Negara: Estonia

Batas Omzet UMKM Bebas Pajak Bakal Turun Jadi Rp 3,6 M

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana menurunkan ambang batas atau omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari yang saat ini di level Rp 4,8 miliar menjadi Rp 3,6 miliar per tahun.

Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, rencana kebijakan penurunan threshold omzet PPh Final UMKM ini didasari dari rekomendasi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD.

“Sebenarnya rencana penurunan sudah disampaikan Bu Menkeu (Sri Mulyani) dan Pak Menko (Airlangga) di beberapa kesempatan karena ada catatan rekomendasi OECD juga, untuk lebih disesuaikan thresholdnya dengan best practices negara lain, terkait keadilan dan perluasan tax base,” ucap Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Meski begitu, Susiwijono menegaskan bahwa rencana kebijakan ini baru sebatas kajian di internal pemerintahan, belum ada keputusan resmi terkait itu. Ia juga menekankan kebijakan ini tidak akan termasuk ke dalam paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah tentang kelanjutan PPh Final UMKM orang pribadi yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5% sampai dengan 2025.

“Kemarin ini tidak disinggung karena konteksnya kan adalah insentif-insentif untuk meringankan UMKM dalam rangka adanya pemberlakuan PPN 12% per 1 Januari 2025. Tapi, setelah itu nanti pasti disampaikan,” ucap Susiwijono.

Bila nantinya hasil proses pembahasan threshold omzet PPh final UMKM diputuskan diturunkan menjadi Rp 3,6 miliar per tahun, Susiwijono memastikan, pemberlakuannya akan ditetapkan dengan mengubah PP, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.

Perubahan PP itu ia akui pada akhirnya juga akan menjadi acuan batasan omzet untuk memberikan insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM. Namun, ia kembali menegaskan bahwa rencana ini juga belum tentu menghasilkan keputusan threshold omzet pengusaha kena pajak yang senilai Rp 4,8 miliar akan ikut turun.

“Kita lihat perubahan PP nya nanti ya, threshold yang mana ini kan harus ubah PP, nanti pasti pemerintah akan sampaikan hitung-hitungannya, kita perlu juga arah kajiannya bagaimana meski sudah ada ke sana terkait rekomendasi OECD, cuma konteks sekarang kan ke insentif PPh Final UMKM,” ungkap Susiwijono.

Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menganggap, batasan omzet usaha di Indonesia yang terbebas dari pajak pertambahan nilai (PPN) ketinggian. Penilaian ini tertuang dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia edisi November 2024. Batasan omzet usaha yang dimaksud OECD ini ialah senilai Rp 4,8 miliar atau setara US$ 300.000.

“Usaha beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar (US$ 300.000) masih dibebaskan dari PPN. Ambang batas ini lebih tinggi daripada di kebanyakan negara OECD, dikutip dari survei OECD itu, Kamis (28/11/2024).

OECD mencatat, negara-negara anggotanya yang memiliki batasan omzet bebas PPN tertinggi hanya di atas US$ 80.000 per tahun. Negara yang menerapkan batasan itu adalah Prancis, Irlandia, Italia, Jepang, Lithuania, Polandia, Republik Slovakia, Slovenia, Swiss, dan Inggris.

Sementara itu, yang ambang batasnya US$ 40.000-US$ 80.000 per tahun adalah Australia, Austria, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Korea, Latvia, Luksemburg, dan Selandia Baru.

Adapun di bawah US$ 40.000 ialah Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Islandia, Israel, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Swedia. Di antara negara-negara ini, tiga negara memiliki ambang batas yang sangat rendah di bawah US$ 10.000 adalah Denmark, Norwegia, dan Swedia.

Dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Filipina, batasan omzet yang terbebas PPN di Indonesia juga OECD sudah lebih melampaui. Sebab, Thailand dan Filipina hanya US$ 50.000.

“Jauh lebih tinggi daripada Thailand dan Filipina, yang hanya sekitar US$ 50.000,” tulis OECD dalam surveinya.

Oleh sebab itu, OECD menganggap, hal ini yang membuat setoran pajak di Indonesia menjadi rendah. Merekapun merekomendasikan supaya ambang batas omzet yang bebas PPN itu ditinjau ulang.

“Penurunan ambang batas PPN, serta pengurangan jumlah sektor yang tidak dikenakan PPN, akan meningkatkan penerimaan PPN dari sektor-sektor yang baru maupun yang sudah dikenakan,” tulis OECD.

(arj/mij)

17/12/2024 21:05
Integritas Pilkada 2024 untuk demokrasi berkualitas

Jakarta (ANTARA) – Pilkada serentak 2024 layaknya ujian besar bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Lebih dari sekadar memilih pemimpin daerah, Pilkada kali ini menjadi cerminan kualitas institusi demokrasi, keberanian menegakkan integritas, dan komitmen melawan politik transaksional.

Dalam konteks ini, Pilkada bukan hanya ajang kompetisi antarcalon, tetapi juga arena pertarungan nilai-nilai demokrasi.

Keadaan pun menjadi kian menantang manakala Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Nasional 2024 bisa mencapai 82 persen.

Anggota KPU RI Idham Holik menyampaikan target tersebut mengacu pada capaian partisipasi pada pemilu yang dinilai cukup tinggi dibandingkan negara-negara demokrasi maju.

