Xcloud.id

Negara: Fiji

  • MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali

    MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali

    Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada II TNI AL selaku Komandan Satgas MNEK Ke-5 2025 Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo (kanan) di Jakarta, Kamis (19/12/2024), bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kiri) untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan program bakti sosial (encap) MNEK 2025. ANTARA/HO-Dinas Penerangan Koarmada II TNI AL.

    MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 06:17 WIB

    Elshinta.com – TNI Angkatan Laut menyiapkan serangkaian program bakti kesehatan dan karya bakti di sejumlah daerah di Bali yang tergabung dalam kegiatan latihan bersama nonkombatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025.

    Kepala Dinas Penerangan Komando Armada (Koarmada) II Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada II Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo selaku Komandan Satgas MNEK Ke-5 Tahun 2025 telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan bakti kesehatan dan bakti sosial tersebut.

    Widyo menyebut Dansatgas MNEK ke-5 pada pekan lalu telah bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk membahas serangkaian program bakti sosial yang juga disebut engineering civic action program (encap) dalam Latihan Bersama MNEK 2025.

    “Danguspurla Koarmada II menjelaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum rencana pelaksanaan encap selama 45 hari di Desa Antiga Kelod, Karangasem, Bali. Proyek yang direncanakan meliputi renovasi gudang peralatan nelayan, pembangunan fasilitas MCK, dan pengaspalan jalan sepanjang 1 kilometer,” kata Kadispen.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodi menyatakan dukungannya terhadap rencana encap tersebut.

    Kemudian, untuk program bakti kesehatan atau yang disebut juga medical civic assistance program (medcap), Amrin berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI.

    Dansatgas MNEK ke-5 itu menemui Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes yang mewakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, pekan lalu.

    Dalam pertemuan itu, Amrin memaparkan rencana bakti kesehatan selama MNEK berlangsung, di antaranya pemeriksaan kesehatan umum, donor darah, operasi katarak dan operasi bibir sumbing di Karangasem, Bali.

    Kemenkes menyambut baik rencana tersebut sekaligus memberikan masukan terkait pentingnya protokol kesehatan dan prosedur CIQ (customs, immigration, and quarantine) saat menyambut kedatangan delegasi asing berikut kapal-kapal perang dan pesawat udara negara peserta.

    Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) merupakan agenda latihan bersama yang rutin digelar sejak 2014 oleh TNI Angkatan Laut setiap dua tahun sekali. MNEK ke-5 dijadwalkan berlangsung di Bali pada 15–22 Februari 2025.

    TNI AL mengundang total 56 negara dari lima benua untuk MNEK ke-5 di Bali pada Februari 2025. Sejauh ini, ada 30 negara lebih yang mengonfirmasi keikutsertaannya dalam latihan maritim nonkombatan itu.

    Negara-negara yang diundang oleh TNI AL itu mencakup Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Bangladesh, Belanda, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, China, Kolombia, Fiji, Filipina, dan India.

    Kemudian, ada juga Angkatan Laut Inggris, Irak, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kenya, Korea Selatan, Korea Utara, Kazakhstan, Laos, Mesir, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Selandia Baru, Nigeria, Kaledonia Baru, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Prancis, Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki, Uni Emirat Arab, Vanuatu, Vietnam, Lebanon, Bahrain, dan Kuwait.

    Sumber : Antara

  • FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk Yurdi Yasmi sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman.

    Yurdi Yasmi ditunjuk sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman FAO, Rabu (18/12/2024).

    Yasmi sebelumnya memiliki pengalaman dalam struktur kepemimpinan FAO. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Perwakilan Regional untuk Afrika dan sebagai Perwakilan untuk Ghana.

    Dalam peran barunya, Yasmi akan memimpin dukungan FAO kepada negara-negara anggota dalam transisi menuju sistem produksi tanaman berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, keenam tim di divisi FAO bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim dan konflik serta tantangan ekonomi dan hal lainnya.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yasmi.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten. FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” ucapnya.

    Yasmi pernah menempati posisi tingkat tinggi di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Ia telah memimpin proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor Leste, Zimbabwe, dan lain-lain.

    Yasmi meraih gelar Doktor dan Magister dari Universitas Wageningen dan gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Dr Yurdi Yasmi adalah pria asal Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari lahir hingga lulus SMA menghabiskan waktu di Payakumbuh.

    Yasmi menempuh studi S1 Ilmu Kehutanan di IPB Bogor dan S2 serta S3 bidang Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen University, Belanda.

