Xcloud.id

Negara: El Salvador

  • Batas Masa Jabatan Dicabut, Presiden El Salvador Bisa Nyapres 3 Periode

    Batas Masa Jabatan Dicabut, Presiden El Salvador Bisa Nyapres 3 Periode

    San Salvador –

    Presiden El Salvador Nayib Bukele mendapatkan hak untuk mencalonkan diri kembali dalam pilpres tanpa batas masa jabatan. Hal ini setelah kongres El Salvador, yang dikuasai partainya Bukele, menyetujui reformasi konstitusi secara luas, yang menghapuskan batas masa jabatan untuk presiden.

    Reformasi konstitusi itu juga memperpanjang masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi enam tahun.

    Bukele yang berusia 44 tahun telah menjabat sebagai Presiden El Salvador sejak tahun 2019, dan kembali terpilih untuk menjabat periode kedua pada tahun 2024 lalu, dengan perolehan 85 persen suara dukungan dalam pemilu negara tersebut.

    Sekarang Bukele dan partainya, Nuevas Ideas, memegang kendali hampir sepenuhnya atas lembaga-lembaga negara di El Salvador. Kubu oposisi menyebut hal tersebut sebagai “kediktatoran”.

    Dalam voting yang dipercepat, seperti dilansir AFP, Jumat (1/8/2025), sebanyak 57 dari 60 anggota parlemen El Salvador menyetujui undang-undang (UU) yang memungkinkan pemilihan kembali “tanpa syarat atau batasan”. Dengan diloloskannya UU ini, berarti Bukele akan bisa maju capres untuk periode ketiga.

    UU tersebut juga mengatur perpanjangan masa jabatan presiden dari yang tadinya lima tahun, menjadi enam tahun, dan menghapuskan putaran kedua pemungutan suara dalam pemilu di negara tersebut.

    Tak hanya itu saja, reformasi konstitusi yang diatur dalam UU itu juga memperpendek masa jabatan untuk presiden saat ini — Bukele sendiri — sebanyak dua tahun, kemudian mempercepat pemilu pada Maret 2027 — yang memungkinkan Bukele untuk menjabat lebih lama di periode ketiganya jika dia menang pemilu.

    Dalam voting yang sama, para anggota parlemen El Salvador juga memilih untuk menyelaraskan pemilu legislatif, pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan wali kota atau pejabat daerah.

    Tonton juga video “238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador” di sini:

    Hasil voting parlemen itu menuai perayaan yang diwarnai kembang api di alun-alun utama ibu kota San Salvador, saat para anggota parlemen El Salvador meratifikasi reformasi konstitusi tersebut dalam sesi pleno kedua yang berlangsung hingga larut malam pada Kamis (31/7) waktu setempat.

    “Terima kasih telah mengukir sejarah, rekan-rekan,” kata Presiden Majelis atau parlemen El Salvador, Ernesto Castro, yang berasal dari partai Bukele yang berkuasa.

    Bukele mendapatkan dukungan yang sangat besar di dalam negeri atas kampanye kerasnya melawan geng-geng kriminal, yang telah menurunkan tingkat kekerasan di negara itu ke titik terendah dalam sejarah.

    Namun dia juga menuai kritikan tajam dari kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional terkait gelombang penangkapan yang menargetkan para pembela HAM dan pengkritik pemerintah, yang mendorong puluhan jurnalis dan pekerja kemanusiaan untuk meninggalkan negara tersebut.

    Kritikan dan kecaman dilontarkan kubu oposisi terhadap keputusan parlemen El Salvador. “Hari ini, demokrasi telah mati di El Salvador. Mereka telah melepas topeng mereka… Mereka tidak tahu malu,” ucap anggota parlemen dari oposisi, Marcela Villatoro.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kronologi & Sebab Los Angeles AS Chaos, Ratusan Orang Ditangkap

    Kronologi & Sebab Los Angeles AS Chaos, Ratusan Orang Ditangkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kerusuhan pecah di Los Angeles, California, sejak Jumat. Aksi protes yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi bentrokan hebat, menyebabkan penangkapan massal.

    Hingga Selasa (10/6/2025), setidaknya ratusan orang ditangkap. Kerusuhan pun belum juga usai dan merembet ke kota lain di California, bahkan protes kini menjalar ke Texas, New York bahkan Washington.


    Kronologi & Sebab

    Kerusuhan dipicu oleh operasi penegakan hukum yang dilakukan ICE dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) pada Jumat pagi di beberapa kawasan padat imigran seperti Garment District dan Compton. Dalam operasi tersebut, petugas menangkap puluhan orang yang dituding menghalangi penegakan hukum.

    Aksi tersebut memicu gelombang protes di pusat kota Los Angeles. Demonstrasi yang semula berlangsung damai berubah ricuh ketika aparat kepolisian membubarkan massa menggunakan gas air mata dan peluru karet.

    Sejumlah kendaraan dibakar dan fasilitas umum dirusak, termasuk kendaraan otonom Waymo. “Razia ini menciptakan ketakutan yang nyata di masyarakat,” ujar Wali Kota Los Angeles Karen Bass, mengecam langkah pemerintah federal.

    Lebih detail disebut bahwa, ICE menangkap 44 imigran ilegal Jumat dan sebanyak 77 imigran lainnya namun tak dirinci. Sementara itu KJRI Los Angeles melaporkan dua WNI ikut diamankan dalam operasi tersebut. Mereka berinisial ESS (perempuan, 53 tahun) serta CT (laki-laki, 48 tahun).

    Pengerahan Pasukan

    Sementara itu, Presiden Donald Trump menanggapi kerusuhan dengan mengerahkan sekitar 4.000 personel militer. Mereka terdiri dari 2.000 anggota Garda Nasional dan 2.000 Marinir.

