Xcloud.id

Negara: El Salvador

  • Kondisi Terkini Pasien AS yang Terinfeksi ‘Cacing Sekrup’ Pemakan Daging Manusia

    Kondisi Terkini Pasien AS yang Terinfeksi ‘Cacing Sekrup’ Pemakan Daging Manusia

    Jakarta –

    Ramai kasus pertama infeksi parasit pemakan daging manusia terkonfirmasi di Amerika Serikat, tepatnya di Maryland. Pihak Departemen Kesehatan Maryland mengungkapkan kondisi terkini pasien yang terinfeksi New World Screwworm (NWS).

    “Warga Maryland tersebut telah pulih dari infeksi. Dan investigasi mengonfirmasi tidak ada indikasi penularan ke individu atau hewan lain,” demikian pernyataan departemen kesehatan yang dikutip dari People, Rabu (27/8/2025).

    “Saat ini, risiko terhadap kesehatan masyarakat dan hewan di Maryland dari penularan ini sangat rendah,” sambungnya.

    Departemen juga menyebut pasien yang terinfeksi sudah kembali ke wilayahnya, yang saat ini mengalami wabah NWS. Berdasarkan laporan yang beredar, pasien tersebut baru-baru ini memang baru kembali dari El Salvador.

    Menyoal Screwworm

    Screwworm atau ‘cacing sekrup’ sebenarnya adalah lalat yang namanya berasal dari cara larvanya menginfeksi inang. Itu juga disebut sebagai parasit pemakan daging.

    Lalat tersebut bertelur pada ternak, seperti sapi. Lalu, larva lalat itu yakni belatung menggerogoti atau melubangi daging ternak.

    Lalat itu bermigrasi ke utara dari Amerika Selatan. Meski bisa menginfeksi manusia, inang utamanya adalah hewan ternak.

    Kasus di Maryland mengkhawatirkan para peternak sapi yang mengaku tidak segera diberitahu tentang infeksi tersebut. Satu-satunya cara untuk menghentikan infestasi belatung ini adalah dengan mensterilkan area tempat parasit bisa berkembang biak.

    Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau Centers for Disease Control and Prevention (CDC), infeksi ulat atau belatung sekrup memang sangat menyakitkan. Infeksi ini menyebabkan luka atau bisul yang tidak dapat dijelaskan, tetapi terasa sakit.

    Kondisi itu dapat memburuk seiring berjalannya waktu. Orang-orang yang terinfeksi mungkin merasakan atau melihat belatung bergerak di dalam luka. Perawatan umumnya melibatkan pembedahan untuk mengangkat area yang terinfeksi.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)

  • Kapal Perusak AS Mendekat, Venezuela Kerahkan Kapal Perang-Drone

    Kapal Perusak AS Mendekat, Venezuela Kerahkan Kapal Perang-Drone

    Jakarta –

    Venezuela mengerahkan kapal-kapal perang dan drone untuk berpatroli di garis pantai negara itu pada Selasa (26/8) waktu setempat. Ini dilakukan setelah Amerika Serikat mengirimkan tiga kapal perusak ke wilayah tersebut untuk menekan Presiden Nicolas Maduro.

    Dalam sebuah video di media sosial, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengumumkan pengerahan drone secara “signifikan” serta patroli angkatan laut di sepanjang pantai Karibia, termasuk “kapal-kapal yang lebih besar di utara perairan teritorial kami.”

    Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Washington, yang mengirimkan tiga kapal perang dan 4.000 Marinir ke Venezuela pekan lalu untuk memberantas perdagangan narkoba.

    Pada hari Selasa (27/8), sebuah sumber Amerika Serikat mengatakan kepada AFP bahwa Presiden AS Donald Trump akan mengirimkan dua kapal perang lagi ke Karibia untuk memberantas kartel narkoba.

    Menurut sumber tersebut, sebuah kapal penjelajah berpeluru kendali, USS Erie, dan sebuah kapal selam serang cepat bertenaga nuklir, USS Newport News, akan tiba di kawasan tersebut minggu depan.

    Meskipun terjadi peningkatan kekuatan militer yang dramatis, para analis telah mengecilkan kemungkinan invasi AS atau serangan AS terhadap Venezuela.

    Maduro telah menjadi incaran Trump sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden di negara tersebut, dari tahun 2017 hingga 2021. Namun, kebijakan tekanan maksimum Trump terhadap Venezuela, termasuk embargo minyak yang masih berlaku, gagal menggulingkan Maduro dari kekuasaan.

