Xcloud.id

Negara: Denmark

  • Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Jisman P. Hutajulu dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai dirjen ketenagalistrikan (gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Informasi tersebut berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM yang diperoleh Bisnis. 

    “Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing: Jisman P. Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,” demikian bunyi diktum kesatu Keppres yang diteken pada 10 September 2025 tersebut, dikutip Selasa (16/5/2025).

    Jisman akan digeser posisinya menjadi staf ahli bidang perencanaan strategis Kementerian ESDM.

    Kendati belum diketahui kapan pemberhentian dan pelantikan dilakukan, Bisnis  telah mencoba mengonfirmasi kabar ini kepada Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Di dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM diusulkan oleh menteri ESDM melalui surat-surat Nomor: R-384/KP.05/MEM.S/2025; R-385/KP.05/MEM.S/2025; R-386/KP.05/MEM.S/2025; dan R-388/KP.05/MEM.S/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

    Selain Jisman, Dadan Kusdiana juga diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM.

    Profil Jisman P. Hutajulu 

    Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Dia mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1993. 

    Pada 2000, Jisman menjabat PJ. Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi. Setahun setelahnya, dia menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik.

    Kariernya terus menanjak hingga pada 2018, Jisman menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Empat tahun setelahnya, pada 2022, dia berpindah menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Jisman juga aktif terlibat dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan menjadi Kepala PPNS sejak 2014 hingga sekarang.

    Pada 2003, Jisman mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun. Kemudian, pada 2013, dia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun.

    Berbagai macam program yang diikutinya, antara lain Energy Efficiency Visit di Denmark pada tahun 2017, The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand pada tahun 2019, serta mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB COP 26th di Glasgow, Inggris Raya pada 2021. (AMH).

    Adapun, Jisman resmi menjabat sebagai Dirjen Ketenagalistrikan ESDM sejak dilantik pada 17 Februari 2023. Jisman juga kini merupakan komisaris PT PLN (Persero) sejak diangkat pada November 2024 lalu lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

  • Mercedes-Benz EQS Ternyata Bisa Dibawa 1.205 Km Sekali Ngecas

    Mercedes-Benz EQS Ternyata Bisa Dibawa 1.205 Km Sekali Ngecas

    Jakarta –

    Pabrikan mobil tengah berlomba untuk menghadirkan mobil listrik yang efisien. Beragam cara ditempuh, salah satunya dengan menguji berbagai jenis baterai.

    Di Jerman, Mercedes-Benz kembali mencetak pencapaian penting di dunia kendaraan listrik. Sebuah EQS dengan baterai solid-state sukses menempuh perjalanan sejauh 1.205 kilometer hanya dengan satu kali pengisian daya penuh.

    Mercedes-Benz mengetes EQS dengan baterai Solid-state Foto: Mercedes-Benz AG/Mercedes-Benz AG – Communicati

    Uji coba ini dilakukan pada akhir Agustus 2025. Rute yang ditempuh dimulai dari Stuttgart di Jerman melewati Denmark hingga tiba di Malmö, Swedia.

    Menariknya, saat tiba di tujuan mobil masih menyisakan jarak tempuh 137 kilometer. Catatan ini melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Vision EQXX dengan selisih tiga kilometer.

    EQS yang dipakai bukan unit produksi massal, melainkan mobil uji dengan baterai lithium-metal solid-state. Sel baterai yang dipakai ini dipasok oleh perusahaan Amerika Serikat, Factorial Energy.

    Teknologi ini sejatinya dikembangkan bersama Mercedes-AMG High Performance Powertrains yang juga menjadi pusat riset mesin Formula 1 Mercedes-Benz di Inggris.

    Baterai solid-state yang dipakai Mercedes-Benz untuk EQS Foto: Mercedes-Benz AG/Mercedes-Benz AG – Communicati

    “Baterai solid-state adalah gamechanger untuk mobil listrik. Dengan keberhasilan perjalanan jauh EQS ini, kami menunjukkan teknologi ini bekerja tidak hanya di laboratorium tapi juga di jalan raya,” ujar Markus Schäfer, Chief Technology Officer Mercedes-Benz Group AG.

    Rute sepanjang lebih dari 1.200 kilometer itu ditempuh lewat jalur darat tanpa menggunakan kapal feri.

