Negara: El Salvador

Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara dalam konferensi pers pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang Tiongkok yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Kanada dan Meksiko tetap dikenakan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Sementara itu, produk dari sektor utama seperti baja, aluminium, mobil, tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu tidak termasuk dalam tarif baru ini.

Barang-barang dari sektor tersebut akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah atau akan segera ditetapkan oleh presiden.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

Daftar Tarif Impor Amerika per Negara dari Presiden AS Donald Trump, April 2025

Country
Country’s Tariff*
US Reciprocal Tariffs

Afghanistan
49%
10%

Albania
10%
10%

Algeria
59%
30%

Andorra
10%
10%

Angola
63%
32%

Anguilla
10%
10%

Antigua and Barbuda
10%
10%

Argentina
10%
10%

Armenia
10%
10%

Aruba
10%
10%

Australia
10%
10%

Azerbaijan
10%
10%

Bahamas
10%
10%

Bahrain
10%
10%

Bangladesh
74%
37%

Barbados
10%
10%

Belize
10%
10%

Benin
10%
10%

Bermuda
10%
10%

Bhutan
10%
10%

Bolivia
20%
10%

Bosnia and Herzegovina
70%
35%

Botswana
74%
37%

Brazil
10%
10%

British Indian Ocean Territory
10%
10%

British Virgin Islands
10%
10%

Brunei
47%
24%

Burma
88%
44%

Burundi
10%
10%

Cabo Verde
10%
10%

Cambodia
97%
49%

Cameroon
22%
11%

Cayman Islands
10%
10%

Central African Republic
10%
10%

Chad
26%
13%

Chile
10%
10%

China
67%
34%

Christmas Island
10%
10%

Cocos (Keeling) Islands
10%
10%

Colombia
10%
10%

Comoros
10%
10%

Congo (Brazzaville)
10%
10%

Congo (Kinshasa)
22%
11%

Cook Islands
10%
10%

Costa Rica
17%
10%

Cote d’Ivoire
41%
21%

Curacao
10%
10%

Djibouti
10%
10%

Dominica
10%
10%

Dominican Republic
10%
10%

Ecuador
12%
10%

Egypt
10%
10%

El Salvador
10%
10%

Equatorial Guinea
25%
13%

Eritrea
10%
10%

Eswatini
10%
10%

Ethiopia
10%
10%

EU
39%
20%

Falkland Islands (Islas Malvinas)
82%
41%

Fiji
63%
32%

French Guiana
10%
10%

French Polynesia
10%
10%

Gabon
10%
10%

Gambia
10%
10%

Georgia
10%
10%

Ghana
17%
10%

Gibraltar
10%
10%

Grenada
10%
10%

Guadeloupe
10%
10%

Guatemala
10%
10%

Guinea
10%
10%

Guinea-Bissau
10%
10%

Guyana
76%
38%

Haiti
10%
10%

Heard and McDonald Islands
10%
10%

Honduras
10%
10%

Iceland
10%
10%

India
52%
26%

Indonesia
64%
32%

Iran
10%
10%

Iraq
78%
39%

Israel
33%
17%

Jamaica
10%
10%

Japan
46%
24%

Jordan
40%
20%

Kazakhstan
54%
27%

Kenya
10%
10%

Kiribati
10%
10%

Kosovo
10%
10%

Kuwait
10%
10%

Kyrgyzstan
10%
10%

Laos
95%
48%

Lebanon
10%
10%

Lesotho
99%
50%

Liberia
10%
10%

Libya
61%
31%

Liechtenstein
73%
37%

Madagascar
93%
47%

Malawi
34%
17%

Malaysia
47%
24%

Maldives
10%
10%

Mali
10%
10%

Marshall Islands
10%
10%

Martinique
10%
10%

Mauritania
10%
10%

Mauritius
80%
40%

Mayotte
10%
10%

Micronesia
10%
10%

Moldova
61%
31%

Monaco
10%
10%

Mongolia
10%
10%

Montenegro
10%
10%

Montserrat
10%
10%

Morocco
10%
10%

Mozambique
31%
16%

