukungan militer. “Satu-satunya opsi adalah membentuk pemerintahan sipil hingga terpilih pemerintahan baru, dengan dukungan penuh tentara Nepal yang masih menjadi satu-satunya kekuatan sah di negara ini.”

    Adhikari sependapat. “Pemerintahan ini harus mendapat dukungan militer Nepal, yang saat ini menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu menjaga ketertiban,” katanya.

    Akar kerusuhan terbaru

    Nepal, negara pegunungan tanpa akses laut yang terjepit di antara India dan Cina, telah lama menghadapi ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi selama dua dekade terakhir.

    Kerusuhan terbaru pecah setelah pemerintah memberlakukan larangan menyeluruh terhadap 26 platform media sosial yang belum terdaftar secara lokal — termasuk Facebook, X, YouTube, LinkedIn, dan WhatsApp — pekan lalu.

    Larangan diduga diputuskan setelah video unggahan anak-anak dan keluarga pejabat Nepal memicu amarah publik, karena menampilkan gaya hidup bertabur kemewahan di tengah kemiskinan.

    Dalam keterangannya, pemerintah beralasan platform-platform media sosial gagal mematuhi aturan baru yang mengharuskan perusahaan menunjuk kantor penghubung di Nepal.

    Namun, para pengkritik menyebut langkah itu sebagai “serangan terhadap kebebasan berekspresi” sekaligus upaya membungkam kritik dan oposisi.

    “Larangan ini adalah upaya putus asa dari pemerintah yang tidak populer untuk membungkam lawan politiknya,” ujar Tara Nath Dahal, ketua LSM Freedom Forum Nepal, kepada DW.

    Analis menilai protes tidak semata-mata dipicu larangan media sosial, melainkan juga mencerminkan frustrasi dan kekecewaan yang meluas atas korupsi serta buruknya tata kelola.

    Aksi yang didorong kelompok muda berusia 18–30 tahun itu sejauh ini berlangsung tanpa kepemimpinan jelas. Banyak anak muda marah karena anak-anak elit politik hidup dalam kemewahan sementara mayoritas generasi muda kesulitan mencari pekerjaan layak.

    “Kami tidak menentang sistem politik atau konstitusi. Kami menentang pemerintahan kroni, partai politik, dan kepemimpinan mereka yang tidak kompeten,” kata seorang perwakilan gerakan protes yang enggan disebut namanya.

    “Kami menuntut tata kelola yang baik dan keadilan bagi mereka yang kehilangan nyawa dalam aksi ini. Kami tidak ingin wajah-wajah lama kembali mengisi jalur politik baru.”

    Tuntutan akuntabilitas

    Pada Senin (8/9), puluhan ribu warga turun ke jalan di ibu kota Kathmandu, mengepung gedung Parlemen.

    Aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah massa, menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai sekitar 150 lainnya. Tidak lama berselang, gedung wakil rakyat itu hangus terbakar.

    Kelompok HAM menyerukan pertanggungjawaban dan investigasi independen atas brutalitas aparat keamanan.

    Nirajan Thapaliya, direktur Amnesty International Nepal, mengatakan organisasinya “sangat mengecam penggunaan senjata mematikan maupun non-mematikan secara melawan hukum oleh aparat keamanan di Nepal” dan mendesak otoritas untuk “mengendalikan diri secara maksimal.”

    Gelombang protes memaksa pemerintah mencabut larangan media sosial pada Selasa pagi, sebelum Oli menyerahkan pengunduran dirinya.

    Namun, kemarahan terhadap pemerintah tak kunjung mereda, dengan aksi-aksi protes tetap berlanjut di Kathmandu meski ada jam malam tanpa batas.

    Setelah pengunduran diri Oli, militer Nepal mengunggah imbauan di X agar masyarakat “menahan diri.”

    India, yang menampung ratusan ribu warga Nepal, menyatakan harapannya agar semua pihak di negara tetangga itu menahan diri dan menyelesaikan masalah lewat dialog.

    Kedutaan besar Australia, Finlandia, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Norwegia, Jerman, dan Amerika Serikat di Nepal juga mengeluarkan pernyataan bersama, mendesak semua pihak menahan diri, menghindari eskalasi, dan memastikan hak-hak fundamental dihormati.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Demo Berlanjut, Gen Z Nepal Minta Eks Ketua MA Jadi PM Sementara” di sini:

    (ita/ita)

  • Negara Barat Ramai-ramai Pangkas Hari Libur Nasional, Kenapa?