Memang sejatinya, di balik pesta demokrasi ini, sejumlah tantangan yang muncul harus diantisipasi dengan cermat untuk menjaga integritas proses pemilihan.

Tokoh-tokoh besar sering kali memberikan pengaruh signifikan dalam kontestasi politik di daerah. Mantan pejabat nasional, pemimpin partai politik, hingga tokoh masyarakat memiliki daya tarik yang dapat mengarahkan pilihan publik.

Kehadiran mereka, meskipun sering diklaim sebagai upaya netral untuk memberikan dukungan moral, kerap memunculkan polarisasi di tengah masyarakat.

Polarisasi ini bukan hanya memengaruhi hasil Pilkada, tetapi juga merusak harmoni sosial yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi lokal.

Dalam situasi ini, sangat penting bagi tokoh-tokoh tersebut untuk memastikan bahwa dukungan mereka tidak menimbulkan konflik dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.

Netralitas aparat

Pilkada menghadapi tantangan lain manakala netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang juga selalu hangat dalam setiap gelarannya.

Sejarah mencatat, ada banyak kasus di mana ASN terlibat aktif dalam mendukung calon tertentu.

Baik secara terang-terangan maupun melalui jejaring birokrasi, keberpihakan ASN sering kali digunakan untuk memenangkan kandidat yang memiliki akses politik kuat.

Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan kompetisi di antara kandidat.

Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus ditingkatkan untuk mengidentifikasi pelanggaran netralitas ASN sejak dini.

Selain itu, regulasi terkait sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN perlu disosialisasikan secara masif agar menjadi pengingat tegas bagi seluruh aparatur.

Tak hanya ASN, aparat keamanan juga memiliki peran penting dalam menjaga netralitas Pilkada. Laporan dari berbagai Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa aparat keamanan, baik dari Polri maupun TNI, kadang-kadang dianggap memihak calon tertentu.

Pengamat sekaligus Co-Founder Institute For Security dan Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut TNI sangat berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman selama Pilkada 2024.

TNI menurut Khairul harus memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian dan pihak penyelenggara pemilu agar proses pilkada dari kampanye dan pencoblosan bisa berjalan dengan lancar.

Memang faktanya netralitas aparat keamanan adalah kunci untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan lancar tanpa intimidasi atau tekanan politik.

Penegakan kode etik yang tegas dan tidak pandang bulu, disertai pengawasan ketat, harus menjadi bagian dari strategi pengawasan Pilkada.

Dalam hal ini, kerja sama antara Polri, TNI, dan Bawaslu sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menjamin keadilan proses pemilu.

Di sisi lain, potensi gratifikasi pasca-Pilkada menjadi ancaman serius yang sering kali luput dari perhatian publik.

Praktik gratifikasi dalam bentuk uang, proyek, atau jabatan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa memenangkan calon kepala daerah masih menjadi masalah laten yang terus membayangi demokrasi di tingkat lokal.

Gratifikasi semacam ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat vital. KPK harus lebih proaktif dalam memperluas jaringan pengawasan hingga ke tingkat daerah.

Penempatan tim khusus di daerah-daerah yang menggelar Pilkada dapat menjadi langkah awal untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Lebih dari itu, edukasi kepada masyarakat dan kandidat tentang bahaya gratifikasi politik harus ditingkatkan.

Salah satu langkah inovatif yang dapat diambil adalah mengintegrasikan sistem pelaporan gratifikasi berbasis digital dengan aplikasi Pilkada yang transparan dan mudah diakses.

Sistem ini memungkinkan pelaporan anonim oleh masyarakat dan pemantauan langsung oleh publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan pelanggaran dapat menjadi penguat utama dalam mencegah korupsi politik.

Sinergi antar-lembaga

Dalam praktiknya untuk mewujudkan integritas pelaksanaan Pilkada yang terjaga baik, upaya ini harus didukung dengan perkuatan sinergi antar-lembaga pengawas.

Koordinasi antara KPK, Bawaslu, KASN, dan aparat penegak hukum lainnya harus lebih erat untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum.

Selain itu, pengawasan keuangan kampanye juga perlu diperketat. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang Pemantauan Dana Kampanye Pilkada 2020 yang dirilis 6 Desember 2020, menunjukkan sekitar 40 persen dana kampanye dalam Pilkada 2020 berasal dari sumber yang tidak jelas atau dengan kata lain dari sumber yang masih belum tercermin secara jelas dan rinci.

Transparansi pendanaan kampanye, termasuk pelaporan real-time melalui platform digital, harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara langsung.

Penerapan teknologi juga dapat menjadi alat penting dalam pengawasan Pilkada. Penggunaan blockchain, misalnya, dapat memastikan integritas data hasil pemilu dan distribusi logistik pemilu.

Teknologi ini mampu menciptakan sistem yang transparan, di mana setiap transaksi dan proses pemilu tercatat dan tidak dapat diubah.

Studi menunjukkan bahwa blockchain telah digunakan di beberapa negara, seperti Estonia, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Estonia tercatat telah menjadi pelopor dalam penerapan teknologi blockchain di sektor publik. Sejak 2012, negara ini menggunakan KSI (Keyless Signature Infrastructure) Blockchain untuk memastikan integritas data dalam berbagai layanan pemerintah, termasuk registrasi kesehatan, properti, bisnis, dan sistem pengadilan digital.

