Xcloud.id

Negara: Filipina

  • IHSG Rontok, Filipina dan Korsel Jadi Magnet Baru bagi Investor Asing

    IHSG Rontok, Filipina dan Korsel Jadi Magnet Baru bagi Investor Asing

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir membuat investor asing mulai mencari alternatif di negara lain yang menawarkan kebijakan lebih ramah investasi.

    Di tengah ketidakpastian pasar Indonesia, Filipina dan Korea Selatan (Korsel) muncul sebagai destinasi investasi yang semakin menarik, didukung oleh insentif pajak serta kebijakan pro-investor.

    “Di Korea Selatan, terdapat insentif pajak dan kebijakan yang lebih mendukung investor,” ujar Financial Educator Sucor Sekuritas Danika Augusta Sari, dalam acara Investor Market Closing, Selasa (18/3/2025).

    Danika menjelaskan bahwa pemerintah Korsel telah membatalkan rencana penerapan pajak atas keuntungan modal bagi pendapatan investasi saham di atas 50 juta won, yang sebelumnya dirancang oleh pemerintahan terdahulu. 
    Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempertahankan daya tarik pasar modal di negara tersebut. Selain itu, pemerintah Korsel juga berkomitmen merevisi aturan short selling guna memastikan kesetaraan antara investor ritel dan institusi.

    “Selain itu, Filipina juga semakin memperkuat kerja sama bilateral dengan Korea Selatan sejak Oktober 2024,” tambahnya.

    Pada Oktober 2024, Filipina meningkatkan hubungan kerja sama dengan Korea Selatan, khususnya di sektor ekonomi dan pertahanan. Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, Seoul menawarkan bantuan finansial senilai US$ 2 miliar untuk mendukung proyek infrastruktur di Filipina.

    Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik negara tersebut bagi investor global. Dengan kebijakan pro-investor yang semakin solid, Filipina dan Korea Selatan kini menjadi destinasi investasi yang semakin kompetitif, sementara IHSG masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.

    Diketahui, IHSG mengalami penurunan tajam sebesar 6,12% pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025). Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat melakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan selama 30 menit setelah IHSG anjlok 5,02%.

    Secara regional, pelemahan IHSG hari ini justru berbanding terbalik dengan kinerja indeks saham Asia lainnya yang mengalami penguatan. Hang Seng naik 1,87%, sementara Nikkei dan Shanghai masing-masing menguat 1,30% dan 0,09%.

  • Senat Filipina akan Gelar Penyelidikan atas Penangkapan Duterte oleh ICC  – Halaman all

    Senat Filipina akan Gelar Penyelidikan atas Penangkapan Duterte oleh ICC  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Senat Filipina akan menggelar penyelidikan atas penangkapan eks presiden negara itu, Rodrigo Duterte oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Penyelidikan ini akan dipimpin oleh saudara perempuan Presiden Ferdinand Marcos Jr., Senator Imee Marcos.

    Menurut Imee, penangkapan Duterte minggu lalu mengguncang politik Filipina.

    Tidak hanya itu, Imee justru mempertanyakan legalitas penahanan Duterte.

    “Sangat penting untuk memastikan apakah proses hukum telah diikuti dan memastikan bahwa hak-hak hukumnya tidak hanya ditegakkan tetapi juga dilindungi,” kata Senator Marcos, dikutip dari Al Jazeera.

    Ia menegaskan bahwa kedaulatan harus menjadi alasan utama dalam penyelidikan.

    “Kedaulatan dan proses hukum kita harus tetap menjadi yang utama,” katanya.

    Penyelidikan dijadwalkan akan dimulai pada Kamis (20/3/2025).

    Untuk mendapatkan banyak bukti, Marcos meminta polisi dan pejabat pemerintah untuk datang dalam penyelidikan tersebut.

    Selain mendapat dukungan dari senat Marcos, Duterte juga mendapat dukungan dari ratusan pendukungnya.

    Ratusan pendukung Duterte menggelar unjuk rasa untuk menuntut pembebasannya pada hari Sabtu (15/3/2025).

    Duterte telah ditangkap oleh ICC di Bandara Internasional Manila pada Selasa (11/3/2025).

    Duterte didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, terkait dengan apa yang disebutnya sebagai ‘perang melawan narkoba’.

    Menurut catatan polisi, lebih dari 7.000 orang tewas dalam operasi antinarkoba resmi yang diperintahkan oleh Duterte saat ia menjabat dari tahun 2016 hingga 2022.