    Negara Barat Ramai-ramai Pangkas Hari Libur Nasional, Kenapa?

    Jakarta –

    Pengurangan hari libur nasional sedang jadi tema hangat. Juli lalu, Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou mengusulkan untuk menghapus ‘Senin Paskah’ dan ‘Hari Kemenangan Eropa’ dari 11 hari libur nasional Prancis. Langkah tersebut menurutnya dapat membantu mengamankan anggaran, mengurangi pengeluaran negara. Bayrou bukan satu-satunya yang mengusulkan hal tersebut.

    Awal tahun 2025, Slovakia ‘memangkas’ satu hari libur nasional untuk memperbaiki situasi ekonomi negara – hal serupa dilakukan Denmark di tahun 2023, dengan menghapus libur setelah Paskah. Kopenhagen beralasan hal tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang fiskal di tengah meningkatnya anggaran pertahanan negara.

    Presiden AS, Donald Trump, bahkan mengikuti jejak ini. 19 Juni lalu ia menulis di kanal sosial medianya “terlalu banyak hari libur di Amerika” ini berdampak kerugian “miliaran dolar.”

    Namun banyak yang menafsirkan komen tersebut sebagai pernyataan politis belaka atas ‘Juneteenth’ yang memperingati akhir dari masa perbudakan – hari libur nasional yang diusulkan di masa pemerintahan Joe Biden.

    Tapi apa benar, negara dengan sedikit hari libur nasional lebih produktif secara ekonomi?

    Tingkatkan pajak atau kesejahteraan pekerja?

    “Bukti yang mendukung gagasan ini masih terbatas,” jelas Charles Cornes, ekonom senior di lembaga konsultan Inggris Cebr, kepada DW. “Produktivitas lebih didorong oleh faktor-faktor seperti efisiensi tenaga kerja, investasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan teknologi, bukan jumlah hari libur nasional.”

    Penelitian menunjukkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara mungkin mengalami peningkatan kecil akibat pemotongan hari libur nasional.

    Namun studi yang dilakukan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Sentral Jerman menemukan bahwa peningkatan PDB secara proporsional jauh lebih kecil daripada pada peningkatan PDB di hari kerja.

    Secara teori, hari libur secara praktis mengurangi produktivitas secara drastis di hari tersebut. Pendapat lain juga menyatakan bahwa produktivitas pekerja turut ‘menyusut’ menjelang hari libur nasional atau setelahnya, banyak pekerja yang memilih memaksimalkan hari libur tersebut.

    Meskipun pemotongan hari libur nasional dapat meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah, namun beberapa pihak menentang dengan alasan hari libur meningkatkan kesejahteraan pekerja yang mempengaruhi produktivitasnya.

    “Ada bukti yang menunjukkan bahwa tanpa banyak hari libur, pekerja berisiko lebih tinggi mengalami kelelahan, dan ini menyebabkan penurunan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh,” ujar Adewale Maye, analis Institut Kebijakan Ekonomi Washington kepada DW.

    Hari libur nasional dan liburan yang digaji

    Perdebatan tentang hari libur nasional meluas pada pembahasan tentang jam kerja secara keseluruhan. Jerman, Inggris, dan Belanda termasuk di antara negara-negara yang berupaya mengatasi pertumbuhan ekonomi yang sedang stagnan dengan menaikkan jam kerja rata-rata.

    Peningkatan jam kerja rata-rata merupakan gagasan yang berbeda dengan penghapusan hari libur nasional. Misalnya, di Jerman mereka yang bekerja paruh waktu diimbau untuk bekerja lebih lama. Namun peningkatan jam kerja tidak mengundang reaksi sekeras penghapusan hari libur nasional.

    Menurut sebuah studi di tahun 2020, jika hari libur nasional dan cuti tahunan yang diwajibkan secara hukum dijumlahkan, maka sebagian besar negara negara OECD terdata memiliki 30-36 hari libur. Hari libur ini merupakan hari libur yang digaji.

    AS adalah pengecualian

    Beberapa negara dengan gabungan jumlah hari libur nasional dan cuti tahunan terbanyak, seperti Austria (38), Denmark (36) dan Finlandia (36) memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia.

