Xcloud.id

Negara: Filipina

  • Andi Amran Sulaiman, Anak Babinsa dari Pelosok Bone Dapat Penghormatan Istimewa dari Presiden Prabowo

    Andi Amran Sulaiman, Anak Babinsa dari Pelosok Bone Dapat Penghormatan Istimewa dari Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia patut bersyukur dengan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Di saat yang bersamaan, negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan juga Jepang mengalami krisis beras yang menimbulkan kepanikan masyarakat di tiga negara tersebut. Parahnya, harga di sana bahkan mencapai hampir Rp100.000 per kilogram.

    “Alhamdulillah, harga beras di Indonesia stabil,” kata Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Tak salah jika Presiden Prabowo Subianto memberi penghormatan istimewa kepada Andi Amran. Kepala negara bahkan menjuluki pria asal Sulawesi Selatan itu sebagai pahlawan pangan, dan pahlawan bangsa.

    Tak hanya Amran, Prabowo juga memuji Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Saya minta Menteri Pertanian berdiri. Tepuk tangan. kita harus mengakui prestasinya. Saya hormat karena saudara sekarang adalah pahlawan bangsa,” ujar Presiden.

    Target yang ia berikan ke tim pangan yang dikomandoi Zulkifli Hasan dan Andi Amran, empat tahun ke depan wajib swasembada ternyata menunjukkan tanda-tanda gemilang. Presiden yakin, cita-cita swasembada bisa tercapai pada tahun ini.

    “Ternyata alhamdulilah sangat besar kemungkinan, Insyaallah mungkin tidak sampai empat tahun, akhir 2025 bisa kita katakan swasembada,” ungkap Prabowo bangga.

    Andi Amran Sulaiman mengatakan penghormatan yang diberikan Presiden sejatinya adalah buah dari kerja keras jajaran Kementan yang setiap saat terus melakukan pendampingan terhadap para petani Indonesia.

  • Anggota DPR: Sanksi pidana RUU Perkoperasian perlu klasifikasi jelas

    Anggota DPR: Sanksi pidana RUU Perkoperasian perlu klasifikasi jelas

    “Bagi saya perlu klasifikasi jelas baik terkait subjek, besaran kerugian, hingga jenis pelanggaran dalam penerapan sanksi pidana pengelolaan koperasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarif Muhammad mengatakan penerapan sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perlu ada kejelasan klarifikasi jika benar-benar diterapkan dalam pengelolaan koperasi.

    Dia mengatakan penerapan sanksi pidana dalam pengelolaan koperasi merupakan langkah maju. Namun jika sanksi pidana tersebut diterapkan secara kaku, dia khawatir partisipasi anggota dalam kepengurusan koperasi akan menurun.

    “Bagi saya perlu klasifikasi jelas baik terkait subjek, besaran kerugian, hingga jenis pelanggaran dalam penerapan sanksi pidana pengelolaan koperasi,” kata Syarif dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pengelolaan koperasi membutuhkan penguatan regulasi hukum, karena banyak kasus pidana dalam pengelolaan koperasi yang merugikan anggota. Biasanya, kata dia, kasus hukum yang menjerat koperasi memiliki skala kerugian yang besar.

    Dia menilai penerapan pidana di koperasi seharusnya digunakan secara proporsional dan hanya sebagai jalan terakhir. Menurutnya jangan sampai penerapan sanksi pidana malah menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

    “Tapi satu sisi sanksi pidana diperlukan agar tidak dimanfaatkan oknum tertentu karena tak adanya sanksi pidana pada perkoperasian dapat menimbulkan kerugian,” katanya.

    Menurut dia, Indonesia bisa mengadopsi penegakan hukum perkoperasian yang diterapkan Filipina dan Malaysia. Di Filipina, kata dia, ada peraturan bahwa pelanggaran hukum di sektor koperasi bisa dihukum penjara 2 hingga 5 tahun, sedangkan terkait pajak koperasi bisa mendapatkan ancaman sanksi 1 tahun penjara.

    Lalu undang-undang tentang koperasi di Malaysia, menurut dia, mengatur terkait kebocoran rahasia data. Jika ada pelanggaran kebocoran rahasia data maka dipidana maksimal 6 bulan.

    “Karena Malaysia adalah negara tetangga kita yang terdekat, saya setuju dengan penerapan hukum pidana di koperasi Indonesia. Jangan sampai kita kecolongan seperti kasus penipuan dan penggelapan uang nasabah,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Resmikan KEK Industropolis Batang, Pemerintah Dukung Upaya Tingkatkan Daya Saing Industri Nasional – Halaman all

    Resmikan KEK Industropolis Batang, Pemerintah Dukung Upaya Tingkatkan Daya Saing Industri Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menghadapi tantangan ekonomi global mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia hingga ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional, berbagai strategi ditempuh pemerintah.