    Sistem Electric Intelligence di mobil menghitung jalur optimal dengan memperhitungkan kondisi jalan, topografi, lalu lintas, suhu udara, hingga kebutuhan energi untuk mengatur suhu kabin.

    Diklaim, baterai solid-state ini memiliki kapasitas energi 25 persen lebih tinggi dibanding baterai standar EQS yang notabene Lithium-ion.

    Menariknya, ukuran dan bobotnya tetap sebanding sehingga tidak menambah beban berlebih pada mobil. Pendinginan pasif dengan aliran udara membuat sistem lebih efisien, sementara aktuator pneumatik ditambahkan untuk menjaga kestabilan sel baterai saat proses pengisian dan pengosongan daya.

    Mercedes-Benz menegaskan bahwa pengujian ini merupakan bagian dari validasi nyata sebelum teknologi solid-state masuk ke tahap produksi massal. Targetnya, teknologi ini bisa hadir di mobil penumpang pada akhir dekade.

    Di Indonesia, Mercedes-Benz EQS sudah dipasarkan dalam versi baterai Lithium-Ion. Varian EQS 450+ ditawarkan mulai Rp 3,590 miliar (off the road Jakarta). Kehadiran teknologi solid-state nantinya bisa membuat sedan listrik mewah ini semakin efisien untuk penggunaan jarak jauh.

    (mhg/dry)

  • Pasutri Stres Barengan, Ternyata Gangguan Jiwa Bisa ‘Menular’ ke Pasangan

    Pasutri Stres Barengan, Ternyata Gangguan Jiwa Bisa ‘Menular’ ke Pasangan

    Jakarta –

    Studi terbaru menemukan penyakit jiwa bisa ‘menular’ antar pasangan suami-istri. Berdasarkan analisis terhadap 6 juta pasangan di Taiwan, Denmark, dan Swedia, peneliti menemukan seseorang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami gangguan jiwa yang sama dengan pasangan.

    Gangguan yang dimaksud mencakup skizofrenia, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), depresi, autisme, kecemasan, gangguan bipolar, obsessive-compulsive disorder (OCD), penyalahgunaan zat, dan anoreksia nervosa.

    “Kami menemukan bahwa sebagian besar gangguan kejiwaan memiliki korelasi pasangan yang konsisten lintas negara dan lintas generasi, yang menunjukkan pentingnya hal ini dalam dinamika populasi gangguan kejiwaan,” tulis peneliti dikutip dari Science Alert, Senin (15/9/2025).

    Mereka menyebut ini sebagai fenomena spousal correlation atau korelasi pasangan. Sebelumnya, ditemukan korelasi tertinggi ada pada agama, pandangan politik, tingkat pendidikan, serta kebiasaan penggunaan zat.

    Menurut ahli ada tiga faktor yang berperan dari kejadian ini. Ini meliputi manusia cenderung memilih pasangan yang mirip, manusia memilih pasangan di lingkungan atau lingkaran terbatas, hingga pasangan yang hidup bersama dalam waktu lama cenderung semakin mirip.

    Ketiga negara sebenarnya memiliki budaya dan sistem kesehatan yang berbeda. Meski ada terdapat perbedaan pada kasus OCD, bipolar, dan anoreksia, hasil penelitian menunjukkan kesamaan statistik di seluruh dataset lainnya.

    “Seperti yang ditunjukkan hasil kami, kemiripan pasangan dalam dan antar-pasangan gangguan kejiwaan konsisten di berbagai negara dan bertahan lintas generasi, menunjukkan fenomena universal,” tulis peneliti.

    Terdapat sejumlah keterbatasan dalam studi ini, misal studi ini tidak membedakan pasangan yang bertemu sebelum atau setelah diagnosis. Meski begitu, pola yang terlihat cukup kuat sehingga tetap bermakna bagi kajian kesehatan mental.

    Peneliti juga menambahkan, dua orang tua dengan gangguan jiwa yang sama meningkatkan risiko gangguan itu juga muncul pada anak.

    “Mengingat begitu meluasnya korelasi pasangan, penting untuk mempertimbangkan pola pasangan yang tidak acak ketika merancang studi genetika tentang gangguan kejiwaan,” tandas peneliti.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Wabah Jamur Mematikan Serang Rumah Sakit di Eropa

    Wabah Jamur Mematikan Serang Rumah Sakit di Eropa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC) mengungkapkan sebuah jamur mematikan tengah menyebar cepat di rumah sakit di Eropa. Ini menjadi ancaman serius bagi pasien dan sistem pelayanan kesehatan.