    AS adalah satu-satunya negara OECD yang tidak memiliki cuti tahunan. AS memiliki 11 hari libur nasional, tetapi menurut Adewale Maye, banyak industri seperti ritel, pariwisata, dan transportasi masih beroperasi selama hari libur nasional karena para pekerja tidak dijamin secara hukum untuk mendapatkan cuti tahunan.

    Maye mengungkap bahwa selain AS, semua negara OECD lain memberikan cuti tahunan resmi tanpa merugikan perekonomian mereka. “Ekonomi negara-negara ini telah berkembang pesat, sekaligus memberikan hak bagi para pekerjanya untuk beristirahat,” jelasnya.

    Hal ini dapat menjadi argumen utama menentang hipotesis Trump – yang mengatakan pekerja AS terlalu banyak libur.

    “Masalahnya di AS bukan soal bekerja lebih banyak,” tambah Maye. “Tetapi membangun ekonomi di mana semua pekerja dan keluarga mereka merasa didukung, aman, dan dapat berkembang adalah masalah utamanya.”

    Produktivitas bukan sekadar jam kerja

    Charles Cornes mengatakan, mengingat luasnya wilayah AS, mungkin meminta bisnis untuk tutup sepanjang hari dapat berdampak negatif terhadap perekonomian. Namun, ia mengatakan hal tersebut berbeda untuk setiap sektor.

    “Hari libur justru menguntungkan sektor perhotelan dan ritel, memberi mereka dukungan di tengah tekanan dan persaingan dengan e-commerce yang berkembang selama dekade terakhir,” jelas Cornes.

    Ia menekankan bahwa produktivitas pekerja pada akhirnya bergantung pada faktor-faktor lain dan bukan hanya sekadar masalah jam kerja.

    “Misalnya, jika orang Jerman bekerja lebih sedikit tetapi menghasilkan tingkat output yang sama, hal ini tidak akan merugikan perekonomian dan justru dapat menguntungkan secara sosial dan ekonomi jika orang-orang memiliki menggunakan lebih banyak waktu luangnya untuk mencoba hal-hal baru,” jelas ekonom senior tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga video “Ada 27 Hari Libur Nasional-Cuti Bersama 2025” di sini:

    (ita/ita)

  • GPS Pesawat Von der Leyen Dijamming, Eropa Tuding Rusia Sebagai Dalang

    GPS Pesawat Von der Leyen Dijamming, Eropa Tuding Rusia Sebagai Dalang

    Bisnis.com, JAKARTA — Rusia diduga menjadi dalang di balik gangguan sistem navigasi pesawat yang membawa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, 

    Pesawat yang ditumpangi von der Leyen tiba-tiba kehilangan sistem navigasi, yang sangat berisiko bagi keselamatan seluruh penumpang pesawat, saat hendak mendarat di Bulgaria. 

    Pilot mengambil inisiatif menggunakan peta kertas sebagai panduan navigasi manual sehingga  von der Leyen dan rombongan mendarat dengan selamat di Bandara Plovdiv.

    Juru bicara Komisi Eropa menjelaskan  otoritas Bulgaria curiga kuat insiden “GPS jamming” ini merupakan aksi nyata gangguan dari Rusia. Sinyal satelit yang menyalurkan informasi navigasi ke sistem GPS pesawat “dinetralisir”, sehingga petugas pengatur lalu lintas udara menawarkan metode pendaratan alternatif berbasis navigasi darat. 

    GPS jamming adalah tindakan mengganggu atau memblokir sinyal GPS (Global Positioning System) menggunakan perangkat khusus yang memancarkan sinyal interferensi pada frekuensi yang sama dengan sinyal GPS.

    Hal ini dapat menyebabkan perangkat GPS tidak dapat menerima sinyal satelit dengan baik, sehingga mengganggu kemampuan perangkat untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan waktu yang akurat.

    Dilansir dari BBC, Selasa (2/9/2025) Kremlin membantah tuduhan ini, menyebut informasi tersebut “tidak benar” menurut juru bicara Dmitry Peskov.

    Menurut Otoritas Lalu Lintas Udara Bulgaria, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, terjadi lonjakan tajam insiden jamming GPS di kawasan Baltik hingga Eropa Timur. Kejadian serupa juga dialami pesawat RAF yang membawa Menteri Pertahanan Inggris pada Maret 2024, dan maskapai Finnair asal Finlandia yang bahkan harus membatalkan penerbangan ke Estonia akibat gangguan sinyal tahun lalu.

