Negara: Filipina

  • Bersitegang dengan China, AS-Filipina Gelar Latihan Perang

    Bersitegang dengan China, AS-Filipina Gelar Latihan Perang

    Jakarta

    Militer Filipina dan Amerika Serikat memulai latihan militer gabungan yang akan mensimulasikan “skenario pertempuran skala penuh”. Latihan ini disebut-sebut sebagai latihan pertahanan di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan China.

    Latihan yang akan berlangsung selama tiga minggu ini, dilakukan seiring kedua sekutu tersebut berusaha menghalangi ambisi pemerintah China di Laut China Selatan yang disengketakan.

    Sekitar 17.000 tentara diperkirakan akan ambil bagian dalam latihan tahunan “Balikatan”, atau “bahu-membahu” tersebut. Latihan ini untuk pertama kalinya akan mencakup simulasi pertahanan udara dan rudal terpadu yang akan dihadiri oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos.

    Senjata-senjata canggih AS termasuk sistem rudal antikapal NMESIS yang “sangat mudah dibawa” juga akan dikerahkan, termasuk di dekat titik sempit penting di perairan yang memisahkan Filipina utara dari Taiwan.

    “Kami tidak hanya akan menunjukkan keinginan kami untuk menegakkan perjanjian pertahanan bersama yang telah ada sejak 1951, tetapi juga kemampuan kami yang tak tertandingi untuk melakukannya,” kata Letnan Jenderal Korps Marinir AS James Glynn pada hari Senin di upacara pembukaan Balikatan di Manila pada Senin, dilansir kantor berita AFP, Senin (21/4/2025).

    “Tidak ada yang membangun ikatan lebih cepat daripada kesulitan bersama,” tambahnya, tanpa menyebutkan lebih detail.

    Mayor Jenderal Filipina Francisco Lorenzo menambahkan latihan tersebut akan memperkuat kemampuan negara untuk mengatasi “tantangan keamanan kontemporer”.

    Filipina telah terus memperdalam kerja sama pertahanan dengan sekutu perjanjian Amerika Serikat sejak Marcos menjabat pada tahun 2022, dan mulai menolak klaim besar-besaran China atas jalur air penting tersebut.

    Selama kunjungan baru-baru ini ke Manila, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan Washington “menggandakan” aliansi tersebut.

    “Pencegahan diperlukan di seluruh dunia, tetapi khususnya di kawasan ini, di negara Anda — mengingat ancaman dari Komunis China,” katanya pada akhir Maret lalu.

    Sementara sebagian besar pasukan yang terlibat dalam Balikatan akan berasal dari Amerika Serikat, negara-negara lain termasuk Australia dan Jepang juga mengirimkan kontingen yang lebih kecil.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Produk Pakaian-Alas Kaki RI Tertinggi Diekspor ke AS, Ini Buktinya

    Produk Pakaian-Alas Kaki RI Tertinggi Diekspor ke AS, Ini Buktinya

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Amerika Serikat (AS) menjadi pasar utama bagi produk pakaian dan alas kaki Indonesia. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan misalnya saja ekspor pakaian dan aksesorisnya (rajutan) HS61 pada Januari-Maret 2025 ke AS sebesar 36,62 ribu ton.

    “Dari seluruh ekspor pakaian dan aksesorisnya atau yang berupa rajutan HS61 ini bangsa ekspor kita ke AS adalah yang tertinggi yaitu sebesar 63,40%,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor BPS Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Indonesia juga memiliki pasar lain yang besarannya tidak setinggi ke AS. Contohnya ekspor pakaian rajutan dan aksesorisnya ke Jepang hanya 3,3 ribu ton atau 5,41%, sementara ke Korea Selatan 3,1 ribu ton atau 5,14%, dan negara lainnya 15,87 ribu ton atau 26,05%.

    Kemudian untuk pakaian dan aksesoris yang bukan rajutan atau HS62, pangsa ekspor Indonesia ke AS 42,96% dengan jumlah 17,7 ribu ton produk. Sementara ekspor ke Jepang 4,28 ribu ton atau 10,39%, Korea Selatan 2,89 ribu ton atau 7%, dan negara lainnya 16,34 ribu ton atau 39,65%.

    Sementara pangsa pasar alas kaki, Indonesia juga paling banyak ke AS sebanyak 33,27 ribu ton selama periode Januari-Maret 2025 atau 34,16%. Kemudian ke Belanda 8,18 ribu ton (8,40%), Belgia 6,95 ribu ton (7,14%), Jepang 5,75 ribu ton (5,90%), dan Tiongkok 5,47 ribu ton (5,61%).