Selain itu, analisis big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola mencurigakan dalam kampanye politik, seperti lonjakan dana kampanye yang tidak wajar atau distribusi suara yang anomali.

Maka ke depan, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi sistem pengawasan Pilkada. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran dan integrasi data antar-lembaga, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan.

Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada. Edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran harus menjadi bagian dari kampanye nasional yang dikelola oleh KPU dan Bawaslu.

Pilkada 2024 adalah momentum besar untuk membuktikan bahwa demokrasi Indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan yang baru. Integritas bukan hanya tugas lembaga pengawas, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, Pilkada 2024 dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Demokrasi yang berkualitas bukan hanya sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan yang dapat dicapai dengan kerja keras, dedikasi, dan pengawasan yang transparan.

Copyright © ANTARA 2024

27/11/2024 17:27
Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan mahkamah Pidana Internasional (ICC), Kamis (21/11/2024). Hal ini menjadi resmi setelah ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahan Israel itu.

Dalam sebuah pernyataan, selain Netanyahu ICC menjatuhkan perintah penangkapan kepada mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan juga Kepala Militer Hamas Mohammed Deif. Ketiganya dituding telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam pertempuran di Gaza.

“Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu sekarang secara resmi menjadi buronan,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard, dikutip AFP.

Langkah baru ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu. Karena salah satu negara dari 124 anggota nasional pengadilan tersebut wajib menangkapnya di wilayah mereka.

Dalam situsnya, negara-negara tersebut merupakan negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, yang diadopsi pada tahun 1998 dan diimplementasikan pada 2002. Dalam hal ini, Indonesia bukanlah merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma, sehingga perintah penangkapan ICC ini tidak berlaku di RI.

Berikut daftar anggota ICC sesuai dengan Statuta Roma berdasarkan situsnya:

Afganistan

Albania

Andorra

Antigua dan Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Bangladesh

Barbados

Belgia

Belize

Benin

Bolivia

Bosnia dan Herzegovina

Botswana

Brasil

Bulgaria

Burkina Faso

Cabo Verde

Kamboja

Kanada

Republik Afrika Tengah

Chad

Cile

Kolombia

Komoro

Kongo

Kepulauan Cook

Kosta Rika

Pantai Gading

Kroasia

Siprus

Republik Ceko

Republik Demokratik Kongo

Denmark

Djibouti

Dominika

Republik Dominika

Ekuador

El Salvador

Estonia

Fiji

Finlandia

Perancis

Gabon

Gambia

Georgia

Jerman

Ghana

Yunani

Granada

Guatemala

Guinea

Guyana

Honduras

Hongaria

Islandia

Irlandia

Italia

Jepang

Yordania

Kenya

Kiribati

Latvia

Lesoto

Liberia

Liechtenstein

Lithuania

Luksemburg

Madagaskar

Malawi

Maladewa

Mali

Malta

Kepulauan Marshall

Mauritius

Meksiko

Mongolia

Montenegro

Namibia

Nauru

Belanda

Selandia Baru

Nigeria

Nigeria

Makedonia Utara

Norwegia

Palestina

Panama

Paraguay

Peru

Polandia

Portugal

Republik Korea

Republik Moldova

Rumania

Saint Kitts dan Nevis

Santo Lusia

Saint Vincent dan Grenadines

Samoa

San Marino

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Slowakia

Slovenia

Afrika Selatan

Spanyol

Suriname

Swedia

Swiss

Tajikistan

Timor Leste

Trinidad dan Tobago

Tunisia

Uganda

Britania Raya

Republik Bersatu Tanzania

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Zambia

(luc/luc)

23/11/2024 12:20
7 Update Perang Ukraina: ‘Gerbang’ PD 3 Terbuka-Gebrakan Putin & Trump

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Dinamika perang Rusia-Ukraina terus berlanjut. Memasuki lebih dari seribu hari bertempur, pergerakan perang belum mencapai titik-titik perdamaian.

Pada Minggu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan restu kepada Ukraina untuk menyerang wilayah dalam Rusia menggunakan senjata buatannya. Hal ini diramalkan dapat membuka peluang Perang Dunia (PD) 3.

Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari beberapa sumber oleh CNBC Indonesia, Rabu (20/11/2024):

1. Ukraina Bom Rusia dengan Rudal Maut AS

Ukraina mulai menggunakan senjata jarak jauh AS untuk menyerang masuk ke negara Rusia. Mengutip Reuters, Ukraina menggunakan Army Tactical Missile System (ATACMS) milik AS, menyerang beberapa kota milik Moskow.

Rusia mengatakan pasukannya menembak jatuh lima dari enam rudal yang ditembakkan ke fasilitas militer di wilayah Bryansk. Puing-puing salah satu rudal mengenai fasilitas tersebut, memicu kebakaran, meski beruntung tidak menimbulkan korban atau kerusakan.

“Militer Ukraina telah meluncurkan beberapa rudal ATACMS buatan AS ke Wilayah Bryansk Rusia, beberapa di antaranya telah dicegat,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dilaporkan juga oleh laman Prancis, AFP.

Media Ukraina sebelumnya juga melaporkan bagaimana Kyiv telah menembakkan rudal ATACMS ke wilayah Rusia untuk pertama kalinya. Dirilis rekaman yang diduga sebagai momen peluncuran.

