Xcloud.id

Negara: Finlandia

  • Perusahaan Dubai EDGNEX Bangun Data Center AI, Investasi Rp37,5 Triliun di Indonesia

    Perusahaan Dubai EDGNEX Bangun Data Center AI, Investasi Rp37,5 Triliun di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan infrastruktur digital global, EDGNEX Data Centers by DAMAC mengumumkan pengembangan pusat data (data center) yang didukung teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Jakarta dengan total investasi mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37,54 triliun (asumsi kurs Rp16.323 per dolar AS).

    Proyek milik perusahaan yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab itu menjadi salah satu pengembangan khusus AI terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas tambahan di masa mendatang sebesar 144 Megawatt (MW).

    Untuk diketahui, EDGNEX beroperasi di 11 negara, yakni Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Thailand, Malaysia, Yunani, Spanyol, Finlandia, Italia, termasuk Indonesia.

    Pendiri DAMAC Group Hussain Sajwani mengatakan setelah proses akuisisi lahan yang diselesaikan pada Maret lalu oleh DAMAC, lokasi ini telah memasuki tahap awal konstruksi dengan fase pertama yang diperkirakan siap beroperasi pada Desember 2026.

    Nantinya, pusat data ini akan mengadopsi rak AI berdensitas tinggi, sehingga menetapkan standar baru untuk infrastruktur generasi berikutnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata Sajwani dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Sajwani mengungkap proyek ini akan berperan penting dalam mempercepat transisi dari basis analog ke ekonomi digital berbasis AI yang tangguh.

    “Indonesia tetap menjadi pasar dengan potensi tinggi di kawasan ini, namun masih menghadapi kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan infrastruktur skala besar, dan tantangan latensi yang terus meningkat,” ujarnya.

    Meski begitu, menurut Sajwani, dengan pesatnya adopsi AI di berbagai sektor, proyek ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur yang skalabel dan hemat energi.

    Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa proyek pusat data yang mengadopsi AI ini dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya.

    “Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” ungkapnya.

    Adapun, pusat data ini menargetkan power usage effectiveness (PUE) sebesar 1,32, yang secara signifikan akan meningkatkan efisiensi energi dan selaras dengan standar keberlanjutan global EDGNEX.

    Dia menambahkan bahwa pembangunan kedua di Jakarta ini memperkuat kehadiran EDGNEX yang terus berkembang di Thailand, Malaysia, dan pasar-pasar utama lainnya di Asia Tenggara.

    Untuk diketahui, pada 2024, EDGNEX mengumumkan pusat data perdananya di Indonesia dengan kapasitas terencana sebesar 19,2 MW yang akan dibangun di kawasan MT Haryono, Jakarta.

    Dia menjelaskan fasilitas ini dirancang untuk menjawab permintaan yang terus meningkat dari penyedia layanan cloud, node edge, dan potensi penerapan kecerdasan buatan. Fase pertama dijadwalkan rampung pada kuartal III/2026.

    Adapun secara regional, Sajwani menyatakan EDGNEX menargetkan kapasitas operasional lebih dari 300 MW di Asia Tenggara pada tahun mendatang.

  • Lamban Tangani Dugaan Investasi Bodong, Polres Metro Jakbar Didemo

    Lamban Tangani Dugaan Investasi Bodong, Polres Metro Jakbar Didemo

    JAKARTA – Puluhan massa melakukan demonstrasi di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (16/6), mendesak adanya kepastian hukum terkait adanya investasi bodong.

    Pengacara Dr Hendricus Sidabutar mengatakan kliennya Eddi Halim menjadi korban iming-iming investasi sebesar 11 % pada tahun 2023 lalu. Eddi ditawarkan keuntungan sebesar 11% untuk pengembangan investasi Trihita Alam Eco School Jakarta oleh terduga pelaku berinisial “MHS dan NT”, dengan janji akan dikembalikan modal investasi plus keuntungan 11% (satu) tahun kemudian.

    “Eddi Halim tergiur karena investasi keuntungan tersebut 11% tersebut melebihi bunga deposito yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, hingga akhirnya Eddi pun menyetorkan dana investasinya dengan nilai total sebesar Rp2,2 milyar,” katanya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (16/6/2025).