    Sejumlah langkah diambil agar tetap mampu menjaga stabilitas dan laju ekonomi domestik.

    Salah satu upaya dilakukan yakni melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki peran krusial dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

    Menyusul sejumlah KEK yang terdapat di Indonesia, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) juga menjadi kawasan yang ditetapkan sebagai KEK dengan nama KEK Industropolis Batang.

    Penetapan tersebut ditujukan untuk turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi strategis baik dari dalam maupun luar negeri.

    Beroperasi di lahan seluas 2.887 Ha, KEK Industropolis Batang didesain sebagai kawasan industri modern yang memiliki ekosistem terintegrasi, mulai dari industri manufaktur, logistik, hingga zona komersial dan residensial.

    “Terkait dengan penyiapan infrastruktur, KEK Industropolis Batang ini telah dilengkapi infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan berupa Jalan Kawasan, Simpang Susun Akses Jalan Tol, Penyediaan Air Baku, Instalasi Pengolahan Air, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Reservoir Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Instalasi Gas, Listrik, Akses Jetty, 10 Tower Rumah Susun, serta 64 Unit Bangunan Pabrik Siap Pakai, ini disediakan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara Peresmian Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai KEK Industropolis Batang, Kamis (20/3/2025).

    Hingga saat ini, KITB sendiri telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp17,95 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 7.008 orang, dengan total 27 pelaku usaha yang terdiri dari 7 tenant telah beroperasi, 7 tenant dalam tahap konstruksi, dan 13 tenant dalam persiapan pembangunan.

    Dengan penetapan menjadi KEK, Pemerintah akan menyediakan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha, termasuk pembebasan pajak tertentu serta kemudahan perizinan, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan daya tarik KEK Industropolis Batang sebagai destinasi utama investasi.

    Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN juga berlomba menjadikan desain KEK sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan investasi, seperti Vietnam yang memiliki 4 KEK dengan luasan lahan 1,6 Juta Ha, Malaysia memiliki 6 KEK dengan luasan lahan lebih luas yaitu 2,15 Juta Ha, Thailand terdapat 10 KEK dengan luasan 622 Ribu Ha, Filipina memiliki 419 KEK dengan luasan 70 Ribu Ha, serta Indonesia yang memiliki 24 KEK dengan luasan 21 Ribu Ha.

    Dari 24 KEK di Indonesia, fokus kegiatan utama terdapat pada industri manufaktur sebanyak 12 KEK, industri pariwisata sebanyak 8 KEK, industri digital sebanyak 3 KEK, dan jasa lainnya sebanyak 1 KEK.

    Hingga kini, realisasi investasi seluruh KEK tersebut mencapai Rp263,4 triliun dan berhasil menyerap hingga 160.874 tenaga kerja.

    Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah mendukung segala upaya, inisiatif, dan inovasi dari semua pihak termasuk kalangan swasta, serta pihak luar negeri dan dalam negeri.

    Indonesia merupakan negara yang terbuka, perlu partisipasi, investasi, serta kerja sama yang baik dan saling menguntungkan.

    Ke depan, Pemerintah berharap agar KEK Industropolis Batang dapat menjadi contoh keberhasilan KEK dalam meningkatkan daya saing industri nasional sehingga mampu mendukung pencapaian visi pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

    Pemerintah juga akan terus memastikan percepatan pembangunan dan implementasi berbagai kebijakan strategis agar KEK Industropolis Batang dapat berkembang lebih pesat dan segera memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Para CEO Perusahaan/Investor RRT dalam skema Twin Countries Twin Parks, Para Pimpinan BUMN, Asosiasi Usaha dan Mitra Investor Kawasan Ekonomi Khusus, serta Pimpinan Badan Pengelola (BUPP) KEK Industropolis Batang. (*)

  • Bukan di Indonesia, Mitsubishi XForce HEV Meluncur Duluan di Thailand

    Bukan di Indonesia, Mitsubishi XForce HEV Meluncur Duluan di Thailand

    JAKARTA – Mitsubishi Motors Corporation (selanjutnya disebut Mitsubishi Motors) resmi meluncurkan model kendaraan hibrida listrik (HEV) barunya dari model XForce di Thailand.

    Mengutip dari laman resminya, Kamis, 20 Maret, nantinya Mitsubishi XForce HEV akan dirakit secara lokal di Thailand, lebih tepatnya di pabrik Laen Chabang dan pemasarannya sudah dimulai di Thailand.

