Xcloud.id

Negara: Filipina

  • BRI Masuk Daftar Best Employers Asia Pacific 2025 Versi Financial Times dan Statista

    BRI Masuk Daftar Best Employers Asia Pacific 2025 Versi Financial Times dan Statista

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) meraih penghargaan sebagai salah satu perusahaan yang menjadi tempat kerja terbaik di Asia-Pasifik dalam daftar ‘Best Employers Asia-Pacific 2025’ yang diselenggarakan oleh Financial Times (FT) bekerja sama dengan penyedia data Statista.
     
    Masuknya BRI dalam daftar Best Employers Asia Pacific 2025 menempatkan perusahaan ini sejajar dengan perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya dalam daftar seperti Meta, JP Morgan Chase, Apple, Alphabet, Toyota sekaligus memperkuat reputasi BRI sebagai organisasi yang inovatif dan berorientasi pada human capital.
     
    Mengutip website resmi dari Financial Times, proses seleksi pemeringkatan ini dilakukan melalui survei antara Mei hingga Juli 2024 dengan melibatkan lebih dari 50.000 karyawan dari berbagai negara di Asia-Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Indonesia, Australia, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
    Direktur Human Capital BRI Agus Winardono menyatakan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan.
     
    “Kami mengapresiasi dan sangat bangga atas penghargaan ini yang membuktikan bahwa BRI terus berupaya memberikan ruang yang terbaik bagi karyawannya. Budaya kerja yang inovatif dan kolaboratif merupakan prioritas utama kami,” ujarnya di Jakarta. 
     
     

     
    Syarat perusahaan yang dapat ikut dalam survei ini tidak harus memiliki kantor pusat di kawasan Asia-Pasifik, tetapi harus memiliki setidaknya 1.000 karyawan dan beroperasi di dua negara atau wilayah yang tercakup dalam survei tersebut.
     
    Adapun penilaian dilakukan berdasarkan dua indikator utama. Pertama, evaluasi langsung melalui skala 0-10 untuk mengukur seberapa besar karyawan akan merekomendasikan perusahaan mereka kepada teman atau keluarga. Kedua, evaluasi tidak langsung, di mana responden menilai perusahaan lain dalam sektor serupa, baik secara positif maupun negatif.
     
    Tercatat, lebih dari 300.000 penilaian dikumpulkan dari karyawan di berbagai perusahaan yang berpartisipasi dalam survei ini. Penilaian-penilaian ini digabungkan untuk menghasilkan skor keseluruhan bagi masing-masing perusahaan yang dievaluasi.
     
    Selain dua indikator utama tersebut, survei juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi kerja, gaji, peluang pengembangan karier, dan reputasi perusahaan. Setiap pernyataan yang diberikan dinilai berdasarkan tingkat persetujuan karyawan, yang diukur dengan skala lima poin.
     
    “BRI berkomitmen untuk terus bertransformasi dengan selalu menyelaraskan strategi human capital denganperkembangan bisnis Perusahaan serta terus berupaya untuk menyediakan lingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi untuk mempertahankan produktivitas selama bekerja,” pungkas Agus Winardono.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pemanfaatan AI Tingkatkan Hilirisasi Mineral di Indonesia

    Pemanfaatan AI Tingkatkan Hilirisasi Mineral di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Teknologi kecerdasan buatan (AI) memainkan peran kunci dalam mendorong keberhasilan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia.

    Dengan integrasi AI dan mahadata, Indonesia telah membangun sistem geospasial inovatif yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.

    Riset yang dilakukan oleh Binus University berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” menyoroti manfaat AI dalam mendukung diplomasi ekonomi dan strategi hilirisasi.

    Salah satu Tim Peneliti Binus University, Dr. Alexander A.S. Gunawan, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi modern seperti Peta Hilirisasi (petahilirisasi.id) memberikan pandangan mendalam untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, kobalt, dan pasir kuarsa.

    “Integrasi AI memungkinkan kita memahami pola distribusi dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas tambang secara lebih terperinci. Teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sumber daya,” ujar Alexander.

    Platform Peta Hilirisasi, yang merupakan geodashboard berbasis AI, membantu pemerintah dan pelaku industri mengidentifikasi potensi mineral, memetakan distribusi sumber daya, hingga memprediksi tren pasar.

    Dengan data yang diolah selama lebih dari dua dekade—mencakup catatan produksi, ekspor-impor, dan informasi geospasial sejak awal 2000-an—platform ini menyediakan wawasan berbasis bukti yang mempercepat proses pengambilan keputusan di sektor hilirisasi.

    Selain menampilkan peta dan grafik interaktif, Peta Hilirisasi juga dilengkapi dengan pemodelan tren pasar berbasis machine learning yang dapat memproyeksikan potensi nilai tambah suatu komoditas di pasar global.

    Diplomasi hilirisasi Indonesia turut meraup manfaat besar dari integrasi AI, khususnya melalui analisis mendalam Peta Hilirisasi. Teknologi ini membantu pemerintah memperkuat argumen dalam negosiasi internasional, karena data geospasial memudahkan Indonesia menunjukkan komitmen pada pengolahan domestik dan keberlanjutan—terlebih di tengah tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel mentah.