    Dana Investasi tersebut diminta oleh terduga pelaku berinisial “MHS dan NT” yang berjanji akan dikembalikan 1 tahun kemudian bunga berikut modalnya. Namun faktanya 1 tahun kemudian tahun 2024 Juni 2004 itu tidak diperoleh keuntungan. Bahkan diduga sebagian disalahgunakan yang diperuntukkan biaya rumah sakit, untuk berangkat jalan ke Rotterdam dan ke Finlandia.

    Satu tahun kemudian, lanjut dia, Eddi pun menagih iming-iming janji tersebut pada Juni 2024. Bukannya dapat keuntungan, modal korban tidak dikembalikan sebesar Rp 2,2 milyar. Bahkan nomor Eddi sudah diblokir oleh terduga pelaku “MHS dan NT” tersebut.

    Selanjutnya sebagai korban yakni Eddi melaporkan terduga pelaku atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut ke Polres Jakarta Barat berdasarkan Laporan pidana No : STTLP /947/B/VII/2024/SPKT/Polres Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, tertanggal 8 Agustus 2024 yang saat ini ditangani oleh Tahbang Unit 1 Polres Metro Jakarta Barat.

    “Korban hanya dapat bualan- bualan kosong oleh terduga pelaku dan investasi keuntungan 11%/tahun yang nyata-nyata adalah bodong. Sekali lagi yang bodong adalah investasi keuntungan,” ungkap Hendricus.

    Menurutnya, kasus ini pernah dihentikan oleh Polres Jakarta Barat pada November 2024 oleh oknum kepolisian dan kemudian dibuka lagi setelah gelar perkara khusus.

    Saat ini terduga pelaku berinisial “MHS dan NT” masih berkeliaran dan belum dijadikan tersangka dan ditahan.

    “Sebagai perbandingan banyak pelaku investasi bodong di Indonesia dijadikan tersangka ditangkap dan ditahan, bahkan dibawa sampai pengadilan dan divonis. Namun pertanyaannya, mengapa pada kasus ini terduga pelaku belum dijadikan tersangka dan ditangkap?” tanya sang pengacara Dr Hendricus Sidabutar.

    Sebagai pengacara, ia bersama rekan-rekannya pun meminta tindakan tegas pihak kepolisian akan kepastian hukum terhadap terduga. Apalagi ia sudah memberikan bukti-bukti lengkap terkait dugaan atas penipuan, penggelapan dan dugaan pencucian uang sudah diserahkan ke pihak aparat.

    “Jadi sudah lebih dari 2 alat bukti yang menjadi media. Jadi kami menuntut kepastian hukum dan ketegasan Kapolres Metro Jakarta Barat agar terduga pelaku ditindak tegas,” urai dia.

    Sayangnya, lanjutnya, sampai hari ini jangankan ditindak tegas, perkara ini pernah dihentikan oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat dan pihak korban tidak tahu sama sekali bahwa penyidikan kasus ini sudah dihentikan. Maka dari itu, pihak korban pun keberatan dan mengajukan gelar perkara khusus dan minta dibuka kembali agar dilanjutkan.

    “Belum ditetapkannya pelaku menjadi tersangka dan ditahan, membuat kami curiga, padahal sudah diberikan alat bukti menggunakan aplikasi WhatsApp (WA). Aplikasi ini tidak tidak dijadikan forensik digital. Padahal semua kejahatan menggunakan kajian ilmiah atau forensik, tapi kasus kami tidak menggunakan sama sekali diabaikan bahkan dihentikan dengan dengan alasan tidak terpenuhi,” jelasnya.

    “Hal ini kan tak ada unsur perbuatan pidananya. Jadi kami merasa janggal. Kami merasa ada yang aneh, makanya kami menuntut keadilan meminta Kapolri tegas dan menciptakan kepastian hukum terhadap terduga pelaku investasi bodong atas keuntungan sebesar 11%. Disini kami akan akan siapkan langkah-langkah berikutnya. Apakah kami akan laporkan dugaan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran dan langkah hukum lainnya yang akan kami siapkan segera mungkin,” pungkas Hendricus.

  • Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Jakarta –

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Ia menekankan kolaborasi antara infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif merupakan elemen strategis pembangunan nasional.

    “Ekosistem kolaboratif dari infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif bisa bekerja sama sebagai pilar kemajuan perekonomian nasional. Kami meyakini masa depan ekonomi kreatif Indonesia akan tumbuh dari fondasi infrastruktur yang kuat, dengan dukungan talenta terampil, dan ekosistem yang inklusif,” ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam sesi tematik International Conference on Infrastructure (ICI) bertajuk ‘Enabling Innovation: Developing Infrastructure for Education and Creative Economy’ yang digelar di Plenary Hall JICC, Kamis (12/06) beberapa waktu lalu.

    Sesi tersebut secara khusus membahas pentingnya infrastruktur dalam penguatan sektor pendidikan dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui transformasi digital, peningkatan akses, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    Riefky juga memaparkan berbagai strategi melalui program unggulan ASTA EKRAF yang fokus pada penguatan kapasitas talenta ekonomi kreatif, pengembangan teknologi baru, konsolidasi ekosistem konten kreator, hingga perluasan ruang-ruang kreatif.

    “Salah satu upaya strategis yang kami lakukan yaitu memperluas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Nongsa di Batam dan Singasari di Jawa Timur, yang fokus pada subsektor animasi,” imbuhnya.

    “Infrastruktur ekraf terkait erat dengan pendidikan dan pengembangan bakat. Ruang fisik memungkinkan pembelajaran praktis dan kewirausahaan untuk mendukung bakat serta inovasi subsektor ekonomi kreatif,” jelas Riefky.

    Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku tuan rumah ICI 2025, menyatakan konferensi ini menjadi wadah pertukaran ide dan penguatan kolaborasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

    Konferensi ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara.

    Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perjanjian Helsinki: Begini Isi, Proses Perdamaian, hingga Dampaknya

    Perjanjian Helsinki: Begini Isi, Proses Perdamaian, hingga Dampaknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kesepakatan Helsinki kembali menjadi sorotan setelah munculnya sengketa mengenai empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menjadi salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian ini, menegaskan bahwa wilayah Aceh merujuk pada batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

    Perjanjian yang dicapai pada 2005 ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perdamaian Indonesia, khususnya dalam mengakhiri konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat.

    Lantas, apa sebenarnya isi, proses terjadinya, dan dampak dari kesepakatan Helsinki ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut penjelasannya!

    Isi Kesepakatan Helsinki

    Mengacu pada dokumen resmi kesepakatan Helsinki yang dipublikasikan oleh PPID Provinsi Aceh, isi perjanjian ini terdiri dari enam poin utama:

    1. Pemerintahan Aceh

    Bagian pertama membahas penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, termasuk pengakuan atas batas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

    Aceh mendapatkan hak otonomi khusus, pembentukan peraturan daerah (Qanun), dan kehadiran lembaga adat seperti Wali Nanggroe. Selain itu, partisipasi politik masyarakat Aceh juga dijamin secara sah.

    2. Hak asasi manusia (HAM)

    Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya terhadap Kovenan Internasional HAM PBB, termasuk pembentukan Pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

    3. Amnesti dan reintegrasi

    Pemerintah memberikan amnesti kepada anggota GAM dengan syarat tertentu, serta memungkinkan mereka yang sempat kehilangan kewarganegaraan untuk kembali menjadi warga Indonesia.

    4. Pengamanan

    Kesepakatan Helsinki juga mencakup penyerahan senjata oleh GAM, demobilisasi pasukan mereka, serta penghentian kekerasan oleh semua pihak. Pemerintah diwajibkan menarik pasukan militer dan polisi nonorganik dari Aceh.

    5. Misi pemantauan Aceh

    Uni Eropa dan sejumlah negara ASEAN membentuk Misi Monitoring Aceh (AMM) untuk mengawasi implementasi perjanjian dan memastikan kepatuhan dari semua pihak.

