Negara: Britania Raya

  • Pulau Misterius di Antara RI-Afrika Ini Jadi Pangkalan Rahasia Inggris-AS

    Pulau Misterius di Antara RI-Afrika Ini Jadi Pangkalan Rahasia Inggris-AS

    Jakarta

    Diego Garcia, sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia, adalah surga dengan tanaman hijau subur dan pantai berpasir putih yang dikelilingi air sebening kristal.

    Namun, pulau ini bukanlah destinasi wisata. Tempat ini terlarang bagi sebagian besar warga sipil karena merupakan lokasi pangkalan militer rahasia Inggris-AS yang selama beberapa dekade diselimuti rumor dan misteri.

    Pulau berbentuk tapak kaki ini, yang dikelola jarak jauh dari London, ada di pusaran sengketa batas wilayah antara Inggris dan Mauritius, yang negosiasinya kian intens dalam beberapa pekan terakhir.

    Untuk pertama kalinya, BBC mendapat akses ke pulau tersebut pada awal September lalu.

    “Ada musuh,” canda seorang petugas keamanan swasta saat saya kembali ke kamar pada satu malam di Diego Garcia.

    Pada daftar yang dipegangnya, nama saya ditandai dengan warna kuning.

    Selama berbulan-bulan, BBC telah berusaha mendapat akses ke Diego Garcia, yang berstatus pulau terbesar di Kepulauan Chagos.

    Setelah melalui proses hukum berbelit, tak lama lagi mereka bakal mendengar putusan yang menentukan apakah benar selama ini mereka telah ditahan dengan tidak sah.

    Sebelumnya, kami hanya dapat meliput kasus ini dari jauh.

    Diego Garcia, yang berjarak sekitar 1.600 kilometer dari daratan terdekat, masuk dalam daftar pulau paling terpencil di dunia. Letaknya di Samudra Hindia, antara Indonesia dan Afrika.

    BBCBBC berupaya mendapat akses ke Diego Garcia untuk meliput persidangan mengenai perlakuan terhadap migran Tamil Sri Lanka yang ditahan di sana.

    Tidak ada penerbangan komersial ke sana. Akses laut juga tidak mudah, karena izin hanya diberikan pada kapal dari pulau-pulau terluar Chagos dan hanya agar kapal-kapal bisa berlayar dengan aman melewati Samudra Hindia.

    Untuk memasuki pulau tersebut, Anda memerlukan izin, yang hanya diberikan kepada orang-orang terkait fasilitas militer di sana atau otoritas Inggris yang mengelola wilayah tersebut. Maka, secara historis selama ini wartawan dilarang masuk.

    Pengacara pemerintah Inggris sempat mengajukan gugatan hukum untuk mencoba memblokir BBC agar tidak menghadiri sidang tersebut.

    Dan, bahkan setelah putusan Mahkamah Agung wilayah tersebut memberikan akses kepada BBC, AS pun memberi penolakan.

    Pihak AS mengatakan tidak akan menyediakan makanan, transportasi, atau akomodasi bagi setiap orang yang mencoba mendatangi Diego Garcia demi kasus tersebut, termasuk hakim dan pengacara.

    Baca juga:

    Komunikasi tertulis antara Inggris dan AS pada musim panas ini, yang isinya sempat dilihat BBC, menunjukkan keduanya sangat khawatir bila pers masuk ke Diego Garcia.

    “Seperti telah dibahas sebelumnya, Amerika Serikat setuju dengan posisi HMG [Pemerintah Yang Mulia Raja Inggris] bahwa akan lebih baik jika anggota pers mengamati sidang secara virtual dari London, untuk meminimalkan risiko terhadap keamanan fasilitas,” seperti tertulis di salah satu catatan dari pemerintah AS kepada pejabat Inggris.

    Ketika akhirnya saya mendapat izin menghabiskan lima hari di pulau itu, sejumlah pembatasan ketat mesti ditaati.

    Pembatasan itu tak hanya soal peliputan proses persidangan, tapi juga pergerakan saya di pulau itu. Saya pun dilarang melaporkan apa saja pembatasan yang ada.

    Saya sempat mengajukan sedikit penyesuaian terkait izin tersebut, tapi ditolak oleh pejabat Inggris dan AS.

    Petugas perusahaan keamanan G4S lantas diterbangkan ke wilayah itu untuk mengawal BBC dan para pengacara yang terlibat dalam persidangan.

    Namun, terlepas dari hal tersebut, saya masih dapat mengamati berbagai detail yang memberi pencerahan dan membantu memberi gambaran soal Diego Garcia, salah satu wilayah dengan pembatasan paling ketat di dunia.

    BBCPenampakan Diego Garcia, satu dari sekitar 60 pulau yang membentuk Kepulauan Chagos atau Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT), dari pesawat.