    “Terakhir untuk alas kaki atau HS64 ekspor kita ke AS memberikan pangsa sebesar 34,16% dari total ekspor alas kaki, kemudian disusul negara kedua terbesar tujuan ekspor alas kaki dari Indonesia adalah ke Belanda, Belgia, Jepang dan juga Tiongkok,” terangnya.

    BPS juga mencatat dalam 10 tahun terakhir, AS menjadi salah satu negara yang menyumbang surplus perdagangan Indonesia. Negara pertama penyumbang surplus perdagangan yakni India, kedua Filipina, dan posisi ketiga ditempati oleh AS.

    “Surplus neraca perdagangan total tertinggi dengan Amerika Serikat terjadi pada tahun 2022 sebesar US$ 16,57 miliar,” ujar dia.

    (ada/kil)

  • Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 59 Bulan Beruntun

    Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 59 Bulan Beruntun

    Jakarta, Beritasatu.com – Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar US$ 4,33 miliar pada Maret 2025. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat surplus US$ 3,10 miliar, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan surplus pada Maret 2024 yang sebesar US$ 4,58 miliar.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, surplus perdagangan ini memperpanjang tren positif neraca perdagangan Indonesia selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Pada Maret 2025, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 23,25 miliar. Angka ini naik 5,95% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan tumbuh 3,16% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar US$ 18,92 miliar, naik tipis 0,38% mtm dan meningkat 5,34% yoy.

    “Surplus pada Maret 2025 terutama ditopang oleh ekspor nonmigas yang cukup kuat,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (21/4/2025).

    BPS mencatat surplus perdagangan nonmigas mencapai US$ 6 miliar. Komoditas utama penyumbang surplus antara lain lemak dan minyak hewan/nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja.

    Sementara itu, neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar US$ 1,67 miliar, terutama disebabkan oleh impor hasil minyak dan minyak mentah.

    Tiga negara penyumbang surplus terbesar bagi neraca perdagangan Indonesia adalah Amerika Serikat US$ 1,98 miliar, India US$ 1 miliar, Filipina US$ 714,1 juta. Sedangkan negara mitra dagang dengan kontribusi defisit terbesar adalah Tiongkok US$ 1,1 miliar, Australia US$ 353,2 juta, dan Thailand US$ 195,4 juta.

    Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 mencatatkan surplus sebesar US$ 10,92 miliar, naik US$ 3,51 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • BPS: China Penyumbang Defisit Perdagangan Nonmigas Terdalam Maret 2025

    BPS: China Penyumbang Defisit Perdagangan Nonmigas Terdalam Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap, Indonesia mengalami defisit perdagangan nonmigas terdalam dengan China pada Maret 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara, dengan China menjadi negara penyumbang defisit perdagangan nonmigas mencapai US$1,11 miliar pada Maret 2025.

    “Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara dan yang terbesar adalah China US$1,11 miliar,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (21/4/2025).

    Secara terperinci, Amalia mengungkap bahwa defisit perdagangan dengan China utamanya disumbang oleh mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) yakni -US$1,41 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) -US$1,30 miliar, dan kendaraan dan bagiannya (HS 87) -US$351 juta.

    Selain dengan China, Australia dan Thailand menjadi dua negara lainnya sebagai penyumbang defisit terbesar pada Maret 2025. Amalia mengungkap, Australia menyumbang defisit sebesar US$0,35 miliar, dan Thailand US$195 juta pada Maret 2025.

    Untuk Australia, Amalia menuturkan bahwa defisit terbesar dikontribusikan oleh komoditas serealia (HS10) terutama dari komoditas gandum yakni sebesar -US$103 juta, kemudian logam mulia dan perhiasan (HS71) -US$91,2 juta, dan bahan bakar mineral (HS27) -US$83,4 juta.

    Sementara untuk Thailand, BPS mencatat bahwa komoditas penyumbang defisit nonmigas terbesar yakni defisit terbesar dikontribusikan oleh gula dan kembang gula (HS17) -US$96,5 juta, plastik dan barang dari plastik (HS39) -US$68,7 juta, serta mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84) -US$68,5 juta. 

    Sementara itu, Indonesia tercatat mengalami surplus perdagangan barang pada kelompok nonmigas dengan beberapa negara. Tiga terbesar diantaranya adalah AS US$1,98 miliar, India US$1,04 miliar, Filipina US$714 juta.

  • AS Sumbang Surplus Dagang Terbesar ke RI pada Maret 2025

    AS Sumbang Surplus Dagang Terbesar ke RI pada Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Amerika Serikat menjadi negara yang memberi surplus perdagangan terbesar dengan Indonesia pada Maret 2025, meski ada ancaman tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan surplus perdagangan nonmigas Indonesia dengan AS senilai US$1,98 miliar.