Ukraina mengakui pihaknya menyerang depot senjata Rusia, sekitar 110 kilometer (km) di dalam wilayah pemerintahan Presiden Vladimir Putin, dalam sebuah serangan yang menyebabkan “ledakan sekunder”.

Namun militer Ukraina tidak secara terbuka menyebutkan senjata apa yang digunakannya walau sumber pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat Washington mengonfirmasi penggunaan ATACMS.

“Rusia berhasil mencegat dua dari delapan rudal yang ditembakkan oleh Ukraina dan bahwa serangan itu dilakukan pada titik pasokan amunisi,” ujar pejabat AS yang tak menyebutkan nama.

2. AS Tutup Kedutaan di Kyiv

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kyiv, Ukraina, akan ditutup sementara pada Rabu (20/11/2024) menyusul informasi terkait potensi serangan udara besar-besaran. Departemen Urusan Konsuler AS menyatakan dalam situs resmi kedutaan bahwa tindakan ini diambil demi keamanan.

“Sebagai langkah kehati-hatian, kedutaan akan ditutup, dan para pegawai diperintahkan untuk berlindung di tempat,” kata pernyataan itu, dilansir Reuters. Kedutaan juga mengimbau warga negara AS di Kyiv untuk bersiap mencari perlindungan segera setelah peringatan udara diumumkan.

Peringatan ini muncul sehari setelah Ukraina menggunakan rudal ATACMS buatan AS untuk menyerang wilayah Rusia. Penggunaan rudal ini dilakukan setelah Ukraina mendapat izin dari pemerintahan Presiden Joe Biden pada hari ke-1.000 sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina.

Rusia sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika Washington memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan rudal yang dipasok oleh AS, Inggris, dan Prancis untuk menyerang wilayah Rusia, Moskow akan menganggap negara-negara NATO tersebut terlibat langsung dalam perang.

3. NATO Terjunkan 3.600 tentara di ‘Halaman Belakang’ Rusia

Ribuan tentara NATO kini bersiaga di “halaman belakang” Rusia. Ini terkait latihan artileri berskala besar di Arktik Finlandia bulan ini.

AFP menulis sekitar 3.600 tentara dari Amerika Serikat (AS), Swedia, Inggris, Prancis, dan anggota NATO lainnya akan melakukan latihan tembak langsung sepanjang November di daerah perbukitan Rovajarvi yang bersalju. Ini merupakan bagian dari latihan artileri NATO terbesar yang pernah diadakan di Eropa, yang dijuluki Dynamic Front 25, mencakup latihan di Estonia, Jerman, Rumania, dan Polandia yang melibatkan total sekitar 5.000 tentara.

Direktur latihan Dynamic Front 25 di Finlandia, Kolonel Janne Makitalo, mengatakan tujuan utamanya adalah untuk melatih dan mengembangkan interoperabilitas dalam unit artileri aliansi. Termasuk mempersiapkan pasukan untuk kondisi Arktik yang keras, setelah Norwegia, Swedia, dan Finlandia semuanya menjadi anggota NATO.

“Tentu saja ini mengirimkan pesan bahwa kami dapat berlatih bersama dan kami sedang mengembangkan aset kami,” katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (20/11/2024).

“Artileri pada dasarnya adalah raja dan ratu medan perang, seperti yang telah kita lihat dari pengalaman pertempuran di Ukraina,” kata Makitalo.

Ia menepis anggapan bahwa NATO dapat memprovokasi Moskow. Apalagi dengan memamerkan kekuatan militernya di halaman belakang Rusia.

“Ini bukan semacam unjuk kekuatan,” tegasnya menambahkan ergabungnya Finlandia dengan NATO membawa 280.000 tentara ke sisi utara aliansi.

4. Laksamana AS Ungkap Kondisi perang Ukraina dan Arab

Laksamana Asia-Pasifik Amerika Serikat (AS), Sam Paparo, menjabarkan kondisi militer Negeri Paman Sam dalam menghadapi konflik di Ukraina dan Timur Tengah. Hal ini disebarkannya dalam sebuah pernyataan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam paparannya, Paparo menyebut konflik di Ukraina dan Timur Tengah menggerogoti persediaan pertahanan udara AS. Hal ini, menurutnya, akan membebani biaya perang yang disiapkan Washington.

“Dengan beberapa Patriot yang telah digunakan, beberapa rudal udara-ke-udara yang telah digunakan, sekarang ini menggerogoti persediaan. Mengatakan sebaliknya akan menjadi tidak jujur,” kata Paparo, kepala Komando Indo-Pasifik AS, dalam sebuah acara, yang dikutip Reuters.

Biden telah memberi Kyiv serangkaian pertahanan lengkap, termasuk rudal Patriot dan sistem Rudal Permukaan-ke-Udara Canggih Nasional. Tak hanya itu, Gedung Putih juga baru-baru ini merestui penggunaan Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat, atau ATACMS oleh Ukraina untuk menyerang Rusia.

Lampu hijau yang diberikan Biden ini mengundang reaksi keras dari Rusia untuk segera mengesahkan doktrin nuklir terbarunya. Doktrin itu secara resmi dikenal sebagai ‘Dasar-dasar Kebijakan Negara di Bidang Pencegahan Nuklir’.

Doktrin yang tertulis sepanjang 4 halaman itu menguraikan kondisi ancaman-ancaman yang dapat dibalas dengan penggunaan senjata nuklir.