    6. Penyelesaian perselisihan

    Jika terjadi perselisihan dalam implementasi perjanjian, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah melalui kepala AMM. Bila musyawarah gagal, masalah akan dilaporkan kepada menkopolhukam RI, pimpinan GAM, dan pihak internasional terkait.

    Proses Terbentuknya Kesepakatan Helsinki

    Kesepakatan Helsinki tidak terjadi begitu saja. Salah satu pemicunya adalah bencana dahsyat tsunami Aceh pada akhir 2004. Secara umum, ada tiga faktor utama yang mendorong GAM dan pemerintah Indonesia untuk duduk bersama:

    Bencana tsunami 2004 yang menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh.Pelemahan kekuatan militer GAM setelah diberlakukannya darurat militer pada 2003.Naiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla yang dikenal memiliki komitmen terhadap demokrasi dan penyelesaian konflik secara damai.

    Putaran pertama (28-30 Januari 2005)

    Diselenggarakan di Vantaa, Finlandia, suasana awal perundingan berlangsung cukup menegangkan. Meski begitu, kedua belah pihak menyetujui untuk melanjutkan perundingan.

    Putaran kedua (21-23 Februari 2005)

    Fokus utama diskusi adalah mengenai otonomi khusus untuk Aceh. Meskipun belum menghasilkan kesepakatan final, dialog tetap berjalan.

    Putaran ketiga (12-16 April 2005)

    Ketegangan mulai mencair. Kedua pihak bertukar rancangan tertulis terkait keinginan masing-masing. Salah satu hasil penting adalah komitmen bersama untuk tidak mengerahkan pasukan dan menyepakati transparansi dalam pengelolaan dana.

    Putaran keempat (26-31 Mei 2005)

    Pembahasan berfokus pada pembentukan partai politik lokal. Meskipun cukup kompleks, disepakati bahwa poin ini akan dimasukkan dalam draf kesepakatan sebagai bagian dari otonomi khusus.

    Putaran kelima (12-17 Juli 2005)

    Dalam pertemuan penutup ini, naskah memorandum of understanding (MoU) dirumuskan dan ditandatangani oleh Hamid Awaluddin mewakili Pemerintah Indonesia, Malik Mahmud dari pihak GAM, dan Martti Ahtisaari selaku fasilitator internasional.

    Dampak Kesepakatan Helsinki

    Menurut Komnas HAM, Kesepakatan Helsinki memberi dampak besar dalam menghentikan konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia. Ini tidak hanya menghentikan pertumpahan darah, tapi juga membawa perubahan positif di berbagai bidang.

    1. Stabilitas keamanan

    Pasca penandatanganan, konflik bersenjata di Aceh berhenti total. Masyarakat bisa kembali hidup dalam suasana damai dan aman.

    2. Pembangunan sosial dan ekonomi

    Dengan terciptanya perdamaian, pembangunan kembali dilakukan. Infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas air bersih dibangun kembali. Bantuan sosial dan kemanusiaan juga meningkat.

    3. Representasi politik

    Aceh memperoleh hak membentuk partai lokal. Hal ini memperkuat demokrasi lokal dan memberikan ruang lebih luas untuk keterwakilan masyarakat Aceh dalam pemerintahan.

    4. Pengakuan sejarah

    Sebagaimana disampaikan oleh Jusuf Kalla, wilayah seperti Pulau Panjang dan Pulau Lipan memiliki ikatan historis dengan Aceh. Kesepakatan Helsinki mengacu pada UU 1956, yang menjadi dasar pengakuan atas wilayah Aceh, menjadikannya relevan dalam isu batas wilayah yang kini kembali diperbincangkan.

    Kesepakatan Helsinki merupakan hasil dari niat baik dan kesungguhan semua pihak dalam menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan bermartabat. Perjanjian ini menjadi simbol keberhasilan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. 