Namibia
42%
21%

Nauru
59%
30%

Nepal
10%
10%

New Zealand
20%
10%

Nicaragua
36%
18%

Niger
10%
10%

Nigeria
27%
14%

Norfolk Island
58%
29%

North Macedonia
65%
33%

Norway
30%
15%

Oman
10%
10%

Pakistan
58%
29%

Panama
10%
10%

Papua New Guinea
15%
10%

Paraguay
10%
10%

Peru
10%
10%

Philippines
34%
17%

Qatar
10%
10%

Reunion
73%
37%

Rwanda
10%
10%

Saint Elena
15%
10%

Saint Kitts and Nevis
10%
10%

Saint Lucia
10%
10%

Saint Pierre and Miquelon
99%
50%

Saint Vincent and the Grenadines
10%
10%

Samoa
10%
10%

San Marino
10%
10%

São Tomé and Príncipe
10%
10%

Saudi Arabia
10%
10%

Senegal
10%
10%

Serbia
74%
37%

Sierra Leone
10%
10%

Singapore
10%
10%

Sint Maarten
10%
10%

Solomon Islands
10%
10%

South Africa
60%
30%

South Sudan
10%
10%

Sri Lanka
88%
44%

Sudan
10%
10%

Suriname
10%
10%

Svalbard and Jan Mayen
10%
10%

Syria
81%
41%

Taiwan
64%
32%

Tajikistan
10%
10%

Tanzania
10%
10%

Thailand
72%
36%

Timor-Leste
10%
10%

Togo
10%
10%

Tokelau
10%
10%

Tonga
10%
10%

Trinidad and Tobago
12%
10%

Tunisia
55%
28%

Turkey
10%
10%

Turkmenistan
10%
10%

Turks and Caicos Islands
10%
10%

Tuvalu
10%
10%

Uganda
20%
10%

Ukraine
10%
10%

United Arab Emirates
10%
10%

United Kingdom
10%
10%

Uruguay
10%
10%

Uzbekistan
10%
10%

Vanuatu
44%
22%

Venezuela
29%
15%

Vietnam
90%
46%

Yemen
10%
10%

Zambia
33%
17%

Zimbabwe
35%
18%

NOTE: * Including currency manipulation and trade barriers, according to White House.

SOURCE: White House

03/04/2025 06:06
Donald Trump Sebut Indonesia Penghambat Perdagangan AS, Prabowo Biang Keroknya?

PIKIRAN RAKYAT – Presiden AS Donald Trump mengungkap Indonesia sebagai salah satu penghambat perdagangan Amerika Serikat. Tak sendirian, ada banyak negara lain yang disebut dengan sebutan serupa.

Diketahui, Trump menyampaikan hal itu melalui Perwakilan Dagang Amerika Serikat (UTSR). Lembaga itu merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan yang di dalamnya tercantum rata-rata tarif yang diterapkan negara yang bersangkutan sehingga menghambat aktivitas Negeri Paman Sam.

“Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS. Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, dilansir dari laman Reuters.

Indonesia penghambat perdagangan AS, gegara Prabowo?

Alasan Indonesia, termasuk 57 negara lain, dianggap menghambat perdagangan AS adalah peraturan terkait keamanan pangan dan syarat energi terbarukan. Kebijakan lainnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di sejumlah negara seperti Meksiko, Argentina, dan Uni Emirat Arab.

Khusus Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo, kebijakan yang membuat AS melabelinya sebagai negara penghambat perdagangan adalah kebijakan impor dan pajak. Selain itu, lisensi impor, produk pertanian, bea cukai, dan akses pasar industri farmasi dinilai menjadi biang keladinya.

Ada potensi birokrasi yang berbelit terkait peraturan impor barang halal yang diterapkan Indonesia. Hal itu akan semakin menghambat aktivitas perdagangan yang dilakukan Donald Trump.