    Sidang Perdana Duterte

    Sidang perdana Duterte digelar pada Jumat (14/3/2025).

    Namun ia tidak hadir secara fisik pada saat itu,

    Duterte hanya menghadiri sidang dengan melalui tautan video dari Pusat Penahanan ICC.

    Dalam permohonan jaksa untuk penangkapannya, ia mengatakan kejahatan yang dituduhkan kepada Duterte merupakan “bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil di Filipina.”

    “Potensial terjadi puluhan ribu pembunuhan,” duga jaksa terkait kampanye yang sebagian besar menyasar laki-laki miskin, sering kali tanpa bukti bahwa mereka terkait dengan narkoba, dikutip dari ABS CBN.

    Majelis secara tentatif menetapkan sidang konfirmasi dakwaan pada tanggal 23 September 2025.

    Menurut ICC, prosedur ini adalah untuk menilai bukti kuat untuk meyakini terdakwa melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan.

    Apabila tuduhan tersebut benar dan terbuktikan, maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke Majelis Pengadilan untuk tahap persidangan.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Rodrigo Duterte

  • Putra Rodrigo Duterte Berjanji Akan Lawan ICC, Sebut Ayahnya Ditahan secara Ilegal – Halaman all

    Putra Rodrigo Duterte Berjanji Akan Lawan ICC, Sebut Ayahnya Ditahan secara Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Putra mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sebastian Duterte, berjanji akan melawan penahanan ayahnya oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Sebastian Duterte, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Davao, menyerukan para pendukungnya untuk melawan apa yang ia klaim sebagai penangkapan ilegal terhadap ayahnya.

    Ia mengklaim penangkapan ayahnya menjadikan posisi presiden berbahaya, sementara pejabat lain di Filipina juga mengkritik ekstradisi Rodrigo Duterte.

    “Kami akan bangkit dan melawan,” kata Sebastian Duterte.

    Sebastian Duterte dan adiknya, Veronica Duterte, mengajukan petisi habeas corpus kepada Mahkamah Agung Filipina.

    Petisi tersebut berisi permintaan hukum yang menyatakan seseorang tidak dapat dipenjara atau ditahan di dalam sel penjara kecuali ia telah terlebih dahulu dibawa ke hadapan pengadilan yang memutuskan apakah sah atau tidak bagi orang tersebut untuk ditahan di penjara.

    Sebastian Duterte dan Veronica Duterte berpendapat ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina karena negara tersebut menarik diri dari Statuta Roma pada 17 Maret 2019.

    Sebastian Duterte juga mengangkat dugaan pemindahan paksa dan kelalaian medis terhadap ayahnya.

    Ia mengatakan ayahnya tidak diberi perawatan medis yang memadai dan diusir secara paksa dari Filipina tanpa persetujuannya, seperti diberitakan Philstar.

    Rodrigo Duterte Dibawa ke ICC

    Sebelumnya, Rodrigo Duterte ditangkap oleh otoritas Filipina di bandara internasional Manila pada minggu lalu dan diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk diadili di ICC.

    Rodrigo Duterte akan diadili atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan perang melawan narkoba selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Davao dan sebagai presiden Filipina.

    Menurut surat perintah penangkapan ICC, Rodrigo Duterte selama masa jabatannya sebagai wali kota diduga mengorganisir “pasukan pembunuh” hingga masa jabatan terakhirnya berakhir pada tahun 2016.

    Setelah dilantik sebagai presiden pada tahun 2016, Rodrigo Duterte kembali melanjutkan kampanye antinarkoba hingga tahun 2022, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan, ICC mulai menyelidiki kampanye antinarkoba yang digagas oleh Rodrigo Duterte pada tahun 2018 atas tuduhan pembunuhan di luar hukum dan kebrutalan polisi yang diduga terlibat dalam kampanye tersebut.

    Surat perintah ICC menuduh Rodrigo Duterte bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan sedikitnya 43 orang antara tahun 2011 dan 2019 sebagai bagian dari perang melawan narkoba saat menjabat sebagai wali kota kota Davao di wilayah selatan.

    Laporan pembunuhan tersebut meningkat ketika ia menjabat sebagai presiden antara tahun 2016 dan 2022, dikutip dari laporan Reuters.

    Para pembela hak asasi manusia dan jaksa ICC memperkirakan sekitar 30.000 orang tewas oleh polisi dan orang tak dikenal hingga pada masa jabatan terakhirnya pada tahun 2022. 