    Pria yang merupakan anak dari guru di Kabupaten Payukumbuh ini dari kecil sudah berprestasi. Salah satunya menjadi siswa teladan Sumatera Barat dan diundang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI era presiden Soeharto.

  • FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    FAO Tunjuk Alumni IPB Jadi Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) resmi menunjuk alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), Yurdi Yasmi, sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman.

    Yurdi menyambut baik amanah baru yang diberikan FAO kepada dirinya. Ia mengaku senang bisa berkontribusi lebih terhadap pengembangan pangan dan pertanian dunia melalui peran barunya sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman FAO.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yurdi dalam keterangannya pada Rabu (18/12).

    Sebagai Direktur Produksi Perlindungan dan Tanaman, Yurdi bertugas memimpin dukungan FAO kepada negara anggota dalam mempercepat transisi sistem produksi tanaman berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, divisi tersebut bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim, konflik, serta tantangan ekonomi lainnya.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten,” jelas Yurdi.

    “FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” tambahnya.

    Yurdi sendiri merupakan pakar di bidang pertanian. Ia pernah mengemban pendidikan S1 di jurusan Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia juga pernah berkuliah S2 dan S3 di jurusan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen dan lulus dengan predikat pujian.

    Sebagai eksekutif di bidang pertanian, Yurdi pernah mengemban jabatan penting di sejumlah organisasi internasional, seperti di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Selain itu, Yurdi juga pernah memimpin beberapa proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Korea, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor-Leste, dan Zimbabwe.

    (isa/dna)

  • 9 Negara Tolak Gencatan Senjata Gaza di Sidang PBB, Ada Tetangga RI

    9 Negara Tolak Gencatan Senjata Gaza di Sidang PBB, Ada Tetangga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak sembilan negara menentang resolusi gencatan senjata segera, permanen dan tanpa syarat yang digelar oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada Rabu (11/12/2024).

    Melansir Al Jazeera pada Kamis (12/12/2024), dari 193 anggota majelis, sebanyak 158 suara mendukung resolusi tersebut, 9 suara menentang dan 13 abstain.

    Negara-negara yang menentang adalah Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Israel, Nauru, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan Amerika Serikat.

    Sementara itu, yang abstain adalah Albania, Kamerun, Fiji, Georgia, Lituania, Malawi, Mikronesia, Palau, Panama, Slovakia, Sudan Selatan, Togo, dan Ukraina.

    Dalam pemberian suara ini juga menandai pertama kalinya Jerman dan Italia memberikan suara mendukung gencatan senjata di Gaza. Akibatnya, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di Kelompok Tujuh (G7) negara-negara industri besar yang terus menentangnya.

    Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki signifikansi politik, mewakili opini global tentang perang Israel di Gaza.

    Resolusi tersebut menuntut agar Israel menghormati mandat UNRWA dan menyerukan kepada pemerintah Israel “untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menghormati hak istimewa dan kekebalan UNRWA, dan menegakkan tanggung jawabnya untuk mengizinkan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya ke dan di seluruh Jalur Gaza”.

    (luc/luc)

  • Kemenhan ungkap strategi diplomasi Pasifik untuk kepentingan di Papua

    Kemenhan ungkap strategi diplomasi Pasifik untuk kepentingan di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mengungkap strategi diplomasi ke negara-negara Pasifik untuk menjaga kepentingan nasional di Papua.

    Dalam sesi diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, salah satu strateginya yaitu mengikutsertakan negara-negara Pasifik dalam forum-forum multilateral di kawasan, misalnya ADMM Plus.

    “Kita merasa selama ini diplomasi kita di pertahanan, khususnya pertahanan tentang Papua, selama ini kita jalan sendiri. Negara-negara Pasifik yang tiba-tiba ramai di PBB dan lain-lain itu seolah-olah kita menghadapi mereka sendirian,” kata Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Mohamad Nafis dalam paparannya saat FGD.

    Oleh karena itu, Indonesia saat menjadi tuan rumah ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) dan ADMM Plus pada Januari 2024 berhasil mengupayakan adanya pernyataan bersama negara-negara anggota ASEAN untuk menyepakati implementasi AOIP dari perspektif pertahanan.