    Mengutip Strait Times, ada 1.346 kasus jamur Jamur Candidozyma auris (C. auris) yang dilaporkan pada wilayah itu dalam laporan tahun 2023. Angka itu meningkat 67% dari tahun sebelumnya ungkap ECDC pada 11 September. Padahal tidak ada kasus baru yang dilaporkan hingga tahun 2013.

    Jamur ini sulit diobati karena sering kali kebal terhadap obat antijamur, bahkan mampu bertahan hidup di permukaan rumah sakit dan peralatan medis serta mudah menyebar antar pasien.

    Jamur ini sangat berisiko bagi orang-orang yang sudah sakit, dan tingkat kematian bisa mencapai 60%.

    ECDC juga memperingatkan bahwa tanpa tindakan tepat waktu,w abah dapat cepat menyebar di tingkat regional atau nasional.

    Wabah-wabah terbaru telah dilaporkan di Siprus, Prancis, dan Jerman. Bahkan menurut ECDC penularan begitu meluas sehingga wabah individual tidak lagi dapat dibedakan.

    Kini otoritas melakukan isolasi pasien di kamar terpisah dan melakukan disinfeksi terhadap peralatan. Lembaga ini juga mencontohkan negara Denmark salah satu yang berhasil mengendalikan jamur, mengendalikan wabah, dan tidak melaporkan kasus baru sejak itu.

    Namun, banyak negara masih memiliki kesenjangan yang signifikan dalam respons mereka.

    Dari 36 negara yang disurvei oleh ECDC, hanya 17 negara yang memiliki sistem pengawasan nasional untuk C. auris dan hanya 15 negara yang telah mengeluarkan panduan khusus pencegahan infeksi. Pendanaan untuk obat antijamur baru juga tidak menentu.

    Setelah melonjak hingga hampir US$383 juta pada tahun 2022, belum ada komitmen baru pada tahun 2025, menurut data yang dikumpulkan untuk Bloomberg oleh platform riset keuangan PitchBook.

    Sebagian besar investasi telah diberikan kepada sekelompok kecil perusahaan seperti Pulmocide dan F2G. Dukungan yang lebih luas telah dibatasi oleh sulitnya menemukan target obat baru dan lemahnya insentif dalam antijamur, termasuk biaya pengembangan yang tinggi.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Tegaskan Akui Palestina Kesalahan Besar, Ancam Tindakan Sepihak

    Israel Tegaskan Akui Palestina Kesalahan Besar, Ancam Tindakan Sepihak

    Tel Aviv –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menyebut desakan internasional baru-baru ini untuk mengakui negara Palestina merupakan “kesalahan besar”. Saar memperingatkan bahwa pengakuan semacam itu dapat memicu tindakan sepihak dari Israel.

    Beberapa negara, termasuk Prancis dan Inggris, telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang dijadwalkan bulan ini.

    Hubungan antara Tel Aviv dan Paris semakin memburuk sejak Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana negaranya untuk mengakui negara Palestina dan menjadi tuan rumah bersama Arab Saudi untuk konferensi membahas solusi dua negara di PBB pada Juli lalu.

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, bulan lalu, mengatakan Inggris akan mengikuti jejak Prancis dengan mengakui negara Palestina jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza.

    Kritikan untuk Prancis dan negara-negara lainnya yang berencana mengakui negara Palestina, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (8/9/2025), disampaikan oleh Saar dalam konferensi pers gabungan, pada Minggu (7/9), dengan Menlu Denmark Lars Lokee Rasmussen yang berkunjung ke Israel.

    “Negara-negara seperti Prancis dan Inggris yang mendorong apa yang mereka sebut pengakuan, telah melakukan kesalahan besar,” kata Saar dalam pernyataannya.

    Melanjutkan rencana tersebut, menurut Saar, akan “mempersulit tercapainya perdamaian”.

    “Hal itu akan mengganggu stabilitas kawasan. Hal itu juga akan mendorong Israel untuk mengambil keputusan sepihak,” sebutnya.