    XForce sendiri merupakan SUV lima penumpang yang debut perdana di Indonesia pada 10 Agustus 2023, lalu model satu ini diluncurkan ke negara ASEAN lainya seperti Vietnam, Filipina bahkan hingga Amerika Latin dan Afrika pada tahun selanjutnya.

    Sebagai salah satu kendaraan strategis global Mitsubishi Motors, mobil ini dipuji karena gaya SUV-nya yang bergaya namun tangguh dan autentik dalam kabin lima penumpang yang luas dan nyaman, sekaligus menghadirkan ukuran bodi yang ringkas dan lincah.

    President and Chief Executive Officer Mitsubishi Motors Takao Kato, mengatakan Secara global, HEV semakin diminati sebagai pilihan utama kendaraan listrik yang tidak memerlukan infrastruktur pengisian daya.

    “Mengingat tren ini, Mitsubishi Motors bangga menambahkan model Xforce HEV ke jajaran produk kami di Thailand, yang merupakan salah satu pasar terpenting kami. Bersama dengan seri Xpander HEV, kami berkomitmen untuk mendorong elektrifikasi di pasar Thailand sekaligus menjajaki peluncuran di negara-negara lain di masa mendatang,” kata Takao Kato.

    Secara desain, mobil ini memadukan keanggunan yang kokoh dan SUV ini hadir dengan desain otentik yang bergaya dan bertenaga. Pada bagian depan terdapat emblem tiga berlian dan garis atas terlihat ramping. Terdapat juga emblem HEV di gril dan pintu belakang.

    Mesin yang dihadirkan pada model mobil ramah lingkungan ini sama dengan Xpander yakni 1.600 cc hybrid 4A92, yang memiliki tenaga 95 ps dan torsi 134 Nm dan juga motor listrik bertenaga 116 ps dan torsi 255 Nm. Baterai yang disematkan yaitu lithium ion dengan kapasitas 1,1 kWh dan transmisi transaxle.

    Untuk pasar Thailand, Mitsubishi XForce HEV hadir dengan tiga varian mulai dari Ignite yang dibanderol 899.000 baht atau Rp440 jutaan, ada juga Ultimate 1.039.000 baht atau Rp509 jutaan, dan tertinggi ada Ultimate X 1.089.000 baht atau Rp533 jutaan.

    Apakah akan hadir di Indonesia dalam waktu dekat? Mengingat pasar kendaraan ramah lingkungan cukup diminati di tanah air.

  • RI Akan Cabut Moratorium Pekerja Migran ke Saudi, Apa yang Harus Dilakukan?

    RI Akan Cabut Moratorium Pekerja Migran ke Saudi, Apa yang Harus Dilakukan?

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berencana mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi pada tahun ini disertai klaim bahwa Arab Saudi membuka kuota untuk 600.000 pekerja Indonesia dengan jaminan gaji lebih dari Rp6,5 juta untuk setiap pekerja.

    Melalui pencabutan moratorium ini, pemerintah Indonesia bisa meraup Rp31 triliun dari remitensi. Namun, pegiat pekerja migran menyebut masih banyak masalah terjadi di lapangan saat uji coba dan belum ada upaya evaluasi yang melibatkan pekerja dan organisasi pekerja migran.

    Pemerintah berencana mengirimkan pekerja migran ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, pada tahun ini. Rencana ini akan mengakhiri moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah yang telah berlangsung sejak 2015.

    “Insya Allah dalam waktu dekat ini penandatanganan MoU akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, seperti dikutip kantor berita Antara.

    “Kami sudah melakukan perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi,” kata Karding dalam konferensi pers pada Jumat (14/03) lalu setelah dia melaporkan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengeklaim Presiden Prabowo menyambut baik rencana ini.

    Jika semua berlangsung dengan lancar, kata Abdul Kadir Karding, pengiriman pekerja migran Indonesia akan dimulai pada Juni mendatang.

    Gaji pekerja meningkat dan bisa umrah, negara dapat devisa

    “Di bawah raja baru, perlindungan mereka lebih baik. Lebih maju. Mereka, misalkan, menjamin gaji di angka 1500 riyal. Ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan,” kata Karding. Jumlah 1.500 riyal setara dengan Rp6.538.500.

    “Yang menarik lagi setiap selesai kontrak dua tahun, untuk orang Indonesia dikasi bonus sekali umrah,” sambungnya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Selama ini pekerja domestik asal Indonesia dibayar sekitar 1.200 riyal, kata Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah. “Negara lain seperti Filipina itu 1.500 riyal,”

    Apabila pemerintah memanfaatkan kuota tersebut secara penuh, yang yang masuk dari remiten (pengiriman uang dari buruh migran ke dalam negeri) juga tidak sedikit.