    Jelang tiba di sana, dari pesawat terlihat pohon-pohon kelapa dan dedaunan tebal menutupi pulau karang seluas 44 kilometer persegi tersebut. Kehijauan yang ada hanya diselingi bangunan militer berwarna putih.

    Diego Garcia adalah satu dari sekitar 60 pulau yang membentuk Kepulauan Chagos atau Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT). Ini adalah koloni terakhir yang didirikan Inggris dengan memisahkannya dari Mauritius pada 1965.

    Pulau ini terletak di antara Afrika Timur dan Indonesia.

    Saat memasuki landasan pacu, di samping pesawat militer berwarna abu-abu tampak hanggar dengan papan bergambar bendera AS dan Inggris beserta slogan: “Diego Garcia. Jejak Kebebasan”.

    Ini adalah satu dari banyak papan penanda dengan slogan kebebasan di pulau tersebut, yang jadi jejak kehadiran pangkalan militer Inggris-AS sejak awal 1970-an di sana.

    Pada 1966, Inggris sepakat menyewakan Diego Garcia pada AS selama 50 tahun, dengan opsi perpanjangan selama 20 tahun. Perpanjangan itu telah dijalankan, sehingga masa sewa AS baru akan berakhir pada 2036.

    Saat melewati pemeriksaan keamanan bandara dan seterusnya, pengaruh AS dan Inggris tampak di mana-mana, seakan saling berkompetisi untuk jadi yang paling unggul.

    Di terminal, ada pintu yang dihiasi cetakan bendera Inggris dan dinding dengan foto-foto tokoh penting Inggris, termasuk Winston Churchill.

    Di pulau, saya melihat mobil-mobil polisi Inggris dan sebuah klub malam bernama Brit Club dengan logo anjing buldog. Kami sempat melewati jalan bernama Britannia Way dan Churchill Road.

    Namun, mobil melaju di sebelah kanan jalan seperti di AS. Saat berkeliling, kami pun diantar dengan bus kuning cerah yang mengingatkan pada bus sekolah AS.

    Mata uang yang digunakan adalah dolar AS dan colokan listriknya pun menggunakan model Negeri Paman Sam.

    Makanan yang ditawarkan kepada kami selama lima hari termasuk tater tots, kentang parut goreng ala AS, serta biskuit Amerika yang mirip dengan scone, kudapan asal Inggris.

    Getty ImagesFoto dari tahun 1981 menunjukkan Batalyon Konstruksi Angkatan Laut AS beraktivitas di kolam renang di Diego Garcia.

    Meskipun wilayah ini dikelola dari London, sebagian besar personel dan sumber daya di sana berada di bawah kendali AS.

    Saat BBC dalam proses memperjuangkan akses ke Diego Garcia, sejumlah pejabat Inggris merujuk pertanyaan-pertanyaan kami kepada staf AS.

    Ketika AS melarang sidang pengadilan berlangsung di Diego Garcia pada musim panas ini, seorang pejabat senior di Kementerian Pertahanan mengatakan Inggris “tidak punya kemampuan untuk memberikan akses”.

    “Penilaian keamanan AS bersifat rahasia… [mereka] telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol ketat di sana,” tulis pejabat itu dalam email kepada koleganya di Kantor Urusan Luar Negeri.

    Penjabat komisaris BIOT mengatakan, berdasarkan ketentuan dalam perjanjian antara Inggris dan AS, tidak mungkin baginya “memaksa otoritas AS” untuk memberikan akses ke fasilitas militer yang dibangun AS, meskipun itu adalah wilayah Inggris.

    Baca juga:

    Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah tersebut telah merugikan Inggris puluhan juta poundsterling, sebagian besarnya karena pengeluaran yang dikategorikan sebagai “biaya migran”.

    Komunikasi antara pejabat kantor luar negeri pada Juli mengenai orang-orang Tamil Sri Lanka, yang isinya diketahui BBC, menyebutkan bahwa “biayanya terus meningkat dan perkiraan terbaru menunjukkan angkanya akan menyentuh Pound 50 juta (sekitar Rp1 triliun) per tahun”.

    Suasana di pulau itu terasa santai. Pasukan dan kontraktor bersepeda melewati saya, dan saya melihat orang-orang bermain tenis dan selancar angin di bawah sinar matahari sore.

    Sebuah bioskop mengiklankan pemutaran film Alien and Borderlands, bahkan ada tempat main boling dan museum dengan toko suvenir di dalamnya, meskipun saya tidak diizinkan masuk. Kaus dan mug bermerek Diego Garcia dijual di pulau itu.

    BBCMeskipun Diego Garcia serba tertutup dan penuh misteri, kaus polo dan berbagai suvenir lainnya dijual di pulau tersebut.