“Amerika Serikat khawatir peraturan akreditasi itu menciptakan permintaan dokumen yang berulang-ulang, persyaratan yang semakin memberatkan bagi auditor untuk memenuhi syarat,” demikian menurut dokumen yang dirilis Perwakilan Dagang Amerika Serikat tersebut.

Presiden Prabowo, Presiden RI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/YU

Daftar negara penghambat perdagangan AS Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council

Demikian penjelasan Indonesia pimpinan Prabowo dilabeli negara penghambat perdagangan AS. Sejumlah kebijakan disebut sebagai alasan Donald Trump mengeluarkan kebijakan tersebut.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/04/2025 19:32
Gangster Venezuela Lebih Buruk dari Al-Qaeda

Jakarta –

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, membela kebijakan deportasi Presiden Donald Trump kepada anggota gangster Venezuela bernama Tren de Aragua. Rubio menyebut anggota gangster tersebut sebagai orang-orang jahat.

“Mereka adalah orang-orang yang sangat jahat,” kata Rubio dilansir AFP, Jumat (28/3/2025).

“Tren de Aragua adalah salah satu geng paling berbahaya yang pernah ada di dunia,” sambungnya.

Anggota geng Tren de Aragua saat ini ditahan di penjara Guantanamo. Rubio mengatakan gangster Venezuela tersebut lebih buruk dari kelompok teroris Al-Qaeda.

“Ketika mereka ditahan sementara di Guantanamo, para marinir di Guantanamo mengatakan bahwa ‘mereka adalah beberapa orang paling kasar yang pernah berinteraksi dengan kami. Mereka lebih buruk daripada orang-orang Al-Qaeda yang berada di penjara mereka,” ujar Rubio.

“Pikirkanlah hal itu. Kita sedang menyingkirkan mereka dan ingin menyingkirkan lebih banyak lagi dari mereka,” tambahnya.

Tren de Aragua beroperasi di seluruh Amerika Latin dan di Amerika Serikat, tempat kelompok itu baru-baru ini dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Trump.

Kerabat beberapa pria yang diangkut dari Amerika Serikat ke penjara terkenal di El Salvador mengatakan bahwa orang yang mereka cintai tidak terlibat dalam geng tersebut. Pihak keluarga menyebut sejumlah orang menjadi sasaran karena mereka memiliki tato. Rubio bersikeras bahwa kelompok tersebut telah diperiksa dengan baik oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri.

(ygs/ygs)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

28/03/2025 06:32
Setengah Juta Lebih Imigran Harus Cabut dari AS Gara-gara Trump

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Kini, Trump akan mencabut status hukum sekitar 532 ribu imigran.

Dilansir AFP, Sabtu (22/3/2025), Pemerintah AS memberi mereka waktu beberapa minggu untuk meninggalkan AS. Kebijakan itu merupakan kebijakan yang dulu dikampanyekan oleh Trump.

Peristiwa itu merupakan deportasi terbesar dalam sejarah AS. Tujuan dari kebijakan itu adalah deportasi terbesar dalam sejarah AS dan mengendalikan imigrasi, terutama dari negara-negara Amerika Latin.

Perintah pencabutan status hukum tersebut berdampak pada sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang datang ke Amerika Serikat di bawah skema yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan diperluas pada bulan Januari tahun berikutnya.

Imigran Hilang Perlindungan Hukum

Mereka akan kehilangan perlindungan hukum mereka 30 hari setelah perintah Departemen Keamanan Dalam Negeri dipublikasikan dalam Federal Register, yang dijadwalkan pada hari Selasa.

Artinya, para imigran yang disponsori oleh program tersebut “harus meninggalkan Amerika Serikat” paling lambat 24 April mendatang, kecuali mereka telah mendapatkan status imigrasi lain yang memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut.

Welcome.US, yang mendukung orang-orang yang mencari perlindungan di Amerika Serikat, mendesak mereka yang terdampak oleh langkah tersebut untuk “segera” mencari nasihat dari pengacara imigrasi.