“Rusia akan mempertimbangkan serangan nuklir jika negara itu, atau sekutunya Belarus, menghadapi agresi dengan penggunaan senjata konvensional yang menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan (atau) integritas teritorial mereka,” kata doktrin baru tersebut, yang diteken Presiden Vladimir Putin.

“Agresi terhadap Federasi Rusia dan (atau) sekutunya oleh negara non-nuklir mana pun dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir dianggap sebagai serangan gabungan mereka,” tambah pernyataan itu.

5. Rusia Respons Tembakan Rudal AS oleh Ukraina

Rusia memberi respons terhadap serangan Ukraina yang menggunakan rudal jarak jauh Amerika Serikat (AS), Army Tactical Missile System (ATACMS), yang makin meningkatkan ancaman terjadinya perang dunia ke-3 (PD 3). Rusia bahkan memberi isyarat AS dan sekutu, bahwa mereka siap untuk melakukan konfrontasi nuklir.

Menteri Luar Negeri, Sergey Lavrov menyebut Barat memang ingin meningkatkan konflik. Ini ditegaskannya di sela-sela konferensi pers KTT G20 di Brasil, Selasa.

“Fakta bahwa ATACMS digunakan berulang kali malam ini di wilayah Bryansk (Rusia), tentu saja, merupakan sinyal bahwa mereka (di Barat) yang menginginkan peningkatan (perang),” kata Lavrov menurut laporan Tass, dikutip CNBC International Rabu (20/11/2024).

“Dan tanpa Amerika, mustahil untuk menggunakan rudal berteknologi tinggi ini,” tambahnya.

Moskow sebenarnya sudah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak membiarkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauhnya untuk menyerang Rusia secara langsung. Beberapa pejabat, termasuk Wakil Dewan Keamanan Rusia dan mantan Perdana Menteri negeri itu Dmitry Medvedev memberi ancama akan eskalasi dan perang dunia baru.

Namun keputusan akhirnya dimuat Presiden AS Joe Biden, Senin, yang memperbolehkan penggunaan senjata buatan Lockheed Martin Corporation tersebut, yang mampu mencapai target hingga 300 kilometer (km). Kebijakan yang diketok persis dua bulan sebelum Biden digantikan Donald Trump tersebut disetujui dengan dalih masuknya tentara Korea Utara (Korut) dalam perang Rusia-Ukraina guna membantu pasukan Kremlin.

6. Putin Siap Berunding dengan Trump

Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan terbuka untuk membahas kesepakatan gencatan senjata Ukraina dengan presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Hal ini terjadi tatkala Trump, yang baru saja memenangkan pemilihan awal bulan ini, berkomitmen menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam pelaporan terperinci yang dikutip Reuters, lima pejabat Rusia saat ini dan mantan pejabat mengatakan Kremlin secara umum mengatakan Moskow dapat setuju untuk membekukan konflik di sepanjang garis depan.

“Mungkin ada ruang untuk negosiasi mengenai pembagian tepat empat wilayah timur Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson,” menurut tiga orang yang semuanya meminta anonimitas untuk membahas masalah-masalah sensitif.

“Rusia mungkin juga terbuka untuk menarik diri dari sebagian kecil wilayah yang dikuasainya di wilayah Kharkiv dan Mykolaiv, di utara dan selatan Ukraina,” tambah dua pejabat lainnya.

Putin mengatakan bulan ini bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata harus mencerminkan ‘realitas’ di lapangan. Namun ia khawatir gencatan senjata yang berumur pendek hanya akan memungkinkan Barat untuk mempersenjatai kembali Ukraina.

“Jika tidak ada kenetralan, sulit untuk membayangkan adanya hubungan bertetangga yang baik antara Rusia dan Ukraina,” kata Putin kepada kelompok diskusi Valdai pada 7 November.

“Mengapa? Karena ini berarti Ukraina akan terus-menerus digunakan sebagai alat di tangan yang salah dan merugikan kepentingan Federasi Rusia.”

7. Intel Rusia Bicara soal Ukraina

Moskow akan menanggapi langkah-langkah Barat yang mengancam Rusia dengan serangan jarak jauh. Hal ini diperingatkan kepala Badan Intelijen Asing (SVR) Rusia, Sergey Naryshkin.

Kepala mata-mata Rusia itu mengatakan perubahan doktrin nuklir negara itu yang diberlakukan oleh Presiden Vladimir Putin pada hari Selasa telah mengurangi ruang gerak bagi kekuatan Barat dalam konfrontasi mereka dengan Moskow.

“Upaya beberapa anggota NATO untuk berpartisipasi dalam memfasilitasi kemungkinan serangan jarak jauh dengan senjata Barat jauh di dalam wilayah Rusia tidak akan dibiarkan begitu saja,” kata Naryshkin dalam sebuah wawancara dengan majalah Rusia National Defense, yang diterbitkan pada hari Rabu.

Pedoman pencegahan nuklir yang baru menetapkan bahwa serangan terhadap Rusia oleh negara non-nuklir yang didukung oleh negara nuklir akan dianggap sebagai operasi gabungan. Hal ini juga berpotensi memicu pembalasan nuklir dari Moskow

“Perubahan ini secara de facto mengecualikan kemungkinan mengalahkan Angkatan Bersenjata Rusia di medan perang,” tambah Naryshkin.

