Xcloud.id

Negara: Chad

  • Wartawan Israel Dilarang Bagikan Video ke Medsos, Hukumannya Ngeri

    Wartawan Israel Dilarang Bagikan Video ke Medsos, Hukumannya Ngeri

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Israel dan Iran kian memanas. Serangan bertubi-tubi dari kedua pihak menyebabkan kerusakan parah dan telah merenggut banyak nyawa.

    Kendati demikian, organisasi media dan jurnalis di Israel dibatasi untuk menyiarkan informasi tertentu terkait perang. Hal ini tertulis dalam surat edaran dari badan sensor militer Israel.

    Brigadir Jenderal Kobi Mandelblit mengumumkan peraturan baru tentang apa diizinkan dan dilarang untuk dipublikasikan organisasi media dan jurnalis Israel di negara tersebut tentang dampak serangan Iran, dalam surat edaran yang disebar pada Rabu (18/6) pekan ini, dikutip dari Aljazeera, Jumat (20/6/2025).

    Sebagai konteks, penyensoran media di Israel bukan hal baru. Pembatasan kebebasan media di negara Zionis tersebut pertama kali ditetapkan oleh Inggris dalam mandat untuk Palestina pada tahun 1945.

    Tiga tahun kemudian, regulasi penyensoran dimasukkan ke dalam hukum Israel ketika terbentuk sebagai entitas negara.

    Namun, pembatasan kebebasan pers di Israel lebih dari sekadar pelarangan aspek pelaporan jurnalis.

    Menurut data dari Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), Israel telah menewaskan sedikitnya 164 jurnalis di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Lebih banyak lagi yang terbunuh di Lebanon, wilayah Tepi Barat yang telah diduduki, dan sekarang Iran.

    Sejak Mei 2024, pemerintah Israel telah melarang Al Jazeera dari wilayahnya. Selanjutnya pada November 2024, Israel memberikan sanksi kepada harian liberal Haaretz atas liputannya yang dianggap kritis terhadap tindakan pemerintah.

    Peraturan baru Israel terhadap gerak-gerik media dan jurnalis secara khusus terkait dengan perang melawan Iran. Peraturan tersebut memberikan pembatasan khusus terhadap cara jurnalis dan editor melaporkan dampak serangan Iran terhadap Israel.

    Dalam surat edaran berjudul ‘Rising Lion – Pedoman Sensor IDF untuk Liputan Media tentang Serangan di Front Dalam Negeri Israel’, kantor kepala sensor militer Israel memerintahkan editor untuk mengambil tindakan tegas saat jurnalis melaporkan serangan rudal dan pesawat drone.

    Sensor juga memperingatkan agar tidak melaporkan apa pun yang dapat menunjukkan posisi serangan atau operasi pertahanan udara, atau penilaian kerusakan yang dapat membantu musuh dan menimbulkan ancaman nyata bagi keamanan negara.

    Berikut poin-poin pelarangan secara khusus bagi media dan jurnalis Israel, dikutip dari Aljazeera:

    Memfilmkan atau menyiarkan gambar dari lokasi terdampak perang, terutama di dekat instalasi militer.
    Menggunakan pesawat drone atau kamera sudut lebar untuk menunjukkan area terdampak serangan Iran.
    Memberikan perincian lokasi pasti area yang terkena dampak serangan di dekat instalasi keamanan.
    Menyiarkan gambar rudal Israel yang diluncurkan atau rudal Iran yang dicegat.

    Perintah tersebut juga melarang berbagi video dari media sosial tanpa peninjauan. Pembatasan baru tersebut berlaku segera setelah surat edaran disebar.

    Fotografer di kota pelabuhan Haifa ditangkap pada Selasa (17/6) dini hari saat memasang kamera untuk menangkap gambar potensi serangan di pelabuhan.

    Penyensoran yang Selama Ini Berlaku di Israel

    Jurnalis dan editor sebelumnya sudah menghadapi penyensoran gila-gilaan dari pemerintah. Organisasi media diharuskan untuk menyerahkan artikel apa pun yang dapat menyinggung keamanan Israel kepada tim sensor militer untuk mendapatkan persetujuan sebelum dipublikasikan.

    Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyensor memiliki kewenangan untuk menghentikan penerbitan artikel apa pun jika terdeteksi bisa membawa ancaman bagi keamanan nasional Israel.

    Namun, penyensor tidak boleh membatasi artikel atau laporan dengan alasan isi berita dapat merusak reputasi oknum tentara Israel atau politisi negara tersebut.