    Saar tidak menyebutkan lebih lanjut soal “keputusan sepihak” yang mungkin diambil Israel. Namun pernyataannya muncul setelah pemerintah Tel Aviv memberikan persetujuan untuk proyek permukiman baru, termasuk proyek E1 yang kontroversial, di Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam.

    Proyek E1 yang merupakan proyek besar-besaran ini berlokasi di Yerusalem bagian timur, dan jika direalisasikan, akan membagi wilayah Tepi Barat menjadi dua.

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyebut proyek E1 akan “mengubur gagasan negara Palestina”. Smotrich yang tinggal di permukiman Yahudi di Tepi Barat, juga menyerukan agar Israel mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat untuk “menghilangkan gagasan membagi tanah kami yang kecil dan mendirikan negara teroris di pusatnya dari agenda untuk selamanya”.

    Komunitas internasional telah memperingatkan bahwa proyek E1 akan mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan. Pada dasarnya, semua permukiman Israel di wilayah Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • OPINI: Pajak dalam Sorotan Rakyat

    OPINI: Pajak dalam Sorotan Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Gerakan demonstrasi masif saat ini bermula dari gelombang gerakan sosial di media sosial lewat tagar #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, hingga pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2025.

    Akhirnya mengerucut di akhir Agustus ini, terjadi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, buruh, ojek online, dan semua lapisan ma syarakat menggumpal men jadi satu kekuatan turun ke jalan.

    Demonstrasi tersebut menuntut banyak hal, namun penulis mencoba melihat dari perspektif perpajakan, mencermati beberapa tuntutan pajak dari buruh mengemuka seperti naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta perbulan, hapus Pajak Pesangon, hapus pajak THR, hapus Pajak JHT, hapus dis-kriminasi pajak perempuan menikah. Juga kasus kenaikan PBB di Kabupaten Pati, sebesar 250%, yang memicu demonstrasi besar.

    Tuntutan pajak memang sangat relevan dengan kondisi saat ini karena dunia perdagangan sangat lesu akibat daya beli masyarakat yang melemah, pelemahan terjadi karena beberapa faktor salah satunya naiknya PPN 11%. Sejak naiknya PPN 11% harga barang mengalami kenaikan, sejak itu pula daya beli masyarakat ikut mengalami penurunan. Indikasi dapat kita lihat dari sektor ekonomi mikro, toko-toko mengalami kelesuan (pedagangnya mengeluh) baik di pasar tradisional maupun di pasar modern dan pedagang dengan cara online.

    Kekecewaan masyarakat terhadap pajak memang terjadi karena mahalnya pajak yang harus ditanggung dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) juga Pajak Kendaraan Bermotor yang harus ditanggung masyarakat di saat kondisi sulit saat ini.

    Rasa kesal terhadap pajak jangan dianggap remeh karena sejarah mencatat kebijakan pajak yang menghasilkan kekacauan besar, seperti revolusi Prancis tahun 1789 karena beban pajak yang berat yang memberikan ketidak adilan pada rakyat jelata. Perang Boston Tea Party tahun 1773 perlawanan rakyat Amerika terhadap pajak teh yang dikenakan oleh Inggris memicu perang kemerdekaan Amerika, Pajak Jizyah pada masa pemerintahan Aurangzeb pada abad ke 17 di India yang memicu perlawanan masyarakat.

    Dalam teori perpajakan beberapa teori pajak yang menekankan pentingnya tidak membebankan rakyat secara berlebihan, Teori pajak Adam Smith ekonom terkenal yang menjelaskan negara dalam memungut pajak empat prinsip, keadilan, kepastian, kemudahan, efisiensi. Teori yang terkenal lainnya ability to pay bahwa pajak harus dikenakan berdasarkan kemampuan mem-bayar wajib pajak, semakin besar kemampuan mem-bayar wajib pajak semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Dari beberapa teori ini, jelas pajak tak bisa dibebankan semaunya, jadi perlu di ukur kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan.

    Selain itu hasil dari pajak perlu juga dikaji dan digunakan untuk kepentingan rak-yat, yang membawa rakyat kecewa dimana uang rakyat digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat saat ini yang menjadi isu yang paling banyak dibahas oleh netizen bagaimana gaji dan tunjangan anggota DPR yang naiknya selangit dengan sehingga gaya hidup mereka bermewah-mewah. Berbanding terbalik di mana di negara-negara maju pemimpinnya hidup bersahaja, misalnya di Denmark yang mencatat pendapatan perkapitanya pada 2024 tercatat US$71.851 atau setara dengan Rp1,168 miliar.