    Kami melewati restoran cepat saji bernama Jake’s Place, juga satu area dengan pemandangan cantik.

    Di sana, tampak sebidang tanah berdampingan dengan laut dengan papan bertulisan: “Tempat berenang dan area piknik kuno.”

    Di sisi lain, kita seakan terus diingatkan bahwa pulau ini adalah lokasi pangkalan militer rahasia nan sensitif.

    Latihan militer terdengar sejak pagi, dan di dekat tempat tinggal kami ada gudang senjata yang dibatasi pagar.

    Sepanjang waktu, pejabat militer AS dan Inggris mengawasi ketat proses persidangan.

    Pulau ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan, dari vegetasi yang rimbun hingga pantai-pantai putih bersih.

    Getty ImagesPohon palem di sepanjang pantai berpasir putih di Diego Garcia.

    Diego Garcia juga rumah bagi kepiting kelapa, yang dikenal sebagai artropoda darat terbesar di dunia. Sementara itu, personel militer memperingatkan tentang bahaya hiu di perairan sekitar.

    Situs web BIOT mengatakan pulau ini memiliki “keanekaragaman hayati laut terbesar di antero Inggris dan wilayah luar negerinya, serta sejumlah lautan terbersih dan sistem terumbu karang tersehat di dunia”.

    Namun, ada juga petunjuk soal masa lalunya yang brutal.

    Ketika Inggris mengambil alih Kepulauan Chagos dari Mauritius, yang adalah bekas koloninya, Inggris segera berusaha mengusir penduduk setempat yang berjumlah lebih dari 1.000 orang agar dapat membangun pangkalan militer.

    Penghuni Kepulauan Chagos adalah orang-orang yang sebelumnya dibawa dari Madagaskar dan Mozambik untuk bekerja sebagai budak di perkebunan kelapa di bawah kekuasaan Prancis dan Inggris.

    Pada abad-abad berikutnya, orang-orang ini lantas mengembangkan bahasa, musik, dan budaya mereka sendiri.

    Getty ImagesFoto dari tahun 1960 menunjukkan seorang warga di Kepulauan Chagos sedang memanen kelapa.

    Saya melihat bekas area perkebunan di sebelah timur pulau. Di sana, tampak sejumlah bangunan rusak dan terbengkalai, termasuk rumah manajer perkebunan.

    Di depan rumah manajer perkebunan itu, ada papan bertulisan: “Bangunan berbahaya dan tidak aman. Jangan masuk. Atas perintah: perwakilan Inggris.”

    Di sebuah gereja di sana, ada tulisan bahasa Prancis di sebuah papan di bawah salib: “Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita orang Chagos.”

    Keledai liar masih berkeliaran di daerah itu. David Vine, penulis buku Island of Shame: The Secret History of the US Military Base on Diego Garcia (2009), menggambarkan keledai-keledai itu bagai “hantu peninggalan masyarakat yang sempat tinggal di sana selama hampir 200 tahun”.

    Sebuah memo Kantor Urusan Luar Negeri Inggris dari tahun 1966 menyatakan tujuan Inggris di pulau itu adalah untuk “mengumpulkan batu-batu yang akan seterusnya jadi milik kita” dan “tidak akan ada penghuni asli [tersisa] kecuali burung camar”.

    Getty ImagesSeorang anggota keluarga Onesime duduk di dapur rumah yang ia tinggali bersama 26 anggota keluarga lainnya di Port Louis, Mauritius, pada 17 Januari 2005. Keluarga Onesime, yang berasal dari Diego Garcia di Kepulauan Chagos, dipindahkan secara paksa dari pulau itu oleh Inggris pada tahun 1971.

    Menanggapi memo itu, seorang diplomat Inggris mengatakan pulau-pulau Chagos hanya dihuni “beberapa Tarzan atau pekerja pria yang asal-usulnya tidak jelas dan mudah-mudahan ditempatkan saja di Mauritius”.

    Dokumen pemerintah lainnya menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut dipilih “tidak hanya karena lokasinya yang strategis tetapi juga karena, untuk semua tujuan praktis, tidak ada penduduk tetap di sana”.

    “Orang Amerika khususnya menganggap kebebasan bermanuver ini sangat penting, beda dengan pertimbangan umum yang menyertai wilayah yang berpenduduk,” seperti tertulis di dokumen itu.

    Vine, penulis buku Island of Shame, mengatakan rencana penyewaan Diego Garcia muncul pada saat “gerakan dekolonisasi sedang berlangsung dan berkembang cepat” dan AS khawatir akan kehilangan akses ke berbagai pangkalan militernya di seluruh dunia.

