Xcloud.id

Negara: Brunei

  • Jungkir Balik RI Lobi Tarif Impor AS, Berbuah Manis?

    Jungkir Balik RI Lobi Tarif Impor AS, Berbuah Manis?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara saat ini sedang disibukkan dengan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) dengan tujuan diberikan tarif yang lebih rendah oleh Presiden Donald Trump. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terus mengupayakan lobi dagang dengan Negara Adidaya itu.

    Indonesia masih di bawah ancaman penerapan tarif resiprokal sebesar 32% yang diumumkan Trump pada April tahun ini. Trump memberi 90 hari waktu negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Jika tidak ditemukan kesepakatan maka tarif tersebut akan berlaku pada 9 Juli 2025.

    Bahkan, terbaru Trump mengancam akan kenakan tarif tambahan sebesar 10% ke negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. Indonesia sendiri termasuk negara yang hadiri KTT BRICS di Brasil.

    Pada awal-awal masa negosiasi usai pengumuman ancaman tarif pada awal April 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka telah bertemu dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Commerce untuk bernegosiasi soal tarif Trump.

    “Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan imbang,” tutur Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (18/4/2025).

    Adapun dalam pertemuan tersebut, belum ada kesepakatan akhir dan baru disepakati kerangka acuan negosiasi.

    Kedua pihak optimistis untuk menemukan titik temu dan jalan terbaik terkait negosiasi tarif yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Indonesia telah menawarkan konsensi kepada AS, mulai dari peningkatan impor hingga kemudahan investasi dan bisnis.

    Tak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan investasi di AS melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam rangka negosiasi tarif resiprokal.

    Airlangga menyampaikan bahwa upaya tersebut menjadi satu dari sederet tawaran yang diajukan pemerintah Indonesia. “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” tutur Airlangga dalam konferensi pers terkait perkembangan negosiasi tarif Trump di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Bahkan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu (6/7/2025), Airlangga segera terbang ke AS untuk melanjutkan negosiasi tarif.

    Pengumuman Trump

    Namun, di tengah proses negosiasi intens yang sedang berjalan, Trump mengumumkan tetap mengenakan tarif impor sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025. Kendati demikian, Trump sudah mengumumkan tarif baru pada 7 Juli 2025 waktu AS.

    “Tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2025).

    Dia menuturkan bahwa notabenenya seluruh dokumen dan data yang diminta AS sebenarnya sudah disampaikan lengkap oleh Indonesia dalam proses negosiasi yang berjalan selama beberapa pekan terakhir.

    Hanya saja, pemerintah menyadari bahwa keputusan akhir ada di tangan Trump. Meski begitu, pemerintah menilai proses negosiasi belum berakhir. Haryo mengingatkan bahwa surat yang ditulis Trump ke Presiden Prabowo Subianto menyebut masih ada ruang pembicaraan lebih lanjut, setidaknya sampai tarif 32% berlaku pada 1 Agustus 2025.

    “Kesempatan masih terbuka. Kita kembali menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sangat penting, sehingga perlu mendapatkan prioritas,” ungkapnya.

    Pemerintah pun masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo.

    Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

  • Trump Umumkan Tarif Baru: Brasil Kena 50%, Irak-Libya 30%

    Trump Umumkan Tarif Baru: Brasil Kena 50%, Irak-Libya 30%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melayangkan gelombang baru surat pemberitahuan tarif pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat, termasuk bea masuk sebesar 50% untuk Brasil, salah satu tarif tertinggi yang diumumkan sejauh ini dan dijadwalkan mulai berlaku pada Agustus.

    Dalam suratnya kepada Brasil yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (10/9/2025), Trump mengaitkan tarif tersebut dengan penanganan terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang saat ini menghadapi dakwaan terkait dugaan upaya kudeta. 

    “Persidangan ini seharusnya tidak berlangsung. Ini adalah perburuan penyihir yang harus segera dihentikan!” tulis Trump dalam surat tersebut.

    Selain Brasil, Trump juga menetapkan tarif 30% terhadap produk impor dari Aljazair, Libya, Irak, dan Sri Lanka. Sementara itu, Brunei dan Moldova dikenakan tarif 25%, dan Filipina sebesar 20%. Tarif ini sebagian besar sesuai dengan pengumuman awal Trump pada April lalu, meskipun tarif Irak diturunkan dari 39% dan Sri Lanka dari 44%.

    Trump mulai mengirimkan surat pemberitahuan tarif sejak Senin (7/7/2025), menjelang tenggat waktu pekan ini bagi negara-negara mitra untuk menyelesaikan negosiasi dagang dengan pemerintah AS. 