    Namun, polisi Filipina hanya melaporkan 7.000 kematian selama operasi kepolisian, tidak termasuk mereka yang tewas oleh pelaku tak dikenal.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Ada Pasal Bermasalah yang Bisa Kembalikan Dwifungsi TNI

    Ada Pasal Bermasalah yang Bisa Kembalikan Dwifungsi TNI

    PIKIRAN RAKYAT – 192 lembaga yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menolak kembalinya dwifungsi melalui Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, pada 11 Maret 2025, dan koalisi menilai DIM itu bermasalah lantaran terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau Dwifungsi TNI di Indonesia.

    “Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mewakil tokoh-tokoh yang hadir di kantor YLBHI, Senin, 17 Maret 2025.

    Koalisi masyarakat sipil justru menilai revisi UU TNI akan melemahkan profesionalisme militer. Pasalnya, sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi nonpertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.

    Lebih Baik Revisi UU Peradilan Militer

    “Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” ucap Isnur.

    Menurut koalisi, revisi UU tentang peradilan militer lebih penting daripada RUU TNI. Sebab, agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara, tanpa kecuali.

    “Reformasi peradilan militer merupakan mandat Tap MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI,” tutur Isnur.

    Koalisi menilai RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Koalisi juga menyebut perluasan penempatan TNI aktif tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil, dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan perempuan dalam akses posisi-posisi strategis.

    Koalisi menyebut, perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI di antaranya adalah menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal yang perlu diingat, TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang, sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga penegak hukum, maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung.

    “Dan salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua contoh itu cerminan praktik Dwifungsi TNI,” ujar Isnur.

    Tertibkan UU TNI

    Lebih lanjut, koalisi mendesak berbagai pelanggaran terhadap UU TNI selama ini dievaluasi dan ditertibkan. Selain itu, anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil diluar yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI agar segera mengundurkan diri atau pensiun dini.

    Menurut koalisi, selama ini banyak anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu, misalnya Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat Sekretaris Kabinet dan kepala sekretariat presiden Mayor Jenderal Ariyo Windutomo.

    Tak hanya itu, pelibatan militer dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara, bukan melalui MoU sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. Koalisi menekankan, tidak dibenarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menjustifikasi berbagai pelanggaran yang sudah ada.

    “Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang,” ujar Isnur.

    Koalisi menilai pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan war model. Selama ini, model penegakkan hukum saja sering kali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkoba, apalagi jika menggunakan war model dengan melibatkan militer.

    “Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana diatur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC,” kata Isnur.

    Lebih berbahaya lagi, koalisi menyebut RUU TNI juga ingin merevisi klausul pelibatan militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR, yang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004).

    “RUU TNI mau meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri,” ucap Isnur.

    Koalisi menduga, revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan pengelolaan ibadah haji.

    “Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia,” ujar koalisi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS-India-Filipina jadi Penyumbang Surplus Neraca Perdagangan RI – Page 3

    AS-India-Filipina jadi Penyumbang Surplus Neraca Perdagangan RI – Page 3

    Di sisi lain, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan tiga yang terbesar defisitnya adalah dengan Tiongkok sebesar USD 1,76 miliar, Australia defisit USD 0,43 miliar,dan Brasil mengalami defisit sebesar USD 0,17 miliar. 

    Adapun komoditas penyumbang defisit terbesar pada Februari 2025,  pertama dengan Tiongkok, disumbang oleh komoditas terutama mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, lalu mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, dan juga kendaraan dan bagiannya.

    Surplus Perdagangan RI Lebih Rendah Dibandingkan Januari 2025

    Di sisi lain, Amalia menyebut, surplus neraca perdagangan bulan Februari 2025 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau turun USD 0,38 miliar, namun lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

    “Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” paparnya.

     

  • AS Sumbang Surplus Neraca Dagang Terbesar RI Februari 2025, China Catat Defisit Terdalam

    AS Sumbang Surplus Neraca Dagang Terbesar RI Februari 2025, China Catat Defisit Terdalam

    Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencatat surplus sebesar US$3,12 miliar. Adapun Amerika Serikat (AS) menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan AS menjadi negara mitra pencatat surplus neraca perdagangan terbesar dengan RI sebesar US$1,57 miliar, disusul oleh India dan Filipina.

    “Surplus perdagangan dengan Amerika Serikat didorong oleh ekspor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesoris rajutan, serta alas kaki,” ungkap Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Senin (17/3/2025).

    Selain dengan AS, Indonesia mencatat surplus perdagangan terbesar kedua dengan India sebesar US$1,27 miliar, disusul Filipina dengan US$0,75 miliar.