    ReutersFasilitas Angkatan Laut AS di Diego Garcia, Kepulauan Chagos

    Diego Garcia adalah salah satu dari banyak pulau yang dipertimbangkan jadi pangkalan militer, kata Vine. Pulau itu disebut menjadi “kandidat utama” karena populasinya yang relatif kecil dan lokasinya yang strategis di tengah Samudra Hindia.

    Bagi Inggris, selain karena alasan finansial, penyewaan Diego Garcia membuat mereka dapat mempertahankan hubungan militer erat dengan AS, imbuh Vine.

    Sebagai bagian dari perjanjian penyewaan, AS setuju menjual rudal nuklir Polaris-nya ke Inggris dengan potongan harga hingga US$14 juta pada 1966 (kini kira-kira setara US$135,6 juta atau Rp2,1 triliun).

    Pada 1967, pengusiran penduduk Kepulauan Chagos dimulai. Hewan-hewan peliharaan, termasuk anjing, ditangkap dan dibunuh.

    Menurut sejumlah penduduk Chagos, saat itu mereka digiring ke kapal kargo dan dibawa ke Mauritius atau Seychelles.

    Inggris memberikan kewarganegaraan kepada sejumlah orang Chagos pada 2002, dan banyak dari mereka kemudian tinggal di Inggris.

    Getty ImagesPenduduk Kepulauan Chagos dan para pendukung mereka tiba di pengadilan di pusat kota London, 5 Februari 2007, saat mereka bersiap untuk melawan putusan pengadilan yang akan mencegah penduduk pulau tersebut kembali ke rumah mereka di kepulauan Chagos di tengah Samudra Hindia.

    Dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Internasional beberapa tahun kemudian, orang Chagos bernama Liseby Elyse mengatakan bahwa penduduk di kepulauan itu menjalani “kehidupan bahagia” yang “tidak kekurangan apa pun” sebelum terjadinya pengusiran.

    “Suatu hari petugas memberi tahu bahwa kami harus meninggalkan pulau kami, meninggalkan rumah kami, dan pergi. Semua orang tidak senang.”

    “Namun, kami tidak punya pilihan. Mereka tidak memberi kami alasan apa pun,” katanya.

    “Tidak seorang pun ingin diusir dari pulau tempat ia dilahirkan, diusir seperti binatang.”

    Orang-orang Chagos telah berjuang selama bertahun-tahun untuk kembali ke kampung halamannya.

    Mauritius, yang merdeka dari Inggris pada 1968, menyatakan pulau-pulau di Chagos adalah miliknya.

    Getty ImagesPerangko British Indian Ocean Territory (BIOT) dari tahun 1969, empat tahun setelah Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius.

    Dalam fatwa hukumnya, pengadilan tertinggi PBB pun telah memutuskan bahwa administrasi Inggris atas wilayah tersebut “melanggar hukum” dan harus diakhiri.

    PBB mengatakan Kepulauan Chagos harus diserahkan kembali kepada Mauritius untuk menuntaskan proses “dekolonisasi” Inggris.

    Clive Baldwin, penasihat hukum senior di Human Rights Watch, mengatakan “pengusiran paksa orang-orang Chagos oleh Inggris dan AS, penganiayaan terhadap mereka atas dasar ras, dan upaya yang kini terus berlangsung untuk mencegah kepulangan mereka ke tanah air mereka merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan”.

    “Ini adalah bentuk-bentuk kejahatan paling serius yang dapat dilakukan sebuah negara. Ini adalah kejahatan kolonial yang terus berlangsung selama mereka mencegah orang-orang Chagos untuk kembali ke rumahnya.”

    BBC

    Pemerintah Inggris sebelumnya menyatakan “tidak ada keraguan” mengenai klaimnya atas pulau-pulau tersebut, yang disebut telah “berada di bawah kedaulatan Inggris secara berkesinambungan sejak 1814”.

    Namun, pada 2022, Inggris setuju untuk membuka negosiasi dengan Mauritius mengenai masa depan wilayah tersebut.

    James Cleverly, Menteri Luar Negeri saat itu, mengatakan ia ingin “menyelesaikan semua masalah yang belum terselesaikan”.

    Awal September 2024, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa Jonathan Powell, yang sempat menjadi kepala staf mantan perdana menteri Tony Blair, telah ditunjuk untuk bernegosiasi dengan Mauritius mengenai Kepulauan Chagos.

    David Lammy, Menteri Luar Negeri saat ini, mengatakan Inggris tengah berusaha untuk “mencapai kesepakatan yang dapat melindungi kepentingan Inggris dan para mitranya”.

    Ia menekankan perlunya melindungi operasi pangkalan militer gabungan Inggris-AS “yang aman dan efektif dalam jangka panjang”.

    Getty ImagesWarga Chagos di Inggris berdemonstrasi di Westminster menuntut hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri pada 7 Oktober 2024 di London, Inggris.