  • AHY Bakal Akselerasi Pembangunan Lewat Project Facilitation Office

    AHY Bakal Akselerasi Pembangunan Lewat Project Facilitation Office

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan akselerasi Project Facilitation Office bakal melibatkan kerja sama dengan kementerian serta lembaga terkait infrastruktur dan investasi. Adapun pembentukan Project Facilitation Office untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

    Adapun Project Facilitation Office diluncurkan AHY dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    “Implementasinya, kami akan kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga BKPM serta kementerian lainnya untuk membentuk semacam Project Facilitation Office sebagai pusat akselerasi investasi infrastruktur,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    AHY menjelaskan inisiatif ini terinspirasi dari berbagai praktik di dunia seperti yang diterapkan di Singapura, Hong Kong, dan Australia.

    Dia mengatakan pembentukan Project Facilitation Office merupakan bagian dari prioritas kelima dalam agenda strategis infrastruktur nasional yaitu Financing Reform for Sustainable Infrastructure.

    AHY menyampaikan bahwa arahan Presiden PrabowoSubianto adalah menggeser paradigma pembangunan dari model birokratis ke arah kolaboratif dengan menekankan peran sektor swasta dan pembiayaan inovatif.

    Terkait Konferensi ICI 2025, AHY mengatakan acara itu mengusung tema ‘Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration’ yang sejalan dengan filosofi pembangunan Presiden Prabowo.

    “Tema ini bukan hanya relevan tetapi mencerminkan filosofi pembangunan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang menggabungkan keadilan sosial, kedaulatan nasional dan juga keberlanjutan,” tuturnya.

    “Kami tidak sekedar mengundang investasi tapi mengundang kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong royong global. Khusus Pesisir Utara Jawa, utamanya Jakarta,” tutup AHY.

    Sebagai informasi tambahan, Konferensi ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara.

    Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rosan Pastikan Danantara Siap Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional

    Rosan Pastikan Danantara Siap Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pihaknya mengupayakan adanya investasi strategis untuk menghadirkan lapangan kerja baru. Hal ini untuk menjawab tantangan bonus demografi dengan dua juta kelahiran bayi setiap tahun di Indonesia.

    “Karena ini tantangan untuk Indonesia bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan. Dan menciptakan pekerjaan adalah prioritas utama di Indonesia,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Minggu (15/6/2025). Hal tersebut diungkapkan oleh Rosan saat menjadi pembicara di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6).

    Rosan berharap Danantara menjadi magnet bagi investor global untuk menanamkan modal ke Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur dan industri hilirisasi yang kemudian dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi generasi muda.

    Dia pun menyoroti tantangan demografi, di mana dua juta bayi lahir setiap tahun, menuntut penciptaan peluang kerja secara berkelanjutan sebagai prioritas utama pembangunan jangka panjang yang inklusif dan produktif.

    Dia pun menjelaskan peran gandanya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, sebuah badan baru yang mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) lintas berbagai sektor strategis nasional.

    Dia menyebut seluruh BUMN yang kini berada di bawah kendali Danantara, akan dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah melalui konsolidasi, privatisasi, serta kolaborasi erat dengan pelaku usaha swasta dalam maupun luar negeri.

    “Tak mungkin membangun semua proyek besar sendirian, sehingga keterlibatan swasta menjadi kunci penting untuk menggarap berbagai potensi ekonomi nasional,” ungkapnya.

    Dia menyebutkan saat ini Danantara membawahi 50 BUMN serta 889 anak perusahaan, dan seluruhnya diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi maksimal melalui efisiensi, inovasi, dan kemitraan strategis lintas negara.

    Melalui Danantara, Rosan membuka peluang investasi bersama mitra internasional di berbagai sektor, dengan keyakinan bahwa kolaborasi ini akan mendatangkan keuntungan bersama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Danantara punya peran strategis dalam pembangunan infrastruktur.

    “Kami berharap ada kolaborasi yang baik,” tutup AHY.

    Sebagai informasi, ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara sahabat, anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Kepala Daerah, pimpinan dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan.

    Lebih dari 7.000 peserta tercatat mengikuti kegiatan ini, berasal dari Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    Konferensi ini juga dihadiri oleh investor dan lembaga pembiayaan internasional terkemuka seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (akd/ega)

  • JK: Secara Historis 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh!