    Surplus dengan India terutama berasal dari ekspor bahan bakar mineral, khususnya batu bara, lemak dan minyak hewan nabati terutama crude palm oil (CPO), serta besi dan baja.

    Sedangkan dengan Filipina, surplus didukung oleh ekspor kendaraan dan bagiannya, bahan bakar mineral, serta minyak sawit.

    Di sisi lain, defisit perdagangan terbesar dialami Indonesia dengan China yang mencapai US$1,76 miliar pada Februari 2025.

    “Defisit dengan China terutama disebabkan oleh tingginya impor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, mesin dan peralatan mekanis, serta kendaraan dan bagiannya,” lanjutnya.

    Selain dengan China, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan Australia sebesar US$0,43 miliar dan Brasil sebesar US$0,17 miliar.

    “Defisit dengan Australia didominasi oleh impor bahan bakar mineral terutama batu bara, biji logam terak dan abu, serta serealia. Sedangkan dengan Brasil, disebabkan oleh impor ampas dan sisa industri makanan untuk pakan ternak, kapas, serta gula,” tambah Amalia.

    Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencatat surplus US$3,12 miliar atau turun US$0,38 miliar secara bulanan. Dengan begitu, Indonesia mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Amalia mengatakan surplus neraca perdagangan ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar US$4,84 miliar. Di sisi lain, neraca perdagangan komoditas migas mencatat defisit US$,72 miliar yang berasal dari defisit hasil minyak maupun minyak mentah.

    “Komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewan nabati HS 15, kemudian bahan bakar mineral HS 27, serta besi dan baja HS 72,” jelas Amalia.

  • Neraca Perdagangan RI Surplus 58 Bulan Berturut-turut, Sentuh USD 3,12 Miliar di Februari 2025 – Page 3

    Neraca Perdagangan RI Surplus 58 Bulan Berturut-turut, Sentuh USD 3,12 Miliar di Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 3,12 miliar pada Februari 2025, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS)“Surplus neraca perdagangan bulan Februari 2025 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau turun USD 0,38 miliar, namun lebih tinggi dibandingkan bulan yanh sama tahun lalu,” ungkap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS yang disiarkan pada Senin (17/3/2025).

    Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Amalia memaparkan, surplus pada Februari 2025 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas sebesar USD 4,84 miliar. Komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewan nabati HS15, kemudian bahan bakar mineral HS27, serta besi dan baja HS72.

    “Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit USD 1,72 miliar yang tentunya berasal dari defisit pada hasil minyak maupun minyak mentah,” beber Amalia.

    Amerika Serikat, India dan Filipina menjadi negara mitra yang menyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

    BPS mencatat, Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus perdagangan barang dengan beberapa negara dan tiga terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat yang mencapai surplus USD 1,57 miliar, dengan India mengalami surplus sebesar USD 1,27 miliar, dan dengan Filipina USD 0,75 miliar.

    Komoditas Penyumbang Surplus Terbesar

    Komoditas penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 dengan Amerika Serikat yang didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, komoditas pakaian dan aksesorisnya yang berupa rajutan, serta alas kaki.Dengan India, surplus perdagangan terbesar Indonesia disumbang oleh komoditas bahan bakar mineral terutama batu bara, lemak dan minyak hewan nabati terutama CPO, serta besi dan baja.

    Dengan Filipina, surplus perdagangan terbesar Indonesiadisumbang oleh komoditas kendaraan dan bagiannya, bahan bakar mineral atau batu bara, serta lemak dan minyak hewan nabatu terutama oleh minyak sawit.

     

     

  • Sederet Kasus Mukbang Berujung Maut, Meninggal Mendadak-Komplikasi Obesitas

    Sederet Kasus Mukbang Berujung Maut, Meninggal Mendadak-Komplikasi Obesitas

    Jakarta –

    Tren mukbang yang berasal dari Korea Selatan yang sudah meluas ke seluruh dunia. Tren ini membuat seseorang mengonsumsi banyak sekali makanan di depan kamera yang sering kali dilakukan untuk menarik perhatian warganet.

    Namun, kebiasaan makan berlebihan seperti mukbang atau bisa disebut sebagai overeating merupakan kebiasaan yang buruk bagi kesehatan. Bahkan, beberapa kasus orang yang meninggal karena mukbang.

    Dikutip dari beberapa sumber, berikut kasus mukbang berujung meninggal dunia yang pernah dilaporkan.