    Dalam unggahan di media sosial, Trump menyatakan akan merilis setidaknya tujuh surat tarif pada Rabu pagi, dan tambahan tarif lainnya akan diumumkan pada sore hari.

    Brasil menjadi negara pertama yang menerima surat pemberitahuan tarif dari Trump meskipun sebelumnya tidak masuk dalam daftar mitra dagang yang diumumkan saat peluncuran tarif balasan pada April lalu.

    Surat kepada Brasil tersebut juga dinilai sebagai sinyal peringatan bagi blok negara berkembang BRICS, yang selama ini dipandang Trump sebagai ancaman terhadap dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan global.

    Brasil termasuk tidak biasa dalam daftar target tarif terbaru Trump, karena justru mencatat defisit perdagangan dengan AS, berbeda dengan mayoritas negara lain yang mencetak surplus besar terhadap Amerika. 

    Berdasarkan data Biro Sensus AS, sepanjang 2024 Brasil mengimpor produk dari AS senilai sekitar US$44 miliar, sementara ekspor Brasil ke AS tercatat sekitar US$42 miliar.

    Brasil saat ini menempati posisi 20 besar mitra dagang utama AS. Dari tujuh negara lain yang disebut dalam pengumuman tarif Trump pada Rabu (9/7/2025), hanya Filipina, dengan nilai ekspor ke AS mencapai US$14,1 miliar tahun lalu, yang masuk ke dalam daftar 50 mitra dagang utama AS.

    Sementara itu, nilai impor gabungan dari enam negara sisanya pada 2024 kurang dari US$15 miliar, dengan Irak, pengekspor utama minyak mentah, menyumbang sekitar separuh dari total tersebut.

    Saat ditanya mengenai dasar penetapan tarif dalam sebuah acara di Gedung Putih, Trump menjelaskan bahwa perhitungannya berdasarkan akal sehat, defisit perdagangan, sejarah hubungan dagang selama bertahun-tahun, dan angka-angka mentah.

    “Mereka didasarkan pada fakta yang sangat, sangat substansial, serta juga sejarah masa lalu,” ujarnya.

    Sejauh ini, peringatan tarif tambahan dari Trump belum terlalu mengguncang pasar keuangan, dengan pelaku pasar lebih fokus pada keputusan Trump untuk memperpanjang tenggat waktu penerapan tarif balasan hingga 1 Agustus 2025. 

    Langkah ini memberikan ruang tambahan bagi mitra dagang untuk menyelesaikan pembicaraan dan awalnya sempat menimbulkan keraguan di Wall Street soal keseriusan Trump dalam mengeksekusi ancaman tarifnya.

    Namun, Trump memperkuat komitmennya pada Selasa (8/7/2025) dengan menyatakan bahwa semua pembayaran akan jatuh tempo dan wajib dibayarkan mulai 1 Agustus 2025 dan tidak ada perpanjangan untuk tarif yang berlaku per negara.

    Saat ditanya oleh wartawan tentang dasar perhitungan tarif terhadap negara mitra, Trump menjawab bahwa itu berdasarkan akal sehat, defisit perdagangan, catatan hubungan dagang selama bertahun-tahun, dan data mentah. 

    Dia menambahkan, tarif tersebut didasarkan pada fakta yang sangat substansial, termasuk juga sejarah masa lalu.

    Adapun, Trump juga meningkatkan tekanan terhadap dua mitra dagang utama. Uni Eropa disebut bisa segera menerima tarif sepihak meski negosiasi masih berlangsung, sementara India akan dikenakan tambahan tarif 10% karena keterlibatannya dalam blok negara berkembang BRICS, yang menurut Trump mengancam dominasi dolar AS sebagai mata uang global.

    Selain itu, Trump juga melontarkan ancaman tarif sektoral. Dia mengusulkan tarif hingga 50% terhadap produk tembaga, yang mendorong harga logam tersebut melonjak hingga 17% di New York pada Selasa, rekor lonjakan harian. Dia juga mengancam akan mengenakan tarif setinggi 200% untuk impor farmasi, kecuali produsen obat global memindahkan produksi mereka ke AS dalam waktu satu tahun.

    Gelombang surat tarif dan ancaman baru ini menandai babak terbaru dari agenda perdagangan Trump yang sarat gejolak, memicu volatilitas pasar dan kekhawatiran di kalangan konsumen, pelaku usaha, serta mitra dagang terkait dampaknya terhadap arus perdagangan dan stabilitas ekonomi global.

    Trump pertama kali mengumumkan rencana tarif balasan ini pada 2 April 2025. Namun, setelah reaksi pasar yang negatif, dia menurunkan tarif menjadi 10% selama periode negosiasi selama 90 hari yang seharusnya berakhir pada Rabu (9/7/2025) sebelum akhirnya diperpanjang tiga pekan.

    Adapun surat tarif yang dikirimkan Trump pada Senin sebelumnya menyasar negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Afrika Selatan, Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Sebagian besar tarif tersebut konsisten dengan pengumuman awal Trump.

    Meski Trump mempromosikan surat pemberitahuan tarif ini sebagai bentuk kesepakatan, perjanjian yang berhasil dia capai sejauh ini dengan Inggris dan Vietnam belum mencakup seluruh aspek perdagangan dan menyisakan banyak ketidakjelasan. 

    Sementara itu, Trump juga telah mencapai kesepakatan gencatan dengan China untuk menurunkan tarif dan memperlancar arus impor mineral penting.

  • RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan agar tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lain.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

    Sejauh ini, kata Haryo, Indonesia telah menyampaikan tawaran-tawaran terbaik kepada AS, termasuk dalam bentuk second best offer yang disebut pemerintah AS sebagai tawaran yang sangat baik. Meski begitu, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Trump.

    “Kemudian ini belum berakhir, saya melihat keputusan ini masih menunggu respons dari setiap negara apa yang akan ditawarkan kembali. Jadi kata 32% itu belum final, kita masih akan terus respons dan berunding kembali dan menawarkan nilai-nilai lebih untuk jadi pertimbangan Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Haryo menambahkan, selain tarif, negosiasi juga mencakup aspek hambatan non-tarif. Menurutnya, Indonesia selama ini juga terus mendorong perbaikan regulasi untuk mempermudah investasi, baik untuk AS maupun negara lain.

    Dia mencontohkan bahwa tim negosiasi sudah menyampaikan berbagai upaya perbaikan hambatan non-tarif yang dilakukan seperti penerapan (OSS) Online Single Submission) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan utama saat ini tetap pada tarif, terutama terkait volume perdagangan dan komoditas prioritas.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

  • Jumlah Kematian Pengidap COVID-19 di Indonesia Selama Masa Pandemi

    Jumlah Kematian Pengidap COVID-19 di Indonesia Selama Masa Pandemi

    Jakarta –

    Pandemi COVID-19 sempat menjadi permasalahan besar dunia. Selain memengaruhi sistem pelayanan medis, pandemi yang pertama kali muncul di awal 2020 tersebut juga menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

    Hal tersebut juga dialami oleh Indonesia. Selama masa pandemi, ada jutaan orang yang menjadi pasien, dan tak sedikit juga yang meninggal dunia. Bagaimana situasi pandemi COVID-19 di Indonesia?

    Kasus COVID-19 di RI

    Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sampai tahun 2025 Indonesia mencatatkan total kasus positif COVID-19 hingga 6.830.274 kasus. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 20 dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia.

    Sedangkan untuk angka kematian akibat COVID-19 di RI sampai tahun 2025, tercatat ada 162.059 kasus. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 11 dengan angka kematian akibat COVID-19 terbanyak di dunia.

    Kondisi COVID-19 di Negara-negara Asia Tenggara

    Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan kasus kematian akibat COVID-19 terbanyak. Pada peringkat kedua ada Filipina dengan 66.864 kasus kematian, lalu ada Vietnam dengan 43.206 kematian.

    Berikut ini rincian lengkapnya:

    Indonesia – 162.059 kematian dari 6.830.274 kasus.Filipina – 66.864 kematian dari 4.140.383 kasus.Vietnam – 43.206 kematian dari 11.624.000 kasus.Malaysia – 37.351 kematian dari 5.329.836 kasus.Thailand – 34.871 kematian dari 5.247.981 kasus.Myanmar – 19.494 kematian dari 643.349 kasus.Kamboja – 3.056 kematian dari 139.326 kasus.Singapura – 2.024 kematian dari 3.006.155 kasus.Brunei – 182 kematian dari 350.550 kasus.Laos – 671 kematian dari 219.060 kasus.

    Harus Tetap Waspada

    Kasus harian dan efek dari infeksi COVID-19 sudah jauh menurun bila dibandingkan semasa pandemi. Spesialis paru dr Erlang Samoedro, SpP(K) menuturkan infeksi COVID-19 saat ini sebenarnya lebih mirip dengan flu musiman.

    Gejalanya cenderung lebih ringan lantaran daya tahan tubuh masyarakat jauh lebih baik setelah vaksinasi diberikan.

    “Karena ini sudah dianggap ringan, jadi kita ya untuk kewaspadaan sendiri aja. Terutama untuk orang-orang yang punya komorbid, kemudian orang-orang yang punya orang tua, kemudian anak-anak itu yang rentan terhadap infeksi seperti itu,” kata dr Erlang dalam sebuah wawancara dengan detikcom.

    “Iya betul, perilaku hidup bersih sehat sama seperti COVID yang dulu, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan itu aja sih,” sambungnya.

    Meski gejalanya cenderung ringan, dr Erlang mengingatkan virus COVID-19 akan selalu ada. Jangan sampai terlena dan tidak menerapkan perlindungan sama sekali, khususnya pada pengidap komorbid seperti diabetes, penyakit paru kronik, jantung, dan sebagainya.

    Infeksi COVID-19 dapat memperburuk masalah kesehatan yang sudah ada.

    “Ya, karena dia penyakitnya ringan, beberapa masyarakat menganggap itu seperti batuk pilek biasa. Ya, kita kan memang normal ya jadi terinfeksi virus seperti itu, batuk pilek dalam satu tahun bisa kena sampai beberapa kali,” tambahnya.

    “Yang jadi masalah sebenarnya, kalau pada orang-orang yang rentan. Seperti anak-anak atau bayi, balita, kemudian orang tua dan yang punya komorbid, itu kadang-kadang infeksi yang sedikit saja, yang ringan saja, itu membuat komorbidnya jadi tambah berat,” jelas dr Erlang.

    Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Aji Muhawarman beberapa waktu lalu mengimbau untuk vaksinasi booster. Vaksin booster sangat disarankan untuk kelompok-kelompok rentan seperti lansia, orang dengan imunitas rendah, serta orang dengan komorbid atau penyerta.

    Jumlah vaksin gratis yang disediakan saat ini sudah sangat terbatas. Di luar program pemerintah, vaksin COVID-19 masih bisa didapatkan secara mandiri dengan kisaran harga Rp 200 ribuan.

    “Gratis di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Tetapi jumlahnya sudah terbatas,” tutur Aji beberapa waktu lalu.

    Daftar Negara dengan Kasus COVID-19 Terbanyak

    Berikut ini 10 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia:

    Amerika Serikat – 103 juta kasus.China – 99,4 juta kasus.India – 45,1 juta kasus.Prancis – 39 juta kasus.Jerman – 38,4 juta kasus.Brasil – 37,7 juta kasus.Korea Selatan – 34,6 juta kasus.Jepang – 33,8 juta kasus.Italia – 27 juta kasus.Britania Raya – 25,1 juta kasus.

    Berikut ini 10 negara dengan angka kematian COVID-19 terbanyak di dunia:

    Amerika Serikat – 1,2 juta kasus kematian.Brasil – 703 ribu kasus kematian.India – 534 ribu kasus kematian.Rusia – 404 ribu kasus kematian.Meksiko – 335 ribu kasus kematian.Britania Raya – 232 ribu kasus kematian.Peru – 221 ribu kasus kematian.Italia – 199 ribu kasus kematian.Jerman – 175 ribu kasus kematian.Prancis – 168 ribu kasus kematian.

    (avk/tgm)

  • Kemenag RI Gelar Lomba Baca Kitab Kuning Berskala Internasional untuk Pertama Kali – Page 3

    Kemenag RI Gelar Lomba Baca Kitab Kuning Berskala Internasional untuk Pertama Kali – Page 3

    Sebagai informasi, Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) dilangsungkan di Pesantren As’adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pada 1-7 Oktober 2025.

    Selain Indonesia, MQK juga akan menghadirkan peserta dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste.

    Total peserta MQK Internasional adalah 8.773 santri yang berasal dari 1.218 lembaga, yakni 1.161 pesantren dan 57 Ma’had Aly. MQK kali ini diselenggarakan berbasis digital, serta mengusung semangat local to global.

  • Biaya Bikin SIM Baru Juli 2025

    Biaya Bikin SIM Baru Juli 2025

    Jakarta –

    Biaya bikin Surat Izin Mengemudi (SIM) 2025 baru masih belum mengalami perubahan tarif. Nah buat kamu yang baru hendak memiliki dan membuat SIM, haruskan siapkan uang segini.

    Untuk bisa mendapatkan SIM, kamu harus memenuhi serangkaian persyaratan seperti diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol 5 tahun 2021 Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Jika sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dipastikan kamu baru bisa mengendarai kendaraan.

    Syarat Bikin SIM Baru:

    1. Usia

    Dijelaskan pada pasal 7, persyaratan untuk membuat SIM yaitu usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Khusus persyaratan usia, pemohon harus memenuhi ketentuan berikut.

    – minimal 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM D1
    – minimal 18 tahun untuk SIM C1
    – minimal 19 tahun untuk SIM CII
    – minimal 20 tahun untuk SIM A umum dan SIM B1
    – minimal 21 tahun untuk SIM BII
    – minimal 22 tahun untuk SIM B1 Umum, dan
    – minimal 23 tahun untuk SIM BII Umum

    2. Administrasi

    Selanjutnya ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi pemohon. Syarat administrasi ini meliputi, formulir pendaftaran secara manual atau menunjukkan bukti pendaftaran secara elektronik, melampirkan fotokopi e-KTP, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan mengemudi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi paling lama enam bulan sejak tanggal diterbitkan, perekaman biometri sidik jari, melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, dan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.

    3. Tes Kesehatan

    Persyaratan yang harus dipenuhi berikutnya adalah kesehatan jasmani meliputi pemeriksaan penglihatan, pendengaran, dan fisik anggota gerak serta perawakan fisik lain. Pemeriksaan fisik ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dapat digunakan paling lama 14 hari sejak diterbitkan.

    Petugas merekam data diri pemohon SIM C di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Metropolitan Tangerang Kota, Tangerang, Banten, Selasa (27/5/2025). Mulai terhitung 1 Juni 2025, Surat Izin Mengemudi (SIM) Indonesia akan berlaku di delapan negara anggota ASEAN, yaitu Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Myanmar, Malaysia, dan Singapura, setelah penyesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor SIM. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    4. Tes Psikologi

    Kemudian ada juga kesehatan rohani melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan kepribadian. Pemeriksaan psikologi ini dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi yang dapat digunakan paling lama enam bulan sejak diterbitkan.

    Untuk pembuatan SIM baru, kamu juga harus mengikuti ujian teori menggunakan E-AVIS pada perangkat yang tersedia di Satpas atau gawai milik pemohon. Pemohon SIM baru juga harus mengikuti ujian praktik.

    Biaya Bikin SIM Baru

    Soal biayanya, masih belum mengalami perubahan. Biaya bikin SIM baru masih merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. Berikut rincian biaya bikin SIM baru Januari 2025.

    – Penerbitan SIM A: Rp 120.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM B I: Rp 120.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM B II: Rp 120.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM C: Rp 100.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM C I: Rp 100.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM C II: Rp 100.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM D: Rp 50.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM D I: Rp 50.000 (per penerbitan)

    Biaya di belum termasuk tes psikologi, tes kesehatan, dan asuransi. Seperti diketahui bersama, tes psikologi dan tes kesehatan SIM kini dilakukan di luar Satpas sebagaimana tertuang dalam ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Firman Shantyabudi saat menjabat sebagai Kakorlantas atas nama Kapolri.

    Biaya pemeriksaan tersebut juga dipungut langsung oleh dokter atau psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Kapolri juga melarang petugas pelayanan penerbitan SIM menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Sebagai gambaran, bila tes kesehatan dikenakan biaya Rp 35.000 dan tes psikologi Rp 60.000, serta asuransi Rp 50.000, maka biaya bikin SIM A baru yang dikeluarkan Rp 265.000. Biaya tersebut bisa jadi berbeda karena tarif tes kesehatan dan tes psikologi lebih mahal.

    (dry/lth)

  • BSI Gaet BIBD untuk Perkuat Transaksi Perbankan Syariah Global

    BSI Gaet BIBD untuk Perkuat Transaksi Perbankan Syariah Global

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk menjalin kerja sama strategis dengan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) melalui penandatanganan perjanjian Islamic Risk Participation di Jakarta. Langkah ini menjadi strategi penting kedua lembaga keuangan syariah dalam memperluas cakupan transaksi global berbasis prinsip syariah.

    Kesepakatan tersebut memungkinkan BSI dan BIBD melakukan transaksi risk participation berbasis syariah, khususnya portofolio transaksi dengan underlying letter of credit (L/C), yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor trade finance antarbank syariah di kawasan ASEAN.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi antarbank syariah di bidang trade finance dan menjadi pintu gerbang untuk mendorong kerja sama di kawasan ASEAN,” ujar Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).

    BSI mencatat performa bisnis trade finance yang menunjukkan tren positif, dengan volume transaksi mencapai 1,3 miliar dolar AS sepanjang 2024, atau tumbuh 30,2 juta dolar AS year on year (yoy). Mayoritas transaksi berasal dari sektor ekspor, impor, serta pembiayaan pemasok. Dengan kemitraan ini, BSI optimistis dapat mencapai potensi bisnis hingga 25 juta dolar AS pada 2025.

    Bob menambahkan kerja sama ini sekaligus menunjukkan keseriusan BSI dalam memperkuat posisinya di kancah internasional sekaligus memperkokoh peran ekonomi syariah sebagai new engine pertumbuhan ekonomi nasional.

    Saat ini, BSI telah masuk dalam jajaran 10 besar bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar, serta memiliki kantor cabang luar negeri di Dubai yang beroperasi sejak 2023. Bank ini juga tengah mempersiapkan pembukaan kantor cabang di Arab Saudi pada 2026, dengan fokus pada layanan haji dan umrah serta potensi pasar dari jamaah Indonesia.

    Penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari agenda BSI International Expo 2025 bertema Engaging Indonesia in the Global Halal Industry yang digelar Kamis (26/6) hingga Minggu (29/6) lalu. Ajang tahunan ini menghadirkan wadah kolaborasi bagi pelaku bisnis, investor, dan konsumen lewat pameran, seminar, hiburan, dan sesi business matching untuk mendorong ekosistem halal nasional menembus pasar global.

    Tonton juga “Rencana Buyback Sektor Perbankan Jadi Sentimen Penguatan” di sini:

    (akd/akd)

  • Menbud Dorong Leang-Leang Jadi ‘Kapsul Waktu’ Peradaban Manusia

    Menbud Dorong Leang-Leang Jadi ‘Kapsul Waktu’ Peradaban Manusia

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, membuka Konferensi Internasional Gau’ Maraja Leang-Leang Maros. Konferensi ini menjadi wadah bagi para arkeolog, antropolog, budayawan, dan peneliti untuk mendalami nilai sejarah dan kebudayaan kawasan Leang-Leang.

    Dalam konferensi yang mengangkat tema ‘Leang-Leang Maros sebagai Gerbang Peradaban Manusia Purba Dunia’ ini, Fadli menyampaikan empat poin kunci yang menurutnya penting dibahas dalam konferensi ini. Pertama, menyoroti nilai penting dan universal Leang-Leang.

    “Dinding Gua Leang-Leang bukan sekadar formasi batuan biasa, melainkan kanvas monumental tempat manusia modern pertama kali mengekspresikan pemikiran artistiknya,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).

    Fadli menekankan lukisan figuratif tertua di dunia-yang berusia lebih dari 51.200 tahun-berasal dari kawasan ini. Bahkan, temuan tersebut telah mengguncang dunia arkeologi internasional.

    Fadli pun mendorong pentingnya membangun narasi global yang memposisikan kawasan ini sebagai ‘kapsul waktu’ abadi tempat nenek moyang manusia merancang pondasi peradaban pertama.

    Kedua, berkaitan dengan pendekatan baru terhadap pelestarian, yaitu reinventing warisan, lebih dari sekadar konservasi. Fadli menilai pelestarian konvensional saja tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman.

    “Kita perlu melakukan reka ulang menyeluruh terhadap kebudayaan melalui terobosan multidisiplin,” kata Fadli.

    Lalu, redesigning, yakni menjadikan gua sebagai ‘laboratorium hidup’ yang menghidupkan masa lalu. Terakhir, reinvigorating lewat program residensi dan pertukaran peneliti.

    Ketiga, Fadli menekankan warisan budaya memiliki peran strategis sebagai pengungkit ekonomi masyarakat lokal. Ia menyampaikan pelestarian budaya harus terintegrasi dengan penguatan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

    “Visi besar kita harus berdiri di atas tiga pilar: pelestarian, pemberdayaan ekonomi lokal, dan tanggung jawab ekologis,” katanya.

    Fadli juga mengangkat pentingnya pengembangan green tourism, pemanfaatan teknologi untuk pengalaman edukatif, serta pendekatan adaptive reuse, seperti penyelenggaraan konferensi dan kegiatan ilmiah langsung di sekitar situs.

    Keempat, Fadli menyampaikan pentingnya kolaborasi holistik lintas sektor dan lintas budaya. Dalam pidatonya, ia mengutip filosofi Bugis Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, yang berarti saling membantu dan menopang dalam suka maupun duka.

    “Filosofi ini menjadi pondasi dari setiap inisiatif bangsa kita, dan sangat relevan dalam upaya konservasi warisan budaya, seperti Leang-Leang,” ucapnya.

    Pada kesempatan ini, Fadli pun mendorong pelibatan aktif komunitas lokal, pelatihan pemandu sebagai duta budaya, serta penguatan jejaring riset bersama lembaga, seperti BRIN dan universitas internasional.

    Fadli menekankan untuk mencapai status Warisan Dunia UNESCO, dibutuhkan riset multidisiplin, pembentukan tim nominasi yang terstruktur, serta strategi holistik dengan dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan wilayah sekitar.

    Menutup pidatonya, Fadli menyerukan tekad kolektif untuk menjadikan Leang-Leang sebagai episentrum renaisans prasejarah dunia.

    “Leang-Leang bukan hanya jendela untuk melihat kembali masa lalu manusia, melainkan juga merupakan teropong canggih yang mengarahkan pandangan kita menuju masa depan berkelanjutan,” imbuhnya.

    Ia juga mengajak masyarakat, khususnya akademisi dan generasi muda untuk menjadikan kebudayaan Indonesia bukan sekadar warisan yang dilestarikan, tetapi kekuatan dinamis yang berkembang melalui inovasi dan kolaborasi.

    “Mari berpartisipasi, berkreasi, dan bersinergi memajukan kebudayaan Indonesia,” tutupnya.

    Sebagai informasi, berlangsung pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2025, konferensi internasional ini diisi oleh sejumlah narasumber terkemuka dari dalam maupun luar negeri. Mereka membahas warisan arkeologi, sejarah, budaya, serta strategi pengelolaan kawasan Maros-Pangkep secara berkelanjutan.

    Konferensi ini dihadiri para pakar internasional, termasuk Prof. Campbell Macknight (ANU), Dr. Herry Yogaswara (Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN), Dr. Stephen Druce (Universiti Brunei Darussalam), hingga Prof. Zuliskandar Ramli (UKM), yang membahas sejarah, budaya, hingga strategi pengelolaan kawasan Maros-Pangkep.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bupati Dian Rachmat Yanuar: Membangun Kuningan Tanpa Merusak Alam Bandung 4 Juli 2025

    Bupati Dian Rachmat Yanuar: Membangun Kuningan Tanpa Merusak Alam Bandung 4 Juli 2025

    Bupati Dian Rachmat Yanuar: Membangun Kuningan Tanpa Merusak Alam
    Editor
    KOMPAS.com –
    Bupati Kuningan,
    Dian Rachmat Yanuar
    , punya visi besar untuk kabupaten tempat ia dilahirkan dan dibesarkan.
    Dalam wawancara bersama Kompas.com, Kamis (3/7/2025), ia menguraikan langkah-langkah konkret mewujudkan Kuningan sebagai daerah maju, empowering (berdaya), lestari, agamis, dan tangguh, atau disingkat MELESAT.
    Dari sektor pertanian, konservasi lingkungan, hingga program pendidikan yang menyentuh hati, Dian membuktikan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari hal yang sederhana, bahkan dari sebuah sepeda.
    Salah satu kebanggaan Kuningan adalah Tour de Linggarjati, ajang balap sepeda yang tahun ini memasuki edisi ke-8.
    Ide ini lahir dari kebiasaan Dian bersepeda menyusuri alam Kuningan sepuluh tahun silam.
    “Waktu itu saya berpikir, kalau Sumatera Barat punya Tour de Singkarak, kenapa Kuningan enggak bisa?” ujarnya.
    Kini, even itu bukan sekadar olahraga, tapi juga promosi wisata.
    Tahun ini, ratusan pembalap dari dalam dan luar negeri seperti Malaysia dan Brunei sudah mendaftar untuk berlaga pada 13–14 September 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Kuningan.
    Dian yang merupakan putra daerah dan mantan Sekda, menaruh perhatian besar pada sektor pertanian.
    Ia melihat degradasi kualitas pertanian berdampak langsung pada tingginya angka kemiskinan, terutama karena 40 persen irigasi rusak.
    Padahal, 90 ton pangan surplus tiap tahun. Namun ironisnya, kemiskinan petani tetap tinggi karena persoalan pupuk dan distribusi hasil.
    Dian pun meluncurkan sejumlah program andalan:
    Program BERNAS: Bibit gratis untuk petani lewat 230 kelompok tani (gapoktan), dengan hasil panen 90 hari.
    Bank Pupuk: Bantuan pupuk subsidi senilai Rp 1 juta per petani.
    PAUS (Penebaran Bibit Ikan di Perairan Umum Sekitarnya): Jutaan benih ikan ditebar ke sungai dan embung, sekaligus mendukung konservasi.
    “Konservasi bukan slogan. Kami punya 48.000 hektar hutan, dan ini penyumbang karbon terbesar di Jabar. Kuningan adalah paru-paru. Harus ada insentif karbon trade,” tegasnya.
    Meski begitu, Dian menolak investasi yang merusak lingkungan.
    “Kuningan bukan anti investor. Tapi harus ada zona, harus hijau, dan seimbang.”
    Dalam 100 hari kerja, fokus utamanya ada dua: perbaikan data dan infrastruktur dasar.
    “Kita mulai dari data yang akurat. Selama ini banyak program tidak efektif karena datanya lemah. Lalu 800 km jalan yang ada, 200 km-nya rusak. Itu jadi prioritas, termasuk layanan kesehatan,” ujarnya.
    Dian juga menggagas “Pagiku Cerahku”, program menyapa murid sejak pagi. Guru wajib hadir di sekolah jam 7 pagi.
    “Karakter itu kunci. Saya ingin sekolah jadi rumah kedua. Guru bukan sekadar hadir, tapi menginspirasi,” katanya.
    Ia juga meluncurkan Rumah Guru, sistem pendampingan daring yang memungkinkan guru curhat, mendapat pelatihan akhlak dan kompetensi.
    “Guru juga manusia. Mereka harus punya tempat untuk bertumbuh,” ujarnya.
    Dengan program-program itu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai 79 persen, dan 81,6 persen warga Kuningan optimistis dengan arah pembangunan.
    Lewat kanal “Lapor Kuningan Melesat”, warga bisa menyampaikan keluhan langsung, mulai dari masalah BPJS, jalan rusak, hingga biaya sekolah.
    “Kita ingin dua arah. Pemerintah hadir menyelesaikan keluhan nyata, bukan hanya membangun pencitraan,” tegasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Malaysia Panas soal Kesepakatan Anwar Ibrahim-Prabowo di Ambalat

    Malaysia Panas soal Kesepakatan Anwar Ibrahim-Prabowo di Ambalat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kesepakatan signifikan telah tercapai antara Indonesia dan Malaysia terkait pengelolaan bersama Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang telah lama menjadi sengketa. Namun, keputusan ini segera memicu tuntutan penjelasan dari para pemimpin di negara bagian Sabah, Malaysia, yang khawatir tentang implikasinya terhadap kepentingan mereka.

    Kesepakatan bersejarah ini diumumkan menyusul pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/62025). Kedua pemimpin sepakat untuk mengatasi masalah perbatasan yang berlarut-larut, termasuk Ambalat, melalui solusi yang saling menguntungkan.

    “Selagi kita menyelesaikan aspek hukumnya, kita akan memulai kerja sama ekonomi dalam apa yang kita sebut pengembangan bersama,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers bersama.

    “Apapun potensi yang ditemukan di perairan ini, kita akan eksploitasi bersama secara adil.”

    Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan komitmen serupa, menyatakan bahwa “tidak ada kendala” bagi kedua negara untuk memulai kerja sama ekonomi di Ambalat, termasuk dengan membentuk “otoritas pengembangan bersama” untuk mengelola blok tersebut.

    “Jika kita menunggu penyelesaian hukum, itu bisa memakan waktu hingga dua dekade. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kedua negara dan membela nasib rakyat kita di wilayah yang cukup jauh dari perbatasan,” tutur Anwar.

    Blok Ambalat, yang meliputi area seluas sekitar 15.235 kilometer persegi di Laut Sulawesi (Selat Makassar), diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang melimpah. Hal ini menjadikannya zona yang sangat strategis dan bernilai ekonomis bagi kedua negara.

    Wilayah ini sendiri telah menjadi sengketa yang berlangsung sejak lama antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Malaysia secara sepihak mengeluarkan Peta Malaysia 1979 yang mencakup dasar laut Ambalat, memicu protes resmi dari Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya.

    Meskipun kesepakatan ini disambut sebagai langkah maju dalam hubungan bilateral, hal ini segera menimbulkan kegelisahan di Sabah, negara bagian Malaysia yang berdekatan dengan Ambalat. Para pemimpin dan politisi Sabah menuntut penjelasan rinci dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai dampak kesepakatan pengembangan bersama ini terhadap klaim dan kepentingan Sabah di wilayah tersebut.

    Wakil Ketua Menteri Datuk Seri Jeffrey Kitingan mengatakan Perdana Menteri “berutang penjelasan kepada Sabah” atas apa yang tampaknya merupakan langkah sepihak di zona maritim kaya sumber daya yang berbatasan dengan perairan timur negara bagian tersebut. Ia mengatakan akan mengangkat isu tersebut di Parlemen dan mencari klarifikasi resmi dari Perdana Menteri.

    “Saya kecewa mengetahui hal ini terjadi. Jika keputusan ini benar-benar dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, maka itu tidak baik. Ini adalah cara lain untuk melewati hak-hak kami,” katanya.

    Serupa, Mantan Ketua Menteri Yong Teck Lee memperingatkan bahwa Pemerintah Federal mungkin mengulangi kesalahan masa lalu-merujuk pada kesepakatan kontroversial tahun 2009 mengenai Blok L dan M, di mana Malaysia dilaporkan menyerahkan hak kepada Brunei tanpa berkonsultasi dengan Sabah.

    “Ini akan sangat merugikan Sabah jika Malaysia sekarang melepaskan kedaulatan, bahkan atas dasar usaha patungan,” tutur Yong. “Apa yang terjadi ketika Sabah dan Sarawak mendapatkan kembali kendali penuh atas landas kontinen dan perairan teritorial mereka di bawah hukum Malaysia?”

    (tps)

    [Gambas:Video CNBC]