Negara: Denmark

  • Deretan 10 Negara Paling Korup di Dunia Saat Ini, RI Urutan Berapa?

    Deretan 10 Negara Paling Korup di Dunia Saat Ini, RI Urutan Berapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI)  telah merilis daftar peringkat pada 180 negara dan wilayah di seluruh dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publik tahun 2024.

    Dalam daftar tersebut, CPI memberi dengan skala penilaian 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Urutan teratas negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark. Menempati urutan teratas, negara yang terletak di Eropa tersebut mendapat skor 90.

    Selain Denmark, negara lain yang paling bersih dari korupsi adalah Finlandia (88) dan negara tetangga RI, Singapura (84).

    “Korupsi merupakan ancaman global yang terus berkembang yang tidak hanya merusak pembangunan, tapi juga menjadi penyebab utama menurunnya demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia,” ujar François Valerian, Chair of Transparency International, dikutip CNBC Indonesia pada Minggu (27/4/2025).

    Laporan itu juga menyebut bahwa korupsi sangat terkait erat dengan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini: perubahan iklim.

    “Banyak orang di seluruh dunia menderita akibat pemanasan global yang parah, karena dana yang ditujukan untuk membantu negara-negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi populasi yang rentan, dicuri atau disalahgunakan,” tambah Valerian.

    Berikut adalah 10 negara yang paling korup di dunia menurut Corruption Perception Index (CPI) 2024:

    1. Sudan Selatan (skor 8)

    2. Somalia (skor 9)

    3. Venezuela (skor 10)

    4. Suriah (skor 12)

    5. Yaman (skor 13)

    6. Libya (skor 13)

    7. Eritrea (skor 13)

    8. Equatorial Guinea (skor 13)

    9. Nikaragua (skor 14)

    10. Sudan (skor 15)

    Lalu bagaimana ranking Indonesia?

    Indonesia jauh dari urutan 10 besar. Negara ini menempati urutan 37 dalam CPI 2024. Namun ini berarti Indonesia masih berjuang keras melawan banyaknya kasus korupsi. Meski demikian, ranking Indonesia ini mengalami perbaikan dibanding setahun sebelumnya di mana RI hanya menempati ranking 34.

    Jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia masih jauh tertinggal. Bandingkan saja dengan Singapura (84) dan berada di posisi tiga besar negara paling bersih di dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat 50 dan Vietnam 40.

    (mkh/mkh)

  • Gerak Cepat Uni Eropa Rampungkan IEU-CEPA

    Gerak Cepat Uni Eropa Rampungkan IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa (UE) bergegas menyelesaikan negosiasi perjanjian dagang Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berjalan lebih dari 9 tahun.

    Sejumlah negara anggota Uni Eropa telah mendorong percepatan penyelesaian perjanjian dagang tersebut. Teranyar, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen menyebut target Indonesia untuk menyelesaikan IEU-CEPA pada semester I/2025 mungkin tercapai selama ada kemauan politik.

    “Ini akan sangat membantu Indonesia untuk memenuhi ambisinya di bidang ekonomi. Saya pikir itu (penyelesaian IEU-CEPA) sangat mungkin untuk dilakukan tahun ini,” kata Gerritsen dalam Media Visit di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta pada Kamis (24/4/2025).

    Adapun, dia mengatakan, saat ini sekitar 85% atau lebih dari isi perjanjian kemitraan itu sudah disetujui, sehingga pembahasan yang tersisa hanya tinggal sekitar 15%. Gerritsen menambahkan, ketua negosiator dari Uni Eropa akan datang ke Jakarta pada pekan depan untuk memulai putaran perundingan baru IEU-CEPA.

    Senada, Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Lars Løkke Rasmussen menyatakan dukungannya untuk penyelesaian IEU-CEPA

    Rasmussen menuturkan, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Denmark mendukung hubungan yang lebih erat antara blok tersebut dengan Indonesia. Oleh karena itu, Denmark sangat mendukung adanya perjanjian perdagangan bebas antara UE dan Indonesia.

    Seiring dengan hal tersebut, Rasmussen menuturkan penyelesaian negosiasi perjanjian tersebut akan menjadi salah satu fokus utama Denmark saat memegang kepresidenan Uni Eropa pada semester II/2025 mendatang. 

    “Saya jamin, ini akan jadi salah satu prioritas utama kami dalam presidensi UE Denmark mendatang,” kata Menlu Rasmussen di Gedung Pancasila, Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025). 

    Tantangan Penyelesaian

    Gerritsen menuturkan, salah satu isu penting yang masih harus diselesaikan pada I-EU CEPA adalah berkaitan dengan hambatan non tarif (non-tariff barrier). Hal tersebut mencakup proses birokrasi dan kerangka hukum terkait yang memberikan kemudahan bagi negara-negara Uni Eropa untuk menanamkan modalnya.

    “Setelah hambatan non-tarif ini dihapus dan Uni Eropa telah mengkonfirmasi kesediaannya untuk menurunkan tarif tertentu, maka I-EU CEPA dapat diselesaikan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Komite Perdagangan Internasional Komisi Eropa atau European Parliament’s Committee on International Trade (INTA), Bernd Lange, dalam kunjungannya ke Indonesia pekan lalu mengakui masih ada beberapa topik yang belum terselesaikan terkait kesepakatan I-EU CEPA. 

    Dia menuturkan, pihak Indonesia saat ini masih memiliki pertanyaan terkait pemberlakuan standar pada sektor otomotif. Lange memaparkan, Uni Eropa menggunakan regulasi teknis dan keamanan kendaraan yang mengacu pada United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

    Adapun, poin lain yang masih terus dibahas pada perundingan ini adalah berkaitan dengan situasi ekspor dan perizinannya. Lange menuturkan, Uni Eropa juga masih membahas poin-poin terkait transparansi seperti pengadaan publik (public procurement). 

    Lange berharap, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan pada paruh pertama 2025 mendatang. Dia mengatakan, setelah kesepakatan tercapai, perjanjian tersebut kemudian akan diratifikasi terlebih dahulu oleh Parlemen Eropa. 

    Dia juga berharap kesepakatan itu dapat diterapkan sesegera mungkin. Meski demikian, Lange tidak memperinci secara detail terkait target pemberlakuan I-EU CEPA. 

    Lange menambahkan, kesepakatan dengan Indonesia merupakan hal penting bagi Uni Eropa yang ingin membangun hubungan berdasarkan manfaat bagi kedua pihak.

    “Mengacu pada kesepakatan dagang yang telah kami sepakati, anda melihat bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak, mulai dari lapangan kerja tambahan, pertumbuhan tambahan, dan kemungkinan tambahan untuk pembangunan ekonomi. Karena itu, saya cukup optimistis bahwa kita dapat segera menyelesaikan perjanjian ini,” pungkasnya.

    Melansir Bloomberg, dalam beberapa bulan terakhir, UE telah memajukan pembicaraan perdagangan dengan sejumlah negara ditengah ancaman tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Tercatat, Uni Eropa tengah membahas perjanjian perdagangan dengan Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, Indonesia, Thailand, dan India. 

    Ancaman tarif tersebut juga telah meningkatkan percakapan antara UE dan Inggris mengenai kesepakatan untuk mengatur ulang hubungan pasca-Brexit. 

    Perjanjian perdagangan bebas mencakup sekitar 45% dari perdagangan Uni Eropa dengan negara-negara luar dan kesepakatan yang masih menunggu adopsi atau ratifikasi sejak tahun lalu akan menambah lebih dari 185 miliar euro nilai perdagangan ke dalam penghitungan blok tersebut.

    Data dari Uni Eropa menyebut, blok tersebut telah memiliki jaringan perjanjian perdagangan terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 75 mitra dan lebih dari 2 triliun euro dalam perdagangan.

  • Sea Indonesia 2025 tampilkan kolaborasi global industri maritim

    Sea Indonesia 2025 tampilkan kolaborasi global industri maritim

    Jakarta (ANTARA) – Sea Indonesia 2025 kembali digelar sebagai pameran kemaritiman terbesar di Indonesia yang menampilkan kolaborasi global melalui kehadiran pelaku industri maritim dari berbagai negara dengan produk dan inovasi unggulan.

    Direktur Utama PT Kshatriya Piningit Kamulyan, Johnson W. Sutjipto selaku event organizer mengatakan pameran itu akan menjadi forum penting memperkenalkan produk dan layanan terbaiknya kepada pengunjung domestik dan internasional.

    “Event Sea Indonesia menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi pelaku usaha kemaritiman Indonesia untuk membangun kolaborasi dan kerja sama dengan perusahaan kemaritiman global,” kata Johnson dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan, ajang bertajuk “Sea Indonesia 2025; Maritime One Stop Shop (MOSS), The Most Exclusive Maritime Exhibition and Conference”, akan diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta pada 14-16 Mei 2025.

    Lebih dari 150 peserta pameran dari berbagai sektor dalam negeri dan luar negeri akan menampilkan inovasi, teknologi, serta solusi di bidang kemaritiman untuk mendukung penguatan ekosistem maritim nasional.

    Negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Belanda, Denmark, Jerman, Singapura, dan Norwegia turut mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dan menjalin kerja sama bisnis maritim.

    Japan Ship Machinery and Equipment Association hadir dalam Japan Pavilion dan mengisi seminar yang memaparkan berbagai teknologi serta studi industri permesinan kapal terkini dari anggota asosiasi tersebut.

    China Pavilion juga meramaikan pameran dengan menghadirkan perusahaan desain kapal, sistem navigasi, teknologi keselamatan, dan pembangunan kapal yang menawarkan berbagai solusi maritim dari Negeri Tirai Bambu.

    Pameran ini didukung oleh IPERINDO, PIKKI, APBMI, dan ISAA serta diikuti oleh institusi pendidikan seperti UI, ITS, Azureus, dan PPSDM Perhubungan Laut untuk menguatkan peran SDM maritim Indonesia.

    Sea Indonesia Conference akan menghadirkan pembicara dari perusahaan global dan nasional seperti Shell, Class NK, Bank Mandiri, Universitas Indonesia, JSMEA, dan Sinarmas LDA membahas isu dan inovasi maritim.

    Selama tiga hari, para exhibitor dan visitor dapat saling bertukar pandangan dan informasi serta dapat melakukan kerja sama bisnis dan investasi.

    Ia menuturkan pelaksanaan ajang itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia sehingga perlu terus menyalakan semangat maritim Indonesia.

    Selain itu, recovery ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik menuju pertumbuhan 8 persen dalam lima tahun ke depan sehingga membutuhkan konektivitas antarpulau dan antarnegara yang andal.

    Pelaksanaan event itu juga bertepatan dengan 20 tahun implementasi asas cabotage di Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

    “Event ini adalah wujud dukungan masyarakat maritim Indonesia terhadap program pemberdayaan industri maritim Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” katanya.

    Komisaris PT Kshatriya Piningit Kamulyan, Siana A. Surya menjelaskan tujuan event itu adalah untuk memfasilitasi berkumpulnya para pemangku kepentingan kemaritiman Indonesia dan luar negeri, tetapi tidak terbatas pada para pemilik kapal, galangan dan professional, penyedia peralatan kapal dan sebagainya.

    “Event ini juga menjadi ajang untuk menjalin koneksi dan jaringan bisnis baru, membuka pintu kemungkinan-kemungkinan kerja sama baru dan beragam peluang usaha di bidang bisnis dan investasi,” kata Siana.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pinterest Beri Peringatan Pengguna Remaja Matikan Aplikasi di Jam Sekolah

    Pinterest Beri Peringatan Pengguna Remaja Matikan Aplikasi di Jam Sekolah

    Jakarta

    Pinterest dilaporkan tengah uji coba pop-up baru yang akan memperingatkan kepada pengguna anak-anak untuk keluar dari aplikasi selama jam sekolah.

    Peringatan pop-up tersebut mendorong anak-anak di bawah umur di AS dan Kanada untuk berhenti menggunakan aplikasi dan mematikan notifikasi hingga akhir hari.

    “Fokus adalah hal yang indah. Tetaplah fokus pada saat ini dengan menutup Pinterest dan menjeda notifikasi sampai bel sekolah berbunyi.” demikian isi pesan tersebut sebagaimana dikutip detikINET dari The Verge, Kamis (24/4/2025).

    Perintah ini hanya muncul untuk anak-anak berusia 13 hingga 17 tahun dan hanya antara pukul 8 pagi dan 3 sore pada hari kerja. Ini adalah uji coba berskala besar, jadi Pinterest mengatakan bahwa perintah ini akan menjangkau jutaan anak di bawah umur.

    Pinterest mengklaim sebagai perusahaan teknologi pertama yang menguji fitur proaktif semacam ini untuk membantu siswa fokus, setelah CEO Bill Ready mengumumkan dukungannya terhadap Kids Online Safety Act dan kebijakan sekolah tanpa ponsel.

    New York hampir menerapkan larangan penggunaan ponsel di seluruh negara bagian selama hari sekolah, dan beberapa negara bagian lain sudah memiliki kebijakan yang membatasi atau melarang penggunaan ponsel.

    Di Eropa, negara-negara seperti Denmark dan Belanda telah melarang penggunaan ponsel di sekolah dan Prancis baru-baru ini mengumumkan bahwa para remaja harus mengunci ponsel mereka saat berada di sekolah mulai tahun ajaran berikutnya.

    Pinterest juga telah mengumumkan sumbangan sebesar USD 1 juta kepada International Society for Technology in Education (ISTE) untuk mendukung para pemimpin sekolah dalam menciptakan budaya digital yang sehat di sekolah mereka.

    Dana tersebut akan mendanai gugus tugas di 12 distrik sekolah di Amerika Serikat untuk mengembangkan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan digital siswa.

    “Di Pinterest, kami percaya bahwa sekolah dapat memanfaatkan semua teknologi yang ditawarkan kepada para siswa, sambil meminimalkan bahaya dan gangguan,” kata Wanji Walcott, kepala bagian hukum dan bisnis Pinterest.

    “Perusahaan teknologi perlu bekerja sama dengan guru, orang tua, dan pembuat kebijakan untuk membangun solusi yang memastikan bahwa di tangan para siswa, ponsel pintar adalah alat bantu, bukan gangguan,” lanjutnya.

    (jsn/fay)

  • Penguatan kerja sama Indonesia-Denmark

    Penguatan kerja sama Indonesia-Denmark

    Kamis, 24 April 2025 10:00 WIB

    Menteri Luar Negari Denmark Lars Lokke Rasmussen berkunjung ke Indonesia pada 21-22 April 2025 dan menandatangani rencana aksi kerja sama periode 2025-2029 di sejumlah bidang dalam rangka memperkuat hubungan kedua negara.

  • Negara yang Tertidur di Bawah Kolong Tol
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 April 2025

    Negara yang Tertidur di Bawah Kolong Tol Megapolitan 24 April 2025

    Negara yang Tertidur di Bawah Kolong Tol
    Dikdik Sadikin adalah seorang auditor berpengalaman yang saat ini bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berperan sebagai quality assurer dalam pengawasan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memiliki minat mendalam terhadap kebijakan publik, Dikdik fokus pada isu-isu transparansi, integritas, serta reformasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Dikdik telah menulis sejak masa SMP (1977), dengan karya pertama yang dimuat di majalah Kawanku. Beberapa cerpen fiksi dan opini karyanya telah dipublikasikan di media massa, termasuk di tabloid Kontan dan Kompas. Dua artikel yang mencolok antara lain “Soekarno, Mahathir dan Megawati” (3 November 2003) serta “Jumlah Kursi Menteri dan Politik Imbalan” (9 Oktober 2024). Ia juga pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi dan pemimpin umum majalah Warta Pengawasan selama periode 1999 hingga 2002, serta merupakan anggota Satupena DKI. Latar belakang pendidikan suami dari Leika Mutiara Jamilah ini adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (lulus 1994) dan Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (lulus 2006).

    Ketika hukum hanya menjadi suara tanpa taring, maka kejahatan akan berjalan tegak di siang bolong
    .” (Montesquieu)
    DI BAWAH
    bayang-bayang beton
    kolong tol
    Plumpang–Pluit, Jakarta, yang membentang dekat Jakarta International Stadium (JIS), bukan hanya kendaraan yang melintas. Di sana, hukum diuji: dan gagal.
    Satu per satu pelat besi penyangga struktur raib, dicongkel dengan palu dan linggis, bukan dalam sembunyi, tetapi justru di siang bolong.
    Disaksikan warga dan bahkan, sempat pelaku dihadang petugas. Di situ petugas kita dikeroyok kemudian melepasnya. (
    Kompas.com
    , 23 April 2025)
    Fenomena ini bukan sekadar
    pencurian besi
    . Ia mencerminkan krisis peran negara dalam menjaga fasilitas publik, sekaligus memotret wajah ekonomi yang gagal memenuhi janji kesejahteraan.
    Montesquieu menulis dalam
    The Spirit of Laws
    (De l’esprit des lois, 1748) bahwa hukum akan lumpuh bila tidak diimbangi penegakan yang tegas dan konsisten.
    Saat seorang pencuri di lokasi ini ditangkap, justru puluhan orang datang menyerbu dan memaksa aparat melepasnya.
    Negara seolah berdiri, tapi tak hadir. Penegak hukum, yang seharusnya menjadi garda terakhir peradaban, dipinggirkan oleh logika massa yang beringas.
    Ini bukan sekadar kemunduran hukum, tapi penanda bahwa negara telah kehilangan kedaulatan di wilayahnya sendiri.
    Apa yang mendorong seseorang mengambil risiko mencuri di siang hari, dengan alat berat, di depan saksi mata? Jawaban paling jujur mungkin terletak pada jurang antara harapan dan kenyataan.
    Menurut BPS, per Maret 2024, tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta mencapai 1,1 persen, dengan angka pengangguran terbuka sebesar 7,6 persen.
    Di wilayah padat dan marjinal seperti Papanggo, ketimpangan bukan sekadar statistik: ia menjadi napas sehari-hari.
    Pencurian menjadi ekonomi alternatif ketika ekonomi formal menutup pintunya.
    Crime becomes a rational choice
    , kata Gary Becker, peraih Nobel Ekonomi, yang mengembangkan teori ekonomi kejahatan.
    Dalam logika ini, risiko ditangkap lebih kecil dibanding kemungkinan kelaparan malamnya.
    Di banyak negara, infrastruktur adalah lambang kemajuan. Namun di Indonesia, justru bisa berubah menjadi artefak yang perlahan digerogoti dari dalam.
    Dalam Global Competitiveness Index 2023, kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72 dari 141 negara.
    Negara-negara dengan sistem hukum dan jaminan sosial kuat seperti Denmark, Norwegia, atau Jepang, justru lebih jarang mengalami pencurian aset publik secara terang-terangan.
    Mengapa? Karena ada kombinasi antara
    rule of law,
    kepercayaan sosial, dan kesejahteraan dasar yang terjamin.
    Kolong tol
    yang dilalap api karena bekas lem dari pelat yang dicuri adalah metafora keras atas sistem yang lapuk: negara membangun megastruktur, tapi gagal membangun sistem pengawasan, kesejahteraan, dan rasa aman yang menopang beton itu sendiri.
    Adalah ironi bahwa warga sekitar justru menjadi penonton dari drama ini. Di titik inilah, Habermas mengingatkan kita bahwa ruang publik adalah tempat di mana masyarakat sipil seharusnya membentuk opini dan menekan kekuasaan.
    Ketika warga hanya bisa pasrah dan berkata “kami hanya menyaksikan”, maka di situ demokrasi kehilangan tenaganya.
    Namun, apakah mereka bisa disalahkan? Ketika aparat mundur karena diancam dikeroyok, bagaimana warga biasa bisa berharap lebih? Tanpa jaminan perlindungan, keberanian sipil hanya akan berakhir pada korban tambahan.
    Pembangunan infrastruktur tak akan berarti jika rakyat yang hidup di sekitarnya tak merasa memiliki, tak ikut menjaga, bahkan malah ikut menjarah.
    Negara perlu hadir bukan hanya sebagai pelaksana proyek beton, tapi sebagai penjaga martabat warga—dengan lapangan kerja, pendidikan, dan hukum yang tegas tapi adil.
    Pencurian pelat besi itu hanya satu bab dari buku tebal tentang kegagalan tata kelola kota dan negara. Bila dibiarkan, kita akan membaca bab berikutnya: runtuhnya jembatan kepercayaan antara rakyat dan negara.
    Dan itu, seperti pelat besi yang hilang dari struktur tol: menjadikan kita semua akan runtuh bersama.
    Kini, kolong tol itu bukan sekadar tempat gelap di bawah jalan raya. Ia menjelma menjadi panggung tragis di mana negara kehilangan kendali atas wilayahnya, dan masyarakat kehilangan harapan atas masa depannya.
    Di situ, hukum tak lagi dibacakan dalam pengadilan, tapi diukur dari siapa yang membawa lebih banyak linggis dan keberanian untuk melawan.
    Pelat-pelat besi yang hilang tak hanya meruntuhkan struktur beton, tapi juga menelanjangi apa yang selama ini disangkal: bahwa keadilan bisa runtuh bukan karena badai, tapi karena kealpaan yang dibiarkan tumbuh seperti lumut di beton.
    Kita membangun jalan tol untuk menghubungkan kota-kota. Tapi kita lupa membangun jembatan antara hukum dan rasa aman, antara negara dan rakyat.
    Dan ketika jembatan itu runtuh, bahkan suara palu pencuri pun bisa terdengar lebih nyaring daripada suara negara.
    Sebab, kejahatan yang paling berbahaya bukan yang terjadi dalam gelap. Namun, kejahatan yang bekerja di siang hari, dan tak seorang pun merasa perlu menghentikannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia dan Denmark bahas teknologi perikanan berkelanjutan

    Indonesia dan Denmark bahas teknologi perikanan berkelanjutan

    Meskipun jarak antara Indonesia dan Denmark jauh, ada banyak kesamaan sebagai negara maritim.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen guna membahas potensi kerja sama teknologi perikanan berkelanjutan untuk diterapkan di Indonesia.

    Menteri Trenggono dalam pertemuan itu memaparkan pelaksanaan program Ekonomi Biru yang menjadi kunci tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

    “Kami punya roadmap Ekonomi Biru untuk memastikan pengelolaan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan,” kata Trenggono dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (23/4).

    Disamping itu, pihaknya juga memiliki Command Center sebagai pusat data monitoring untuk memastikan kegiatan di laut secara berkelanjutan

    Pada pertemuan yang turut diikuti Duta Besar Denmark untuk Indonesia Sten Frimodt Nielsen itu, Menteri Trenggono menunjukkan fasilitas Command Center yang dimiliki KKP kepada Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen.

    Teknologi satelit Command Center dipakai KKP untuk monitoring pergerakan kapal-kapal perikanan yang beroperasi di laut Indonesia. Hasil monitoring satelit selanjutnya digunakan tim pengawas KKP untuk melacak kapal-kapal pelaku illegal unreported unregulated fishing (IUUF).

    Trenggono berharap dukungan kerja sama teknologi satelit dari pemerintah Denmark sehingga kinerja Command Center makin kuat dan terintegrasi.

    “Fasilitas ini memang difokuskan pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit, penyiapan sumber daya manusia, serta sistem pengawasan aktivitas pemanfaatan ruang laut,” kata Trenggono.

    Sementara itu, dari pihak Denmark memaparkan teknologi drone laut yang diproduksi oleh perusahaan maritim di negara tersebut. Teknologi itu dapat dipakai untuk mendukung pengawasan dan memantau aktivitas di ruang laut.

    “Ini adalah tahun yang sangat istimewa karena sudah 75 tahun hubungan diplomatik antara dua negara. Meskipun jarak antara Indonesia dan Denmark jauh, ada banyak kesamaan sebagai negara maritim,” kata Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen.

    Oleh karena itu, lanjut Rasmussen, Denmark dan Indonesia dapat bekerja sama terutama di bidang pemantauan penangkapan ikan ilegal.

    Pada kesempatan itu, Rasmussen menyatakan terkesan dengan infrastruktur pemantauan laut yang dimiliki KKP.

    Diketahui bahwa Indonesia dan Denmark telah menjalin kerja sama perikanan sejak lama.

    Pada tahun 2024, neraca perdagangan produk perikanan Indonesia mengalami surplus dengan nilai ekspor ke Denmark mencapai 6.449 juta dolar AS, sedangkan nilai impor mencapai 5.709 juta dolar AS.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemimpin World Economic Forum Klaus Schwab Resmi Mengundurkan Diri – Halaman all

    Pemimpin World Economic Forum Klaus Schwab Resmi Mengundurkan Diri – Halaman all

    Pendiri World Economic Forum (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua dewan forum tersebut pada hari Senin (21/4).

    “Menyusul pengumuman yang baru saja saya berikan dan di usia yang memasuki 88 tahun ini, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi Pimpinan dan anggota Dewan Pengawas, keputusan ini berlaku segera,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh WEF.

    Ekonom kelahiran Jerman ini tidak memberikan alasan mengapa ia meninggalkan WEF yang berbasis di Jenewa. Organisasi ini rutin menyelenggarakan pertemuan tahunan bagi kaum elit politik dan ekonomi internasional di resor ski mewah di Davos, Swiss.

    Wakil Ketua WEF, Peter Brabeck-Letmathe, akan menjabat sebagai ketua sementara. Pencarian ketua baru WEF telah dimulai setelah pengunduran diri Schwab resmi diterima dalam rapat luar biasa organisasi tersebut.

    KTT Davos dirancang untuk menghadapi globalisasi

    Schwab mendirikan WEF pada tahun 1971 dengan tujuan menciptakan forum diskusi para pembuat kebijakan serta para eksekutif perusahaan terkemuka dunia untuk membahas dan menghadapi masalah-masalah global. Konferensi pertama diadakan di Davos pada tahun yang sama dan dihadiri ratusan orang dari kalangan pebisnis, akademisi, dan politisi.

    Organisasi ini sempat menghadapi guncangan krisis global di tahun 2007-2009, menghadapi ketegangan politik pasca invasi Rusia-Ukraina di tahun 2022, dan berada dalam pusaran perang dagang AS.

    Mengutip Reuters, Schwab telah mengantisipasi ancaman globalisasi jauh sebelum Trump memenangkan kontestasi presiden AS, sebelum Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa.

    “Efek dari globalisasi terutama di negara demokrasi dan industri mengganggu aktivitas ekonomi dan stabilitas sosial banyak negara,” tulis Schwab dan Claude Smadja dalam artikel opini di tahun 1996, “Negara demokrasi kerap merasa tidak berdaya dan cemas, ini bisa menjelaskan bangkitnya politisi populis baru.”

    Namun, selama beberapa dekade, WEF dan Konferensi Tingkat Tinggi tahunannya menuai kritik, baik dari kaum politisi sayap kiri maupun kanan, karena forum ini dianggap terlalu elit, tidak menggapai masyarakat umum.

    Schwab pun turut menjadi sasaran berbagai teori konspirasi, dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kontroversi yang menyasar Schwab bersumber dari kutipan dalam video WEF tahun 2016 “You will own nothing. And you will be happy.” (Anda tidak akan memiliki apa-apa. Dan Anda akan bahagia).

    Video tersebut berspekulasi tentang bagaimana tatanan dunia dapat berubah pada tahun 2030. Schwab tidak pernah mengatakan atau menulis kata-kata yang ditampilkan pada video tersebut. Video tersebut yang sebenarnya didasarkan pada esai politisi Denmark, Ida Aukens, tentang kemungkinan masa depan yang “lebih baik dan lebih buruk”. Namun, banyak yang menafsirkan video tersebut sebagai bukti bahwa WEF bekerja untuk menciptakan masa depan yang menakutkan, tanpa adanya kepemilikan pribadi.

    Artikel ini pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh : Sorta Lidia Caroline

    Editor: Hendra Pasuhuk

  • Pemimpin World Economic Forum Klaus Schwab Resmi Mengundurkan Diri

    Pemimpin World Economic Forum Klaus Schwab Resmi Mengundurkan Diri

    Jakarta

    Pendiri World Economic Forum (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua dewan forum tersebut pada hari Senin (21/4).

    “Menyusul pengumuman yang baru saja saya berikan dan di usia yang memasuki 88 tahun ini, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi Pimpinan dan anggota Dewan Pengawas, keputusan ini berlaku segera,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh WEF.

    Ekonom kelahiran Jerman ini tidak memberikan alasan mengapa ia meninggalkan WEF yang berbasis di Jenewa. Organisasi ini rutin menyelenggarakan pertemuan tahunan bagi kaum elit politik dan ekonomi internasional di resor ski mewah di Davos, Swiss.

    Wakil Ketua WEF, Peter Brabeck-Letmathe, akan menjabat sebagai ketua sementara. Pencarian ketua baru WEF telah dimulai setelah pengunduran diri Schwab resmi diterima dalam rapat luar biasa organisasi tersebut.

    KTT Davos dirancang untuk menghadapi globalisasi

    Schwab mendirikan WEF pada tahun 1971 dengan tujuan menciptakan forum diskusi para pembuat kebijakan serta para eksekutif perusahaan terkemuka dunia untuk membahas dan menghadapi masalah-masalah global. Konferensi pertama diadakan di Davos pada tahun yang sama dan dihadiri ratusan orang dari kalangan pebisnis, akademisi, dan politisi.

    Organisasi ini sempat menghadapi guncangan krisis global di tahun 2007-2009, menghadapi ketegangan politik pasca invasi Rusia-Ukraina di tahun 2022, dan berada dalam pusaran perang dagang AS.

    Mengutip Reuters, Schwab telah mengantisipasi ancaman globalisasi jauh sebelum Trump memenangkan kontestasi presiden AS, sebelum Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa.

    Namun, selama beberapa dekade, WEF dan Konferensi Tingkat Tinggi tahunannya menuai kritik, baik dari kaum politisi sayap kiri maupun kanan, karena forum ini dianggap terlalu elit, tidak menggapai masyarakat umum.

    Schwab pun turut menjadi sasaran berbagai teori konspirasi, dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kontroversi yang menyasar Schwab bersumber dari kutipan dalam video WEF tahun 2016 “You will own nothing. And you will be happy.” (Anda tidak akan memiliki apa-apa. Dan Anda akan bahagia).

    Video tersebut berspekulasi tentang bagaimana tatanan dunia dapat berubah pada tahun 2030. Schwab tidak pernah mengatakan atau menulis kata-kata yang ditampilkan pada video tersebut. Video tersebut yang sebenarnya didasarkan pada esai politisi Denmark, Ida Aukens, tentang kemungkinan masa depan yang “lebih baik dan lebih buruk”. Namun, banyak yang menafsirkan video tersebut sebagai bukti bahwa WEF bekerja untuk menciptakan masa depan yang menakutkan, tanpa adanya kepemilikan pribadi.

    Artikel ini pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh : Sorta Lidia Caroline

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Denmark Dorong Penyelesaian Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    Denmark Dorong Penyelesaian Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Lars Løkke Rasmussen menyatakan dukungannya untuk penyelesaian perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa (UE) dengan Indonesia.

    Rasmussen menuturkan, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Denmark mendukung hubungan yang lebih erat antara blok tersebut dengan Indonesia. Oleh karena itu, Denmark sangat mendukung adanya perjanjian perdagangan bebas antara UE dan Indonesia.

    Adapun, saat ini, kedua pihak tengah melakukan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Seiring dengan hal tersebut, Rasmussen menuturkan penyelesaian negosiasi perjanjian tersebut akan menjadi salah satu fokus utama Denmark saat memegang kepresidenan Uni Eropa pada semester II/2025 mendatang. 

    “Saya jamin, ini akan jadi salah satu prioritas utama kami dalam presidensi UE Denmark mendatang,” kata Menlu Rasmussen di Gedung Pancasila, Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025). 

    Sebagai informasi, posisi Ketua atau Kepresidenan Uni Eropa dijalankan selama enam bulan secara bergiliran oleh negara-negara anggotanya. 

    Dalam periode tersebut, negara pemegang kepresidenan UE bertanggung jawab memimpin berbagai rapat pada Dewan Uni Eropa dan memastikan adanya kemajuan pekerjaan dewan tersebut terkait dengan perundang-undangan Uni Eropa.

    Melansir laman resmi Uni Eropa, posisi Ketua blok tersebut saat ini dipegang oleh Polandia yang akan rampung pada Juni 2025. 

    Setelah Polandia, Denmark akan memegang posisi tersebut pada Juli hingga Desember 2025 disusul Siprus pada Januari hingga Juni 2026 kemudian Irlandia (Juli-Desember 2026), Lithuania (Januari-Juni 2027), dan Yunani (Juli-Desember 2027.