    1. TikToker Mukbang Meninggal Komplikasi Obesitas

    Bintang TikTok Efecan Kultur meninggal dunia pada 7 Maret 2025. Pria 24 tahun itu dikenal karena konten mukbang ekstrem dan meninggal karena mengalami komplikasi akibat obesitas.

    Akibat kebiasaan makannya dalam jumlah sangat banyak itu membuatnya mengalami masalah kesehatan terkait berat badan. Bahkan, ia sampai dirawat di rumah sakit selama tiga bulan.

    Akibat masalah kesehatannya, pria di Turki itu harus mengakhiri karier streaming mukbangnya. Selama sakit, ia merasa kesulitan untuk bernapas dan mengalami memar.

    2. Meninggal usai Mukbang Ayam Goreng

    Seorang pembuat konten di Filipina, Dongz Apatan, meninggal dunia usai membuat video mukbang ayam goreng di media sosialnya. Pria bernama asli Manoy Apatan (38) itu nampak mengonsumsi 13 potong ayam goreng dan nasi putih dalam satu waktu.

    Keesokan harinya, salah satu saudara Manoy melaporkan bahwa pria tersebut meninggal dunia. Sang adik, Leah Apatan, sempat menceritakan bahwa Manoy diduga mengalami henti jantung setelah dilarikan ke rumah sakit.

    Namun, setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, tim medis mengatakan bahwa Manoy meninggal karena stroke hemoragik. Penyakit tersebut merupakan kondisi ketika pembuluh darah dalam otak pecah.

    Dokter jantung bernama Tony Leachon menjelaskan bagaimana Manoy bisa mengalami kondisi tersebut. Manoy mengalami pembekuan darah di otak yang menyebabkan tekanan darahnya meningkat dan pembuluh darah di otaknya pecah.

    “Menurut dokter yang merawatnya di IGD dia mengalami pembekuan darah di otak. Jadi, itu berarti tekanan darahnya meningkat dan pembuluh darah di otaknya pecah. Jadi, penyebab kematiannya adalah stroke hemoragik,” kata Leachon dikutip dari GMA Network.

    “Itu karena makanan asin dan konsumsi daging. Jika Anda melakukannya setiap hari, pembuluh darah di otak Anda akan tersumbat,” tandasnya.

    3. Meninggal Mendadak saat Live Streaming

    Bintang mukbang terkenal di China, Pan Xiaoting (24), meninggal saat sedang siaran langsung. Wanita berusia 20-an itu meninggal mendadak pada 14 Juli 2024.

    Penyebab kematiannya disebut karena makan berlebihan. Hasil autopsinya dilaporkan menunjukkan kelainan bentuk perut yang parah dan perutnya penuh dengan makanan yang tidak tercerna.

    Dikutip dari China News, Xiaoting tengah melakukan challenge makan ekstrem, yakni makan tanpa henti selama lebih dari 10 jam dan disiarkan secara langsung setiap hari.

    Setiap makan, ia berusaha mengonsumsi lebih dari 10 kg makanan. Beberapa pilihan menunya juga tidak biasa hingga yang aneh.

    Diketahui juga, Xiaoting sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit akibat perdarahan lambung yang disebabkan makan berlebihan. Meski begitu, dia tetap melanjutkan tantangan makan berlebihan keesokan harinya setelah keluar dari rumah sakit.

    (sao/kna)

  • Cuaca Ekstrem Halangi Jutaan Anak untuk Bersekolah

    Cuaca Ekstrem Halangi Jutaan Anak untuk Bersekolah

    Manila –

    Para pelajar di Filipina tahu bagaimana rasanya saat gelombang panas melanda. Di Ibukota, Manila, hampir setengah ruang kelas kosong pada awal minggu sebagai respons pihak sekolah atas peringatan cuaca ekstrem.

    Pada bulan April dan Mei 2024, suhu yang sangat panas menyebabkan kelas tatap muka hampir setiap hari dibatalkan, hal ini kadang terjadi di seluruh Filipina.

    Namun, pelajar-pelajar muda ini tidak sendirian. Menurut UNICEF, setidaknya 242 juta pelajar di seluruh dunia mengalami gangguan pendidikan akibat cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang 2024.

    Cuaca ekstrem yang dimaksud adalah gelombang panas, topan tropis, badai, banjir, dan kekeringan – sebagai dampak perubahan iklim yang semakin intens. Hampir tiga perempat dari siswa yang terdampak tinggal di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah.