(luc/luc)

20/11/2024 22:00
Bukan Cuma Waktu Peringatan, Ini 4 Perbedaan Hari Anak Sedunia dengan Hari Anak Internasional

TRIBUNJAKARTA.COM – Bukan cuma waktu tanggal peringatannya, ini 4 perbedaan Hari Anak Sedunia dan Hari Anak Internasional.

Hari Anak Universal atau lebih dikenal dengan Hari Anak Sedunia diperingati setiap 20 November.

Tahun ini, Hari Anak Sedunia jatuh pada Rabu (20/11/2024).

Dilansir dari laman Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), tema Hari Anak Sedunia 2024 adalah “Listen to the Future (dengarkan masa depan)”

Hari Anak Sedunia bukan merupakan satu-satunya perayaan Hari Anak. Setiap 1 Juni, masyarakat di dunia juga merayakan Hari Anak Internasional.

Lantas, apa bedanya Hari Anak Sedunia dengan Hari Anak Internasional?

Beda Hari Anak Sedunia dan Hari Anak Internasional

Ilustrasi (pexels.com)

Dikutip dari Compassion, Hari Anak Sedunia berbeda dengan Hari Anak Internasional. Berikut beberapa perbedaannya:

1. Waktu perayaan

Perbedaan paling jelas dari Beda Hari Anak Sedunia dan Hari Anak Internasional adalah waktu perayaannya.

Hari Anak Sedunia dirayakan setiap 20 November. Sementara Hari Anak Internasional diperingati tiap 1 Juni.

Namun, banyak negara yang tidak mengakui Hari Anak Internasional jatuh pada 1 Juni.

Di Amerika Serikat misalnya, Hari Anak Internasional biasanya dirayakan pada Minggu kedua pada Juni.

2. Pihak yang mendeklarasikan

Hari Anak Sedunia pertama kali dicetuskan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1959.

Saat itu, PBB membuat Deklarasi Hak-hak Anak.

Kemudian pada 20 November 1989, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Konvensi Hak-hak Anak yang memuat hak anak untuk hidup, mendapat kesehatan, pendidikan, dan bermain.

Sementara Hari Anak Internasional ditetapkan oleh Federasi Demokrasi Internasional Perempuan di Moskow pada 4 November 1949.

Sejak masa Revolusi Industri dan Perang Dunia, anak-anak mendapat tindakan yang tidak semestinya, seperti dilecehkan, ditindas, dan dicabut hak-haknya.

Dikutip dari KompasTV, anak-anak juga dieksploitasi dan dimanipulasi sehingga mendapat sorotan selama Konferensi Jenewa pada 1925.

Para pemimpin dunia memutuskan untuk melindungi anak-anak di seluruh dunia.

3. Tujuan perayaan

Hari Anak Sedunia diperingati sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran pada hak-hak anak di seluruh dunia dan kesejahteraan mereka.

Dalam konvensi yang disampaikan pada 1989, anak-anak berhak untuk hidup berkeluarga, dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan didengar.

Sementara itu, Hari Anak Internasional ditetapkan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak, mengakhiri pekerja anak, dan menjamin akses terhadap pendidikan.

4. Sejarah perayaan

Hari Anak Sedunia pertama kali ditetapkan pada 14 Desember 1954 sesuai dengan resolusi PBB Nomor 836 (XI).

Saat itu, Hari Anak Sedunia ditetapkan usai penderitaan anak-anak di Eropa akibat Perang Dunia II.

Kemudian, pada 20 November 1959, PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak dan Konvensi Hak Anak yang disampaikan 30 tahun kemudian, yakni pada 1989.

Sementara itu, Hari Anak Internasional memiliki timeline lebih jauh lagi.

Perayaan Hari Anak Internasional berangkat dari sebuah tradisi pada 1856 ketika Pendeta Dr Charles Leonard, pendeta Gereja Universalis Penebus di Chelsea, Massachusetts, mengadakan kebaktian khusus yang difokuskan pada anak-anak.

Selama beberapa tahun, perayaan bagi anak-anak itu dilakukan, tapi tidak ada upaya dari pemerintah untuk menjadikannya perayaan resmi.

Para presiden terdahulu secara berkala telah memproklamirkan Hari Anak Nasional, tetapi tidak ada perayaan tahunan Hari Anak Nasional yang ditetapkan secara resmi di Amerika Serikat.

Beberapa negara yang memperingati Hari Anak Internasional 1 Juni, yakni Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

20/11/2024 15:34
NATO Gelar Latihan Artileri Besar-besaran di Finlandia

Helsinki –

Aliansi militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik (NATO) menggelar latihan artileri besar-besaran di Finlandia. Latihan militer tersebut menjadi yang pertama digelar di Finlandia sejak negara itu bergabung dengan NATO tahun lalu.

Latihan militer ini, seperti dilansir AFP, Senin (18/11/2024), digelar di wilayah Lapland, bagian utara Finlandia, pada 4 November hingga 28 November mendatang sebagai bagian dari Dynamic Front 25, latihan artileri NATO terbesar yang pernah digelar di wilayah Eropa.

Untuk latihan tembak yang dimulai pada Minggu (17/11) waktu setempat, tidak hanya digelar di Finlandia, tapi juga di beberapa negara Eropa lainnya, seperti Estonia, Jerman, Rumania dan Polandia.