    Insiden GPS spoofing dan jamming ini dinilai sangat membahayakan oleh EASA (Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa) dan IATA (Asosiasi Transportasi Udara Internasional), karena bisa memicu risiko kecelakaan serius dan sudah sempat memicu konferensi khusus pada 2024.

    Sebagai tanggapan, Komisi Eropa memastikan akan memperkuat pertahanan digital dan dukungan untuk Ukraina, termasuk penambahan satelit di orbit rendah untuk mengidentifikasi gangguan GPS di masa depan.

    Komisaris Pertahanan Uni Eropa Andrius Kubilius memastikan aksi ini sebagai langkah konkrit menjaga keamanan penerbangan di Eropa.

    Walau otoritas penerbangan Inggris menilai gangguan GPS tidak selalu mengancam langsung keselamatan terbang karena sistem navigasi pesawat dinilai cukup redundan, para pakar memperingatkan bahwa jamming di tengah penerbangan dapat meningkatkan risiko tabrakan atau kecelakaan, terutama saat sistem cadangan tidak dapat diandalkan.

    Keir Giles, pakar dari Chatham House, menyebut aksi jamming telah menjadi “fenomena yang semakin normal” di seputar perbatasan Rusia, dan tampaknya belum ada pihak yang mampu membendung perluasan kampanye tersebut.

  • Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Jakarta –

    Saat para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul, agenda mereka sering kali mencakup berbagai isu global, dengan daftar panjang pernyataan dan tindakan yang harus disetujui, serta poin-poin diskusi dari berbagai belahan dunia. Banyak waktu biasanya dihabiskan untuk merundingkan posisi bersama dari 27 negara anggota agar bisa mencapai keputusan bulat.

    Namun beberapa kali dalam setahun, para menteri bertemu dalam pembicaraan “informal” — bukan karena mereka datang dengan pakaian santai, melainkan karena dalam forum tersebut tidak diambil keputusan resmi.

    Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang sering kali terabaikan dalam kesibukan sehari-hari.

    Para diplomat Uni Eropa menggambarkan perundingan akhir pekan di ibu kota Denmark sebagai sesi “curah pendapat” tentang langkah selanjutnya dalam dukungan blok tersebut terhadap Ukraina.

    Meskipun diplomasi cukup hingar bingar selama berminggu-minggu, Ukraina tetap diserang, dan Eropa tetap sangat skeptis terhadap keinginan Rusia untuk berdamai.

    Berikut beberapa gagasan yang dilontarkan akhir pekan ini di Kopenhagen.

    Perlu sanksi sekunder

    Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan kepada wartawan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan apa yang disebut sanksi sekunder — pembatasan yang menargetkan mitra dagang Rusia.

    Menteri Pertahanan Lithuania, Dovile Sakaliene, memperingatkan bahwa hanya sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang akan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap mesin perang Rusia. Ia mengatakan bahwa langkah dari Eropa juga akan berdampak, tetapi yang berasal dari AS akan menjadi “game-changer” karena tidak ada negara di dunia yang ingin terkena sanksi sekunder dari Amerika.

    ‘Tempat berlindung yang aman’: Senjata Ukraina dibuat di tanah Uni Eropa

    Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Denmark mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark.

    Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa fasilitas tersebut bisa mulai beroperasi tahun ini, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis senjata yang akan diproduksi. Ia juga menyatakan bahwa lebih banyak perusahaan pertahanan Ukraina kemungkinan akan mengikuti langkah ini sebelum akhir tahun.

    Kaja Kallas menambahkan bahwa negara-negara lain juga menunjukkan minat untuk membawa industri pertahanan Ukraina ke wilayah mereka melalui skema serupa.

    Menurut para diplomat yang hadir di Kopenhagen, langkah ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Rusia bahwa meskipun pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang aman, yaitu wilayah Uni Eropa.

    Mencairnya perdebatan tentang aset Rusia yang dibekukan

    Isu besar lainnya yang diperdebatkan adalah mengenai sekitar €200 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa sejak tahun 2022. Sampai saat ini, negara-negara Uni Eropa hanya mengambil bunga dari aset tersebut untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Namun, sejumlah negara, termasuk negara-negara Baltik dan Polandia, telah lama mendorong agar seluruh aset tersebut disita dan diserahkan langsung kepada Ukraina.