    ‘Hal kecil yang mengubah hidup’

    Sekitar satu miliar anak tinggal di negara-negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan lingkungan, jelas UNICEF, di mana peristiwa seperti badai atau banjir sering kali mengacaukan kehidupan, menghancurkan lingkungan, jalan, atau bahkan sekolah. Bangunan sekolah yang masih utuh terkadang berfungsi ganda sebagai tempat penampungan, para pelajar pun tidak bisa kembali belajar.

    Meskipun beberapa fasilitas pendidikan secara teknis dapat tetap buka saat gelombang panas melanda, suhu yang tinggi menyulitkan para pelajar untuk fokus atau menerima pelajaran.

    “Ini mungkin peristiwa kecil, tapi bisa mengubah hidup,” kata Megan Kuhfeld, seorang ilmuwan peneliti senior di Northwest Evaluation Association (NWEA), sebuah perusahaan penyedia layanan pendidikan di Amerika Serikat.

    Kemunduran akademis

    Mitzi Jonelle Tan, seorang aktivis keadilan iklim dari Filipina, secara langsung mengalami gangguan akibat perubahan iklim ini, saat masih remaja. Di tahun 2009, dua topan besar, Ketsana dan Parma melanda, ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang terhenti sekolahnya selama bertahun-tahun.

    “Ketika tiba waktunya untuk mendaftar ke universitas, ada banyak hal yang belum kami pelajari. Jadi, kami harus mengikuti kursus kilat untuk menghadapi ujian masuk universitas,” kata Tan, yang kemudian melanjutkan pendidikannya di University of the Philippines Diliman.

    Kuhfeld dari NWEA menganalisis berbagai penelitian di Amerika Serikat yang meneliti korelasi antara waktu siswa absen dari sekolah – tidak harus karena iklim ekstrem – dan seberapa jauh ketertinggalan mereka dalam pembelajaran.

    Ia menemukan bahwa lamanya absen tidak berdampak langsung terhadap pembelajaran. Misalnya, satu minggu absen dari sekolah bisa jadi membuat siswa merasa berminggu-minggu tertinggal dari pembelajaran, ini bergantung pada kondisi para pelajar tersebut.

    Penting untuk diketahui jenjang pendidikan mana yang sedang ditempuh pelajar saat mereka absen dari sekolah. Kurikulum sekolah menengah jauh lebih kompleks dibandingkan kurikulum sekolah dasar, yang dirancang berdasarkan apa yang sudah diketahui para pelajar tersebut. Jadi, bagi pelajar sekolah menengah, absen membuat mereka kian sulit mengejar ketertinggalan.

    Namun, Kuhfeld melalui analisisnya mencatat bahwa absen yang disebabkan oleh cuaca buruk menunjukkan kemunduran belajar yang lebih signifikan dibanding alasan lainnya. Mungkin karena banyak dari para pelajar ini juga memiliki stres saat berusaha bertahan dan pulih dari bencana alam.

    “Ini bukan sekadar absen dari sekolah sekolah. Ada aspek kesehatan mental yang berperan,” katanya.

    Kembali ke sekolah, bagaimana caranya?

    Begitu sekolah dibuka kembali, para guru tidak bisa serta merta melanjutkan pekerjaannya, karena kembali ke kelas lebih dari sekadar memperbaiki infrastruktur.

    “Sekolah-sekolah dan gedung-gedungnya hancur, tetapi para siswa juga terdampak,” ujar Pia Rebello Britto, Direktur Global untuk Pendidikan dan Pengembangan Remaja di UNICEF. “Jika seseorang merasa tertinggal, ia mulai kehilangan motivasi dan keinginan untuk belajar.”

    Kurangnya motivasi ini kian memperburuk situasi para pelajar yang sebelumnya merasa “kurang beruntung”. Di Provinsi Sindh, Pakistan, Britto mengatakan bahwa ia melihat betapa sulitnya bagi anak-anak perempuan untuk tetap tertarik belajar setelah banjir menutup sekolah mereka, ini karena pendidikan juga kurang dipromosikan.

    Di Filipina, aktivis iklim Tan mengetahui adanya siswa-siswa berpenghasilan rendah yang harus memilih antara kembali ke kelas atau menghidupi keluarga mereka.

    “Jika rumah mereka benar-benar terendam banjir dan hancur, sangat sulit untuk meminta para pelajar kembali bersekolah dan belajar tentang sesuatu yang jauh dari realita yang mereka hadapi,” katanya.

    Bagaimana membuat pendidikan lebih tangguh saat bumi kian memanas

    Para ahli pendidikan sepakat bahwa sistem sekolah harus menjadi lebih resisten terhadap perubahan iklim, meskipun hal ini juga menyangkut masalah keuangan.