    JK: Secara Historis 4 Pulau yang Disengketakan Masuk Wilayah Aceh!

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan empat pulau yang disengketakan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, adalah milik Aceh.

    “Secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” kata JK dalam keterangan resminya kepada media, Minggu (15/6/2025).

    Secara historis, JK mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia pada 2005.

    Dalam perundingan tersebut, kata dia, disepakati perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

    UU tersebut meresmikan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkan wilayah tersebut dari Sumatera Utara.

    “Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, bahwa itu secara historis memang masuk Aceh, Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara, itu biasa,” ucap ketua umum PMI itu dikutip dari Antara.

    JK menegaskan kedudukan UU tersebut lebih tinggi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan empat pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara.

    “UU lebih tinggi dibanding kepmen. Jadi tidak mungkin bisa dibatalkan dengan kepmen. Kepmen tidak bisa mengubah UU,” kata JK.

    Kendati demikian, JK menghormati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengeluarkan kepmen tersebut karena pertimbangan efisien dan dekat. Tetapi, dia mengingatkan agar juga tidak melupakan aspek historis.

    Terkait usulan agar empat pulau tersebut dikelola bersama oleh Aceh dan Sumatera Utara, JK menilai tidak ada daerah yang bisa mengelola sumber daya alam (SDA) secara bersama-sama. Terlebih, menurutnya, saat ini belum ada faktor penting yang dimiliki pulau tersebut.

    Dirinya pun berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan polemik ini dengan baik.

    “Ini masalah peka sehingga kita berharap pemerintah menemukan penyelesaian yang baik,” ujarnya.

  • Putin Ungkap Syarat Mutlak Damai dengan Ukraina, Ada Peran NATO

    Putin Ungkap Syarat Mutlak Damai dengan Ukraina, Ada Peran NATO

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Rusia menjelaskan beberapa syarat dan kondisi bagi pihaknya untuk mundur dari medan perang Ukraina.

    Wakil Menteri Keamanan Rusia, Sergei Ryabkov menjelaskan dalam artikel berjudul “Wakil Menteri Luar Negeri Ryabkov: Tidak mungkin menyelesaikan konflik hingga NATO menarik diri,” bahwa ia berpandangan bahwa akar konflik tersebut tidak hanya terletak di Ukraina itu sendiri, tetapi juga pada perluasan NATO ke arah timur.

    Menurut Ryabkov, penarikan pasukan NATO dari kawasan Baltik akan membantu mengakhiri perang.

    “Pihak Amerika membutuhkan langkah-langkah praktis yang ditujukan untuk menghilangkan akar penyebab dari kontradiksi mendasar di antara kita di bidang keamanan,” tuturnya dalam artikel itu, dikutip dari Newsweek, Minggu (15/6/2025).

    “Di antara penyebab-penyebab ini, perluasan NATO berada di garis depan. Tanpa menyelesaikan masalah mendasar dan paling akut ini bagi kita, mustahil untuk menyelesaikan konflik saat ini di kawasan Euro-Atlantik.”

    “Mengingat sifat dan asal mula krisis Ukraina, yang diprovokasi oleh otoritas AS sebelumnya dan Barat secara keseluruhan, konflik ini secara alami bertindak, yah, jika Anda suka, sebagai ujian, percobaan, yang memeriksa keseriusan niat Washington untuk meluruskan hubungan kita,” tambahnya.

    NATO mempertahankan kehadiran militer yang kuat di Negara-negara Baltik, dengan kelompok tempur dan brigade multinasional yang ditempatkan di Bulgaria, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rumania, dan Slovakia.

    Aliansi militer tersebut memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut setelah serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina.

    Dalam pembaharuannya pada tanggal 6 Juni, disebutkan bahwa delapan kelompok tempur tersebut “menunjukkan kekuatan ikatan trans-Atlantik dan solidaritas, tekad, dan kemampuan Aliansi untuk menanggapi setiap agresi.”