    Menurut analis politik Christine Nissen, langkah ini akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia secara tegas menolak ide penyitaan tersebut dengan alasan tindakan itu bisa melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap Eropa di masa depan.

    “Argumennya adalah bahwa kita sebenarnya juga akan menentang beberapa prinsip tatanan liberal yang kita yakini,” ujar Nissen, seorang analis di Think Tank Europa, kepada DW.

    Kallas tampaknya menepis kekhawatiran tersebut akhir pekan lalu. “Pasar keuangan tidak bereaksi ketika kami membekukan aset. Pasar keuangan sekarang tenang saat kami membahas hal ini,” ujarnya. “Ada risiko, tetapi saya yakin kita mampu memitigasi risiko tersebut.”

    “Satu hal yang sangat jelas,” tambah Kallas: “Mengingat kehancuran yang ditimbulkan Rusia di Ukraina dan yang telah ditimbulkannya di Ukraina sejauh ini, mustahil Rusia akan menerima uang ini lagi kecuali jika mereka memberikan kompensasi penuh kepada Ukraina.”

    Pelatih militer Uni Eropa di Ukraina?

    Kallas juga mengatakan ada “dukungan luas” untuk rencana pemindahan misi pelatihan Uni Eropa saat ini bagi pasukan Ukraina — yang sebagian besar berlokasi di Polandia dan Jerman— ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Namun, tanpa adanya gencatan senjata yang nyata, Kallas mengakui bahwa ini adalah “masalah ayam dan telur” atau dilematis mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dulu.

    “Beberapa pihak mengatakan bahwa kita harus melakukannya nanti, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan syarat,” jelasnya, menyarankan negara-negara anggota untuk mengupayakan kesepakatan sekarang mengenai perubahan yang dapat berlaku di kemudian hari.

    Namun, rencana tersebut juga dapat terhambat oleh aturan kebulatan suara Uni Eropa — dengan Hongaria yang secara teratur menunda keputusan tentang dukungan untuk Ukraina. Namun, Sakaliene mengatakan kepada DW bahwa proposal tersebut “jauh lebih dekat dengan kesimpulan daripada keputusan sulit lainnya.”

    Lebih dari sekadar sanksi: Tarif untuk barang-barang Rusia

    Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mengatakan kepada DW bahwa ia ingin melihat “skema tarif komprehensif terhadap produk-produk Rusia, tetapi juga impor sekunder ke Uni Eropa.”

    Meskipun Uni Eropa telah melarang impor sejumlah ekspor Rusia, mulai dari batu bara dan semen hingga berlian, Valtonen ingin menaikkan bea masuk untuk barang-barang Rusia yang masuk ke blok tersebut secara legal.

    Langkah untuk mengenakan atau mencabut tarif tidak memerlukan dukungan dari semua negara anggota Uni Eropa, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terjebak dalam proses pengambilan keputusan internal blok tersebut.

    Tidak secepat itu

    Hanya sedikit pihak di Uni Eropa yang berpikir langkah-langkah ini dapat mengubah arah perang dalam semalam, dan para kritikus menuduh Eropa menunda-nunda pilihan yang lebih sensitif secara politis, seperti mempercepat rencananya untuk melarang semua impor bahan bakar fosil Rusia.

    “Yang penting,” kata analis Nissen kepada DW, “adalah mereka setidaknya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini yang sangat berarti bagi masa depan Ukraina dan juga, tentu saja, masa depan Eropa.”

    Katharina Kroll dan Finlay Duncan juga berkontribusi dalam laporan ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Daftar Durasi Tidur Negara-negara di Dunia, Indonesia Urutan ke Berapa?

    Daftar Durasi Tidur Negara-negara di Dunia, Indonesia Urutan ke Berapa?

    Jakarta –

    Tidur dengan durasi yang cukup memiliki peranan yang penting untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Di setiap negara di dunia, durasi tidur bisa berbeda-beda.

    Dikutip dari Jagran Rosh, pola tidur global sangat bervariasi. Ini dipengaruhi oleh budaya, pekerjaan, dan teknologi. Beberapa negara memandang istirahat merupakan sesuatu yang penting.