    Sebagai contoh diplomasi berbasis data, ketika memaparkan potensi cadangan nikel dan bauksit di forum internasional, Indonesia dapat menyajikan peta distribusi dan perkiraan pasokan yang terverifikasi. Pendekatan ini memperkuat posisi negosiasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekspor-impor.

    “Menurut penelitian Binus, pendekatan diplomasi berbasis data ini telah menarik perhatian negara lain, termasuk Filipina dan Afrika Selatan, yang mulai mengadopsi langkah serupa. Indonesia menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat strategi ekonomi dan kebijakan nasional di tengah persaingan global,” ujar Alexander, yang juga Head of Data Science Program Binus University.

    Alexander menambahkan bahwa manfaat AI dalam pengambilan keputusan bisnis telah banyak dibahas dalam berbagai jurnal internasional. Salah satu contohnya adalah riset “Artificial Intelligence for the Real World” oleh Davenport dan Ronanki, yang menegaskan bahwa AI mampu menyediakan wawasan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan data secara efektif demi meningkatkan efisiensi operasional.

    Publikasi lain yang relevan ialah laporan McKinsey, “The State of AI in Early 2024”, yang memproyeksikan lebih dari 65% organisasi di berbagai sektor mulai mengadopsi AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Walau sifatnya global, sejumlah studi juga menyoroti tren serupa di Indonesia, khususnya di sektor finansial dan manufaktur.

    Namun, meskipun kajian mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan sudah cukup banyak, penelitian yang secara khusus membahas hilirisasi bahan mentah, diplomasi, dan kerangka hukum terkait masih sangat terbatas.

    Kendati manfaatnya jelas, hilirisasi berbasis AI juga dihadapkan pada tantangan. Proses pengolahan mineral seperti nikel membutuhkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi limbah berbahaya. Peningkatan eksploitasi tambang perlu diimbangi dengan regulasi ketat dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan.

    “Dengan memadukan AI dan regulasi yang kuat, kita dapat memitigasi risiko lingkungan sekaligus memastikan bahwa hilirisasi mineral mendukung pembangunan ekonomi nasional secara inklusif,” tambah Alexander.

    Melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teknologi, hukum, dan bisnis internasional, Indonesia berhasil menciptakan kebijakan hilirisasi yang adaptif terhadap dinamika global.

    Riset Binus menyatakan bahwa keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pusat manufaktur global tetapi juga pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis teknologi.

    “Dengan AI sebagai pendorong utama, hilirisasi mineral Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada sinergi antara teknologi, kolaborasi pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” pungkas Alexander.

  • Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Mainkan Peran Kunci Hilirisasi Mineral di Indonesia – Page 3

    Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Mainkan Peran Kunci Hilirisasi Mineral di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Demi mendorong keberhasilan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia, teknologi kecerdasan buatan (AI) ternyata memainkan peran kunci. Dengan integrasi AI dan mahadata, Indonesia telah membangun sistem geospasial inovatif yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.

    Riset yang dilakukan oleh Binus University berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” menyoroti manfaat AI dalam mendukung diplomasi ekonomi dan strategi hilirisasi. Salah satu Tim Peneliti Binus University, Dr. Alexander A.S. Gunawan, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi modern seperti Peta Hilirisasi (petahilirisasi.id) memberikan pandangan mendalam untuk komoditas strategis seperti nikel, bauksit, kobalt, dan pasir kuarsa.

    “Integrasi AI memungkinkan kita memahami pola distribusi dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas tambang secara lebih terperinci. Teknologi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sumber daya,” ujar Alexander.

    Platform Peta Hilirisasi, yang merupakan geodashboard berbasis AI, membantu pemerintah dan pelaku industri mengidentifikasi potensi mineral, memetakan distribusi sumber daya, hingga memprediksi tren pasar. Dengan data yang diolah selama lebih dari dua dekade—mencakup catatan produksi, ekspor-impor, dan informasi geospasial sejak awal 2000-an—platform ini menyediakan wawasan berbasis bukti yang mempercepat proses pengambilan keputusan di sektor hilirisasi. Selain menampilkan peta dan grafik interaktif, Peta Hilirisasi juga dilengkapi dengan pemodelan tren pasar berbasis machine learning yang dapat memproyeksikan potensi nilai tambah suatu komoditas di pasar global.

    Diplomasi hilirisasi Indonesia turut meraup manfaat besar dari integrasi AI, khususnya melalui analisis mendalam Peta Hilirisasi. Teknologi ini membantu pemerintah memperkuat argumen dalam negosiasi internasional, karena data geospasial memudahkan Indonesia menunjukkan komitmen pada pengolahan domestik dan keberlanjutan—terlebih di tengah tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel mentah. Sebagai contoh diplomasi berbasis data, ketika memaparkan potensi cadangan nikel dan bauksit di forum internasional, Indonesia dapat menyajikan peta distribusi dan perkiraan pasokan yang terverifikasi. Pendekatan ini memperkuat posisi negosiasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekspor-impor.

    “Menurut penelitian Binus, pendekatan diplomasi berbasis data ini telah menarik perhatian negara lain, termasuk Filipina dan Afrika Selatan, yang mulai mengadopsi langkah serupa. Indonesia menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat strategi ekonomi dan kebijakan nasional di tengah persaingan global,” ujar Alexander, yang juga Head of Data Science Program Binus University.