    “Devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun,” ungkap Karding.

    Terlepas dari prospek devisa puluhan triliun rupiah, apa saja yang harus dilakukan jika pemerintah ingin mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Saudi?

    Apa konsekuensinya jika hal-hal yang menyebabkan timbulnya moratorium belum diatasi?

    Mengapa ada moratorium pengiriman tenaga kerja migran ke Timur Tengah pada 2015?

    Moratorium tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

    Keputusan ini keluar setelah berbagai kasus kekerasan, pelecehan, kondisi kerja, dan masalah gaji yang buruk dan tidak manusiawi mengemuka.

    Beberapa kasus hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menjadi pemicu desakan publik yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan moratorium.

    Pada 1999, Siti Zainab binti Duhri Rupa asal Bangkalan Madura dituduh membunuh majikannya. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati pada 2001 dan dia dieksekusi pada 2015.

    Pada 2012, Karni binti Medi Tarsim, asal Brebes Jawa Tengah divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan anak majikannya. Eksekusi mati dilakukan pada 2015.

    Pada 2018, pemerintah Arab Saudi mengeksekusi hukuman mati buruh migran Indonesia, Tuti Tursilawati. Eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia. Tuti didakwa membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utibi.

    Dari penjelasan yang diterima pihak keluarga, Tuti membunuh majikannya sebagai upaya pembelaan diri. Sebab, Tuti dilaporkan sering menerima tindakan kekerasan, termasuk ancaman pemerkosaan.

    Berdasarkan catatan Migrant Care, pemerintah Arab Saudi sudah mengeksekusi tiga buruh migran lainnya tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia.

    Yanti Irianti, buruh migran asal Cianjur, Jawa Barat, dihukum mati pada medio Januari 2018.

    Pada Maret 2018, buruh migran asal Jawa Timur bernama Muhammad Zaini Misrin dieksekusi mati di Arab Saudi. Zaini diadili karena dituduh membunuh majikannya pada 2004.

    Pada medio Juni 2011, Ruyati, buruh migran asal Sukatani, Bekasi juga dieksekusi. Dalam persidangan, Ruyati mengaku membunuh karena sering menerima perlakuan tidak menyenangkan dari majikannya.

    Apa saja yang harus dilakukan jika pemerintah ingin mencabut moratorium?

    Timbulnya kasus-kasus eksekusi mati terhadap pekerja migran Indonesia sangat terkait dengan penanganan di hulu, kata sejumlah pegiat.

    Savitri Wisnu Wardhani dari Jaringan Buruh Migran mengatakan pemerintah seharusnya sudah hadir sebelum perekrutan dilakukan.

    Dia menuding pemerintah tidak serius menerapkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

    “Implementasinya tidak dilakukan, khususnya di tingkat kabupaten dan desa. [Seharusnya disediakan] informasi, access to justice, pembiayaan, hal-hal yang menyangkut jaminan sosial, itu yang harus didahulukan. Seharusnya di hulu, di tingkat kabupaten dan desa, diperbaiki benar-benar,” cetusnya.

    UU PPMI disahkan pada 2017 untuk memberikan jaminan hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di dalam dan luar negeri tanpa diskriminasi. UU ini mencakup perlindungan, sanksi, dan tata kelola terkait pekerja migran.

    Pendapat senada juga disampaikan Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah.

    “[Perbaikan harus] dari hulunya. Bagaimana calon tenaga kerja kita yang akan dikirim secara trial atau secara uji coba itu betul-betul direkrut secara prosedural,” kata Roland.

    Di hulu juga harus ada pemaparan informasi secara jelas kepada calon tenaga kerja. “Mereka dikasih pembekalan bahwa inilah gambaran di lapangan,” sambungnya.

    Proses pembekalan keterampilan juga penting untuk memastikan kualitas pekerja migran.

    Hal lainnya yang penting adalah tes psikologis untuk para pekerja migran, kata Roland.

    Bagaimana dengan sistem data pekerja migran?

    Data pekerja migran ke Arab Saudi juga perlu dibenahi sehingga perlindungan bisa diterapkan dengan tepat.

    Pada 2022, pemerintah meluncurkan aplikasi bernama Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) untuk orang-orang yang berminat untuk jadi pekerja migran.

    Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertransformasi menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

    Sistem ini mengintegrasikan akses ke lowongan kerja, pendaftaran dan seleksi, hingga perlindungan untuk calon pekerja migran.