    Langkah ini menuai kritik dari Gubernur California Gavin Newsom. Ia menyebut pengerahan pasukan dilakukan tanpa persetujuan negara bagian.

    “Ini bukan soal keamanan, ini soal ego Presiden,” kata Newsom dalam konferensi pers pada Senin.

    Pengiriman pasukan tanpa otorisasi negara bagian memicu kekhawatiran pelanggaran hukum federal. Ia merujuk potensi pelanggaran Posse Comitatus Act, yang membatasi peran militer dalam urusan sipil domestik.

    Didepotasi

    Penggerebekan baru-baru ini merupakan bagian dari tujuan presiden untuk memberlakukan “operasi deportasi terbesar” dalam sejarah AS. Los Angeles, tempat lebih dari sepertiga penduduknya lahir di luar AS, telah menjadi target utama operasi.

    Melansir BBC, pada awal Mei, ICE mengumumkan telah menangkap 239 migran tidak berdokumen selama operasi selama seminggu di wilayah LA, karena penangkapan dan deportasi secara keseluruhan jauh di bawah ekspektasi Trump. Bulan berikutnya, Gedung Putih meningkatkan targetnya bagi pejabat ICE untuk melakukan setidaknya 3.000 penangkapan per hari.

    Pihak berwenang telah memperluas pencarian mereka hingga mencakup tempat kerja seperti restoran dan toko eceran. Kampanye deportasi yang ambisius tersebut mencakup pemindahan migran ke penjara besar di El Salvador, termasuk setidaknya satu orang yang berada di AS secara legal. 

    Dampak Politik & Ekonomi

    Kerusuhan terjadi di tengah meningkatnya tensi politik menjelang pemilihan presiden AS pada November 2025. Langkah agresif pemerintahan Trump dinilai sebagai upaya memperkuat basis pemilih konservatif.

    Di sisi lain, kerusuhan juga menimbulkan kekhawatiran investor. Pasar properti di Los Angeles disebut-sebut tertekan, terutama di wilayah terdampak. Kehadiran militer di jalan-jalan utama dan pusat bisnis dinilai dapat mengganggu aktivitas ekonomi menjelang gelaran Piala Dunia 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028.

    “Ketegangan sosial dan politik bisa berdampak jangka panjang pada iklim investasi,” ujar analis dari Morningstar Capital.

    (sef/sef)

  • SIM Indonesia Bisa Dipakai di 8 Negara, Ini Daftarnya

    SIM Indonesia Bisa Dipakai di 8 Negara, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Per 1 Juni 2025, SIM Indonesia berlaku di delapan negara. Berikut ini daftar delapan negara yang menerima SIM Indonesia.

    SIM (Surat Izin Mengemudi) Indonesia yang diterbitkan Korlantas Polri bisa digunakan di luar negeri per 1 Juni 2025. Namun tidak semua negara bisa menerima SIM Indonesia, melainkan hanya ada delapan negara. Delapan negara ini seluruhnya berada di ASEAN, rinciannya sebagai berikut.

    Negara yang Terima SIM Indonesia

    1. Thailand
    2. Laos
    3. Filipina
    4. Vietnam
    5. Brunei Darussalam
    6. Myanmar
    7. Malaysia
    8. Singapura

    Dikutip laman Korlantas Polri, SIM Indonesia kini memiliki desain berbeda. Ada logo mobil di SIM A dan logo motor di SIM C. Dengan adanya logo tersebut, diharapkan aparat luar negeri bisa mengenali SIM Indonesia tersebut.

    Adapun hal ini dimungkinkan berkat adanya perjanjian SIM Domestik yang diterbitkan oleh ASEAN pada tahun 1985. Perjanjian tersebut telah diperluas pada tahun 1997 dan 1999 dengan meliputi negara-negara seperti Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

    Meski demikian, beberapa negara memiliki aturan khusus mengenai penggunaan SIM asing. Di Singapura misalnya, SIM domestik Indonesia hanya bisa berlaku selama 12 bulan. Setelah periode 12 bulan pengemudi yang ingin terus menggunakan kendaraannya di Negara tersebut harus membuat SIM lokal Singapura.

    Sedangkan untuk Malaysia, sejak 2018 pengemudi asing di Malaysia harus memiliki SIM Internasional dan SIM asal yang masih berlaku. Untuk WNI tanpa SIM Internasional bisa mengajukan permintaan SIM Malaysia di Institut Mengemudi Malaysia.

    SIM Internasional Indonesia Berlaku di Puluhan Negara

    Berbeda halnya dengan SIM internasional yang diterbitkan Korlantas itu bisa diterima di nyaris 100 negara. Mengacu pada United Nation Treaty Collection tentang Perjanjian Konvensi Lalu Lintas Jalan, SIM Internasional ini berlaku di 92 negara-negara yang mengakui, menandatangani, menyukseskan, dan meratifikasi Konvensi Wina tahun 1968.

    Dalam laman resmi UN, Indonesia termasuk di dalamnya. Tercatat juga ada banyak negara lainnya antara lain, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarusia, Belgia, Brasil, Kroasia, Republik Ceko, Ekuador, Mesir, El Salvador, Hungaria, Iran, Kazakhstan, Latvia, Arab Saudi, Pakistan, Portugal, Afrika Selatan, Uzbekistan, dan masih banyak negara lainnya.

    Adapun untuk penerbitannya berdasarkan konvensi PBB tentang Lalu Lintas Jalan yang merupakan penyempurnaan dari Geneva Convention On Road Traffic tahun 1949 dan sebelumnya Paris Convention On Motor Traffic tahun 1926. SIM Internasional yang berlaku diatur berdasarkan Annexe 7 untuk Surat Izin Mengemudi Internasional.