    Alexander menambahkan bahwa manfaat AI dalam pengambilan keputusan bisnis telah banyak dibahas dalam berbagai jurnal internasional. Salah satu contohnya adalah riset “Artificial Intelligence for the Real World” oleh Davenport dan Ronanki, yang menegaskan bahwa AI mampu menyediakan wawasan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan data secara efektif demi meningkatkan efisiensi operasional.

    Publikasi lain yang relevan ialah laporan McKinsey, “The State of AI in Early 2024”, yang memproyeksikan lebih dari 65% organisasi di berbagai sektor mulai mengadopsi AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Walau sifatnya global, sejumlah studi juga menyoroti tren serupa di Indonesia, khususnya di sektor finansial dan manufaktur. Namun, meskipun kajian mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan sudah cukup banyak, penelitian yang secara khusus membahas hilirisasi bahan mentah, diplomasi, dan kerangka hukum terkait masih sangat terbatas.

    Kendati manfaatnya jelas, hilirisasi berbasis AI juga dihadapkan pada tantangan. Proses pengolahan mineral seperti nikel membutuhkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi limbah berbahaya. Peningkatan eksploitasi tambang perlu diimbangi dengan regulasi ketat dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan.

    “Dengan memadukan AI dan regulasi yang kuat, kita dapat memitigasi risiko lingkungan sekaligus memastikan bahwa hilirisasi mineral mendukung pembangunan ekonomi nasional secara inklusif,” tambah Alexander.

    Melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teknologi, hukum, dan bisnis internasional, Indonesia berhasil menciptakan kebijakan hilirisasi yang adaptif terhadap dinamika global. Riset Binus menyatakan bahwa keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pusat manufaktur global tetapi juga pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis teknologi.

    “Dengan AI sebagai pendorong utama, hilirisasi mineral Indonesia kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada sinergi antara teknologi, kolaborasi pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” pungkas Alexander.

  • Prancis Resmi Minta RI Pulangkan Terpidana Mati Narkoba Serge Atlaoui

    Prancis Resmi Minta RI Pulangkan Terpidana Mati Narkoba Serge Atlaoui

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Prancis telah mengirimkan permintaan resmi kepada Indonesia untuk memindahkan napi narkoba Serge Atlaoui yang ditahan di RI ke negara asalnya.

    Permintaan resmi dari Prancis tersebut telah diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Kami telah menerima surat resmi yang meminta pemindahan Serge Atlaoui,” kata Yusril kepada AFP.

    Yusri menambahkan bahwa permintaan pemindahan Serge Atlaoui tersebut akan dibahas pada awal Januari setelah masa liburan.

    Serge Atlaoui adalah seorang narapidana berkebangsaan Perancis yang divonis hukuman mati karena terjerat kasus narkoba.

    Pria yang mulanya berprofesi sebagai tukang las itu ditangkap di Cikande, Tangerang, pada 2005 silam.

    Berdasarkan arsip pemberitaan di sejumlah media massa, Atlaoui diringkus di sebuah pabrik narkoba rahasia di mana ia bekerja sebagai ‘ahli kimia’. Dalam persidangan, ia mengklaim tak bersalah dan mengaku hanya sedang memasang mesin dalam pabrik tersebut yang dikiranya adalah pabrik akrilik.

    Awalnya, Atlaoui dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi. Atlaoui selaku terdakwa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan hasilnya ditolak.

    MA justru menambah hukumannya jadi vonis mati pada 2007 silam.

    Sejak dijatuhi hukuman mati, Atlaoui telah ditahan di Lapas Nusakambangan Jawa Tengah, kemudian dipindah ke Lapas Tangerang pada 2015 lalu.

    Ia seharusnya dieksekusi bersama delapan pelaku narkoba lainnya termasuk napi narkoba asal Filipina, Mary Jane pada tahun tersebut. Namun, eksekusinya ditangguhkan sementara.

    (fby/agt)

  • Hasil Riset Binus Ungkap Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia dan Afrika – Page 3

    Hasil Riset Binus Ungkap Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia dan Afrika – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sejumlah negara berkembang di Asia dan Afrika ternyata terinspirasi kebijakan hilirisasi pertambangan mineral yang dilakukan Indonesia. Hal ini diketahui setelah Binus University (Binus) melakukan penelitian berjudul “Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi dan Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global” mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi langkah serupa.

    Salah satu Tim peneliti Binus University Dr. Edy Irwansyah menyebut bahwa hilirisasi di Indonesia tidak hanya berhasil meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan model kebijakan yang relevan untuk konteks global. 

    “Indonesia telah menunjukkan bahwa melalui hilirisasi, bahan tambang seperti nikel, tembaga, dan kobalt dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang lebih kompetitif di pasar internasional. Ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk memaksimalkan potensi sumber daya mereka,” ujar Edy.

    Penelitian ini mencatat bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia telah memotivasi negara seperti Filipina, yang juga merupakan pemasok nikel utama dunia, untuk menerapkan kebijakan serupa. Langkah ini menunjukkan bagaimana keberhasilan Indonesia dalam mendorong pengolahan domestik dapat menjadi referensi kebijakan ekonomi bagi negara-negara lain di Asia dan Afrika yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

    “Hilirisasi di Indonesia juga dinilai berhasil menarik investasi asing dan memperkuat posisi negara dalam rantai pasok global. Produk berbasis nikel seperti bahan baku baterai lithium dan stainless steel memberikan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Selain itu, upaya ini mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor manufaktur, dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai wilayah penghasil tambang, seperti Sulawesi dan Maluku,” kata Edy yang juga Lecturer Specialist Binus University.