    Aktivis buruh migran berunjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 20 Maret 2018, memprotes pelaksanaan hukuman pancung terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) yang bekerja di Saudi (Getty Images)

    Sistem ini, menurut Menteri Abdul Kadir Karding, akan diintegrasikan dengan layanan Musaned yang mempertemukan para pencari pekerja dengan perusahaan atau individu yang membutuhkan pekerja.

    Abdul Kadir Karding menyebut ada 25.000 pekerja migran setiap tahunnya yang masuk secara tidak prosedural ke Arab Saudi setelah moratorium diberlakukan pada 2015.

    Untuk mencegah hal itu, menurut Karding, perbaikan tata kelola secara umum integrasi data telah dilakukan.

    “Majikan yang mau ambil pekerja harus daftar di Musaned. Mereka harus punya deposit untuk gaji,” ujar Karding.

    Pemerintah Arab Saudi meluncurkan platform Musaned di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial pada 2016.

    “Jadi [buruh migran] yang unprocedural akan masuk [didata] dan dikontrol bersama,” tutur Karding.

    Mengutip pemberitaan media propemerintah Saudi Gazzette, pada awal bulan Maret 2025, platform ini telah mencatatkan 852.660 kontrak baru dan 1.214.259 CV pekerja. Jumlah entitas bisnis yang berinteraksi di platform ini telah mencapai 4.048.420 pengguna. Platform ini juga memungkinkan para pekerja domestik untuk berganti majikan tanpa persetujuan majikan sebelumnya.

    Pada 2021, Arab Saudi memperkenalkan reformasi ketenagakerjaan yang mengendorkan restriksi bagi para pekerja migran dan memungkinkan pekerja mengganti pekerjaan tanpa persetujuan dari pemberi kerja sebelumnya.

    Tapi organisasi pengamat hak asasi manusia Human Right Watch menilai ikhtiar tersebut belum dapat mengenyahkan praktik sistem kafala yang menurut mereka memberikan kekuasaan berlebih kepada majikan terhadap status hukum dan mobilitas para pekerja.

    Apakah sistem tata kelola pengiriman tenaga kerja ke Saudi sudah berjalan baik?

    Pada 2023, pemerintah mulai menguji coba layanan satu pintu Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi.

    Namun, menurut Roland Kamal dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah, uji coba tersebut tidak membawa perubahan. “Yang kami soroti di sini, selama enam bulan [terakhir] pengiriman tenaga kerja Indonesia menggunakan SPSK ternyata tidak ada perbaikan,” ungkapnya.

    Kebanyakan tenaga kerja migran yang memanfaatkan jalur SPSK kabur dari majikan, kata Roland.

    Pegiat buruh migran berdemonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 20 Maret 2018, memprotes pelaksanaan hukuman pancung terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad (53) yang bekerja di Saudi (Getty Images)

    “Antara beban kerja dengan gaji itu tidak sesuai. Orang sini [majikan] bayar 3.200 [riyal] per bulan, yang diterima tenaga kerja cuma 1.200 [riyal].”

    Dari sedemikian banyak kasus, yang melapor melalui kanal resmi hanya sedikit, “Yang lapor hanya satu, yang secara prosedural.”

    Savitri Wisnu Wardhani dari Jaringan Buruh Migran juga menyebut evaluasi sistem SPSK tidak transparan dan minim partisipasi.

    “Sampai sekarang belum ada evaluasi publik yang melibatkan pekerja migran atau organisasi pekerja migran,” kata Savitri.

    Dari hasil pemantauannya, sistem ini malah disalahgunakan agen-agen pengirim tenaga kerja. “Agen yang menyalahgunakan juga tidak diberikan sanksi,” klaimnya.

    Jaringan Buruh Migran juga mengeklaim terdapat sejumlah kasus trafficking dari Jawa Barat ke Timur Tengah. “Karena mereka pikir jalur tersebut sudah dibuka,” kata Savitri.

    Selain minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam evaluasi moratorium, Savitri juga menyebut prioritas pemerintah seharusnya menyiapkan sistem perlindungan untuk pekerja migran.

    “Bagi kami, baik ditutup maupun dibukanya [moratorium] tanpa adanya jaring pengaman perlindungan bagi pekerja migran yang berbasis HAM dan responsif gender ya sama saja. Tetap akan menambah kasus-kasus eksploitasi bagi pekerja migran,” papar Savitri.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menko Perekonomian sebut investasi KEK Batang tembus Rp17,95 triliun

    Menko Perekonomian sebut investasi KEK Batang tembus Rp17,95 triliun

    Saat ini, sudah ada 27 perusahaan di KEK Batang, dengan tujuh perusahaan telah beroperasi, tujuh lainnya dalam tahap konstruksi dan 13 lainnya dalam persiapan.

