Xcloud.id

Negara: Brunei

  • 10 Negara di Dunia yang Bebas Pajak Penghasilan, Gaji Utuh 100%!

    10 Negara di Dunia yang Bebas Pajak Penghasilan, Gaji Utuh 100%!

    Jakarta –

    Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keuangan negara. Berbagai jenis pajak dikenakan pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara, mulai dari pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan berbagai jenis pajak lainnya.

    Namun beberapa negara di dunia ternyata tidak memungut pajak penghasilan dari warganya. Alasan terbesarnya adalah karena negara-negara ini sudah memiliki pemasukan yang cukup.

    Di sisi lain, pajak penghasilan kerap menjadi persoalan terutama mereka yang memiliki banyak sumber pendapatan. Alhasil negara-negara yang tak mengenakan jenis pajak yang satu ini kerap menjadi pilihan utama para ekspatriat.

    Melansir The Economic Times, sedikitnya ada 10 negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi sepanjang 2025. Berikut daftarnya.

    1. Bahama

    Bahama, negara kepulauan di Hindia Barat, merupakan salah satu destinasi menarik bagi para pencari kehidupan bebas pajak. Warga negara Bahama tidak dikenakan pajak penghasilan, keuntungan modal, warisan, dan hadiah.

    Selain itu Bahama menawarkan kemudahan mendapatkan status penduduk sementara dan jalur cepat menuju status penduduk tetap bagi investor jika mereka membeli properti senilai US$ 750.000 atau lebih.

    2. Bahrain

    Bahrain menjadi salah satu negara terkaya di dunia sekaligus salah satu negara tanpa pajak penghasilan. Cukup mudah untuk tinggal di negara ini melalui program Golden Residency yang memberikan visa 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan banyak manfaat.

    Program ini ramah ekspatriat dan ideal bagi pemilik bisnis regional yang mencari stabilitas jangka panjang. Meski begitu untuk menjadi warga negara permanen di Bahrain ini cukup sulit, yang salah satunya dengan opsi investasi properti senilai lebih dari US$ 530.000.

    3. Bermuda

    Pada dasarnya tak ada pajak penghasilan di Bermuda. Namun perusahaan-perusahaan tetap wajib membayar pajak pembayaran gaji, yang kadang dipotong dari gaji pekerja.

    Meski begitu, negara ini masih cocok bagi profesional global jangka pendek. Belum lagi negara ini juga memiliki keindahan alam seperti pantai pasir merah muda dan tingkat keamanan tinggi yang juga cocok untuk berwisata.

    4. Brunei Darussalam

    Brunei Darussalam memiliki kekayaan minyak yang cukup untuk tidak memungut pajak penghasilan. Bersamaan dengan itu, negara ini bahkan masih bisa menyediakan layanan kesehatan serta pendidikan gratis.

    Meski begitu, tinggal di tetangga RI ini sangat sulit. Pasalnya, negara ini memiliki reputasi tidak ramah terhadap orang asing. Mendapatkan tempat tinggal tetap dan kewarganegaraan juga tidak mungkin, kecuali jika memperoleh persetujuan Sultan.

    5. Kepulauan Cayman

    Pemerintah Kepulauan Cayman tidak mengenakan pajak penghasilan, pajak properti, pajak keuntungan modal, dan pajak gaji kepada penduduknya. Selain itu, kepulauan ini juga tidak mengenakan pajak perusahaan yang menarik banyak perusahaan multinasional.

    Untuk memperoleh tempat tinggal di negara kepulauan ini, yang bersangkutan hanya perlu berinvestasi minimal US$ 1,2 juta dan memperoleh penghasilan tahunan minimal US$ 145.000. Setelah berdomisili selama lima tahun, yang bersangkutan dapat mengajukan kewarganegaraan

    6. Kuwait

    Kuwait juga tidak memungut pajak penghasilan berkat industri minyaknya yang begitu besar. Menariknya, Kuwait menjadi salah satu negara yang paling ramah terhadap ekspatriat di dunia, dengan warga negara asing dua per tiga dari populasinya.

    Meski begitu, untuk memperoleh status penduduk tepat atau kewarganegaraan sangatlah sulit. Sehingga negara ini merupakan pilihan yang cocok bagi para profesional ekspatriat, tetapi kurang pas bagi mereka yang ingin menetap jangka panjang.

    7. Monako

    Monako telah lama dianggap sebagai salah satu tempat terindah dan paling diminati untuk ditinggali di Eropa. Belum lagi negara ini membebaskan penduduknya cukup banyak jenis pajak. Jika tinggal di sana, penduduknya tidak perlu membayar pajak atas keuntungan modal, pendapatan investasi, dividen, kekayaan, hingga pembelian properti.

    Untuk mendapatkan status penduduk tetap, pelamar harus menyetorkan setidaknya €500.000 di bank Monako dan membuktikan bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang stabil. Kemandirian finansial sangat penting, dan prosesnya mencakup pemeriksaan latar belakang dan wawancara.

    8. Maladewa

    Pemerintah Maladewa tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi bagi sebagian besar penduduknya yang berpenghasilan di bawah ambang batas tertentu, sehingga praktis bebas pajak bagi banyak orang.

    Namun, kewarganegaraan terbatas hanya untuk Muslim Sunni, dan tidak ada program residensi bagi warga negara asing, hanya penginapan mewah dan pariwisata. Hal ini menjadikan Maladewa ideal untuk berlibur bebas pajak, tetapi tidak cocok untuk tempat tinggal permanen.

    9. Oman

    Berkat industri minyak dan gasnya, Oman tidak memerlukan pajak penghasilan dari warganya. Namun, tinggal di sana bisa membutuhkan penyesuaian besar, sebab budaya Oman cukup konservatif.

    Negara ini juga tidak terlalu membutuhkan modal asing. Jadi, ekspatriat yang ingin pindah ke negara ini biasanya membutuhkan koneksi kuat agar bisa melakukannya dengan mudah.

    10. Qatar

    Meski kecil, Qatar adalah negara kaya yang meraup keuntungan dari industri minyak. Qatar memiliki salah satu tingkat pendapatan per kapita tertinggi di dunia dan dianggap sebagai negara paling maju di Timur Tengah.

    Secara keseluruhan, Qatar menjadi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali dan menawarkan tempat tinggal permanen untuk ekspatriat. Namun, persyaratannya ketat dan hanya sedikit pengacara yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut.

    Sebagai contoh, Qatar hanya mengizinkan penduduk tetap setelah 20 tahun tinggal secara legal, dengan aturan ketat termasuk kemahiran berbahasa Arab dan stabilitas keuangan.

    (igo/fdl)

  • Perbandingan Model ‘Nutri-Level’ di Berbagai Negara, RI Bakal Ikut Mana?

    Perbandingan Model ‘Nutri-Level’ di Berbagai Negara, RI Bakal Ikut Mana?

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI tengah menyiapkan penerapan label “Nutri Level” untuk produk pangan olahan. Diharapkan, sistem ini dapat mengedukasi konsumen terkait gula, garam, dan lemak (GGL).

    Sebagai informasi, Nutri-Level atau sistem pelabelan yang bertujuan memberi informasi nutrisi pada kemasan produk makanan dan minuman telah diterapkan di banyak negara. Tujuannya adalah menunjukkan kandungan GGL yang tinggi atau rendah pada suatu produk.

    Namun, sistem pelabelan atau Nutri-Level di setiap negara berbeda-beda.

    Label peringatan hitam atau warning label – diterapkan di Brasil, Uruguay, dan ChileLabel Multiple Traffic Light (merah, oranye, dan hijau) – diterapkan di Inggris, Iran, dan Arab SaudiHealthier Choice Logo – diterapkan di Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam.Health Star Rising – diterapkan di Australia dan Selandia Baru

    Lalu, Indonesia ingin mencontoh ‘Nutri-Level’ dari negara mana?

    Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah mempelajari berbagai pendekatan terkait Nutri-Level dari banyak negara, termasuk Singapura, Amerika Serikat, dan Australia.

    Regulasi Nutri-Level merupakan tindak lanjut dari UU Kesehatan No.17 Tahun 2023 dan PP No.28 tentang pangan olahan.

    “73 persen penyebab kematian di negeri kita berasal dari penyakit non-infeksi. Sebagian besar dipicu oleh konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Karena itu, kami mengatur sistem Nutri-Level agar masyarakat bisa lebih cerdas memilih makanan,” ujar Taruna dalam acara detikcom Leaders Forum, Jumat (31/10/2025).

    Label ini nantinya menampilkan informasi kadar gula, garam, dan lemak dengan tanda huruf A-D serta warna hijau hingga merah, mirip seperti sistem Nutri-Grade di Singapura. Nantinya, label ini akan berada di depan kemasan atau Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL).

    detikcom Leaders Forum BPOM Foto: Rifkianto Nugroho/detikHealth

    Dimulai Bertahap

    BPOM sendiri akan memulai kebijakan ini secara bertahap. Tahap pertama adalah menyasar minuman siap konsumsi, termasuk minuman konsentrat baik yang berbentuk cai ataupun bubuk.

    Kebijakan akan diterapkan bersamaan dengan pangan olahan dan pangan siap saji.

    “Selain labeling Nutri-Level-nya kita juga ada stempel makanan sehat. Ternyata itu (logo pilihan lebih sehat) cukup berpengaruh,” kata Taruna.

    “Selama ini makanan sehat (logo) sudah berlaku selama tiga tahun sebetulnya. Selama 3 tahun ini ada beberapa produsen yang sudah mulai (menerapkan). Masyarakat tinggal milih kan, ini (ada logo) makanan sehat berarti ini bagus,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Prabowo hingga Xi Jinping Hadiri KTT APEC di Korea Selatan

    Prabowo hingga Xi Jinping Hadiri KTT APEC di Korea Selatan

    Sejumlah pemimpin negara juga tampak menghadiri KTT APEC. Mulai dari, Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrance Wong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Kanada Mark Carney, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, hingga Presiden China Xi Jinping.

    Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerja sama ekonomi kawasan Asia-Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pada rangkaian KTT APEC hari ini, Prabowo bersama para pemimpin anggota APEC lainnya akan mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM).

    Sesi ini mengangkat tema “Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond” yang menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas, ketahanan ekonomi, dan kolaborasi lintas kawasan.

    Dalam sesi ini, Prabowo diagendakan untuk menyampaikan pandangan dan gagasan Indonesia mengenai langkah-langkah strategis untuk membangun kawasan Asia-Pasifik yang saling terhubung, berinovasi, dan sejahtera.

    Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki makna strategis mengingat forum ini merepresentasikan sekitar 60 persen produk domestik bruto (PDB) dunia dan lebih dari sepertiga populasi global.

    Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Turut mendampingi Prabowo dalam sesi pertama AELM yakni Menteri Luar Negeri, Sugiono.

     

  • Pontianak Jadi Titik Temu Diplomasi Lintas Negara

    Pontianak Jadi Titik Temu Diplomasi Lintas Negara

    Pertumbuhan Kalbar bukan hasil kebetulan. Ia lahir dari arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada produktivitas dan efisiensi.

    Infrastruktur, dari pelabuhan hingga jalur udara, diarahkan untuk mendukung rantai pasok. Sektor industri pengolahan menjadi prioritas, sementara komoditas mentah didorong naik kelas.

    Kalimantan Barat kini sedang menyiapkan diri menjadi hub industri dan logistik untuk wilayah Borneo. Kawasan Kijing dan Mempawah menjadi poros ekspor, sementara Kota Pontianak menampung pusat distribusi digital.

    Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah mentalitas baru. Bahwa ekonomi Kalbar bukan lagi bergantung pada sumber daya alam, melainkan pada kreativitas dan kerja sama lintas batas.

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sadar, investasi tak hanya datang dari insentif, tapi juga dari kepercayaan terhadap stabilitas kebijakan. BIRD 2025 menjadi panggung untuk menunjukkan konsistensi itu.

    “Melalui forum ini, saya berharap lahir rekomendasi dan rencana kerja konkret memberi dampak nyata bagi masyarakat di seluruh kawasan Borneo,” tegas Ria Norsan.

    Ria Norsan menegaskan, Kalimantan Barat akan terus memperkuat kerja sama subregional seperti BIMP–EAGA dan Sosek Malindo.

    Dua platform ekonomi yang mengikat Kalimantan dengan Malaysia, Brunei, dan Filipina bagian selatan. Konektivitas menjadi kunci, tapi kepercayaan menjadi bahan bakarnya. Kepercayaan itu sedang dibangun pelan, tapi pasti, lewat ruang-ruang seperti BIRD 2025.

    “Mari jadikan forum ini ruang strategis untuk mempertemukan pemikiran lintas negara dan lintas disiplin, agar kolaborasi Borneo bukan hanya wacana, tetapi gerakan nyata menuju masa depan yang berdaya saing,” tutup Ria Norsan

  • Langganan ChatGPT Gratis Setahun, Warga RI Kebagian atau Tidak?

    Langganan ChatGPT Gratis Setahun, Warga RI Kebagian atau Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – OpenAI membuka layanan ChatGPT untuk bisa diakses gratis. Sayang kebijakan ini baru tersedia untuk pengguna di India saja.

    Layanan ChatGPT Go digratiskan selama satu tahun mulai 4 November 2025 mendatang. Alasannya untuk meningkatkan adopsi di negara tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (29/10/2025).

    Sebelumnya ChatGPT Go dibanderol senilai 399 rupee (Rp 75 ribu) per bulan. Ini berlaku sejak pertama kali diluncurkan bulan Agustus.

    Tidak diketahui bagaimana nasib pelanggan sebelumnya ChatGPT Go setelah ada kebijakan baru ini.

    Sebagai informasi, ChatGPT Go merupakan layanan dengan paket berlangganan yang lebih murah. Pengguna masih bisa mendapatkan akses ke sejumlah fitur populer milik chatbot tersebut.

    Tidak semua negara memiliki layanan ini. Mengutip laman resmi OpenAI, Indonesia salah satu yang bisa mengakses ChatGPT Go, begitu juga negara lain seperti Brunei Darussalam, Brasil, Kamboja, Malaysia, Afrika Selatan, Sudan, hingga Thailand.

    Layanan gratis sebenarnya bukan hal yang aneh. Sebab sejumlah perusahaan juga telah melakukan kebijakan serupa untuk produk AI.

    Misalnya Perplexity telah menawarkan akses gratis untuk pengguna India. Kebijakan ini hasil kerja sama dengan operator seluler Bharti Airtel.

    Sama seperti ChatGPT, layanan gratis untuk paket premium pada paket premium berlaku selama setahun.

    Begitu juga dengan Gemini AI Pro. Google menggratiskan akses produknya untuk pelajar pada periode yang sama.

    Sementara itu, Reuters mencatat langkah OpenAI dilakukan saat India memiliki usulan aturan baru terkait pengaturan AI. Perusahaan dan media sosial harus punya label yang jelas soal konten AI, sebagai cara mengatasi penyebaran deepfake dan misinformasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Filipina Siap Pimpin ASEAN, Laut China Selatan Jadi Fokus Utama?

    Filipina Siap Pimpin ASEAN, Laut China Selatan Jadi Fokus Utama?

    Jakarta –

    Malaysia resmi menyerahkan kepemimpinan ASEAN kepada Filipina pada Selasa (28/10). Pergantian ini menandai awal masa transisi menuju peran Manila sebagai ketua blok Asia Tenggara itu pada 2026, dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) yang diperkirakan akan menjadi fokus utama agenda.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang masih akan menjabat sebagai Ketua ASEAN hingga akhir tahun ini, secara simbolis menyerahkan palu kepemimpinan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada penutupan KTT ASEAN di Kuala Lumpur.

    “Pada hari pertama tahun 2026, ASEAN akan memulai babak baru,” kata Anwar dalam pidato penutupnya.

    Filipina termasuk satu dari empat negara anggota ASEAN, bersama Brunei, Malaysia, dan Vietnam, yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

    Wilayah laut strategis itu menjadi jalur penting perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Namun, klaim mereka kerap berbenturan dengan Cina, yang menegaskan hampir seluruh kawasan tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya, meski putusan pengadilan internasional pada 2016 menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

    Sengketa Laut Cina Selatan

    Ketegangan antara Manila dan Beijing belakangan meningkat tajam, ditandai dengan serangkaian konfrontasi di laut yang terjadi hampir setiap bulan. Kapal penjaga pantai kedua negara kerap berhadapan dalam situasi berisiko tinggi, memperlihatkan rapuhnya stabilitas di kawasan itu.

    “Laut Cina Selatan baru menjadi perhatian ketika insiden di lapangan memanas, dan belakangan memang memanas,” kata seorang diplomat Asia Tenggara di sela KTT ASEAN kepada AFP yang menolak disebutkan namanya.

    Dalam pidatonya di Kuala Lumpur, Presiden Marcos menegaskan bahwa kerja sama regional tetap penting di tengah ketegangan yang ada. “Ada hasil positif yang bisa dicapai jika kita berkomitmen untuk bekerja sama dan menjalin keterlibatan yang bermakna, terutama di Laut Cina Selatan,” ujarnya.

    Namun, analis geopolitik asal Manila, Don McLain Gill, mengatakan kepada AFP bahwa meski Filipina akan menekankan keamanan maritim selama masa kepemimpinannya, kesepakatan apa pun yang mungkin disetujui Cina kemungkinan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Cina mungkin akan menyetujui hal-hal simbolis, tetapi tidak yang benar-benar bisa mengekang tindakannya di lapangan,” ujarnya.

    Para diplomat dan pengamat memandang bahwa Filipina akan mendorong pendekatan yang berimbang: mencegah eskalasi di satu sisi, sambil membuka ruang kerja sama dengan Beijing di sisi lain. Beberapa bidang yang dianggap potensial antara lain meteorologi kelautan yang penting bagi keselamatan pelayaran, serta pembentukan mekanisme untuk memastikan akses nelayan terhadap wilayah tangkap tradisional mereka.

    Tantangan Filipina dalam isu Myanmar

    Selain isu Laut Cina Selatan, Filipina juga akan memikul tanggung jawab menangani situasi di Myanmar yang masih terjerat perang saudara sejak kudeta militer pada 2021. “Pemerintah Filipina perlu memastikan agar isu Laut Cina Selatan tidak menutupi prioritas lain ASEAN,” kata Mustafa Izzuddin, analis internasional dari Solaris Strategies Singapore.

    Menjelang pemilu Myanmar pada 28 Desember, sejumlah sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa ASEAN tidak akan mengirim pengamat. Keputusan ini menjadi kemunduran bagi upaya junta militer mencari legitimasi internasional, meski beberapa negara anggota kemungkinan akan mengirim pengamatnya secara terpisah.

    Manila juga akan menghadapi tantangan besar dalam membangun sikap bersama ASEAN, termasuk menentukan apakah para pemimpin junta akan diundang kembali ke pertemuan kawasan yang mereka tidak hadiri sejak kudeta. Filipina pun akan memimpin pembahasan penunjukan utusan tetap ASEAN yang bertugas menangani situasi politik di Myanmar.

    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

  • Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mendorong pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai langkah memperkuat koordinasi dan memastikan

    relevansi kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia bahkan menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-5 di Kuala Lumpur pada Senin (27/10/2025).

    “Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerjasama RCEP,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

    Indonesia, yang berperan sebagai Initiator dan Country Coordinator RCEP, menilai penguatan kelembagaan akan menjadi kunci bagi keberlanjutan kerja sama ekonomi di tengah dinamika global.

    RCEP sendiri mencakup 15 negara anggota, yaitu 10 negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja) dan 5 mitra (China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru) yang mewakili total 28,6% populasi dunia dan 28% PDB global.

    Selain anggota tetap, empat negara lain yakni Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Chile juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam salah satu blok perdagangan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    Pertemuan para pemimpin RCEP kali ini menghasilkan Joint Leaders’ Statement on RCEP yang menegaskan kembali komitmen negara anggota untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral, menjunjung tinggi aturan dan prinsip WTO, serta menjaga pasar tetap terbuka, adil, dan berbasis aturan.

    “Pernyataan ini secara eksplisit juga mengakui peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional,” tambah Susiwijono.

    KTT RCEP ke-5 juga menyepakati langkah konkret ke depan, mulai dari implementasi penuh perjanjian RCEP, percepatan proses aksesi anggota baru, hingga pembentukan Sekretariat RCEP sebagai kerangka institusional permanen.

    Selain itu, negara anggota juga sepakat menyiapkan General Review on RCEP yang ditargetkan dimulai pada 2027, guna memastikan perjanjian tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

  • Membaca Potensi Negosiasi Ulang Tarif Trump Usai KTT ASEAN

    Membaca Potensi Negosiasi Ulang Tarif Trump Usai KTT ASEAN

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir dalam acara KTT ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 26-27 Oktober 2025. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan pujian, terkhusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki andil besar dalam penyelesaian konflik di Gaza. Trump bahkan menyebut Indonesia sebagai teman baru.

    “Kita telah menandatangani perjanjian yang kuat. Ada 59 negara terlibat, dan banyak di antara mereka ada di meja ini, sebagai contoh, Indonesia teman baru saya. Terima kasih telah membantu. Kami sangat menghargainya,” ujar Trump seperti dikutip dari keterangan tertulis dari BPMI Setpres, Minggu (26/10/2025).

    “Saya ingin berterima kasih kepada Malaysia dan Brunei, juga kepada teman saya, Presiden Prabowo dari Indonesia, atas upaya luar biasa mereka mengamankan hari baru bagi Timur Tengah,” lanjut Trump.

    Oleh banyak pengamat, kedatangan Trump dalam perhelatan negara-negara Asia Tenggara ini dilihat sebagai usahanya untuk tetap dekat dengan 11 negara ASEAN. Para pakar melihat jika negara-negara ASEAN masih memiliki potensi pengembangan ekonomi yang akan berdampak baik ke AS.

    Benar saja, dalam kesempatan tersebut, Presiden AS itu menandatangani sejumlah perjanjian dagang baru dengan empat negara Asia Tenggara, yakni Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Beberapa barang ekspor dari keempat negara tersebut memperoleh penurunan tarif menjadi 0%. Timbal baliknya, AS memperoleh kepastian pasokan logam tanah jarang dari kawasan tersebut. Oleh Trump, kerja sama ini disebut sebagai langkah strategis memperkuat rantai pasok global dan mengurangi ketergantungan AS terhadap China.

    Lalu bagaimana dengan Indonesia yang disebut sebagai kawan baru oleh Trump? Merangkum detikFinance, Indonesia sedang menegosiasikan kembali tarif resiprokal dengan AS. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jika tarif sebesar 19% ini sedang kembali didiskusikan dengan AS dan akan rampung dalam waktu 2-3 minggu ke depan.

    Lalu seberapa besar kans Indonesia mendapatkan diskon seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja? Apakah posisi Indonesia di BRICS masih menjadi hambatan? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke NTT, detikSore akan mengulas tentang meninggalnya seorang warga Manggarai Timur akibat rabies yang tertular dari anjing peliharaannya. Nahasnya, anjing tersebut justru dimakan ramai-ramai oleh belasan warga di sana. Terbaru, Kepala Desa Uwu di Mangarai Timur, NTT tengah mendata nama-nama yang sudah terlanjur mengkonsumsi anjing yang diduga terkena virus rabies tersebut. Bagaimana kabar terbarunya? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.

    Jelang petang nanti, detikSore akan mengulik cerita seru di balik komunitas kuliner unik di Jakarta. Mereka adalah Komunitas Pergi Makan Jakarta. Tidak hanya sekedar mencicipi makanan menarik di Jakarta, mereka juga mengangkat konsep “Culinary Tour with Strangers”. Dengan kata lain, komunitas ini berusaha membuka wahana baru bagi orang-orang yang ingin memperluas jaringan pertemanan dengan medium kuliner. Lalu apa saja yang ditawarkan oleh komunitas ini? Temui mereka di detikSore.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Negara ASEAN Sepakati Aturan Baru Perdagangan Barang, Ini Isinya – Page 3

    Negara ASEAN Sepakati Aturan Baru Perdagangan Barang, Ini Isinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Budi Santoso mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Naskah Perjanjian The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade).

    Penyerahan naskah ini dilakukan oleh Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Abdul Aziz, selaku Ketua Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, dalam prosesi penyerahan ATIGA Upgrade di Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47.

    Selain Indonesia, penyerahan naskah ini juga disaksikan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN.

    “Penyerahan resmi naskah perjanjian ini menandai komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk membangun sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, guna memperkuat integrasi ekonomi kawasan,” jelas Mendag Busan, Senin (27/10/2025).

    Naskah Perjanjian ATIGA Upgrade telah ditandatangani Mendag Busan di hari sebelumnya. Penandatanganan juga telah dilakukan oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

    Sedangkan Kamboja dan Laos menandatangani secara ad referendum. Sementara itu, Myanmar dan Vietnam dijadwalkan melakukan penandatanganan pada November 2025.

    Setelah penandatanganan rampung, implementasi perjanjian ini dijadwalkan mulai berlaku 18 bulan setelahnya. ATIGA Upgrade ini menjadi perjanjian perdagangan barang ASEAN yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi regional dan global.

     

  • Prabowo Disambut Pelukan Anwar Ibrahim Saat Hadiri KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur – Page 3

    Prabowo Disambut Pelukan Anwar Ibrahim Saat Hadiri KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu, 26 Oktober 2025, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN. Dia tiba sekitar pukul 08.20 waktu setempat (WS) dan disambut langsung oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di park entrance KLCC.

    Kedua pemimpin negara itu bersalaman dan berpelukan hangat. Setelahnya, Prabowo dan PM Anwar mengabadikan momen lewat foto bersama sebelum menuju ruang tunggu untuk bergabung bersama pemimpin negara lainnya.

    Dari ruang tunggu, Prabowo bersama para pemimpin negara lainnya kemudian menuju plenary hall untuk mengikuti acara pembukaan KTT ke-47 ASEAN. Dia tampak duduk di antara Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, dan PM Kanada Mark Carney.

    Dalam sambutan pembukanya, Ketua ASEAN 2025 PM Anwar mengatakan bahwa tahun 2025 menjadi tahun yang menuntut lebih banyak dengan meningkatnya pertentangan akibat ketidakpastian yang makin besar.

    Pertentangan ini tidak hanya menguji perekonomian, tetapi juga tekad untuk tetap teguh dalam kerja sama dan meyakini bahwa dialog masih dapat terwujud pada era ini.

    “Namun di tengah cobaan ini, ASEAN tetap bertahan. Kekuatan kita bukan terletak pada keselarasan, melainkan pada keyakinan bahwa rasa hormat dan akal sehat masih mengikat kita bersama,” tutur Anwar.