    Surplus tersebut lebih besar dari bulan sebelumnya atau Februari 2025, yang mana AS menyumbang surplus perdagangan ke Indonesia sebesar US$1,57 miliar.

    “Komoditas penyumbang surplus terbesar dengan Amerika seperti biasa ini didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagian [US$465 juta], alas kaki [US$239,7 juta], dan lemak dan minyak hewan nabati [US$238,7 juta],” ungkap Amalia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Negara selanjutnya yang penyumbang surplus perdagangan terbesar ke Indonesia adalah India yaitu sebesar US$1,04 miliar, yang kemudian diikuti oleh Filipina yaitu sebesar US$714,1 juta.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara. Tiga negara penyumbang defisit terbesar yaitu China (US$1,11 miliar), Australia (US$353,2 juta) dan Thailand (US$195,4 miliar).

    Sementara itu, secara keseluruhan BPS mengumumkan neraca perdagangan tercatat surplus senilai US$4,33 miliar pada Maret 2025. Amalia mengatakan nilai surplus tersebut naik US$1,23 miliar secara bulanan. “Indonesia mencatatkan surplus 59 bulan beruntun sejak Mei 2020,” ujarnya.

    Amalia menyebutkan surplus ditopang komoditas nonmigas dengan surplus perdagangan senilai US$6 miliar. Sejumlah komoditas pendorong surplus antara lain lemak dan hewan minyak nabati, bahan bakan mineral, serta besi dan baja.

    “Pada saat yang sama, neraca perdagangan migas defisit US$1,67 miliar dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah sendiri sedang melakukan negosiasi tarif resiprokal Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menyerahkan proposal tawaran negosiasi ulang penerapan tarif resiprokal yang dikenakan ke Indonesia sebesar 32% ke Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington DC, AS pada Sabtu (19/4/2025) waktu setempat.

    Airlangga menyampaikan Indonesia menawarkan untuk meningkatkan pembelian dan impor barang AS agar menyeimbangkan defisit perdagangan antar kedua negara. Memang, Indonesia merupakan negara penyumbang defisit terbesar ke-15 ke neraca perdagangan AS pada tahun lalu.

  • QRIS Ramai Dibela Usai Mengusik Amerika

    QRIS Ramai Dibela Usai Mengusik Amerika

    Jakarta

    Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah Amerika Serikat memberikan perhatian khusus terhadap sistem pembayaran domestik Indonesia. Warganet berbondong-bondong menyuarakan dukungan, menyebut QRIS bukan sekadar alat transaksi, melainkan simbol kedaulatan digital bangsa.

    Seperti diketahui pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penggunaan QRIS yang membatasi ruang gerak perusahaan asing. Hal itu terungkap saat negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dengan AS.

    Penerapan QRIS ini juga disinggung Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis pada akhir Maret 2025. USTR menilai Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran membuat perusahaan-perusahaan asal AS khawatir.

    “Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, khawatir selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang perubahan yang mungkin terjadi atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi secara lancar dengan sistem pembayaran yang ada,” tulis USTR dikutip dari detikFinance.

    Dukungan Warganet

    Alih-alih menimbulkan keresahan, sorotan ini justru memicu gelombang dukungan masif dari netizen Indonesia di berbagai platform media sosial. Tagar terkait QRIS sempat menjadi trending, dipenuhi komentar positif dan pembelaan.

    “Kalau sampai GPN dan QRIS yang bikin Indonesia 🇮🇩 berdikari dikorbanin demi “yes sir, thank you sir” sih beneran omon-omon doang,” kata @ainunnajib.

    “QRIS ini salah satu government win di Indonesia. Kalau sampai manut Amerika soal ini, nggak tau lagi deh. Agenda titipan Visa/Master mungkin…,” ujar @NOTASLIMBOY.

    “QRIS dan GPN harus nonnegotiable. Transaksi domestik seharusnya tidak perlu melibatkan payment asing. Transaksinya di Indonesia, rekeningnya Indonesia, usernya orang Indonesia, uangnya rupiah, gak perlu bayar persenan ke luar negeri,” ucap @habibienomics.

    “Sebelum ada QRIS pun kita udah lebih maju dari USA. Mau transfer antar bank real-time kapan aja dari dulu bisa, di sana ga bisa jadi musti pada punya 3rd party app macam Venmo. Katrok bgt,” ujar @rayestu.