    Pada tahun 2023, pembatasan ketat Israel ditingkatkan melalui amandemen undang-undang antiterorisme negara tersebut. Aturan itu memungkinkan hukuman bagi mereka yang secara sistematis dan terus-menerus mengonsumsi publikasi teroris atau yang menyiarkan seruan langsung untuk melakukan tindakan terorisme.

    Menurut organisasi kebebasan media, seperti Index on Censorship, bahkan sebelum pembatasan baru pada pelaporan konflik Iran diperkenalkan, definisi penyensoran tentang “masalah keamanan” sangat luas dan subjektif.

    Topiknya beragam, seperti tentara, badan intelijen, transaksi senjata, tahanan administratif, aspek urusan luar negeri Israel, dan banyak lagi.

    Jurnalis, penerbit, atau kelompok media mana pun dapat mengajukan banding atas keputusan sensor ke Mahkamah Agung, yang berwenang membatalkan keputusannya.

    Penyensoran sudah menjadi makanan sehari-hari bagi media Israel. Pada Mei lalu, majalah Israel-Palestina, +972, melaporkan tentang peningkatan sensor media yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejak dimulainya perang di Gaza.

    Menurut majalah tersebut, sepanjang tahun 2024, sensor militer Israel memblokir sepenuhnya 1.635 artikel agar tidak diterbitkan dan memberlakukan pembatasan sebagian pada 6.265 artikel lainnya.

    Artinya, rata-rata ada sekitar 21 intervensi dalam berita yang dipublikasikan setiap harinya. Angka itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan penyensoran harian tertinggi selama konflik Gaza 2014, yakni sekitar 10 intervensi per hari.

    Menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia Reporters Sans Frontieres (RSF), Israel saat ini berada di peringkat ke-112 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Israel berada di bawah Haiti, Guinea Bissau, Sudan Selatan, dan Chad.

    “Kebebasan pers, pluralitas media, dan independensi editorial makin dibatasi di Israel sejak dimulainya perang di Gaza, yang dilancarkan oleh Israel pada 7 Oktober 2023 setelah serangan mematikan Hamas,” menurut pernyataan RSF.

    RSF juga mencatat pentingnya koneksi politik dalam memilih pimpinan badan pengatur penyiaran Israel. Hanya jaringan yang sangat pro-pemerintah, seperti Channel 14 Israel, yang umumnya dipilih untuk menyelenggarakan wawancara dengan tokoh-tokoh senior.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Larangan Perjalanan Trump Berlaku, Warga 12 Negara Dilarang Masuk AS!

    Larangan Perjalanan Trump Berlaku, Warga 12 Negara Dilarang Masuk AS!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Larangan perjalanan (travel ban) baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai berlaku Senin (9/6/2025) dini hari tepat setelah tengah malam, melarang warga negara dari belasan negara memasuki Negeri Paman Sam. 

    Seperti dilansir AFP, langkah tersebut diperkirakan akan mengganggu jalur pengungsi dan semakin membatasi imigrasi karena pemerintahan Trump memperluas tindakan kerasnya terhadap masuknya imigran ilegal.

    Banyak negara yang tercakup dalam pembatasan tersebut memiliki hubungan yang bermusuhan dengan AS, seperti Iran dan Afghanistan, sementara yang lain menghadapi krisis yang parah, seperti Haiti dan Libya.

    Saat mengumumkan pembatasannya minggu lalu, Trump mengatakan tindakan baru tersebut didorong oleh “serangan teroris” baru-baru ini terhadap orang Yahudi di Colorado. Kelompok tersebut telah memprotes sebagai bentuk solidaritas terhadap para sandera yang ditahan di Gaza ketika mereka diserang oleh seorang pria yang menurut Gedung Putih telah melewati batas visanya.

    Serangan itu, kata Trump, “menegaskan bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar” atau yang melewati batas visa mereka.

    Langkah tersebut melarang semua perjalanan ke AS oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, menurut Gedung Putih. Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

    Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara tersebut akan diizinkan. Daftar negara baru, menurut Trump, dapat ditambahkan, “Seiring munculnya ancaman di seluruh dunia.”

    Mehria, seorang wanita berusia 23 tahun dari Afghanistan yang mengajukan status pengungsi, mengatakan aturan baru tersebut telah menjebaknya dan banyak warga Afghanistan lainnya dalam ketidakpastian. “Kami telah menyerahkan ribuan harapan dan seluruh hidup kami… atas janji dari AS, tetapi hari ini kami menderita satu demi satu neraka,” katanya kepada AFP.