Program Proses untuk Warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela (CHNV), yang diumumkan pada Januari 2023, mengizinkan imigran asal empat negara tersebut masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun hingga 30.000 migran per bulan dari keempat negara tersebut, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Biden memuji rencana tersebut sebagai cara yang “aman dan manusiawi” untuk meredakan tekanan di perbatasan AS-Meksiko yang padat.

Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri menekankan pada hari Jumat (21/3) waktu setempat, bahwa skema tersebut bersifat “sementara.”

Trump minggu lalu menerapkan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan lebih dari 200 orang yang diduga anggota kelompok geng Venezuela ke El Salvador, yang telah menawarkan untuk memenjarakan para migran dan bahkan warga negara AS dengan potongan harga.

Rencana Aman dan Manusiawi

Foto: BBC World

Welcome.US, yang mendukung orang-orang yang mencari perlindungan di Amerika Serikat, mendesak mereka yang terdampak oleh langkah tersebut untuk “segera” mencari nasihat dari pengacara imigrasi.

Program Proses untuk Warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela (CHNV), yang diumumkan pada Januari 2023, mengizinkan imigran asal empat negara tersebut masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun hingga 30.000 migran per bulan dari keempat negara tersebut, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Biden memuji rencana tersebut sebagai cara yang “aman dan manusiawi” untuk meredakan tekanan di perbatasan AS-Meksiko yang padat.

Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri menekankan pada hari Jumat (21/3) waktu setempat, bahwa skema tersebut bersifat “sementara.”

Trump minggu lalu menerapkan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan lebih dari 200 orang yang diduga anggota kelompok geng Venezuela ke El Salvador, yang telah menawarkan untuk memenjarakan para migran dan bahkan warga negara AS dengan potongan harga.

Halaman 2 dari 2

(aik/aik)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

23/03/2025 03:43
Trump Cabut Status Hukum 532 Ribu Imigran, Harus Angkat Kaki dari AS

Jakarta –

Pemerintah Amerika Serikat akan mencabut status hukum sekitar 532 ribu imigran, memberi mereka waktu beberapa minggu untuk meninggalkan negara itu.

Presiden Donald Trump sebelumnya telah berjanji untuk melaksanakan kampanye deportasi terbesar dalam sejarah AS dan mengendalikan imigrasi, terutama dari negara-negara Amerika Latin.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), perintah pencabutan status hukum tersebut berdampak pada sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang datang ke Amerika Serikat di bawah skema yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan diperluas pada bulan Januari tahun berikutnya.

Mereka akan kehilangan perlindungan hukum mereka 30 hari setelah perintah Departemen Keamanan Dalam Negeri dipublikasikan dalam Federal Register, yang dijadwalkan pada hari Selasa.

Artinya, para imigran yang disponsori oleh program tersebut “harus meninggalkan Amerika Serikat” paling lambat 24 April mendatang, kecuali mereka telah mendapatkan status imigrasi lain yang memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut.

Welcome.US, yang mendukung orang-orang yang mencari perlindungan di Amerika Serikat, mendesak mereka yang terdampak oleh langkah tersebut untuk “segera” mencari nasihat dari pengacara imigrasi.

Program Proses untuk Warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela (CHNV), yang diumumkan pada Januari 2023, mengizinkan imigran asal empat negara tersebut masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun hingga 30.000 migran per bulan dari keempat negara tersebut, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Biden memuji rencana tersebut sebagai cara yang “aman dan manusiawi” untuk meredakan tekanan di perbatasan AS-Meksiko yang padat.

Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri menekankan pada hari Jumat (21/3) waktu setempat, bahwa skema tersebut bersifat “sementara.”

Trump minggu lalu menerapkan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan lebih dari 200 orang yang diduga anggota kelompok geng Venezuela ke El Salvador, yang telah menawarkan untuk memenjarakan para migran dan bahkan warga negara AS dengan potongan harga.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

22/03/2025 15:00
Bukan Resesi! Krisis Baru Hantui Amerika karena Donald Trump

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menjadi sorotan sejak menduduki posisi orang nomor satu di Negeri Paman Sam Januari lalu. Ia telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif dan sejumlah kebijakan yang jauh berbeda dari pendahulunya, Joe Biden.