    (dry/din)

  • BYD Kalah di Pengadilan, Ternyata Ini Pemilik Baru Merek Denza di Indonesia

    BYD Kalah di Pengadilan, Ternyata Ini Pemilik Baru Merek Denza di Indonesia

    Jakarta –

    Merek Denza, yang didaftarkan PT Worcas Nusantara Abadi (WNA) dan digugat oleh BYD, ternyata sudah ganti pemilik di Indonesia. Untuk sementara, BYD dinyatakan kalah dalam sengketa merek Denza di Pengadilan Jakarta Pusat.

    Sebelumnya, BYD melayangkan gugatan pada PT Worcas Nusantara Abadi terkait merek Denza. Sebagaimana diketahui, BYD baru saja membawa MPV listrik Denza ke pasar Indonesia. Sementara di Indonesia, nama Denza ternyata sudah didaftarkan oleh perusahaan lain

    Berdasarkan Putusan 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, BYD dinyatakan kalah di pengadilan.

    Soalnya, pihak tergugat PT Worcas Nusantara Abadi, ternyata sudah mengalihkan kepemilikannya terhadap merek Denza kepada pihak lain secara sah jauh sebelum tanggal gugatan diajukan. Pihak tergugat menilai BYD salah dalam menentukan pihak sebagai tergugat (Error in persona).

    Dikutip dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, PT WNA dikenal sebagai perusahaan makanan dan minuman khas Indonesia, salah satu produk yang dipasarkan adalah Kopi. PT WNA mendaftarkan merek “Denza” pada 3 Juli 2023 ke DJKI dengan nomor registrasi IDM001176306 pada kelas 12 (di antaranya diperuntukkan bagi jenis barang kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air). Merek tersebut memperoleh pelindungan hingga 3 Juli 2033.

    Di sisi lain, BYD mendaftarkan merek Denza di Indonesia pada 8 Agustus 2024, dengan kode kelas yang sama.

    BYD melihat tidak adan hubungan antara lini bisnis PT WNA dengan pendaftaran merek Denza.

    Selain itu kuasa hukum BYD juga melampirkan merek lain yang diduga coba didaftarkan oleh PT WNA. Namun ditolak oleh Direktorat Merek.

    Fakta lain dari persidangan terungkap, nama Denza yang sebelumnya didaftarkan PT Worcas Nusantara Abadi sudah beralih kepemilikannya kepada PT Raden Reza Adi.

    “Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak lagi atas kepemilikan merek, maka apakah merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi,” tulis putusan tersebut.

    Merek Denza telah beralih kepemilikan kepada PT Raden Reza Adi berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas merek di hadapan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 1 tertanggal 10 September 2024.

    Denza telah secara resmi diajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek pada Kantor Turut Tergugat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) pada tanggal 11 September 2024, dan Turut Tergugat juga telah memberi tanda terima resmi atas permohonan pengalihan.

    Foto: Dokumen pengadilan sengketa merek Denza, dok. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

    Fakta itu diperkuat dengan lampiran bukti surat bertanda T-3 berupa print-out dari situs Wold Intellectual Property Organization (Wipo), diperoleh fakta merek Denza dengan nomor pendaftaran IDM001176306, di kelas 12 telah beralih kepemilikan kepada pihak lain yaitu PT Raden Reza Adi.

    Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan menerima keputusan pengadilan. Namun pihaknya masih mempertimbangkan mengambil langkah lebih lanjut.

    “Namun perlu kita lihat bersama dalam konteks ketetapannya, di mana karena pihak yang digugat telah memindahkan hak kepemilikan nya ke pihak lain. Oleh karenanya belum sepenuhnya selesai, untuk selanjutnya kami sedang kaji kembali secara internal,” kata Luther kepada detikOto, Senin (5/5/2025).

    BYD sebagai penggugat menganggap Denza merupakan merek terkenal di seluruh dunia. BYD mengklaim merek Denza telah didaftarkan di China, Inggris, Tanzania, San Martin, Lebanon, Kuwait, EU, Republika Dominika, Djibouti, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Guatemala, El Salvador, Kosta Rika dan Anguila. Lebih lanjut, BYD dan anak perusahaannya sudah mengajukan permohonan merek Denza lebih dari 100 negara.

    (riar/din)

  • Gugatan Soal Denza Ditolak Pengadilan, BYD: Belum Sepenuhnya Selesai

    Gugatan Soal Denza Ditolak Pengadilan, BYD: Belum Sepenuhnya Selesai

    Jakarta –

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan BYD terkait penggunaan merek premium, Denza oleh perusahaan lain. BYD menghormati keputusan pengadilan, namun masih meninjau langkah selanjutnya lantaran terdapat peralihan kepemilikan nama Denza di Indonesia.

    “Atas kasus kepemilikan Brand Nama Denza, BYD menghormati keputusan dan ketetapan hukum pengadilan di Indonesia,” kata Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan kepada detikOto, Senin (5/5/2025).

    Berdasarkan Putusan 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga ini dibuat hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, dan Hakim Anggota, Sutarno dan Adeng Abdul Kohar. Ketetapan yang dibuat, adalah:

    1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sejumlah Rp 1.070.000

    Di sisi lain, tergugat menilai BYD salah dalam menentukan pihak sebagai tergugat (Error in persona) karena merek Denza sudah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain secara sah jauh sebelum tanggal gugatan diajukan.

    Nama Denza yang sebelumnya dimiliki PT Worcas Nusantara Abadi sudah beralih kepemilikannya kepada PT Raden Reza Adi.

    “Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak lagi atas kepemilikan merek, maka apakah merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi,” tulis putusan tersebut.

    Terkait pergantian kepemilikan nama ini, BYD belum memutuskan langkah selanjutnya.

    “Namun perlu kita lihat bersama dalam konteks ketetapannya, di mana karena pihak yang digugat telah memindahkan hak kepemilikannya ke pihak lain. Oleh karenanya belum sepenuhnya selesai, untuk selanjutnya kami sedang kaji kembali secara internal,” kata Luther.

