Xcloud.id

Negara: Denmark

  • Ada Aja Gebrakan Trump Mau Ambil Alih Terusan Panama hingga Greenland

    Ada Aja Gebrakan Trump Mau Ambil Alih Terusan Panama hingga Greenland

    Jakarta –

    Donald Trump kembali bikin pernyataan menggegerkan menjelang pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada Januari 2025. Dia mengancam mengambil alih Terusan Panama hingga Greenland.

    Trump menang dalam Pilpres AS November lalu. Dia mengalahkan saingannya, Kamala Harris yang berasal dari Partai Demokrat.

    Meski belum menjabat, Trump sudah berulang kali membuat pernyataan kontroversial. Baru-baru ini, Trump menyatakan ingin mengambil alih Terusan Panama yang merupakan bagian wilayah negara di Amerika Tengah, Panama.

    Dilansir Reuters, Minggu (22/12/2024), Trump mengancam jika Panama tidak mengelola terusan dengan cara yang dapat diterima, maka AS akan mengambil alihnya. Hal itu disampaikannya dalam sebuah posting di Truth Social. Trump juga memperingatkan dia tidak akan membiarkan terusan tersebut jatuh ke ‘tangan yang salah’.

    Dia tampaknya memperingatkan tentang potensi pengaruh China pada jalur logistik penting tersebut, dengan menulis bahwa terusan tersebut tidak boleh dikelola oleh China. Postingan tersebut merupakan contoh yang sangat langka dari seorang Pemimpin AS yang mengatakan bahwa dia dapat mendorong negara berdaulat untuk menyerahkan wilayahnya.

    Ucapan Trump itu juga menggarisbawahi perubahan yang diharapkan dalam diplomasi AS di bawah Trump. Selama ini, Trump tidak menghindar dari mengancam sekutu dan menggunakan retorika yang suka berperang ketika berhadapan dengan mitranya.

    Sebagian besar terusan Panama dibangun AS. Paman Sam juga mengelola wilayah di sekitar jalur tersebut selama beberapa dekade.

    Namun, pemerintah AS sepenuhnya menyerahkan kendali terusan tersebut kepada Panama pada tahun 1999 setelah periode pemerintahan bersama.

    “Biaya yang dibebankan Panama sungguh menggelikan, terutama jika kita tahu betapa besar kemurahan hati AS terhadap Panama,” tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social.

    “Uang itu tidak diberikan untuk kepentingan orang lain, tetapi hanya sebagai tanda kerja sama dengan kami dan Panama. Jika prinsip-prinsip, baik moral maupun hukum, dari sikap murah hati memberi ini tidak diikuti, maka kami akan menuntut agar Terusan Panama dikembalikan kepada kami, secara penuh, dan tanpa pertanyaan,” sambung Trump.

    Presiden Panama, Jose Raul Mulino, telah merilis sebuah video yang menyatakan bahwa ‘setiap meter persegi kanal itu milik Panama dan akan terus menjadi milik’ negaranya.

    Tanpa menyebut nama Trump, Mulino menanggapi keluhan Trump mengenai kenaikan biaya bagi kapal yang melintasi kanal itu. Dia mengatakan biaya tersebut ditetapkan oleh para ahli yang memperhitungkan biaya operasional, serta faktor penawaran dan permintaan.

    “Tarif tidak ditetapkan begitu saja,” kata Mulino.

    Dia mencatat Panama telah memperluas kanal selama bertahun-tahun untuk meningkatkan lalu lintas kapal ‘atas inisiatifnya sendiri’ dan menambahkan bahwa kenaikan biaya pengiriman membantu membiayai perbaikan kanal.

    “Orang Panama mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang banyak masalah. Namun, jika menyangkut kanal kita, dan kedaulatan kita, kita semua akan bersatu di bawah bendera Panama,” ucapnya.

    Trump kemudian menanggapinya di situs media sosialnya dengan menuliskan ‘Kita lihat saja nanti!’ serta mengunggah gambar bendera AS yang ditancapkan di zona kanal dengan kalimat ‘Selamat datang di Terusan Amerika Serikat!’.

    Mau Ambil Alih Greenland

    Donald Trump (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

    Setelah mengancam akan mengambil alih Terusan Panama, kini Trump ingin menguasai Greenland yang merupakan wilayah Denmark. Dilansir CNN, NBC News dan Reuters, Selasa (24/12/2024), Trump mengatakan Greenland penting bagi AS dan dirinya menilai kepemilikan serta kontrol terhadap Greenland penting untuk keamanan.