    “QRIS itu satu dari sedikit kebanggaan kita. Even Jepang aja gak punya. Mesti dipertahankan!,” kata @kozirama.

    “Sampe qris beneran diganggu krn si mamarika ini, siap2 aja sih 98 jilid dua. Soalnya ekonomi dari kang bakso pinggir jalan sampe butik2 high end di GI/PP pada pake semua, bahkan maen slot aja pake qris kok. Bener2 tulang punggung ekonomi. Qris ambruk, atas sampe bawah ambruk,” kata @WibuWorks.

    Sejarah QRIS

    Mengutip situs Bank Indonesia (BI), QRIS (dibaca KRIS) merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code atau kode QR. QRIS adalah standar QR Code nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diluncurkan pada 17 Agustus 2019.

    Tentunya penggunaan penggunaan QRIS tercantum di Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QRIS. Tujuan diluncurkan QRIS, yakni agar proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

    Saat ini, masyarakat sudah bisa melakukan pembayaran dengan QRIS di seluruh aplikasi dari penyedia sistem pembayaran manapun. Kemudahan dalam melakukan transaksi ini lah yang menjadi faktor utama metode pembayaran QRIS semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia.

    Metode QRIS menghadirkan kemudahan dalam proses pembayaran di berbagai toko dan restoran. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membawa uang tunai, kartu debit, atau kredit ketika ingin berbelanja.

    “Cukup dengan mengandalkan aplikasi e-wallet atau mobile banking di smartphone milikmu, maka bisa melakukan pembayaran cashless secara praktis dan mudah hanya dengan memindai barcode di toko atau restoran,” tulis BI dikutip Minggu (20/4/2025).

    Pada 2020, pandemi Covid-19 menjadi katalis besar bagi QRIS. Kebutuhan akan pembayaran nontunai yang minim kontak fisik mendorong lebih banyak merchant dan konsumen beralih ke QRIS. BI mencatat, hingga akhir 2020, lebih dari 3 juta merchant telah tergabung dalam ekosistem QRIS.

    Pada 2021, BI memperkenalkan fitur baru, seperti QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer, dan Setor), yang memungkinkan pengguna melakukan lebih dari sekadar pembayaran, seperti penarikan tunai dan transfer dana melalui kode QR. Ini semakin memperluas fungsi QRIS di masyarakat.

    Hingga 2023, QRIS telah diadopsi oleh lebih dari 26 juta merchant di seluruh Indonesia, mulai dari pedagang kaki lima hingga ritel besar. Sistem ini juga mendukung transaksi lintas batas (cross-border), memungkinkan turis asing menggunakan aplikasi pembayaran mereka untuk bertransaksi di Indonesia.

    Pemerintah Indonesia pun terus berencana untuk memperluas penggunaan QRIS ke berbagai negara. QRIS saat ini sudah bisa diterapkan di Malaysia, Singapura, dan Thailand.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, membocorkan beberapa negara lain yang bakal menjadi negara tujuan pengembangan penggunaan QRIS, semua negara tersebut terletak di Asia.

    “Kami akan fokus dulu dari 8 negara, yaitu adalah di Asia, Malaysia, Singapura, Thailand. Kemudian Filipina, tapi empat negara lain Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab,” ungkap Perry dalam sambutannya pada agenda ‘Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran 2030’ di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024) lalu

  • Tanda Perang Segera Berakhir, Malaysia Turun Tangan Langsung

    Tanda Perang Segera Berakhir, Malaysia Turun Tangan Langsung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Junta militer Myanmar dan kelompok oposisi utama telah mengindikasikan bahwa mereka akan memperpanjang gencatan senjata. Tindakan ini untuk memprioritaskan suplai bantuan kemanusiaan pasca gempa dahsyat pada akhir Maret lalu yang menewaskan lebih dari 3.600 orang dan menimbulkan krisis kemanusiaan.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan hal tersebut pada hari Jumat (18/4), usai pembicaraan tingkat tinggi.

    Myanmar berada di tengah-tengah konflik yang meluas sejak militernya menggulingkan pemerintah terpilih pada tahun 2021 dan membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) untuk menjalankan negara tersebut.

    Datuk Seri Anwar, yang juga ketua blok regional ASEAN, mengungkapkan hasil pembicaraan yang diadakan sejak 17 April dengan kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan yang memerangi militer.

    “Akan ada gencatan senjata dan tidak ada provokasi yang tidak perlu, karena jika tidak, seluruh upaya kemanusiaan akan gagal,” kata Anwar kepada wartawan di ibu kota Thailand.