    Berikut daftar 10 negara dengan rata-rata durasi tidur terlama di dunia:

    1. Selandia Baru (7 jam 27 menit)
    2. Belanda (7 jam 24 menit)
    3. Finlandia (7 jam 23 menit)
    4. Inggris (7 jam 22 menit)
    5. Australia (7 jam 20 menit)
    6. Belgia (7 jam 18 menit)
    7. Irlandia (7 jam 37 menit)
    8. Swedia (7 jam 15 menit)
    9. Prancis (7 jam 14 menit)
    10. Denmark (7 jam 14 menit)

    Daftar 10 negara dengan rata-rata durasi tidur paling sedikit di dunia:

    50. Jepang (5 jam 52 menit)
    49. Arab Saudi (6 jam 2 menit)
    48. Korea Selatan (6 jam 2 menit)
    47. Filipina (6 jam 8 menit)
    46. Kuwait (6 jam 15 menit)
    45. Taiwan (6 jam 21 menit)
    44. Indonesia (6 jam 25 menit)
    43. Qatar (6 jam 26 menit)
    42. Malaysia (6 jam 27 menit)
    41. Singapura (6 jam 34 menit)

    Manfaat Tidur yang Cukup

    Dikutip dari Healthline, mendapatkan waktu tidur yang cukup dapat berdampak baik bagi kesehatan. Rata-rata, seseorang membutuhkan waktu tidur 7 hingga 9 jam per hari.

    Ada beberapa manfaat kesehatan yang bisa didapatkan jika seseorang tidur dengan cukup, di antaranya:

    1. Mengontrol Berat Badan

    Sebuah analisis tahun 2020 menemukan bahwa orang dewasa yang tidur kurang dari 7 jam per malam memiliki risiko 41 persen lebih tinggi untuk mengalami obesitas. Efek tidur terhadap penambahan berat badan diyakini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hormon dan motivasi untuk berolahraga.

    Kekurangan tidur meningkatkan kadar ghrelin dan menurunkan kadar leptin. Ghrelin adalah hormon yang membuat kita merasa lapar sementara leptin membuat kita merasa kenyang.

    2. Meningkatkan Konsentrasi

    Kognisi, konsentrasi, produktivitas, dan kinerja semuanya terpengaruh negatif oleh kekurangan tidur. Lalu, durasi tidur yang cukup telah terbukti meningkatkan keterampilan memecahkan masalah dan kinerja baik pada anak-anak maupun orang dewasa.

    3. Mencapai Level Kebugaran Terbaik

    Tidur yang cukup dapat meningkatkan keterampilan motorik halus, waktu reaksi, kekuatan otot, daya tahan otot, dan keterampilan memecahkan masalah. Selain itu, kurang tidur dapat meningkatkan risiko cedera dan menurunkan motivasi untuk berolahraga.

    4. Meningkatkan Kesehatan Jantung

    Kualitas tidur yang rendah dan durasi tidur yang singkat dapat meningkatkan risiko terkait penyakit jantung.

    Satu analisis dari 19 penelitian menemukan bahwa tidur kurang dari 7 jam per hari mengakibatkan peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 13 persen.

    5. Memperbaiki Suasana Hati

    Durasi tidur yang cukup dapat membantu seseorang dalam memperbaiki suasana hatinya. Pasalnya, saat kurang tidur, maka bisa berdampak pada susahnya mengelola emosi. Ketika tidak cukup tidur, seseorang mungkin menjadi pemurung dan mudah tersinggung.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Rekomendasi Makanan yang Bisa Bikin Kualitas Tidur Lebih Baik”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Negara-negara Besar Dunia Bersatu Melawan China, Ini Penyebabnya

    Negara-negara Besar Dunia Bersatu Melawan China, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa negara di dunia bersatu melawan China. Koalisi yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), sekutu-sekutunya yang merupakan negara berbahasa Inggris, Jerman, italia, dan Jepang, kompak mengecam 3 perusahaan China atas dugaan peretasan berskala masif.

    Dalam sebuah dokumen setebal 37 halaman yang diterbitkan pada Rabu (27/8), negara-negara tersebut menuduh 3 perusahaan China menyediakan produk dan layanan siber kepada intelijen China, termasuk beberapa unit di bawah Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan Kementerian Keamanan Negara.

    Adapun 3 perusahaan China yang dimaksud adalah Sichuan Juxinhe Network Technology, Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology, dan Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology.