    “Saya pikir apa yang kita saksikan merupakan upaya untuk menciptakan kecemasan di kalangan pemerintah dan memaksa Maduro untuk bernegosiasi,” ujar analis International Crisis Group, Phil Gunson, kepada AFP.

    Sejak kembali berkuasa pada bulan Januari lalu, serangan Trump terhadap Venezuela terutama berfokus pada aktivitas geng-geng transnasional yang kuat di negara Amerika Selatan tersebut.

    Washington menuduh Maduro memimpin kartel perdagangan kokain, Cartel de los Soles, yang oleh pemerintahan Trump telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

    Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini menggandakan hadiahnya menjadi US$50 juta sebagai imbalan atas penangkapan Maduro untuk menghadapi tuntutan narkoba.

    Tonton juga Video: 238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman

    Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menjelaskan alasan baru 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (25/8/2025).

    Prabowo hanya melantik 8 orang total 24 calon dubes yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI. Menurut Sugiono, pelantikan dilakukan bertahap karena masih menunggu keluarnya agreement atau persetujuan dari negara-negara tujuan. 

    “Kita masih menunggu persetujuan dari negara masing-masing. Jadi begitu yang enam sudah selesai langsung kita lantik, karena kita juga harus mengejar target di trimester berikutnya,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan proses agreement sepenuhnya berada di tangan negara penerima dan tidak bisa dipercepat oleh pemerintah Indonesia. 

    “Dari Indonesia sendiri tidak bisa meminta batas waktu. Mekanismenya itu tergantung masing-masing negara. Tidak ada dipercepat atau diperlambat. Kita maunya hari ini selesai, langsung selesai, tapi kembali lagi pada ketersediaan waktu kepala negara atau kepala pemerintahannya,” ujarnya. 

    Sugiono menambahkan perbedaan durasi persetujuan itu bisa cukup signifikan. Dengan demikian, 18 calon dubes lainnya yang sudah disetujui DPR akan segera dilantik setelah agreement dari negara tujuan diterima pemerintah Indonesia.

    “Ada yang beberapa minggu sudah keluar, tapi ada juga yang berbulan-bulan belum. Semoga saja semua bisa cepat selesai,” pungkas Sugiono.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik 8 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara sahabat pada Senin, 25 Agustus 2025 di Istana Negara, Jakarta.

    Pengangkatan para Dubes LBBP RI  ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

    Acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan Duta Besar yang dilantik. Berikut 8 nama dubes LBBP RI yang resmi bertugas:

    1. Toferry Primanda Soetikno, sebagai Duta Besar untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala;

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat;

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar untuk Republik Federasi Brasil;

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Jerman;

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar untuk Persatuan Emirat Arab;

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar untuk Republik Ekuador;

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority;

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO) dan Oragnisasi-Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa.

  • AS Kerahkan 3 Kapal Perang Dekat Venezuela, Presiden Maduro Marah!

    AS Kerahkan 3 Kapal Perang Dekat Venezuela, Presiden Maduro Marah!

    Jakarta –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro marah atas pengerahan tiga kapal perang Amerika Serikat di perairan lepas pantai Venezuela, sebagai bagian dari upaya untuk memberantas perdagangan narkoba. Maduro menyebut operasi tersebut sebagai upaya “ilegal” untuk mengubah rezim.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (23/8/2025), pemerintahan Presiden Donald Trump telah meningkatkan tekanan terhadap Maduro, menggandakan hadiah uang menjadi US$50 juta untuk penangkapan pemimpin Venezuela tersebut atas tuduhan narkoba.

    Awal pekan ini, sebuah sumber AS mengonfirmasi kepada AFP, bahwa tiga kapal perusak berpeluru kendali kelas Aegis sedang menuju perairan internasional di lepas pantai negara Amerika Selatan tersebut. Media AS melaporkan bahwa 4.000 Marinir juga dapat dikerahkan.

    “Apa yang mereka ancamkan terhadap Venezuela — perubahan rezim, serangan teroris militer itu — tidak bermoral, kriminal, dan ilegal,” ujar Maduro kepada para anggota parlemen.

    “Ini masalah perdamaian, masalah hukum internasional, bagi Amerika Latin dan Karibia. Siapa pun yang melakukan tindakan agresi terhadap suatu negara di Amerika Latin berarti menyerang semua negara,” ujarnya.

    Sebelumnya pada tahun 2020, selama masa jabatan pertama Trump, Maduro dan pejabat-pejabat tinggi Venezuela lainnya didakwa di pengadilan federal AS atas beberapa tuduhan, termasuk berpartisipasi dalam konspirasi “narko-terorisme”.

    Departemen Kehakiman AS menuduh Maduro memimpin geng penyelundup kokain bernama “Kartel Matahari” yang mengirimkan ratusan ton narkotika ke Amerika Serikat selama dua dekade, menghasilkan ratusan juta dolar AS.

    Washington tidak pernah mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu terakhir.

    Maduro mengatakan minggu ini bahwa ia akan mengerahkan 4,5 juta anggota milisi di seluruh Venezuela sebagai tanggapan atas “ancaman” AS. Dia pun menyerukan aksi demonstrasi akhir pekan ini untuk mengecam Washington.

    Tonton juga Video: 238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Memanas! Trump Kerahkan 3 Kapal Perang AS ke Dekat Venezuela

    Memanas! Trump Kerahkan 3 Kapal Perang AS ke Dekat Venezuela

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengerahkan tiga kapal perang ke dekat lepas pantai Venezuela. Pengerahan ini dilakukan saat ketegangan antara kedua negara semakin memuncak terkait kasus perdagangan narkoba yang turut menyeret Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

    Pengerahan tiga kapal perang AS ke dekat Venezuela itu, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025), diungkapkan oleh seorang sumber yang mengetahui langkah Washington tersebut. Gedung Putih sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait pengerahan semacam ini.

    Menurut sumber yang dikutip AFP, pengerahan tiga kapal perang AS itu merupakan bagian dari upaya untuk memberantas perdagangan narkoba.

    Pengerahan kapal perang AS ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Trump terhadap Maduro terkait tuduhan perdagangan narkoba federal yang menjeratnya. Baru-baru ini, Washington menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, atau sekitar Rp 814,3 miliar.

    Disebutkan oleh sumber AS tersebut kepada AFP bahwa tiga kapal perang jenis penghancur kelas Aegis yang dilengkapi rudal sedang berlayar menuju ke perairan lepas pantai Venezuela.

    Laporan media AS menyebut Washington juga berencana mengirimkan 4.000 Marinir ke kawasan tersebut.

    AS, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.

    Departemen Keuangan AS telah menetapkan kelompok tersebut sebagai kelompok teroris khusus, dan menuduhnya mendukung kartel-kartel narkoba, seperti Tren de Aragua dan Sinaloa, yang telah dilabeli sebagai organisasi teroris asing pada awal tahun ini.

    Ketika ditanya wartawan soal kemungkinan pengerahan pasukan AS ke wilayah Venezuela, Gedung Putih mengatakan pada Selasa (19/8) waktu setempat bahwa Trump akan menggunakan “setiap elemen” untuk menghentikan perdagangan narkoba.

    “Presiden Trump telah sangat jelas dan konsisten, dia siap menggunakan setiap elemen kekuatan Amerika untuk menghentikan narkoba membanjiri negara kita dan untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Leavitt bahkan menggambarkan pemerintah Venezuela sebagai “kartel teror-narkotika”.

    “Dan Maduro, menurut pandangan pemerintahan ini, bukanlah presiden yang sah, dia ada buronan kepala kartel ini yang telah didakwa di Amerika Serikat karena menyelundupkan narkoba ke negara ini,” tegasnya.

    Maduro mengatakan pada Senin (18/8) waktu setempat bahwa dirinya mengerahkan 4,5 juta anggota milisi di seluruh Venezuela untuk merespons “ancaman” AS.

    Simak juga Video: 238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • AS Bikin Sayembara Penangkapan, Presiden Venezuela Kerahkan Jutaan Milisi

    AS Bikin Sayembara Penangkapan, Presiden Venezuela Kerahkan Jutaan Milisi

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan akan mengerahkan sekitar 4,5 juta anggota milisi sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai “ancaman” Amerika Serikat (AS). Hal ini setelah Washington menaikkan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro dan meluncurkan operasi antinarkoba di kawasan Karibia.

    “Pekan ini, saya akan mengaktifkan rencana khusus dengan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional — milisi yang dipersiapkan, diaktifkan, dan dipersenjatai,” kata Maduro dalam pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    Data resmi menyebutkan bahwa milisi Venezuela, yang dibentuk oleh pendahulu Maduro, mending Hugo Chavez, beranggotakan sekitar 5 juta personel — meskipun jumlah sebenarnya diyakini lebih kecil dari itu. Total populasi Venezuela sendiri mencapai sekitar 30 juta jiwa.

    Maduro, dalam pernyataannya, mengecam “munculnya kembali ancaman yang berlebihan, aneh, dan tidak masuk akal” dari AS.

    Awal bulan ini, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro, yang menghadapi tuduhan perdagangan narkoba, menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 812,4 miliar.

    Washington, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.

    Militer AS juga dilaporkan mengerahkan beberapa kapal ke kawasan Karibia bagian selatan, sebagai bagian dari tindakan keras Trump terhadap kartel narkoba Amerika Latin.

    Pengerahan serupa juga dilakukan oleh otoritas Caracas. “Kami mengerahkan ke seluruh Karibia… di laut kami, properti kami, wilayah Venezuela,” kata Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello.

    Meskipun tidak secara spesifik membahas soal tindakan AS baru-baru ini, Maduro berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyatakan dukungan dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “seruan ancaman yang buruk”.

    Maduro mendesak basis politik pemerintahannya untuk terus maju dengan pembentukan milisi petani dan buruh “di semua sektor”.

    “Senapan dan rudal untuk pasukan petani! Untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan perdamaian Venezuela,” tegas Maduro.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video 238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Tentara Bayaran AS Serbu Negara Bandit, Tumpas Gangster Sampai Habis

    Tentara Bayaran AS Serbu Negara Bandit, Tumpas Gangster Sampai Habis

    Jakarta, CNBC Indonesia – “Tentara bayaran” Amerika Serikat (AS) akan bertengger di Haiti. Ini terkait perjanjian terbaru yang dibuat pendukung terkemuka Donald Trump, Erik Prince, soal pasukan penjaga keamanan swasta di negeri itu, melalui perusahaannya Vectus Global.

    Prince menyatakan telah mencapai kesepakatan 10 tahun dengan Haiti. Tak hanya mencakup “perjuangan melawan geng-geng kriminal” di negara tersebut tetapi juga mengambil peran dalam memulihkan sistem pengumpulan pajak di negeri para bandit itu.

    “Kami berharap bisa merebut kendali jalan-jalan utama dan wilayah dari geng-geng dalam waktu sekitar satu tahun,” ujarnya dikutip Reuters, yang juga dimuat The Guardian, Jumat (15/8/2025).

    “Salah satu ukuran keberhasilan utama bagi saya adalah ketika Anda bisa berkendara dari Port-au-Prince ke Cap Haitian dengan kendaraan biasa tanpa dihentikan oleh geng-geng,” kata Prince.

    Prince tidak bersedia memberikan komentar mengenai berapa banyak uang yang akan dibayarkan pemerintah Haiti kepada Vectus Global. Ia juga enggan menyebut berapa banyak pajak yang ia harapkan dapat dikumpulkan di Haiti.

    Sebenarnya, Vectus mulai beroperasi di Haiti pada bulan Maret. Awalnya, perusahaan tersebut sudah berjaga-jaga di Haiti, menggunakan drone untuk melawan gangster.

    Seorang sumber yang mengetahui operasi Vectus di sana mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut akan mengintensifkan upaya melawan bandit beberapa minggu mendatang. Vectus akan bekerja sama dengan polisi Haiti dan mengerahkan beberapa ratus pejuang terlatih dari AS, Eropa, dan El Salvador yang memiliki keahlian sebagai penembak jitu, spesialis intelijen dan komunikasi, serta menggunakan helikopter dan kapal. 

    Namun, keterlibatan jangka panjang dan peran dalam pengumpulan pajak baru pertama kali dilaporkan. Presiden baru dewan transisi Haiti, Laurent Saint-Cyr, tidak menanggapi permintaan komentar.

    Perlu diketahui, Prince sendiri awalnya seorang mantan anggota U.S. Navy Seal. Ia mendirikan perusahaan keamanan militer Blackwater pada tahun 1997.

    Ia menjual perusahaan tersebut pada tahun 2010 setelah beberapa karyawannya dihukum karena secara tidak sah membunuh 14 warga sipil tak bersenjata saat mengawal konvoi kedutaan AS di Lapangan Nisour, Baghdad, Irak. Namun, para pelaku tersebut diampuni oleh Trump selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih.

    Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, Prince telah memberikan saran kepada Ekuador mengenai cara memerangi geng kriminal. Ia juga mencapai kesepakatan dengan Republik Demokratik Kongo untuk membantu mengamankan dan mengenakan pajak atas kekayaan mineralnya.

    “Sulit membayangkan mereka beroperasi tanpa persetujuan dari pemerintahan Trump,” kata kepala program Haiti di Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Romain Le Cour Grandmaison,  yang berbasis di Jenewa, Swiss.

    (tps/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Perintahkan Militer Lawan Kartel Narkoba, Meksiko Ingatkan Ini!

    Trump Perintahkan Militer Lawan Kartel Narkoba, Meksiko Ingatkan Ini!

    Jakarta –

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa “tidak akan ada invasi ke Meksiko”. Ini disampaikannya menyusul laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan militer AS untuk menargetkan kartel-kartel narkoba Amerika Latin.

    “Tidak akan ada invasi ke Meksiko,” kata Sheinbaum, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025). Ini dikatakannya setelah media AS, The New York Times melaporkan bahwa Trump diam-diam telah menandatangani perintah eksekutif untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang telah dinyatakan oleh pemerintahannya sebagai organisasi teroris.

    “Kami diberitahu bahwa perintah eksekutif ini akan segera dikeluarkan dan tidak ada hubungannya dengan partisipasi personel militer atau institusi mana pun di wilayah kami,” kata Sheinbaum dalam konferensi pers rutinnya di pagi hari.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko kemudian mengatakan bahwa Meksiko “tidak akan menerima partisipasi pasukan militer AS di wilayah kami.”

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pernyataan yang dirilis oleh Kedutaan Besar AS di Meksiko, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok penyelundup narkoba”.

    Duta Besar AS untuk Meksiko, Ronald Johnson, menuliskan di media sosial X bahwa kedua negara “menghadapi musuh bersama: kartel-kartel kriminal yang kejam.”

    Sheinbaum telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel di negaranya, yang ia tuduh membanjiri Amerika Serikat dengan narkoba, khususnya fentanil.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujar presiden perempuan pertama Meksiko itu.

    Ia mengatakan bahwa dalam “setiap panggilan telepon” dengan para pejabat AS, Meksiko bersikeras bahwa hal itu “tidak diizinkan.”

    The New York Times melaporkan bahwa perintah Trump memberikan dasar resmi untuk operasi militer di laut atau di tanah asing terhadap kartel-kartel tersebut.

    Sebelumnya pada bulan Februari lalu, pemerintahan Trump menetapkan delapan kelompok penyelundup narkoba sebagai organisasi teroris. Enam berasal dari Meksiko, satu dari Venezuela, dan yang kedelapan berasal dari El Salvador.

    Dua minggu lalu, pemerintahannya menambahkan geng Venezuela lainnya, Kartel Matahari, yang telah mengirimkan ratusan ton narkotika ke Amerika Serikat selama dua dekade.

    Pada hari Kamis lalu, Departemen Kehakiman AS menggandakan hadiah uang menjadi US$50 juta untuk penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang dituduh memimpin Kartel Matahari.

    Venezuela telah menepis tuduhan tersebut, dan Menteri Luar Negeri Yvan Gil menyebutnya “tipuan paling konyol yang pernah kita lihat.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 5 Kota Teratas di Dunia yang Sudah Bisa Bayar Sewa Kost atau Apartemen dengan Bitcoin

    5 Kota Teratas di Dunia yang Sudah Bisa Bayar Sewa Kost atau Apartemen dengan Bitcoin

    JAKARTA – Membayar sewa properti dengan Bitcoin kini bukan lagi impian, melainkan kenyataan yang semakin umum dilakukan di berbagai kota dunia. Dengan infrastruktur digital yang kian berkembang, baik penyewa maupun pemilik properti kini dapat melakukan transaksi sewa secara aman, cepat, dan transparan melalui teknologi blockchain.

    Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran tidak hanya terbatas pada investasi dan perdagangan, tetapi juga merambah ke sektor properti. Keuntungan utama yang ditawarkan termasuk efisiensi transaksi lintas negara, penghapusan biaya konversi mata uang, hingga kecepatan proses pembayaran tanpa keterlibatan bank tradisional.

    Kontrak pintar berbasis blockchain pun menjadi game-changer dalam manajemen sewa, karena dapat mengotomatiskan perjanjian, menjamin transparansi, serta mengurangi potensi perselisihan antara penyewa dan pemilik.

    Meski demikian, fluktuasi harga Bitcoin dan peraturan hukum di masing-masing negara tetap menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan sistem pembayaran ini.

    Berikut adalah lima kota utama di dunia yang telah membuka pintu luas bagi pembayaran sewa properti menggunakan Bitcoin:

    1. Miami, Amerika Serikat

    Miami dikenal sebagai kota ramah kripto, bahkan pernah menjadi tuan rumah Konferensi Bitcoin tahunan. Mantan walikota Francis Suarez juga sempat menerima gaji dalam bentuk Bitcoin, mencerminkan dukungan pemerintah terhadap mata uang digital.

    Di beberapa kawasan seperti Downtown, Brickell, dan Wynwood, beberapa apartemen mewah bahkan telah menerima pembayaran sewa dalam bentuk Bitcoin, baik secara langsung maupun melalui negosiasi antara penyewa dan pemilik.

    2. Lisbon, Portugal

    Lisbon menjadi surga bagi digital nomad dan komunitas kripto Eropa. Setelah diberlakukannya aturan baru pada April 2022 yang mempermudah transaksi properti berbasis kripto, kota ini semakin terbuka terhadap sewa menggunakan Bitcoin.

    Platform seperti RentRemote telah bekerja sama dengan BitPay untuk memfasilitasi pembayaran sewa dengan kripto. Transaksi umumnya tetap dikonversi ke euro untuk kepatuhan hukum, tetapi banyak agen properti di kawasan Chiado, Alfama, dan distrik startup yang bersedia menerima pembayaran dalam Bitcoin.

    3. Berlin, Jerman

    Berlin memiliki sektor properti yang progresif dan terbuka terhadap transaksi berbasis kripto. Platform seperti Flatio telah mengizinkan pembayaran sewa jangka pendek satu hingga enam bulan dengan Bitcoin, meski melalui layanan konversi.

    Peraturan di Jerman memang melarang pembelian properti secara langsung dengan kripto sejak 2023, namun untuk sewa, penggunaan pihak ketiga sebagai perantara pembayaran kripto ke euro tetap memungkinkan.

    4. Toronto, Kanada

    Toronto perlahan-lahan menjadi kota yang ramah terhadap kripto, dengan sejumlah platform rental mulai menyediakan opsi pembayaran sewa dengan Bitcoin.

    Meski masih tergolong niche, penyewa dapat menggunakan jasa konversi yang memungkinkan pembayaran dalam Bitcoin, sementara pemilik properti menerima dalam mata uang lokal. Bahkan layanan sehari-hari seperti makan malam atau layanan kebugaran di Toronto kini sudah banyak yang menerima Bitcoin.

    5. Paris, Prancis

    Paris semakin aktif dalam adopsi kripto untuk sektor properti. Sejak 2014, agen properti seperti Lodgis sudah menawarkan opsi pembayaran biaya jasa menggunakan Bitcoin.

    Sejumlah platform real estat di Prancis kini telah bermitra dengan notaris dan entitas bersertifikasi PSAN untuk menjamin transaksi tetap sesuai hukum. Meskipun sewa penuh dalam Bitcoin masih jarang, sudah ada opsi fleksibel bagi penyewa dan pemilik yang ingin menggunakan sistem ini.

    Kota Lain yang Menyusul: El Zonte dan Rosario

    Tak hanya kota-kota besar di negara maju, sejumlah kota kecil juga menjadi pionir penggunaan Bitcoin dalam sektor properti.

    El Zonte, El Salvador – Dijuluki “Bitcoin Beach”, kota ini adalah salah satu yang pertama menerapkan ekosistem pembayaran berbasis Bitcoin secara menyeluruh, termasuk sewa studio atau apartemen di dekat pantai.

    Rosario, Argentina – Pada awal 2024, kota ini mencatat sejarah dengan kontrak sewa pertama yang dinominasikan dalam Bitcoin. Transaksi difasilitasi oleh platform Fiwind, meski rencana deregulasi kripto oleh Presiden Javier Milei kemudian gagal disahkan oleh parlemen.

    Tips Aman Menyewa Properti dengan Bitcoin

    Bagi yang ingin mencari properti sewa dengan Bitcoin, gunakan platform properti berbasis blockchain atau aplikasi lokal yang mendukung transaksi kripto. Periksa dengan cermat:

    Nilai konversi dan jadwal pembayaran

    Legalitas kontrak sewa

    Reputasi pemilik atau agen properti

    Gunakan layanan escrow atau kontrak pintar untuk menjamin keamanan transaksi

    Dengan pendekatan yang tepat, Bitcoin bukan hanya alat investasi, tetapi bisa menjadi solusi pembayaran sewa global yang praktis, efisien, dan aman.