Negara: Denmark

  • GAM Minta PBB Tekan Indonesia Buka Akses Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

    GAM Minta PBB Tekan Indonesia Buka Akses Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

    GELORA.CO – Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bermarkas di Copenhagen, Denmark, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana ekologi berupa banjir besar yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Dalam pernyataan resminya, GAM menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan komunitas internasional untuk meminta klarifikasi kepada Pemerintah Indonesia terkait laporan hambatan masuknya bantuan kemanusiaan internasional ke Aceh.

    Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada PBB, UE, dan masyarakat internasional, GAM menyatakan bahwa dunia internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO) global dilaporkan mengalami kendala dalam menyalurkan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh.

    GAM menilai kondisi bencana saat ini sangat serius dan disebut melampaui skala bencana tsunami Aceh tahun 2004.

    “Kami khawatir para korban banjir berada dalam kondisi sangat rentan terhadap wabah penyakit, kekurangan air bersih, serta ancaman kelaparan,” kata Pimpinan GAM yang bermarkas di Denmark, Johan Makmor, dalam keterangan video yang diterima theacehpost, Minggu (14/12/2025).

    GAM menegaskan bahwa mereka tetap mengakui kedaulatan dan kewenangan Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan respons bencana di wilayahnya.

    Namun, menurut mereka, situasi darurat yang sedang berlangsung membutuhkan respons cepat dan efektif melalui kerja sama internasional guna menyelamatkan nyawa manusia.

    Dalam pernyataannya, GAM juga mengingatkan kembali dunia internasional akan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005, yang menjadi dasar perdamaian Aceh dan menekankan prinsip kepercayaan, keterbukaan, serta keterlibatan internasional dalam proses pemulihan dan pembangunan jangka panjang di Aceh.

    “Meskipun MoU Helsinki tidak secara eksplisit mengatur bantuan bencana, semangatnya mendorong kolaborasi konstruktif antara Aceh, Indonesia, dan komunitas internasional,” kata Johan Makmor.

    Ia menilai hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan internasional menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip tersebut, khususnya terkait keterlibatan internasional di Aceh.

    Di akhir pernyataannya, GAM meminta masyarakat internasional untuk memandang situasi ini semata-mata dari sudut pandang kemanusiaan, bukan kepentingan politik bilateral. GAM memperingatkan agar krisis kemanusiaan ini tidak berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar.

  • AS Akan Wajibkan Turis Berikan Riwayat Medsos

    AS Akan Wajibkan Turis Berikan Riwayat Medsos

    Canberra

    Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini edisi Kamis, 11 Desember 2025.

    Berita utama kami hadirkan dari Maroko.

    Aturan media sosial bagi turis yang hendak ke AS

    Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana untuk memerintahkan turis asing yang bebas visa, termasuk warga Australia, untuk memberikan jejak media sosial mereka selama lima tahun terakhir sebelum memasuki negara tersebut.

    Usulan yang diuraikan dalam pemberitahuan yang diterbitkan pada hari Selasa di Federal Register ini akan berlaku untuk pengunjung 42 negara, termasuk Selandia Baru, Inggris, Prancis, dan Jepang, yang tidak memerlukan visa untuk masuk Amerika.

    Persyaratan ini menjadi salah satu syarat aplikasi visa turis sejak tahun 2019, namun, penduduk negara bebas visa dapat mengajukan permohonan pengecualian yang dikenal sebagai Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (ESTA), di mana penyediaan riwayat media sosial bersifat pilihan.

    Berdasarkan aturan baru yang diusulkan, penyertaan data media sosial selama lima tahun juga akan menjadi bagian wajib dari aplikasi ESTA.

    Para pemohon juga harus menyerahkan data lainnya, lainnya termasuk nomor telepon dari lima tahun terakhir, alamat email dari dekade terakhir, detail pribadi anggota keluarga, dan informasi biometrik.

    Puluhan meninggal akibat runtuhnya bangunan di Maroko

    Pihak berwenang di Fez melaporkan dua bangunan empat lantai yang bersebelahan runtuh pada Rabu pagi, waktu setempat, kata kantor berita tersebut.

    Bangunan-bangunan tersebut dihuni oleh delapan keluarga dan berada di lingkungan Al-Mustaqbal. Tapi Belum jelas apa penyebab runtuhnya bangunan atau berapa banyak orang yang hilang.

    Begitu mendapat informasi tentang insiden tersebut, pihak berwenang setempat, dinas keamanan, dan unit perlindungan sipil segera bergerak ke lokasi kejadian dan langsung memulai operasi pencarian dan penyelamatan, demikian pernyataan tersebut.

    Sperma dengan risiko kanker membuahi ratusan

    Seorang donor sperma, yang membawa mutasi genetik tanpa gejala yang meningkatkan risiko kanker, telah digunakan untuk membuahi hampir 200 anak di seluruh dunia, demikian ungkap lembaga penyiaran publik Denmark.

    “Setidaknya 197 anak lahir berkat sperma dari seorang donor anonim Denmark yang menggunakan alias Kjeld sebelum bank sperma menemukan kelainan genetik serius,” lapor lembaga penyiaran publik DR.

    Menurut DR, Bank Sperma Eropa Denmark, salah satu yang terbesar di dunia, diberitahu pada April 2020 bahwa seorang anak yang dikandung melalui donasi dan didiagnosis menderita kanker membawa mutasi genetik.

    Kemudian, bank sperma tersebut menguji sampel sperma donor, tetapi pemeriksaan tersebut tidak mendeteksi mutasi TP53 yang langka.

    Penjualan sperma, yang telah ditangguhkan selama pengujian, kemudian dilanjutkan.

    Pengarang buku ikonik tutup usia

    Sophie Kinsella, penulis buku Confessions of a Shopaholic dan serangkaian sekuel yang terjual jutaan eksemplar, meninggal dunia.

    Ia meninggal di usia 55 tahun dan telah didiagnosis menderita kanker otak.

    Dalam pernyataan di akun Instagram Sophie, pihak keluarganya mengatakan “Kami sangat sedih mengumumkan kepergian Sophie tercinta kami (alias Maddy, alias Mummy) pagi ini.”

    “Ia meninggal dengan tenang, dengan hari-hari terakhirnya dipenuhi dengan hal-hal yang sangat dicintainya: keluarga, musik, kehangatan, Natal, dan sukacita.

    “Kami tidak dapat membayangkan bagaimana kehidupan akan berjalan tanpa pancaran dan kecintaannya pada kehidupan.”

    Tonton juga video “Aksi Militer AS Serbu Kapal Tanker Minyak di Lepas Pantai Venezuela”

    (nvc/nvc)

  • Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Brussels

    Jika merujuk kepada strategi keamanan terbaru Amerika Serikat (AS), yang mengkritik kebijakan migrasi Eropa mengarah pada “penghapusan peradaban,” hal yang mungkin terpikirkan adalah Uni Eropa (UE) sedang membuka lebar pintu perbatasan.

    Faktanya, keberadaan imigran ilegal terus menurun. Terlebih, Uni Eropa baru saja memperbarui kebijakan migrasi menjadi yang paling ketat sepanjang sejarah. Tujuannya, antara lain, untuk memudahkan negara-negara anggota menahan dan mendeportasi para pencari suaka yang ditolak.

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund mengatakan bahwa langkah tersebut adalah reformasi baru untuk memperbaiki sistem yang “disfungsional” dan memulihkan “kontrol” negara.

    Namun, langkah ini menuai protes dari organisasi hak asasi manusia (HAM). Amnesty Internasional menuduh bahwa keputusan tersebut serupa dengan, “penangkapan masal, penahanan, dan deportasi yang mengerikan, serta tidak manusiawi di Amerika Serikat.”

    Rencana kirim imigran ke pusat detensi luar negeri

    Pada Senin (08/12), para menteri dalam negeri Uni Eropa mendukung serangkaian reformasi yang mencakup pengesahan hukum atas gagasan yang disebut “pusat pemulangan.” Hal itu bisa berarti pusat penahanan di luar Uni Eropa, tempat para migran dikirim untuk memproses permohonan suaka atau bahkan sebagai bagian dari tiket sekali jalan keluar dari Eropa.

    Namun, revisi aturan ini masih harus dinegosiasikan dengan Parlemen Eropa. Aturan tersebut memungkinkan negara anggota Uni Eropa membuat kesepakatan dengan negara di luar blok dan mengirim migran ke sana, meskipun mereka tidak memiliki keterkaitan dengan negara tersebut.

    Denmark mulai mempertimbangkan cara untuk mengirim migran ke Rwanda pada 2021, tapi negara anggota Uni Eropa pertama yang mencoba menerapkannya secara nyata adalah Italia.

    Pemerintahan sayap kanan di Roma telah mendirikan pusat penanganan migran di negara tetangga non-Uni Eropa, Albania, tahun 2024, tetapi pusat penanganan tersebut menghadapi tantangan hukum dan akhirnya ditangguhkan.

    Namun, pengamat kebijakan migrasi Helena Hahn mengatakan bahwa “masih belum jelas” bagaimana bentuk pusat pemulangan di luar model Italia dan terutama, negara-negara non-UE mana yang bersedia menampung migran yang ditujukan ke Eropa.

    Pengabaian tanggung jawab?

    Lembaga HAM dan Think Tank seperti Human Rights Watch dan Oxfam, mengecam Uni Eropa karena dianggap “mengabaikan tanggung jawab” karena mencoba mendelegasikan proses suaka.

    “Uni Eropa berusaha semakin mendorong tanggung jawabnya kepada negara-negara yang sudah menampung mayoritas pengungsi dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas,” kata koalisi masyarakat sipil, pada tahun 2024.

    Pernyataan mereka menegaskan bahwa janji Uni Eropa untuk menegakkan hak-hak migran hanyalah “omong kosong.”

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund menolak tuduhan tersebut. “Jika kami mengirim seseorang ke pusat pemulangan, kami akan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi mereka,” ujarnya kepada wartawan setelah pertemuan di Brussels.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Percepat deportasi dengan mendeklarasikan negara ‘aman’

    Negara anggota Uni Eropa juga mendukung proposal rancangan untuk mempercepat deportasi, yang menetapkan hukuman lebih berat bagi para migran yang mengabaikan perintah pengusiran. Dukungan terhadap aturan-aturan ini adalah tindak lanjut dari kesepakatan Uni Eropa dalam rencana untuk mengurangi kerjasama dengan negara-negara yang gagal diajak kerjasama dalam mendukung kebijakan deportasi.

    Para menteri dari negara-negara Uni Eropa juga memberi lampu hijau untuk daftar negara-negara yang dianggap “aman”. Kelompok tersebut adalah negara yang bisa mempercepat pengambilan keputusan untuk menolak izin tinggal bagi mereka yang kecil kemungkinannya untuk mendapat suaka.

    Contohnya, hanya 4% pencari suaka asal Bangladesh yang diterima di Uni Eropa tahun 2024. Bangladesh adalah negara teratas dalam daftar negara yang dianggap “aman” oleh Belgia. Negara-negara lain yang masuk daftar tersebut adalah India, Kolombia, Mesir, Maroko, dan Tunisia.

    Para menteri Uni Eropa sepakat bahwa negara-negara yang menjadi kandidat untuk tergabung di persekutuan seperti Montenegro, Moldova, atau Serbia perlu diberi status aman kecuali saat berada dalam situasi konflik atau pembatasan terhadap hak asasi manusia.

    Tampung para migran atau bayar denda

    Menurut Helena Hahn, Uni Eropa telah menyepakati satu rencana yang sedikit bertentangan dengan tren menuju pembatasan yang lebih ketat.

    Hal yang mereka sebut sebagai “pengumpulan solidaritas” akan membuat negara-negara anggota Uni Eropa di Eropa Utara dan Timur berada dalam posisi menerima lebih banyak migran dari negara-negara Selatan atau turut menyumbang dana untuk mendukung negara-negara seperti Cyprus, Spanyol, Italia, atau Yunani.

    Bagi Hahn, hal tersebut adalah “mekanisme untuk mengorganisir dan mengoordinasikan pembagian tanggung jawab terhadap para pencari suaka di antara negara-negara anggota.” Hal tersebut, menurutnya, dianggap sebagai “langkah besar.”

    “Pertanyaan-pertanyaan seputar relokasi, kuota, dan distribusi pencari suaka di seluruh Eropa dengan cara yang adil sudah selalu menjadi pembicaraan politis yang paling sensitif, yang menghambat implementasi sistem pencarian suaka di Eropa,” ucap Hahn.

    Penentuan soal negara-negara mana yang akan membayar, masih dibicarakan. Akan tetapi, Hungaria, salah satu anggota negara Uni Eropa telah menolak kewajiban denda. Hal ini bisa memunculkan sengketa hukum antara Brussels dan Budapest.

    Rasa khawatir masyarakat dan dinamika kelompok sayap kanan

    Semakin banyak warga Uni Eropa menganggap keberadaan para imigran sebagai masalah besar. Sebuah survei di awal tahun 2025 menunjukkan isu imigran menempati peringkat kedua setelah perang Rusia di Ukraina dalam daftar tantangan terbesar yang dihadapi Uni Eropa. Itu semua berada di atas kekhawatiran warga atas biaya hidup, perubahan iklim, keamanan, dan pertahanan.

    Partai-partai sayap kanan yang menekankan pesan anti-imigran semakin populer di banyak negara Uni Eropa, sementara kekuatan politik sentris berusaha merebut kembali dukungan suara.

    “Kami melihat agenda imigrasi yang sangat restriktif,” kata Helena Hahn kepada DW. Dia juga mencatat semakin banyak negara berupaya merumuskan “solusi inovatif” untuk mencegah, menahan, dan mendeportasi imigran.

    “Namun, sejauh ini hasilnya sangat sedikit,” paparnya. “Jadi, menurut saya, hal itu juga menunjukkan kelayakan politik dari beberapa gagasan yang tampaknya menyiratkan bahwa akan sangat mudah untuk memindahkan orang dari tempat A ke tempat B, tanpa memperhatikan pertimbangan politik, diplomatik, atau praktis apa pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Trump soal Uni Eropa Denda X: Itu Bukan Hal yang Benar!”

    (nvc/nvc)

  • Uni Eropa Sepakati Aturan Migrasi Baru, Berlaku 2026

    Uni Eropa Sepakati Aturan Migrasi Baru, Berlaku 2026

    Jakarta

    Uni Eropa pada Senin (8/12) menyetujui perubahan besar terhadap sistem migrasinya, setelah bertahun-tahun menjadi perdebatan politik.

    Para menteri dalam negeri sepakat menerapkan aturan baru terkait deportasi, proses suaka, dan pembagian beban finansial antarnegara anggota.

    Poin utama reformasi migrasi UE:

    Deportasi lebih cepat dan penahanan migran diperketatPenetapan daftar “negara ketiga yang aman” dan “negara asal yang aman”Pembentukan dana kontribusi bersama sebesar €430 juta (sekitar Rp 8,35 triliun)Rencana tambahan relokasi 21.000 orang migranTiga opsi pembagian beban: relokasi, pendanaan, atau langkah alternatifSiprus, Yunani, Italia, dan Spanyol masuk daftar negara yang menerima tekanan migrasi terbesar

    Para menteri mengatakan perubahan ini memungkinkan penolakan permohonan suaka dengan lebih cepat bagi mereka yang tidak memenuhi syarat.

    Menteri Imigrasi Denmark, Rasmus Stoklund, menegaskan, “Kami akan bisa menolak mereka yang tidak punya alasan untuk mencari suaka di Eropa dan memulangkan mereka lebih cepat. Akses ke Eropa tidak boleh dikendalikan oleh penyelundup manusia.”

    Komisioner Migrasi UE, Magnus Brunner, menambahkan bahwa reformasi ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

    “Kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa kita kembali mengendalikan apa yang terjadi,” ujarnya.

    Ia menyerukan anggota parlemen untuk menolak langkah tersebut, memperingatkan bahwa kebijakan baru itu “akan menimbulkan dampak serius bagi para migran dan komunitas yang menerima mereka.”

    Anggota parlemen Partai Hijau Prancis, Melissa Camara, juga menilai reformasi ini sebagai “pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar dan hak asasi manusia.”

    Reformasi suaka picu gesekan politik baru

    Reformasi ini merupakan bagian dari Pakta Migrasi dan Suaka dari UE yang baru, yang mencakup perluasan mekanisme deportasi serta pembentukan “pusat pemulangan” bagi pencari suaka yang ditolak. Pusat tersebut bisa berada di dalam atau di luar wilayah Uni Eropa. Austria dan Denmark diperkirakan akan mencari negara mitra di luar UE untuk menampung pusat-pusat ini.

    Namun, tidak semua negara anggota sepakat. Sejumlah pemerintah tetap menolak menerima pencari suaka atau memberikan dukungan dana. Seusai pertemuan pada Senin (8/12), Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima tambahan pencari suaka maupun memberikan kontribusi finansial.

    Reformasi ini dirancang untuk menjembatani perpecahan politik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak krisis migrasi 2015, ketika lebih dari satu juta orang datang ke Eropa untuk melarikan diri dari konflik di Suriah dan Irak.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    Tonton juga video “Platform X Kena Denda Fantastis Uni Eropa, Apa Alasannya?”

    (ita/ita)

  • Be My Eyes Raih Cultural Impact App Store Awards 2025, Bongkar Peran AI dan Relawan bagi Jutaan Tunanetra di 160 Negara

    Be My Eyes Raih Cultural Impact App Store Awards 2025, Bongkar Peran AI dan Relawan bagi Jutaan Tunanetra di 160 Negara

    Liputan6.com, Jakarta – Apple mengumumkan daftar pemenang penghargaan App Store Awards 2025 mereka, di mana tahun ini aplikasi Be My Eyes mencuri perhatian para kurator App Store.

    Raih penghargaan di kategori Cultural Impact App Store Awards 2025, Be My Eyes dinilai membawa dampak besar bagi lebih dari 340 juta orang tunanetra dan low vision di dunia.

    CEO Be My Eyes, Mike Buckley, menjelaskan bagaimana perjalanan aplikasi ini, integrasi AI, hingga alasan kenapa interaksi manusia tetap menjadi pusat layanan mereka.

    “Kami bangun setiap hari dengan satu pertanyaan. Bagaimana caranya membantu komunitas tunanetra hidup lebih mandiri?”, ucap Mike dalam sesi wawancara virtual baru-baru ini. 

    Ia menegaskan, jumlah penyandang low vision terus meningkat karena populasi menua serta tingginya kasus degenerasi mukala dan diabetes. Diawali dari ide sederhana Hans- Jorgen Weiberg, Be My Eyes pun akhirnya tercipta.

    Hans sendiri adalah pengrajin furnitur asal Denmark kehilangan penglihatannya, dan sering mengalami kesulitan saat tidak ada keluarga yang bisa membantunya. “Dari situlah ia menciptakan aplikasi yang memungkinkan pengguna menekan satu tombol untuk terhubung dengan relawan yang bisa melihat melalui kamera ponsel mereka,” papar Mike.

    “Entah itu membaca tanggal kedaluwarsa susu, mencari gerbang bandara, memilah cucian, semua bantuan datang dari relawan yang berbahasa pengguna dan selalu terjaga berkat sistem zonasi,” ucapnya.

    Be My Eyes pun mengalami pertumbuhan pesat, dengan hampir 1 juta pengguna tunanetra aktif menggunakan aplikasi ini dan dilayani oleh 9,2 juta relawan di lebih dari 160 negara.

    “Panggilannya rata-rata berlangsung tiga menit, dengan 90 persen berhasil. Kombinasi teknologi dan kebaikan manusia selalu bekerja,” katanya.

     

  • Be My Eyes Raih Cultural Impact App Store Awards 2025, Bongkar Peran AI dan Relawan bagi Jutaan Tunanetra di 160 Negara

    Be My Eyes Raih Cultural Impact App Store Awards 2025, Bongkar Peran AI dan Relawan bagi Jutaan Tunanetra di 160 Negara

    Liputan6.com, Jakarta – Apple mengumumkan daftar pemenang penghargaan App Store Awards 2025 mereka, di mana tahun ini aplikasi Be My Eyes mencuri perhatian para kurator App Store.

    Raih penghargaan di kategori Cultural Impact App Store Awards 2025, Be My Eyes dinilai membawa dampak besar bagi lebih dari 340 juta orang tunanetra dan low vision di dunia.

    CEO Be My Eyes, Mike Buckley, menjelaskan bagaimana perjalanan aplikasi ini, integrasi AI, hingga alasan kenapa interaksi manusia tetap menjadi pusat layanan mereka.

    “Kami bangun setiap hari dengan satu pertanyaan. Bagaimana caranya membantu komunitas tunanetra hidup lebih mandiri?”, ucap Mike dalam sesi wawancara virtual baru-baru ini. 

    Ia menegaskan, jumlah penyandang low vision terus meningkat karena populasi menua serta tingginya kasus degenerasi mukala dan diabetes. Diawali dari ide sederhana Hans- Jorgen Weiberg, Be My Eyes pun akhirnya tercipta.

    Hans sendiri adalah pengrajin furnitur asal Denmark kehilangan penglihatannya, dan sering mengalami kesulitan saat tidak ada keluarga yang bisa membantunya. “Dari situlah ia menciptakan aplikasi yang memungkinkan pengguna menekan satu tombol untuk terhubung dengan relawan yang bisa melihat melalui kamera ponsel mereka,” papar Mike.

    “Entah itu membaca tanggal kedaluwarsa susu, mencari gerbang bandara, memilah cucian, semua bantuan datang dari relawan yang berbahasa pengguna dan selalu terjaga berkat sistem zonasi,” ucapnya.

    Be My Eyes pun mengalami pertumbuhan pesat, dengan hampir 1 juta pengguna tunanetra aktif menggunakan aplikasi ini dan dilayani oleh 9,2 juta relawan di lebih dari 160 negara.

    “Panggilannya rata-rata berlangsung tiga menit, dengan 90 persen berhasil. Kombinasi teknologi dan kebaikan manusia selalu bekerja,” katanya.

     

  • Komitmen Pendanaan JETP Naik Jadi USD 21,4 Miliar

    Komitmen Pendanaan JETP Naik Jadi USD 21,4 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, komitmen pendanaan untuk program Just Energy Transition Partnership (JETP) bagi Indonesia resmi meningkat dari USD 20 miliar menjadi USD 21,4 miliar.

    Kenaikan ini disampaikan dalam rapat koordinasi terbaru yang dipimpin Menko Airlangga yang dihadiri oleh oleh perwakilan dari duta besar negara-negara yang masuk dalam International Partner Group. Perwakilan Uni Eropa dari Glasgow Financial Alliance.

    “Kemudian dari ASEAN Development Bank, World Bank, dan Geisel Software International dan beberapa duta besar hadir dari EU, dari Inggris, kemudian juga dari Denmark. Kemudian perwakilan dari pimpinan Just Energy Transition Partnership, yaitu dari Jerman dan Jepang. Kemudian juga hadir dari Itali. Kemudian juga dari Perancis, dari Kanada. Dan dari UK tadi sudah. Nah kemudian tadi dibahas komitmen kembali JETP,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa tambahan dana tersebut menunjukkan konsistensi dan keyakinan komunitas internasional terhadap strategi transisi energi Indonesia.

    “Komitmennya USD 20 miliar dan sekarang sudah meningkat menjadi USD 21,4 miliar,” ujarnya.

    Airlangga menjelaskan, dari total komitmen USD 21,4 miluar tersebut, senilai USD 11 miliar berasal dari International Partner Group (IPG), sementara USD 10 miliar lainnya disalurkan melalui skema Defence.

     

     

     

     

  • Daftar Negara yang Larang Anak di Bawah Umur Akses Media Sosial, Terbaru Malaysia

    Daftar Negara yang Larang Anak di Bawah Umur Akses Media Sosial, Terbaru Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah negara memperketat akses anak di bawah umur terhadap platform digital termasuk media sosial.  Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembatasan ini menguat dan semakin banyak negara yang mengadopsi regulasi ketat, mulai dari verifikasi usia hingga larangan penuh bagi anak di bawah 16 tahun. 

    Australia menjadi salah satu pemicu perhatian global setelah pada November 2024 pemerintah di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese mengajukan rancangan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial.

    Jika perusahaan platform tidak mematuhi aturan ini, mereka dapat dikenai denda hingga 50 juta dolar Australia.

    Berikut Daftar Negara yang Telah Menerapkan atau Sedang Menyiapkan Pembatasan Medsos:

    Australia

    Australia mengusulkan larangan total bagi pengguna di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Rancangan undang-undang ini menuntut platform memperketat verifikasi usia dan mematuhi kebijakan pemerintah, dengan ancaman denda besar bagi pelanggar. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengurangi risiko kejahatan daring dan paparan konten berbahaya bagi anak.

    Australia

    Prancis

    Prancis telah mewajibkan verifikasi usia dan izin orang tua bagi pengguna media sosial di bawah 15 tahun sejak 2023. Setelah insiden penikaman yang melibatkan seorang remaja pada Juni 2025, Presiden Emmanuel Macron bahkan menyatakan rencana untuk menerapkan larangan penuh bagi anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Negara ini juga memberlakukan denda yang cukup besar bagi platform yang gagal mematuhi peraturan tersebut.

    Spanyol

    Pada Juni 2024, Spanyol menaikkan batas usia perlindungan data dari 14 menjadi 16 tahun untuk pembuatan akun media sosial. Aturan ini disusun di tengah meningkatnya kekhawatiran soal penyalahgunaan data anak dan maraknya konten deepfake. Pemerintah juga melarang akses ke gim dengan loot boxes bagi pengguna di bawah 18 tahun karena dianggap memberi dampak serupa perjudian terhadap anak.

    Norwegia

    Norwegia tengah memfinalisasi rencana menaikkan batas usia pembuatan akun media sosial dari 13 menjadi 15 tahun. Rencana ini muncul setelah temuan sebagian besar anak berusia 9 hingga 11 tahun di negara tersebut telah memiliki akun media sosial. Pemerintah menilai regulasi baru diperlukan untuk membatasi paparan anak terhadap konten yang tidak sesuai usia.

    Italia

    Italia telah mewajibkan izin orang tua bagi anak di bawah 14 tahun yang ingin membuka akun media sosial sejak 2018. Meski belum ada pembaruan berarti sejak aturan tersebut diberlakukan, kebijakan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan negara terhadap penggunaan media sosial oleh anak dan memberikan kontrol lebih besar kepada orang tua.

    Korea Selatan

    Berbeda dengan negara lain, Korea Selatan tidak secara langsung membatasi akses media sosial, namun memperketat penggunaan perangkat digital di lingkungan pendidikan. Mulai tahun ajaran 2026, negara ini akan melarang penggunaan ponsel dan perangkat digital di ruang kelas untuk mengurangi kecanduan gawai serta meningkatkan fokus belajar. Kebijakan ini tetap memberikan pengecualian bagi siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan perangkat sebagai alat bantu.

    Denmark

    Pemerintah Denmark tengah menyiapkan kebijakan yang melarang anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Aturan ini tetap memberi ruang bagi orang tua untuk mengizinkan anak berusia 13 hingga 14 tahun setelah melalui penilaian tertentu. Pemerintah menilai pembatasan ini penting untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan konsentrasi.

    Malaysia

    Malaysia menjadi negara terbaru yang bersiap menerapkan pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun mulai tahun depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah sedang mengkaji mekanisme yang digunakan Australia dan negara lain untuk memastikan efektivitas aturan tersebut. Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran meningkatnya perundungan siber, penipuan digital, dan eksploitasi seksual anak di dunia maya. Pemerintah berharap platform dapat mematuhi pembatasan usia ini segera setelah regulasi ditetapkan.

    Indonesia

    Indonesia juga mulai memperketat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital, atau PP TUNAS. Regulasi ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur yang aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi mengenai keamanan digital.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah berharap implementasi PP TUNAS dapat berjalan penuh pada tahun depan.

    Saat ini regulasi telah diterbitkan, namun penerapannya masih menunggu kesiapan teknologi dari platform digital.  PP TUNAS, yang diterbitkan pada Maret 2025, lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap dampak paparan media sosial dan gim dengan fitur komunikasi terhadap anak. Pemerintah menilai perlu adanya penundaan akses bagi anak usia 13–18 tahun ke platform digital untuk mengurangi paparan terhadap risiko seperti perundungan, penipuan, perjudian, hingga konten ekstrem.

  • Kisah Ibu di Greenland ‘Kehilangan’ Anak Usai Tak Lolos Uji Kompetensi Ortu

    Kisah Ibu di Greenland ‘Kehilangan’ Anak Usai Tak Lolos Uji Kompetensi Ortu

    Jakarta

    Saat putri Keira lahir pada November lalu, dia hanya diberi waktu dua jam bersama bayinya, sebelum akhirnya si buah hati dibawa ke panti asuhan.

    “Begitu dia lahir, saya mulai menghitung detik-detik bersamanya,” kata Keira, perempuan berumur 39 tahun.

    “Saya terus melihat jam untuk mengetahui berapa lama waktu yang kami miliki.”

    Tiba saatnya, putrinya yang bernama Zammi, diambil dari pelukan. Keira mengaku menangis tak terkendali. Lalu berbisik “maaf” kepada bayinya.

    “Rasanya seperti sebagian dari jiwaku mati,” tuturnya.

    Keira adalah satu dari banyak perempuan Greenland yang tinggal di wilayah Denmark. Mereka tengah berjuang mendapatkan kembali anak-anak mereka yang dibawa oleh Dinas Sosial Denmark.

    Dalam kasus-kasus tersebut, bayi dan anak-anak dipisahkan dari orang tua setelah uji kompetensi orang tuayang dikenal di Denmark sebagai FKUs. Tes ini diterapkan pemerintah Denmark untuk menilai apakah para orang tua itu layak menjadi orang tua.

    Uji kompetensi orang tua yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan diterapkan dalam kasus kesejahteraan yang kompleks. Otoritas Denmark percaya bahwa anak-anak berisiko mengalami penelantaran atau kekerasan.

    BBCPotret Keira pada detik-detik terakhir bersama bayinya, Zammi.

    Ujian ini meliputi wawancara dengan orang tua dan anak-anak, berbagai tes kognitif, seperti mengingat urutan angka secara terbalik, kuis pengetahuan umum, serta tes kepribadian dan emosional.

    Kelompok yang mendukung ujian ini mengatakan, tes tersebut menawarkan metode penilaian yang lebih objektif dibandingkan bukti anekdotal dan subjektif yang mungkin diberikan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya.

    Namun, mereka yang menentang menilai, tes tersebut tidak dapat secara signifikan memprediksi apakah seseorang akan menjadi orang tua yang baik.

    Para penentang ujian ini juga telah lama berargumen, tes-tes semacam ini dirancang berdasarkan norma budaya Denmark. Mereka menyoroti, tes-tes tersebut diberikan dalam bahasa Denmark, bukan Kalaallisut, bahasa ibu kebanyakan penduduk Greenland.

    Penduduk Greenland adalah warga negara Denmark sehingga mereka dapat tinggal dan bekerja di daratan utama.

    Ribuan orang asli Greenland memilih tinggal di Denmark, antara lain karena peluang kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik.

    Orang tua di Greenland 5,6 kali lebih mungkin memiliki anak yang diambil paksa oleh pemerintah dibandingkan orang tua di Denmark, menurut Pusat Penelitian Sosial Denmark, sebuah lembaga penelitian yang didanai pemerintah.

    Pada Mei lalu, pemerintah menyatakan niat mereka meninjau sekitar 300 kasus termasuk yang melibatkan uji FKU di mana anak-anak Greenland secara paksa dipisahkan dari keluarga mereka.

    Namun, sampai Oktober kemarin, BBC menemukan hanya 10 kasus uji kompentensi orang tua yang ditinjau pemerintah. Hasilnya, tidak ada anak atau bayi Greenland yang dikembalikan pada keluarganya.

    Hasil tes pada Keira pada 2024, yang dilakukan saat dia hamil, menyimpulkan bahwa perempuan itu tidak memiliki “kemampuan yang cukup untuk merawat bayi baru lahir secara mandiri”.

    Keira berkata mendapat sejumlah pertanyaan seperti, “Siapa Bunda Teresa?” dan “Berapa lama sinar matahari membutuhkan waktu untuk mencapai Bumi?”

    BBCKeira masih menyimpan tempat tidur bayi, pakaian dan popok milik anaknya.

    Kalangan psikolog yang mendukung tes tersebut berdalih, pertanyaan seperti itu dapat menggali sejauh mana pengetahuan umum orang tua. Tes itu juga diklaim bisa mengetahui apakah mereka mengerti berbagai budaya dan konsep sosial di masyarakat.

    “Mereka membuat saya seperti bermain dengan boneka, lalu mengkritik saya karena tidak cukup melakukan kontak mata,” kata Kiera.

    Dia berkata, saat dia mempertanyakan tes tersebut, seorang psikolog menjawab, “Untuk melihat apakah kamu cukup beradab, apakah kamu bisa bertindak seperti manusia.”

    Otoritas Denmark menyatakan tidak dapat memberi komentar terhadap kasus-kasus individu pengambilan anak ini.

    Pemerintah Denmark menyebut, keputusan menempatkan seorang anak dalam panti, dibuat ketika ada kekhawatiran serius tentang “kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak”.

    Pada 2014, dua anak Keira yang lain yang saat itu berusia sembilan tahun dan delapan bulan ditarik dari asuhan orang tua setelah tes FKU. Saat itu, hasil tes menyimpulkan kemampuan Keira sebagai orang tua tidak berkembang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    Anak sulungnya, Zoe, yang kini berusia 21 tahun, kembali tinggal di rumah saat berusia 18 tahun. Saat ini, ia tinggal di apartemennya sendiri serta sering bertemu ibunya.

    Keira berharap segera dapat bersatu kembali dengan bayinya, Zammi, secara permanen.

    Pemerintah Denmark telah menyatakan, tinjauan mereka akan memeriksa apakah ada kesalahan dalam pelaksanaan tes FKU pada warga Greenland.

    Sementara itu, Keira diizinkan untuk bertemu Zammi, yang berada di panti asuhan, sekali seminggu selama satu jam.

    Setiap kali ia berkunjung, ia membawa bunga dan kadang-kadang makanan khas Greenland, seperti sup hati ayam.

    “Ini supaya ada sedikit bagian dari budaya kami bisa bersamanya,” katanya.

    ‘Saya merasakan patah hati yang paling mengerikan’

    BBCUlrik dan Johanne berharap pemerintah Denmark akan meninjau kembali kebijakan pengambilan anak, termasuk yang mereka alami.

    Namun, tidak semua kasus pengambilan anak akan ditinjau ulang oleh pemerintah Denmark.

    Anak Johanne dan Ulrik telah diadopsi orang lain pada 2020. Pemerintah Denmark menyatakan, tidak akan meninjau kasus-kasus terhadap anak-anak yang sudah diadopsi.

    Johanne, kini 43 tahun, menjalani tes pada 2019 saat dia hamil.

    Sebagaimana Zammi, putranya seharusnya segera dibawa pemerintah tak lama setelah lahir.

    Namun karena anaknya lahir prematur pada Hari Natal, dan pekerja sosial sedang libur, Johanne dan Ulrik bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan putranya itu, selama 17 hari.

    “Itu adalah masa paling bahagia dalam hidup saya sebagai seorang ayah,” kata Ulrik, laki-laki berumur 57 tahun.

    “Memeluknya, mengganti popoknya, memastikan Johanne memompa ASI-nya sebelum tidur di malam hari,” kata Ulrik tentang hal yang paling tak bisa dia lupakan.

    Suatu hari, dua pekerja sosial dan dua petugas polisi datang ke rumah pasangan ini untuk membawa anak mereka. Pasangan itu sempat memohon agar bayinya tidak dibawa pergi.

    Johanne bertanya, apakah dia boleh menyusui anaknya untuk terakhir kali.

    “Saat saya sedang memakaikan baju pada anak saya untuk menyerahkannya kepada orang tua asuhnya yang sedang dalam perjalanan, saya merasakan kesedihan yang paling mengerikan,” kata Ulrik.

    Johanne telah menjalani tes setelah dua anak dari hubungan lain, yang berusia lima dan enam tahun, dibawa ke panti asuhan setelah FKU pada 2010.

    Tes yang dijalani Johanne pada 2019 menyimpulkan perempuan itu sebagai “orang yang narsis dan memiliki keterbelakangan mental”. Kesimpulan itu didasarkan pada istilah yang dikembangkan oleh Badan Kesehatan Dunia.

    Johane menolak kesimpulan yang diambil para penguji dari pemerintah Denmark tersebut.

    Getty ImagesSeorang demonstran membawa spanduk yang bertuliskan: “Anak-anak kita sedang menonton!! Prasangka itu menular,” saat demonstrasi di Nuuk, ibu kota Greenland, pada awal 2025.

    Secara teori, tidak ada nilai lulus atau tidak lulus untuk tes FKU. Tes ini hanyalah salah satu faktor di antara banyak faktor lain yang dipertimbangkan otoritas lokal dalam memutuskan apakah seorang anak akan ditempatkan dalam panti.

    Namun, psikolog Isak Nellemann, yang pernah mengelola tes tersebut, mengatakan, dalam praktiknya tes ini “sangat penting, bahkan yang paling penting, karena jika hasil tes buruk, dalam sekitar 90% kasus, mereka akan kehilangan anak-anak mereka”.

    Menurut Nelleman, beberapa tes tersebut memang kurang memiliki validitas ilmiah dan dikembangkan untuk mempelajari ciri-ciri kepribadian, alih-alih memprediksi kemampuan orang tua.

    Turi Frederiksen, seorang psikolog senior yang timnya saat ini mengelola tes-tes tersebut sependapat. Ia mengatakan, meskipun tes-tes tersebut tidak sempurna, “mereka adalah alat psikologis yang berharga dan komprehensif”.

    Dia juga mengatakan, timnya tidak percaya sudah bias terhadap orang-orang Greenland.

    Saat Johanne ditanya pada 2019 tentang apa yang dia lihat selama tes Rorschach sebuah tes psikologis menggunakan kartu bercak tinta simetris untuk menilai kepribadian, karakteristik emosional, dan proses berpikir seseorang dia mengaku melihat seorang perempuan sedang membedah seekor anjing laut, pemandangan yang umum dalam budaya berburu di Greenland.

    Johanne mengklaim bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, psikolog tersebut menyebutnya sebagai “barbar”.

    Dewan lokal yang terlibat dalam penilaian pasangan tersebut pada 2019 tidak menanggapi klaim Johanne secara langsung.

    Mereka mengatakan, penilaiannya “menunjukkan kekhawatiran yang signifikan terkait kemampuan orang tua dalam mengasuh anak secara keseluruhan” serta “kekhawatiran tentang gaya hidup orang tua dan tingkat fungsional mereka dalam kehidupan sehari-hari”.

    BBCPekerja sosial Tordis Jacobsen mengatakan, keputusan untuk menempatkan seorang anak dalam layanan perawatan di Denmark tidak pernah diambil dengan mudah.

    ‘Saya tidak pernah melihat langkah pertamanya’

    Setelah anak Johanne dan Ulrik diambil alih pihak berwenang, mereka diizinkan untuk menemuinya selama kunjungan singkat setiap minggu sampai akhirnya diadopsi pada 2020.

    Mereka tidak pernah melihatnya lagi sejak saat itu.

    “Saya tidak pernah melihat langkah pertamanya, kata pertamanya, gigi pertamanya, atau hari pertamanya di sekolah,” kata Johanne.

    Namun, beberapa hari setelah kelahirannya, mereka membaptisnya, menciptakan catatan resmi yang mencantumkan nama dan domisili mereka.

    “Kami perlu membuat jejak dokumen agar dia bisa kembali kepada kami,” kata Johanne.

    Pengacara mereka, Jeanette Gjrret, berharap dapat membawa kasus ini ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

    Namun, Menteri Urusan Sosial Denmark, Sophie Hstorp Andersen, mengatakan kepada BBC, pemerintah tidak akan membuka kembali kasus-kasus adopsi karena setiap anak tersebut kini telah menetap dengan “keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian”.

    Saat ditanya tentang kemajuan tinjauan tersebut, ia mengatakan, “terdengar lambat, tetapi kami sudah mulai.”

    Ia juga berkata, keputusan mengevakuasi dan mengadopsi anak-anak merupakan bagian dari “proses yang sangat teliti di mana kami menilai kemampuan keluarga untuk merawat anak mereka tidak hanya untuk satu atau dua tahun, tetapi untuk jangka waktu yang lama.”

    Hal ini juga diungkapkan Tordis Jacobsen, pemimpin tim pekerja sosial Aalborg Kommune di utara Denmark. Ia mengatakan, pemisahan anak di Denmark tidak pernah dilakukan dengan mudah.

    Ia menjelaskan, kekhawatiran tentang perlindungan anak sering pertama kali diidentifikasi sekolah atau rumah sakit. Dalam kasus seorang anak diadopsi secara permanen, keputusan untuk menyetujui hal ini dibuat seorang hakim.

    BBCAnak perempuan Pilinguaq yang berusia enam tahun dikembalikan kepadanya beberapa bulan yang lalu, lebih dari empat tahun setelah ditempatkan di panti asuhan.

    Pilinguaq adalah kasus langka seorang ibu di Greenland yang berhasil bersatu kembali dengan anaknya.

    Dia dan putrinya, yang dititipkan ke panti asuhan saat berusia satu tahun, kembali bersama beberapa bulan lalu. Putrinya kini berusia enam tahun.

    Pilinguaq, 39 tahun, mengatakan dia menerima kabar tak terduga itu melalui telepon dari layanan sosial.

    “Saya mulai menangis dan tertawa sekaligus. Saya tidak percaya. Saya terus berpikir, ‘Oh Tuhan, dia akan pulang.’”

    Tiga anak Pilinguaq ditempatkan di panti asuhan pada 2021. Dua anak lainnya berusia enam dan sembilan tahun pada saat itu.

    Dia mengaku setuju saat otoritas setempat menempatkan anak-anaknya di panti asuhan sementara. Di waktu bersamaan, dia mencari rumah baru yang cocok untuk anak-anaknya.

    Pilinguaq mengatakan, dia percaya anak-anaknya akan segera dikembalikan kepadanya, tetapi malah dia harus menjalani uji kompetensi orang tua.

    Penilaian tersebut menyimpulkan, dia memiliki pola yang memasuki “hubungan yang tidak sehat” dan tidak layak untuk menjadi orang tua.

    ‘Mereka bisa membawanya dalam satu jam’

    Beberapa bulan setelah putrinya yang berusia enam tahun pulang ke rumah, Pilinguaq diberitahu otoritas setempat, dua anak kandungnya yang lebih tua akan kembali kepadanya pada Desember ini.

    Keputusan mengembalikan anak-anak tersebut di bawah asuhan Pilinguaq diambil otoritas setempat, bukan atas rekomendasi tinjauan pemerintah. Otoritas setempat menolak berkomentar mengenai kasusnya.

    Berpisah selama lebih dari empat tahun telah membuat Pilinguaq kesulitan memperbaiki hubungannya dengan putrinya.

    “Jika saya pergi ke kamar mandi dan menutup pintu, dia akan mengalami serangan panik dan berkata, ‘Ibu, aku tidak bisa menemukanmu’,” kata Pilinguaq.

    Dia juga mengatakan, sangat takut kehilangan putrinya lagi.

    “Mereka bisa mengambilnya dalam satu jam. Mereka bisa melakukannya lagi.”

    BBCKeira sedang membuat kereta salju kayu untuk putrinya, Zammi, sebagai hadiah ulang tahun pertamanya.

    Keira saat ini sedang mempersiapkan ulang tahun pertama Zammi meskipun dia tidak ada di sana.

    Dia sedang membuat kereta salju tradisional Greenland secara manual dari kayu, dengan gambar beruang kutub pada dudukannya.

    Awal bulan ini, dia diberitahu putrinya tidak akan pulang ke rumah setidaknya untuk saat ini tetapi dia belum menyerah.

    Keira masih memiliki tempat tidur bayi di samping ranjangnya, dan satu lagi di ruang tamu, dengan foto-foto Zammi yang dia bingkai di dinding, beserta pakaian bayi dan popok.

    “Saya tidak akan berhenti berjuang untuk anak-anak saya.

    “Jika saya tidak menyelesaikan perjuangan ini, ini akan menjadi perjuangan anak-anak saya di masa depan.”

    BBC

    Liputan ini adalah bagian dari seri Global Women dari BBC World Service, yang membagikan kisah-kisah yang belum terungkap dan penting dari seluruh penjuru dunia

    Lihat juga Video: Lepas Pilu Kehilangan Anak, Ibu Hilman Bangkit Berusaha

    (haf/haf)

  • Sudin SDA pastikan ketersediaan air bersih di Pulau Karya

    Sudin SDA pastikan ketersediaan air bersih di Pulau Karya

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Kepulauan Seribu memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Pulau Karya dengan melakukan pemeliharaan instalasi Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) Pulau Karya.

    “Monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan pemeliharaan BWRO berjalan baik dan sesuai standar operasional sehingga produksi air bersih untuk masyarakat dapat terjaga,” kata Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu Mustajab di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan BWRO Pulau Karya merupakan fasilitas vital penyedia air bersih yang menerapkan dua tahap pengolahan.

    Pada tahap pertama, air laut diolah melalui sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk menghasilkan air payau.

    Kemudian, air payau tersebut menjadi bahan baku tahap kedua, yakni pengolahan di BWRO untuk menghasilkan air minum yang layak konsumsi.

    Menurut Mustajab, keandalan sistem tersebut sangat penting sebagai sumber air bersih bagi warga.

    “Pemeliharaan rutin memastikan layanan air bersih tetap optimal bagi masyarakat Pulau Karya,” ujar Mustajab.

    Sementara itu, salah seorang warga Pulau Panggang, Suhendra (38), mengaku sangat bergantung pada suplai air dari BWRO yang memberikan air bersih untuk kebutuhan masyarakat kepulauan tersebut.

    “Air dari BWRO ini kebutuhan utama kami sehari-hari. Kalau pemeliharaannya lancar, warga pasti tenang,” ucap Suhendra.

    Sebelumnya, Direktur Operasional PAM Jaya Syahrul Hasan mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Kepulauan Seribu karena kondisi lingkungan laut yang menyebabkan peralatan cepat mengalami korosi.

    “Pengelolaan air bersih di pulau memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah darat,” tutur Syahrul di Jakarta, Jumat (21/11).

    Dia mengungkapkan kondisi lingkungan laut menyebabkan peralatan cepat mengalami korosi dan beberapa komponen penting tidak tersedia di dalam negeri.

    Dia pun menjelaskan alat khusus bernama “high pressure pump” yang hanya diproduksi di Denmark dan ketika alat ini rusak, perbaikannya membutuhkan waktu yang lama karena sulitnya impor dan kondisi geografis yang menantang.

    Selain itu, sambung dia, pembangunan infrastruktur air bersih di Kepulauan Seribu selama ini dilakukan oleh Sudin SDA setempat sehingga status aset berada di bawah pemerintah daerah.

    Dia menuturkan status aset tersebut sempat menjadi kendala bagi PAM Jaya dalam melakukan investasi lanjutan.

    “Tapi Alhamdulillah, dua bulan lalu asetnya sudah resmi diserahkan dari Dinas SDA kepada PAM Jaya,” ungkap Syahrul.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.