Salah satu kebijakan keras yang dirancang Trump adalah deportasi sebagian besar anggota geng Venezuela yang diduga ke penjara kontroversial di El Salvador. Hal ini ia lakukan meski Hakim Distrik AS James Boasberg memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut.

Hal ini pun memunculkan asumsi bahwa AS sedang berada dalam krisis konstitusional. Pasalnya, manuver presiden Partai Republik itu dirasa melanggar sistem pemerintahan AS, yang dibangun atas gagasan bahwa tiga cabang pemerintahan yang setara dan seimbang satu sama lain.

“Orang-orang pada umumnya menggunakan istilah ‘krisis konstitusional’ untuk menggambarkan periode ketika lembaga-lembaga pemerintah jelas-jelas berkonflik,” tulis profesor hukum Sanford Levinson dari Universitas Texas dan Jack Balkin dari Yale pada tahun 2009, dikutip CNN International, Rabu (19/3/2025).

Namun, Levinson berpendapat bahwa telah terjadi penggunaan istilah tersebut secara sembarangan. Pasalnya, sejumlah lembaga tinggi pemerintahan selalu berada dalam konflik.

“Keberadaan konflik, bahkan konflik yang mendalam, tidak dapat menjadi definisi krisis. Lembaga-lembaga pemerintah selalu berkonflik. Jika satu cabang berhenti memberikan pengawasan sepenuhnya, sistem akan menjadi kacau,” tambah Levinson.

Hal serupa juga ditimpali Profesor Hukum University of California Berkeley, John Yoo. Menurutnya, terlalu berlebihan apabila saat ini AS digolongkan sebagai masuk dalam krisis konstitusi.

“AS saat ini tidak sedang dalam krisis konstitusional. Presiden pasti akan berkonflik dengan pengadilan dan Kongres,” kata Yoo.

Trump Tak Tunduk Hukum?

Pemerintah Trump saat ini tidak mengatakan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menentang pengadilan. Namun tampaknya mereka sedang mempertimbangkan ide tersebut.

“Seorang hakim pengadilan distrik tidak dapat memerintahkan pengusiran teroris asing ke tanah asing sebagaimana ia tidak dapat mengarahkan pergerakan Air Force One,” kata penasehat Gedung Putih, Stephen Miller.

Direktur senior Program Kebebasan dan Keamanan Nasional di Brennan Center for Justice, Elizabeth Goitein, menganggap bahwa seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan koridor hukum. Misalnya, banding.

“Solusi presiden adalah mengajukan banding, mungkin mengajukan banding darurat ke pengadilan banding, tetapi tidak menentang perintah tersebut,” katanya, juga di CNN Max. “Itulah arti dari checks and balances. Artinya, presiden tidak dapat duduk sebagai hakim atas tindakannya sendiri.”

Trump ‘Dikultuskan’?

Levinson dari Universitas Texas menambahkan bahwa saat ini AS terjebak dalam kultur bagaimana memanfaatkan setiap kemungkinan hukum atau teknis hukum untuk kepentingan dan kemenangan partai politik.

Walau begitu, ia mencatat perubahan besar telah terjadi di Kongres pada awal Trump 2.0, di mana Kongres, yang juga dikuasai Partai Republik, telah runtuh legitimasinya sebagai lembaga tinggi negara.

“Kaum Republik yang mungkin enam tahun lalu menentang Trump dalam beberapa isu, katanya, telah berubah menjadi apa yang saya pikir benar-benar kultus kepribadian,” tambahnya.

(sef/sef)

19/03/2025 21:30
Populer Internasional: Mengenal Penjara CECOT El Salvador – Houthi Targetkan Kapal Induk USS Truman – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer internasional dapat disimak di sini.

Ratusan anggota geng Venezuela dideportasi dari AS dan ditempatkan di penjara CECOT di El Salvador.