    Hal itu disampaikan Trump pada Minggu (22/12) saat dia mengumumkan Ken Howery, mantan utusan untuk Swedia, sebagai duta besarnya di Denmmark kelak. Dia lalu mengomentari status Greenland yang merupakan wilayah semi-otonom Denmark dan lokasi pangkalan Angkatan Udara AS yang besar.

    “Demi tujuan Keamanan Nasional dan Kebebasan di seluruh Dunia, Amerika Serikat merasa bahwa kepemilikan dan kendali atas Greenland merupakan kebutuhan mutlak,” tulis Trump di Truth Social.

    Ucapan Trump itu langsung menuai penolakan dari pemimpin Greenland. Perdana Menteri pulau itu, Mute Egede, mengatakan Greenland tidak untuk dijual.

    “Greenland adalah milik kita. Kami tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual. Kita tidak boleh kehilangan perjuangan panjang kita untuk kebebasan,” katanya.

    Ini bukan kali pertama Trump mengusulkan pembelian Greenland. Pada 2019, Trump mengatakan pulau itu ‘Secara strategis, ini menarik, dan kami akan tertarik, tetapi kami akan berbicara dengan mereka sebentar’.

    “Pertama-tama, kami harus mencari tahu apakah mereka tertarik atau tidak. Mereka kehilangan banyak uang, jadi kita lihat saja apa yang terjadi,” ujar Trump pada 2019.

    Trump terlihat sedang mempertimbangkan perluasan wilayah AS yang, jika dia serius, akan menyaingi Pembelian Louisiana atau kesepakatan yang menjaring Alaska dari Rusia. Dalam seminggu terakhir, dia mengejek pejabat Kanada dengan menyarankan AS dapat menyerap tetangganya di utara serta menjadikannya negara bagian ke-51 AS.

    Perbedaan antara proposal kebijakan yang serius dan retorika untuk memicu perhatian media atau memberi energi pada basisnya tidak terlalu jelas di era Trump. Di waktu lain, provokasinya tampak menjadi serangan pembuka dalam upayanya membuat kesepakatan

    Lihat juga video: Lapisan Es Antartika dan Greenland Mencair 3 Kali Lebih Cepat

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Donald Trump Ingin Beli Greenland setelah Incar Kanada dan Terusan Panama – Halaman all

    Donald Trump Ingin Beli Greenland setelah Incar Kanada dan Terusan Panama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengulangi seruannya agar AS membeli Greenland dari Denmark.

    Ia pernah menyerukan pembelian Greenland pada masa jabatannya yang pertama.

    “Demi tujuan Keamanan Nasional dan Kebebasan di seluruh Dunia, Amerika Serikat merasa bahwa kepemilikan dan kendali atas Greenland merupakan kebutuhan mutlak,” tulis Donald Trump dalam pengumuman, Minggu (23/12/2024).

    Greenland, pulau terbesar di dunia, terletak di antara Samudra Atlantik dan Samudra Arktik, dengan 80 persen wilayahnya ditutupi oleh lapisan es dan menjadi lokasi pangkalan militer AS yang besar.

    Wilayah ini memperoleh pemerintahan sendiri dari Denmark pada tahun 1979.

    Sebelumnya, Donald Trump dikabarkan mengincar Kanada dan Terusan Panama.

    Ia mengatakan AS dapat mengambil alih kembali kendali Terusan Panama jika tidak ada pengurangan biaya pengiriman yang diperlukan untuk menggunakan jalur air yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik itu.

    “Jika prinsip-prinsip, baik moral maupun hukum, dari sikap memberi yang murah hati ini tidak diikuti, maka kami akan menuntut agar Terusan Panama dikembalikan ke Amerika Serikat, secara penuh, cepat, dan tanpa pertanyaan,” katanya, seperti diberitakan Anadolu Agency, Sabtu (21/12/2024).

    Amerika Serikat membangun terusan ini pada awal tahun 1900-an tetapi menyerahkan kendali kepada Panama pada tanggal 31 Desember 1999, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1977 oleh Presiden Jimmy Carter.

    Selain itu, Donald Trump juga mengusulkan agar Kanada menjadi negara bagian AS yang ke-51 dan menyebut Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sebagai gubernur untuk “Negara Bagian Besar Kanada”.

    “Presiden bercanda. Presiden menggoda kita. Tentu saja, dalam masalah itu, komentarnya sama sekali tidak serius,” kata Menteri Keamanan Publik saat itu Dominic LeBlanc, dikutip dari AP News.

    Greenland Tidak Dijual

    Kepala pemerintahan Greenland, Múte Bourup Egede, menyatakan seruan terbaru Donald Trump untuk kendali AS atas Greenland akan berakhir sia-sia seperti seruannya pada masa jabatan pertamanya.