    Tak hanya itu, Swedia dan Finlandia telah beralih dari netral menjadi bergabung dengan NATO sejak invasi tersebut. Dua negara ini diketahui merupakan tetangga dekat Rusia di wilayah Laut Baltik dan Lingkar Arktik.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) aliansi militer Barat NATO, Mark Rutte, menjelaskan bahwa Rusia dapat bersiap menyerang NATO dalam waktu lima tahun. Maka itu, ia mengharapkan para anggota aliansi di Barat untuk meningkatkan anggaran militer hingga 5% dari PDB bulan ini.

    “NATO membutuhkan lompatan kuantum dalam pertahanan kolektif kita, yang akan mencakup persenjataan ulang yang signifikan untuk mencegah Rusia yang semakin termiliterisasi,” ujarnya dikutip The Guardian.

    “Saya berharap para pemimpin sekutu setuju untuk menghabiskan 5% dari PDB untuk pertahanan. Dari jumlah tersebut, 3,5% dari PDB akan menjadi pengeluaran militer inti.”

    “Bahaya tidak akan hilang bahkan ketika perang di Ukraina berakhir,” tegasnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mahasiswa Aceh Geruduk Gedung Kemendagri, Peringatkan Tito Jangan Memicu Konflik di Tanah Rencong

    Mahasiswa Aceh Geruduk Gedung Kemendagri, Peringatkan Tito Jangan Memicu Konflik di Tanah Rencong

    GELORA.CO – Persatuan Mahasiswa Aceh Jakarta Raya berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025). Mereka menolak pengalihan pengelolaan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Dalam orasinya, salah satu orator mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian unutk tidak memicu konflik  Ia juga menyinggung terkait Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Helsinki adalah perjanjian damai yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

    Perjanjian ini menandai berakhirnya konflik bersenjata yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun di Aceh. Mereka berharap kejadian serupa tak terulang kembali.

    “Agar tidak semena-mena dengan Aceh, ini gampang sekali menjadi pemicu di lapangan, pemicu di daerah, itu wilayah konflik saudara-saudaraku,” kata salah satu orator.

    Ia mengingatkan bahwa Aceh merupakan wilayah yang pernah perang untuk menuntut kemerdekaan sebelum akhirnya berdamai.

    “Kita harus sama-sama melihat bahwa persoalan amAceh itu bukan persoalan sederhana, ini yang perlu kami sampaikan kepada Mendagari jangan sampai kita rakyat Aceh yang sudah menikmati damai ini terusik lagi,” ucap orator.

    Adapun dalam aksi ini Persatuan Mahasiswa Aceh Jakarta Raya menuntut sejumlah hal, di antaranya:

    1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Mendagri Tito Karnavian dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal 

    2. Meminta Gubernur Aceh dan DPRA segera mengambil sikap terkait empat pulau tersebut

    3. Meminta Presiden Prabowo mencabut SK Kemendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau di Aceh.

    Polemik ini bermula dari terbitnya SK Kemendagri bernomor  Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan pihaknya mempunyai bukti kuat bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek memang punya Aceh sejak dulu. Ia menolak dengan tegas pengalihan empat pulau itu ke Sumatera Utara (Sumut).

    “Ya empat pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, bukti kuat, data kuat, zaman dahulu kala, itu memang punya Aceh,” kata Muzakir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Sementara, Mendagri Tito Karnavian bersikeras, penetapan ini sudah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi terkait. Dia mengaku proses ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum dirinya menjadi menteri.

    “Ada delapan instansi tingkat pusat yang terlibat, selain Pemprov Aceh, Sumut, dan kabupaten-kabupatennya. Ada juga Badan Informasi Geospasial, Pus Hidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat,” kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Tito mengatakan, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu, batas laut dua wilayah itu belum mencapai kesepakatan.

    Maka itu, lanjut Tito, penentuan perbatasan wilayah laut ini diserahkan ke pemerintah pusat. Namun, penentuan batas laut ini tidak pernah sepakat, sehingga membuat sengketa terkait empat pulau terus bergulir.

    “Nah, tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, pemerintah pusat di tingkat atas,” kata Tito.

    Menurut Tito, pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas wilayah darat.