    Dengan berbagai cara, sekolah dapat mempersiapkan diri untuk menjadi lebih fleksibel, seperti membuat rencana darurat jika gedung sekolah rusak, dengan ‘memindahkan’ kelas ke gereja atau aula umum. Sekolah juga dapat menyesuaikan kalender sekolah untuk menghindari pembelajaran di bulan-bulan dengan cuaca ekstrem.

    Gelombang panas telah mengganggu sekolah-sekolah di Filipina, hal ini dikarenakan kalender akademik sebagian sekolah diselaraskan dengan kalender akademik negara lain. Hal ini berarti para pelajar akan mengikuti pembelajaran di kelas saat puncak kekeringan di musim kemarau dan panas yakni di bulan April dan Mei. Sekarang pemerintah telah mengubah kembali jadwal akademik tersebut.

    Namun, langkah yang paling penting adalah membuat sekolah dan murid-murid menjadi tangguh. Hal ini berarti membuat bangunan tahan terhadap iklim dengan mengisolasi atau membangunnya dengan bahan yang dapat mengatur suhu secara alami, meninggikan bangunan untuk melindunginya dari banjir, dan membangun atap yang lebih kokoh untuk menahan angin topan.

    Hal ini juga berarti membekali siswa dengan informasi yang lebih baik tentang perubahan iklim dalam kurikulum. Dengan begitu, mereka dapat memahami apa yang terjadi pada mereka dan dampak pembakaran bahan bakar fosil terhadap perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem.

    “Penting bagi mereka untuk mempelajarinya dengan cara yang kontekstual sehingga mereka dapat melihat bahwa perubahan iklim adalah sesuatu yang melintasi semua sektor kehidupan dan mereka dapat berpartisipasi dalam pembuatan dan perubahan kebijakan iklim,” ujar Tan.

    “Mereka mewakili generasi masa depan.”

    Diadaptasi dari Artikel DW Bahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Duterte Hadiri Sidang Perdana ICC Hanya Lewat Video

    Duterte Hadiri Sidang Perdana ICC Hanya Lewat Video

    Den Haag –

    Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, muncul pada hari Jumat (14/03) melalui tautan video di hadapan para hakim di Mahkamah Pidana Internasional ICC di Den Haag, Belanda, beberapa hari setelah penangkapannya di Manila. Tuduhan terhadapnya adalah pembunuhan terkait dengan “perang narkoba” mematikan, yang dia pimpin saat menjabat sebagai orang nomor satu di negaranya.

    Pria berusia 79 tahun itu tidak hadir langsung di pengadilan, namun hanya tampil sebentar di layar video dari pusat penahanan tempat dia ditahan, yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi pengadilan.

    Terdengar lemah dan mengenakan jas biru serta dasi, Duterte berbicara sebentar untuk mengonfirmasi nama dan tanggal lahirnya.

    Hakim yang memimpin sidang, Iulia Antoanella Motoc, menetapkan tanggal sidang praperadilan pada 23 September untuk menentukan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan. Jika sidang dilanjutkan, proses persidangan bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan jika Duterte dihukum, dia menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup.

    Hakim menyatakan bahwa Duterte diizinkan untuk mengikuti sidang ICC pertamanya melalui konferensi video karena dia baru saja menempuh penerbangan panjang. Duterte, yang mengenakan jaket dan dasi, mendengarkan sidang melalui headphone, seringkali dengan mata tertutup.

    Pengacara Duterte, Salvador Medialdea, mengatakan bahwa kliennya telah “diculik dari negaranya”.

    Pengacara tersebut menyebut penangkapan Duterte sebagai “penyelesaian politik” di Filipina. Medialdea juga mengatakan bahwa Duterte sedang menjalani pengawasan medis di rumah sakit karena masalah kesehatan.

    Hakim yang berbicara langsung kepada Duterte, menyatakan bahwa “dokter pengadilan berpendapat bahwa Anda sepenuhnya sadar dan dalam keadaan sehat secara mental.”

    Pendukung Duterte di luar pengadilan

    Putrinya, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte, bertemu dengan para pendukung di luar gedung pengadilan pada hari Jumat (14/03). Ia mengatakan akan berusaha untuk mengunjungi ayahnya.

    Duterte adalah saingan politik dari presiden saat ini, Ferdinand Marcos Jr. “Harapan kami adalah… mereka akan memberi izin bagi kami untuk mengunjungi mantan presiden, dan (hal lainnya) kami berharap mereka akan mengizinkan permintaan kami untuk memindahkan sidang awal ini,” katanya.