    Namun, penelitian yang dilakukan Binus juga mencatat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan kebijakan ini. Menurut salah satu Tim Peneliti, Dr. Ahmad Sofyan, salah satunya adalah konflik perdagangan internasional, seperti gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. Konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya proteksionisme domestik untuk pembangunan industri nasional dengan aturan perdagangan bebas global.

    “Perselisihan ini mengharuskan Indonesia untuk memadukan strategi hilirisasi dengan pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan perdagangan internasional,” jelas Ahmad Sofyan.

    Selain tantangan di tingkat internasional, isu lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan hilirisasi. Proses pengolahan logam berat seperti nikel dan tembaga berisiko menghasilkan limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan teknologi yang memadai. Peningkatan eksploitasi tambang juga berpotensi mempercepat deforestasi dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang kuat dan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.

    Riset ini menegaskan bahwa hilirisasi adalah langkah strategis yang mampu mengubah peran Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pusat manufaktur global. Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini bergantung pada keberlanjutan, regulasi yang inklusif, dan pengelolaan yang cermat.

    “Indonesia telah menjadi model yang diikuti banyak negara berkembang, tetapi kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Edy.

  • Peluang Besar RI Garap Pasar Seafood Global

    Peluang Besar RI Garap Pasar Seafood Global

    Jakarta –

    Indonesia memiliki peluang memanfaatkan pasar seafood dunia. Seafood memiliki nilai pasar hingga US$ 419,09 miliar pada 2030. Sementara pada 2023, diketahui nilai pasar seafood dunia sebesar Rp 269,30 miliar dengan compounded annual growth rate (CAGR) naik sebesar 6,52% pada 2023-2030.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut KKP telah menerapkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam peta jalan ekonomi biru.

    Peta jalan ekonomi biru memuat lima fokus utama; memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

    Berkenaan dengan potensi pasar seafood, Trenggono menyebut Indonesia bisa mengoptimalkan lima komoditas utama dengan nilai pasar dunia yang besar dan sejalan dengan peta jalan ke tiga ekonomi biru. Adapun KKP juga telah melakukan sejumlah modeling di lima komoditas tersebut.

    “Ini ada 5 commodity, sebetulnya lebih dari itu yang kita sudah lakukan modeling-modeling. Jadi sebagai pemerintah tentu kita buat modeling,” kata Trenggono dalam arahannya di Universitas Diponegoro, Jepara, Jawa Tengah, Jum’at (27/12/2024).

    Komoditas pertama, tutur Trenggono, KKP melakukan modeling terhadap udang dengan nilai pasar dunia hingga US$ 60,4 miliar pada tahun 2023. Adapun udang sendiri memiliki pangsa pasar 6,1% dunia.

    “Udang itu value pasarnya 60 miliar dolar. Indonesia itu ekspornya rata-rata di 1,7 sampai 2,2 miliar dolar,” ungkapnya.

    Selain udang, Trenggono menyebut Indonesia juga memiliki potensi rumput laut dengan nilai pasar dunia US$ 7,8 miliar pada tahun 2023. Adapun rumput laut sendiri memiliki pangsa pasar 13,8% dunia.

    Ia menyebut, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah produksi rumput laut yang besar tetapi lebih sering menjual dalam bentuk raw material. Padahal, rumput laut menjadi salah satu komoditas kelautan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia.

    “Nilai tambah yang tingginya dikuasai oleh Filipina, oleh Korea, oleh China, yang lebih lucu lagi setelah diproses di Korea sana balik lagi ke sini sudah dalam bentuk itu (nilai tambah). Kenapa itu tidak dibikin di sini,” jelasnya.

    Selain itu, Trenggono juga menyebut Indonesia juga memiliki potensi nila salin dengan nilai pasar dunia US$ 13,9 miliar pada tahun 2023. Adapun nila salin sendiri memiliki pangsa pasar 10,9% dunia.

    “Masa iya kita nggak bisa. Mesir dia bikin 8.000 hektar dia bikin. Kenapa Indonesia nggak bisa bikin seperti itu?” jelasnya.

    Trenggono juga menyebut Indonesia memiliki potensi kepiting dengan nilai pasar dunia US$ 879 juta pada tahun 2023. Adapun kepiting sendiri memiliki pangsa pasar 7,3% dunia. Terakhir, Trenggono menyebut Indonesia memiliki potensi lobster dengan nilai pasar dunia US$ 7,2 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 0,5%.

    Trenggono menegaskan, optimalisasi nilai pasar bisa dilakukan dengan seiring langkah hilirisasi. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat sektor hulu kelautan dan perikanan yang dianggap masih tertinggal.

    “Indonesia ini lucu, ngomongnya soal hilirisasi, nggak pernah mikir, hilirisasi itu bisa terjadi dengan sendirinya otomatis kalau hulunya kuat. Pertanyaannya hulunya kita kuat nggak? Udang saja kita nggak kuat, kadang-kadang panen, kadang-kadang gagal,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Prancis Kirim Surat Resmi ke Indonesia Minta Pemindahan Terpidana Mati

    Prancis Kirim Surat Resmi ke Indonesia Minta Pemindahan Terpidana Mati

    Jakarta –

    Pemerintah Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi kepada pemerintah Indonesia untuk memindahkan seorang terpidana mati asal Prancis, yang telah dipenjara karena tuduhan narkoba selama hampir 20 tahun.