Penjara tersebut dikenal ketat dan kejam.

Sementara itu, ketegangan meningkat di Yaman, setelah Amerika Serikat melancarkan serangannya.

Simak berita selengkapnya.

1. Mengenal CECOT, Penjara Raksasa di El Salvador Tempat Trump Jebloskan Ratusan Anggota Geng Migran

Amerika Serikat baru saja mendeportasi lebih dari 250 tersangka anggota geng migran ke El Salvador.

Dikutip dari NY Post, sedikitnya 238 anggota geng Tren de Aragua dari Venezuela dan 21 anggota MS-13 telah tiba di El Salvador, ungkap Presiden Nayib Bukele pada Minggu (16/3/2025).

Saat mendarat di El Salvador, para anggota geng tersebut “disambut” oleh puluhan pasukan komando bersenjata.

Mereka kemudian langsung dipindahkan ke Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) atau Pusat Penahanan Terorisme, sebagaimana terlihat dalam video yang diunggah oleh Bukele.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. Zelensky Ganti Jenderal Angkatan Darat, Strategi Baru Ukraina Lawan Rusia di Medan Perang

Presiden Volodymyr Zelensky melakukan reshuffle, menunjuk Mayor Jenderal Andriy Hnatov sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina yang baru.

Hnatov diangkat untuk menggantikan posisi Letnan Jenderal Anatoliy Barhilevych yang kini ditunjuk mengawasi standar militer dan memperkuat disiplin di Angkatan Darat.

Perombakan kepemimpinan ini diumumkan Zelensky lewat sebuah dekrit yang dipublikasikan di situs web kepresidenan.

“Kami secara konsisten mengubah angkatan bersenjata agar lebih siap tempur. Untuk mencapainya, kami mengubah sistem manajemen dan memperkenalkan standar yang jelas,” kata Menteri Pertahanan Rustem Umerov dalam sebuah pernyataan yang membenarkan pergantian komandan Angkatan Darat tersebut.

Penunjukan Mayor Jenderal Andriy Hnatov sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina yang baru dilakukan bukan tanpa alasan.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Abaikan Ancaman Putin, Eropa Bersiap Kirim Ribuan Pasukan untuk Situs Penting Ukraina

Prancis, Inggris, dan sejumlah negara di Eropa tengah bersiap mengirimkan ribuan tentara ke lokasi-lokasi penting di Ukraina tanpa memerlukan izin Rusia.

Pernyataan itu diungkap Presiden Prancis, Emmanuel Macron kepada surat kabar regional Prancis, termasuk Le Parisien dan La Dépêche de Midi, Minggu (17/3/2025).

Dalam keterangan resminya, Macron mengungkap, sejumlah negara di Eropa telah berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, lewat pengiriman kontingen ke lokasi penting di Ukraina.

“Sejumlah negara Eropa menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dalam kemungkinan pengerahan pasukan ke lokasi-lokasi penting di Ukraina tanpa memerlukan izin Rusia,” ujar Macron, sebagaimana dikutip dari The Guardian.

BACA SELENGKAPNYA >>>

4. 2 Kali dalam 24 Jam, Houthi Serang Kapal Induk USS Harry Truman sebagai Balasan Serangan AS di Yaman

Kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah dua kali menyerang kelompok kapal induk Amerika USS Harry Truman pada Senin (17/3/2025).

Serangan ini diklaim merupakan yang kedua dalam kurun waktu 24 jam.

Dalam pernyataan yang diunggah di Telegram, seorang juru bicara Houthi mengatakan bahwa serangan terhadap kelompok kapal induk ini adalah balasan atas agresi AS yang terus berlanjut terhadap Yaman.