    Sebelum menjabat Menteri Luar Negeri, Lammy berulang kali mengkritik pemerintahan sebelumnya karena selama bertahun-tahun “mengabaikan pendapat” berbagai badan PBB mengenai Kepulauan Chagos.

    Matthew Savill, direktur ilmu militer di lembaga riset pertahanan terkemuka Rusi, mengatakan bahwa Diego Garcia adalah pangkalan yang “sangat penting”, terutama “karena posisinya di Samudra Hindia dan fasilitas-fasilitas di sana”, yang mencakup pelabuhan, gudang, dan lapangan terbang.

    Sebagai perbandingan, fasilitas terdekat dari Inggris berjarak sekitar 3.400 kilometer. Sementara untuk AS, fasilitas terdekatnya terpisah 4.800 kilometer.

    Diego Garcia juga disebut sebagai lokasi penting untuk “pelacakan dan observasi ruang angkasa”.

    Tanker yang beroperasi dari Diego Garcia berperan mengisi bahan bakar pesawat bomber B-2 yang terbang dari AS untuk menyerang Afganistan sebagai respons atas tragedi 9/11 pada 2001.

    Getty ImagesPesawat bomber Angkatan Udara AS meluncur di Diego Garcia sebelum lepas landas menuju Afganistan pada Oktober 2001.

    Dan, pada “perang melawan teror” berikutnya, pesawat juga dikirim langsung dari pulau itu ke Afganistan dan Irak.

    Pangkalan Diego Garcia juga merupakan salah satu dari sangat sedikit tempat di dunia yang dapat memuat ulang kapal selam dengan senjata seperti rudal Tomahawk, kata Savill.

    Selain itu, AS disebut telah menempatkan banyak peralatan dan perbekalan militernya di sana untuk keadaan darurat.

    Walter Ladwig III, dosen hubungan internasional senior di King’s College London, setuju bahwa pangkalan itu memiliki “banyak peran penting”.

    Namun, menurutnya “ada tingkat kerahasiaan” di Diego Garcia yang “tampaknya melampaui apa yang kita lihat di tempat-tempat lain”.

    “Ada fokus yang sangat besar pada pengendalian dan pembatasan akses, yang… tampaknya melampaui apa yang kita ketahui secara publik tentang aset, kemampuan, dan unit yang ditempatkan di sana,” katanya.

    Baca juga:

    Selama berada di pulau itu, saya mesti mengenakan kartu pengunjung berwarna merah dan diawasi dengan ketat setiap saat.

    Tempat tinggal saya dijaga 24 jam sehari dan orang-orang di luar mencatat kapan saya pergi dan kembali. Saya pun selalu dikawal.

    Pada pertengahan 1980-an, jurnalis Inggris bernama Simon Winchester pernah berpura-pura kapalnya mengalami masalah di dekat pulau itu.

    Ia tetap berada di teluk selama sekitar dua hari, dan berhasil melangkah sesaat di pantai sebelum petugas mengawalnya pergi sembari mengatakan: “Pergi dan jangan kembali.”

    Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingat otoritas Inggris di sana “sangat agresif” dan pulau itu “luar biasa indah”.

    Lebih dari dua dekade kemudian, seorang jurnalis majalah Time menghabiskan sekitar 90 menit di pulau itu ketika pesawat kepresidenan AS berhenti di sana untuk mengisi bahan bakar.

    Desas-desus telah lama beredar tentang Diego Garcia, termasuk bahwa pulau itu pernah digunakan sebagai “situs hitam” CIA, atau fasilitas yang digunakan untuk menampung dan menginterogasi tersangka teroris.

    Getty ImagesWilayah ini meliputi sekelompok tujuh atol yang terdiri dari lebih dari 60 pulau, terletak sekitar 500 kilometer di sebelah selatan kepulauan Maladewa. Pulau terbesar adalah Diego Garcia, lokasi fasilitas militer gabungan antara Inggris dan Amerika Serikat.

    Pemerintah Inggris mengonfirmasi pada 2008 bahwa penerbangan rendisi yang membawa tersangka teroris sempat mendarat di pulau itu pada 2002, setelah bertahun-tahun mengatakan sebaliknya.

    “Para tahanan tidak meninggalkan pesawat, dan pemerintah AS telah meyakinkan kami bahwa tidak ada tahanan AS yang pernah ditahan di Diego Garcia,” kata David Miliband, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu kepada parlemen.

    “Investigasi AS tidak menunjukkan catatan tentang rendisi lain melalui Diego Garcia, wilayah luar negeri lainnya, atau melalui Inggris sendiri sejak saat itu.”

    Di hari yang sama, mantan Direktur CIA, Michael Hayden, mengatakan bahwa informasi yang sebelumnya “diberikan dengan itikad baik” kepada Inggris tentang penerbangan rendisi, yang menyatakan mereka tidak pernah mendarat di sana, “ternyata salah”.