    Namun, Ratu Mary dari Denmark dikenal sebagai bangsawan paling sederhana. Kesederhanaan itu membuatnya sebagai salah satu bangsawan Eropa paling dikagumi dan dihormati. Billed Bladet dalam laporannya tanggal 27 Agustus 2025, Mary memakai gaun yang sama dalam setidaknya tiga kesempatan pada Juni-Agustus 2025.

    Mungkin bagi kebanyakan orang memakai gaun yang sama berkali-kali suatu hal yang biasa saja. Namun bagi bangsawan dan Ratu pula, biasanya baju untuk setiap acara publik dipakai hanya sekali. Sebenarnya jika ingin dia bisa memakai gaun sekali saja karena tunjangan 127,2 juta krona Denmark atau Rp324,5 miliar per tahun bagi keluarga Kerajaan Denmark, hal itu mudah sekali untuk dilakukan. Namun Ratu Mary memilih memakai baju yang sama untuk dipakai berkali-kali. Ratu sadar dia berstatus istri raja mayoritas biaya hidupnya dari anggaran negara. Secara sadar dia harus hidup sederhana sehingga memberikan contoh positif buat pejabat dan keluarga istana.

    Dengan pola hidup peja-bat sederhana, otomatis rakyat akan puas dan percaya terhadap uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat sehingga tidak akan ter-jadi peristiwa seperti saat ini di Tanah Air, di mana kemewahan dipertontonkan membuat rakyat kecewa dan tak percaya.

    Selain itu, tarif pajak yang rendah dan memberikan akses pelayanan masyarakat yang baik akan memberikan keperca-yaan dan kepuasan masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya Singapura membuktikan bahwa pajak yang relatif rendah sekitar 21%, dapat mengatasi kesejahteraan masyarakatnya.

    Makna yang dapat diambil dari Denmark dan Singapura: pola hidup seder-hana para pejabat dan tarif pajak yang rendah, juga upaya menyejahterahkan akan dapat memberikan pengaruh besar bagi rakyat secara menyeluruh sehingga berdampak positif bagi rakyat. Semoga

  • Negara Barat Ramai-ramai Pangkas Hari Libur Nasional, Kenapa?

    Negara Barat Ramai-ramai Pangkas Hari Libur Nasional, Kenapa?

    Jakarta –

    Pengurangan hari libur nasional sedang jadi tema hangat. Juli lalu, Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou mengusulkan untuk menghapus ‘Senin Paskah’ dan ‘Hari Kemenangan Eropa’ dari 11 hari libur nasional Prancis. Langkah tersebut menurutnya dapat membantu mengamankan anggaran, mengurangi pengeluaran negara. Bayrou bukan satu-satunya yang mengusulkan hal tersebut.

    Awal tahun 2025, Slovakia ‘memangkas’ satu hari libur nasional untuk memperbaiki situasi ekonomi negara – hal serupa dilakukan Denmark di tahun 2023, dengan menghapus libur setelah Paskah. Kopenhagen beralasan hal tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang fiskal di tengah meningkatnya anggaran pertahanan negara.

    Presiden AS, Donald Trump, bahkan mengikuti jejak ini. 19 Juni lalu ia menulis di kanal sosial medianya “terlalu banyak hari libur di Amerika” ini berdampak kerugian “miliaran dolar.”

    Namun banyak yang menafsirkan komen tersebut sebagai pernyataan politis belaka atas ‘Juneteenth’ yang memperingati akhir dari masa perbudakan – hari libur nasional yang diusulkan di masa pemerintahan Joe Biden.

    Tapi apa benar, negara dengan sedikit hari libur nasional lebih produktif secara ekonomi?

    Tingkatkan pajak atau kesejahteraan pekerja?

    “Bukti yang mendukung gagasan ini masih terbatas,” jelas Charles Cornes, ekonom senior di lembaga konsultan Inggris Cebr, kepada DW. “Produktivitas lebih didorong oleh faktor-faktor seperti efisiensi tenaga kerja, investasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan teknologi, bukan jumlah hari libur nasional.”

    Penelitian menunjukkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara mungkin mengalami peningkatan kecil akibat pemotongan hari libur nasional.