    Sichuan Juxinhe telah dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS atas dugaan hubungannya dengan kelompok peretas yang dijuluki “Salt Typhoon”. Kelompok kawakan itu dituduh mencuri sejumlah besar rekaman panggilan telepon warga AS, termasuk komunikasi dari para petinggi di Washington.

    Beijing Huanyu Tianqiong dan Sichuan Zhixin Ruijie diduga terkait dengan insiden kebocoran data baru-baru ini yang belum dapat dijelaskan lebih perinci, dikutip dari Reuters, Kamis (28/8/2025).

    Reuters sebelumnya telah berupaya menghubungi Sichuan Juxinhe, namun tidak berhasil. Reuters juga belum menemukan informasi kontak kedua perusahaan lainnya.

    Menurut rekam jejak sebelumnya, Beijing biasanya menyangkal memberikan sanksi atas aktivitas spionase siber.

    Meskipun para pejabat AS telah mengeluhkan aktivitas peretasan yang terkait dengan China selama beberapa dekade, pelanggaran yang dikaitkan dengan Salt Typhoon tampak sangat luas.

    Seorang senator tahun lalu menggambarkan cakupannya “luar biasa.” Senator lain mengatakan peretasan Salt Typhoon merupakan serangan telekomunikasi terbesar dalam sejarah AS.

    Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal pada Rabu (27/8), pejabat tinggi siber FBI Brett Leatherman mengatakan Salt Typhoon bertanggung jawab atas salah satu pelanggaran spionase siber paling berpengaruh yang pernah dialami AS.

    The Wall Street Journal mengatakan para peretas menargetkan lebih dari 80 negara dan telah menunjukkan berbagai tingkat minat terhadap lebih dari 600 perusahaan.

    AS secara teratur mengecam entitas China dan entitas asing lainnya atas dugaan keterlibatan mereka dalam spionase siber. Kecaman AS kerap dilakukan secara ‘rombongan’ dengan anggota lain dari aliansi intelijen “Five Eyes”.

    Masing-masing adlaah Australia, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Pernyataan pada Rabu (27/8) ditandatangani oleh negara-negara tersebut, ditambah dengan Republik Ceko, Finlandia, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Polandia, dan Spanyol.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Korea Selatan Larang Siswa Pakai HP di Kelas

    Korea Selatan Larang Siswa Pakai HP di Kelas

    Jakarta –

    Pemerintah Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan ponsel dan perangkat digital lainnya di ruang kelas sekolah dasar dan sekolah menengah. Aturan baru ini akan berlaku mulai tahun 2026.

    Undang-undang ini hanya melarang penggunaan perangkat tersebut selama jam sekolah, dan tidak ada ketentuan mengenai hukuman untuk siswa yang melanggar. Namun, undang-undang ini memberi kewenangan kepada kepala sekolah dan guru untuk melarang siswa membawa atau menggunakan ponsel di lingkungan sekolah.

    Siswa di Korea Selatan masih bisa menggunakan ponsel dan perangkat pintar dalam keadaan darurat dan untuk tujuan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang. Siswa dengan disabilitas juga masih diizinkan menggunakan perangkat digital di kelas.

    Sebagian besar sekolah di Korea Selatan sudah membatasi penggunaan ponsel di ruang kelas, namun undang-undang ini meresmikan larangan tersebut dan memberlakukannya secara nasional.

    Undang-undang ini disahkan di tengah kekhawatiran tentang efek penggunaan ponsel dan media sosial yang berlebihan di kalangan anak muda. Korea Selatan mengikuti jejak negara-negara lainnya seperti Prancis, Finlandia, Italia, Belanda, China, dan lain-lain yang membatasi penggunaan ponsel di sekolah.

    Survei yang dilakukan Pew Research Center menunjukkan Korea Selatan merupakan salah satu negara yang paling online, di mana 99% warga Korea Selatan terhubung dengan internet dan 98% memiliki ponsel pintar, tertinggi di antara 27 negara yang disurvei pada tahun 2022 dan 2023.

    “Kecanduan anak muda kita terhadap media sosial sudah mencapai tingkat yang serius,” kata Cho Jung-hun, politisi oposisi dari People Power Party dan pendukung RUU ini, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/8/2025).

    “Anak-anak kita, mata mereka merah setiap pagi. Mereka menggunakan Instagram sampai jam 2 atau 3 pagi,” ucap Cho di parlemen.