    “Pertukaran informasi awal saya dengan Perdana Menteri SAC (Dewan Administrasi Negara) dan NUG (Pemerintah Persatuan Nasional) sangat berhasil,” imbuhnya, merujuk pada kepala junta Min Aung Hlaing.

    Setelah gempa Maret lalu, junta Myanmar mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari pada 2 April 2025, menyusul langkah serupa yang diambil NUG, dengan lebih dari 3,5 juta orang telah mengungsi akibat perang saudara dan ekonomi yang hancur.

    Meski demikian, junta tetap melanjutkan operasi militer di beberapa wilayah, termasuk serangan udara, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok lainnya.

    Dalam pembicaraannya dengan NUG, Anwar mengatakan bahwa ia telah menyampaikan bahwa ASEAN akan melanjutkan dialog dengan junta militer Myanmar. Bantuan kemanusiaan akan diberikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terlepas dari siapa yang memegang kendali.

    “Kami memahami bahwa ASEAN, dalam perannya sebagai badan regional, mungkin berupaya untuk melibatkan semua aktor yang terlibat dalam situasi Myanmar,” kata juru bicara NUG kepada Reuters.

    Pembicaraan yang dipimpin Anwar sesuai dengan pendekatan Thailand terhadap krisis Myanmar, dengan penghentian konflik yang diperlukan agar bantuan kemanusiaan dapat berjalan, kata juru bicara kementerian luar negerinya.

    “Ini adalah langkah awal yang positif bagi ASEAN untuk terlibat dengan Myanmar,” kata Nikorndej Balankura kepada wartawan pada hari Jumat.

    Perdamaian dan Pemilu

    Langkah Anwar untuk terlibat langsung dengan junta, setelah bertahun-tahun ASEAN melarang para jenderal Myanmar dari pertemuannya karena kegagalan mereka untuk mematuhi rencana perdamaiannya, dapat memberikan peluang potensial untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.

    Secara khusus, Anwar harus memperluas proses dialognya untuk mencakup empat organisasi etnis bersenjata tertua di Myanmar yang menguasai sebagian besar wilayah perbatasan negara itu, kata Fuadi Pitsuwan, seorang sarjana ilmu politik di Universitas Thammasat Bangkok.

    “Mereka adalah pemangku kepentingan penting dalam setiap proses perdamaian yang layak,” katanya.

    Blok ASEAN, yang juga mencakup Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, akan tetap fokus pada pelaksanaan rencana perdamaiannya, kata Anwar.

    “Kami akan terus melibatkan semua pihak dalam mendukung perdamaian, rekonsiliasi, dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” katanya dalam sebuah posting Facebook setelah pertemuan tersebut.

    Saw Taw Nee, juru bicara Karen National Union, sebuah kelompok etnis besar yang menguasai wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, mendesak ASEAN untuk mengubah pendekatannya dan mengulurkan tangan.

    “Para pemimpin ASEAN harus memberikan penghargaan dan mengakui kami,” katanya kepada Reuters.

    Langkah baru untuk mengintensifkan dialog di Myanmar juga muncul di tengah rencana junta untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Desember, sebuah tindakan yang dicemooh oleh para pengkritiknya sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui perwakilan.

    Di Bangkok, Anwar menggarisbawahi perlunya pemilihan umum yang inklusif, bebas, dan adil – sebuah pesan yang menurutnya telah disampaikan kepada junta, yang ingin terus melanjutkan rencana pemilihan umum tersebut tanpa penundaan.

    Namun, beberapa analis memperingatkan bahwa ASEAN harus berhati-hati.

    “Min Aung Hlaing telah menunjukkan bahwa ia tidak dapat dipercaya. Jadi ASEAN di bawah Anwar harus berhati-hati agar tidak tertipu,” kata Thitinan Pongsudhirak, seorang ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn.

    (fab/fab)

  • Gempa Megathrust di RI Hanya Tunggu Waktu, BMKG Ungkap Zona Merahnya

    Gempa Megathrust di RI Hanya Tunggu Waktu, BMKG Ungkap Zona Merahnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dikepung tiga lempeng tektonik yang berada dalam cakupan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan hal ini menyebabkan Indonesia rawan gempa.

    Lempeng-lempeng tersebut berada di laut, sehingga gempa yang terjadi bisa memicu tsunami ketika berkekuatan dahsyat dengan kedalaman dangkal.

    BMKG pernah menyebut setidaknya ada 6.000 kali kejadian gempa yang mengguncang Indonesia setiap tahunnya. Tentu, dengan kekuatan, jenis, dan episenter bervariasi.

    Sepanjang April 2025, BMKG mencatat lebih dari 195 kejadian gempa di wilayah Indonesia. Bahkan, ada 30 gempa berkekuatan di atas M5,0 sejak 3 Maret 2025 hingga 14 April 2025.