    Dalam penelusuran melalui laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham, nama Denza sudah diajukan PT WNA pada 3 Juli 2023. Tanggal perlindungan merek Denza yang di bawah PT WNA berakhir pada 3 Juli 2033. Penjelasan Denza dengan nomor merek merek No. IDM001176306 merupakan jenis barang atau jasa yang menyangkut komponen kendaraan bermotor. Hal ini yang juga digugat oleh BYD.

    BYD sebagai penggugat menganggap Denza merupakan merek terkenal di seluruh dunia. BYD mengklaim merek Denza telah didaftarkan di China, Inggris, Tanzania, San Martin, Lebanon, Kuwait, EU, Republika Dominika, Djibouti, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Guatemala, El Salvador, Kosta Rika dan Anguila. Lebih lanjut, BYD dan anak perusahaannya sudah mengajukan permohonan merek Denza lebih dari 100 negara.

    (riar/rgr)

  • Sistem Demokrasi Amerika Serikat Di Bawah Tekanan – Halaman all

    Sistem Demokrasi Amerika Serikat Di Bawah Tekanan – Halaman all

    Presiden ASDonald Trump baru kembali menjabat selama tiga bulan. Selama itu, Amerika Serikat mengalami gejolak besar yang mengguncang fondasi demokrasinya.

    Brookings Institute yang berbasis di Washington telah mengidentifikasi “retakan berbahaya dalam pilar-pilar demokrasi AS.” Serangan terhadap pilar-pilar ini terjadi pada beberapa tingkatan.

    Aturan hukum dan kepatuhan terhadap perintah pengadilan merupakan salah satu landasan demokrasi Barat – tetapi inilah yang semakin sering dipertaruhkan di Amerika Serikat.

    Pertama, pemerintahan Trump telah mengabaikan beberapa putusan pengadilan dan melakukan deportasi yang bertentangan dengan perintah pengadilan.

    Kasus Kilmar Abrego Garcia, yang secara keliru dideportasi ke penjara keamanan maksimum CECOT yang terkenal di El Salvador, menjadi sorotan luas. Mahkamah Agung AS telah memerintahkan pemerintah untuk mengupayakan agar Garcia segera dipulangkan ke AS. “Sejauh ini belum ada tindakan,” kritik Hakim Federal Paula Xinis dalam sebuah sidang.

    Hakim seperti James Boasberg, yang menentang pemerintahan Trump dan menangguhkan rencana deportasinya, dicemooh di depan umum sebagai “radikal sayap kiri yang gila.” Trump mengancam mereka dengan proses pemakzulan dan mempertimbangkan gagasan mengganti Boasberg dengan hakim yang lebih menguntungkannya.

    Pada saat yang sama, Trump menggunakan Departemen Kehakiman untuk menindak para pengkritiknya. Pada minggu-minggu pertama menjabat, ia telah memecat atau memindahkan sejumlah karyawan yang terlibat dalam penyelidikan terhadapnya.

    Trump juga mengampuni hampir semua 1.600 orang yang dihukum karena menyerbu Capitol pada 6 Januari 2021. Ia mengisi Kementerian Kehakiman dengan Pam Bondi, seorang pendukung partai yang sangat loyal kepadanya.

    Pembatasan terhadap kebebasan pers

    Pemberitaan kritis telah lama menjadi duri dalam daging Donald Trump. “Mereka korup dan ilegal,” katanya mengecam lembaga penyiaran besar AS seperti CNN dan MSNBC dalam pidatonya di Departemen Kehakiman pada pertengahan Maret.

    Ia menuduh mereka membuat laporan negatif tentang dirinya “97,6 persen sepanjang waktu” dan menjadi “lengan politik Partai Demokrat.” Selama kampanye pemilu, Trump telah mengancam akan mencabut izin penyiaran yang tidak diinginkan.

    Trump telah sepenuhnya menghentikan pendanaan untuk media internasional AS Voice of America (VoA) dan Radio Liberty – terancam ditutup.

    Pemerintahan Trump juga mencabut akreditasi kantor berita AP untuk ruang pers Gedung Putih karena menolak menyebut Teluk Meksiko sebagai “Teluk Amerika,” seperti yang diminta Trump. Sekali lagi, pengadilan telah menyatakan hal ini tidak dapat diterima – dan sekali lagi, pemerintah AS mengabaikannya. Wartawan AP tetap tidak diizinkan masuk ke Gedung Putih. Sekarang, selain AP, kantor berita Bloomberg dan Reuters tidak lagi memiliki jaminan tempat pada konferensi pers di Gedung Putih.

    Restrukturisasi aparatur negara

    Ketika Trump menyatakan dalam pidato kongresnya bahwa “hari-hari birokrat yang tidak pernah dipilih berkuasa” telah berakhir, ia disambut dengan tawa mengejek dari Partai Demokrat. Lagi pula, justru Elon Musk, penasihat presiden yang tidak pernah disahkan secara demokratis, yang sejak Januari memangkas seluruh aparatur negara agar sesuai dengan garis Trump.

    “Mereka tidak masuk ke lembaga dan departemen yang melakukan hal-hal yang mereka sukai. Mereka masuk ke lembaga publik yang tidak mereka setujui,” kritik Douglas Holtz-Eakin, mantan direktur Congressional Budget Office, pada bulan Februari.

    PHK massal juga terjadi di bidang pajak, lingkungan hidup, kesehatan, Pentagon dan kementerian lainnya. Regulasi lingkungan dikurangi, dan pengeluaran sosial dan kesehatan dipotong secara drastis. Badan bantuan pembangunan USAID dan lembaga-lembaga lain juga ikut dibekukan.