    “Tak satu pun dari orang-orang itu pernah menjadi bagian dari program interogasi teroris penting CIA. Satu orang akhirnya dipindahkan ke Guantanamo, dan yang lainnya dikembalikan ke negara asalnya. Ini adalah operasi rendisi, tidak lebih,” katanya, sambil membantah laporan bahwa CIA memiliki fasilitas penahanan di Diego Garcia.

    Bertahun-tahun kemudian, Lawrence Wilkerson, kepala staf mantan Menteri Luar Negeri AS Colin Powell, mengatakan kepada Vice News bahwa sumber intelijen telah memberitahunya bahwa Diego Garcia telah digunakan sebagai tempat “di mana orang-orang dirumahkan sementara dan diinterogasi dari waktu ke waktu.”

    Getty ImagesWilayah Samudra Hindia Britania (BIOT) atau Kepulauan Chagos (sebelumnya Kepulauan Minyak) adalah wilayah seberang laut Britania Raya yang terletak di Samudra Hindia, di tengah-tengah antara Afrika dan Indonesia.

    Saya tidak diizinkan mendekati area militer sensitif di Diego Garcia.

    Setelah meninggalkan tempat tinggal selama saya di Diego Garcia, saya mendapat email berisi ucapan terima kasih dan permintaan saran.

    “Kami ingin setiap tamu merasakan pengalaman yang menyenangkan dan nyaman,” seperti tertulis di email itu.

    Sebelum terbang, paspor saya dicap dengan lambang wilayah tersebut. Motonya berbunyi: “In tutela nostra Limuria”.

    Ini berarti “Limuria berada dalam kendali kami”, yang merujuk pada benua yang hilang di Samudra Hindia.

    Benua yang hilang tampaknya menjadi simbol yang tepat untuk sebuah pulau yang status hukumnya diragukan dan hanya sedikit orang yang diizinkan untuk melihatnya, terutama sejak pengusiran orang-orang Chagos.

    Terkait persidangan atas perlakuan terhadap orang Tamil Sri Lanka di pulau tersebut, putusan diharapkan segera keluar dan BBC akan melaporkannya pada waktunya.

    Lihat juga Video ‘Wabah Mpox di Afrika Makin Tak Terkendali, Tembus Hampir 3.000 Kasus’:

    (ita/ita)

  • 8 Negara yang Tak Pungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    8 Negara yang Tak Pungut Pajak Penghasilan ke Warganya

    Jakarta

    Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama banyak negara di dunia. Mulai dari pajak atas kepemilikan tanah atau lahan, pajak penambahan nilai untuk barang tentu, sampai pajak pendapatan perusahaan dan individu warganya.

    Namun karena satu dan lain hal, terdapat beberapa negara di dunia yang tidak menerapkan pajak penghasilan kepada warganya. Mayoritas karena negara ini sudah punya penghasilan lain yang lebih dari cukup untuk menjalankan pemerintahan.

    Melansir dari laporan Investopedia, Sabtu (27/7/2023), berikut daftar 12 negara di dunia yang membebaskan warganya dari pajak pendapatan

    1. Bahrain

    Negara kerajaan yang terletak di Timur Tengah ini merupakan salah satu negara di dunia yang tidak membebaskan warganya dari pajak pendapatan pribadi. Sebab negara ini sudah mendapat cukup banyak uang dari hasil minyak dan gas alam mereka.

    Di sisi lain, negara ini mengenakan pajak perusahaan yang cukup besar. Terutama bagi perusahaan di sektor migas hingga 46% pada 2024 ini. Selain itu negara ini masih mewajibkan seluruh warganya untuk berkontribusi pada asuransi sosial dan jaminan hari tua (seperti BPJS).

    2. Bahama

    Negara yang terletak di Kepulauan Karibia ini memiliki sektor pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi yang sangat berkembang. Bahkan sektor-sektor ini menyumbang 85% PDB negara itu.

    Berkat pendapatnya yang masif dari sektor tersebut, Bahama tidak mengenakan pajak pendapatan kepada seluruh warganya. Namun untuk bisa mendapat fasilitas bebas pajak ini, seseorang ekspatriat harus memenuhi berbagai syarat yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Termasuk di antaranya sudah tinggal di negara itu selama lebih dari waktu yang ditentukan hingga kepemilikan properti dengan nilai tertentu.

    3. Bermuda

    Bermuda merupakan negara lain yang bebas pajak penghasilan yang terletak di Kepulauan Karibia selain Bahama. Namun, biaya hidup di Bermuda jauh lebih tinggi karena letak Bermuda yang terpencil.