    Batang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa hingga saat ini realisasi investasi di kawasan tersebut telah mencapai Rp17,95 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7 ribu orang.

    “Saat ini, sudah ada 27 perusahaan di KEK Batang, dengan tujuh perusahaan telah beroperasi, tujuh lainnya dalam tahap konstruksi dan 13 lainnya dalam persiapan,” kata Airlangga, di Batang, Jawa Tengah, Kamis.

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem industri manufaktur, logistik, dan pariwisata, sehingga dengan sistem yang terintegrasi ini maka dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

    “Sistemnya mencakup industri manufaktur, logistik, komersial, hingga pariwisata, yang semuanya didukung oleh infrastruktur dasar, seperti penyediaan air baku, instalasi limbah, listrik, gas, serta 10 tower rumah susun dan 64 unit bangunan pabrik siap pakai,” katanya pula.

    Menurut dia, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran hampir Rp4 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang.

    Investasi ini, kata dia lagi, melibatkan banyak kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, serta Kementerian Perhubungan.

    “Kami ingin memastikan bahwa kawasan ini dapat berfungsi optimal dalam menarik investasi,” katanya pula.

    Terkait adanya persaingan investasi di kawasan ASEAN, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dengan membandingkan luas kawasan industri di negara ini dengan negara lain.

    “Vietnam memiliki empat kawasan industri dengan luas 1,6 juta hektare, Malaysia enam kawasan dengan luas 2,15 juta hektare, Thailand 10 kawasan dengan luas 622 ribu hektare, dan Filipina 20 ribu hektare. Sementara itu, Indonesia memiliki 24 KEK dengan luas total baru 21 ribu hektare,” katanya lagi.

    Pemerintah kini fokus pada peningkatan industri manufaktur yang mencakup 12 KEK, industri pariwisata delapan KEK, industri digital tiga KEK, serta satu kawasan industri jasa lainnya.

    “Total investasi di seluruh KEK Indonesia mencapai Rp263,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 160.874 orang. Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden, peningkatan investasi di KEK menjadi prioritas utama,” kata dia.

    Pewarta: Kutnadi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siap-siap! Konser G-Dragon Bakal Guncang Jakarta pada Juli 2025

    Siap-siap! Konser G-Dragon Bakal Guncang Jakarta pada Juli 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyanyi asal Korea Selatan (Korsel) sekaligus personel grup idola K-Pop BigBang, G-Dragon secara resmi mengumumkan akan menggelar konser di Indonesia pada 26 Juli 2025. Hal ini menjadi kabar baik bagi para penggemarnya, setelah rapper tersebut sempat hiatus beberapa tahun, kemudian muncul kembali dengan lagu dan album terbarunya.

    Kabar tersebut diumumkan langsung melalui unggahan resmi akun Instagram G-Dragon, @xxxibgdrgn. Dalam unggahan tersebut, tercantum daftar nama-nama kota yang akan disinggahi G-Dragon dalam tur dunianya yang bertajuk “Ubermensch G-Dragon 2025 World Tour”.

    Dalam akun Instagram lainnya, @fanplusonedotcom yang juga milik G-Dragon, dijelaskan kota-kota yang tercantum adalah bagian dari fase pertama tur dan kemungkinan masih ada fase-fase berikutnya.

    Konser G-Dragon BigBang di Indonesia akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta. Namun, untuk sementara ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai harga tiket yang dapat ditemukan di situs resmi G-Dragon Tour.

    Selain Indonesia, G-Dragon juga akan mengunjungi beberapa negara lain, seperti Jepang, Filipina, China, dan Malaysia. Beberapa jadwal konser yang sudah terkonfirmasi adalah Tokyo pada 10-11 Mei 2025, Bulacan, Filipina pada 17 Mei 2025, Osaka pada 25-26 Mei 2025, Macau pada 7-8 Juni 2024, Taipei pada 12-13 Juli 2025, Kuala Lumpur pada 19-20 Juli 2025, dan Hong Kong pada 9-10 Juli 2025.

    Nama tur dunia G-Dragon diambil dari album terbarunya, Ubermensch yang dirilis pada 25 Februari 2025. Album tersebut berisi lagu-lagu, seperti Power, Home Sweet Home, Too Bad, Drama, Ibelongiiu, Take Me, Bonamana, dan Gyro-Drop.

    Menurut agensi G-Dragon Galaxy Corporation G-Dragon, judul Ubermensch terinspirasi dari filosofi Friedrich Nietzsche, yang menggambarkan seseorang ideal yang melampaui nilai-nilai tradisional dan batasan sosial.