    Foto: Peta Gempa M5,0+ Terbaru (per 14 April 2025). (Dok. BMKG)
    Peta Gempa M5,0+ Terbaru (per 14 April 2025). (Dok. BMKG)

    Gempa Makin Sering Terjadi

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu mengungkapkan, kejadian gempa bumi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Dia pun mengingatkan pentingnya pendekatan mitigasi bencana geohidrometeorologi.

    Tidak hanya gempa bumi dan tsunami, tetapi juga bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

    Selain karena ada di jalur pertemuan 3 lempeng, jelas Dwikorita, di Indonesia terdapat 14 segmen sumber gempa subduksi/ megathrust, serta 402 segmen sumber gempa sesar aktif yang sudah teridentifikasi. Juga, masih banyak lagi yang belum teridentifikasi.

    “Aktivitas kegempaan yang termonitor BMKG mengalami lompatan. Berdasarkan data aktivitas data gempa jangka panjang, ada pola kejadian gempa di Indonesia terus meningkat setiap tahun,” katanya.

    “Rata-rata kejadian gempa di tahun 1990-2008 sekitar 2.254 gempa per tahun. Namun, tahun 2009-2017 meningkat jadi 5.389 kejadian gempa. Kemudian melompat mulai tahun 2018-2019, bahkan 2020 ya, melompat bahkan 2018 itu 12.062, 2019 itu masih 11.731,” ucap Dwikorita.

    Lalu, terjadi lonjakan kejadian gempa yang signifikan di tahun 2024. Tercatat ada 29.869 kali kejadian gempa, dengan jumlah alat kurang lebih sama dengan tahun 2023.

    “Poinnya di sini memang terjadi tren peningkatan aktivitas kegempaan. Terutama untuk gempa dangkal ini memang meningkat. Juga ada fenomena patahan-patahan aktif di darat semakin banyak yang jadi sumber gempa,” terangnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan pada 2024 ada 20 gempa di Indonesia yang sifatnya merusak. Sementara dari 2018-2023, ada 119 kali gempa merusak.

    “Jadi tadi, ada sedikit penurunan dari tahun 2020-2023 meski masih 11.000-an, tapi gempa merusaknya semakin meningkat,” papar Dwikorita.

    Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga mengaku, mewaspadai 2 segmen megathrust yang ada di Indonesia. Sebagai catatan, disebutkan ada 13 segmen megathrust di Indonesia.

    Dari 13 segmen itu, ada 2 segmen yang telah ratusan tahun belum mengeluarkan energi. Sehingga, masuk dalam fokus perhatian BMKG. Hal itu, ujar Dwikorita, sesuai dengan tugas BMKG yang diamanahkan Undang-Undang.

    Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, jelasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 31/2009 dan turunannya, tugas utama BMKG itu memberikan layanan berupa informasi, info dini gempa bumi, dan peringatan dini Tsunami. Juga informasi tentang cuaca dan iklim, serta informasi kualitas udara dan peringatan dininya.

    “Sehingga, kami harus terus mewaspadai zona seismic gap yang ada di Selatan Banten dan Selat Sunda, sudah ada sejak tahun 1757 dan di Wilayah Mentawai-Siberut itu sudah sejak 1797. Sudah lebih 227 tahun. Sudah seharusnya kami bersiap untuk itu,” ungkapnya.

    Seismic gap megathrust Selat Sunda, kata dia sudah mencapai 267 tahun dan seismic gap di Mentawai-Siberut sudah 227 tahun.

    Padahal, lanjutnya, megathrust Nankai di Jepang “hanya” 78 tahun dan sudah lepas. Begitu juga dengan megathrust Tohoku-Oki yang sudah lepas juga di tahun 2011, ada seismic gap 176 tahun.

    Kemudian, megathrust Aceh-Andaman yang juga sudah rilis energi, dengan seismic gap 97 tahun.

    “Nah yang belum terjadi yang sedang ditunggu itu adalah di Selat Sunda dan di Mentawai-Siberut, sudah lebih dari 227 tahun. Sehingga, sudah seharusnya kami untuk bersiap untuk itu. Teknologi kita tingkatkan, kita bangun terus sistemnya,”katanya.

    Dia pun memaparkan data yang menunjukkan aktivitas gempa terlihat jarang di zona seismic gap Selat Sunda.

    “Kenapa kita sebut seismic gap di situ karena memang ada kekosongan. Ada gap. Dan di situ kita khawatir akan terlepas sewaktu-waktu. Karena masanya sudah terlewati,” warning Dwikorita.