    Namun studi yang dilakukan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Sentral Jerman menemukan bahwa peningkatan PDB secara proporsional jauh lebih kecil daripada pada peningkatan PDB di hari kerja.

    Secara teori, hari libur secara praktis mengurangi produktivitas secara drastis di hari tersebut. Pendapat lain juga menyatakan bahwa produktivitas pekerja turut ‘menyusut’ menjelang hari libur nasional atau setelahnya, banyak pekerja yang memilih memaksimalkan hari libur tersebut.

    Meskipun pemotongan hari libur nasional dapat meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah, namun beberapa pihak menentang dengan alasan hari libur meningkatkan kesejahteraan pekerja yang mempengaruhi produktivitasnya.

    “Ada bukti yang menunjukkan bahwa tanpa banyak hari libur, pekerja berisiko lebih tinggi mengalami kelelahan, dan ini menyebabkan penurunan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh,” ujar Adewale Maye, analis Institut Kebijakan Ekonomi Washington kepada DW.

    Hari libur nasional dan liburan yang digaji

    Perdebatan tentang hari libur nasional meluas pada pembahasan tentang jam kerja secara keseluruhan. Jerman, Inggris, dan Belanda termasuk di antara negara-negara yang berupaya mengatasi pertumbuhan ekonomi yang sedang stagnan dengan menaikkan jam kerja rata-rata.

    Peningkatan jam kerja rata-rata merupakan gagasan yang berbeda dengan penghapusan hari libur nasional. Misalnya, di Jerman mereka yang bekerja paruh waktu diimbau untuk bekerja lebih lama. Namun peningkatan jam kerja tidak mengundang reaksi sekeras penghapusan hari libur nasional.

    Menurut sebuah studi di tahun 2020, jika hari libur nasional dan cuti tahunan yang diwajibkan secara hukum dijumlahkan, maka sebagian besar negara negara OECD terdata memiliki 30-36 hari libur. Hari libur ini merupakan hari libur yang digaji.

    AS adalah pengecualian

    Beberapa negara dengan gabungan jumlah hari libur nasional dan cuti tahunan terbanyak, seperti Austria (38), Denmark (36) dan Finlandia (36) memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia.

    AS adalah satu-satunya negara OECD yang tidak memiliki cuti tahunan. AS memiliki 11 hari libur nasional, tetapi menurut Adewale Maye, banyak industri seperti ritel, pariwisata, dan transportasi masih beroperasi selama hari libur nasional karena para pekerja tidak dijamin secara hukum untuk mendapatkan cuti tahunan.

    Maye mengungkap bahwa selain AS, semua negara OECD lain memberikan cuti tahunan resmi tanpa merugikan perekonomian mereka. “Ekonomi negara-negara ini telah berkembang pesat, sekaligus memberikan hak bagi para pekerjanya untuk beristirahat,” jelasnya.

    Hal ini dapat menjadi argumen utama menentang hipotesis Trump – yang mengatakan pekerja AS terlalu banyak libur.

    “Masalahnya di AS bukan soal bekerja lebih banyak,” tambah Maye. “Tetapi membangun ekonomi di mana semua pekerja dan keluarga mereka merasa didukung, aman, dan dapat berkembang adalah masalah utamanya.”

    Produktivitas bukan sekadar jam kerja

    Charles Cornes mengatakan, mengingat luasnya wilayah AS, mungkin meminta bisnis untuk tutup sepanjang hari dapat berdampak negatif terhadap perekonomian. Namun, ia mengatakan hal tersebut berbeda untuk setiap sektor.

    “Hari libur justru menguntungkan sektor perhotelan dan ritel, memberi mereka dukungan di tengah tekanan dan persaingan dengan e-commerce yang berkembang selama dekade terakhir,” jelas Cornes.

    Ia menekankan bahwa produktivitas pekerja pada akhirnya bergantung pada faktor-faktor lain dan bukan hanya sekadar masalah jam kerja.