    Melalui album tersebut, G-Dragon ingin menunjukkan sisi dirinya yang lebih kuat dan mampu mengatasi berbagai tantangan. Sedangkan Tur ini menjadi tur dunia pertama G-Dragon dalam 88 bulan, sejak “Act III, M.O.T.T.E” pada 2017. Tur sebelumnya mencatatkan 36 pertunjukan dan menarik sekitar 654.000 penonton.

  • Kabar Baik! Pasar Perkantoran di Asia Pasifik Mulai Pulih, Ini Buktinya

    Kabar Baik! Pasar Perkantoran di Asia Pasifik Mulai Pulih, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Colliers menyebut pasar ruang perkantoran di Asia Pasifik mengalami pertumbuhan hingga 15,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) sepanjang 2024. Di mana, posisinya mencapai 8,8 juta meter persegi.

    Dalam laporannya, Colliers menyebut bahwa permintaan yang signifikan itu didorong oleh ekspansi perusahaan, pengembalian ke kantor, dan pertumbuhan pusat-pusat kapabilitas global. 

    Managing Director Colliers Mike Davis menjelaskan laporan ini mencakup pasar-pasar utama di Australia, Cina Daratan, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan.  

    “Permintaan perkantoran di seluruh Asia Pasifik menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada 2024, dengan pasar seperti India, Australia, dan Jepang yang menjadi kontributor paling tinggi,” jelasnya dalam keterangan tertulis Rabu (19/3/2025). 

    Sejalan dengan kinerja positif tersebut, Davis memproyeksi tren pertumbuhan pasar perkantoran bakal terus berlanjut sepanjang tahun ini. 

    Salah satu faktornya, didorong oleh perluasan pusat-pusat kemampuan global dan dinamika pasar yang mendukung, termasuk kebijakan pemerintah yang kondusif, inflasi yang terkendali, dan pelonggaran biaya pinjaman. 

    Namun demikian, pasar perkantoran di sejumlah wilayah seperti Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, Hong Kong, hingga Taiwan disebut masih mengalami pelemahan. 

    Meski pasar mulai menunjukkan geliat pertumbuhan, Colliers menyebut belum ada pertumbuhan pasokan yang signifikan di sejumlah wilayah terkait. Secara keseluruhan, pasokan area perkantoran di wilayah Asia Pasifik tercatat turun 16,9% yoy.

    Perinciannya, hampir sebagian besar pasar mengalami penurunan pasokan kecuali India dan Indonesia. 

    “India mencatat pertumbuhan pasokan baru sebesar 7% year-on-year selama Full Year 2024 dan menyumbang lebih dari 60% pasokan baru di APAC (Asia Pasifik) selama Full Year 2024,” pungkasnya.

  • AS Tempatkan Rudal Typhon di Tetangga RI, Bikin China Uring-uringan

    AS Tempatkan Rudal Typhon di Tetangga RI, Bikin China Uring-uringan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) Dan Driscoll mengklaim bahwa sistem rudal Amerika Serikat (AS) yang saat ini ditempatkan di Filipina, salah satu negara sekutu, telah membuktikan kemampuannya sebagai pencegah serangan China.

    Melansir Newsweek pada Rabu (19/3/2025), Angkatan Darat AS sebelumnya menempatkan sistem rudal Kemampuan Jarak Menengah (MRC), yang juga dikenal sebagai Typhon, di Filipina pada April 2024 lalu. Sistem berbasis darat tersebut dapat meluncurkan dua jenis rudal, yang mengenai target di udara dan di permukaan sejauh 1.000 mil jauhnya.

    Typhon awalnya ditempatkan untuk latihan, tetapi AS dan Filipina kemudian memutuskan untuk menyimpannya di sana tanpa batas waktu. China kemudian mengecamnya sebagai “langkah yang sangat berbahaya.” Sistem tersebut dapat mengancam pantai timur dan selatan China dari Filipina.

    “Kami membuktikan efek jera MRC melalui pengerahan dinamis di Filipina dan menantikan semua peluang proyeksi kekuatan di masa mendatang!” kata Driscoll dalam sebuah unggahan di platform media sosial X.

    Dalam unggahan tersebut, Driscoll mengungkapkan telah mengunjungi Satuan Tugas Multi-Domain ke-1 di Pangkalan Gabungan Lewis-McChord di Washington pada 13 Maret lalu. Ia menggambarkan Senjata Hipersonik Jarak Jauh (LRHW) dan MRC, yang dioperasikan oleh unit tersebut, sebagai “sistem utama yang kredibel dalam pertempuran.”