    Para petugas Trump juga diduga menggunakan kecerdasan buatan untuk memata-matai pejabat pemerintah. Setidaknya satu lembaga federal dikatakan telah memantau komunikasi internal dengan cara ini – diduga dengan tujuan menyaring dan memecat pegawai yang membuat pernyataan yang dianggap merugikan Trump. Beberapa pengeritik menyebut kebijakan itu sebagai “pembersihan politik” terhadap aparatur negara.

    Artikel ini pertama kali terbit di DW bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Hendra Pasuhuk

    Editor: Agus Setiawan

  • Poster “No Kings” di Tengah Ribuan Demonstran Kecam Kebijakan Ekstrem Donald Trump

    Poster “No Kings” di Tengah Ribuan Demonstran Kecam Kebijakan Ekstrem Donald Trump

    JAKARTA – Ribuan orang turun ke jalan di hampir seluruh negara bagian Amerika Serikat (AS) dalam demonstrasi bertajuk “50501” pada Sabtu 19 April waktu setempat. Mereka satu suara, mengecam kebijakan ektrem Presiden AS Donald Trump.

    Mengutip BBC, Minggu 20 April, aksi massa ini digelar bertepatan dengan peringatan 250 tahun dimulainya Perang Revolusi Amerika. Sementara nama aksi “50501”  memiliki arti “50 aksi protes, 50 negara bagian, 1 gerakan”.

    Para pengunjuk rasa menyampaikan berbagai keluhan mereka dari luar Gedung Putih, dan banyak tempat di pusat-pusat kota di AS seperti di depan dealer Tesla.

    Mereka banyak yang membawa poster bertuliskan “No Kings,” sebagai bentuk penghormatan kepada peringatan awal revolusi AS melawan peraturan dan kekuasaan Inggris.

    Banyak juga massa yang menentang kebijakan ekstrem Trump dengan menuntut pengembalian Kilmar Ábrego García yang dideportasi ke El Salvador. 

    García langsung dipenjara di Pusat Penahanan Terorisme (CECOT) keamanan maksimum Salvador tanpa didakwa atau diadili. Proses itu merupakan bagian dari perjanjian kedua negara bahwa El Salvador memenjarakan orang-orang yang dideportasi dari AS dengan imbalan pembayaran.

    Tak sedikit juga massa demonstran ini menuntut perbaikan sistem dalam Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge). DOGE hasil inisiatif Trump untuk memangkas pekerjaan dan pengeluaran pemerintah AS, yang juga berdampak pada keengganan pemerintah untuk memulangkan García.

    Aksi protes di banyak wilayah di AS ini berjalan damai hingga akhirnya massa membubarkan diri masing-masing. Namun, tak lepas dari insiden seperti yang diperlihatkan politikus Partai Demokrat Perwakilan Suhas Subramanyam dalam video unggahannya di X bahwa ada pria memegang poster pro Trump menerobos kerumunan demonstran dan marah-marah.

  • Populer Internasional: Kelanjutan Perundingan Rusia-Ukraina – Pertemuan Putin dengan Sandera Israel – Halaman all

    Populer Internasional: Kelanjutan Perundingan Rusia-Ukraina – Pertemuan Putin dengan Sandera Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer internasional Tribunnews dapat disimak di sini.

    Presiden AS Donald Trump mengancam akan meninggalkan perundingan damai Rusia-Ukraina jika hasilnya buntu.

    Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui mantan sandera yang sudah dibebaskan dari Gaza.

    Putin meminta sandera itu untuk berterima kasih kepada Hamas yang memungkinkan pembebasannya.

    Berikut berita selengkapnya.

    1. Trump Mengancam, AS akan Tinggalkan Perundingan Rusia-Ukraina jika Hasilnya Buntu

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Selasa (15/4/2025) dari Facebook The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, duduk ketika menyambut kunjungan Presiden El Salvador Nayib Bukele (tidak terlihat di foto) di Ruang Oval pada hari Senin (14/4/2025). (Facebook The White House)

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghentikan upayanya untuk menengahi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina jika dia tidak melihat kemajuan dalam beberapa hari mendatang.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang mengatakan Trump tidak akan menghabiskan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk menyelesaikan perundingan itu.

    “Kami tidak akan melanjutkan pekerjaan ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi, kami perlu memutuskan dengan sangat cepat, dan saya berbicara tentang beberapa hari, apakah ini layak dilakukan dalam beberapa minggu ke depan,” kata Menteri Departemen Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan pejabat Uni Eropa dan Ukraina di Paris pada hari Kamis (17/4/2025).

    “Jika ya, kami akan menjalankan bisnis. Jika tidak, kami memiliki prioritas lain yang perlu kami fokuskan,” kata Rubio, seperti diberitakan Reuters.

    Ia menekankan Trump masih berminat mencapai kesepakatan, tetapi bersedia mundur jika ia tidak melihat sinyal yang jelas tentang kemungkinan tercapainya kesepakatan.  

    Dalam kunjungannya ke Paris, Marco Rubio berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. 

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan Moskow siap untuk terus bekerja sama dengan rekan-rekan Amerika dengan tujuan menghilangkan akar penyebab krisis Ukraina secara andal.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Kata Putin kepada Tahanan Rusia yang Dibebaskan: Berterima Kasihlah kepada Hamas

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, bertemu dengan mantan sandera Rusia-Israel, Sasha Troufanov, pada Kamis (17/4/2025).

    Troufanov menghabiskan hampir 500 hari dalam tahanan di Gaza.

    Dalam pertemuan tersebut, Putin meminta Troufanov untuk menyampaikan terima kasih kepada Hamas atas tindakan kemanusiaan mereka yang memungkinkan pembebasannya.

    “Fakta bahwa Anda berhasil dibebaskan merupakan hasil dari hubungan Rusia yang stabil dan jangka panjang dengan rakyat Palestina, para perwakilannya, serta berbagai organisasi,” ujar Putin kepada Troufanov di Kremlin.