Mengutip The Times of Israel, Houthi awalnya melaporkan bahwa mereka telah meluncurkan 18 rudal dan sebuah pesawat nirawak ke kapal induk USS Harry Truman dan kapal perang pendampingnya di Laut Merah.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)

18/03/2025 07:39
Video: AS Deportasi 238 Anggota Geng Venezuela ke Penjara El Salvador

Video

Video: AS Deportasi 238 Anggota Geng Venezuela ke Penjara El Salvador

News

1 jam yang lalu

17/03/2025 22:26
Ratusan Gangster Dikirim Trump ke El Salvador Meski Ditolak Pengadilan

Jakarta –

Ratusan gangster dikirim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke penjara super maksimum di El Savador. Pemindahan itu dilakukan meski ditolak pengadilan.

Dirangkum detikcom dari BBC, Senin (17/3/2025), pemerintahan Donald Trump memindahkan lebih dari 200 orang anggota geng Venezuela ke penjara super maksimum di El Savador. Pemindahan tetap dilakukan meski ada putusan pemblokiran pemindahan dari hakim AS.

Presiden El Savador Nayib Bukele menulis di media sosial bahwa 238 anggota geng Venezuela Tren de Aragua telah tiba di negara Amerika Tengah itu bersama dengan 23 anggota geng internasional MS-13, pada Minggu (16/3) pagi.

Pemerintah AS maupun El Salvador tidak mengidentifikasi para tahanan atau memberikan rincian tentang dugaan kriminalitas atau keanggotaan geng mereka. Diketahui, hakim federal telah mencegah pemerintahan Trump untuk menggunakan hukum perang yang sudah ada sejak berabad-abad lalu demi membenarkan deportasi, tetapi pemindahan tersebut telah dilakukan.

“Ups, terlambat,” tulis Bukele seraya mengolok-olok putusan hakim.

Bukele Unggah Video

Foto: Momen pemindahan ratusan gangster Venezuela ke El Savador (dok Reuters)

Bukele juga mengunggah video yang menunjukkan barisan orang-orang dengan tangan dan kaki diborgol. Dalam video itu juga memperlihatkan orang-rang tersebut dikawal petugas bersenjata.

Orang-orang dengan tangan dan kaki diborgol itu turun dari pesawat. Bukele menyebut para tahanan dipindahkan ke penjara besar yang terkenal di El Salvador, Pusat Penahanan Terorisme atau Terrorism Confinement Center (Cecot).

Presiden El Salvador mengatakan mereka akan ditahan di sana selama satu tahun dan itu dapat diperbarui.

Halaman 2 dari 2

(whn/fas)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

17/03/2025 21:35
Lawan Pengadilan, Trump Kirim 238 Gangster Venezuela ke Penjara El Salvador

Jakarta –

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan lebih dari 200 orang anggota geng Venezuela ke penjara super maksimum di El Savador. Pemindahan tetap dilakukan meski ada putusan pemblokiran pemindahan dari hakim AS.

Dilansir BBC, Senin (17/3/2025), Presiden El Savador Nayib Bukele menulis di media sosial bahwa 238 anggota geng Venezuela Tren de Aragua telah tiba di negara Amerika Tengah itu bersama dengan 23 anggota geng internasional MS-13, pada Minggu (16/3) pagi.

Pemerintah AS maupun El Salvador tidak mengidentifikasi para tahanan atau memberikan rincian tentang dugaan kriminalitas atau keanggotaan geng mereka. Diketahui, hakim federal telah mencegah pemerintahan Trump untuk menggunakan hukum perang yang sudah ada sejak berabad-abad lalu demi membenarkan deportasi, tetapi pemindahan tersebut telah dilakukan.

“Ups, terlambat,” tulis Bukele seraya mengolok-olok putusan hakim.

Bukele juga mengunggah video yang menunjukkan barisan orang-orang dengan tangan dan kaki diborgol serta dikawal petugas bersenjata turun dari pesawat. Bukele menyebut para tahanan dipindahkan ke penjara besar yang terkenal di El Salvador, Pusat Penahanan Terorisme atau Terrorism Confinement Center (Cecot).

Presiden El Salvador mengatakan mereka akan ditahan di sana selama satu tahun dan itu dapat diperbarui.

(zap/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

17/03/2025 08:51

Negara: El Salvador

Imigran Hilang Perlindungan Hukum