    “Greenland adalah milik kita. Kami tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual,” kata Múte Bourup Egede dalam sebuah pernyataan, Senin (23/12/2024). 

    “Kita tidak boleh kalah dalam perjuangan kita selama bertahun-tahun untuk kebebasan,” lanjutnya.

    Donald Trump membatalkan kunjungan tahun 2019 ke Denmark setelah tawarannya untuk membeli Greenland ditolak dan akhirnya tidak membuahkan hasil.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Usai Terusan Panama, Trump Kini Bilang Mau Miliki dan Kontrol Greenland

    Usai Terusan Panama, Trump Kini Bilang Mau Miliki dan Kontrol Greenland

    Washington DC –

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali bikin heboh dunia. Setelah mengancam akan mengambil alih Terusan Panama, kini Trump ingin menguasai Greenland yang merupakan wilayah Denmark.

    Dilansir CNN, NBC News dan Reuters, Selasa (24/12/2024), Trump mengatakan Greenland penting bagi AS. Dia mengatakan AS membutuhkan kepemilikan dan kontrol terhadap Greenland demi urusan keamanan.

    Hal itu disampaikan Trump pada Minggu (22/12) saat dia mengumumkan Ken Howery, mantan utusan untuk Swedia, sebagai duta besarnya di Denmmark. Dia turut mengomentari status Greenland yang merupakan bagian semi-otonom dari Denmark dan tuan rumah pangkalan Angkatan Udara AS yang besar.

    “Demi tujuan Keamanan Nasional dan Kebebasan di seluruh Dunia, Amerika Serikat merasa bahwa kepemilikan dan kendali atas Greenland merupakan kebutuhan mutlak,” tulis Trump di Truth Social.

    Ucapan Trump itu langsung menuai penolakan dari pemimpin Greenland. Perdana Menteri pulau itu, Mute Egede, mengatakan Greenland tidak untuk dijual.

    “Greenland adalah milik kita. Kami tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual. Kita tidak boleh kehilangan perjuangan panjang kita untuk kebebasan,” katanya.

    “Pertama-tama, kami harus mencari tahu apakah mereka tertarik atau tidak. Mereka kehilangan banyak uang, jadi kita lihat saja apa yang terjadi,” ujar Trump pada 2019.

    Dalam beberapa kesempatan, Trump terlihat sedang mempertimbangkan perluasan wilayah AS yang, jika dia serius, akan menyaingi Pembelian Louisiana atau kesepakatan yang menjaring Alaska dari Rusia. Dalam seminggu terakhir, dia mengejek pejabat Kanada dengan menyarankan AS dapat menyerap tetangganya di utara dan menjadikannya negara bagian ke-51.

    Dengan Trump, perbedaan antara proposal kebijakan yang serius dan retorika untuk memicu perhatian media atau memberi energi pada basisnya tidak terlalu jelas. Di waktu lain, provokasinya tampak menjadi serangan pembuka dalam upayanya membuat kesepakatan.

    (haf/dhn)

  • Alasan Trump Mau Beli Greenland sampai Buat PM Denmark Murka

    Alasan Trump Mau Beli Greenland sampai Buat PM Denmark Murka

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump kembali mengutarakan keinginannya membeli Greenland, wilayah yang menjadi bagian otonom dari kerajaan Denmark.

    Trump mengatakan memiliki Greenland adalah kebutuhan mutlak yang sesuai dengan tujuan keamanan nasional AS.

    “Demi tujuan keamanan nasional dan kebebasan di seluruh dunia, Amerika Serikat memandang kepemilikan dan kendali atas Greenland sebagai kebutuhan yang mutlak,” kata Trump di platform Truth Social.

    Greenland dikelola sebagai koloni Denmark hingga 1953. Meski tetap menjadi bagian dari Denmark, Greenland mendapat status otonom dari kerajaan Denmark pada 2009 sehingga memungkinkannya membentuk pemerintahan sendiri dan membuat kebijakan domestik secara mandiri.

    Ini merupakan pernyataan terbaru Trump mengenai hasratnya untuk membeli Greenland. Pada 2019 saat ia menjabat presiden dulu, Trump juga sempat melontarkan keinginan ini, yang langsung ditentang oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.

    Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, sementara itu telah menegaskan bahwa pulau di wilayah Arktik tersebut tidak untuk dijual.

    Lantas, kenapa Trump begitu ingin membeli Greenland?

