Negara: Denmark

  • 21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

    21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

    Jakarta

    Sebanyak 21 negara, termasuk Inggris dan Prancis menandatangani pernyataan bersama yang mengutuk persetujuan Israel atas proyek permukiman besar di Tepi Barat sebagai “tidak dapat diterima dan pelanggaran hukum internasional”.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/8/2025), Israel menyetujui rencana pembangunan sebidang tanah seluas kurang lebih 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1 di sebelah timur Yerusalem pada hari Rabu lalu.

    “Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan dengan keras pembatalannya segera,” demikian pernyataan para menteri luar negeri, yang juga ditandatangani oleh Australia, Kanada, dan Italia pada Kamis (21/8) waktu setempat.

    Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia juga menandatangani pernyataan tersebut, demikian pula kepala urusan luar negeri Komisi Eropa.

    Pernyataan tersebut menekankan bahwa Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan rencana tersebut “akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil dengan memecah belah negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.”

    “Ini tidak membawa manfaat apa pun bagi rakyat Israel,” kata para menteri luar negeri.

    “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, yang semakin menjauhkan kita dari perdamaian,” imbuh mereka dalam pernyataan bersama tersebut.

    “Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 lebih jauh lagi. Kami mendesak mereka untuk segera mencabut rencana ini,” tambah mereka.

    Rencana tersebut bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif, yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel di Maale Adumim.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.

    Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah juga mengecam langkah terbaru tersebut, yang juga dikritik oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Pemerintah Inggris pada hari Kamis memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

    “Jika dilaksanakan, rencana permukiman ini akan menjadi pelanggaran berat hukum internasional dan akan memecah belah negara Palestina di masa depan, yang secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tsunami 200 Meter Hantam Pulau Raksasa, Ilmuwan Bingung-Tanda Kiamat?

    Tsunami 200 Meter Hantam Pulau Raksasa, Ilmuwan Bingung-Tanda Kiamat?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah tsunami raksasa atau megatsunami setinggi 200 meter dilaporkan menghantam Greenland. Kejadian tersebut membuat para ilmuwan bingung.

    Mengutip IFL Science, Minggu (17/8/2025), megatsunami di Fjord, Greenland, tersebut terjadi pada 2023 silam. Namun, insiden itu baru terdeteksi setahun kemudian.

    Megatsunami 200 meter di Greenland kabarnya terjadi akibat tanah longsor yang disebabkan jatuhnya 15 juta meter kubik batu dan es dari lereng sepanjang 600-900 meter.

    Penampakan yang terlihat dari citra satelit mengungkap ada empat longsor baru bersama dengan longsoran lainnya.

    Hal tersebut juga membuat para ilmuwan kebingungan. Hanya sedikit informasi yang bisa mereka dapatkan dari megatsunami tersebut.

    “Saat kami mulai petualangan ilmiah, semua orang bingung dan tidak ada seorangpun yang paham,” ujar Kristian Svennevig dari Survei Geologi Denmark dan Greenland.

    Ia mengatakan pihaknya hanya mengetahui megatsunami terjadi karena longsor. Ini diketahui melalui beberapa upaya para ilmuwan.

    “Kami hanya tahu kaitannya dengan tanah longsor. Kami berhasil memecahkan teka-teki ini lewat upaya interdisipliner dan internasional yang besar,” jelasnya menambahkan.

    Dalam makalah oleh tim Svennevig disebut megatsunami itu terjadi selama seminggu dan tegak lurus dengan arah tsunami awal. Mereka juga menemukan kemungkinan asal usul penyebab mega tsunami.

    Longsor dikatakan oleh tim peneliti karena adanya perubahan iklim. Terdapat perbedaan suhu ekstrem pada musim panas dan dingin membuat longsor terjadi pada musim semi.

    Sejumlah hal menyebabkan longsor, misalnya lapisan es yang mencair, kurangnya penopang es dan perubahan pola presipitasi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PM Denmark Sebut Netanyahu Kini Jadi ‘Masalah’

    PM Denmark Sebut Netanyahu Kini Jadi ‘Masalah’

    Copenhagen

    Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen menyebut PM Israel Benjamin Netanyahu kini telah menjadi “masalah”. Frederiksen menyatakan dirinya akan berusaha menekan Tel Aviv terkait perang Gaza mengingat Denmark saat ini memegang jabatan Presiden Uni Eropa.

    “Netanyahu sendiri kini menjadi masalah,” kata Frederiksen dalam sebuah wawancara dengan harian Jyllands-Posten, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025).

    Dia juga menyebut bahwa pemerintah Israel sudah bertindak “terlalu jauh”.

    Dalam wawancara tersebut, Frederiksen mengecam situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang disebutnya “sangat mengerikan dan merupakan bencana besar”. Dia juga mengecam proyek permukiman baru Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami adalah salah satu negara yang ingin meningkatkan tekanan terhadap Israel, tetapi kami belum mendapatkan dukungan dari anggota-anggota Uni Eropa,” ujarnya.

    Fredriksen menambahkan bahwa dirinya ingin mempertimbangkan “tekanan politik, sanksi, baik terhadap para pemukim, para menteri, atau bahkan Israel secara keseluruhan”, merujuk pada sanksi perdagangan atau penelitian.

    “Kami tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun sebelumnya. Sama seperti Rusia, kami merancang sanksi untuk menargetkan area yang kami yakini akan memberikan dampak terbesar,” ucapnya.

    Denmark tidak termasuk ke dalam negara-negara Eropa yang menyatakan akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Wawancara Frederiksen itu mencuat setelah kepala staf militer Israel, pada Rabu (13/8), mengatakan rencana telah disetujui untuk serangan baru di Jalur Gaza, yang bertujuan untuk mengalahkan kelompok Hamas dan membebaskan semua sandera yang tersisa.

    Militer Israel bermaksud untuk menguasai Kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya, beberapa area terdapat di wilayah tersebut, yang hancur akibat perang selama lebih dari 22 bulan.

    Dalam beberapa hari terakhir, penduduk Kota Gaza mengatakan kepada AFP bahwa serangan udara lebih sering menargetkan area-area permukiman. Awal pekan ini, Hamas mengecam serangan darat Israel yang “agresif” di area tersebut.

    Militer Israel, pada Jumat (15/8) waktu setempat, mengatakan pasukannya sedang melakukan berbagai operasi di area pinggiran Kota Gaza.

    Lihat juga Video ‘PM Selandia Baru: Gaza Mengerikan, Netanyahu Kehilangan Akal Sehat’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Perundingan Global Batasi Polusi Plastik Berakhir Tanpa Hasil

    Perundingan Global Batasi Polusi Plastik Berakhir Tanpa Hasil

    Jakarta

    Perundingan untuk menyusun perjanjian global demi mengatasi polusi plastik berakhir buntu pada Jumat (15/08), tanpa adanya kesepakatan atau sikap bersama.

    Negosiasi selama 10 hari di markas PBB di Jenewa itu seharusnya berakhir pada Kamis (14/08), tetapi dengan sisa waktu 23 menit sebelum hari berakhir, sesi sempat diperpanjang.

    Namun meski negosiasi intensif sepanjang hari, hingga Jumat pagi belum terlihat tanda-tanda tercapainya kesepakatan untuk membatasi produksi atau mengelola limbah plastik.

    Sebanyak 1.000 anggota delegasi berkumpul di Swiss demi menuntaskan negosiasi mengurangi plastik yang mencemari tanah, laut, dan tubuh manusia.

    Menteri Lingkungan Hidup Prancis Agnes Pannier-Runacher mengaku dirinya “merasa gusar, karena kendati upaya yang besar dari banyak pihak dan kemajuan dalam diskusi, tidak ada hasil nyata yang bisa dicapai.”

    Ketua juru runding Kolombia Haendel Rodriguez bahkan secara terang-terangan menuduh negara produsen minyak sebagai biang keladi kebuntuan.

    Menurutnya, proses negosiasi “diblokir oleh sejumlah kecil negara yang benar-benar tidak menginginkan tercapainya kesepakatan.”

    Kekacauan di ruang sidang

    Pada Kamis (14/8), sidang pleno di aula utama Palais des Nations PBB, yang sedianya menjadi pertemuan pamungkas, hanya berlangsung kurang dari satu menit, membuat para delegasi yang memenuhi ruangan terkejut.

    “Suasana ruangan sangat tidak puas,” lanjutnya. “Meski banyak yang merasa kesepakatan tidak mungkin tercapai kali ini, mereka tetap berusaha mendorong isi naskah sesuai kepentingan masing-masing hingga detik terakhir.”

    Sepanjang hari, diplomat asal Ekuador, Vayas, berkeliling menemui delegasi regional untuk mencoba menyusun kesepakatan bersama setelah upaya sebelumnya pada Rabu (13/08) gagal.

    “Kami benar-benar bingung. Sepertinya ada yang hilang,” ujar seorang sumber diplomatik dari salah satu delegasi regional kepada AFP.

    Selama jam-jam panjang menunggu, negosiasi di belakang layar dan pertemuan informal berlangsung. Seorang kepala delegasi mengatakan kepada AFP bahwa mereka yakin akan ada draf kompromi baru, sementara delegasi dari benua lain mengungkapkan kekecewaan karena belum melihat naskah maupun proses yang jelas, khawatir negosiasi panjang yang dimulai lebih dari dua tahun lalu di Nairobi akan gagal total.

    Mencari titik tengah

    Setelah tiga tahun negosiasi, negara-negara yang menginginkan tindakan tegas untuk mengatasi sampah plastik berusaha menjalin kesepakatan dengan kelompok negara penghasil minyak.

    “Kita butuh perjanjian global yang koheren. Kita tidak bisa melakukannya sendiri,” kata Menteri Lingkungan Kenya, Deborah Barasa, yang tergabung dalam Koalisi Ambisi Tinggi yang mendorong tindakan agresif terhadap limbah plastik.

    Barasa mengatakan kepada AFP bahwa negara-negara bisa menyepakati perjanjian sekarang, lalu menyusun detailnya secara bertahap.

    “Kita harus menemukan titik tengah,” ujarnya. “Kemudian kita bisa mengambil pendekatan bertahap untuk membangun perjanjian ini… dan mengakhiri polusi plastik.”

    Sepanjang Kamis (14/08), berbagai kelompok regional dan lintas regional mengadakan pertemuan. Koalisi Ambisi Tinggi, yang terdiri dari Uni Eropa, Inggris, Kanada, serta banyak negara Afrika dan Amerika Latin, ingin ada komitmen untuk mengurangi produksi plastik dan menghapus bahan kimia beracun dalam plastik.

    Sementara itu, kelompok negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, Rusia, Iran, dan Malaysia ingin fokus perjanjian lebih pada pengelolaan limbah.

    Kesepakatan tertunda

    Masalah polusi plastik begitu merajalela hingga mikroplastik ditemukan di puncak gunung tertinggi, palung laut terdalam, dan hampir di seluruh bagian tubuh manusia.

    Jika tren saat ini berlanjut, produksi plastik berbasis bahan bakar fosil akan hampir tiga kali lipat pada 2060 menjadi 1,2 miliar ton per tahun, sementara limbahnya akan melebihi satu miliar ton, menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Tentu saja kami tidak dapat menyembunyikan bahwa sangat tragis dan sangat mengecewakan melihat beberapa negara mencoba menghalangi tercapainya sebuah kesepakatan,” kata Menteri Lingkungan Denmark, Magnus Heunicke.

    Padahal, menurutnya, perjanjian diperlukan untuk mengatasi “salah satu masalah polusi terbesar yang kita hadapi di bumi” dan berjanji akan melakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan.

    “Kami akan terus bekerja hingga kita memiliki perjanjian yang akan membantu semua negara dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya kepada wartawan.

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • AS Beli Alaska dari Rusia, Kesepakatan Terbaik dalam Sejarah?

    AS Beli Alaska dari Rusia, Kesepakatan Terbaik dalam Sejarah?

    Jakarta

    Amerika Serikat dan Rusia akan melakukan pertemuan puncak di Alaska, pada Jumat (15/08), guna membahas penghentian perang di Ukraina. Pertemuan ini bisa dibilang sebagai salah satu perkembangan diplomatik paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    Namun, lokasi pertemuan itu memiliki makna sejarah. Presiden Donald Trump dan Vladimir Putin akan bertemu di Anchorage, kota terbesar di Alaska.

    Seandainya pertemuan itu terjadi di lokasi yang sama sekitar 150 tahun yang lalu, pertemuan itu akan berlangsung di wilayah Rusia.

    Sebab Alaska yang sekarang menjadi negara bagian terbesar di AS, mencakup sekitar seperlima dari total luas daratan negara itu dulunya dimiliki oleh Rusia.

    Lokasi yang ‘cukup logis’

    Terletak di ujung barat laut Amerika Utara, Alaska dipisahkan dari Rusia oleh Selat Beringyang lebarnya hanya 80 kilometer pada titik tersempitnya.

    Ketika Presiden Trump mengumumkan bahwa pertemuan puncak akan diadakan di Alaska, asisten presiden Rusia, Yuri Ushakov, mengatakan bahwa hal itu tampak “cukup logis”.

    Dia bilang delegasi Rusia “cukup terbang melintasi Selat Bering agar pertemuan puncak para pemimpin kedua negara yang begitu penting dan dinantikan ini dapat diadakan di Alaska.”

    Peta yang menunjukkan Alaska di sebelah kanan, Selat Bering di tengah, dan Rusia di sebelah kiri. (BBC)

    Sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh navigator Denmark, Vitus Bering, menemukan bahwa daratan baru itu tidak terhubung dengan daratan utama Rusia. Namun, karena kabut tebal, ekspedisi tersebut gagal.

    Pada 1741, ekspedisi lain yang kembali dipimpin oleh Bering berhasil dan beberapa orang dikirim ke daratan Alaska.

    Mungkin Anda tertarik:

    Beberapa ekspedisi komersial kemudian menyusul. Lalu, ketika bulu berang-berang laut dibawa ke Rusia, terbukalah pintu bagi perdagangan bulu yang menguntungkan antara Eropa, Asia, dan pesisir Pasifik Amerika Utara.

    Namun, pada abad ke-19, pedagang bulu Inggris dan Amerika menjadi pesaing sengit bagi Rusia. Persaingan itu lantas diselesaikan pada tahun 1824, ketika Rusia menandatangani perjanjian terpisah dengan Amerika Serikat dan Inggris.

    Beberapa dekade kemudian, Rusia bersedia menjual Alaska kepada AS akibat hampir punahnya berang-berang laut dan konsekuensi politik dari Perang Krimea (185356).

    Pembelian yang ‘bodoh’

    William Seward, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, memimpin negosiasi pembelian tanah dan berhasil mengamankan perjanjian dengan pihak Rusia.

    Setelah banyak pertentangan, Kongres AS menyetujui tawaran resmi Seward sebesar US$7,2 juta.

    Jika disesuaikan dengan inflasi, US$7,2 juta yang dibayarkan oleh AS akan setara dengan lebih dari US$100 juta saat ini atau Rp1,6 triliun, harga yang sangat murah bagi negara bagian terbesar di AS sekarang.

    Pada 18 Oktober 1867, bendera Amerika dikibarkan di Sitka, yang saat itu merupakan ibu kota Alaska.

    Pada awalnya, pembelian Alaska disebut sebagai “kebodohan Seward” oleh para kritikus yang yakin bahwa tanah itu tidak memiliki nilai apa pun.

    Namun, pandangan itu berubah ketika pada akhir abad ke-19 ditemukan cadangan emas, minyak, dan gas alam di Alaska yang segera menghasilkan keuntungan besar bagi AS.

    Langkah Seward terbukti membuahkan hasil. Pada 1959, Alaska secara resmi menjadi negara bagian ke-49 AS.

    Hasan Akbas/Anadolu via Getty ImagesAlaska adalah sumber minyak dan gas alam.

    Alaska saat ini memiliki lebih dari 12.000 sungai dan sejumlah besar danau.

    Ibu kotanya, Juneau, adalah satu-satunya ibu kota negara bagian di AS yang hanya dapat dijangkau dengan perahu atau pesawat.

    Lalu, Danau Hood di Anchorage adalah salah satu pangkalan pesawat amfibi tersibuk di dunia, yang menampung sekitar 200 penerbangan per hari.

    Presiden Trump dan Putin akan bertemu di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, instalasi militer terbesar di negara bagian tersebut.

    Pangkalan seluas 64.000 hektare itu merupakan lokasi yang penting bagi AS dalam hal kesiapan militer di wilayah Arktik.

    Ini bukanlah pertama kalinya bagi Alaska menjadi pusat acara diplomatik Amerika.

    Pada Maret 2021, tim diplomatik dan keamanan nasional pemerintahan Presiden Joe Biden yang baru dilantik bertemu dengan perwakilan China di Anchorage.

    Belum ada detail resmi mengenai pertemuan Trump dan Putin itu, namun Gedung Putih mengatakan bahwa pembicaraan di Alaska akan menjadi “latihan mendengarkan” bagi Trump dan akan memberikan presiden AS “petunjuk terbaik tentang cara mengakhiri perang ini”.

    Saat mengumumkan pertemuan puncak ini pekan lalu, Trump terdengar positif bahwa pertemuan itu dapat menghasilkan langkah-langkah konkret menuju perdamaian.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, sebelumnya telah mengatakan bahwa setiap kesepakatan tanpa keterlibatan Kyiv akan menjadi “keputusan yang sia-sia”.

    (ita/ita)

  • Denmark Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Udara

    Denmark Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Udara

    Jakarta

    Denmark akan berpartisipasi dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza lewat udara. Ini dilakukan dalam operasi yang dikoordinasikan oleh Yordania dan Uni Emirat Arab.

    “Kami telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam penerjunan bantuan melalui udara di atas Gaza,” ujar Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, kepada media penyiaran publik Denmark, DR pada hari Selasa (12/8) waktu setempat.

    “Saat ini masih ada waktu hingga akhir Agustus, di mana Israel telah mengizinkan akses ke wilayah udaranya,” tambah Lokke, dilansir kantor berita AFP, Rabu (13/8/2025).

    Ia menekankan bahwa metode tersebut “sama sekali bukan cara yang optimal untuk mengirimkan bantuan darurat”.

    “Ini semacam solusi darurat, tetapi itulah yang sedang kita hadapi saat ini,” kata menteri Denmark tersebut.

    Uni Emirat Arab dan Yordania telah meminta bantuan Denmark, kantor berita Ritzau melaporkan.

    Bantuan kemanusiaan tersebut akan dijatuhkan dari pesawat C-130 yang akan terbang di atas Jalur Gaza sekali atau dua kali sebelum 22 Agustus, ujar Lokke, yang tidak memberikan rincian mengenai besaran kontribusi Denmark.

    Kekhawatiran saat ini meningkat terkait situasi di Jalur Gaza setelah 22 bulan perang, yang dimulai setelah kelompok militan Palestina, Hamas melancarkan serangan mematikan terhadap Israel pada Oktober 2023.

    Para pakar PBB telah memperingatkan bahwa Gaza sedang terjerumus ke dalam kelaparan, sementara organisasi-organisasi internasional telah berbulan-bulan mengecam pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas Israel terhadap distribusi bantuan di Gaza.

    Negara-negara Barat, termasuk Inggris, Prancis, dan Spanyol, baru-baru ini bermitra dengan negara-negara Timur Tengah untuk mengirimkan pasokan kemanusiaan melalui udara ke wilayah Palestina tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 2
                    
                        Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Orang Dekat Prabowo Terima Jenderal Kehormatan Bintang 4
                        Nasional

    2 Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Orang Dekat Prabowo Terima Jenderal Kehormatan Bintang 4 Nasional

    Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Orang Dekat Prabowo Terima Jenderal Kehormatan Bintang 4
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi salah satu sosok purnawirawan jenderal TNI yang mendapat penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4.
    Sjafrie diketahui pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir letnan jenderal (letjen) atau bintang 3.
    Penganugerahan Jenderal Kehormatan Bintang 4 ini dilakukan dalam acara ‘Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer’ di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung upacara penganugerahan ini.
    Diketahui, Sjafrie merupakan orang dekat Prabowo, di mana keduanya lulus dari angkatan AKABRI yang sama. Prabowo bahkan mempercayai Sjafrie menjadi Menhan saat ini.
    Berikut profil Sjafrie Sjamsoeddin:
    Sjafrie merupakan lulusan Akabri 1974, satu angkatan dengan Prabowo.
    Pria kelahiran Ujungpandang, Sulawesi Selatan, pada 30 Oktober 1952 ini kemudian melanjutkan pendidikannya di bidang bisnis dan meraih gelar MBA tahun 1993.
    Karier militernya dimulai di lingkungan Baret Merah dengan jabatan sebagai Danton Grup I, Danki II Grup I, Pa Intel Grup I, Dan Satlak Pengawal Pribadi Presiden RI, Wadan Yon Grup I, Danyon I Grup I, Waasops Dan Kopassus (1975-1991).
    Selain itu, ia pernah bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden ke-2 Soeharto dalam setiap kunjungan ke luar negeri.
    Sjafrie antara lain pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto ketika melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, Singapura, Filipina, Srilanka (1979), Amerika Serikat, Jepang (1980), AS, Jepang, Korea, Spanyol (1982), Malaysia, Singapura (1984), AS, Timur Tengah, Tunisia (1993), India (1994), Denmark, Bosnia, Kroasia, Jerman, CIS (1995).
    Kariernya diawali sebagai Komandan Peleton (Danton) Grup I Kopassus (1975-77), Komandan Kompi (Danki) II Grup I (1977-80), Perwira Intel Grup I (1980-81), Dan Satlak Walpri Pres (1978-84), Wadan Denpur 13 Grup I (1982-85), Wadan Denpur 12 Grup I (1986-89), Wadanyon I Grup I (1986-89), Danyon I Grup I (1989-91).
    Setelah itu, sejak 1 September 1991, Sjafrie menjabat Wakil Asisten Operasi Komandan Kopassus sejak 2 Juni 1993 dan Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden.
    Awal Maret 1995, Sjafrie menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 061 Suryakencana Bogor. Kurang dari satu tahun kemudian, 1 Februari 1996, Sjafrie menjadi Kepala Staf Garnisun (Kasgar) I Ibu Kota dengan pangkat brigadir jenderal.
    Pada Agustus 1996, Sjafrie menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya. Saat itu, ia menggantikan posisi Mayjen Susilo Bambang Yudoyono.
    Satu tahun kemudian, Sjafrie diangkat menjadi Panglima Kodam Jaya pada tahun 1997. Ia menggantikan posisi Mayjen TNI Sutiyoso setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Sjafrie juga pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Korsahli) TNI pada tahun 2001.
    Setelah itu, ia diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI, menggantikan Marsekal Muda Graito Usodo pada tahun 2002.
    Pada 2005, Sjafrie diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Namun, unjuk rasa puluhan korban pelanggaran hak asasi manusia mewarnai pelantikan Sjaffrie.
    Mereka mempersoalkan diangkatnya Sjafrie yang diduga terkait dalam kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, seperti diberitakan Harian Kompas, 16 April 2005.
    Pada 2010, Sjafrie dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Pertahanan, mendampingi Purnomo Yusgiantoro yang menjadi Menhan saat itu.
    Lalu, ia menjadi wakil ketua Indonesian Asian Games Organizing Committee/Inasgoc pada 2018. Lalu pada 2019, Sjafrie ditunjuk Prabowo, yang saat itu menjabat Menhan, menjadi penasihat khususnya.
    Kini, Sjafrie bertugas sebagai Menhan di kabinet yang Prabowo pimpin. Sjafrie pun mendapat Jenderal Kehormatan Bintang 4.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taiwan Imajinasikan Invasi China Lewat Serial TV-Permainan

    Taiwan Imajinasikan Invasi China Lewat Serial TV-Permainan

    Jakarta

    Sebuah serial fiksi baru tentang invasi Cina telah memicu perdebatan panas di Taiwan, setelah ditayangkan perdana Sabtu(2/8) lalu. Serial ini menduduki peringkat teratas drama yang disiarkan pada televisi publik dan streaming platform.

    Drama berjudul “Zero Day Attack” yang terdiri dari 10 episode ini berlatar tahun 2028, menggambarkan Cina menggunakan pesawat tempur yang hilang sebagai alasan untuk melancarkan blokade saat presiden Taiwan yang baru terpilih akan dilantik.

    Sejumlah penonton memuji serial ini karena membantu “setiap orang Taiwan memahami bagaimana Partai Komunis Cina (PKT) menyusupi kita,” sementara yang lain menuduh film ini “menjual rasa keputusasaan nasional.”

    Taiwan adalah demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari Cina yang menyempal, dan Partai Komunis Cina bertekad untuk “menyatukan kembali” dengan daratan Cina dengan menggunakan kekuatan militer jika diperlukan.

    Selama bertahun-tahun, pembuat film Taiwan umumnya menghindari plot konflik lintas selat, untuk menghindari gangguan akses ke pasar media Cina yang menguntungkan.

    Yu-Hui Tai, seorang profesor kehormatan bidang ekonomi politik komunikasi di Universitas Nasional Yang Ming Chiao Tung di Taiwan mengatakan, tren baru muncul, membayangkan invasi Cina bukan lagi hal yang tabu.

    “Ini telah berubah, dari sesuatu yang tidak ingin kita bicarakan, menjadi sesuatu yang kini dapat kita bayangkan dan bahkan simulasikan,” jelas Tai.

    Kreator Taiwan terinspirasi perang Ukraina

    Taiwan telah menjadi salah satu titik panas paling kontroversial di dunia, seiring dengan peningkatan kehadiran militer Cina di kawasan, yang gencar menggelar latihan rutin di sekitar pulau tersebut.

    Meskipun sebagian besar negara demokratis, termasuk Amerika Serikat – pendukung keamanan terbesar Taiwan – mematuhi “One-Cina Policy” (tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat), namun negara-negara tersebut menentang upaya sepihak dari kedua belah pihak untuk mengubah status quo saat ini.

    Pada Mei 2025, “Zero Day Attack” tayang perdana di Kopenhagen Democracy Summit di Denmark, di mana serial ini mendapat sambutan meriah. Serial ini juga akan tayang di Washington September mendatang, dan diluncurkan pada platform streaming Jepang pada pertengahan Agustus.

    Serial yang memicu kontroversi

    Namun, sebelum tayang secara resmi, trailer film tersebut sudah memicu kontroversi di dalam negeri.

    Sekitar setengah anggaran pembuatan film seri ini berasal dari subsidi pemerintah. Partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT), menuduh Partai Demokratik Progresif (DPP) yang berkuasa menggunakan dana publik untuk mempromosikan “rasa keputusasaan nasional” — tuduhan yang disuarakan oleh banyak pendukung KMT.

    Cheng menanggapi, subsidi pemerintah umum digunakan untuk sebagian besar proyek film dan TV lokal, dengan argumen bahwa “rasa keputusasaan nasional” berasal dari “kenyataan bahwa rezim otoriter yang kuat terus memperingatkan, bahwa tidak ragu menggunakan kekuatannya untuk menyerang Taiwan.”

    Berbeda dengan tipe drama perang yang diwarnai pertempuran epik, “Zero Day Attack” menyorot perjuangan internal Taiwan di tengah potensi perang, menggambarkan perpecahan politik dan kekacauan di pulau tersebut.

    Permainan terkait strategi Cina mulai beredar di pasaran

    Sama seperti serial TV, beragam permainan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang strategi penyusupan politik Cina, mulai beredar di pasaran.

    Awal tahun ini, Board game (permainan papan) “2045” resmi dirilis setelah sebelumnya sukses menggalang dana. Permainan ini mensimulasikan serangan militer Cina pada tahun 2045, setelah itu Taiwan terbagi menjadi enam kekuatan berbeda, termasuk unit pertahanan diri dan kelompok pro-unifikasi.

    Permainan lain pun berkembang ke model seluler dengan judul “Reversed Front,” yang menciptakan benua virtual “Oriental Continent. ” Para pemainnya dimungkinkan untuk menyusup ke Partai Komunis Cina dari Taiwan, Hong Kong, atau wilayah sekitarnya.

    Pada bulan Juni, otoritas Hong Kong melarang permainan seluler tersebut dengan alasan melanggar “Undang-Undang Keamanan Nasional.” Larangan tersebut tentu membuat permainan lebih banyak diunduh.

    “Kami bertujuan untuk menggambarkan citra realistis tentang lanskap politik di Asia Timur,” kata Johnny, juru bicara “Reversed Front,” yang menggunakan nama samaran.

    “Terlepas dari ancaman atau metode penyusupan dari Beijing, kami berharap Taiwan dapat belajar cara mengambil tindakan balasan,” katanya kepada DW.

    Dampak emosional dari bayangan invasi

    Namun, kekhawatiran tentang dampak psikologis dari karya-karya ini semakin meningkat, dengan para kritikus memperingatkan bahwa hal itu dapat meningkatkan kecemasan publik.

    Sebuah toko board game di Taiwan mengatakan kepada DW, meskipun sebagian besar pelanggan datang untuk bersantai bermain “2045”,beberapa orang merasa tertekan.

    “Akan ada kecemasan yang tak terhindarkan,” kata Tammy Lin, profesor terkemuka di Universitas Nasional Chengchi Taiwan yang meneliti permainan digital dan psikologi media.

    “Bagi Taiwan, ini adalah topik yang menakutkan yang lebih baik tidak dibicarakan atau dihadapi,” katanya kepada DW.

    Tai, profesor ekonomi politik komunikasi, mengatakan wajar jika film dan permainan ini memicu berbagai emosi, mengingat perpecahan politik mendalam di Taiwan terkait hubungan lintas selat.

    “Bagaimana kita memfasilitasi dialog di antara emosi yang berbeda, tidak membiarkannya bertabrakan adalah ujian sesungguhnya bagi Taiwan,” katanya.

    Tai juga berpendapat bahwa Beijing kemungkinan akan melihat acara TV dan game ini sebagai sinyal, sentimen publik Taiwan semakin menjauh dari Cina, yang dapat mendorong pemerintah Cina untuk “kian gencar menyebarkan pengaruh ideologinya.”

    Kementerian Pertahanan Cina mengkritik “Zero Day Attack,” menyebutnya sebagai produksi bermotif politik yang bertujuan untuk “memaksa sesama warga di kedua sisi Selat Taiwan untuk bertikai dan saling merugikan.”

    “Pemisahan adalah lahan subur untuk perang informasi dan berita palsu,” kata Tai, “Pertanyaannya adalah: apakah kita ingin menciptakan ketakutan atau memupuk dialog rasional?”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Axelsen Out, Alwi Farhan Lolos ke Kejuaraan Dunia 2025

    Axelsen Out, Alwi Farhan Lolos ke Kejuaraan Dunia 2025

    JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Alwi Farhan dipastikan lolos ke Kejuaraan Dunia 2025 (BWF World Championships) setelah Viktor Axelsen memutuskan menarik diri karena masih belum bugar.

    Axelsen, mantan nomor satu dunia, mengumumkan menarik diri dari ajang penting tersebut melalui berbagai akun media sosial miliknya pada Kamis, 7 Agustus 2025.

    Pebulu tangkis asal Denmark itu mengatakan bahwa dia disarankan untuk mengambil rehat guna menjalani rehabilitasi untuk pemulihan cedera.

    “Oleh karena itu, saya tidak akan bisa siap bertanding tepat waktu dan berkompetisi dengan aman di Kejuaraan Dunia mendatang,” tulis Axelsen.

    Alwi, yang pernah menjadi juara dunia di level junior pada edisi 2033, sebelumnya berada di posisi teratas dalam daftar reserve atau pemain cadangan.

    Pada awalnya pebulu tangkis berusia 20 tahun tersebut berstatus reserve delapan, tetapi lima pemain reserve yang memiliki peringkat di atas Alwi sudah dipastikan lolos.

    Sementara itu, Lei Lan Xi (China) dan Chi Yu Jen (China Taipei) hanya bisa menggantikan rekan senegara mereka karena negara mereka sudah mencapai kuota maksimal.

    Dengan demikian, keputusan Axelsen menarik diri otomatis membuat Alwi langsung masuk drawing utama. Ini merupakan penampilan debut pebulu tangkis asal Surakarta itu di Kejuaraan Dunia.

    “Walaupun berat rasanya melewatkan acara sebesar itu, saya tidak patah arang. Sebaliknya, semakin termotivasi melanjutkan rehabilitasi dan menetapkan tujuan baru dan kembali lebih kuat,” tutur Axelsen.