    Bermuda adalah negara yang lebih berkembang dibandingkan dengan negara lainnya di Kepulauan Karibia. Bermuda juga termasuk negara yang memiliki sektor pariwisata yang lebih banyak diminati warga asing.

    Namun untuk bisa menjadi warga negara ini, seseorang ekspatriat harus tinggal di negara itu selama lebih dari waktu yang ditentukan dan membayarkan sejumlah uang untuk negara sebesar US$ 50.000.

    4. Brunei

    Seperti Bahrain, kemakmuran ekonomi Brunei sebagian besar berasal dari banyaknya ladang minyak dan gas alam. Kemudian sebagian besar penduduknya juga bekerja di pemerintahan alias jadi PNS.

    Karena itu masyarakat negara itu bisa sangat bergantung pada layanan medis dan pendidikan yang didanai pemerintah tanpa harus membayar pajak pendapatan.

    5. Kuwait

    Kuwait adalah negara lain yang sangat bergantung pada minyak dan gas alam untuk mendukung PDB-nya yang besar. Meskipun negaranya tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 15%.

    6. Monako

    Monaco adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan utama. Pariwisata adalah sektor unggulan dan negara ini dikenal sebagai surga pajak.

    Berkat itu Monaco menjadi satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Namun untuk memperoleh kewarganegaraan memerlukan deposit sebesar 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monaco dan membeli atau menyewa rumah.

    7. Oman

    Oman merupakan negara Timur Tengah lainnya lagi yang bergantung pada minyak dan gas alam untuk menunjang ekonomi mereka. Meski negara ini tidak mengenakan pajak pendapatan individu, namun ada pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% untuk produk tertentu, dan pajak pendapatan perusahaan hingga 15%.

    8. Uni Emirat Arab

    Seperti negara Timur Tengah lainnya, Uni Emirat Arab merupakan salah negara yang memiliki pemerintahan dan perekonomian yang stabil berkat sektor migas. Namun

    Uni Emirat Arab memiliki perekonomian yang berkembang dan lingkungan yang lebih multikultural dibandingkan mayoritas negara di Timur Tengah. Hal ini berarti terdapat banyak pilihan makanan dan hiburan. Lalu, terdapat fasilitas pendidikan yang sangat baik dan populasi yang dapat berbahasa Inggris.

    *******
    Bahrain
    Meskipun minyak dan gas alam merupakan sebagian besar pendapatan anggaran negara, Bahrain juga memiliki sektor perhotelan dan ritel yang menonjol. Negara ini tidak memungut pajak penghasilan pribadi namun mewajibkan warganya untuk berkontribusi pada Asuransi Sosial dan program pengangguran. Pajak penghasilan badan yang dikenakan pada perusahaan minyak sebesar 46% pada tahun 2024.

    Pekerja asing yang menerima visa kerja dari majikan lokal berhak mendapatkan izin tinggal. Ada juga izin tinggal tanggungan bagi mereka yang menikah dengan warga negara Bahrain, meskipun izin ini harus diminta oleh majikan mereka.

    bermuda
    Bermuda adalah salah satu dari banyak Wilayah Luar Negeri Inggris yang tidak memungut pajak penghasilan. Industri pariwisata dan jasa mendominasi perekonomian pulau ini. Bermuda adalah pusat bisnis internasional dan pusat keuangan luar negeri.

    Selain menikah dengan penduduk, mereka yang mencari Sertifikat Penduduk Permanen memerlukan masa tinggal sebelumnya dan biaya $50,000.

    Kepulauan Virgin Inggris
    Kepulauan Virgin Britania Raya adalah wilayah luar negeri di Karibia yang sangat bergantung pada pariwisata. Peternakan merupakan kegiatan pertanian yang menonjol. Pada tahun 2017, Badai Irma menghancurkan pulau Tortola, dan 80% bangunan pemukiman dan bisnis hancur atau rusak. Dolar AS telah menjadi mata uang sah di Kepulauan Virgin Britania Raya sejak tahun 1959, karena perekonomiannya terkait erat dengan Kepulauan Virgin AS.

    Untuk menjadi penduduk tetap, seseorang harus tinggal di Kepulauan Virgin Britania Raya selama 20 tahun. Mereka kemudian harus menyerahkan formulir tempat tinggal kepada Departemen Imigrasi Pemerintah Kepulauan Virgin Inggris.

    Brunei
    Seperti Bahrain, kemakmuran ekonomi Brunei sebagian besar berasal dari banyaknya ladang minyak dan gas alamnya. Sebagian besar penduduknya bekerja di pemerintahan. Masyarakat bergantung pada layanan medis dan pendidikan yang didanai pemerintah. Wangsa Bolkiah, keluarga kerajaan Brunei, tetap berkuasa di Brunei selama lebih dari enam abad.