    Persaingan politik

    Menurut Senior Fellow di Arctic Institute dan PhD Fellow di University of Copenhagen, Marc Jacobsen, Trump ingin membeli Greenland karena adanya situasi politik yang tinggi.

    “Karena Greenland memiliki kepentingan geostrategis yang besar sebagai bagian dari Arktik dan benua Amerika Utara, dan karenanya tunduk pada Doktrin Monroe. Oleh sebab itu, prioritasnya adalah mempertahankan dan mungkin meningkatkan kehadiran Amerika sambil menjaga jarak dengan China,” kata Jacobsen kepada High North News.

    Greenland dan Denmark memiliki hubungan keamanan penting dengan AS. Pangkalan militer paling utara AS, Pangkalan Udara Thule, terletak di pantai barat laut Greenland.

    Persaingan strategis di Kutub Utara

    Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan China telah berinvestasi dalam proyek pertambangan Greenland. Pada 2018, sebuah perusahaan China mengajukan kontrak untuk perluasan bandara di pulau itu.

    Hal itu menyebabkan kekhawatiran baik di Denmark maupun AS. Perdana Menteri Denmark saat itu Lars Løkke Rasmussen sampai turun tangan.

    Menurut Associate Professor di University of Aalborg, Ulrik Pram Gad, minat AS di Greenland bukanlah hal baru, apalagi melihat dinamika global yang mulai menunjukkan ketertarikan di Kutub Utara.

    AS menurutnya ingin menunjukkan bahwa mereka akan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka.

    “AS ingin sampai di sana sebelum China atau pihak lain menghalangi kepentingannya,” kata Gad.

    (blq/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Trump Ungkit Kembali Keinginan agar Greenland Dikuasai AS

    Trump Ungkit Kembali Keinginan agar Greenland Dikuasai AS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkit lagi keinginan agar Negara Paman Sam menguasai Greenland yang saat ini menjadi bagian otonom dari kerajaan Denmark.

    Greenland dikelola sebagai koloni Denmark hingga 1953. Meski tetap menjadi bagian Denmark, Greenland mendapat status otonom dari kerajaan Denmark pada 2009 silam, sehingga memungkinkannya membentuk pemerintahan sendiri dan membuat kebijakan domestik secara mandiri.

    “Demi tujuan keamanan nasional dan kebebasan di seluruh dunia, Amerika Serikat memandang memiliki dan kendali atas Greenland sebagai kebutuhan yang mutlak,” ucap Trump melalui akun media sosial di platform Truth Social.

    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menyatakan rencana penunjukan Ken Howery sebagai duta besar AS untuk Denmark pada masa pemerintahannya mendatang. Sebelumnya Howery adalah duta besar AS untuk Swedia.

    Pernyataan Trump untuk mengambil alih pulau terbesar di dunia tersebut seolah mengulang apa yang terjadi pada 2019, kala dia mengaku sedang mempertimbangkan ‘membeli’ Greenland.

    Kala itu tokoh Partai Republik itu mengaku tertarik pada Greenland ‘secara strategis’. Meskipun berada di bagian Amerika Utara, sejak 600 tahun lalu Greenland dikuasai Denmark.

    Merespons pernyataan Trump kala itu, otoritas Greenland menegaskan pulau di Samudera Pasifik tersebut tidak dijual. Denmark yang menaungi Greenland pun menyebut wacana yang dilontarkan Trump tersebut sebagai hal absurd.

    Kekinian, merespons pernyataan baru Trump, Perdana Menteri Greenland, Mute Egede menegaskan kembali bahwa tempat tinggal mereka bukan untuk dijual.

    “Greenland adalah kami. Kami tidak akan dijual dan tak akan pernah dijual. Kami tak akan pernah kalah untuk perjuangan kami demi kebebasan,” ujar Egede dalam komentar tertulis seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/12).

    Greenland adalah pulau terbesar di dunia. Greenland adalah negara otonom Kerajaan Denmark, meskipun secara geografis masuk Amerika Utara.

    Pulau yang beribu kota di Nuuk itu ternyata lebih dekat ke New York (Amerika Serikat), ketimbang ke Kopenhagen ibu kota Denmark.

    Greenland diyakini kaya akan mineral, minyak, dan gas alam. Namun pembangunan berjalan lambat, sehingga perekonomiannya bergantung pada perikanan dan subsidi tahunan dari Denmark.

    Dengan pangkalan udara Pituffik, Greenland secara strategis penting bagi militer AS dan sistem peringatan dini rudal balistiknya, karena rute terpendek dari Eropa ke Amerika Utara adalah melewati pulau tersebut.