    Pengecualian
    Larangan tersebut tidak akan berlaku bagi atlet yang berlaga di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko, atau Olimpiade Los Angeles 2028. Larangan tersebut juga tidak akan berlaku bagi diplomat dari negara-negara yang menjadi sasaran.

    Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk memperingatkan bahwa “sifat larangan perjalanan baru yang luas dan menyeluruh menimbulkan kekhawatiran dari perspektif hukum internasional.”

    Anggota parlemen Demokrat AS dan pejabat terpilih mengecam larangan tersebut sebagai tindakan kejam dan inkonstitusional.

    “Saya tahu penderitaan yang ditimbulkan oleh larangan perjalanan Trump yang kejam dan xenofobia karena keluarga saya telah merasakannya secara langsung,” ujar anggota kongres Yassamin Ansari, yang merupakan warga negara Iran-Amerika, memposting pada hari Minggu di X. “Kami akan melawan larangan ini dengan segala yang kami miliki.”

    Desas-desus tentang larangan perjalanan baru telah beredar setelah serangan Colorado, dengan pemerintahan Trump bersumpah untuk mengejar “teroris” yang tinggal di Amerika Serikat dengan visa.

    Pejabat AS mengatakan tersangka Mohamed Sabry Soliman, seorang warga negara Mesir menurut dokumen pengadilan, berada di negara itu secara ilegal setelah melewati batas visa turis, tetapi ia telah mengajukan suaka pada September 2022. Larangan perjalanan baru Trump secara khusus tidak mencakup Mesir.

    Afghanistan yang diperintah Taliban dan Libya, Sudan, Somalia, dan Yaman yang dilanda perang tidak memiliki otoritas pusat yang “kompeten” untuk memproses paspor dan pemeriksaan. Iran dimasukkan karena merupakan “negara sponsor terorisme,” kata perintah tersebut.

    Untuk negara-negara lain, Perintah Trump mengutip kemungkinan di atas rata-rata bahwa orang-orang akan melewati batas visa mereka.

    (miq/miq)

  • Kecaman ‘Rasis’ ke Trump karena Larang Warga 12 Negara Masuk AS

    Kecaman ‘Rasis’ ke Trump karena Larang Warga 12 Negara Masuk AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang 12 warga negara termasuk Iran masuk ke AS. Pemerintah Iran geram dan menyebut Trump memiliki mentalitas rasis.

    Dilansir AFP, Sabtu (7/6/2025), Trump pada hari Rabu lalu menandatangani perintah eksekutif untuk melarang warga dari 12 negara masuk ke AS. Selain Iran, larangan AS tersebut menargetkan warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Perintah eksekutif Trump tersebut dikeluarkan beberapa hari setelah serangan hari Minggu lalu saat aksi demonstrasi di Colorado, di mana pihak berwenang mengatakan lebih dari selusin orang terluka. Tersangka adalah seorang pria Mesir yang telah melewati batas visa turis.

    Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (9/6) mendatang, kata Gedung Putih.

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Namun, larangan Trump tersebut tidak akan berlaku bagi para atlet yang berkompetisi di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko, serta Olimpiade Los Angeles 2028.

    Iran Mengecam

    Bendera Iran dan AS (Foto: Reuters)

    Direktur jenderal kementerian luar negeri untuk urusan warga negara Iran di luar negeri, Alireza Hashemi-Raja, menyebut tindakan tersebut, sebagai “tanda yang jelas dari dominasi mentalitas supremasi dan rasis di antara para pembuat kebijakan Amerika”.

    Keputusan tersebut “menunjukkan permusuhan yang mendalam dari para pembuat keputusan Amerika terhadap orang-orang Iran dan Muslim”, tambahnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kementerian, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (7/6).

    Hashemi-Raja mengatakan kebijakan tersebut “melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional” dan merampas “hak ratusan juta orang untuk bepergian hanya berdasarkan kewarganegaraan atau agama mereka”.

    Pejabat kementerian luar negeri Iran tersebut mengatakan bahwa larangan tersebut diskriminatif dan akan “menimbulkan tanggung jawab internasional bagi pemerintah AS”, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Iran dan AS memutuskan hubungan diplomatik tak lama setelah Revolusi Islam 1979, dan hubungan tetap tegang sejak saat itu.

    Amerika Serikat adalah rumah bagi komunitas Iran terbesar di luar Iran. Menurut angka dari kementerian luar negeri Teheran, pada tahun 2020 ada sekitar 1,5 juta warga Iran di Amerika Serikat.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kecaman ‘Rasis’ ke Trump karena Larang Warga 12 Negara Masuk AS

    Iran Geram Warganya Dilarang Masuk AS: Mentalitas Rasis!

    Jakarta –

    Pemerintah Iran geram dengan larangan perjalanan Amerika Serikat terhadap warga negara Iran dan warga dari 11 negara Timur Tengah dan Afrika lainnya. Teheran menyebut keputusan Washington itu merupakan tanda “mentalitas rasis”.

    Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu lalu menandatangani perintah eksekutif untuk melarang warga dari 12 negara masuk ke AS.

    Perintah eksekutif Trump tersebut dikeluarkan beberapa hari setelah serangan hari Minggu lalu saat aksi demonstrasi di Colorado, di mana pihak berwenang mengatakan lebih dari selusin orang terluka. Tersangka adalah seorang pria Mesir yang telah melewati batas visa turis.

    Selain Iran, larangan AS tersebut menargetkan warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Alireza Hashemi-Raja, direktur jenderal kementerian luar negeri untuk urusan warga negara Iran di luar negeri, menyebut tindakan tersebut, yang mulai berlaku pada 9 Juni, sebagai “tanda yang jelas dari dominasi mentalitas supremasi dan rasis di antara para pembuat kebijakan Amerika”.

    Keputusan tersebut “menunjukkan permusuhan yang mendalam dari para pembuat keputusan Amerika terhadap orang-orang Iran dan Muslim”, tambahnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kementerian, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (7/6/2025).

    Hashemi-Raja mengatakan kebijakan tersebut “melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional” dan merampas “hak ratusan juta orang untuk bepergian hanya berdasarkan kewarganegaraan atau agama mereka”.

    Pejabat kementerian luar negeri Iran tersebut mengatakan bahwa larangan tersebut diskriminatif dan akan “menimbulkan tanggung jawab internasional bagi pemerintah AS”, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Iran dan AS memutuskan hubungan diplomatik tak lama setelah Revolusi Islam 1979, dan hubungan tetap tegang sejak saat itu.

    Amerika Serikat adalah rumah bagi komunitas Iran terbesar di luar Iran.

    Menurut angka dari kementerian luar negeri Teheran, pada tahun 2020 ada sekitar 1,5 juta warga Iran di Amerika Serikat.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kamerun, Krisis Pengungsi Terbesar yang Luput dari Perhatian Dunia

    Kamerun, Krisis Pengungsi Terbesar yang Luput dari Perhatian Dunia

    Jakarta –

    Ketika konflik meletus di suatu belahan dunia, masyarakat global umumnya merespons dalam tiga cara, yakni diplomasi oleh pemerintah dan lembaga internasional, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan liputan media untuk menumbuhkan kesadaran publik. Absennya ketiga jenis respons menandakan bahwa sebuah krisis perlahan tenggelam dari perhatian dunia. Itulah yang kini terjadi di Kamerun.

    Laporan tahunan dari Norwegian Refugee Council (NRC) kembali menyoroti krisis yang paling terabaikan di dunia. Dalam daftar terbaru itu, delapan dari sepuluh konflik berada di Afrika, dan posisi teratas ditempati oleh Kamerun yang, menurut NRC, hampir tak mendapat perhatian dari media, minim dukungan politik untuk penyelesaian konflik, dan kekurangan dana kemanusiaan.

    “Kamerun adalah contoh nyata dari krisis yang benar-benar dilupakan dunia. Krisis di sana lemah dalam ketiga indikator utama kami: minim pemberitaan, nol kemauan politik, dan dana bantuan yang sangat terbatas,” ujar juru bicara NRC, Laila Matar, kepada DW.

    Konflik yang berlapis

    Di balik statistik, tersembunyi kompleksitas konflik di Kamerun. Negara di pesisir Afrika Tengah ini sedang menghadapi dua perang besar yang hampir tak tersentuh oleh perhatian internasional.

    Sejak tahun 2017, pertempuran bersenjata menjalar dari wilayah barat. Perang dikobarkan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dan memproklamasikan “Republik Ambazonia.” Konflik di North dan South West Kamerun merupakan perselisihan warisan kolonialisme antara Prancis dan Inggris setelah Perang Dunia I. Konflik ini kerap berujung pada bentrokan dengan militer, dan telah merenggut ribuan nyawa.

    Adapun konflik kedua terjadi di utara, tepatnya di wilayah sekitar Danau Chad. Di sana, kelompok militan Islam transnasional seperti Boko Haram dan afiliasinya, ISWAP yang merupakan cabang ISIS di Afrika Barat, terus menebar teror dan kekerasan.

    “Maret lalu saja ada lebih dari sepuluh serangan di utara Kamerun dan negara bagian Borno di Nigeria, termasuk penyergapan terhadap pos militer dan perampasan senjata serta kendaraan,” kata Remadji Hoinathy, analis dari Institute for Security Studies (ISS) yang berbasis di Chad, dalam podcast DW Africalink.

    Sementara kelompok JAS, pecahan Boko Haram lainnya, dikenal sangat brutal dan acap menyerang tentara, pejabat, hingga mengorbankan warga sipil tanpa pandang bulu.

    “Penduduk di sana terjebak. Mereka kadang terpaksa bekerja sama demi bertahan hidup,” ungkap Hoinathy.

    Potret penderitaan Haoua

    Konflik di utara Kamerun ini menciptakan gelombang pengungsian besar. NRC mencatat, ada lebih dari 1,1 juta warga Kamerun yang mencari perlindungan di dalam negeri, dan 480.000 pengungsi tambahan dari negara tetangga, seperti Republik Afrika Tengah. Hanya 30 persen dari mereka yang tinggal di kamp resmi; sisanya bertahan dalam kondisi seadanya.

    Salah satu dari mereka adalah Haoua, seorang perempuan berusia 39 tahun yang ditemui DW pada akhir 2024 di Maroua, kota di utara Kamerun. Sejak suaminya ditangkap dan menantunya dibunuh oleh kelompok militan, Haoua hidup bersama delapan anak dan dua cucu, tanpa penghasilan tetap.

    “Anak-anak tidak sekolah. Saya tidak punya uang untuk biaya mereka. Kami sudah empat hari tidak makan. Kalau saya mengemis di jalan, saya malah diusir,” tuturnya lirih. Dia hanya sesekali bisa mendapat uang dengan mencuci pakaian orang lain.

    Apa solusinya?

    Agar situasi membaik, pemerintah Kamerun harus bergantung kepada koalisi lintas negara. Negara-negara di kawasan Danau Chad sudah lama bekerja sama dalam operasi militer lintas batas untuk memberantas milisi Islam. Selain itu, ada juga inisiatif regional untuk stabilisasi sipil. Namun, setelah lebih dari satu dekade perang melawan Boko Haram, koordinasi antarnegara mulai mengalami kelelahan.

    “Kerja sama regional terlihat mulai melemah, terutama karena hasilnya belum signifikan dan dukungan politiknya semakin menipis,” kata Hoinathy.

    NRC pun menyuarakan kritik tajam terhadap penurunan perhatian global. Dalam laporannya, lembaga ini menyebut masa depan Kamerun akan semakin suram tanpa intervensi politik, bantuan kemanusiaan, atau pemberitaan media yang memadai.

    “Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman justru memotong anggaran bantuan luar negeri, tapi terus meningkatkan belanja pertahanan,” tegas Matar. “Anggaran militer global pada 2024 saja – kalau diambil dari pengeluaran militer tiga atau empat hari saja, itu sudah cukup untuk menutup seluruh kekurangan pendanaan kemanusiaan.”

    Menurut NRC, penyelesaian krisis seperti di Kamerun sebenarnya bukan hal mustahil. “Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik,” pungkas Matar.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga “Kamerun Mulai Program Vaksinasi Malaria Pertama di Dunia” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Trump Larang Warga 12 Negara Masuk AS, Termasuk Tetangga Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani larangan perjalanan baru pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, yang menargetkan 12 negara termasuk Afghanistan, Iran, Yaman dan negara tetangga Indonesia, Myanmar.

    Trump mengatakan tindakan tersebut dipicu oleh serangan bom api terhadap aksi protes Yahudi di Boulder, Colorado, AS belum lama ini.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025), langkah tersebut melarang semua perjalanan ke Amerika Serikat oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari tujuh negara: Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara ini akan diizinkan.

    Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Senin (9/6) mendatang, kata Gedung Putih.

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado telah menggarisbawahi bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar,” kata Trump dalam pesan video dari Ruang Oval yang diunggah di media sosial X.

    “Kita tidak menginginkan mereka,” ujar Trump.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Trump secara terpisah pada hari Rabu (4/6) waktu setempat, juga mengumumkan larangan visa bagi mahasiswa asing yang akan mulai kuliah di Universitas Harvard.

    Pemimpin AS tersebut membandingkan langkah-langkah baru tersebut dengan larangan “kuat” yang diberlakukannya pada sejumlah negara yang sebagian besar berpenduduk Muslim pada masa jabatan pertamanya, yang menyebabkan gangguan perjalanan di seluruh dunia.

    Trump mengatakan bahwa larangan tahun 2017 tersebut telah menyelamatkan Amerika Serikat dari serangan teror yang terjadi di Eropa.

    “Kita tidak akan membiarkan apa yang terjadi di Eropa terjadi di Amerika,” kata Trump.

    “Kita tidak dapat melakukan migrasi terbuka dari negara mana pun yang tidak dapat kami periksa dan saring dengan aman dan andal,” tandasnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, ST Burhanuddin: Jaksa di Daerah Harus Gencar Berantas Korupsi!

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 4 Juta Orang Mengungsi, Krisis Sudan Jarang Mendapat Sorotan

    4 Juta Orang Mengungsi, Krisis Sudan Jarang Mendapat Sorotan

    Enggak mau ketinggalan berita-berita terkini? Kami sudah merangkumnya untuk Anda.

    Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 4 Juni 2025 kita awali dari Sudan.

    ‘Krisis kemanusiaan’ di Sudan

    Lebih dari empat juta orang sudah meninggalkan Sudan sejak dimulainya perang saudara pada tahun 2023, kata pejabat badan pengungsi PBB.

    Kekerasan mulai melanda Sudan pada bulan April 2023, yang menewaskan puluhan ribu orang, sementara 13 juta orang mengungsi karena kelaparan yang terjadi di beberapa daerah.

    “Jika konflik berlanjut di Sudan, kami memperkirakan ribuan orang lagi akan terus mengungsi, yang membahayakan stabilitas regional dan global,” kata Eujin Byun, juru bicara badan pengungsi PBB atau UNHCR.

    Lebih dari 800.000 pengungsi sudah berada di Chad, dengan kondisi tempat tinggal sangat buruk karena kekurangan dana, menurut UNHCR.

    “Ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sedang kita hadapi. Ini adalah krisis kemanusiaan,” ujar Dossou Patrice Ahouansou dari UNHCR.

    Elon Musk menyerang Donald Trump

    Miliarder Elon Musk menyerang Presiden Donald Trump dengan kebijakannya yang ingin melakukan pemotongan pajak hingga $3 triliun.

    Hanya beberapa hari setelah meninggalkan perannya sebagai penasihat presiden Amerika Serikat, Elon yang juga donor Partai Republik menyebut rencana Presiden Trump “keterlaluan.”

    Kebijakan Presiden Trump nantinya akan membuat pemerintah Amerika Serikat memperpanjang keringanan pajak melalui pemotongan anggaran.

    Dampaknya akan menghilangkan layanan perawatan kesehatan bagi jutaan warga Amerika berpenghasilan rendah, yang bergantung pada Medicaid.

    Ukraina kembali menyerang Rusia

    Serangan Ukraina menghancurkan Jembatan Kerch, yang menghubungkan Rusia dan Semenanjung Krimea.

    Rusia melakukan serangan dengan bahan peledak bawah air.

    Ini sekaligus menjadi serangan susulan setelah pesawat nirawak Ukraina menargetkan pesawat pengebom jarak jauh Rusia dengan kemampuan nuklir, hari Minggu kemarin.

    Dalam pertemuan di Turki, Rusia mengatakan kepada Ukraina jika pihaknya hanya akan setuju untuk mengakhiri perang, jika Ukraina menyerahkan sebagian wilayahnya dan membatasi jumlah tentaranya.

    Tahanan penjara kabur setelah gempa

    Serangkaian gempa di Pakistan menurut laporan polisi setempat telah menyebabkan lebih dari 200 tahanan kabur dari penjara, setelah mereka sempat terlibat perkelahian dengan para penjaga penjara.

    Zia-ul-Hasan Lanjar, salah satu pejabat, mengatakan aksi kabur para napi dimulai Selasa (03/06) kemarin, saat ratusan tahanan diizinkan untuk meninggalkan sel mereka karena gempa.

    Polisi mengatakan para tahanan kemudian merampas senjata dari sipir, kemudian memaksa mereka membuka gerbang utama hingga terjadi kerusuhan.

    Setidaknya satu tahanan tewas dan tiga penjaga terluka, menurut Kepala Polisi Provinsi Ghulam Nabi Memon.

  • Review Film From the World of John Wick: Ballerina, Elegan dan Brutal

    Review Film From the World of John Wick: Ballerina, Elegan dan Brutal

    Jakarta, Beritasatu.com – Mengikuti jejak legendaris Keanu Reeves sebagai John Wick bukanlah tugas mudah bagi siapa pun. Namun, Ana de Armas berhasil membuktikan dirinya dalam From the World of John Wick: Ballerina (2025), spin-off dari semesta John Wick, yang membawa penonton kembali ke dunia gelap para pembunuh bayaran dengan aksi yang penuh adrenalin dan intensitas tinggi.

    Cerita Ballerina berlatar antara film ketiga dan keempat John Wick, tepat saat John Wick masih dalam pelarian dari High Table. Ana de Armas memerankan Eve, seorang pembunuh terlatih dari kelompok kriminal Ruska Roma yang sedang memburu pelaku pembunuhan ayahnya. Dengan latar belakang sebagai balerina, Eve membawa keunikan tersendiri dalam cara bertarungnya yang brutal: gesit, luwes, elegan, tetapi mematikan.

    Film ini dipenuhi dengan adegan aksi yang menaqan. Dari pertarungan tangan kosong yang brutal hingga tembak-menembak yang intens, Ballerina memberikan sensasi seru yang sama seperti franchise John Wick selama ini dikenal.

    Ana de Armas muncul sebagai bintang yang sukses membawa karakter Eve menjadi sosok tak kalah menawan dengan John Wick. Dia bukan sekadar pengganti John Wick, melainkan menghadirkan karakter baru yang memiliki ciri khasnya sendiri.

    From the World of John Wick: Ballerina (2025). – (Lionsgate/-)

    Meski begitu, film ini bukan tanpa kekurangan. Cerita Ballerina terbilang cukup sederhana dan fokus pada misi balas dendam Eve, tanpa banyak memperdalam sisi dunia atau karakter lainnya. Alur cerita terasa datar dan sedikit membosankan, terutama bagi yang mengharapkan lapisan cerita lebih kompleks seperti pada film utama John Wick. Namun, bagi penikmat aksi tanpa banyak pikir panjang, film ini sangat cocok untuk dinikmati.

    Keunikan lain dari Ballerina adalah kehadiran cameo Keanu Reeves sebagai John Wick, Ian McShane sebagai Winston, dan almarhum Lance Reddick sebagai Charon, yang menambah sentuhan nostalgia bagi para penggemar franchise. Meskipun peran Reeves dan karakter lainnya relatif singkat, kehadiran mereka memberikan ikatan kuat dengan dunia John Wick yang lebih luas.

    Sutradara Len Wiseman, bersama pengaruh kuat dari Chad Stahelski sebagai produser dan pengarah aksi, berhasil menciptakan visual dan adegan pertarungan yang stylish dan penuh energi. Adegan flamethrower dan perkelahian di berbagai setting berbeda memberi warna segar dan inovatif dalam dunia aksi John Wick.

    From the World of John Wick: Ballerina adalah tambahan yang solid untuk franchise John Wick. Film ini mungkin tidak setingkat dengan film utama dalam hal kedalaman cerita, tetapi berhasil menghidupkan kembali semangat aksi brutal dan koreografi menawan yang menjadi ciri khas John Wick.

  • YouTube Uji Coba Paket Premium untuk 2 Orang, Biaya Langganan Lebih Murah? – Page 3

    YouTube Uji Coba Paket Premium untuk 2 Orang, Biaya Langganan Lebih Murah? – Page 3

    Di sisi lain, YouTube telah genap berusia 20 tahun pada 23 April 2025. Platform video streaming ini mulanya diregistrasikan pada 14 Februari 2005 oleh tiga orang mantan karyawan PayPal: Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim.

    Mulanya mereka punya ide, membuat orang biasa yang memiliki kegemaran membagikan video-video ke internet dan membuat sebuah platform untuk memenuhi kebutuhan itu.

    Mengutip Britannica, Jumat (25/4/2025), setelah membuka situs YouTube dalam versi beta terbatas pada Mei 2025, platform YouTube malah menarik perhatian lebih dari 30.000 pengunjung tiap harinya.

    Begitu diresmikan pada 15 Desember 2005, sudah ada lebih dari 2 juta kali view video tiap harinya. Jumlah itu meningkat menjadi lebih dari 25 juta kali pada 2006. Sementara, jumlah video YouTube yang ditayangkan di platform ini mencapai 25 juta video pada Maret 2006.

    Hingga musim panas 2006, YouTube memiliki 100 juta video per hari. Makin lama, jumlah video yang diunggah di situs ini tidak menunjukkan adanya penurunan.

    Popularitas ini membuat Google pun membeli saham YouTube dengan nilai USD 1,65 miliar pada bulan November 2006.

    Kini 20 tahun setelahnya, YouTube jadi platform video ini telah memiliki lebih dari 2,7 miliar pengguna per bulannya (per April 2025). Saat ini produknya meliputi YouTube Kids, Music, Premium, Shorts, hingga YouTube TV. 

  • Bukan Mesir dan Arab, Unta Paling Banyak Berkeliaran di Tetangga RI

    Bukan Mesir dan Arab, Unta Paling Banyak Berkeliaran di Tetangga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara dengan populasi unta liar terbanyak bukan berada di wilayah Timur Tengah atau di Afrika Utara. Unta liar berkeliaran ternyata paling banyak berkeliaran di Australia, bahkan mulai menjadi masalah besar buat negara tetangga RI tersebut.

    Status Australia sebagai negara dengan populasi unta liar paling banyak disebut oleh Guinness Book of Records. 

    Jumlah unta di Australia memang tidak sebanyak di negara di jazirah Arab. Namun, di negara-negara tersebut unta sudah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya penduduk setempat sehingga mayoritas dipelihara, baik sebagai sarana transportasi maupun sebagai ternak pangan seperti di Somalia, Chad, dan Sudan.

    Namun, menurut IFLscience pertumbuhan populasi unta di Australia sangat tinggi dan mulai mengundang perhatian khusus dari pemerintah setempat.

    Unta bukan hewan “asli” atau endemik Australia karena tiba di benua tersebut dibawa oleh manusia.

    Nenek moyang unta berasal dari wilayah bagian utara benua Amerika yang bermigrasi menyeberangi jembatan Selat Bering menuju Asia sekitar 6-7 juta tahun lalu. Unta kemudian kembali memasuki Amerika di akhir zaman es bersama manusia. Nenek moyang unta yang tinggal di benua Amerika berevolusi menjadi agak sedikit berbeda, misalnya llama.

    Setelah menyeberang ke Asia, unta menyebar ke berbagai arah termasuk Afrika. Namun, seperti nenek moyang hewan lainnya asal Asia, unta tidak bisa menyeberangi Garis Wallace menuju Australia. Unta juga terlalu besar untuk menyusup di lambung kapal seperti tikus atau kucing. Oleh karena itu, unta bisa masuk ke Australia hanya saat dibutuhkan oleh manusia.

    Penduduk koloni Australia asal Inggris membawa unta ke Australia untuk membantu mereka menggelar jalur telegraf memotong gurun pasir Australia. Pemerintah setempat mempekerjakan pengendara unta dari area yang kini menjadi Afghanistan dan Pakistan untuk mengarungi wilayah bagian dalam benua Australia yang kering dan luas.

    Kemungkinan besar, sebagian dari unta yang dibawa ke Australia, kabur dan lepas liar. Setelah peran merak digantikan oleh kendaraan bermotor, makin banyak unta yang tidak “terpelihara” dan hidup liar.

    Populasi unta tumbuh dengan pesat di bagian benua Australia. Di “kampung” mereka, unta masih harus menghindari predator dan manusia. Di Australia, mereka bebas karena mampu bertahan hidup di wilayah yang kering tanpa “saingan” yang berarti.

    Ledakan populasi unta mulai menarik perhatian warga setempat sekitar 100 tahun setelah mereka dibawa ke Australia. Upaya penyembelihan pernah dijalankan. Namun, Australia hanya berhasil mengurangi 100.000 unta dibanding ratusan ribu hingga jutaan unta yang diperkirakan hidup liar di wilayah bagian tengah Australia. 

    Permasalahannya, sebelum munculnya unta, hewan terbesar di Australia adalah kanguru. Populasi unta dengan cepat menghabiskan tumbuhan lokal sehingga spesies asli Australia, termasuk yang terancam punah, kesulitan mencari sumber makanan. Unta juga minum air dalam jumlah yang sangat banyak setelah berhari-hari tanpa minum. Hasilnya, banyak sumber air yang tadinya diandalkan oleh hewan dan manusia menjadi kering.

    Namun, unta juga berkontribusi positif di Australia. Mereka membatasi peredaran rumput liar dan membantu mengurangi potensi kebakaran lahan.

    (dem/dem)