Xcloud.id

Negara: Filipina

  • Mendag Blak-blakan Strategi RI Antisipasi Kebijakan Tarif Trump

    Mendag Blak-blakan Strategi RI Antisipasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi dampak fair reciprocal plan atau tarif timbal balik yang bakal diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara lain.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan melakukan dialog strategis dalam mengantisipasi penerapan fair reciprocal plan, alih-alih mengikuti jejak negara lain yang melakukan serangan balasan terhadap kebijakan tersebut.

    “Kalau kita lihat respon dan tindakan negara mitra AS saling balas-membalas. Kita ingin berteman aja, gimana supaya mereka tetap menerima pasar kita,” kata Budi dalam kunjungannya ke Kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Budi, sejumlah negara mitra AS seperti Kanada, Uni Eropa, dan China menerapkan tindakan balasan atau retaliasi terhadap produk AS. 

    China misalnya, melakukan retaliasi sebesar 10%-15% bagi produk AS senilai US$13,9 miliar untuk peralatan dan minyak, dan US$19,5 miliar untuk produk pertanian.

    Sementara itu, Meksiko, Jepang, Korea, Brasil, dan Australia memilih cara berbeda. Sama seperti Indonesia, negara-negara ini melakukan pendekatan diplomasi untuk mendapat pengecualian tarif, alih-alih melakukan retaliasi.

    Selain melakukan dialog strategis dan diplomasi perdagangan, Budi menuturkan bahwa pihaknya berencana untuk mereaktifasi dan memperbaharui Indonesia-US Trade and Investment Frame Agreement (TIFA) yang dibentuk pada 1966. 

    Pemerintah juga akan mengeksplorasi Limited Trade Deal atau perjanjian dagang terbatas untuk pengurangan tarif dan penyelesaian isu non-tarif yang menjadi kepentingan kedua negara.

    Budi mengatakan, pemerintah bakal memperkuat kerja sama investasi di berbagai sektor strategis serta memperkuat komunikasi dan lobi strategis melalui Special Envoy atau Utusan Khusus yang diakui dan dapat diterima oleh AS.

    Sebagai informasi, Trump akan menerapkan fair reciprocal plan atau tarif timbal balik pada 2 April 2025. Saat ini, United States Trade Representative atau Perwakilan Dagang AS tengah melakukan penyelidikan terhadap negara-negara penyumbang defisit terbesar AS, termasuk Indonesia.

    Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia. Pada 2024, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat AS menyumbang surplus sebesar US$16,8 miliar, diikuti India US$15,3 miliar, dan Filipina US$8,8 miliar. Kemudian sepanjang Januari-Februari 2025, AS menyumbang surplus sebesar US$3,1 miliar.

    Sementara itu, bagi AS, Indonesia berada di urutan 15 sebagai negara penyumbang defisit yang cukup besar tahun lalu dengan nilai sebesar US$19,3 miliar.

  • Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Warga memainkan ruling tambur menyambut rombongan pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di pulau terluar Kepulauan Fani Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama TNI AL Armada III dan Lantamal XIV mengadakan misi pengibaran bendera Merah Putih dan bakti sosial di Pulau terluar perbatasan NKRI dengan negara Palau sebagai bukti kehadiran negara di perbatasan. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/tom

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan. Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya. Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI. Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia. Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global. Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut. 

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar. Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda. Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian. Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan. Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik. Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu. Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Singgung Bank Dunia, Luhut Sebut Regulasi Bisnis RI Kalah dari Vietnam-Filipina

    Singgung Bank Dunia, Luhut Sebut Regulasi Bisnis RI Kalah dari Vietnam-Filipina

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan 86% pelaku usaha masih menganggap regulasi sebagai hambatan utama dalam menjalankan bisnis. Hal ini disampaikan Luhut usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membahas persoalan regulasi yang masih jadi hambatan utama dunia usaha.

    Luhut kemudian menyampaikan berdasarkan laporan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan Singapura, Vietnam, dan Filipina.

    “Saat ini, berdasarkan laporan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan Singapura, Vietnam, dan Filipina. Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan asing, Indonesia mencapai 65 hari dibandingkan dengan standar terbaik dunia yang hanya beberapa hari saja,” tulis Luhut di Instagram, Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, Luhut mengatakan, poses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Ia mengatakan proses tersebut bahkan bisa memakan waktu hingga 150 hari.

    “Ini semua adalah tantangan yang harus kita jawab dengan aksi nyata,” katanya.

    Terkait persoalan regulasi tersebut, Luhut menyebut Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung untuk melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang dinilai menghambat investasi. Ia mengatakan pihaknya juga telah sepakat dengan dengan Menko Perekonomian untuk mencari solusi dari terhadap berbagai kendala regulasi yang ada.

    “Tidak boleh ada lagi kebijakan yang hanya hangat di awal tetapi lemah dalam implementasi. Pendekatan ‘fire and forget’ harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa proses deregulasi kali ini benar-benar berjalan dan menghasilkan perubahan nyata,” katanya.

    Lebih lanjut, pada pertemuan itu Luhut meminta agar Apindo membantu dalam menyusun daftar yang perlu dibenahi. Hal ini guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Saya meminta Apindo untuk membantu kami menyusun daftar regulasi yang dirasa tumpang tindih, berbelit-belit, atau membebani. Mulai dari percepatan perizinan dasar hingga tingginya biaya sertifikasi, semuanya harus dibenahi,” katanya.

    “Pemerintah tidak ingin momentum ini terbuang percuma. Kita ingin duduk bersama, mendengar, dan bergerak bersama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia,” tambahnya.

    [Gambas:Instagram]

    Lihat juga video: Momen Jokowi Bertemu Direktur IMF-Presiden Bank Dunia Jelang KTT ASEAN

    (acd/acd)

  • Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan.

    Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan.

    Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya.

    Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI.

    Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia.

    Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global.

    Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut.

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

    TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua.

    Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

    Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar.

    Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda.

    Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian.

    Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik.

    Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan.

    Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

    Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik.

    Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara.

    Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu.

    Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    *) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Aspebindo Usul Alokasi 20 PNBP Royalti Minerba untuk Hilirisasi

    Aspebindo Usul Alokasi 20 PNBP Royalti Minerba untuk Hilirisasi

    JAKARTA – Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengusulkan 20 persen dari hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) royalti mineral dan batu bara (minerba) digunakan untuk hilirisasi.

    Asal tahu saja, pemerintah diproyeksikan segera menetapkan kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong industrialisasi hilir.

    “Aspebindo mendorong pemerintah agar 20 persen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) royalti minerba dialokasikan khusus untuk pengembangan industri hilir yang nilainya sekitar Rp28 triliun atau 20 persen dari PNBP minerba tahun 2024,” ujar Wakil Ketua Umum Aspebindo, Fathul Nugroho, Selasa, 25 Maret.

    Alokasi ini, kata dia, diharapkan dapat mendanai pembangunan infrastruktur pendukung seperti pembangunan smelter, kawasan industri hijau, dan jaringan energi terbarukan. Kemudian, riset dan inovasi teknologi pemurnian mineral serta reduksi emisi di sektor pertambangan. Serta, pendidikan dan pelatihan SDM berkompetensi tinggi di bidang pengolahan mineral dan manajemen rantai pasok.

    “Kenaikan royalti harus berbanding lurus dengan komitmen hilirisasi. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pengekspor bahan mentah, sementara nilai tambah dinikmati negara lain. Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan kenaikan royalti tidak membebani industri, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi kemandirian bangsa,” terang Fathul.

    Fathul mengatakan, tarif royalti minerba Indonesia masih tetap kompetitif walaupun nanti mengalami kenaikan, asalkan tidak lebih dari 2 kali lipat dibandingkan negara produsen utama lainnya, seperti Australia, China, India, Filipina, Chile, dan Amerika Serikat.

    “Sebagai perbandingan, untuk tarif royalti batubara di Indonesia ditetapkan berjenjang sesuai dengan range HBA dimana 5 hingga 13,5 persen untuk IUP dan 13,5 hingga 28 persen untuk IUPK,” sambung dia.

    Rencananya pemerintah akan menaikkan tarif sekitar 10 persen dari angka saat ini. Sementara, untuk kenaikan tarif royalti mineral bervariasi sesuai jenis komoditas. Sebagai contoh, kenaikan royalti untuk komoditas bijih tembaga akan naik dari 5 persen menjadi 17 persen , nickel matte dari 2 persen menjadi 6,5 persen dan feronikel dari 2 persen menjadi 7 persen

    “Tarif royalti batubara Indonesia memang lebih tinggi dari negara lain seperti Australia 7 – 15 persen tergantung jenis penambangan dan negara bagian, serta China sekitar 2 – 10 persen. Namun, metode penambangan batubara di Australia dan China banyak tipe underground mining yang berbiaya tinggi sekitar 20 persen dan 60 persen untuk masing-masing negara,” terang dia.

    Sedangkan untuk komoditas seperti nikel, tarif royalti Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain, seperti Australia 5 hingga 7,5 persen untuk nikel olahan.

    Filipina memberlakukan tarif 5 persen untuk nikel ditambah pajak ekspor. Sementara, Chile menerapkan sistem hybrid 1 persen ad valorem ditambah pajak laba progresif 8 hingga 26 persen untuk semua mineral non-tembaga termasuk nikel. Sedangkan, Amerika Serikat, memiliki 3 – 5 persen untuk nikel, tergantung kebijakan negara bagian.

    “Indonesia berada pada posisi strategis dalam penentuan suplai dan harga komoditas dunia, baik batubara sebagai eksportir terbesar di dunia untuk steam coal, dan nikel sebagai negara dengan cadangan tebesar di dunia. Hal ini sejalan dengan ambisi hilirisasi, dimana batubara dan mineral diolah mendapatkan nilai tambah sebelum diekspor,” tandas Fathul Nugroho.

  • Ekspor RI Berpotensi Melonjak hingga Rp28 Triliun di Tengah Perang Tarif AS-China

    Ekspor RI Berpotensi Melonjak hingga Rp28 Triliun di Tengah Perang Tarif AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia berpotensi melonjak di tengah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Kanada dan China.

    Studi terbaru dari Kadin Indonesia Institute, Yayasan Berbakti Semangat Indonesia (YBSI), dan Datawheel menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump berpotensi mendorong lonjakan ekspor hingga US$1,69 miliar atau sekitar Rp28 triliun (kurs Jisdor Rp16.622).

    Peneliti utama dan founder Datawheel Profesor César Hidalgo menyampaikan bahwa kebijakan tarif baru sebesar 10%-20% yang diterapkan oleh AS terhadap produk China pada 2025 membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor.

    Sejumlah sektor yang diramal menikmati keuntungan dari penerapan tarif impor tersebut antara lain sektor alas kaki, tekstil, elektronik, dan furnitur ringan.

    “Sektor tekstil, garmen, dan alas kaki diperkirakan mengalami lonjakan hingga US$732 juta, sementara elektronik dan perabot juga mendapat keuntungan besar akibat pergeseran rantai pasok global,” kata César Hidalgo dalam Seminar Dampak Perang Tarif Terhadap Peluang Ekspor Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Selasa (25/3/2025).

    Menurutnya, Indonesia diperkirakan bakal menjadi salah satu dari enam negara yang diuntungkan dengan adanya kebijakan ini. Pasalnya, banyak perusahaan yang mencari alternatif rantai pasok di luar China.

    Dia mengatakan, ekspor Indonesia ke AS berpotensi melonjak melampaui negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, berkat daya saing industri manufaktur serta kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan ekspor.

    Kendati dapat melampaui ketiga negara tersebut, dia menyebut bahwa peningkatan ekspor Indonesia belum mampu melampaui kinerja ekspor Vietnam ke Negeri Paman Sam.

    Adapun dalam sambutannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan Trump dapat meningkatkan daya saing produk asal Indonesia.

    “Dengan tarif yang lebih tinggi pada barang China, maka harga produk dari China di pasar AS menjadi lebih mahal. Ini membuka peluang bagi produk Indonesia yang serupa untuk lebih kompetitif di pasar AS,” tutur Rosan.

    Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan AS yang sebelumnya mengandalkan impor dari China akan beralih, termasuk Indonesia. Dengan begitu, peluang bagi ekspor barang Indonesia seperti tekstil, elektronik, furnitur, dan produk pertanian akan tercipta. 

  • Wanti-wanti WHO Kasus TBC Anak di Bawah Usia 15 Tahun Mulai ‘Ngegas’

    Wanti-wanti WHO Kasus TBC Anak di Bawah Usia 15 Tahun Mulai ‘Ngegas’

    Jakarta –

    Kasus tuberkulosis (TBC) pada kelompok anak di bawah usia 15 tahun meningkat di wilayah Eropa. Tercatat lonjakan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya 2023. Dinilai mengkhawatirkan, kelompok anak bahkan menyumbang 4,3 persen dari kasus baru TBC.

    Kenaikan kasus ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menandakan peningkatan 3 tahun berturut-turut pada kasus TBC di bawah 15 tahun.

    “Temuan peningkatan TBC di antara anak-anak ini menunjukkan bahwa penularan TB di Wilayah Eropa masih berlangsung, dan tindakan kesehatan masyarakat segera diperlukan untuk mengendalikan dan mengurangi beban TBC yang terus meningkat,”

    Beban penyakit pada populasi yang lebih muda di tengah notifikasi TBC terus meningkat, dengan lebih dari 650 kasus tambahan di antara anak-anak yang dilaporkan antara 2022 dan 2023. Sayangnya, 1 dari 5 anak dengan TBC di Eropa tidak diketahui apakah telah menyelesaikan pengobatan.

    Hal ini dapat berimbas pada memburuknya kasus TBC, termasuk TBC resisten terhadap obat dan penularannya yang terus meluas.

    “Saatnya bertindak untuk mengakhiri TBC. Dengan hanya 5 tahun untuk memenuhi target 2030, sangat penting bagi Eropa untuk memperbarui fokusnya pada pencegahan dan pengobatan yang tepat waktu dan efektif. Dengan meningkatnya TB yang resistan terhadap obat, biaya tidak bertindak hari ini akan ditanggung oleh kita semua di masa mendatang,” kata Dr Pamela Rendi-Wagner, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC) dan WHO/Eropa, dalam laman resmi WHO, Senin (24/2/2025).

    Di tengah tren tersebut, penghentian pendanaan TBC global dari AS juga menjadi kekhawatiran baru. Pasalnya, lembaga bantuan luar negeri USAID selama ini ikut memasok bantuan stok medis juga perawatan, khususnya bagi negara-negara menengah ke bawah,.

    AS telah memainkan peran yang sangat besar dalam pengendalian TBC global, melalui lembaga bantuan luar negerinya USAID yang sedang dipangkas oleh pemerintahan Trump.

    Pada 2024 saja, AS menyumbang sekitar USD 406 juta untuk pengendalian TBC, hampir seperempat dari seluruh pendanaan donor global. AS juga merupakan donor terbesar bagi Global Fund untuk memerangi AIDS, tuberkulosis, dan malaria yang menyediakan lebih dari 60 persen seluruh pendanaan donor untuk TBC. Untuk saat ini, sisi baiknya adalah kontribusi AS untuk Global Fund, belum secara resmi dipotong.

    Asia, khususnya, akan merasakan dampaknya. Lima negara dengan beban TBC tertinggi menyumbang lebih dari separuh dari semua kasus di seluruh dunia, dan semuanya berada di Asia. India (26 persen dari kasus global pada 2023), Indonesia (10 persen), China (6,8 persen), Filipina (6,8 persen) dan Pakistan (6,3 persen).

    AS mendukung upaya pengendalian TBC dalam berbagai tingkatan di Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina, Vietnam, Bangladesh, India, dan Pakistan. Bagi beberapa negara ini, gabungan kontribusi USAID dan Global Fund melebihi anggaran pengendalian TBC domestik.

    Ketergantungan besar negara-negara tersebut, serta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya pada bantuan luar negeri AS, menghadapi ancaman krisisnya perawatan TBC. Hal ini diperingatkan oleh Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    Sedikitnya sembilan negara telah melaporkan kegagalan rantai pasokan untuk obat anti-TB. Konsekuensinya tentu peningkatan kasus baru dan kematian, karena tingkat diagnosis menurun, dan pasokan obat anti-TB terputus. Kasus TB yang resisten terhadap obat juga dapat meningkat secara signifikan.

    (naf/kna)

  • Miris, Indonesia Masih Peringkat Ke-2 Kasus TBC Terbanyak di Dunia

    Miris, Indonesia Masih Peringkat Ke-2 Kasus TBC Terbanyak di Dunia

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) melaporkan bahwa kasus tuberkulosis (TBC) di Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia masih menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian tertinggi kedua di dunia.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr Ina Agustina Isturini, MKM mengatakan bahwa penyakit TBC ini masih menjadi masalah global. Di tahun 2023 sendiri diperkirakan 10,8 juta orang sakit TB dengan 1 juta kematian.

    “Kita (Indonesia) merupakan ranking dua, dengan jumlah kasus lebih dari satu juta dan angka kematian diperkirakan sekitar 125 ribu. Kalau dihitung-hitung setiap jamnya ada 14 orang meninggal karena TB,” kata dr Ina dalam temu media daring Hari TB Sedunia, Senin (24/3/2025).

    Berikut adalah negara-negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia.

    1. India – 2.800.000 kasus dengan 315.000 kematian
    2. Indonesia – 1.090.000 kasus dengan 125.000 kematian
    3. China – 741.000 kasus dengan 25.000 kematian
    4. Filipina – 739.000 kasus dengan 37.000 kematian
    5. Pakistan – 686.000 kasus dengan 47.000 kematian
    6. Nigeria – 499.000 kasus dengan 64.000 kematian
    7. Bangladesh – 379.000 kasus dengan 44.000 kematian
    8. Congo – 334.000 kasus dengan 38.000 kematian
    9. Myanmar – 302.000 kasus dengan 44.000 kematian
    10. Afrika Selatan – 270.000 kasus dengan 25.000 kematian

    “Ada sekitar tujuh provinsi yang angka TB-nya sangat tinggi. Kalau yang cokelat tua (tertinggi) ini ada di Jawa, kecuali DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) kemudian di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan,” kata dr Ina.

    Di wilayah-wilayah tersebut, dr Ina mengatakan bahwa Kemenkes memperkirakan ada sekitar 40 ribu hingga 230 ribu kasus TBC.

    “Data sampai awal bulan Maret 2025, kami sudah menemukan kasus sekitar 81 persen, atau 889.133 kasus,” kata dr Ina.

    “Kalau kita lihat setiap tahunnya ada peningkatan upaya penemuan-penemuan kasus. Lalu untuk kasus yang diobati juga mengalami peningkatan, sampai tahun ini sudah 90 persen (802.228 kasus),” sambungnya.

    Dalam upaya menekan kasus TBC di Indonesia, Kemenkes mengakui masih menemukan hambatan.

    “Adanya under dan delay reporting, jadi kasusnya ada, pasiennya ada tapi tidak terlaporkan. Kalaupun terlaporkan itu tertunda satu sampai enam bulan,” kata dr Ina.

    “Lalu terlambat atau tidak terdiagnosis, ini bisa karena pengetahuan nakes-nya atau dalam mengakses alat diagnostiknya. Serta investigasi kontak belum optimal, ini membutuhkan peran dari puskesmas dan kader-kader,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Presiden ingatkan lagi menteri-menteri perbaiki komunikasi publik

    Presiden ingatkan lagi menteri-menteri perbaiki komunikasi publik

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Presiden ingatkan lagi menteri-menteri perbaiki komunikasi publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 07:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto pada sela-sela rapat terbatas dengan sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, kembali mengingatkan mereka untuk memperbaiki komunikasi pemerintah kepada publik.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap pesan Presiden itu, saat ditemui selepas rapat terbatas, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3) sore.

    “Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif kan nggak  bagus,” kata Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan.

    Dia kemudian melanjutkan, ada banyak prestasi yang berhasil dicapai pemerintah dalam 5 bulan terakhir, misalnya dari sektor pertanian, ketersediaan pupuk untuk petani, surplus beras, dan harga gabah yang berkeadilan untuk petani.

    “Sementara negara lain, Filipina, Malaysia, Jepang itu sekarang lagi krisis beras. Kita juga mengalami El Nino dan La Nina yang sama, tetapi kita sekarang di posisi yang lebih aman, jauh lebih aman dibandingkan dengan mereka. Itu kan satu hal yang positif, yang secara komunikasi harus disampaikan,” kata Wamentan Sudaryono.

    Dia pun menyebut dirinya rutin turun langsung ke masyarakat untuk mendengar langsung kebutuhan rakyat, terutama para petani. Sudaryono menyebut dalam beberapa hari terakhir, dia berkeliling ke daerah-daerah di Sumatera Utara dan Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo dan Bantul, kemudian ke Palembang di Sumatera Selatan. Dari beberapa kunjungan kerjanya itu, Sudaryono mengaku mendapat respons positif dari para petani yang merasa terbantu karena stok pupuk cukup, dan harga gabah sesuai standar.

    “Mereka semua happy kan, saya harus sampaikan bahwa itu betul dan nyata,” kata Sudaryono.

    “Tugas saya adalah bagaimana asumsi yang baik di masyarakat bawah ini, bagaimana bisa menular sebanyak mungkin. Nah itu kan sisi komunikasinya yang memang dari sisi kami, saya khususnya, yang mengampu urusan pertanian, kami perbaiki,” ujar dia

    Dalam kesempatan yang sama, saat ditanya mengenai komentar pejabat publik yang kerap kontraproduktif, Sudaryono mengakui memang perbaikan-perbaikan dalam cara berkomunikasi itu perlu terus dilakukan.

    “Kami perbaiki saja. Jadi, kalau saya, dari porsi saya, anda bisa lihat dari sosial media saya, kami tone-nya positif. Karena memang, kalau ada yang baik, kami sampaikan baiknya. Kalau yang enggak baik, kami perbaiki,” kata Sudaryono.

    Terakhir, Sudaryono yakin pemerintah tidak boleh lelah untuk terus menyebarkan narasi-narasi yang positif mengenai pencapaian-pencapaian kerjanya. Jika pun ada tuduhan-tuduhan, asumsi yang keliru, dan kritik dari masyarakat, pemerintah juga harus terbuka untuk menjawab dan meluruskan narasi-narasi yang keliru itu.

    “Kami sebagai pemerintah tidak boleh lelah menjawab semua tuduhan, menjawab semua kritik, menjawab semua sesuatu yang barangkali kadang-kadang tidak benar. Harus kita luruskan, karena jangan sampai kebohongan, atau berita yang enggak bener, tetapi berulang-ulang (disebarkan) itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran,” ujar Wamentan Sudaryono.

    Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, memimpin rapat terbatas membahas Agrinas bersama sejumlah menteri, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat yang sama, ada pula Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novy Helmy Prasetya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Kembali Ingatkan Menteri Perbaiki Komunikasi Publik – Page 3

    Prabowo Kembali Ingatkan Menteri Perbaiki Komunikasi Publik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto pada sela-sela rapat terbatas dengan sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025), kembali mengingatkan mereka untuk memperbaiki komunikasi pemerintah kepada publik.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap pesan Presiden itu, saat ditemui selepas rapat terbatas, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3) sore.

    “Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif kan enggak bagus,” kata Sudaryono seperti dilansir Antara.

    Dia kemudian melanjutkan, ada banyak prestasi yang berhasil dicapai pemerintah dalam 5 bulan terakhir, misalnya dari sektor pertanian, ketersediaan pupuk untuk petani, surplus beras, dan harga gabah yang berkeadilan untuk petani.

    “Sementara negara lain, Filipina, Malaysia, Jepang itu sekarang lagi krisis beras. Kita juga mengalami El Nino dan La Nina yang sama, tetapi kita sekarang di posisi yang lebih aman, jauh lebih aman dibandingkan dengan mereka. Itu kan satu hal yang positif, yang secara komunikasi harus disampaikan,” kata Wamentan Sudaryono.

    Dia pun menyebut dirinya rutin turun langsung ke masyarakat untuk mendengar langsung kebutuhan rakyat, terutama para petani. Sudaryono menyebut dalam beberapa hari terakhir, dia berkeliling ke daerah-daerah di Sumatera Utara dan Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo dan Bantul, kemudian ke Palembang di Sumatera Selatan. Dari beberapa kunjungan kerjanya itu, Sudaryono mengaku mendapat respons positif dari para petani yang merasa terbantu karena stok pupuk cukup, dan harga gabah sesuai standar.

    “Mereka semua happy kan, saya harus sampaikan bahwa itu betul dan nyata,” kata Sudaryono.

    “Tugas saya adalah bagaimana asumsi yang baik di masyarakat bawah ini, bagaimana bisa menular sebanyak mungkin. Nah itu kan sisi komunikasinya yang memang dari sisi kami, saya khususnya, yang mengampu urusan pertanian, kami perbaiki,” ujar dia.