    (Reuters/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Salah Penanganan Cedera, Lalu Buang Christian Adinata

    Salah Penanganan Cedera, Lalu Buang Christian Adinata

    JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Christian Adinata kecewa dan tidak habis pikir dengan keputusan PBSI mendegradasi dirinya dari Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) PBSI Cipayung.

    Kekecewaan tersebut dia tumpahkan melalui unggahan di media sosial Instagram sehari setelah PBSI resmi mengumumkan daftar nama-nama yang promosi dan degradasi dari Pelatnas PBSI pada Jumat, 20 Desember 2024.

    “Saya berjuang untuk negara saya sampai akhir dan mereka meninggalkan saya ketika saya hancur. Terima kasih atas kenangannya dan mari kita lihat,” tulis dia.

    Christian tersingkir dari Pelatnas PBSI saat dia sedang dalam masa pemulihan cedera lutut yang parah. Cedera tersebut dia alami di babak semifinal Malaysia Masters pada Mei 2023.

    Situasi tersebut yang membuat atlet berusia 23 ini merasa begitu terluka. Dia mengatakan bahwa seharusnya dirinya diberikan kesempatan untuk pulih di Pelatnas PBSI, tetapi ia malah didepak.

    Unggahan Christian tersebut langsung mendapat respons dari tunggal putra papan atas dunia, termasuk mantan nomor satu asal Denmark, Viktor Axelsen.

    “Turut prihatin mendengar hal ini. Jika kamu ingin datang ke Dubai dan berlatih di sini ketika kamu sudah siap, kirimkan saya DM. Semua yang terbaik,” tulis Axelsen di kolom komentar.

    Selain itu, dukungan juga datang dari Prannoy H.S. Tunggal putra asal India tersebut merupakan saksi di atas lapangan ketika Christian Adinata jatuh tidak berdaya dan kemudian meninggalkan lapangan.

    Dua tunggal putra Indonesia di Pelatnas PBSI, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, juga ikut menguatkan Adinata. Keduanya kompak siap mendukung sang junior sampai pulih total.

    Proses penyembuhan cedera Christian Adinata berjalan lama karena kelalaian tim medis PBSI. Mereka tidak langsung mengambil tindakan operasi selepas cedera dan hanya menyarankan terapi.

    Sang atlet kemudian kembali tampil di sejumlah turnamen, tetapi hasilnya belum maksimal karena cederanya semakin memburuk. Dia pun kemudian baru menjalani operasi pada Juli 2024.

  • Tiktok Ancam Keselamatan Anak, Albania Tegas Blokir Setahun

    Tiktok Ancam Keselamatan Anak, Albania Tegas Blokir Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Albania memutuskan memblokir selama 1 tahun TikTok setelah menemukan ancaman bahaya dari platform asal China tersebut. Konten Tiktok disebut memberi pengaruh buruk kepada anak-anak dan remaja. 

    Pemblokiran juga berkaitan dengan pembunuhan seorang remaja bulan lalu yang menimbulkan kekhawatiran atas pengaruh media sosial pada anak-anak.

    Perdana Menteri Edi Rama menyampaikan langsung larangan peredaran TiKTok di Albania di depan kelompok orang tua dan guru dari seluruh negeri.

    “Selama satu tahun, kami akan sepenuhnya menutupnya untuk semua orang. Tidak akan ada TikTok di Albania,” kata Rama, Minggu (22/12/2024). 

    Reuters melaporkan beberapa negara Eropa termasuk Prancis, Jerman, dan Belgia telah memberlakukan pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak.

    Dalam salah satu peraturan terberat di dunia yang menargetkan Big Tech, Australia menyetujui pada November larangan media sosial lengkap untuk anak-anak di bawah 16 tahun.

    Rama telah menyalahkan media sosial, dan TikTok khususnya, karena memicu kekerasan di antara para pemuda di dalam dan di luar sekolah

    Organisasi Kesehatan Mental anak sempat menyampaikan bahwa TikTok mengandung konten dewasa, kekerasan, dan tidak jarang mempromosikan perilaku berbahaya lewat media sosial . 

    Sementara itu di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid belum lama meminta kepada TikTok, Tokopedia dan GoTo untuk lebih aktif dalam mengawasi konten, khususnya yang berkaitan dengan judi online. 

    Daftar Negara Pemblokir TikTok 

    Adapun Albania bukanlah satu-satunya negara yang melakukan pemblokiran terhadap TikTok. Dilansir dari berbagai sumber, TikTok juga sempat diblokir di beberapa negara Asia dan Afrika. 