    Troufanov didampingi oleh ibunya, Elena Trufanova, dan pasangannya, Sapir Cohen, yang juga sempat ditawan oleh Hamas.

    “Saya rasa kita perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada sayap politik Hamas karena telah bekerja sama dengan kami dan melaksanakan tindakan kemanusiaan ini,” lanjut Presiden Rusia itu dalam sebuah cuplikan video yang diunggah oleh jaringan RT yang didanai pemerintah Rusia.

    Putin menambahkan akan terus menjalin kerja sama dengan Hamas guna memastikan pembebasan sandera lainnya.

    Menurut laporan New York Post, Troufanov (29) dibebaskan pada Februari lalu bersama dua sandera lain, Sagui Dekel-Chen dan Yair Horn.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Restoran di China Tawarkan Hidangan dari Kotoran Gajah Kering yang Sudah Disteril, Harga Rp9 Juta

    Sebuah restoran mewah di Shanghai, China memicu kontroversi di media sosial karena menawarkan hidangan yang mereka sebut “autentik.”

    Restoran itu menawarkan pengalaman menyantap hidangan bernuansa hutan hujan tropis, dengan hidangan yang paling menonjol adalah kotoran gajah yang sudah diproses, dilansir SCMP.

    Menurut penelusuran Tribunnews di Douyin, aplikasi TikTok versi China, seorang vlogger makanan dengan nama akun “Diari Makanan Michelle”, membagikan pengalamannya bersantap di restoran tersebut pada 7 April 2025.

    “Makan kotoran gajah di restoran baru di Shanghai, makan bubur bau, mengunyah daun dan menjilati es batu, makanan ini sangat abstrak sehingga saya ingin mengembalikan uangnya #TikTokLifeFoodSeason #HidanganLokalDiUjungLidah,” tulisnya dalam Bahasa Mandarin.

    Restoran yang terkenal dengan kulinernya yang ramah lingkungan itu, menyajikan beragam hidangan inovatif.

    Hidangan itu di antaranya daun pohon, es batu berlapis madu, dan hidangan penutup yang dibuat dengan cerdik dari kotoran gajah yang sudah dikeringkan dan disterilkan.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Jenazah Bergelimpangan dalam Serangan Terbaru AS di Hodeidah Yaman, Israel Cegat Rudal Houthi

    Serangan udara AS yang menargetkan pelabuhan minyak Ras Isa di provinsi Hodeidah Yaman Kamis malam dilaporkan menewaskan sedikitnya 58 orang, termasuk lima pekerja kesehatan, saluran TV Al-Masirah milik kelompok Houthi melaporkan Jumat (18/4/2025).

    TV Al-Masirah melaporkan kalau 126 orang lainnya terluka dalam serangan udara AS tersebut.

    Laporan juga menyatakan kalau angka tersebut masih awal karena operasi penyelamatan masih terus berlanjut di lokasi tersebut.

    Laporan TV Al-Masirah mengatakan, “Musuh, Amerika melancarkan empat serangan udara di wilayah Ras Isa,” tanpa menyebutkan target pasti atau akibat dari serangan tersebut.

    Saluran TV Al Masirah yang berafiliasi dengan Houthi menyiarkan rekaman akibat serangan udara AS tersebut, yang memperlihatkan jenazah-jenazah korban bom bergelimpangan di lokasi.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    5. AS: Perusahaan China Beri Citra Satelit ke Houthi untuk Permudah Serang Kapal di Laut Merah

    Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuduh perusahaan satelit China, Chang Kuang, menyediakan citra satelit kepada kelompok Ansar Allah (Houthi) untuk menargetkan kapal perang AS dan kapal internasional di Laut Merah.

    Pejabat AS mengatakan perusahaan satelit yang terkait dengan militer China tersebut menyediakan citra satelit kepada Houthi untuk menargetkan kapal perang AS dan kapal internasional di Laut Merah, menurut laporan Financial Times.

    “Kami dapat mengonfirmasi laporan bahwa Chang Guang Satellite Technology Company Limited secara langsung mendukung serangan Houthi yang didukung Iran terhadap kepentingan AS,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam jumpa pers rutin pada hari Kamis (17/4/2025).

    Pejabat itu menambahkan, China mengabaikan kekhawatiran tersebut.

    “China secara konsisten berupaya … untuk membingkai dirinya sebagai pembawa perdamaian global … namun, jelas bahwa Beijing dan perusahaan-perusahaan yang berbasis di China memberikan dukungan ekonomi dan teknis utama kepada rezim seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran beserta proksi-proksinya,” lanjutnya.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Trump Berniat Deportasi Penjahat Warga AS ke El Salvador

    Trump Berniat Deportasi Penjahat Warga AS ke El Salvador

    Jakarta –

    Donald Trump menyatakan keinginannya, dalam kasus tertentu mengusir para ‘penjahat yang sangat kejam’ yang terlibat dalam kasus-kasus kriminal di AS, meski notabene para pelaku kejahatan ini berkewarganegaraan AS.

    “Kita harus mematuhi hukum, namun kita juga memiliki penjahat-penjahat domestik yang mendorong orang ke rel kereta, memukul perempuan tua di bagian belakang kepalanya dengan pemukul baseball saat mereka memalingkan wajah, penjahat-penjahat ini adalah monster,” ujar Trump di Washington (14/04).

    “Saya ingin memasukkan mereka ke dalam daftar deportasi negara ini. Tapi perlu melihat hukum yang berlaku yang mengatur hal tersebut,” tambahnya.

    Lebih dari 250 orang dideportasi ke El Salvador

    Secara khusus, Trump berkomentar mengenai pelaku kejahatan yang dideportasi ke El Salvador dan dipenjara di negara itu. Ini adalah bagian dari kesepakatan AS dengan negara Amerika Tengah tersebut.