    Daftar 13 Segmen Megathrust Ancam Wilayah RI

    Mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, berikut daftar 13 segmen megathrust yang mengancam Indonesia:

    1. Megathrust Mentawai-Pagai dengan potensi gempa M8,9

    2. Megathrust Enggano dengan potensi gempa M8,4

    3. Megathrust Selat Sunda dengan potensi gempa M8,7

    4. Megathrust Jawa Barat-Jawa Tengah dengan potensi gempa M8,7

    5. Megathrust Jawa Timur dengan potensi gempa M8,7

    6. Megathrust Sumba dengan potensi gempa M8,5

    7. Megathrust Aceh-Andaman dengan potensi gempa M9,2

    8. Megathrust Nias-Simelue dengan potensi gempa M8,7

    9. Megathrust Batu dengan potensi gempa M7,8

    10. Megathrust Mentawai-Siberut dengan potensi gempa M8,9

    11. Megathrust Sulawesi Utara dengan potensi gempa M8,5

    12. Megathrust Filipina dengan potensi gempa M8,2

    13. Megathrust Papua dengan potensi gempa M8,7.

    (fab/fab)

  • Sepakat Segera Bahas Negosiasi Tarif, Airlangga Bertemu Langsung US Trade Representative – Halaman all

    Sepakat Segera Bahas Negosiasi Tarif, Airlangga Bertemu Langsung US Trade Representative – Halaman all

    Sepakat Segera Bahas Bersama Negosiasi Tarif, Airlangga Bertemu Langsung US Trade Representative

    Wahyu Aji/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah Indonesia bersama delegasi, secara langsung diterima oleh Jamieson Greer, perwakilan badan perdagangan Amerika Serikat (AS)  atau United States Trade Representative (USTR), Kamis (17/4/2025). 

    Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang telah diterima secara resmi oleh USTR, untuk memulai negosiasi dalam penerapan tarif perdagangan, khususnya dalam merumuskan upaya strategis dari pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

    Seperti diketahui, Pemerintah AS telah menetapkan kebiajakan Tarif Resiprokal yang dikenakan terhadap impor barang ke AS.

    Dalam kebijakan itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    USTR menjadi lembaga terdepan yang bertanggungjawab mengoordinasikan kebijakan perdagangan internasional AS, tarif komoditas, dan merupakan negosiator perdagangan utama untuk AS dalam semua perjanjian perdagangan dan investasi bilateral, regional, dan multilateral.

    Karena itu USTR menjadi pihak AS pertama yang akan didatangi oleh perwakilan semua negara dalam melakukan negosiasi tarif dengan AS. 

    Dalam pertemuan dengan Ambassador Jamieson Greer (USTR), Airlangga menyampaikan tawaran dan permintaan dari Pemerintah RI, untuk merespon kebijakan tarif perdagangan AS. 

    “Sebagai sesama negara demokratis terbesar, Indonesia dan AS terbuka untuk kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya kerja sama untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ucap Airlangga.

    Sebagai salah satu negara yang mendapat kesempatan lebih awal untuk melakukan negosiasi terhadap Kebijakan Tarif Resiprokal AS, pihak USTR mengapresiasi langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah RI, terutama terhadap gestur penyesuaian regulasi domestik mengenai kegiatan ekspor dan impor.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah yang ditawarkan Indonesia. Saat ini AS tengah berfokus pada perluasan pasar dan penguatan ekonomi dalam negeri, dan kami melihat peluang yang besar untuk bekerja sama dengan Indonesia,” ujar Ambassador Greer.

    Airlangga menyampaikan langkah strategis Indonesia dalam upaya mengajukan penurunan tarif perdagangan. 

    Indonesia mengajukan penawaran konkret terkait upaya untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, dengan melakukan peningkatan impor dan pembelian barang dari AS.

    Indonesia dapat meningkatkan pembelian barang dari AS, dengan merealokasi sesuai kebutuhan nasional Indonesia untuk pembelian produk energi (Migas) dari AS, produk-produk pertanian yang selama ini diimpor dari AS (Kedelai, Gandum dll).

    Indonesia juga menawarkan untuk mengoptimalkan kerja sama di bidang critical minerals, dan mendorong investasi strategis dengan skema B to B.

    Di sisi yang lain Airlangga juga menyampaikan permintaan Indonesia untuk mendapatkan penurunan tarif ekspor dari Indonesia ke AS, khususnya terhadap ekspor Top 20 produk utama Indonesia, karena selama ini tarif impor Indonesia lebih tinggi dari beberapa negara kompetitor (produsen barang sejenis dengan ekspor Indonesia ke AS).