    Sekitar 37% siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Korea Selatan mengatakan media sosial mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, dan 22% mengaku cemas jika mereka tidak dapat mengakses media sosial, menurut survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan Korea Selatan tahun lalu.

    Sebelum disahkan, banyak pihak di Korea Selatan yang menentang undang-undang ini. Sejumlah kelompok advokasi anak muda mengatakan undang-undang tersebut melanggar hak dasar siswa, seperti kebebasan berkomunikasi, serta hak untuk menjaga privasi dan mencari kebahagiaan.

    (vmp/rns)

  • Bakar Batu Bara Tanpa Rem, China Cetak Rekor Baru di 2025

    Bakar Batu Bara Tanpa Rem, China Cetak Rekor Baru di 2025

    Jakarta –

    Cina membakar lebih banyak batu bara di pembangkit listrik antara Januari dan Juli 2025 dibandingkan periode mana pun sejak 2016. Demikian menurut laporan penelitian lingkungan terbaru.

    Laporan tersebut — yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA), sebuah organisasi penelitian kualitas udara independen yang berbasis di Finlandia; dan Global Energy Monitor (GEM), sebuah perusahaan analitik energi yang bermarkas di AS — menyatakan Cina telah mengoperasikan 21 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga batu bara dalam enam bulan pertama tahun 2025.

    Ini merupakan level tertinggi selama enam bulan terakhir dalam sembilan tahun. Laporan CREA/GEM juga menyebutkan pembangunan baru dan pengaktifan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada dengan total 46 GW dan proyek-proyek yang diusulkan dengan kapasitas untuk menghasilkan tambahan 75 GW.

    Total proyeksi produksi pembangkit listrik tenaga batu bara diperkirakan mencapai 80-100 GW pada tahun 2025.

    Batu bara saat ini menyumbang setengah dari produksi energi Cina, turun dari tiga perempatnya pada tahun 2016. Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia, juga merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.

    Cina bangun energi terbarukan dalam jumlah besar, mengurangi emisi secara keseluruhan

    Paradoksnya, lonjakan penggunaan batu bara ini terjadi seiring Cina memperluas kapasitas energi terbarukannya secara besar-besaran, yang kini menutupi pertumbuhan permintaan listrik. Kapasitas tenaga surya, misalnya, melonjak sebesar 212 GW dalam enam bulan pertama tahun 2025.

    Tahun ini saja, negara ini berada di jalur yang tepat untuk memasang energi terbarukan baru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi gabungan Jerman dan Inggris.

    Dorongan Beijing ini telah menyebabkan penurunan emisi sebesar 1% dalam enam bulan terakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian menurut situs web iklim dan energi yang bermarkas di Inggris, Carbon Brief, namun meningkatnya ketergantungan Cina pada batu bara mengancam akan menggagalkan upayanya untuk mengurangi emisi gas.

    “Meskipun kapasitas dan bauran pembangkitan berubah dengan cepat, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina tidak menunjukkan tanda-tanda mereda,” tulis CREA.

    “Pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina… tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, sehingga emisi tetap tinggi dan batubara tertahan dalam sistem selama bertahun-tahun mendatang,” ujar Christine Shearer, analis riset di GEM dan salah satu penulis laporan tersebut.

    “Kepentingan batubara yang kuat” Cina mengancam target iklim

    Pada tahun 2021, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan ia akan “mengendalikan secara ketat” industri batubara untuk “menguranginya secara bertahap” antara tahun 2026 dan 2030.

    Meskipun Xi berjanji untuk menghapus 30 GW batubara dari jaringan listrik Cina antara tahun 2020 dan akhir tahun 2025, hanya 1 GW yang telah dihentikan.

    Penulis CREA mengutip “kepentingan batubara yang kuat” dalam peringatan bahwa hal ini menekan energi terbarukan dengan mengamankan “kontrak jangka panjang dan pembayaran kapasitas yang luas,” yang memungkinkan mereka untuk “menjaga banyak pembangkit tetap beroperasi dengan output tinggi.”

    Xi mengatakan ia akan mengumumkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Cina — sebuah komitmen nasional untuk pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2035 — sebelum KTT iklim COP30 di Brasil pada bulan November.

    Rinciannya juga diharapkan ketika Partai Komunis Cina (PKT) merilis rincian Rencana Lima Tahun ke-15 untuk tahun 2026 hingga 2030 dalam beberapa bulan mendatang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)