    “Pangkalan Gabungan Lewis-McChord merupakan landasan kemampuan militer kita untuk memproyeksikan kekuatan dengan cepat dan efektif di seluruh kawasan Indo-Pasifik,” katanya.

    Angkatan Darat AS saat ini juga tengah mempertimbangkan untuk mengirim Satuan Tugas Multi-Domain (MDTF), yang menampung MRC dan sistem rudal LRHW ke Jepang, yang merupakan sekutu utama lainnya dalam strategi Indo-Pasifik AS untuk melawan China.

    Outlet spesialis Defense News melaporkan pada Selasa bahwa unit Angkatan Darat AS kedua yang mengoperasikan sistem rudal MRC dan LRHW, MDTF ke-3 yang bermarkas di Hawaii, sedang dipersiapkan untuk ditempatkan di kawasan Indo-Pasifik selama tahun depan.

    “Kami terus mencari peluang untuk menggunakan kemampuan seperti itu di medan tempur,” kata Kolonel Michael Rose, komandan MDTF ke-3, dalam sebuah diskusi panel media.

    Kyodo News Jepang melaporkan November 2024 lalu bahwa AS akan mengirim unit tembakan jarak jauh MDTF ke Filipina jika terjadi situasi darurat antara China dan Taiwan “sangat mendesak.”

    Beijing sendiri mengancam akan menggunakan kekuatan terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

    China, yang memiliki sengketa teritorial dengan Filipina atas Laut China Selatan, dilaporkan akan terus menyuarakan keberatannya terhadap penyebaran sistem rudal MRC di kawasan tersebut.

    (luc/luc)

  • Sumber Dolar Baru RI Kian Seksi, Raksasa Global-Perusahaan RI Patungan

    Sumber Dolar Baru RI Kian Seksi, Raksasa Global-Perusahaan RI Patungan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bersama Digital Infrastructure Asia mengumumkan perusahaan patungan dengan perusahaan data center global, Digital Realty. Perusahaan joint venture yang diberi nama Digital Realty Bersama diharapkan bisa mempermudah perusahaan lokal dan global untuk memanfaatkan berbagai layanan teknologi global di fasilitas data center di Indonesia.

    Kemitraan strategis ini dimiliki secara seimbang (50:50) untuk mengembangkan dan mengoperasikan data center di seluruh Indonesia.

    BDIA akan memberikan kontribusi platform data center carrier-neutral yang berbasis di Jakarta, yaitu Bersama Digital Data Centres (BDDC), ke dalam perusahaan gabungan tersebut.

    Adapun pemegang saham mayoritas BDDC termasuk Provident Capital Partners, Saratoga Investama Sedaya, konsorsium yang dipimpin oleh Macguarie Asset Management, dan Distro Hub.

    Berdasarkan website resmi perusahaan Digital Realty merupakan perusahaan global yang menyediakan lebih dari 300 fasilitas data center yang tersebar di lebih dari 50 kota. Valuasi perusahaan disebut melampaui US$ 61 miliar.

    Digital Realty Bersama memiliki dan mengoperasikan kampus terkoneksi yang mencakup data center yang baru saja diluncurkan (CGK 11) dan berlokasi strategis di Jakarta Pusat, ditambah dengan data center lain (CGK 10) di kawasan Jakarta Barat.

    Diluncurkan di awal dengan kapasitas TI 5 megawatt (MW), CGK 11 diharapkan mampu untuk memasok hingga 32 MW melalui tahapan perluasan selanjutnya.

    Konektivitas ini akan dilengkapi dengan ServiceFabric , platform layanan Digital Realty, yang memungkinkan pelanggan mengelola alur kerja yang kompleks secara terpusat dan mengatur infrastruktur teknologi hybrid, serta tugas-tugas berbasis kecerdasan buatan AI.

    “Teknologi ini akan mempermudah lokal dan global multinational company untuk berinteraksi secara digital dengan berbagai macam providers di seluruh dunia jika merekaberkolokasi di tempat kami. As simple as that,” terang Angelo Syailendra, President Director BDIA, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Penetrasi industri data center di RI per 1 juta populasi baru sekitar 5 megawatt. Angka ini mirip dengan Filipina, tetapi jauh lebih kecil ketimbang Malaysia dan Singapura, yakni 95 dan 245 megawatt.

    “Kualitas digital infrastruktur, interconnectivity dan juga the speed of digital transformation di negara ini, kami harapkan kami dapat berkontribusi untuk membuatnya menjadi lebih baik dan menjadi lebih cepat,” ujar Angelo.

    (dem/dem)