    Penangkapan Duterte di Manila

    Rodrigo Duterte ditangkap pada hari Selasa (11/03) di tengah kericuhan di ibu kota Filipina, setelah kembali dari kunjungan ke Hong Kong.

    Dia dengan cepat dipindahkan menggunakan jet charter dan diterbangkan ke Belanda.

    Setelah serangkaian pemeriksaan medis setibanya di sana, dia dibawa ke pusat penahanan pengadilan, yang terletak di balik tembok tinggi sebuah kompleks penjara Belanda yang dekat dengan garis pantai Laut Utara.

    Pendukung Duterte di luar pengadilan meneriakkan “Kembalikan dia! Kembalikan dia!” sambil menunggu kedatangannya.

    Tuduhan terhadap Duterte

    Jaksa menuduhnya terlibat sebagai “penjahat bersama tidak langsung” dalam berbagai pembunuhan, yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena diduga mengawasi pembunuhan dari November 2011 hingga Maret 2019, sejak saat dia menjabat sebagai wali kota di Kota Davao, dan kemudian sebagai presiden Filipina.

    Duterte tidak diwajibkan untuk secara resmi mengajukan pembelaan pada sidang hari ini. Menurut dokumen berupa surat permintaan penangkapan dari jaksa, Duterte, sebagai wali kota Davao, mengeluarkan perintah kepada polisi dan “hitman” lain yang membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Davao Death Squads (DDS).

    Dia diduga mengatakan kepada mereka bahwa “misi mereka adalah membunuh para penjahat, termasuk pengedar narkoba, dan memberikan izin untuk pembunuhan DDS tertentu,” tambah jaksa.

    Mereka juga mengklaim bahwa Duterte merekrut, membayar, dan memberi hadiah kepada para pembunuh, “memberikan mereka senjata dan sumber daya yang diperlukan, dan berjanji untuk melindungi mereka dari penuntutan.”

    Dokumen yang mendukung surat perintah penangkapan terhadap Duterte mengungkapkan bahwa jaksa menyusun kasus mereka dengan berbagai bukti, termasuk kesaksian saksi, pidato-pidato yang pernah disampaikan oleh Duterte sendiri, dokumen-dokumen pemerintah, serta rekaman video.

    Ragam reaksi terhadap penangkapan Duterte

    Kelompok hak asasi manusia dan keluarga korban menyambut penangkapan Duterte sebagai kemenangan besar untuk menentang kebijakan impunitas negara.

    Sementara itu, pendukung Duterte mengecam penangkapan ini dan menyebutnya sebagai penyerahan saingan politik kepada pengadilan internasional yang mereka anggap tidak memiliki yurisdiksi atas Filipina.

    Seorang ibu, Melinda Abion Lafuente, yang anaknya bernama Angelo Lafuente dibunuh pada tahun 2016, mengatakan dia merasa lega dengan penangkapan Duterte, “Kami senang dan merasa lega,” ujarnya.

    Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Bryony Lau menyatakan bahwa penampilan Duterte di ICC adalah bukti perjuangan panjang untuk keadilan yang dilakukan oleh para korban, keluarga mereka, dan aktivis Filipina.

    “Penampilan Duterte di ICC menunjukkan bahwa bahkan pemimpin yang tampaknya tak terjamah pun bisa diadili,” katanya.

    Dia juga menyebut pemimpin lain yang sedang menghadapi surat perintah penangkapan dari ICC, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seharusnya memperhatikan kasus ini.

    Tantangan hukum Duterte

    Tim hukum Duterte berargumen bahwa pemerintah Filipina yang sekarang seharusnya tidak membiarkan pengadilan internasional menangani kasus mantan presiden tersebut, karena Filipina sudah menarik diri dari ICC.

    Mantan juru bicara presiden Duterte, Harry Roque mengatakan dia sudah mengajukan permohonan untuk menjadi salah satu pengacara Duterte. Jika disetujui, dia akan mengajukan keberatan terhadap penangkapan Duterte oleh pemerintah Filipina, serta menentang klaim ICC yang menganggap mereka memiliki yurisdiksi atas Filipina, meskipun negara itu sudah keluar dari pengadilan internasional tersebut.

    Namun, para hakim ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan mengatakan bahwa kejahatan yang dituduhkan terjadi sebelum Filipina resmi menarik diri dari ICC.

    ap/hp (reuters/ap)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu