Negara: Filipina

  • Momen Prabowo Berbincang via Telepon dengan Pemimpin Negara Asean Soal Tarif Trump

    Momen Prabowo Berbincang via Telepon dengan Pemimpin Negara Asean Soal Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan sejumlah pemimpin negara di Asean untuk menyiapkan respons terhadap kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Sebagaimana diketahui, negara-negara Asean termasuk Indonesia diganjar dengan tarif impor dasar 10% dan sebagian besar terkena tarif timbal balik atau resiprokal yang lebih tinggi. Beberapa negara Asean, termasuk Indonesia juga, masuk dalam daftar sejumlah negara yang dinilai memiliki hambatan tinggi atas perdagangan AS karena mencetak surplus. 

    Adapun perbincangan Prabowo dan empat pemimpin negara Asean itu terekam dalam dua penggalan video masing-masing berdurasi sekitar 20 detik dan 30 detik. 

    Indonesia, yang diganjar tarif impor resiprokal 32%, lalu berbincang dengan empat negara Asean lainnya. Pemimpin-pemimpin negara Asean yang berbincang dengan Prabowo yakni Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong Barcos, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Secara terpisah, melalui akun Instagram resmi miliknya, PM Malaysia Anwar Ibrahim turut mengunggah momen bersama dengan empat pemimpin negara Asean lainnya.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar melalui akun Instagram _@anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Anwar juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi Asean yang akan digelar pada minggu depan akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. 

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Adapun, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asean yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, Singapura 10%, Kamboja 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44% dan Thailand 36%.

    Penerapan tarif impor timbal balik dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • Kompak Hadapi Donald Trump, Prabowo Bersama Pemimpin 4 Negara ASEAN Bahas Kebijakan Tarif AS – Halaman all

    Kompak Hadapi Donald Trump, Prabowo Bersama Pemimpin 4 Negara ASEAN Bahas Kebijakan Tarif AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin empat negara anggota ASEAN lainnya berkomunikasi membahas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden Donald Trump.

    Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim; Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah; Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr; dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengkoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Ia juga mengatakan Menteri Ekonomi ASEAN akan menggelar pertemuan pada pekan depan menindaklanjuti pembicaraan pimpinan empat negara dalam rangka merumuskan solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

    “InsyaAllah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ucapnya.

    Sekadar informasi pada Rabu 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen.

    Adapun, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen. (*)

  • Kebijakan Tarif Trump Bisa Hambat Cloud hingga 5G Indonesia

    Kebijakan Tarif Trump Bisa Hambat Cloud hingga 5G Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) memandang kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff Presiden Amerika Serika Donald Trump berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur digital nasional dan memperlambat percepatan transformasi digital Indonesia secara menyeluruh.

    Dengan lebih dari 210 juta pengguna internet, Indonesia kini sangat bergantung pada jaringan konektivitas yang luas dan berkualitas.

    Infrastruktur digital seperti jaringan 5G, FWA (Fixed Wireless Access), dan sistem komunikasi satelit memainkan peran vital dalam mendorong pemerataan ekonomi digital di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

    Kebijakan tarif tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan perangkat keras dan komponen teknologi yang mayoritas masih tergantung pada rantai pasok global, termasuk dari Amerika Serikat dan mitra yang terpengaruh.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, Indonesia mengalami surplus perdagangan US$14,34 miliar pada Januari-Desember 2024. Pada 2024, mesin dan perlengkapan elektronik menjadi produk yang paling banyak diekspor dari Indonesia ke AS. Nilai ekspor produk mencapai US$4,18 miliar.

    Ketua Umum Asioti, Teguh Prasetya, menyampaikan kebijakan proteksionis ini tidak hanya mempengaruhi pelaku industri, tetapi juga memperlambat pengembangan teknologi seperti IoT, Cloud Computing, Big Data, AI, hingga jaringan 5G yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia.

    “Jika tidak diantisipasi, kita berisiko mengalami penurunan posisi dalam indeks broadband global yang saat ini sudah berada di bawah rata-rata negara Asean,” kata Teguh dalam keteranganya, Sabtu (5/4/2025).

    Menurut data terakhir Speedtest Global Index, posisi Indonesia dalam Global Broadband Index untuk kecepatan internet mobile masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. 

    Indonesia berada di peringkat 103 dengan kecepatan rerata 20,17 Mbps, jauh dibandingkan dengan Brunei di peringkat 16, Singapura peringkat 22, Malaysia peringkat 46, Vietnam peringkat 52, Thailand peringkat 54,  Laos peringkat 68, Myanmar peringkat 75, dan Filipina serta Kamboja yang masing-masing di peringkat 80 dan 96 dunia.

    Tanpa penguatan infrastruktur digital, Indonesia akan semakin sulit mengejar ketertinggalan dan mewujudkan visi sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

    Selain itu, tensi geopolitik antara AS dan China bakal mempersulit akses terhadap teknologi canggih dari kedua belah pihak. Padahal sebagian besar solusi digital dan IoT di Indonesia sangat bergantung pada produk dari dua negara tersebut.

    “Hal ini menambah tantangan bagi Indonesia untuk menjaga kestabilan pembangunan teknologi nasional,” ucap Teguh.

    Sehingga, Asioti tidak merekomendasikan penutupan impor dari Amerika Serikat sebagai solusi, mengingat pentingnya tetap menjaga akses terhadap teknologi global demi mendukung inovasi dan efisiensi nasional.

    Sebaliknya, Asioti mendorong pendekatan strategis melalui, lokalisasi produksi teknologi kunci, diversifikasi mitra teknologi global, dan perlindungan terhadap proyek infrastruktur 5G dan satelit.

    Serta, dukungan terhadap startup dan R&D teknologi nasional. Kemudian perlunya regulasi inklusif dan adaptif terhadap perkembangan digital.

    “Kita harus melihat krisis ini sebagai momentum untuk membangun ketahanan digital nasional. Kemandirian bukan berarti isolasi, melainkan kemampuan untuk tetap terhubung dengan dunia sambil memperkuat fondasi teknologi kita sendiri,” tutur Teguh.

  • ASIOTI: Tarif Impor Donald Trump Mengancam Infrastruktur Digital Nasional – Page 3

    ASIOTI: Tarif Impor Donald Trump Mengancam Infrastruktur Digital Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru pada awal April 2025, yang langsung menimbulkan gelombang kejut di pasar global, termasuk Indonesia.

    Indonesia dikenakan tarif 32%, berdampak signifikan pada berbagai sektor, terutama industri digital. 

    Terkait hal ini Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan tarif impor Donald Trump. 

    Kebijakan ini dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur digital nasional dan memperlambat laju transformasi digital di seluruh Indonesia.

    Ketua Umum ASIOTI, Teguh Prasetya, menyebut kebijakan proteksionis ini tidak hanya memengaruhi pelaku industri, tetapi juga memperlambat pengembangan teknologi seperti IoT, Cloud Computing, Big Data, AI, hingga jaringan 5G yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia.

    “Jika tidak diantisipasi, kita berisiko mengalami penurunan posisi dalam indeks broadband global yang saat ini sudah berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN,” ujar Teguh melalui keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025). Data terbaru dari Speedtest Global Index menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam Global Broadband Index untuk kecepatan internet seluler masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

    Indonesia berada di peringkat 103 dengan kecepatan rata-rata 20,17 Mbps, jauh di bawah Brunei (peringkat 16), Singapura (peringkat 22), Malaysia (peringkat 46), Vietnam (peringkat 52), Thailand (peringkat 54), Laos (peringkat 68), Myanmar (peringkat 75), serta Filipina dan Kamboja (masing-masing peringkat 80 dan 96).

    Tanpa penguatan infrastruktur digital, Indonesia akan semakin kesulitan mengejar ketertinggalan dan mewujudkan visi sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

     

     

  • China Temukan 100 Juta Ton Minyak Lepas Pantai

    China Temukan 100 Juta Ton Minyak Lepas Pantai

    Jakarta

    China terus mencari dan menggali kekayaan alamnya. Kali ini, negara tersebut telah menemukan emas hitam setelah mengumumkan penemuan 100 juta ton minyak di bawah dasar laut.

    Sebuah ladang minyak besar yang disebut Huizhou 19-6 tersebut, baru-baru ini ditemukan di lapisan dalam dan sangat dalam di bawah Laut China Selatan, menurut pengumuman pada Senin (1/4) oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) milik negara.

    Sumur uji telah menyedot ratusan barel minyak mentah dan hasil pengeboran diklaim menemukan cadangan yang terbukti jauh lebih banyak lagi.

    Sumur penemuan HZ19-6-3 dibor dan diselesaikan pada kedalaman 5.415 meter, dan menemukan total 127 meter zona minyak dan gas. Sumur tersebut diuji untuk menghasilkan 413 barel minyak mentah dan 2,41 juta kaki kubik gas alam per hari.

    “Melalui eksplorasi berkelanjutan, volume terbukti di lapangan minyak Huizhou 19-6 telah melampaui seratus juta ton setara minyak,” kata CNOOC dalam sebuah pernyataan, dikutip dari IFL Science.

    Situs Huizhou 19-6 yang baru ditemukan dilaporkan berada sekitar 170 kilometer dari lepas pantai Shenzhen di Provinsi Guangdong, China selatan. Lokasinya berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif China, zona laut yang membentang hingga 321 km dari pantai suatu negara tempat negara tersebut memiliki hak khusus untuk menangkap ikan, mengebor, dan menjelajah.

    Lebih jauh lagi, Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan yang paling diperebutkan di Bumi, yang dinilai karena posisi strategis dan sumber daya yang melimpah, termasuk cadangan minyak yang besar.

    China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan negara-negara lain mengajukan klaim atas wilayah ini, didorong oleh kekhawatiran atas keamanan energi dan kedaulatan teritorial.

    Saat dunia tanpa henti memburu minyak baru, semakin banyak cadangan yang digali dari lapisan dasar laut yang sangat dalam yang sebelumnya dianggap tidak dapat dijangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah mendorong batas eksplorasi yang sangat dalam dengan teknologi baru yang mengungkap ladang minyak dan gas yang sangat besar, yang memicu permintaan energi yang meningkat sekaligus menimbulkan masalah lingkungan.

    Kelompok lingkungan telah lama memperingatkan tentang risiko pengeboran di perairan sangat dalam, menyoroti meningkatnya ancaman tumpahan minyak yang dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi ekosistem laut.

    Menggali lebih banyak minyak juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan jangka panjang dan komitmen iklim global. China telah menyatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk mencapai netralitas karbon pada 2060 dan mencapai emisi ‘puncak karbon’ pada 2030. Memiliki 100 juta ton minyak tentu tidak akan membantu mencapai target tersebut.

    Bagaimanapun, China terus memperkuat statusnya sebagai pemimpin global dalam eksplorasi laut dalam. Apakah penemuan minyak terbaru di Laut China Selatan ini akan meningkatkan ketegangan regional atau meningkatkan stabilitas energi masih belum pasti. Namun, satu hal yang jelas: perlombaan untuk sumber daya laut dalam masih jauh dari selesai.

    (rns/rns)

  • Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah resmi menerapkan tarif impor baru mulai dari tarif timbal balik dan tarif universal untuk barang masuk. Diketahui, untuk tarif universal akan mulai berlaku pada 5 April 2025 dan tarif timbal balik 9 April 2025.

    Berdasarkan tarif impor baru ini, Indonesia kena 32 persen, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya yakni Vietnam 46 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Singapura 10 persen, Filipina 7 persen, Laos 48 persen, Brunei 24 persen, Timor Leste 10 persen, Thailand 36 persen, dan Myanmar 44 persen.

    Sebagai informasi, tarif universal 10 persen untuk semua negara dan tarif timbal balik dihitung dari separuh persentase surplus dagang terhadap AS.

    Dampak dari pengenaan tarif impor pada Indonesia adalah daya saing produk ekspor menurun di pasar karena harganya naik.

    Lalu, perlambatan atau penurunan hasil produksi komoditas ekspor akibat penurunan permintaan. Selanjutnya, menurunnya pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal mendatang.

    Menurut data Badan Pusat Statistik perdagangan Indonesia-AS pada 2020-2024, angka ekspor terjadi kenaikan dan kestabilan pada 2020 angka menunjukkan 8,25, 2021 11,25, 2022 11,61, 2023 11,28, dan 11,97 pada 2024.

    Sedangkan, untuk angka impor pada 2020 mencapai 18,62, 2021 25,79, 2022 28,18, 2023 23,25, dan 2024 26,31.

    Komoditas ekspor terbesar di Indonesia ke AS menurut data Kementerian Perdagangan per 4 April 2025 adalah 62 kakao dan olahannya, 67 mesin dan perlengkapan, 60 alas kaki pelindung sejenisnya, 58 perangkat semikonduktor, dan 52 telepon dan perangkat telekomunikasi.

    Sebagai informasi, angka ekspor Januari 2025 merupakan hasil pembulatan dalam juta dolar AS.

    Selain itu, sebelumnya telah dikabarkan ada empat negara yang dikecualikan oleh Donald Trump termasuk Rusia dan Korea Utara.

    Atas keputusannya itu, Gedung Putih pun membela keputusan Presiden AS tersebut dari kebijakan tarif impor baru.

    “Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia tidak termasuk dalam Pemerintah Eksekutif Tarif Resiprokal karena mereka sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang telah kami jatuhkan sebelumnya menghalangi perdagangan dengan negara-negara itu,” ucap pejabat Gedung Putih.

    Ia juga mengatakan bahwa Trump baru-baru ini telah mengancam akan menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia.

    Pengecualian terhadap Rusia ini pun menyulut kecaman di media sosial setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif baru dan banyak pihak menuduh bahwa ia telah tunduk pada Presiden Rusia Vladimir Putin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hancurkan Kota, Tenggelamkan Ribuan Rumah, dan Tewaskan 298.000 Orang

    Hancurkan Kota, Tenggelamkan Ribuan Rumah, dan Tewaskan 298.000 Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Jepang baru-baru ini merilis laporan terbaru mengenai potensi gempa bumi berkekuatan 9 magnitudo yang berisiko menewaskan hingga 298.000 orang. Prediksi ini didasarkan pada pemodelan terbaru dari Kantor Kabinet Jepang, yang memperbarui data seismik dan geologi di wilayah rawan gempa.

    Zona Risiko dan Penyebab Gempa

    Gempa dahsyat ini diperkirakan akan terjadi di sepanjang Palung Nankai, yang membentang sekitar 900 km dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Palung ini merupakan tempat pertemuan Lempeng Laut Filipina yang menyusup ke bawah Lempeng Eurasia.

    “Lempeng ini tersangkut saat bergerak dan menyimpan energi super besar. Jika terlepas, pastinya mengakibatkan gempa bumi berskala masif,” ujar laporan tersebut.

    Jepang sendiri merupakan salah satu negara paling rawan gempa di dunia, dengan probabilitas sekitar 80% bahwa gempa berkekuatan 8 hingga 9 dapat terjadi dalam beberapa dekade mendatang.

    Dampak Kemanusiaan dan Infrastruktur

    Jika gempa bumi 9 magnitudo benar-benar terjadi, dampaknya diprediksi sangat besar:

    Korban Jiwa: Sekitar 298.000 orang berpotensi meninggal, dengan 215.000 di antaranya akibat tsunami. Kerusakan Bangunan: Sekitar 73.000 bangunan diperkirakan akan hancur akibat guncangan, sementara 9.000 bangunan lainnya akan terbakar. Pengungsi: Diperkirakan sebanyak 1,23 juta orang harus dievakuasi ke tempat aman. Kerugian Ekonomi: Total kerugian ekonomi diprediksi mencapai 270,3 triliun yen (sekitar Rp30.699 triliun), atau hampir setengah dari produk domestik bruto (PDB) Jepang. Pelajaran dari Gempa 2011

    Jepang masih memiliki trauma mendalam dari gempa dan tsunami dahsyat yang terjadi pada tahun 2011. Gempa berkekuatan 9,1 yang terjadi saat itu menewaskan lebih dari 15.000 orang dan menyebabkan kehancuran tiga reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.

    Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencana serupa di masa depan.

    Pemerintah Jepang pun menegaskan pentingnya langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi potensi bencana ini:

    Pembangunan Infrastruktur Tahan Gempa: Jepang terus memperkuat struktur bangunan dengan teknologi tahan gempa terbaru. Sistem Peringatan Dini: Sistem ini memungkinkan warga mendapatkan peringatan beberapa detik sebelum gempa terjadi, memberi mereka waktu untuk berlindung. Simulasi dan Latihan Darurat: Penduduk Jepang secara rutin melakukan latihan evakuasi guna mempersiapkan diri menghadapi bencana besar. Strategi Evakuasi dan Bantuan Darurat: Pemerintah telah menyiapkan skenario darurat untuk memastikan evakuasi berjalan lancar dan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Kolaborasi Internasional: Jepang juga bekerja sama dengan negara lain dalam penelitian seismik untuk meningkatkan prediksi dan penanganan gempa bumi.

    Meskipun prediksi ini hanya berupa simulasi dan bukan ramalan pasti, Jepang menanggapinya dengan serius.

    “Harap diingat, ini adalah prediksi dan permodelan, bukan ramalan kejadian di masa depan. Namun, Jepang merasa penting untuk membuat proyeksi ini sebagai strategi tanggap bencana di masa depan,” tutur laporan Kantor Kabinet Jepang, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.

    Dengan kesiapan dan mitigasi yang matang, Jepang berharap dapat meminimalkan dampak dari gempa bumi besar yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Perencanaan yang baik dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi risiko bencana ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kata Kantor Komunikasi Kepresidenan soal Tarif Impor Donald Trump

    Kata Kantor Komunikasi Kepresidenan soal Tarif Impor Donald Trump

    Kata Kantor Komunikasi Kepresidenan soal Tarif Impor Donald Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi angkat bicara terkait Presiden
    Amerika
    Serikat (AS)
    Donald Trump
    yang mengumumkan kebijakan tarif impor baru.
    Hasan menjelaskan bahwa Pemerintah
    Indonesia
    saat ini sedang menghitung dampak dari kebijakan baru AS tersebut.
    “Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh pemerintah US (
    United States/
    Amerika Serikat),” ujar Hasan kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/4/2025).
    Hasan menjelaskan, Pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS.
    Khusus di dalam negeri, Hasan mengatakan, Pemerintah fokus menyederhanakan regulasi bagi produk Indonesia.
    “Di dalam negeri sendiri pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” katanya.
    Sebelumnya, Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang Amerika Serikat.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Tarif timbal balik tersebut belum tentu merupakan satu-satunya tarif AS yang akan dikenakan pada negara-negara tersebut.
    Trump mengangkat bagan tersebut saat dia mengungkap kebijakan tarifnya di White House Rose Garden.
    Dilansir dari
    CNBC
    , Kamis (3/4/2025), Indonesia juga tak luput dari penetapan tarif timbal balik yang disebut Trump sebagai pengumuman “Hari Pembebasan” ini.
    Dalam daftar tersebut juga terlihat, AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Besaran tarif impor ini relatif besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain.
    Sebagai pembanding, Malaysia dikenakan tarif timbal balik senilai 24 persen, dan Filipina memiliki tarif timbal balik 17 persen.
    Kemudian, Singapura dikenai tarif timbal balik yang lebih landai yakni 10 persen.
    Meskipun demikian, negara seperti Vietnam dan Thailand justru mendapat tekanan tarif lebih berat dengan dikenakan tarif timbal balik balik AS yang lebih tinggi.
    Vietnam misalnya dikenakan tarif timbal balik 46 persen dan Thailand 36 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gempa Cilacap Jawa Tengah Hari Ini 4 April 2025 Berpotensi Tsunami? BMKG Rilis Info Terkini

    Gempa Cilacap Jawa Tengah Hari Ini 4 April 2025 Berpotensi Tsunami? BMKG Rilis Info Terkini

    PIKIRAN RAKYAT – Gempa dengan magnitude (M) 5 mengguncang Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), pada kedalaman 10 km, hari ini, Jumat, 4 April 2025.

    BMKG melalui akun X-nya (dulu Twitter) menginformasikan bahwa gempa terjadi hari ini pukul 13.59 WIB. Titik gempa terletak sekitar 80 km Tenggara Cilacap, Jateng.

    “Gempa Mag:5.0,” tulis BMKG.

    Gempa terjadi di titik koordinat 8,43 Lintang Selatan dan 109,18 Bujur Timur. Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

    “Tidak berpotensi tsunami,” kata akun resmi BMKG itu, menambahkan.

    #Gempa Mag:5.0, 04-Apr-25 13:59:48 WIB, Lok:8.43 LS,109.18 BT (80 km Tenggara CILACAP-JATENG), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG pic.twitter.com/CGCfppp28U— BMKG (@infoBMKG) April 4, 2025 Zona Gempa Megathrust

    Di mana saja wilayah Indonesia yang termasuk berpotensi terkena gempa megathrust? Berikut rinciannya.

    Subduksi Sunda: Zona subduksi ini membentang luas dari wilayah barat Sumatera hingga ke timur, meliputi pulau-pulau seperti Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Interaksi antara Lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah Lempeng Eurasia di zona ini telah melahirkan sejumlah gempa bumi dahsyat, salah satunya adalah gempa megathrust Aceh tahun 2004 yang memicu tsunami besar dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.

    Subduksi Banda: Terletak di wilayah tenggara Indonesia, zona subduksi Banda memiliki karakteristik yang kompleks dengan pertemuan beberapa lempeng tektonik. Konfigurasi geologis yang rumit ini berpotensi menghasilkan gempa bumi besar dan tsunami. Aktivitas seismik di zona ini perlu terus dipantau secara ketat.

    Subduksi Lempeng Laut Maluku: Wilayah utara Indonesia didominasi oleh subduksi Lempeng Laut Maluku. Zona ini dikenal sangat aktif secara tektonik, dengan sering terjadi gempa bumi. Potensi gempa kuat di wilayah ini menjadi perhatian serius bagi para ahli seismologi dan masyarakat setempat.

    Subduksi Sulawesi: Pulau Sulawesi berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik, sehingga membuatnya menjadi salah satu wilayah dengan risiko gempa bumi yang tinggi. Sejarah mencatat beberapa gempa bumi merusak yang pernah terjadi di Sulawesi, yang menunjukkan tingginya aktivitas seismik di wilayah ini.

    Subduksi Lempeng Laut Filipina dan Subduksi Utara Papua: Kedua zona subduksi ini juga memiliki sejarah gempa bumi dengan kekuatan merusak. Interaksi antara lempeng-lempeng tektonik di wilayah ini terus dipantau oleh para ahli untuk mengantisipasi terjadinya gempa bumi di masa mendatang. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dampak Tarif Impor 32% AS untuk Indonesia Tak Main-Main, Ekonom Beri Berbagai Solusi untuk Pemerintah

    Dampak Tarif Impor 32% AS untuk Indonesia Tak Main-Main, Ekonom Beri Berbagai Solusi untuk Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menerapkan kebijakan tarif reciprocal terhadap beberapa negara mitra dagang yang dianggap telah menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor dari AS.

    Langkah proteksionisme ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

    Dalam kebijakan ini, AS menerapkan tarif impor tambahan berkisar antara 10% hingga 39%. Indonesia termasuk salah satu negara yang dikenai tarif tinggi, yaitu sebesar 32%. Sebagai perbandingan, China dikenai tarif 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, India 26%, Jepang 24%, Thailand 36%, Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.

    Dampak Tarif Impor terhadap Perekonomian Global

    Menurut Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, penerapan tarif reciprocal oleh AS memberikan dampak luas, baik terhadap ekonomi global maupun domestik, di antaranya:

    Harga saham di AS turun setidaknya 3%, serta terjadi penurunan harga saham di Jepang dan Korea Selatan, terutama di sektor otomotif. Harga emas melonjak ke rekor tertinggi di atas $3160/ounce, sementara harga minyak dunia turun lebih dari 3%. Fluktuasi nilai tukar global meningkat, dengan Yen Jepang menguat terhadap dolar AS sebagai bentuk safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Meskipun bertujuan melindungi industri dalam negeri, kebijakan tarif ini juga dapat menjadi bumerang bagi AS sendiri, memicu inflasi tinggi, kenaikan harga barang, dan dampak negatif pada pasar tenaga kerja mereka.

    Dampak Terhadap Indonesia

    Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak kebijakan ini. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian:

    Secara tahunan, ekspor Indonesia ke AS mencapai 10,3% dari total ekspor nasional, menjadikannya mitra dagang terbesar kedua setelah China. Kenaikan tarif ini akan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS. Industri yang Terkena Dampak: Produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan akan mengalami hambatan perdagangan. Biaya produksi meningkat karena adanya tarif tambahan, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan industri dan menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyoroti bahwa industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki menyumbang 27,5% dari total ekspor Indonesia ke AS. Jika tidak ada tindakan konkret, maka ancaman PHK massal tidak terhindarkan. Dengan tarif yang lebih tinggi, akan terjadi peralihan perdagangan dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi, menghambat daya saing ekspor Indonesia. Solusi yang Harus Ditempuh Pemerintah

    Untuk mengatasi dampak negatif dari tarif ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

    1. Percepatan Negosiasi Perdagangan

    Negosiasi perdagangan yang lebih intensif dengan AS menjadi solusi utama.

    “Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS,” kata Eisha Maghfiruha Rachbini.

    Pemerintah perlu memastikan bahwa produk ekspor unggulan Indonesia mendapatkan keringanan tarif atau pengecualian dalam perjanjian perdagangan bilateral.

    Saat ini, posisi Duta Besar Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, sejak Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN pada Juli 2023.

    “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” ujar Andry Satrio Nugroho.

    Tanpa perwakilan yang kuat di Washington, posisi tawar Indonesia dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS akan semakin lemah.

    3. Diversifikasi Pasar Ekspor

    Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, pemerintah perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara nontradisional seperti Timur Tengah dan Afrika.

    “Pemerintah perlu menginisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak,” ucap Eisha.

    Selain itu, Indonesia perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral seperti CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) untuk memastikan akses yang lebih luas ke pasar global.

    4. Insentif bagi Industri Dalam Negeri

    Pemerintah harus memberikan berbagai insentif kepada pelaku industri terdampak, termasuk:

    Subsidi untuk mengurangi beban biaya produksi. Keringanan pajak bagi industri padat karya. Bantuan modal untuk meningkatkan daya saing produk ekspor.

    5. Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia

    Dalam jangka panjang, investasi dalam teknologi, inovasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

    “Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” kata Andry Satrio Nugroho.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News