Negara: Ceko

Jakarta –

Australia berencana merombak aturan senjata apinya, menyusul serangan teror terhadap pengunjung festival Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, beberapa waktu lalu.

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese pada Senin (15/12) mengajukan perubahan undang-undang nasional dalam pertemuan National Cabinet, sebuah forum yang mempertemukan para pemimpin federal, negara bagian, dan teritorial.

Perubahan tersebut mencakup penerapan daftar nasional senjata api, yang diharapkan memungkinkan pertukaran informasi tentang pemilik senjata lintas negara bagian.

Selain itu, ada rencana untuk memperbanyak pembagian informasi intelijen untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh izin kepemilikan senjata, jumlah senjata yang boleh dimiliki, pembatasan jenis senjata api yang diizinkan, serta persyaratan kewarganegaraan Australia.

Aturan baru itu akan diterapkan oleh parlemen di seluruh negeri.

Langkah ini merupakan respons cepat atas insiden penembakan di Pantai Bondi, yang menewaskan 16 orang dan menjadi peristiwa penembakan massal terbesar di Australia sejak 1996.

Pendekatan keras Australia terhadap kepemilikan senjata sipil berakar pada peristiwa penembakan massal tahun 1996 serta dukungan politik lintas partai.

Negara mana saja yang punya UU Senpi?

Sementara itu, Australia memiliki 14 senjata per 100 orang.

Saat ini, diperkirakan ada lebih dari satu miliar senjata yang dimiliki warga sipil di seluruh dunia. Pandangan tentang kepemilikan senjata pun sangat beragam.

Warga Australia dukung pembatasan kepemilikan senjata

Warga Australia tidak memiliki hak konstitusional untuk memiliki senjata api, dan sebagian besar warganya mendukung aturan ketat untuk memilikinya.

Setelah penembakan massal oleh Martin Bryant menewaskan 35 orang di Port Arthur, Tasmania, pada 1996, negara ini merombak undang-undang senjata apinya.

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan skema pembelian kembali senjata nasional yang kemudian berhasil mengurangi jumlah senjata di Australia. Kebijakan pengaturan senjata juga didukung secara bipartisan oleh partai-partai politik utama.

Saat ini, regulasi senjata dikelola oleh delapan negara bagian dan teritori. Meski berbeda-beda, prinsip dasarnya tetap sama. Misalnya, seseorang harus memberikan alasan kepemilikan senjata dan tidak bisa hanya mengklaim untuk membela diri. Senjata otomatis dan semiotomatis juga dilarang.

Sikap masyarakat Australia terhadap senjata umumnya negatif, meskipun jumlah senjata meningkat dalam 30 tahun sejak insiden Port Arthur.

Lembaga think tank, The Australia Institute, merilis temuan awal tahun 2025 yang menunjukkan 65% responden menginginkan undang-undang senjata yang lebih ketat dan 7 dari 10 orang percaya akses terhadap senjata harus dipersulit.

Laporan itu juga menemukan bahwa pemegang izin rata-rata memiliki empat senjata.

Australia kini diperkirakan memiliki lebih dari empat juta senjata, sekitar 500.000 lebih banyak dibandingkan estimasi Small Arms Survey pada 2017. Kenaikan ini dikaitkan dengan pemilik senjata lama yang membeli lebih banyak senjata.

Amerika Serikat punya hak konstitusional atas senjata api

Sikap Australia kontras dengan Amerika Serikat. Paman Sam punya hak kepemilikan senjata yang dijamin konstitusi.

Angka kematian akibat senjata api juga sangat berbeda. Australia mencatat 0,88 kematian per 100.000 penduduk, sementara di AS, jumlahnya lebih dari 10 per 100.000.

Seperti Australia, AS memiliki kombinasi hukum federal dan negara bagian yang mengatur kepemilikan senjata. Pengendalian senjata menjadi perdebatan sengit, karena ada kelompok lobi kuat yang menentang pembatasan serta interpretasi hukum yang membatasi upaya regulasi lebih lanjut.

Riset Pew Research Center tahun 2024 menemukan sebagian besar pemilik senjata di AS memilikinya untuk perlindungan pribadi dan 40% rumah tangga memiliki senjata. Sekitar setengah dari non-pemilik mempertimbangkan untuk memilikinya.

Menurut Rockefeller Institute of Government, AS mencatat 109 penembakan massal antara 2000 hingga 2022.

Jerman wajibkan izin dan asuransi pribadi terkait senjata

Di Jerman, terdapat tiga jenis izin untuk membeli, memiliki, atau menggunakan senjata api.

Waffenbesitzkarte, atau kartu kepemilikan senjata, memungkinkan pembelian dan kepemilikan senjata, tetapi tidak untuk mengisi atau menggunakannya. Bahkan kolektor senjata wajib memiliki izin ini.

Ada dua izin untuk membawa senjata secara aktif. Waffenschein memungkinkan membawa senjata dalam kondisi terisi, sementara Jagdschein adalah izin berburu yang hanya memperbolehkan penggunaan senjata untuk berburu.

Senjata kaliber rendah seperti pistol suar atau pistol starter atau pistol hampa juga memerlukan Kleiner Waffenschein (izin senjata kecil).

Selain itu, kepemilikan senjatadi Jerman dibatasi untuk orang dewasa yang telah menunjukkan “pengetahuan khusus” dan kebutuhan memiliki senjata. Mereka juga wajib memiliki asuransi tanggung jawab sebesar €1 juta (sekitar Rp19 miliar), serta membuktikan “keandalan menurut hukum senjata.” Aturan ini juga berlaku bagi warga non-Jerman.

Bagaimana dengan aturan senjata di Eropa dan kawasan lain?

Aturan kepemilikan senjata di Eropa beragam. Uni Eropa (UE) menetapkan standar minimum untuk perolehan, kepemilikan, dan penjualan senjata api di negara anggota, tapi masing-masing negara dapat menetapkan aturan sendiri.

Negara anggota UE juga diwajibkan memiliki sistem perizinan.

Meski beragam, penembakan massal dalam beberapa tahun terakhir mendorong negara seperti Austria, Ceko, dan Serbia membuka diskusi soal aturan senjata.

Menurut Rockefeller Institute, terdapat 26 penembakan massal di Uni Eropa antara 2000 hingga 2022.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

Editor: Prihardani Purba

(ita/ita)