    Indonesia berharap, justru melalui kebijakan tarif AS yang baru ini akan mendapatkan tarif yang lebih rendah sehingga lebih kompetitif terhadap barang produk ekspor Indonesia dalam memasuki pasar AS.

    Ambassador Greer merespon sangat positif penawaran dan permintaan yang disampaikan Indonesia, dan menyepakati untuk membahas secara teknis antara Tim Teknis dari Indonesia dengan pihak USTR.

    Secara khusus, Ambassador Greer menugaskan Sarah Ellerman (Assistant USTR for Southeast Asia and the Pacific) untuk mengkoordinasikan pembahasan teknis dengan Indonesia.

    Kedua pihak menyepakati segera membahas secara intensif dan menargetkan untuk dapat menyelesaikan negosiasi dan pembahasan kerja sama bilateral Indonesia dengan AS ini dalam waktu 60 hari ke depan.

    Sebagai langkah konkret, Sarah Ellerman langsung mengundang Tim teknis Indonesia, hari ini Jumat (18/4/2025) untuk langsung membahas mengenai format, mekanisme dan jadwal negosiasi.

     
     

  • IMP 168 dan INTANI Kerja Sama Pengembangan Swasembada Pangan Berkelanjutan – Halaman all

    IMP 168 dan INTANI Kerja Sama Pengembangan Swasembada Pangan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – PT Indoraya Mitra Persada (IMP 168) menjalin kerja sama (MoU) dengan Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan (INTANI) untuk mendukung program swasembada pangan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, organik dan ramah lingkungan. 

    Penandatangan Kerja sama dilakukan di Gedung IMP168, Sleman, Yogyakarta, Kamis (17/4/2025).

    Kesepakatan kerja sama kedua pihak mencakup edukasi dan pendampingan pertanian organik akan dilakukan di desa-desa berkolaborasi dengan Forum Bumdes Indonesia (FBI) untuk implementasi swasembada pangan di desa.

    “Kami berkolaborasi dengan Intani. Ini bentuk dukungan kami terhadap program swasembada pangan,” ujar Direktur Utama IMP 168 Atik Chandra.

    Atik Chandra mengungkapkan, termsuk dalam kerjasama ini Intani bertindak sebagai distributor produk pupuk hayati cair dan produk lainnya yang dihasilkan PT IMP 168 untuk didistribusikan ke petani di seluruh Indonesia.

    Atik mengungkapkan, salah satu cara menggenjot produksi padi adalah dengan memperbaiki kesehatan lahan pertanian.

    Akibat penggunaan pupuk anorganik bertahun-tahun sebagian besar lahan pertanian padi mengalami degradasi atau menjadi dalam kondisi kritis. 

    Unsur hara menjadi rendah dan tidak mampu menyerap air yang memadai bagi pertumbuhan tanaman. 

    “Pupuk hayati cair yang kami produksi mengandung mikrobia yang mampu memperbaiki kesuburan tanah lahan pertanian,” ujarnya.

    Dia mencontohkan ExtraGen yang bisa diaplikasikan pada beragam jenis tanah termasuk lahan gambut, lahan marjinal maupun lahan biasa.

    Ketua Umum Intani, Guntur Subagja Mahardika menyatakan kerja sama ini bertujuan mendukung program swasembada pangan melalui meningkatkan produktivitas tanaman padi melaui pengembangan pertanian yang ramah lingkungan dan sehat dikonsumsi. 

    “Penggunaan pupuk organik kini telah menjadi konsen masyarakat dunia. Eropa, misalnya, menetapkan syarat untuk sangat ketat terhadap produk pertanian yang masuk wilayah tersebut yakni harus memiliki sertifikat budidaya organik,” kata dia.

    “Produk IMP 168 terbukti mampu meningkatkan produktivitas padi sangat menguntungkan petani dan berpotensi memasuki pasar Eropa,” imbuhnya.

    Atik mengatakan, selama ini pihaknya sudah mengekspor pupuk cair ke pasar Timur Tengah, Malaysia dan Filipina. 

    Di dalam negeri, untuk mendistribusikannya, Intani menjalin 
    kerja sama dengan Forum Bumdes dan telah membahas kerja sama ini dengan Ketua Umum Forum Bumdes Yani Setiadiningrat yang juga Sekretaris Desa Pongok, Klaten, Jawa Tengah.

    “Kami memiliki perwakilan di 38 provinsi siap menyebarluaskan pengembangan pertanian organik di berbagai daerah dan desa-desa,” ungkap Yani. (tribunnews/fin)