    Pemerintahan Trump telah mendeportasi setidaknya 250 migran yang diklasifikasikan sebagai penjahat dan memenjarakan mereka di Penjara Pusat Teroris (CECOT) di El Salvador. Sebagian besar dari migran yang dideportasi tersebut adalah anggota geng narkotika dan obat-obatan terlarang. Untuk ini Amerika Serikat telah membayar El-Salvador sebesar enam juta dollar atau sekitar 100 miliar rupiah.

    Penangkapan dan deportasi para migran ini dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas. Kilmar Abrego Garca adalah salah satu korban yang terdampak dari deportasi ini, terlebih karena AS telah melakukan kesalahan dengan mendeportasi Garca ke El Salvador.

    Turut dibahas dalam pertemuan tersebut, pemulangan kembali Garca ke AS. Namun Presiden Bukele tetap berkeras bahwa kecil kemungkinan negaranya akan memulangkan Garca kembali ke AS. Menurutnya permintaan pemulangan ini tidaklah masuk akal. Presiden El Salvador dalam hal ini senada dengan Trump yang menentang keputusan Mahkamah Agung AS untuk memulangkan pria berusia 29 tahun tersebut.

    Bukele menolak untuk membebaskan Garca

    Seorang perwakilan Departemen Kehakiman di Washington mengatakan, pemerintah AS seharusnya tidak mendeportasi Garca. Sebaliknya, Garca telah menerima perlindungan deportasi karena adanya ancaman penganiayaan dari negara asalnya.

    Namun, presiden El Salvador telah menolak gagasan pembebasan Garca, dalam pertemuannya dengan Trump ia menekankan bahwa dirinya tidak mendukung pembebasan “teroris” dari negaranya. Garca diketahui telah menikah dengan seorang perempuan berkewarganegaraan Amerika.

    Minggu lalu, kepada para jurnalis, Trump mengatakan, ia “menyukai” gagasan untuk mendeportasi warga negara AS ke El Salvador setelah Presiden Bukele menyatakan negaranya siap menampung para tahanan AS. Sebagai imbalannya, Trump juga akan membantu El Salvador membangun penjara baru.

    Hal tersebut lantas memberikan ‘peringatan tanda bahaya’ bagi para aktifis hak masyarakat sipil AS, bahwa Trump akan segera merealisasikan ide deportasi warga negara AS tersebut. Para ahli hukum meyakini,deportasi warga negara AS adalah tindakan yang melanggar konstitusi, baik bagi warga negara yang lahir di AS atau naturalisasi.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Kami telah membebaskan jutaan orang”

    Pusat penahanan CECOT di kota Tecoluca, El Salvador, sangat kontroversial. Menurut para kritikus, banyak pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di sana. Bukele, dianggap telah menahan banyak orang yang tidak bersalah tanpa proses hukum yang jelas dengan dalih menumpas kejahatan geng.

    Dalam pertemuannya dengan Trump, Bukele mengatakan bahwa ia ‘dituduh’ telah memenjarakan ribuan orang, namun bagi Bukele ia justru telah “membebaskan jutaan orang”. Menanggapi hal tersebut, Trump menjawab dengan kagum, “Pernyataan yang bagus. Apakah saya bisa ‘meminjam’ pernyataan Anda?”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Sorta Lidia Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Populer Internasional: Kelanjutan Perundingan Rusia-Ukraina – Pertemuan Putin dengan Sandera Israel – Halaman all

    Tanggapi Tarif Trump, Ahli Strategi Partai Republik Samakan Pendekatan Presiden AS dengan Matador – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahli strategi veteran Partai Republik, Douglas Heye, menggambarkan Amerika Serikat (AS) diliputi kecemasan dan ketidakpastian di tengah gelombang tindakan eksekutif terbaru Presiden AS Donald Trump.

    Pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan tarif besar-besaran pada impor dari berbagai negara, mencap hari itu sebagai salah satu “kelahiran kembali industri Amerika.”

    Langkah-langkah ini termasuk tarif universal 10 persen pada impor dari hampir semua negara, dengan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, seperti tarif kumulatif 145 persen pada barang-barang China.

    Segera setelah itu, perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Porsche berebut untuk mengimpor barang sebelum penerapan tarif untuk menghindari peningkatan biaya.

    Apple menyewa pesawat kargo untuk menerbangkan sekitar 1,5 juta iPhone dari India, sementara Porsche mengungkapkan bahwa hasil Q1-nya terpengaruh secara negatif oleh pengiriman front-loading untuk mengalahkan tarif 25 persen pada mobil dan suku cadang impor.

    Mengenai kebijakan ini, Douglas Heye menyamakan pendekatan Donald Trump dengan matador, yang dengan cekatan mengalihkan perhatian dan mengendalikan narasi.

    “Donald Trump sebenarnya adalah pembawa pesan yang sangat disiplin ketika dia memilih untuk bersikap demikian,” kata Heye dalam wawancara dengan Al Arabiya News, Selasa (15/4/2025).

    “Dan salah satu hal yang kita ketahui tentang Trump adalah jika keadaan melenceng, jika pembicaraan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia adalah matador, dan dia melambaikan jubah merahnya, dan dia tahu media dan Demokrat akan mengikutinya,” jelasnya.

    Di kalangan Republik, Heye mencatat kontras yang mencolok antara dukungan publik dan perhatian pribadi terkait tindakan Pemerintah AS.

    “Publik sangat terbuka terhadap komentar dari anggota Kongres, Senator yang bersatu di belakang presiden, benar-benar enggan mengatakan sesuatu yang negatif tentang apa yang mereka lakukan,” katanya.

    “Secara pribadi, ada banyak kekhawatiran tentang apa itu Doge, apa dampaknya, dan apa dampaknya di distrik dan negara bagian tertentu,” papar Heye.