    AOIP atau Tinjauan ASEAN terhadap Indo-Pasifik, menurut Nafis, membuka jalan untuk mengikutsertakan negara-negara Pasifik dalam kegiatan-kegiatan ADMM dan ADMM Plus, misalnya dalam pertemuan-pertemuan kelompok (working group), ataupun agenda-agenda latihan bersama di kawasan.

    “Dengan adanya AOIP, secara otomatis ADMM akan bekerja sama lebih erat dengan negara Pasifik, dan tentunya itu akan membantu kita bahwa negara-negara Pasifik dengan negara-negara ASEAN itu hubungannya baik,” kata pejabat Kementerian Pertahanan itu.

    Dia melanjutkan adanya hubungan baik ke depan itu diharapkan dapat membuat negara-negara di Pasifik lebih berpihak kepada ASEAN.

    “Jadi (saat) kita mau bicara eh kalian berhenti bicara Papua dong, itu kita juga lebih enak bicaranya,” kata dia.

    Terkait diplomasi ke negara-negara Pasifik, Kementerian Pertahanan pada tahun ini juga menggagas misi muhibah dan diplomasi ke empat negara di Pasifik Selatan. Misi itu kemudian dilaksanakan selama 40 hari lebih oleh Satgas Port Visit Pasifik, yang beranggotakan prajurit-prajurit TNI AL dari Komando Armada III, kemudian melibatkan pelajar dan mahasiswa dari Papua.

    Dalam misi itu, Satgas Port Visit Pasifik berlayar dengan kapal perang sekaligus kapal bantu rumah sakit KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 dan sandar di Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini.

    FGD yang diselenggarakan Universitas Pertahanan di Kompleks DPR RI hari ini mengangkat tema “Good Neighbour Policy: Arah Kebijakan Umum Pertahanan Indonesia di Era Pemerintahan Prabowo”. Kegiatan itu menampilkan sejumlah pembicara, di antaranya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat, dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta Dr. Peni Hanggarini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesia perjuangkan standar tenaga kerja perikanan di ajang WCPFC21

    Indonesia perjuangkan standar tenaga kerja perikanan di ajang WCPFC21

    Indonesia mengikuti rangkaian pertemuan Finance and Administration Committee (FAC18) dan Commission Meeting Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) pada tanggal 27 November – 3 Desember 2024, di Suva, Fiji. ANTARA/HO-Humas KKP

    Indonesia perjuangkan standar tenaga kerja perikanan di ajang WCPFC21
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia memperjuangkan standar tenaga kerja perikanan (Conservation and Management Measure (CMM) on Crew Labour Standards) pada pertemuan tahunan tuna dunia Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) yang digelar di Suva, Fiji.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif menjelaskan upaya yang dibawa Indonesia pada pertemuan internasional itu lantaran banyaknya kasus tenaga kerja pada kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia saat bekerja di kapal asing.

    “Banyak penyelewengan yang kami temukan, di antaranya mulai dari kasus gaji yang tidak dibayarkan, telantar, perlakuan tidak baik di atas kapal, hingga pelarungan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dan kita bawa ke ranah internasional,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Perjuangan tersebut telah Indonesia bawa sejak sidang WCPFC17 di tahun 2020 yang didukung sebagian besar negara anggota WCPFC.

    Hingga akhirnya dibentuk Intersessional Working Group yang di ketuai bersama (co-chair) oleh Indonesia dan New Zealand sebagai perwakilan dari Fisheries Forum Agency (FFA) atau Forum negara di kawasan Pasifik.

    Menurut Latif, perjuangan Indonesia itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pembahasan proposal usulan Indonesia pada Intersessional Working Group WCPFC berlangsung selama 4 tahun dan akhirnya bisa mengakomodir pandangan dan kompromi dari semua negara anggota.

    “Diadopsinya CMM tersebut disambut gembira oleh negara anggota WCPFC dan juga observer karena WCPFC menjadi Regional Fisheries Management Organization (RFMO) pertama yang menyepakati dan mengadopsi CMM Crew Labour Standard,” terangnya.

    CMM akan berlaku mulai 1 Januari 2028 untuk memberikan waktu pada negara anggota WCPFC untuk mengadopsi aturan kedalam aturan nasional. Implementasi CMM ini mengatur kewajiban yang harus dijalankan oleh negara bendera anggota WCPFC.

    Hal-hal yang wajib diterapkan diantaranya terkait dengan kondisi pekerjaan dan remunerasi yang layak, kontrak yang transparan dan adil bagi pihak yang terlibat, penanganan untuk kru yang mengalami cedera serius, jatuh dari kapal, maupun meninggal di atas kapal perikanan.

    Lebih lanjut ketentuan ini juga mengatur prosedur dan jalur komunikasi untuk kemudahan kontak dan koordinasi dengan crew provider dan keluarga terdekat.

    CMM tersebut menunjukkan komitmen yang besar dari negara anggota WCPFC untuk tidak hanya memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan tetapi memperhatikan standar keselamatan dan keamanan bagi para awak kapal.

    Indonesia mengikuti rangkaian pertemuan Finance and Administration Committee (FAC18) dan Commission Meeting Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) pada tanggal 27 November – 3 Desember 2024, di Suva, Fiji.

    Delegasi Indonesia diketuai oleh Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Laut Lepas Putuh Suadela dengan anggota Ketua Pusat Riset Perikanan – BRIN, perwakilan Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP serta para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Sebelumnya, di berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri perikanan baik di dalam maupun di luar negeri.

    “Dokumen perjanjian bekerja di laut itu mutlak dimiliki awak kapal perikanan. Rekrutmen tenaga kerja tidak boleh asal. Selain itu peningkatan kompetensi juga menjadi salah satu cara untuk memutus rantai perbudakan di kapal perikanan,” kata Trenggono.

    Sumber : Antara

  • KRI WSH-991 berhasil tuntaskan misi kemanusiaan di 4 negara Pasifik

    KRI WSH-991 berhasil tuntaskan misi kemanusiaan di 4 negara Pasifik

    Jakarta (ANTARA) – Kapal perang Republik Indonesia KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 berhasil menuntaskan misi muhibah dan kemanusiaannya ke empat negara di Pasifik Selatan, yaitu Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini (PNG), selama 48 hari berlayar sejak 9 Oktober 2024.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut Letkol Laut (S) Ajik Sismianto saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan Satgas Port Visit Pasifik 2024 kembali ke markas di Sorong, Papua Barat Daya, Senin (25/11).

    Kedatangan Satgas Port Visit Pasifik 2024 itu, yang berlayar bersama KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH), disambut oleh Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto dan Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Daya Victor F. Salosa di Dermaga Lantamal XIV Sorong.

    “Terima kasih kepada seluruh prajurit Satgas Port Visit Pasifik 2024 yang telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan semangat juang luar biasa,” kata Kepala Staf Koarmada III membacakan sambutan Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan saat acara penyambutan, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Koarmada III.

    Dalam kesempatan itu, Pangkoarmada III menjelaskan misi muhibah dan kemanusiaan ke empat negara di Pasifik Selatan bertujuan untuk mendukung kebijakan politik luar negeri Pemerintah RI sekaligus sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan nasional di luar negeri.

    “Kegiatan ini juga diharapkan dapat mewujudkan kepercayaan dan persahabatan (confidence-building measure) dengan negara-negara di Pasifik Selatan, dan mewujudkan kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan,” kata Pangkoarmada III dalam sambutannya.

    Dalam acara penyambutan itu, kepulangan Satgas Port Visit Pasifik 2024, yang dipimpin oleh Komandan Satgas (Dansatgas) Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto, juga disambut berbagai pertunjukan tarian dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Tari Yembo Papua, Tari Reog Ponorogo, Tari Saman Aceh, dan Tari Falabea atau tarian perang dari Papua.

    Di empat negara Pasifik Selatan itu, yaitu Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan PNG, Satgas Port Visit Pasifik melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di atas kapal, menyerahkan paket bantuan obat-obatan dari Pemerintah RI ke pemerintah masing-masing negara tujuan, kemudian memperkenalkan KRI WSH-991 yang merupakan kapal bantu rumah sakit buatan Indonesia, menggelar resepsi di atas kapal, dan bertemu dengan mitra-mitra Indonesia di tiap negara tujuan.

    “Selama menjalankan tugas, Satgas Port Visit Pasifik telah memberikan pelayanan medis yang profesional, dan mereka bekerja sepenuh hati. Mereka telah menjadi ujung tombak diplomasi kemanusiaan Indonesia di luar negeri,” kata Pangkoarmada III dalam sambutannya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan mahkamah Pidana Internasional (ICC), Kamis (21/11/2024). Hal ini menjadi resmi setelah ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahan Israel itu.

    Dalam sebuah pernyataan, selain Netanyahu ICC menjatuhkan perintah penangkapan kepada mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan juga Kepala Militer Hamas Mohammed Deif. Ketiganya dituding telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam pertempuran di Gaza.

    “Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu sekarang secara resmi menjadi buronan,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard, dikutip AFP.

    Langkah baru ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu. Karena salah satu negara dari 124 anggota nasional pengadilan tersebut wajib menangkapnya di wilayah mereka.

    Dalam situsnya, negara-negara tersebut merupakan negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, yang diadopsi pada tahun 1998 dan diimplementasikan pada 2002. Dalam hal ini, Indonesia bukanlah merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma, sehingga perintah penangkapan ICC ini tidak berlaku di RI.

    Berikut daftar anggota ICC sesuai dengan Statuta Roma berdasarkan situsnya:

    Afganistan

    Albania

    Andorra

    Antigua dan Barbuda

    Argentina

    Armenia

    Australia

    Austria

    Bangladesh

    Barbados

    Belgia

    Belize

    Benin

    Bolivia

    Bosnia dan Herzegovina

    Botswana

    Brasil

    Bulgaria

    Burkina Faso

    Cabo Verde

    Kamboja

    Kanada

    Republik Afrika Tengah

    Chad

    Cile

    Kolombia

    Komoro

    Kongo

    Kepulauan Cook

    Kosta Rika

    Pantai Gading

    Kroasia

    Siprus

    Republik Ceko

    Republik Demokratik Kongo

    Denmark

    Djibouti

    Dominika

    Republik Dominika

    Ekuador

    El Salvador

    Estonia

    Fiji

    Finlandia

    Perancis

    Gabon

    Gambia

    Georgia

    Jerman

    Ghana

    Yunani

    Granada

    Guatemala

    Guinea

    Guyana

    Honduras

    Hongaria

    Islandia

    Irlandia

    Italia

    Jepang

    Yordania

    Kenya

    Kiribati

    Latvia

    Lesoto

    Liberia

    Liechtenstein

    Lithuania

    Luksemburg

    Madagaskar

    Malawi

    Maladewa

    Mali

    Malta

    Kepulauan Marshall

    Mauritius

    Meksiko

    Mongolia

    Montenegro

    Namibia

    Nauru

    Belanda

    Selandia Baru

    Nigeria

    Nigeria

    Makedonia Utara

    Norwegia

    Palestina

    Panama

    Paraguay

    Peru

    Polandia

    Portugal

    Republik Korea

    Republik Moldova

    Rumania

    Saint Kitts dan Nevis

    Santo Lusia

    Saint Vincent dan Grenadines

    Samoa

    San Marino

    Senegal

    Serbia

    Seychelles

    Sierra Leone

    Slowakia

    Slovenia

    Afrika Selatan

    Spanyol

    Suriname

    Swedia

    Swiss

    Tajikistan

    Timor Leste

    Trinidad dan Tobago

    Tunisia

    Uganda

    Britania Raya

    Republik Bersatu Tanzania

    Uruguay

    Vanuatu

    Venezuela

    Zambia

     

    (luc/luc)

  • Ribuan Tentara Korut di Rusia Segera Masuki Perang Ukraina

    Ribuan Tentara Korut di Rusia Segera Masuki Perang Ukraina

    Suva –

    Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut ribuan tentara Korea Utara (Korut) yang berkumpul di Rusia akan “segera” memasuki pertempuran melawan Ukraina. Tentara-tentara Pyongyang itu dilaporkan menyatu dengan formasi pasukan militer Moskow.

    Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (23/11/2024), menyebut sekitar 10.000 tentara Korut diyakini kini bermarkas di Kursk, wilayah perbatasan Rusia, di mana mereka “diintegrasikan ke dalam formasi Rusia”.

    “Berdasarkan apa yang telah mereka dapatkan dalam pelatihan, cara mereka diintegrasikan ke dalam formasi Rusia, saya sepenuhnya memperkirakan akan melihat mereka terlibat dalam pertempuran segera,” kata Austin saat berbicara kepada wartawan saat singgah di Fiji, negara kepulauan di Pasifik.

    Austin mengatakan dirinya “belum melihat laporan signifikan” mengenai pasukan Korut yang “terlibat secara aktif dalam pertempuran” sejauh ini.

    Para pejabat pemerintah Korea Selatan (Korsel) dan kelompok penelitian setempat melaporkan pada Kamis (21/11) waktu setempat bahwa Rusia telah memasok rudal anti-pesawat, memberikan minyak dan bantuan ekonomi sebagai imbalan atas pengiriman pasukan Korut ke Moskow.

    Penasihat keamanan utama Korsel Shin Won Sik menyebut Seoul mendeteksi “peralatan dan rudal anti-pesawat yang bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan udara Pyongyang yang rentan” telah dikirimkan ke Korut.

    Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Lammy, seperti dikutip BBC, pasokan minyak itu merupakan “pembayaran” untuk persenjataan dan pasukan yang dikirimkan Pyongyang ke Moskow.

  • KRI WSH-991 pulang ke Tanah Air setelah rampungkan misi di PNG

    KRI WSH-991 pulang ke Tanah Air setelah rampungkan misi di PNG

    Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan.

    Jakarta (ANTARA) – Kapal perang Republik Indonesia KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 berlayar kembali ke Tanah Air setelah merampungkan misi muhibah dan kemanusiaan di Papua Nugini (PNG) sejak 4 hari yang lalu (17/11).

    Di Port Moresby, PNG, Rabu, kepulangan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH) itu dilepas oleh Duta Besar RI untuk PNG Andriana Supandy, Atase Pertahanan RI untuk PNG Kolonel Inf. Piter Dwi Ardianto, staf KBRI Port Moresby, dan masyarakat PNG, yang membentangkan spanduk bertuliskan “Thank You Indonesia!”

    “Saya mewakili pemerintah Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan misi diplomasi perdamaian ini. Salam hormat untuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Hersan yang telah mendukung kegiatan Port Visit di wilayah Pasifik Selatan,” kata Dubes RI untuk PNG kepada Satgas Port Visit Pasifik 2024 sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Ia melanjutkan misi kemanusiaan ke empat negara di Pasifik Selatan itu merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto semasa masih menjabat Menteri Pertahanan.

    “Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan,” kata Dubes Andriana.

    Dalam acara yang sama, Dubes RI untuk PNG itu juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Satgas Port Visit Pasifik 2024 Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto, Komandan KRI WSH-991 Kolonel Laut (P) Edi Herdiana, dan seluruh pengawak KRI dan personel satgas.

    “Semoga diberi kelancaran dalam pelayaran menuju tanah air,” kata Andriana.

    Acara pelepasan itu dilanjutkan dengan laporan dari Komandan Satgas Port Visit Pasifik 2024, yang didampingi Komandan KRI WSH-991, kepada Dubes RI. KRI WSH-991 melaksanakan tradisi penghormatan, dan peran pemanduan, kemudian lanjut berlayar meninggalkan Port Moresby.

    Di PNG, sebagaimana tiga negara tujuan satgas lainnya seperti Kepulauan Solomon, Fiji, dan Vanuatu, Satgas Port Visit Pasifik menggelar berbagai kegiatan seperti membuka layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, membuka pintu kapal (open ship) untuk warga PNG, menggelar resepsi di atas geladak kapal, berkunjung ke markas militer PNG dan KBRI, kemudian menyerahkan paket bantuan obat-obatan dari pemerintah RI ke pemerintah PNG.

    Satgas Port Visit Pasifik 2024 juga memperbaiki rumah ibadah, yaitu Gereja St. Michael’s Parish di Hanuaba, PNG. Kerja bakti merenovasi gereja itu dipimpin oleh Letkol Laut (T) Yopie Lutfian Arief, diikuti oleh 32 anggota Satgas Port Visit Pasifik 2024, dan masyarakat sekitar gereja.

    Karya bakti di kompleks gereja itu mencakup pembersihan area gereja, pengecatan dinding, perbaikan tempat lonceng dan beberapa fasilitas di area luar bangunan gereja, bagian dalam gereja, tiang penopang, dan kamar mandi.

    Satgas Port Visit Pasifik 2024 bersama KRI WSH-991 berlayar ke empat negara di Pasifik Selatan yaitu Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini, sejak 9 Oktober 2024.

    Dalam pelayaran itu, KRI WSH-991 mengangkut total 177 personel, yang terdiri atas 141 pengawak kapal, dan 36 staf dari Satgas yang terdiri atas tim penyelam, pasukan pengamanan, dokter umum dan dokter spesialis, pelajar dari Papua, serta perwira penerangan dari Dinas Penerangan TNI AL.

    Total pelayaran dijadwalkan berlangsung selama 48 hari sampai akhirnya KRI WSH-991 kembali ke markasnya di Sorong, Papua Barat Daya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024