Ini menandai pertama kalinya sekutu-sekutu NATO melakukan latihan tembakan artileri dalam skala besar di wilayah Finlandia.

Negara Nordik yang berbatasan dengan Rusia ini, bergabung dengan NATO sejak tahun lalu, dan mengakhiri ketidakikutsertaan militer selama puluhan taun setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.

“Kami mengupayakan interoperabilitas dengan sekutu-sekutu kami, untuk melakukan tembakan artileri secara koheren dengan sekutu-sekutu NATO kami,” ucap Romain, seorang kapten militer Prancis dan komandan unit baterai Ecrins dari resimen artileri gunung ke-93.

Tim militer Prancis mengikuti latihan militer itu dengan mengenakan seragam kamuflase musim dingin di lapangan dengan suhu mencapai beberapa derajat di bawah nol derajat Celsius.

18/11/2024 15:39
Komplotan Penipu Ditangkap di Penjuru Dunia, Afrika Sampai Hong Kong

Jakarta, CNBC Indonesia – Interpol telah menangkap 41 penjahat kelas kakap yang melakukan penipuan di dunia maya. Pihak berwajib juga menutup 1.037 server dan infrastruktur yang beroperasi pada 22.000 alamat IP yang memfasilitasi kejahatan tersebut. Ini merupakan tindakan penegakan hukum internasional bertajuk Operasi Synergia II.

Operasi tersebut berlangsung antara April dan Agustus 2024, meliputi 95 negara dan menghasilkan penangkapan 41 orang yang terkait dengan berbagai kejahatan, termasuk ransomware, phishing, dan pencuri informasi.

Interpol mengatakan tindakan penegakannya didukung oleh intelijen yang disediakan oleh perusahaan keamanan dunia maya swasta seperti Group-IB, Kaspersky, Trend Micro, dan Team Cymru, yang mengarah pada identifikasi lebih dari 30.000 alamat IP yang mencurigakan.

Setelah diselidiki, sekitar 76% dari alamat IP tersebut ditutup, 59 server disita, dan 43 perangkat elektronik disita, yang akan diperiksa untuk mendapatkan bukti tambahan.

Selain 41 orang yang ditangkap, pihak interpol juga sedang menyelidiki 65 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kegiatan terlarang.

“Kejahatan siber global membutuhkan respons global yang dibuktikan dengan dukungan negara-negara anggota yang diberikan kepada Operasi Synergia II,” kata Neal Jetton, Direktur Direktorat Kejahatan Siber Interpol, dikutip dari Bleeping Computer, Rabu (6/11/2024).

“Bersama-sama, kami tidak hanya membongkar infrastruktur jahat tetapi juga mencegah ratusan ribu calon korban menjadi mangsa kejahatan siber,” imbuhnya

Berikut ini adalah beberapa hal penting dari operasi tersebut berdasarkan lokasi:

Hong Kong: Polisi melumpuhkan lebih dari 1.037 server yang terhubung dengan layanan jahat.
Mongolia: Melakukan 21 penggeledahan rumah, menyita satu server, dan mengidentifikasi 93 orang yang terhubung dengan aktivitas siber ilegal.
Makau: Polisi melumpuhkan 291 server.
Madagaskar: Pihak berwenang mengidentifikasi 11 orang yang memiliki hubungan dengan server jahat dan menyita 11 perangkat elektronik untuk diselidiki.
Estonia: Polisi menyita lebih dari 80 GB data server, bekerja sama dengan Interpol untuk menganalisis data yang terkait dengan phishing dan malware perbankan.

(dem/dem)

07/11/2024 08:15
Joe Biden Olok-olok Trump, Sindir Tak Sehat Mental hingga Suntik Pemutih

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengolok-olok calon lawannya di Pilpres 2024, Donald Trump. Dia menyindir Trump sebagai orang yang tak sehat mental.

Dilansir AFP, Minggu (17/3/2024), hal itu disampaikan Biden dalam jamuan makan malam media tahunan pada Sabtu (16/3) waktu setempat. Dia awalnya menyebut Pilpres AS akan diikuti dua kandidat, satu adalah dirinya dan satu lagi adalah orang yang terlalu tua serta tak sehat mental.

“Seorang kandidat terlalu tua dan tidak sehat secara mental untuk menjadi presiden,” kata politisi Partai Demokrat berusia 81 tahun itu di Gridiron Club di Washington.

“Orang yang satu lagi adalah aku,” sambungnya.

Biden dari Partai Demokrat menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden di pesta dasi putih tahunan yang dihadiri media dan elit politik AS. Biden saat ini tertinggal dalam sejumlah jajak pendapat dan menghadapi kekhawatiran para pemilih mengenai usianya, yang telah ia coba atasi dengan menyoroti kesalahan verbal Trump yang berusia 77 tahun.

Dalam sambutannya, Biden mengecam anggota Partai Republik di Kongres yang telah meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap urusan bisnis putranya, dengan mengatakan bahwa mereka ‘lebih memilih gagal dalam pemakzulan daripada berhasil dalam hal lain’.

Dia mengatakan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, yang duduk di meja utama bersama Biden, pada malam Hari St Patrick ‘melihat ke Kongres dan dia meminta Guinness yang lain’. Varadkar dan Biden sama-sama mendorong dalam pertemuan di Gedung Putih pada hari Jumat agar Partai Republik di Kongres berhenti memblokir bantuan militer bagi Ukraina untuk melawan invasi Rusia.