    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh empat pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” tuturnya.

  • Investasi Infrastruktur Kini Jadi Prioritas untuk Dongkrak Ekonomi Kreatif

    Investasi Infrastruktur Kini Jadi Prioritas untuk Dongkrak Ekonomi Kreatif

    Jakarta –

    Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) mendukung International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai wadah strategis yang mendorong kolaborasi mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Infrastruktur yang kuat, adaptif, dan inovatif tentunya akan menjadi jembatan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku tuan rumah mengharapkan konferensi ini bisa mendorong pertukaran ide, memperkuat kolaborasi, dan mempercepat investasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional. AHY juga menekankan ICI 2025 bukan hanya forum diskusi, tetapi juga landasan aksi nyata yang berani untuk memperluas infrastruktur di Indonesia.

    “ICI 2025 mengungkap tema infrastruktur berkelanjutan untuk masa depan, inovasi, dan kolaborasi. Ini akan menjadi forum yang menjadi landasan tindakan transformatif untuk menentukan arah perjalanan Indonesia. Keberhasilan kita akan bergantung pada apa yang kita bangun, bagaimana kita membangunnya, dan yang terpenting untuk siapa kita membangunnya,” kata AHY saat membuka acara yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025.

    ICI 2025 yang dimotori Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Kemenko Infra) berlangsung pada 11-12 Juni 2025 yang diikuti perwakilan pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, sektor swasta (perusahaan multinasional) terkait infrastruktur, organisasi internasional, para ahli, praktisi, serta akademisi. Sesi diskusi panel dan tematik hingga exhibition dari beragam booth diharapkan bisa memperkuat kolaborasi serta memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    Acara itu diikuti hampir 7 ribu peserta dari 26 negara mulai dari Indonesia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Myanmar, Iran, Turki, Uni Emirat Arab, Australia, Kanada, Norwegia, Spanyol, Hungaria, Denmark, Prancis, Inggris, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, Azerbaijan, China, Rusia, hingga Amerika Serikat. Selain itu hadir pula berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    “Infrastruktur bukan hanya tentang apa yang kita bangun, tetapi tentang apa yang kita wujudkan. Ini memungkinkan seorang anak belajar dengan aman di sekolah, seorang petani bisa mengairi tanaman mereka dalam iklim yang berubah, sebuah keluarga mampu mengakses air bersih, dan seorang wirausahawan dapat memasarkan ide-ide kreatif mereka. Semoga ICI 2025 menjadi landasan bagi dunia yang lebih baik, lebih terhubung, dan lebih tangguh,” imbuh AHY.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya yang turut hadir dalam ICI 2025 menilai infrastruktur penting sebagai fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Infrastruktur dinilai sangat erat dengan ekonomi kreatif seperti dalam hal aksesibilitas dan distribusi, konektivitas digital, hingga terciptanya ruang kreatif serta inovasi.

    “Kami ingin memastikan infrastruktur yang memadai di Indonesia bisa menjadi fondasi dan akses bagi pengembangan subsektor ekonomi kreatif untuk menciptakan kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

    Kementerian Ekraf sebagai salah satu kolaborator turut mengaktivasi booth inovatif mulai dari layanan konsultasi kekayaan intelektual, pameran mini maket ruang kreatif, tur virtual dan video kota-kota kreatif terkait UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Selain itu ada juga sosialisasi melalui poster tentang lokasi prioritas pengembangan ekonomi kreatif berbagai daerah di Indonesia.

    “Melalui aktivasi booth dalam konferensi ini, kami ingin memperkenalkan Kementerian Ekonomi Kreatif yang punya layanan konsultasi kekayaan intelektual dan fasilitasi ruang kreatif untuk mendorong konektivitas dan investasi berbagai subsektor ekraf,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

    Dalam pembukaan ICI 2025 hadir pula Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Ossy Dermawan.

    Sedangkan para pejabat Kementerian Ekraf mendampingi Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam acara yaitu Deputi Bidang Pengembangan Kebijakan Strategis Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi, Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga Rian Firmansyah, serta Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fahmy Akmal.

    (fdl/fdl)