    Heye juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anggota parlemen yang mewakili distrik dengan universitas riset atau industri yang secara langsung terkena dampak tarif.

    “Anda berbicara tentang penelitian medis yang jelas penting, Anda juga berbicara tentang pekerjaan di distrik Anda dan distrik tetangga,” ungkapnya.

    Hubungan pemerintah dengan media juga telah berkembang, dengan Heye mengungkapkan perasaan campur aduk tentang perubahan di ruang pers Gedung Putih.

    “Pada beberapa tingkatan, ya, pada beberapa tingkatan, tidak,” katanya.

    “Orang-orang mengonsumsi berita dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan lima tahun lalu, tentu saja 10, 15 tahun lalu. Banyak di antaranya adalah teknologi, sebagian lagi bersifat politis,” imbuh Heye.

    Para Pemimpin Dunia Kritik Tarif Trump

    Keputusan Donald Trump untuk mengenakan tarif baru pada semua barang yang masuk ke AS merupakan “pukulan besar bagi ekonomi dunia,” kata kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Komentarnya senada dengan komentar sejumlah negara lain, termasuk Tiongkok, yang telah menyatakan penentangannya terhadap langkah tersebut dan telah memperingatkan akan mengambil “tindakan balasan yang tegas” terhadap AS.

    Peringatan mereka muncul setelah Trump mengumumkan tarif universal sebesar 10 persen untuk semua impor ke AS mulai 5 April.

    Sekitar 60 negara juga akan dikenakan tarif yang lebih tinggi mulai 9 April.

    Diberitakan BBC, Trump mengatakan tindakan tersebut merupakan balasan atas kebijakan perdagangan yang tidak adil, seraya menambahkan bahwa ia telah “sangat baik” dalam mengambil keputusan.

    Trump mengatakan tarif akan digunakan untuk meningkatkan manufaktur AS, dan mengatakan pada hari Rabu bahwa langkah tersebut akan “membuat Amerika kaya kembali”.

    Giorgia Meloni dari Italia, sekutu Trump, mengatakan keputusan itu “salah” tetapi dia akan berupaya mencapai kesepakatan dengan AS untuk “mencegah perang dagang”.

    Rekannya dari Spanyol Pedro Sánchez mengatakan Spanyol akan “terus berkomitmen pada dunia yang terbuka”.

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Selasa (15/4/2025) dari Facebook The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, duduk ketika menyambut kunjungan Presiden El Salvador Nayib Bukele (tidak terlihat di foto) di Ruang Oval pada Senin (14/4/2025). (Facebook The White House)

    Sementara di Irlandia, Taoiseach Micheál Martin mengatakan keputusan Trump “sangat disesalkan” dan tidak menguntungkan siapa pun.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut tarif tersebut sebagai “keputusan yang brutal dan tidak berdasar” yang akan berdampak besar pada ekonomi Eropa, seraya menambahkan bahwa ekonomi dan konsumen AS akan muncul “lebih miskin dan lebih lemah”.

    Kemudian, Hongaria menyalahkan Uni Eropa, yang merupakan negara anggotanya, atas tarif yang dikenakan.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina Yulia Svyrydenko mengatakan negaranya “berusaha untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik”, dan menambahkan bahwa negaranya “memiliki banyak hal untuk ditawarkan”.

    Di luar Eropa, Tiongkok – salah satu negara yang dianggap sebagai “pelanggar terburuk” oleh Presiden AS – dikenakan tarif sebesar 34 persen atas barang, di samping pungutan sebesar 20 persen yang sudah ada, sehingga total bea masuk menjadi sedikitnya 54 persen.

    Kementerian Perdagangan Tiongkok mendesak AS untuk “segera membatalkan” tarif tersebut, seraya menambahkan bahwa Tiongkok akan “dengan tegas mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya sendiri.”

    Taiwan, yang akan menghadapi tarif sebesar 32 persen untuk ekspor ke AS, menyebut langkah tersebut “sangat tidak masuk akal”.

    Pejabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan perang dagang global “telah menjadi kenyataan” dan pemerintahnya akan mencari cara untuk “mengatasi krisis perdagangan” setelah negara Asia Timur itu dikenakan tarif sebesar 25 persen.

    Jepang mengatakan tarif sebesar 24 persen tersebut “sangat disesalkan” dan dapat melanggar Organisasi Perdagangan Dunia serta perjanjian AS-Jepang, sementara Thailand mengatakan akan menegosiasikan tarif sebesar 36 persen.

    Perdana Menteri Vietnam Ông Phạm Minh Chính mengatakan dia sedang membentuk satuan tugas untuk menangani tarif AS.

    Pejabat ekonomi di Israel, yang telah membatalkan semua tarif impor Amerika sebelum pengumuman tersebut, dikatakan berada dalam “kejutan total” atas tarif sebesar 17 persen tersebut, media lokal melaporkan.

    Pejabat Gedung Putih mengatakan pungutan tersebut merupakan tindakan balasan terhadap negara-negara seperti Tiongkok, yang menurutnya mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang AS, memberlakukan hambatan “non-tarif” pada perdagangan AS, atau bertindak dengan cara lain yang menurut pemerintah dapat merusak tujuan ekonomi Amerika.

    Para pemimpin negara yang dikenai tarif dasar 10 persen juga bereaksi terhadap tindakan Trump, dengan Anthony Albanese dari Australia mengatakan warga Amerika akan membayar harga terbesar untuk apa yang disebutnya “tarif yang tidak dapat dibenarkan”.

    Pemerintahnya tidak akan memaksakan tindakan balasan, katanya, seraya menambahkan:

    “Kami tidak akan bergabung dalam perlombaan menuju ke titik terendah yang berujung pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat”.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Trump Terapkan Tarif Timbal Balik