    “Misalnya, jika orang Jerman bekerja lebih sedikit tetapi menghasilkan tingkat output yang sama, hal ini tidak akan merugikan perekonomian dan justru dapat menguntungkan secara sosial dan ekonomi jika orang-orang memiliki menggunakan lebih banyak waktu luangnya untuk mencoba hal-hal baru,” jelas ekonom senior tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga video “Ada 27 Hari Libur Nasional-Cuti Bersama 2025” di sini:

    (ita/ita)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Jakarta –

    Saat para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul, agenda mereka sering kali mencakup berbagai isu global, dengan daftar panjang pernyataan dan tindakan yang harus disetujui, serta poin-poin diskusi dari berbagai belahan dunia. Banyak waktu biasanya dihabiskan untuk merundingkan posisi bersama dari 27 negara anggota agar bisa mencapai keputusan bulat.

    Namun beberapa kali dalam setahun, para menteri bertemu dalam pembicaraan “informal” — bukan karena mereka datang dengan pakaian santai, melainkan karena dalam forum tersebut tidak diambil keputusan resmi.

    Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang sering kali terabaikan dalam kesibukan sehari-hari.

    Para diplomat Uni Eropa menggambarkan perundingan akhir pekan di ibu kota Denmark sebagai sesi “curah pendapat” tentang langkah selanjutnya dalam dukungan blok tersebut terhadap Ukraina.

    Meskipun diplomasi cukup hingar bingar selama berminggu-minggu, Ukraina tetap diserang, dan Eropa tetap sangat skeptis terhadap keinginan Rusia untuk berdamai.

    Berikut beberapa gagasan yang dilontarkan akhir pekan ini di Kopenhagen.

    Perlu sanksi sekunder

    Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan kepada wartawan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan apa yang disebut sanksi sekunder — pembatasan yang menargetkan mitra dagang Rusia.

    Menteri Pertahanan Lithuania, Dovile Sakaliene, memperingatkan bahwa hanya sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang akan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap mesin perang Rusia. Ia mengatakan bahwa langkah dari Eropa juga akan berdampak, tetapi yang berasal dari AS akan menjadi “game-changer” karena tidak ada negara di dunia yang ingin terkena sanksi sekunder dari Amerika.

    ‘Tempat berlindung yang aman’: Senjata Ukraina dibuat di tanah Uni Eropa

    Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Denmark mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark.

    Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa fasilitas tersebut bisa mulai beroperasi tahun ini, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis senjata yang akan diproduksi. Ia juga menyatakan bahwa lebih banyak perusahaan pertahanan Ukraina kemungkinan akan mengikuti langkah ini sebelum akhir tahun.

    Kaja Kallas menambahkan bahwa negara-negara lain juga menunjukkan minat untuk membawa industri pertahanan Ukraina ke wilayah mereka melalui skema serupa.

    Menurut para diplomat yang hadir di Kopenhagen, langkah ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Rusia bahwa meskipun pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang aman, yaitu wilayah Uni Eropa.

    Mencairnya perdebatan tentang aset Rusia yang dibekukan

    Isu besar lainnya yang diperdebatkan adalah mengenai sekitar €200 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa sejak tahun 2022. Sampai saat ini, negara-negara Uni Eropa hanya mengambil bunga dari aset tersebut untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Namun, sejumlah negara, termasuk negara-negara Baltik dan Polandia, telah lama mendorong agar seluruh aset tersebut disita dan diserahkan langsung kepada Ukraina.

    Menurut analis politik Christine Nissen, langkah ini akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia secara tegas menolak ide penyitaan tersebut dengan alasan tindakan itu bisa melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap Eropa di masa depan.

    “Argumennya adalah bahwa kita sebenarnya juga akan menentang beberapa prinsip tatanan liberal yang kita yakini,” ujar Nissen, seorang analis di Think Tank Europa, kepada DW.

    Kallas tampaknya menepis kekhawatiran tersebut akhir pekan lalu. “Pasar keuangan tidak bereaksi ketika kami membekukan aset. Pasar keuangan sekarang tenang saat kami membahas hal ini,” ujarnya. “Ada risiko, tetapi saya yakin kita mampu memitigasi risiko tersebut.”

    “Satu hal yang sangat jelas,” tambah Kallas: “Mengingat kehancuran yang ditimbulkan Rusia di Ukraina dan yang telah ditimbulkannya di Ukraina sejauh ini, mustahil Rusia akan menerima uang ini lagi kecuali jika mereka memberikan kompensasi penuh kepada Ukraina.”

    Pelatih militer Uni Eropa di Ukraina?