    “Kami telah menerima surat resmi yang meminta pemindahan SergeAtlaoui,” kata Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada kantor berita AFP, Sabtu (28/12/2024).

    Ia menambahkan bahwa permintaan tersebut akan dibahas pada “awal Januari” setelah liburan.

    Warga negara Prancis tersebut, Serge Atlaoui, ditangkap pada tahun 2005 di sebuah pabrik narkoba di luar Jakarta, tempat pihak berwenang menuduhnya sebagai seorang “ahli kimia”.

    Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah Indonesia telah setuju untuk memindahkan sejumlah tahanan asing terkenal yang dijatuhi hukuman mati, termasuk seorang wanita Filipina dan lima anggota terakhir dari apa yang disebut jaringan narkoba ‘Bali Nine’.

    Atlaoui tetap bersikukuh tidak bersalah, dengan mengklaim bahwa ia sedang memasang mesin di tempat yang ia kira adalah pabrik akrilik.

    Ia awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi Mahkamah Agung pada tahun 2007 menaikkan hukumannya menjadi hukuman mati.

  • Ternyata Ini Dia Sosok Pemilik MR DIY

    Ternyata Ini Dia Sosok Pemilik MR DIY

    Jakarta –

    MR DIY salah satu toko ritel raksasa yang menjamur di Indonesia dan beberapa negara lainnya menyediakan berbagai produk mulai dari kebutuhan tumah tangga, alat kantor, hingga aksesoris.

    Meski sudah tersebar dan sering ditemui di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia, masih banyak yang belum tahu sosok dibalik suksesnya perusahaan ini. Siapakah sosok tersebut?

    Sosok Pemilik MR DIY

    Melansir website resmi MR DIY Indonesia, Sabtu (19/10/2024), MR DIY didirikan oleh Tan Yu Teh bersama saudaranya Tan Yu Wei. Perusahaan ini pertama kali berdiri pada tahun 2005 di di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, Malaysia.

    Kedua pendiri tersebut pada awalnya bukanlah sosok yang memiliki pengalaman di bidang ritel. Tan Yu Teh misalnya, adalah seorang mahasiswa jurusan fisika yang bekerja sebagai insinyur dan pialang saham di awal kariernya.

    Ia juga merupakan sosok filantropis yang mendukung berbagai organisasi dan tujuan amal. Tercatat pada tahun 2020, dirinya menyumbangkan RM 10 juta atau setara dengan Rp 36,2 miliar (kurs Rp 3.624) untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

    Menilik Forbes, tercatat Tan Yu Yeh dan Tan Yu Wei Keluarga memiliki harta kekayaan US $1,7 juta atau setara dengan RP 26,4 triliun (kurs Rp 15.651). Pemilik MR DIY tersebut menempatkan diri sebagai orang terkaya di Malaysia ke-11 yang jumlah tokonya sebanyak 2.000 toko di seluruh Asia dan 4000 lebih di seluruh dunia.

    Diketahui MR DIY telah mendapat beberapa penghargaan, salah satunya World Branding Award (WBA) untuk kategori Regional Top Home Improvement Retail Brand di tahun 2023. Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas kepemimpinan merek MR DIY di empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

    Di Indonesia, MR DIY sudah resmi melantai di bursa efek pada 19 Desember 2024. Perusahaan dengan kode MDIY itu terdaftar sebagai emiten ke-41 yang melakukan initial public offering (IPO) atau pencatatan saham sebagai perusahaan terbuka di BEI sepanjang tahun 2024.

    Presiden Direktur MDIY Indonesia, Edwin Cheah mengaku percaya dengan pendekatan yang inklusif dan efisien dari perusahaan mampu menjadi solusi utama bagi keluarga Indonesia dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

    Edwin menuturkan, strategi utama perusahaan adalah menjalankan operasional yang efisien dan adaptif. Perseroan mengonsolidasikan pesanan dalam jumlah besar dari seluruh jaringan toko, sehingga mampu mencapai skala ekonomi yang signifikan.

    (fdl/fdl)

  • Starlink Resmi Masuk RI, Hadapi Badai Kritik di Sana-sini

    Starlink Resmi Masuk RI, Hadapi Badai Kritik di Sana-sini

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masuknya Starlink ke Indonesia jadi pembicaraan hangat sepanjang tahun ini. Termasuk menjadi salah satu topik terpopuler CNBC Indonesia pada 2024.

    Rumor masuknya Starlink ke Indonesia memang sudah jauh terdengar sejak beberapa waktu terakhir. Tahun lalu, CNBC Indonesia sempat melaporkan layanan tersebut siap beroperasi di Indonesia pada 2024 dengan melabeli wilayah tanah air dengan ‘Starting in 2024’.

    Saat itu, masyarakat sudah bisa langsung melakukan pemesanan. Mereka perlu memberikan deposit sebesar US$9 untuk tiap order, dan akan dikembalikan setelahnya.

    April lalu, Budi Arie Setiadi yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mengabarkan Starlink melakukan uji coba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai lebaran tahun ini.

    Saat itu, dia memastikan layanan internet berbasis satelit itu sudah mengikuti semua aturan yang ada di Indonesia. Layanannya juga menyasar langsung ke konsumen dengan skema B2C.

    “Yang jelas bisnisnya harus fair, level of playing field-nya harus fair, semua harus ikuti regulasi yang ada. [Starlink] dia nanti B2C [business to consumer], ” kata Budi, Rabu (3/4/2024).

    Mulai pertengahan tahun, Starlink resmi masuk ke Indonesia. Bosnya, Elon Musk langsung datang ke Bali untuk meresmikan layanan tersebut.

    Harga layanan tersebut dibanderol mulai dari Rp 750 ribu untuk paket Residensial dan Jelajah sebesar Rp 990 ribu. Untuk perangkatnya, Starlink menjualnya Rp 7,8 juta, namun sempat didiskon menjadi Rp 4,7 juta dan Rp 5,9 juta dalam dua kali kesempatan.

    Bahlil Lahadalia saat menjabat sebagai Menteri Investasi sebab mengungkapkan nilai investasi Starlink di Indonesia di hadapan Komisi VI DPR pada Juni lalu. “Saya jujur Starlink ini menurut Online Single Submission (OSS), investasinya Rp 30 miliar,” ujarnya.

    Buka Kantor di RI, Karyawan Cuman Tiga

    Bahlil juga sempat mengatakan Starlink hanya mempekerjakan tiga orang. Namun dia tidak merinci detail ucapannya itu.

    “Saya takut nanti akhirnya melahirkan multi interpretasi,” kata Bahlil.

    Informasi soal perusahaan tersebut di Indonesia didapatkan CNBC Indonesia dari website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

    Dokumen itu menuliskan nama Leonard Mamahit sebagai direktur Starlink Service Indonesia. Dia berusia 69 tahun dan tinggal di Jakarta.

    Untuk posisi komisaris diisi oleh warga negara Amerika Serikat (AS) berbasis di Belanda bernama Lauren Ashley Dreyer. Kedua orang itu tercatat tidak memiliki saham untuk Starlink Indonesia.

    Sahamnya dimiliki oleh Starlink Holdings Netherlands dan SpaceX Netherlands, yang sama-sama berasal dari Belanda. Starlink Holdings memiliki 99 ribu lembar saham dengan total Rp 9,9 miliar dan SpaceX Netherland mengantongi 1.000 lembar saham senilai Rp 100 juta.

    Terkait kantor, alamat yang tertera dalam dokumen berada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta Selatan.

    Isu Anak Emas hingga Harga Kemurahan

    Namun masuknya Starlink tak lepas dari kritikan. Misalnya sempat beredar sebutan anak emas untuk masuknya layanan ke Indonesia.

    Sejumlah operator juga menginginkan adanya perlakuan yang sama antara Starlink dan pemain lokal lain. Budi mengatakan tidak ada perlakuan khusus untuk Starlink, mereka tetap melakukan kewajiban yang sama dengan penyelenggara lain.

    “Pemerintah tidak menjadikan Starlink sebagai anak emas. Dan memberikan perlakuan yang setara kepada semua penyelenggara internet service provider,” kata Budi menjawab pertanyaan dari anggota Komisi I, saat rapat kerja di DPR RI, Senin (10/6/2024).

    Dalam kesempatan berbeda, Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari juga mengatakan izin yang didapatkan Starlink tidak didapatkan secara instan. Butuh dua tahun untuk perusahaan bisa menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

    Kabar lain menyebut regulatory charges yang dibebankan kepada perusahaan hanya Rp 2 miliar per tahun untuk satu unit satelit berdasarkan BHP izin stasiun radio satelit.

    Namun Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo yang kala itu dijabat Ismail mengatakan ISR yang dibayarkan Starlink sekitar Rp 23 miliar. Besaran BHP itu sama dengan penyelenggara satelit lain, dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP No. 43 Tahun 2023).

    “Besaran BHP ISR yang dikenakan kepada Starlink yang benar adalah sekitar Rp23 Miliar per tahun,” kata Ismail, dalam keterangan pers, dikutip Senin (24/6/2024).

    Harganya yang cukup murah juga sempat menjadi isu. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Septian Hario Seto menyebut harganya memang cukup murah, namun tidak beda jauh dengan negara lain.

    “Tapi kalo dibandingkan dengan negara-negara sekitar kita Malaysia, Filipina gitu ya saya kira ga berbeda jauh. jadi mereka juga menyesuaikan dengan daya beli yang ada di negara di mana mereka akan beroperasi,” jelasnya dalam wawancara di program Profit di CNBC Indonesia TV, Selasa (4/6/2024).

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sempat mengeluarkan sebuah studi soal layanan low-earth orbit, yang juga diadopsi oleh Starlink. Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala menjelaskan pihaknya menyarankan satelit LEO hanya beroperasi untuk di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    “Lebih lanjut, KPPU juga menyarankan penyediaan jasa internet di daerah 3T tersebut mengutamakan kemitraan antara penyedia jasa internet berbasis LEO dengan pelaku jasa telekomunikasi dan pelaku UMKM dengan mempertimbangkan kepentingan nasional,” kata Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala dalam keterangan resminya.

    Ditemui pada pertengahan Desember, Sekjen ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), Marwan O Baasir mengatakan asosiasi mendukung studi itu untuk diberikan pada rural dan kerja sama dengan pihak lain.

    ATSI juga berencana akan mengirim surat ke pemerintah menanggapi studi KPPU. “Kita pure mendukung rural, dan kolaborasi, bekerja sama, tapi tidak direct-to-cell. Biarin aja, ini yang nanti jualannya operator-operator juga gitu,” jelasnya.

    Direct-to-Cell

    Salah satu fitur yang juga dikritik adalah direct-to-cell. Fitur tersebut membuat Starlink bisa diakses langsung melalui ponsel masyarakat.

    Starlink mengumumkan peluncuran layanan tersebut secara bertahap. Dimulai tahun 2024 untuk kemampuan text, tahun depan untuk voice, data dan IoT.

    Namun dalam pengumuman tersebut, tidak ada operator seluler Indonesia yang bekerja sama dengan Starlink untuk pengimplementasian di tanah air. Tercatat delapan operator dan negara yang telah bermitra dengan Starlink, yakni T-Mobile (Amerika Serikat), Optus (Australia), Rogers (Kanada), One Nz (Selandia Baru), KDDI (Jepang), Salt (Swiss), Entel (Chili), dan Entel (Peru).

    Terkait hal ini, Aju menjelaskan Starlink tidak bisa menyediakan layanan tersebut di Indonesia. Sebab perusahaan hanya memiliki izin untuk ISP dan Jartup Vsat.

    “Dalam implementasi saat ini, PT Starlink Services Indonesia dengan jenis izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki (ISP dan Jartup VSAT) tidak dapat menyediakan layanan D2C (Direct-to-Cell) secara langsung kepada pelanggan,” kata Aju kepada CNBC Indonesia, beberapa saat lalu.

    Aju menjelaskan layanan Direct-to-Cell juga tidak ada dalam penawaran Starlink. Perusahaan juga belum menyampaikan rencana untuk meluncurkan layanan tersebut di tanah ait.

    “Saat ini layanan D2C juga bukan bagian dari layanan yang ditawarkan oleh Starlink di Indonesia dan hingga saat ini belum menyampaikan mengenai rencana implementasi layanan dimaksud di Indonesia,” jelasnya.

    KPPU juga menyinggung soal layanan tersebut dalam kajiannya. Menurut KPPU, Direct-to-Cell dapat membuat persaingan tidak sehat antar pelaku yang tidak memiliki layanan itu.

    “Pengembangan teknologi satelit LEO juga dapat terus berkembang, di antaranya pengembangan teknologi Direct to Cell. Teknologi direct-to-cell ini berpotensi pelaku usaha penyedia jasa internet melalui LEO dapat menjadi pelaku usaha dominan di wilayah tersebut dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha nasional yang tidak memiliki teknologi satelit LEO,” kata Mulyawan.

    (luc/luc)

  • Fenomena frugal living di tengah kenaikan PPN 12 persen

    Fenomena frugal living di tengah kenaikan PPN 12 persen

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (26/12/2024). . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU

    Fenomena frugal living di tengah kenaikan PPN 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen memunculkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Salah satu respons yang menarik adalah semakin maraknya tren frugal living atau gaya hidup hemat. Bagi sebagian orang, frugal living bukan hanya bentuk adaptasi, melainkan sebuah pernyataan sikap terhadap kebijakan fiskal yang dianggap membebani.

    Dalam situasi ini, penting bagi semua untuk memahami bagaimana fenomena ini berdampak pada ekonomi, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sinergi yang lebih baik. Frugal living sendiri sebenarnya bukan hal baru. Gaya hidup ini telah lama dikenal sebagai strategi individu untuk mengelola pengeluaran dan mencapai kestabilan finansial.

    Namun, dalam konteks kenaikan PPN, praktik ini tampak lebih sebagai bentuk protes sosial-ekonomi. Sebagian masyarakat merasa bahwa kenaikan PPN langsung menyasar kebutuhan harian mereka, mengurangi daya beli, dan menciptakan tekanan tambahan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi.

    Meskipun PPN merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan, sekitar 40 persen dari total penerimaan pajak, kebijakan ini memerlukan strategi komunikasi dan implementasi yang matang agar tidak menimbulkan kegelisahan sosial. Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara yang menghadapi tantangan ini. Banyak negara lain juga menerapkan PPN sebagai instrumen fiskal utama.

    Sebagai perbandingan, rata-rata tarif PPN di Uni Eropa mencapai 21 persen, dengan Hungaria berada di puncak sebesar 27 persen, disusul Swedia dan Denmark dengan 25 persen, sebagaimana dikutip dari Global VAT Compliance. Meski lebih tinggi, negara-negara tersebut berhasil meminimalkan dampak negatif melalui kebijakan kompensasi seperti subsidi energi, pengurangan pajak penghasilan, atau program sosial yang terfokus pada kelompok rentan.

    Misalnya, Jerman, yang memiliki tarif PPN sebesar 19 persen, memberikan potongan pajak tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah saat menaikkan PPN pada 2007. Langkah ini menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif dalam penerapan kebijakan pajak yang sensitif.

    Tren global

    Namun, bagaimana posisi Indonesia dalam konteks ini? Dengan PPN 12 persen, Indonesia masih tergolong di bawah rata-rata global. Tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, tarif PPN di Indonesia terbilang cukup tinggi. Awalnya, sejak pertama kali diberlakukan pada 1983, tarif PPN di Indonesia hanya sebesar 10 persen dan tidak mengalami perubahan selama hampir 4 dekade lamanya.

    Stabilitas ini berubah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketika pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen pada 1 April 2022. Kemudian, kebijakan ini akan berlanjut dengan rencana kenaikan menjadi 12 persen pada 2025. Peningkatan tarif PPN ini membuat posisi Indonesia cukup menonjol di kawasan Asia Tenggara.

    Berdasarkan laporan Worldwide Tax Summaries yang dirilis oleh konsultan keuangan global PricewaterhouseCoopers (PwC), beberapa negara lain di kawasan ini menerapkan tarif PPN yang lebih rendah. Sebagai contoh, Laos dan Kamboja menetapkan tarif PPN sebesar 10 persen, sedangkan Singapura dan Thailand masing-masing mematok tarif 7 persen.

    Sementara itu, negara lainnya seperti Brunei Darussalam bahkan tidak mengenakan PPN pada transaksi domestik, dan Timor Leste hanya mengenakan tarif 2,5 persen untuk barang dan jasa impor. Sebaliknya, ada juga negara-negara di kawasan ini yang menerapkan tarif PPN mendekati atau bahkan lebih tinggi dari Indonesia.

    Filipina, misalnya, telah lama menerapkan tarif PPN sebesar 12 persen, dan Vietnam menggunakan sistem dua tingkat dengan tarif 5 persen dan 10 persen tergantung jenis barang atau jasa. Myanmar, di sisi lain, memulai dengan tarif 5 persen tetapi dapat meningkat hingga 100 persen untuk beberapa barang atau jasa tertentu.

    Dalam konteks ini, kenaikan tarif PPN di Indonesia mencerminkan tren global yang berupaya memperluas basis pajak untuk menopang anggaran negara. Akan tetapi, struktur ekonomi Indonesia, di mana sektor informal dan kelompok berpenghasilan rendah mendominasi, membuat kebijakan ini lebih terasa berat.

    Dampaknya bahkan lebih tajam jika dibandingkan dengan negara maju yang memiliki sistem perlindungan sosial lebih kuat.

    Langkah khusus

    Maka untuk merespons hal itu, Indonesia perlu ada langkah khusus yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat ditempuh di antaranya, Pemerintah harus segera meningkatkan transparansi terkait penggunaan hasil pajak. Salah satu alasan utama di balik reaksi keras terhadap kenaikan PPN adalah keraguan publik terhadap efisiensi alokasi dana negara.

    Jika masyarakat dapat melihat bahwa peningkatan pendapatan negara benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi yang bermanfaat, tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan ini kemungkinan akan lebih tinggi. Contoh sukses dari transparansi fiskal dapat dilihat di Finlandia, di mana masyarakat secara terbuka dapat memantau penggunaan anggaran negara, sehingga menciptakan kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan warganya.

    Pemerintah juga harus memberikan insentif yang meringankan beban masyarakat secara langsung. Ini dapat berupa pengurangan pajak penghasilan untuk kelompok tertentu, subsidi langsung untuk kebutuhan pokok, atau program bantuan yang lebih efektif bagi UMKM.

    Di India, misalnya, saat pemerintah menaikkan PPN untuk barang konsumsi, mereka secara simultan memperkenalkan skema subsidi pangan untuk kelompok berpenghasilan rendah, yang terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik.

    Selanjutnya, pemerintah harus memperkuat literasi keuangan masyarakat. Tren frugal living yang semakin meluas dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan program pendidikan keuangan yang lebih komprehensif. Alih-alih hanya fokus pada penghematan ekstrem, masyarakat dapat diarahkan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijaksana, seperti berinvestasi, merencanakan keuangan jangka panjang, atau memanfaatkan layanan keuangan digital.

    Hal ini tidak hanya akan membantu individu menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa kenaikan PPN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas basis penerimaan pajak dan mendukung pembangunan nasional.

    Tentu saja, kritik dan koreksi atas kebijakan ini tetap penting, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang lebih holistik.

    Sebagai contoh, dengan basis pajak yang lebih besar, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan akses pendidikan.

    Fenomena frugal living ini juga bisa dilihat dari sisi positif. Gaya hidup hemat dapat mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam konsumsi, mengurangi pemborosan, dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Namun, jika dilakukan secara ekstrem, ini bisa berdampak negatif pada ekonomi makro, terutama jika konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi mulai melemah. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang sangat diperlukan.

    Sebagai langkah ke depan, pemerintah dapat memanfaatkan data dan teknologi untuk memahami pola konsumsi masyarakat secara lebih mendalam. Dengan demikian, kebijakan pajak dan insentif dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Selain itu, dialog yang lebih intensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus didorong untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

    Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada angka-angka di neraca keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengedepankan transparansi, inklusivitas, dan pendekatan berbasis data, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengelola tantangan ini dengan cara yang konstruktif.

    Frugal living mungkin dimulai sebagai bentuk protes, tetapi dengan pendekatan yang tepat, fenomena ini bisa menjadi katalis perubahan positif dalam pengelolaan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara