Xcloud.id

Negara: Denmark

  • Viral Pernikahan Crazy Rich Surabaya Habiskan Rp100 Miliar, Siapa Dia?

    Viral Pernikahan Crazy Rich Surabaya Habiskan Rp100 Miliar, Siapa Dia?

    Jakarta: Media sosial digemparkan dengan sebuah acara pernikahan mewah bos kopi Surabaya yang digadang-gadang bernilai Rp100 miliar.

    Pada penghujung 2025 ini, pernikahan mewah digelar di Ballroom Hotel Westin Surabaya dengan desain menarik kelas dunia cukup menarik perhatian publik.

    Vincent Christopher Mergonoto, putra dari penguasa kopi Kapal Api, resmi mempersunting Melissa Evelyn Tanojo, yang merupakan putri dari pengusaha nasional pemilik Tancorp Group, Hermanto Tanoko.

    Area resepsi pernikahan dibuat semewah mungkin dengan memasang layar LED berukuran raksasa serta tata cahaya yang sangat menarik.

    Rumor yang beredar di kalangan masyarakat menyebutkan bahwa biaya total yang dikeluarkan untuk pesta satu malam ini menyentuh angka sekitar Rp100 miliar.

    Hiburan dalam pesta pernikahan ini pun tidak tanggung-tanggung, karena tamu undangan disuguhi penampilan dari musisi legendaris internasional, Michael Learns to Rock (MLTR). 

    Michael Learns to Rock (MLTR), grup asal Denmark tersebut sukses membawa suasana romantis sekaligus megah pada pernikahan crazy rich Surabaya ini. 

    Selain penampilan dari musisi luar negeri, suara emas musisi Indonesia seperti Sammy Simorangkir dan Lyodra Ginting turut hadir memeriahkan acara pernikahan mewah ini.

    Tak sampai di situ, beberapa content creator ternama seperti Andy Sugar terlihat hadir dalam acara. Menambah kesan penasaran di benak publik untuk mencari tahu profil sang mempelai.
    Siapa Vincent Christopher Mergonoto?
    Nama Vincent Christopher Mergonoto mencuat di media sosial usai acara resepsi mewah itu berlangsung. 

    Vincent bukanlah nama baru di dunia profesional, melainkan generasi penerus dari bisnis PT Santos Jaya Abadi yang dibangun lintas generasi. 

    Ayahnya, Soedomo Mergonoto, adalah tokoh yang membawa perusahaan tersebut menjadi penguasa pasar kopi di Indonesia. 

    Vincent saat ini memiliki tanggung jawab sebagai Deputy Managing Director sekaligus Komisaris di perusahaan keluarga tersebut. 
     

    Selain peran Vincent di bisnis kopi, ia juga aktif mengelola Saber Industries, sebuah perusahaan di bidang aftermarket otomotif yang telah berhasil membawa produk lokal ke ajang internasional seperti Osaka Auto Messe.
    Mengenal Keluarga Mergonoto 

    Keluarga Mergonoto mengawali karir dari rintisan kakek Vincent, Go Soe Loet, yang pada tahun 1927 menjual kopi secara berkeliling.

    Semangat ini diteruskan oleh Soedomo Mergonoto, yang sebelum menjadi konglomerat sukses, sempat mencicipi pahit kehidupan sebagai kernet bemo dan buruh vulkanisir ban. 

    Sejarah panjang perjuangan dari bawah inilah yang membuat nama keluarga Mergonoto begitu dihormati di kalangan pengusaha tanah air. 

    Saat ini, bisnis mereka tidak hanya terbatas pada kopi bubuk, tetapi merambah ke berbagai merek lainnya seperti ABC, Good Day, Excelso, hingga produk makanan ringan seperti Relaxa.
    Siapa mempelai wanitanya?

    Tidak hanya Vincent dan keluarga Mergonoto yang menjadi sorotan, mempelai wanita nya juga tentu diburu akan pencarian informasi tentangnya. 

    Pernikahan ini menjadi semakin istimewa karena mempelai wanita, Melissa Evelyn Tanojo, juga berasal dari latar belakang keluarga pengusaha yang dikenal. 

    Ayahnya, Hermanto Tanoko, adalah pemilik Tancorp Group yang membawahi bisnis besar seperti Cat Avian dan Air Minum Cleo. 

    Atas pernikahan ini, sebagian warganet memuji keindahan dan kemegahan pesta tersebut sementara beberapa lainnya melontarkan kritik pedas mengenai kekayaan yang dianggap terlalu konsumtif.

    Meskipun menuai pro dan kontra, pernikahan Vincent dan Melissa ini dikenal sebagai acara yang sangat spektakuler pada akhir tahun ini.

    (Syarifah Komalasari)

    Jakarta: Media sosial digemparkan dengan sebuah acara pernikahan mewah bos kopi Surabaya yang digadang-gadang bernilai Rp100 miliar.
     
    Pada penghujung 2025 ini, pernikahan mewah digelar di Ballroom Hotel Westin Surabaya dengan desain menarik kelas dunia cukup menarik perhatian publik.
     
    Vincent Christopher Mergonoto, putra dari penguasa kopi Kapal Api, resmi mempersunting Melissa Evelyn Tanojo, yang merupakan putri dari pengusaha nasional pemilik Tancorp Group, Hermanto Tanoko.

    Area resepsi pernikahan dibuat semewah mungkin dengan memasang layar LED berukuran raksasa serta tata cahaya yang sangat menarik.
     
    Rumor yang beredar di kalangan masyarakat menyebutkan bahwa biaya total yang dikeluarkan untuk pesta satu malam ini menyentuh angka sekitar Rp100 miliar.
     
    Hiburan dalam pesta pernikahan ini pun tidak tanggung-tanggung, karena tamu undangan disuguhi penampilan dari musisi legendaris internasional, Michael Learns to Rock (MLTR). 
     
    Michael Learns to Rock (MLTR), grup asal Denmark tersebut sukses membawa suasana romantis sekaligus megah pada pernikahan crazy rich Surabaya ini. 
     
    Selain penampilan dari musisi luar negeri, suara emas musisi Indonesia seperti Sammy Simorangkir dan Lyodra Ginting turut hadir memeriahkan acara pernikahan mewah ini.
     
    Tak sampai di situ, beberapa content creator ternama seperti Andy Sugar terlihat hadir dalam acara. Menambah kesan penasaran di benak publik untuk mencari tahu profil sang mempelai.

    Siapa Vincent Christopher Mergonoto?
    Nama Vincent Christopher Mergonoto mencuat di media sosial usai acara resepsi mewah itu berlangsung. 
     
    Vincent bukanlah nama baru di dunia profesional, melainkan generasi penerus dari bisnis PT Santos Jaya Abadi yang dibangun lintas generasi. 
     
    Ayahnya, Soedomo Mergonoto, adalah tokoh yang membawa perusahaan tersebut menjadi penguasa pasar kopi di Indonesia. 
     
    Vincent saat ini memiliki tanggung jawab sebagai Deputy Managing Director sekaligus Komisaris di perusahaan keluarga tersebut. 
     

     
    Selain peran Vincent di bisnis kopi, ia juga aktif mengelola Saber Industries, sebuah perusahaan di bidang aftermarket otomotif yang telah berhasil membawa produk lokal ke ajang internasional seperti Osaka Auto Messe.
    Mengenal Keluarga Mergonoto 

    Keluarga Mergonoto mengawali karir dari rintisan kakek Vincent, Go Soe Loet, yang pada tahun 1927 menjual kopi secara berkeliling.
     
    Semangat ini diteruskan oleh Soedomo Mergonoto, yang sebelum menjadi konglomerat sukses, sempat mencicipi pahit kehidupan sebagai kernet bemo dan buruh vulkanisir ban. 
     
    Sejarah panjang perjuangan dari bawah inilah yang membuat nama keluarga Mergonoto begitu dihormati di kalangan pengusaha tanah air. 
     
    Saat ini, bisnis mereka tidak hanya terbatas pada kopi bubuk, tetapi merambah ke berbagai merek lainnya seperti ABC, Good Day, Excelso, hingga produk makanan ringan seperti Relaxa.
    Siapa mempelai wanitanya?

    Tidak hanya Vincent dan keluarga Mergonoto yang menjadi sorotan, mempelai wanita nya juga tentu diburu akan pencarian informasi tentangnya. 
     
    Pernikahan ini menjadi semakin istimewa karena mempelai wanita, Melissa Evelyn Tanojo, juga berasal dari latar belakang keluarga pengusaha yang dikenal. 
     
    Ayahnya, Hermanto Tanoko, adalah pemilik Tancorp Group yang membawahi bisnis besar seperti Cat Avian dan Air Minum Cleo. 
     
    Atas pernikahan ini, sebagian warganet memuji keindahan dan kemegahan pesta tersebut sementara beberapa lainnya melontarkan kritik pedas mengenai kekayaan yang dianggap terlalu konsumtif.
     
    Meskipun menuai pro dan kontra, pernikahan Vincent dan Melissa ini dikenal sebagai acara yang sangat spektakuler pada akhir tahun ini.
     
    (Syarifah Komalasari)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Euro Digital Jadi Senjata Uni Eropa Kurangi Dominasi Sistem Pembayaran AS

    Euro Digital Jadi Senjata Uni Eropa Kurangi Dominasi Sistem Pembayaran AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara  Uni Eropa resmi menyatukan sikap soal euro digital sebagai upaya menjaga kedaulatan moneter dan mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran Amerika Serikat.

    Melansir Bloomberg pada Sabtu (20/12/2025), Menteri Ekonomi Denmark Stephanie Lose mengatakan, euro digital merupakan langkah penting menuju sistem pembayaran Eropa yang lebih kuat dan kompetitif, serta dapat berkontribusi pada otonomi strategis dan keamanan ekonomi Eropa.

    “Hal ini juga sekaligus memperkuat peran internasional euro,” ujarnya dalam pernyataan yang dirilis Dewan Uni Eropa pada Jumat (19/12/2025) waktu setempat.

    Sebagai informasi, Denmark saat ini tengah memegang presidensi bergilir Dewan Uni Eropa.

    Mandat negosiasi Dewan UE menegaskan bahwa baik moda fungsi daring maupun luring diperlukan dan bersifat esensial, sehingga keduanya harus tersedia sejak penerbitan pertama euro digital. 

    Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Bank Sentral Eropa (ECB), namun bertentangan dengan usulan Fernando Navarrete, salah satu anggota parlemen UE yang menjadi tokoh utama dalam pembahasan euro digital.

    ECB pertama kali meluncurkan inisiatif euro digital pada 2021, tetapi hingga kini masih menunggu kerangka hukum yang diperlukan. Komisi Eropa telah mengajukan proposal pada 2023, tetapi negara-negara anggota membutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk mencapai kesepakatan mengenai pendekatan bersama. 

    Tahap berikutnya, Parlemen Eropa perlu merampungkan posisinya sebelum perundingan antara para legislator dan Dewan UE dapat dimulai.

    Apabila pemerintah nasional dan Parlemen Eropa berhasil mencapai kesepakatan tahun depan, ECB diperkirakan dapat memulai fase uji coba pada 2027, dengan peluncuran penuh yang ditargetkan pada 2029. 

    Para pembuat kebijakan semakin khawatir terhadap ketergantungan berlebihan pada perusahaan AS seperti Visa, Mastercard, dan PayPal dalam sistem pembayaran. Selain itu, muncul pula kekhawatiran bahwa stablecoin yang dipromosikan Presiden AS Donald Trump dapat memperoleh pijakan di Eropa.

    Pada Oktober lalu, Navarrete yang merupakan anggota Partai Rakyat Eropa (European People’s Party) berhaluan tengah-kanan, menerbitkan laporan yang mengusulkan euro digital hanya tersedia dalam versi daring apabila sektor swasta tidak mampu menghadirkan solusi pembayaran sendiri. 

    ECB menolak gagasan tersebut dengan menegaskan bahwa kedua versi—daring dan luring—dibutuhkan untuk memaksimalkan manfaat uang digital tersebut.

    Untuk menghindari risiko terhadap stabilitas keuangan, pemerintah negara-negara UE menekankan pentingnya pembatasan jumlah kepemilikan euro digital oleh nasabah. 

    Para menteri keuangan kawasan euro sebelumnya telah mencapai kesepakatan mengenai mekanisme penetapan batas tersebut awal tahun ini, yang mengedepankan kerja sama erat antara ECB dan Dewan UE.

    Pernyataan Dewan UE yang dirilis pada Jumat juga mengatur kerangka kompensasi bagi penyedia layanan pembayaran. Selama masa transisi minimal lima tahun, biaya interchange dan biaya layanan pedagang akan dibatasi pada tingkat yang setara dengan biaya metode pembayaran yang sebanding. 

    Setelah masa transisi berakhir, batas biaya akan ditetapkan berdasarkan biaya aktual yang terkait dengan euro digital.

  • Beda Sikap dengan DK PBB, AS Tolak Kecam Kekerasan Pemukim Israel

    Beda Sikap dengan DK PBB, AS Tolak Kecam Kekerasan Pemukim Israel

    New York –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak untuk mengecam kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel di wilayah Tepi Barat. Washington juga menyebut bahwa resolusi yang menuntut Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman di Tepi Barat sudah “usang”.

    Sikap AS, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (17/12/2025), berbeda dengan sebagian besar anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Slovenia, Prancis, Aljazair, Rusia, China, Denmark, Pakistan, dan Guyana, kompak menyerukan kepada Israel untuk menghentikan aktivitas permukiman ilegal dan menghormati hukum internasional.

    Utusan AS untuk PBB, Jennifer Locetta, menentang pengarahan tentang Resolusi 2334, yang berkaitan dengan permukiman Israel yang semakin berkembang di Tepi Barat.

    “Rekan-rekan, kami telah menjelaskan: Amerika Serikat menentang pengarahan triwulan tentang UNSCR 2334 ini, karena hal itu hanya mengalihkan perhatian dari ancaman mendesak terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” tegasnya.

    Resolusi 2334 yang disebut Locetta merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi tahun 2016, yang menyatakan bahwa aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat merupakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap hukum internasional dan “tidak memiliki validitas hukum”. Resolusi itu juga menuntut agar Israel menghentikan aktivitas permukiman di Tepi Barat.

    Namun Locetta, dalam argumennya, mengklaim bahwa Resolusi 2803 — yang disahkan bulan lalu untuk mendukung rencana perdamaian Gaza — bukan Resolusi 2334, yang akan “menentukan jalan menuju Timur Tengah yang stabil, aman, dan makmur”.

    “Kami bekerja sama dengan mitra-mitra untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (yang direncanakan) dan melatih Kepolisian Palestina yang telah diverifikasi sepenuhnya, bukan mengulang kebijakan yang gagal selama beberapa dekade. Dewan ini harus mengakui dan mengakhiri fokus yang berlebihan pada resolusi yang sudah usang,” ucap Locetta.

    Locetta tidak secara tegas mengecam kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat, namun menyinggung pernyataan Presiden Donald Trump yang mengharapkan kekerasan di Tepi Barat berakhir.

    “Amerika Serikat tetap fokus untuk menjaga keamanan Israel dan stabilitas Gaza dan Tepi Barat. Presiden Trump telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Amerika Serikat mengharapkan kekerasan di Tepi Barat berakhir, dan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” tegasnya.

    Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya tidak setuju dengan argumen AS. Utusan Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, memperingatkan bahwa “aneksasi yang melumpuhkan sedang terjadi di Tepi Barat”.

    “Kita seharusnya berbuat lebih banyak untuk mencegah sejarah terulang kembali. Untuk saat ini, perdamaian masih jauh,” katanya.

    Duta Besar Prancis untuk PBB, Jerome Bonnafont, dalam forum yang sama menegaskan kembali sikap negaranya dalam menentang perluasan permukiman Israel dan segala bentuk aneksasi di Tepi Barat “baik sebagian, total, atau de-facto”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mahasiswa Asing Belajar Membatik Kayu di Desa Wisata Krebet Bantul

    Mahasiswa Asing Belajar Membatik Kayu di Desa Wisata Krebet Bantul

    Bantul, Beritasatu.com – Keunikan batik kayu menjadikan Desa Wisata Krebet, Pajangan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, sebagai magnet wisata budaya kelas dunia. Kali ini, puluhan mahasiswa asing yang menempuh studi di Yogyakarta berkesempatan belajar langsung membatik di atas media kayu, Selasa (16/12/2025).

    Para mahasiswa lintas negara tersebut tampak antusias mengikuti proses membatik kayu yang menjadi ciri khas Desa Wisata Krebet. Sejak pagi, mereka mencoba menggoreskan canting berisi malam panas ke berbagai media kayu seperti topeng, wayang, tempat pensil, hingga talenan.

    Kegiatan membatik kayu ini dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Setiap peserta ditantang untuk teliti dan sabar, karena motif batik dibuat secara manual di permukaan kayu, bukan dicetak seperti pada kain. Proses ini menuntut ketepatan tangan agar pola tetap rapi dan bernilai seni.

    Salah satu peserta, Iren Sayita, mahasiswa hubungan internasional universitas gajah mada, mengaku mendapat pengalaman baru yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ia menilai membatik di atas kayu memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan membatik kain.

    “Kalau membatik kayu saya belum pernah. Biasanya di kain. Ini lebih unik, tetapi memang cukup sulit karena butuh ketelitian,” ujarnya.

    Pengalaman serupa dirasakan Nabila, mahasiswi asal Malaysia. Ia mengaku kagum dengan ragam budaya lokal yang baru dikenalnya melalui kegiatan tersebut.

    “Jujur ini pengalaman baru buat saya. Saya baru tahu kalau batik bisa dibuat di atas kayu. Awalnya saya kira hanya menggambar, ternyata prosesnya rumit,” kata Nabila.

    Menurut Ketua Pokdarwis Krebet, Agus Jati Kumara, kegiatan ini merupakan bagian dari paket wisata budaya yang dirancang agar wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan kearifan lokal.

    “Kami mengangkat potensi wisata budaya, mulai dari batik kayu, kesenian, hingga permainan tradisional. Semua kami kemas dalam paket wisata edukatif,” jelas Agus.

    Sebanyak 27 mahasiswa mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari berbagai negara, antara lain Denmark, Australia, Jepang, Myanmar, Kamboja, serta mahasiswa dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Selain belajar membatik kayu, para peserta juga diajak memainkan permainan tradisional seperti gobak sodor dan mempelajari tari topeng. Aktivitas tersebut melengkapi pengalaman wisata budaya di Desa Wisata Krebet.

    Desa ini dikenal sebagai sentra kerajinan batik kayu yang dikerjakan oleh para perajin lokal. Produk-produk batik kayu Krebet bahkan telah menembus pasar ekspor dan menjadi salah satu unggulan Kabupaten Bantul.
     

  • WHO Bongkar Mitos Antivaksin, Beberkan Bukti Mutlak Vaksinasi Tak Picu Autisme

    WHO Bongkar Mitos Antivaksin, Beberkan Bukti Mutlak Vaksinasi Tak Picu Autisme

    Jakarta –

    Komite pakar global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali memperkuat posisi ilmiahnya: tidak ada hubungan sebab akibat yang ditemukan antara vaksin masa kanak-kanak dan gangguan spektrum autisme (ASD). Kesimpulan ini muncul dari analisis ilmiah terbaru yang dilakukan oleh Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) pada akhir November 2025.

    GACVS, yang terdiri dari para ahli independen internasional, melakukan peninjauan terhadap bukti ilmiah ekstensif untuk mengatasi kekhawatiran publik yang terus berlanjut.

    Analisis terbaru ini tidak hanya mencakup studi umum, tetapi juga secara spesifik menguji dua komponen vaksin yang sering menjadi sasaran teori konspirasi.

    Dikutip dari laman resmi WHO, komite meninjau bukti dari 31 studi penelitian primer yang diterbitkan antara Januari 2010 hingga Agustus 2025, mencakup data dari berbagai negara. Temuan ini secara tegas mendukung profil keamanan vaksin yang digunakan pada anak-anak dan wanita hamil, serta mengonfirmasi tidak adanya hubungan sebab akibat dengan ASD.

    Mereka juga menilai potensi risiko kesehatan yang terkait dengan sejumlah kecil (trace amounts) aluminium yang digunakan sebagai ajuvan dalam beberapa vaksin. Peninjauan, termasuk studi kohort besar dari Denmark yang mencakup data kelahiran antara 1997 hingga 2018, menunjukkan tidak ada hubungan antara aluminium dalam vaksin dan ASD.

    “Vaksin, termasuk yang mengandung thimerosal dan/atau aluminium, tidak menyebabkan autisme,” tegas GACVS, seraya menegaskan kembali kesimpulan yang sama yang telah mereka keluarkan pada tahun 2002, 2004, dan 2012.

    Bantah Para Antivaksin

    Pembaruan dari GACVS ini mengikuti pernyataan WHO pada September lalu yang dikeluarkan menyusul munculnya kembali perdebatan politik mengenai vaksin di Amerika Serikat. Saat itu, WHO telah memperingatkan agar tidak menghidupkan kembali teori yang telah didiskreditkan mengenai vaksin dan autisme.

    “Selama puluhan tahun penelitian independen mencapai kesimpulan yang sama: vaksin aman, efektif, dan penting bagi kesehatan masyarakat,” bunyi rilis tersebut.

    WHO mengingatkan bahwa upaya imunisasi masa kanak-kanak secara global merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat. Dalam 50 tahun terakhir saja, imunisasi anak diperkirakan telah menyelamatkan setidaknya 154 juta jiwa.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • GAM Minta PBB Tekan Indonesia Buka Akses Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

    GAM Minta PBB Tekan Indonesia Buka Akses Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

    GELORA.CO – Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bermarkas di Copenhagen, Denmark, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana ekologi berupa banjir besar yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Dalam pernyataan resminya, GAM menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan komunitas internasional untuk meminta klarifikasi kepada Pemerintah Indonesia terkait laporan hambatan masuknya bantuan kemanusiaan internasional ke Aceh.

    Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada PBB, UE, dan masyarakat internasional, GAM menyatakan bahwa dunia internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO) global dilaporkan mengalami kendala dalam menyalurkan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh.

    GAM menilai kondisi bencana saat ini sangat serius dan disebut melampaui skala bencana tsunami Aceh tahun 2004.

    “Kami khawatir para korban banjir berada dalam kondisi sangat rentan terhadap wabah penyakit, kekurangan air bersih, serta ancaman kelaparan,” kata Pimpinan GAM yang bermarkas di Denmark, Johan Makmor, dalam keterangan video yang diterima theacehpost, Minggu (14/12/2025).

    GAM menegaskan bahwa mereka tetap mengakui kedaulatan dan kewenangan Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan respons bencana di wilayahnya.

    Namun, menurut mereka, situasi darurat yang sedang berlangsung membutuhkan respons cepat dan efektif melalui kerja sama internasional guna menyelamatkan nyawa manusia.

    Dalam pernyataannya, GAM juga mengingatkan kembali dunia internasional akan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005, yang menjadi dasar perdamaian Aceh dan menekankan prinsip kepercayaan, keterbukaan, serta keterlibatan internasional dalam proses pemulihan dan pembangunan jangka panjang di Aceh.

    “Meskipun MoU Helsinki tidak secara eksplisit mengatur bantuan bencana, semangatnya mendorong kolaborasi konstruktif antara Aceh, Indonesia, dan komunitas internasional,” kata Johan Makmor.

    Ia menilai hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan internasional menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip tersebut, khususnya terkait keterlibatan internasional di Aceh.

    Di akhir pernyataannya, GAM meminta masyarakat internasional untuk memandang situasi ini semata-mata dari sudut pandang kemanusiaan, bukan kepentingan politik bilateral. GAM memperingatkan agar krisis kemanusiaan ini tidak berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar.

  • AS Akan Wajibkan Turis Berikan Riwayat Medsos

    AS Akan Wajibkan Turis Berikan Riwayat Medsos

    Canberra –

    Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini edisi Kamis, 11 Desember 2025.

    Berita utama kami hadirkan dari Maroko.

    Aturan media sosial bagi turis yang hendak ke AS

    Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana untuk memerintahkan turis asing yang bebas visa, termasuk warga Australia, untuk memberikan jejak media sosial mereka selama lima tahun terakhir sebelum memasuki negara tersebut.

    Usulan yang diuraikan dalam pemberitahuan yang diterbitkan pada hari Selasa di Federal Register ini akan berlaku untuk pengunjung 42 negara, termasuk Selandia Baru, Inggris, Prancis, dan Jepang, yang tidak memerlukan visa untuk masuk Amerika.

    Persyaratan ini menjadi salah satu syarat aplikasi visa turis sejak tahun 2019, namun, penduduk negara bebas visa dapat mengajukan permohonan pengecualian yang dikenal sebagai Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (ESTA), di mana penyediaan riwayat media sosial bersifat pilihan.

    Berdasarkan aturan baru yang diusulkan, penyertaan data media sosial selama lima tahun juga akan menjadi bagian wajib dari aplikasi ESTA.

    Para pemohon juga harus menyerahkan data lainnya, lainnya termasuk nomor telepon dari lima tahun terakhir, alamat email dari dekade terakhir, detail pribadi anggota keluarga, dan informasi biometrik.

    Puluhan meninggal akibat runtuhnya bangunan di Maroko

    Pihak berwenang di Fez melaporkan dua bangunan empat lantai yang bersebelahan runtuh pada Rabu pagi, waktu setempat, kata kantor berita tersebut.

    Bangunan-bangunan tersebut dihuni oleh delapan keluarga dan berada di lingkungan Al-Mustaqbal. Tapi Belum jelas apa penyebab runtuhnya bangunan atau berapa banyak orang yang hilang.

    Begitu mendapat informasi tentang insiden tersebut, pihak berwenang setempat, dinas keamanan, dan unit perlindungan sipil segera bergerak ke lokasi kejadian dan langsung memulai operasi pencarian dan penyelamatan, demikian pernyataan tersebut.

    Sperma dengan risiko kanker membuahi ratusan

    Seorang donor sperma, yang membawa mutasi genetik tanpa gejala yang meningkatkan risiko kanker, telah digunakan untuk membuahi hampir 200 anak di seluruh dunia, demikian ungkap lembaga penyiaran publik Denmark.

    “Setidaknya 197 anak lahir berkat sperma dari seorang donor anonim Denmark yang menggunakan alias Kjeld sebelum bank sperma menemukan kelainan genetik serius,” lapor lembaga penyiaran publik DR.

    Menurut DR, Bank Sperma Eropa Denmark, salah satu yang terbesar di dunia, diberitahu pada April 2020 bahwa seorang anak yang dikandung melalui donasi dan didiagnosis menderita kanker membawa mutasi genetik.

    Kemudian, bank sperma tersebut menguji sampel sperma donor, tetapi pemeriksaan tersebut tidak mendeteksi mutasi TP53 yang langka.

    Penjualan sperma, yang telah ditangguhkan selama pengujian, kemudian dilanjutkan.

    Pengarang buku ikonik tutup usia

    Sophie Kinsella, penulis buku Confessions of a Shopaholic dan serangkaian sekuel yang terjual jutaan eksemplar, meninggal dunia.

    Ia meninggal di usia 55 tahun dan telah didiagnosis menderita kanker otak.

    Dalam pernyataan di akun Instagram Sophie, pihak keluarganya mengatakan “Kami sangat sedih mengumumkan kepergian Sophie tercinta kami (alias Maddy, alias Mummy) pagi ini.”

    “Ia meninggal dengan tenang, dengan hari-hari terakhirnya dipenuhi dengan hal-hal yang sangat dicintainya: keluarga, musik, kehangatan, Natal, dan sukacita.

    “Kami tidak dapat membayangkan bagaimana kehidupan akan berjalan tanpa pancaran dan kecintaannya pada kehidupan.”

    Tonton juga video “Aksi Militer AS Serbu Kapal Tanker Minyak di Lepas Pantai Venezuela”

    (nvc/nvc)

  • Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Brussels –

    Jika merujuk kepada strategi keamanan terbaru Amerika Serikat (AS), yang mengkritik kebijakan migrasi Eropa mengarah pada “penghapusan peradaban,” hal yang mungkin terpikirkan adalah Uni Eropa (UE) sedang membuka lebar pintu perbatasan.

    Faktanya, keberadaan imigran ilegal terus menurun. Terlebih, Uni Eropa baru saja memperbarui kebijakan migrasi menjadi yang paling ketat sepanjang sejarah. Tujuannya, antara lain, untuk memudahkan negara-negara anggota menahan dan mendeportasi para pencari suaka yang ditolak.

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund mengatakan bahwa langkah tersebut adalah reformasi baru untuk memperbaiki sistem yang “disfungsional” dan memulihkan “kontrol” negara.

    Namun, langkah ini menuai protes dari organisasi hak asasi manusia (HAM). Amnesty Internasional menuduh bahwa keputusan tersebut serupa dengan, “penangkapan masal, penahanan, dan deportasi yang mengerikan, serta tidak manusiawi di Amerika Serikat.”

    Rencana kirim imigran ke pusat detensi luar negeri

    Pada Senin (08/12), para menteri dalam negeri Uni Eropa mendukung serangkaian reformasi yang mencakup pengesahan hukum atas gagasan yang disebut “pusat pemulangan.” Hal itu bisa berarti pusat penahanan di luar Uni Eropa, tempat para migran dikirim untuk memproses permohonan suaka atau bahkan sebagai bagian dari tiket sekali jalan keluar dari Eropa.

    Namun, revisi aturan ini masih harus dinegosiasikan dengan Parlemen Eropa. Aturan tersebut memungkinkan negara anggota Uni Eropa membuat kesepakatan dengan negara di luar blok dan mengirim migran ke sana, meskipun mereka tidak memiliki keterkaitan dengan negara tersebut.

    Denmark mulai mempertimbangkan cara untuk mengirim migran ke Rwanda pada 2021, tapi negara anggota Uni Eropa pertama yang mencoba menerapkannya secara nyata adalah Italia.

    Pemerintahan sayap kanan di Roma telah mendirikan pusat penanganan migran di negara tetangga non-Uni Eropa, Albania, tahun 2024, tetapi pusat penanganan tersebut menghadapi tantangan hukum dan akhirnya ditangguhkan.

    Namun, pengamat kebijakan migrasi Helena Hahn mengatakan bahwa “masih belum jelas” bagaimana bentuk pusat pemulangan di luar model Italia dan terutama, negara-negara non-UE mana yang bersedia menampung migran yang ditujukan ke Eropa.

    Pengabaian tanggung jawab?

    Lembaga HAM dan Think Tank seperti Human Rights Watch dan Oxfam, mengecam Uni Eropa karena dianggap “mengabaikan tanggung jawab” karena mencoba mendelegasikan proses suaka.

    “Uni Eropa berusaha semakin mendorong tanggung jawabnya kepada negara-negara yang sudah menampung mayoritas pengungsi dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas,” kata koalisi masyarakat sipil, pada tahun 2024.

    Pernyataan mereka menegaskan bahwa janji Uni Eropa untuk menegakkan hak-hak migran hanyalah “omong kosong.”

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund menolak tuduhan tersebut. “Jika kami mengirim seseorang ke pusat pemulangan, kami akan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi mereka,” ujarnya kepada wartawan setelah pertemuan di Brussels.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Percepat deportasi dengan mendeklarasikan negara ‘aman’

    Negara anggota Uni Eropa juga mendukung proposal rancangan untuk mempercepat deportasi, yang menetapkan hukuman lebih berat bagi para migran yang mengabaikan perintah pengusiran. Dukungan terhadap aturan-aturan ini adalah tindak lanjut dari kesepakatan Uni Eropa dalam rencana untuk mengurangi kerjasama dengan negara-negara yang gagal diajak kerjasama dalam mendukung kebijakan deportasi.

    Para menteri dari negara-negara Uni Eropa juga memberi lampu hijau untuk daftar negara-negara yang dianggap “aman”. Kelompok tersebut adalah negara yang bisa mempercepat pengambilan keputusan untuk menolak izin tinggal bagi mereka yang kecil kemungkinannya untuk mendapat suaka.

    Contohnya, hanya 4% pencari suaka asal Bangladesh yang diterima di Uni Eropa tahun 2024. Bangladesh adalah negara teratas dalam daftar negara yang dianggap “aman” oleh Belgia. Negara-negara lain yang masuk daftar tersebut adalah India, Kolombia, Mesir, Maroko, dan Tunisia.

    Para menteri Uni Eropa sepakat bahwa negara-negara yang menjadi kandidat untuk tergabung di persekutuan seperti Montenegro, Moldova, atau Serbia perlu diberi status aman kecuali saat berada dalam situasi konflik atau pembatasan terhadap hak asasi manusia.

    Tampung para migran atau bayar denda

    Menurut Helena Hahn, Uni Eropa telah menyepakati satu rencana yang sedikit bertentangan dengan tren menuju pembatasan yang lebih ketat.

    Hal yang mereka sebut sebagai “pengumpulan solidaritas” akan membuat negara-negara anggota Uni Eropa di Eropa Utara dan Timur berada dalam posisi menerima lebih banyak migran dari negara-negara Selatan atau turut menyumbang dana untuk mendukung negara-negara seperti Cyprus, Spanyol, Italia, atau Yunani.

    Bagi Hahn, hal tersebut adalah “mekanisme untuk mengorganisir dan mengoordinasikan pembagian tanggung jawab terhadap para pencari suaka di antara negara-negara anggota.” Hal tersebut, menurutnya, dianggap sebagai “langkah besar.”

    “Pertanyaan-pertanyaan seputar relokasi, kuota, dan distribusi pencari suaka di seluruh Eropa dengan cara yang adil sudah selalu menjadi pembicaraan politis yang paling sensitif, yang menghambat implementasi sistem pencarian suaka di Eropa,” ucap Hahn.

    Penentuan soal negara-negara mana yang akan membayar, masih dibicarakan. Akan tetapi, Hungaria, salah satu anggota negara Uni Eropa telah menolak kewajiban denda. Hal ini bisa memunculkan sengketa hukum antara Brussels dan Budapest.

    Rasa khawatir masyarakat dan dinamika kelompok sayap kanan

    Semakin banyak warga Uni Eropa menganggap keberadaan para imigran sebagai masalah besar. Sebuah survei di awal tahun 2025 menunjukkan isu imigran menempati peringkat kedua setelah perang Rusia di Ukraina dalam daftar tantangan terbesar yang dihadapi Uni Eropa. Itu semua berada di atas kekhawatiran warga atas biaya hidup, perubahan iklim, keamanan, dan pertahanan.

    Partai-partai sayap kanan yang menekankan pesan anti-imigran semakin populer di banyak negara Uni Eropa, sementara kekuatan politik sentris berusaha merebut kembali dukungan suara.

    “Kami melihat agenda imigrasi yang sangat restriktif,” kata Helena Hahn kepada DW. Dia juga mencatat semakin banyak negara berupaya merumuskan “solusi inovatif” untuk mencegah, menahan, dan mendeportasi imigran.

    “Namun, sejauh ini hasilnya sangat sedikit,” paparnya. “Jadi, menurut saya, hal itu juga menunjukkan kelayakan politik dari beberapa gagasan yang tampaknya menyiratkan bahwa akan sangat mudah untuk memindahkan orang dari tempat A ke tempat B, tanpa memperhatikan pertimbangan politik, diplomatik, atau praktis apa pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Trump soal Uni Eropa Denda X: Itu Bukan Hal yang Benar!”

    (nvc/nvc)

  • Uni Eropa Sepakati Aturan Migrasi Baru, Berlaku 2026

    Uni Eropa Sepakati Aturan Migrasi Baru, Berlaku 2026

    Jakarta –

    Uni Eropa pada Senin (8/12) menyetujui perubahan besar terhadap sistem migrasinya, setelah bertahun-tahun menjadi perdebatan politik.

    Para menteri dalam negeri sepakat menerapkan aturan baru terkait deportasi, proses suaka, dan pembagian beban finansial antarnegara anggota.

    Poin utama reformasi migrasi UE:

    Deportasi lebih cepat dan penahanan migran diperketatPenetapan daftar “negara ketiga yang aman” dan “negara asal yang aman”Pembentukan dana kontribusi bersama sebesar €430 juta (sekitar Rp 8,35 triliun)Rencana tambahan relokasi 21.000 orang migranTiga opsi pembagian beban: relokasi, pendanaan, atau langkah alternatifSiprus, Yunani, Italia, dan Spanyol masuk daftar negara yang menerima tekanan migrasi terbesar

    Para menteri mengatakan perubahan ini memungkinkan penolakan permohonan suaka dengan lebih cepat bagi mereka yang tidak memenuhi syarat.

    Menteri Imigrasi Denmark, Rasmus Stoklund, menegaskan, “Kami akan bisa menolak mereka yang tidak punya alasan untuk mencari suaka di Eropa dan memulangkan mereka lebih cepat. Akses ke Eropa tidak boleh dikendalikan oleh penyelundup manusia.”

    Komisioner Migrasi UE, Magnus Brunner, menambahkan bahwa reformasi ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

    “Kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa kita kembali mengendalikan apa yang terjadi,” ujarnya.

    Ia menyerukan anggota parlemen untuk menolak langkah tersebut, memperingatkan bahwa kebijakan baru itu “akan menimbulkan dampak serius bagi para migran dan komunitas yang menerima mereka.”

    Anggota parlemen Partai Hijau Prancis, Melissa Camara, juga menilai reformasi ini sebagai “pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar dan hak asasi manusia.”

    Reformasi suaka picu gesekan politik baru

    Reformasi ini merupakan bagian dari Pakta Migrasi dan Suaka dari UE yang baru, yang mencakup perluasan mekanisme deportasi serta pembentukan “pusat pemulangan” bagi pencari suaka yang ditolak. Pusat tersebut bisa berada di dalam atau di luar wilayah Uni Eropa. Austria dan Denmark diperkirakan akan mencari negara mitra di luar UE untuk menampung pusat-pusat ini.

    Namun, tidak semua negara anggota sepakat. Sejumlah pemerintah tetap menolak menerima pencari suaka atau memberikan dukungan dana. Seusai pertemuan pada Senin (8/12), Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima tambahan pencari suaka maupun memberikan kontribusi finansial.

    Reformasi ini dirancang untuk menjembatani perpecahan politik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak krisis migrasi 2015, ketika lebih dari satu juta orang datang ke Eropa untuk melarikan diri dari konflik di Suriah dan Irak.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    Tonton juga video “Platform X Kena Denda Fantastis Uni Eropa, Apa Alasannya?”

    (ita/ita)

  • Be My Eyes Raih Cultural Impact App Store Awards 2025, Bongkar Peran AI dan Relawan bagi Jutaan Tunanetra di 160 Negara

    Be My Eyes Raih Cultural Impact App Store Awards 2025, Bongkar Peran AI dan Relawan bagi Jutaan Tunanetra di 160 Negara

    Liputan6.com, Jakarta – Apple mengumumkan daftar pemenang penghargaan App Store Awards 2025 mereka, di mana tahun ini aplikasi Be My Eyes mencuri perhatian para kurator App Store.

    Raih penghargaan di kategori Cultural Impact App Store Awards 2025, Be My Eyes dinilai membawa dampak besar bagi lebih dari 340 juta orang tunanetra dan low vision di dunia.

    CEO Be My Eyes, Mike Buckley, menjelaskan bagaimana perjalanan aplikasi ini, integrasi AI, hingga alasan kenapa interaksi manusia tetap menjadi pusat layanan mereka.

    “Kami bangun setiap hari dengan satu pertanyaan. Bagaimana caranya membantu komunitas tunanetra hidup lebih mandiri?”, ucap Mike dalam sesi wawancara virtual baru-baru ini. 

    Ia menegaskan, jumlah penyandang low vision terus meningkat karena populasi menua serta tingginya kasus degenerasi mukala dan diabetes. Diawali dari ide sederhana Hans- Jorgen Weiberg, Be My Eyes pun akhirnya tercipta.

    Hans sendiri adalah pengrajin furnitur asal Denmark kehilangan penglihatannya, dan sering mengalami kesulitan saat tidak ada keluarga yang bisa membantunya. “Dari situlah ia menciptakan aplikasi yang memungkinkan pengguna menekan satu tombol untuk terhubung dengan relawan yang bisa melihat melalui kamera ponsel mereka,” papar Mike.

    “Entah itu membaca tanggal kedaluwarsa susu, mencari gerbang bandara, memilah cucian, semua bantuan datang dari relawan yang berbahasa pengguna dan selalu terjaga berkat sistem zonasi,” ucapnya.

    Be My Eyes pun mengalami pertumbuhan pesat, dengan hampir 1 juta pengguna tunanetra aktif menggunakan aplikasi ini dan dilayani oleh 9,2 juta relawan di lebih dari 160 negara.

    “Panggilannya rata-rata berlangsung tiga menit, dengan 90 persen berhasil. Kombinasi teknologi dan kebaikan manusia selalu bekerja,” katanya.