    Kallas juga mengatakan ada “dukungan luas” untuk rencana pemindahan misi pelatihan Uni Eropa saat ini bagi pasukan Ukraina — yang sebagian besar berlokasi di Polandia dan Jerman— ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Namun, tanpa adanya gencatan senjata yang nyata, Kallas mengakui bahwa ini adalah “masalah ayam dan telur” atau dilematis mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dulu.

    “Beberapa pihak mengatakan bahwa kita harus melakukannya nanti, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan syarat,” jelasnya, menyarankan negara-negara anggota untuk mengupayakan kesepakatan sekarang mengenai perubahan yang dapat berlaku di kemudian hari.

    Namun, rencana tersebut juga dapat terhambat oleh aturan kebulatan suara Uni Eropa — dengan Hongaria yang secara teratur menunda keputusan tentang dukungan untuk Ukraina. Namun, Sakaliene mengatakan kepada DW bahwa proposal tersebut “jauh lebih dekat dengan kesimpulan daripada keputusan sulit lainnya.”

    Lebih dari sekadar sanksi: Tarif untuk barang-barang Rusia

    Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mengatakan kepada DW bahwa ia ingin melihat “skema tarif komprehensif terhadap produk-produk Rusia, tetapi juga impor sekunder ke Uni Eropa.”

    Meskipun Uni Eropa telah melarang impor sejumlah ekspor Rusia, mulai dari batu bara dan semen hingga berlian, Valtonen ingin menaikkan bea masuk untuk barang-barang Rusia yang masuk ke blok tersebut secara legal.

    Langkah untuk mengenakan atau mencabut tarif tidak memerlukan dukungan dari semua negara anggota Uni Eropa, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terjebak dalam proses pengambilan keputusan internal blok tersebut.

    Tidak secepat itu

    Hanya sedikit pihak di Uni Eropa yang berpikir langkah-langkah ini dapat mengubah arah perang dalam semalam, dan para kritikus menuduh Eropa menunda-nunda pilihan yang lebih sensitif secara politis, seperti mempercepat rencananya untuk melarang semua impor bahan bakar fosil Rusia.

    “Yang penting,” kata analis Nissen kepada DW, “adalah mereka setidaknya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini yang sangat berarti bagi masa depan Ukraina dan juga, tentu saja, masa depan Eropa.”

    Katharina Kroll dan Finlay Duncan juga berkontribusi dalam laporan ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Siapa Erwina Salsa Hutagalung? Sosok Diaspora yang Berani Tantang Sahroni

    Siapa Erwina Salsa Hutagalung? Sosok Diaspora yang Berani Tantang Sahroni

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Erwina Salsa Hutagalung mencuri perhatian publik setelah berani menantang Ahmad Sahroni, dalam perdebatan terbuka soal tunjangan DPR.

    Tantangan itu ia lontarkan melalui unggahan di Instagram @salsaer. Sebagai tanggapan atas pernyataan Sahroni yang menyebut pihak yang menyerukan DPR sebagai “orang tolol sedunia.”

    “Yang menyebut rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @ahmadsahroni88. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat,” tulis Salsa.

    Sahroni lalu meresponsnya dengan santai lewat Instagram Story.
    
“Ane gak akan ladenin orang yang ajak debat ane. Ane mau bertapa dulu biar pinter, karena ane masih bloon. Ane masih bego,” timpal Sahroni.

    Erwina Salsa bukan influencer biasa. Diaspora Indonesia yang kini tinggal di Aarhus, Denmark.

    Ia adalah alumnus Ilmu Hubungan Internasional UGM dengan IPK impresif 3,81. Menyandang gelar Mahasiswa Berprestasi 2014 dan masuk dalam top 10 Mahasiswa Berprestasi Nasional.

    Rekam jejak debatnya juga gemilang, meraih juara debat Asia Pasifik di NTU Singapura (2014) dan lolos perempat final di ajang debat dunia Berlin (2012).

    Setelah kuliah, karier profesionalnya berkembang pesat. Ia sempat menduduki posisi Head of Business Development di iPrice Group hingga VP Business Development di RevoU.

    Kemudian bergabung dengan Vestas Denmark sebagai Strategy Manager, memperkuat jejaknya sebagai profesional muda di sektor energi terbarukan.

    Selain itu, ia juga dikenal sebagai host podcast “Jadi Dewasa 101,” yang membahas pengembangan diri, keuangan, dan perjalanan hidup anak muda.