Ucapannya itu merujuk pada insiden ketika Trump, sebagai Presiden AS saat itu, bertanya kepada penasihat medis terkemuka apakah korban virus Corona dapat disuntik dengan disinfektan untuk menyembuhkan mereka.

“Begini, saya berharap ini hanya lelucon, tapi sebenarnya tidak,” ujar Biden.

“Demokrasi dan kebebasan benar-benar sedang diserang. Putin sedang melakukan gerakan di Eropa. Pendahulu saya tunduk padanya dan berkata, ‘Lakukan apa pun yang Anda inginkan’,” ujarnya.

Memperhatikan bahwa Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas, seorang kritikus keras terhadap Rusia, juga hadir di mejanya, dia menambahkan, ‘Kami tidak akan sujud, mereka tidak akan sujud, dan saya tidak akan sujud’.

Biden menambahkan bahwa klaim palsu Trump bahwa dia telah memenangkan pemilu tahun 2020 dan penyerangan Capitol pada 6 Januari 2021 oleh perusuh pro-Trump, menunjukkan adanya ‘racun yang mengalir melalui pembuluh darah demokrasi kita’. Dia juga mendukung jurnalis yang berulang kali diserang Trump.

“Anda bukan musuh rakyat. Anda adalah pilar masyarakat bebas mana pun,” ujar Biden.

Dalam penampilannya sendiri di Gridiron Club enam tahun lalu, Trump bertukar komentar lucu dengan korps pers Washington dan juga bercanda tentang Korea Utara dan gaya kepemimpinannya sendiri.

Makan malam di Gridiron – diadakan secara tertutup dan tidak boleh berfoto – menampilkan para elit Washington bersantai di malam penuh humor yang mencela diri sendiri termasuk para anggota yang berkostum membawakan sebuah lagu.

Lihat juga Video: Prabowo Dapat Ucapan Selamat dari Biden Lewat Surat Resmi

(haf/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

17/03/2024 13:06
BPHN Kemenkumham Raih Penghargaan Internasional OGP Awards 2023

Jakarta (beritajatim.com) – Program “Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia” yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) baru-baru ini meraih penghargaan prestisius dalam Open Government Partnership (OGP) Awards 2023 pada Rabu (06/09/2023).

Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia telah berhasil mengungguli 8 program serupa dari negara-negara lain di Asia Pasifik. Hal ini juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung transparansi dan keterbukaan pemerintahan yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat kecil dan rentan.

Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, mengungkapkan pentingnya program Bantuan Hukum sebagai wujud komitmen Pemerintah Indonesia melalui BPHN dalam memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi individu dan kelompok rentan di Indonesia. Penghargaan ini diterima dengan bangga dalam acara puncak OGP Summit 2023 yang berlangsung di Tallin, ibu kota Estonia.

Widodo menjelaskan bahwa Pemerintah melalui BPHN telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upayanya untuk memastikan akses keadilan bagi kelompok masyarakat rentan. Lebih dari 619 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) telah diverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN untuk periode 2022-2024. Selain itu, lebih dari 6.200 advokat dan 5.700 paralegal telah bergabung dalam PBH terakreditasi, membentuk jaringan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai contoh, kasus Tajudin, seorang penjual cobek di Tangerang Selatan, mencerminkan seberapa sulitnya mencari keadilan bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tajudin mengalami penahanan selama 9 bulan tanpa bukti yang cukup. Kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya program bantuan hukum dari pemerintah dalam memperjuangkan keadilan sosial.

Selama tahun 2022, program bantuan hukum litigasi telah memberikan bantuan kepada 9.389 orang. Dari jumlah tersebut, 2.737 orang adalah perempuan, 521 orang adalah anak yang mendapatkan bantuan hukum litigasi pidana, dan 10 orang adalah individu dengan disabilitas.

Widodo menambahkan total anggaran program bantuan hukum yang disiapkan pemerintah pada tahun ini sebesar Rp 56,3 miliar. Diharapkan anggaran ini dapat tersalurkan lebih luas, dan merangkul berbagai individu maupun kelompok rentan yang sering kali kesulitan mendapatkan akses keadilan.

“Program Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia juga merupakan salah satu bukti kontribusi Indonesia dalam inisiatif global Open Government Partnership (OGP) yang didirikan pada tahun 2011,” kata Widodo.

OGP bertujuan mendorong pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan inklusif. Hingga saat ini, telah ada 76 negara yang menjadi anggota OGP, berkolaborasi dalam menciptakan keterbukaan pemerintahan melalui proses “ko-kreasi” dengan masyarakat sipil.

Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Akses terhadap Keadilan, yang terdiri dari IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan YLBHI, berkolaborasi dalam melakukan survei kebutuhan hukum bagi kelompok rentan.

Hasil survei tersebut menghasilkan rekomendasi penting, termasuk revisi Undang-Undang Bantuan Hukum, peningkatan anggaran bantuan hukum, dan implementasi standar layanan bantuan hukum yang lebih luas.

Penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga menjadi tonggak bersejarah dalam perjuangan untuk mencapai keadilan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Melalui program “Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia,” pemerintah Indonesia tidak hanya meraih penghargaan, tetapi juga memperkuat perannya dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. (ted)

07/09/2023 15:26