    Pemerintah Taliban, Afghanistan, melarang TikTok karena dianggap menyesatkan generasi muda dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

    Pada 2019, Pemerintah India memblokir TikTok karena konten yang tidak pantas dan kemudian dibuka blokirnya setelah TikTok menghapus konten yang melanggar. Pemerintah Indonesia juga sempat melakukan pemblokiran pada 2018, hingga akhirnya TikTok melakukan perbaikan dan blokir dibuka. 

    Pemblokiran karena konten tidak pantas di TikTok juga terjadi di Pakistan, Kenya, Iran, dan Somalia. 

    Sementara itu negara-negara eropa seperti Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Belanda, hingga Norwegia melarang ASN mengunduh TikTok di smartphone karena platform tersebut dicurigai sebagai alat spionase dan mengancam keamanan data nasional. Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. 

    Sidang 

    Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) bakal mendengarkan banding dari TikTok terkait Undang-Undang Perlindungan Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing (PFACAA). Perjuangan TikTok mempertahankan pasar 170 juta pengguna dimulai tahun depan.

    Adapun, dalam UU tersebut mewajibkan perusahaan tersebut untuk beralih ke kepemilikan lokal atau menutup operasinya paling lambat 19 Januari 2024.

    Melansir dari The Register, Kamis (19/12/2024) keputusan ini menandai langkah penting dalam proses hukum yang sudah berlangsung, dengan TikTok dan pemiliknya, ByteDance.

    Mahkamah Agung akan menggelar sesi pendengaran lisan pada 10 Januari 2024. Sebelum itu, kedua belah pihak diminta untuk mengajukan ringkasan kasus masing-masing. 

    TikTok berharap Mahkamah Agung akan memutuskan bahwa larangan yang diberlakukan oleh PFACAA tidak sah, sehingga lebih dari 170 juta pengguna di AS dapat terus mengakses platform tersebut tanpa pembatasan.

    Meskipun Mahkamah Agung tidak berkewajiban untuk mendengarkan banding, keputusan ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap industri teknologi dan kebijakan keamanan nasional AS. 

    Apalagi, pemerintahan Biden dapat memilih untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 90 hari, meskipun tidak ada indikasi bahwa mereka akan melakukannya. 

  • Megatsunami 200 Meter Hantam Greenland, Kiamat Sudah Dekat

    Megatsunami 200 Meter Hantam Greenland, Kiamat Sudah Dekat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena megatsunami setinggi 200 meter yang terjadi di Greenland pada tahun 2023 mengejutkan publik dan membingungkan ilmuwan. Kejadian ini baru terungkap setahun kemudian.

    Berdasarkan laporan IFL Science, megatsunami tersebut terjadi di sebuah fjord di Greenland akibat tanah longsor. Longsoran ini melibatkan sekitar 25 juta meter kubik batu dan es yang jatuh dari lereng dengan ketinggian 600-900 meter.

    Berdasarkan citra satelit terungkap empat longsor bari bersama dengan longsoran lainnya. Hal ini juga membuat para ilmuwan kebingungan. Hanya sedikit informasi yang bisa mereka dapatkan dari megatsunami tersebut.

    “Saat kami mulai petualangan ilmiah, semua orang bingung dan tidak ada seorangpun yang paham,” ujar Kristian Svennevig dari Survei Geologi Denmark dan Greenland.

    Dia mengatakan pihaknya hanya mengetahui megatsunami terjadi karena longsor. Ini diketahui melalui beberapa upaya para ilmuwan.

    “Kami hanya tahu kaitannya dengan tanah longsor. Kami berhasil memecahkan teka-teki ini lewat upaya interdisipliner dan internasional yang besar,” jelasnya menambahkan.

    Dalam makalah oleh tim Svennevig disebut megatsunami itu terjadi selama seminggu dan tegak lurus dengan arah tsunami awal. Mereka juga menemukan kemungkinan asal usul penyebab mega tsunami.

    Longsor dikatakan oleh tim peneliti karena adanya perubahan iklim. Terdapat perbedaan suhu ekstrem pada musim panas dan dingin membuat longsor terjadi pada musim semi.

    Sejumlah hal menyebabkan longsor, misalnya lapisan es yang mencair, kurangnya penopang es dan perubahan pola presipitasi.

    (fab/fab)

  • Agenda Politik Jerman 2025: Ekonomi, Demokrasi dan Pengungsi – Halaman all

    Agenda Politik Jerman 2025: Ekonomi, Demokrasi dan Pengungsi – Halaman all

    Terlepas dari partai manapun yang memenangkan pemilihan umum dini Februari nanti, tugas pemerintah Jerman selanjutnya sudah digariskan sejak sebelum masa kampanye: Memerangi imigrasi ilegal dan mengundang tenaga kerja terampil, melindungi ranah digital dari serangan siber dan memperkuat demokrasi dari dorongan otoritarianisme di dalam dan luar negeri.

    Tapi, menurut para veteran politik di parlemen Bundestag, semua tantangan itu tidak sebanding dengan krisis yang sedang dihadapi perekonomian. Satu per satu raksasa industri seperti Volkswagen mengumumkan penutupan pabrik atau pemecatan massal. Masyarakat khawatir kehilangan pekerjaan atau tidak lagi mampu mengimbangi tingkat inflasi yang tinggi.

    Harga energi dan kelangkaan tenaga kerja

    Marco Wanderwitz, CDU, adalah Komisaris Pemerintah Federal untuk negara bagian Jerman Timur hingga tahun 2021. Politisi dari Saxony ini mengatakan kepada DW, “masalah terbesar yang kita hadapi di negara ini adalah perekonomian yang terpuruk. Dan hal ini sangat mempengaruhi pondasi dan kelangsungan hidup kita di masa depan. Masalah terbesarnya adalah hilangnya kepercayaan pelaku ekonomi terhadap politik.”

    Alasannya adalah harga energi dan tingkat upah yang tinggi, infrastruktur yang menua serta persaingan yang ketat dengan Cina.

    Jerman juga dikeluhkan kekurangan tenaga kerja terampil, serta birokrasi yang merajalela dan berjalan lamban.

    Menurut Omid Nouripour, mantan punggawa Partai Hijau, poin terakhir ini terutama menunjukkan kegagalan digitalisasi yang lambat.

    “Kita mengalami krisis ganda, baik ekonomi maupun struktural. Hal ini terlihat dari fakta bahwa mesin fax masih menjadi alat komunikasi kelas atas di departemen kesehatan. Dan hal ini dapat dilihat bersumber pada macetnya investasi di negara ini,” ungkapnya dalam wawancara dengan DW.

    Selain itu, terdapat serangan digital atau upaya peretasan dari luar, seringkali dari Rusia, terhadap infrastruktur vital seperti jaringan listrik. “Yang paling penting adalah melindungi infrastruktur utama. Kita mempunyai terlalu banyak kerentanan di bidang ini. Dan terlalu banyak pihak yang ingin melumpuhkan infrastruktur penting,” kata Nouripour.

    Oleh karena itu, perampungan birokrasi, peningkatan kapasitas kepolisian dan dinas rahasia merupakan tugas penting pemerintah untuk tahun depan.

    Ketegasan soal imigrasi ilegal

    Imigrasi menjadi isu yang harus disikapi kaum moderat di kedua kutub ideologi dalam menghadapi lonjakan populisme dan ekstremisme kanan di Jerman. Dalam hal ini, jumlah permohonan suaka dan perkiraan jumlah imigrasi ilegal baru-baru ini menurun.

    Namun badan perbatasan Eropa Frontex masih memperkirakan sekitar 166.000 orang mencoba memasuki UE secara acak dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

    Jerman juga telah menerapkan kembali kontrol di seluruh perbatasan. Partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, yang diprediksi memenangkan pemilu dini Februari nanti, bahkan mendukung kebijakan mengusir pengungsi di perbatasan.

    Pemerintah kota kewalahan hadapi imigrasi?

    Di dalam negeri, semakin banyak pemerintahan kota yang mengeluhkan kekurangan dana dan kapasitas untuk menampung dan merawat pengungsi.

    Hal ini juga diamati oleh perwakilan minoritas Frisia dan Denmark di bagian utara, menurut Stefan Seidler dari Asosiasi Pemilih Schleswig Selatan, SSW. Dia mengatakan kepada DW. “Pemerintah kota saat ini menghadapi tugas besar yang sulit dan harus kami tangani. Yang kami butuhkan adalah dukungan dari pemerintah federal.”

    Marco Wanderwitz, pensiunan anggota parlemen Bundestag, melihatnya berbeda. Dia yakin imigrasi bisa dikendalikan, namun polarisasi emosional berpotensi terus terjadi.

    “Di satu sisi, jumlah pengungsi menurun. Dan di sisi lain, menurut saya isu ini terlalu dilebih-lebihkan. Kebanyakan politisi lokal yang saya kenal mengatakan bahwa keadaan di sini tidak seburuk tahun 2014 atau 2015,” katanya. dalam wawancara dengan DW. “Tapi tetap saja, semua orang mengibarkan bendera putih.”

    Omid Nouripour menyatakan bahwa angka imigrasi bisa meningkat lagi dalam beberapa tahun mendatang.”Kami tahu bahwa situasi di Ukraina dapat menyebabkan lebih banyak pengungsi, dan kami melihat satu atau dua konflik di Timur Tengah dapat meningkat lebih jauh lagi.”

    Membentengi Mahkamah Konstitusi Federal

    Partai-partai politik di Jerman menyikapi kebangkitan partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman, AfD, dengan memperkuat hambatan legislatif bagi campur tangan politik terhadap lembaga peradilan.

    AfD yang kini mengantongi dukungan 17 persen di Jerman berpeluang menghimpun mayoritas sederhana di masa depan, dan dengan begitu bisa mengubah UU terkait lembaga yudikatif. Sebab itu, Bundestag kini menyepakati syarat minimal mayoritas absolut alias dua pertiga untuk meloloskan perubahan penyelenggaraan atau struktur Mahkamah Konstitusi.

    “Saat ini kita sedang mendapat tekanan besar-besaran dari kelompok sayap kanan. Kita sedang mengalami adanya kekuatan di Jerman yang menganggap bahwa mayoritaslah yang selalu mengambil keputusan dan berhak menafsirkan. Dan sebagai politisi minoritas, saya hanya bisa mengatakan dengan jelas dan jelas, demokrasi yang baik juga mempertimbangkan kelompok minoritas.”

  • Diplomasi Ekonomi dengan Para Dubes Eropa dan Amerika, Anindya: RI Terbuka Terhadap Investasi Asing – Halaman all

    Diplomasi Ekonomi dengan Para Dubes Eropa dan Amerika, Anindya: RI Terbuka Terhadap Investasi Asing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie berkesempatan menyampaikan kebijakan luar negeri, khususnya ekonomi, Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Duta Besar (Dubes) negara-negara Uni Eropa untuk Indonesia dan kemudian dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir. 

    “Hari Selasa ini bagi saya serasa Foreign Policy Day. Karena hari ini saya banyak bertemu dengan para Duta Besar negara-negara sahabat,” kata Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Anin menjelaskan pertemuannya dengan Dubes negara-negara Uni Eropa. 

    Dalam kapasitasnya sebagai Ketum Kadin Indonesia, Anin diundang makan siang bersama secara khusus oleh para Dubes yang digelar oleh Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti. Diketahui, jamuan makan siang itu diadakan di Blue Terrace, Lobby Level, Ayana Midplaza Jakarta, Selasa (17/12/2024) siang.

    Tak sampai acara jamuan makan siang selesai, Anin kemudian melanjutkan acaranya memenuhi undangan makan siang berikutnya dari Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di kediaman Dubes Kamala Shirin di Jakarta Pusat.

    Dalam kesempatan makan siang dan bincang dengan para Dubes ini, Anin melakukan diplomasi ekonomi. Anin menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Presiden Prabowo, khususnya di bidang perekonomian, di mana beliau siap bekerja sama dengan semua negara, secara nonblok, adil, dan saling menguntungkan.

    “Indonesia dengan potensi besar baik mineral penting di dalam tanah, energi baru terbarukan di atas tanah, sampai keanekaragaman hayati, terbuka dan siap bekerja sama baik dengan Uni Eropa maupun Amerika (AS). Indonesia terbuka terhadap investasi asing yang masuk dan menjamin keamanannya,” jelas Anin.

    Anin menambahkan, karena dengan kerja sama ekonomi dan investasi ini, Indonesia dan negara-negara sahabat, khususnya Uni Eropa dan AS, dapat maju bersama guna mencapai kesejahteraan bersama.

    “Terima kasih para Dubes atas makan siang dan diskusinya. Semoga ini dapat memberi sumbangsih pada upaya kerja sama yang baik antara Indonesia dan Eropa maupun Amerika (AS),” demikian cuitan Anin dalam unggahannya.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam jamuan makan siang dengan para Dubes negara-negara Uni Eropa di antaranya Dubes Swedia untuk Indonesia Daniel Blockert, Dubes Belgia untuk Indonesia Frank Felix, Dubes Rumania untuk Indonesia Dan Adrian Bălănescu, Dubes Republik Ceko untuk Indonesia Jaroslav Doleček, Dubes Irlandia untuk Indonesia Pádraig Francis, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen, dan Dubes Polandia untuk Indonesia Beata Stoczynska.

    Kemudian Dubes Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay, Dubes Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Dubes Denmark untuk Indonesia Sten Frimodt Nielsen, Dubes Republik Siprus untuk Indonesia Nikos Panayiotou, serta Dubes Estonia untuk Indonesia YM Priit Turk.