    Pulau cayman
    Seperti Bermuda, Kepulauan Cayman adalah salah satu Wilayah Luar Negeri Inggris dan rumah bagi pusat keuangan lepas pantai terkemuka. Sektor jasa mencakup lebih dari 85% aktivitas ekonomi, dan Kepulauan Cayman merupakan wilayah perbankan lepas pantai yang dominan.13 Untuk mengajukan permohonan izin tinggal permanen di Kepulauan Cayman, seseorang harus sudah tinggal di sana setidaknya selama 15 tahun.

    Kuwait
    Kuwait sangat bergantung pada minyak dan minyak bumi untuk mendukung PDB-nya yang besar. Meskipun negaranya tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 15%. Kuwait adalah pendukung energi terbarukan dan pemimpin keuangan regional.

    Monako
    Monaco adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan utama. Pariwisata adalah sektor unggulan dan negara ini dikenal sebagai surga pajak. Monaco adalah satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Memperoleh kewarganegaraan memerlukan deposit sebesar 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monaco dan membeli atau menyewa rumah.

    Oman
    Oman merupakan negara Timur Tengah yang bergantung pada minyak dan gas serta mendukung sistem kesejahteraan. Sultan Qaboos bin Said, raja terlama di Oman, meninggal dunia pada Januari 2020. Negara ini mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% untuk produk tertentu. Pendapatan perusahaan dikenakan hingga 15%.

    Qatar
    Perekonomian Qatar bergantung pada minyak dan gas alam. Investor asing dapat beroperasi di Otoritas Zona Bebas Qatar (QFZA), yang didirikan pada tahun 2018, yang membawahi dua zona bebas di Qatar, Ras Bufontas dan Umm Alhoul. Pengaturan di zona tersebut mencakup kepemilikan 100%, tenaga kerja asing yang fleksibel, dan kemungkinan pembebasan pajak hingga 20 tahun untuk pajak penghasilan badan (CIT). Tarif pajak perusahaan adalah 10%.

    Saint Kitts dan Nevis
    Perekonomian Saint Kitts dan Nevis bergantung pada pariwisata, sebuah industri yang menggantikan industri andalan asli, gula, pada tahun 1970. Wilayah ini dikenal sebagai pusat keuangan dan telekomunikasi lepas pantai. Saint Kitts dan Nevis menyediakan program kewarganegaraan ekonomi bagi warga negara asing dengan kekayaan bersih tinggi dan keluarga mereka.23

    Bahama
    Bahama berkembang pesat dalam bidang pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi, yang menyumbang 85% PDB. Bahama adalah satu-satunya negara di Belahan Barat yang bukan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia.

    Uni Emirat Arab
    Uni Emirat Arab memiliki infrastruktur yang mapan, sistem politik yang stabil, dan rezim perdagangan liberal di kawasan Teluk. Sebagian besar PDB negara ini berasal dari pendapatan non-minyak seiring dengan beralihnya negara ini dari sektor energi. UEA mengenakan pajak penghasilan badan sebesar 9% dan PPN standar sebesar 5%.

    Pada tahun 2020, imigran mencapai sekitar 88,1% dari total populasi. Visa tinggal bervariasi menurut jenis dan sponsornya dan berkisar dari satu hingga 10 tahun.

    **********
    Uni Emirat Arab
    Terdapat beberapa negara penghasil minyak di Timur Tengah yang tidak menerapkan pajak perusahaan atau pajak penghasilan, dan Uni Emirat Arab merupakan salah satunya yang memiliki pemerintahan dan perekonomian yang stabil.

    Uni Emirat Arab memiliki perekonomian yang berkembang dan lingkungan yang lebih multikultural dibandingkan mayoritas negara di Timur Tengah. Hal ini berarti terdapat banyak pilihan makanan dan hiburan. Lalu, terdapat fasilitas pendidikan yang sangat baik dan populasi yang dapat berbahasa Inggris.

    Bahama
    Untuk menikmati bebas pajak penghasilan di Bahama, seseorang tak perlu memperoleh kewarganegaraan Bahama, ia hanya perlu tinggal di Bahama saja. Hal tersebut membuat Bahama menjadi salah satu negara yang mudah untuk mengakses kehidupan bebas pajak penghasilan.

    Agar dapat terbebas dari pajak penghasilan, seseorang harus tinggal di Bahama minimal 90 hari, dan mereka harus mempertahankan tempat tinggal mereka selama minimal 10 tahun. Lalu, tempat tinggal tersebut juga harus memenuhi jumlah pembelian minimum yang ditentukan oleh menteri, dan orang yang membeli tempat tinggal dengan harga lebih dari BSD $750 ribu atau setara Rp 11,9 miliar (kurs Rp 15.942) akan mendapatkan “pertimbangan cepat”.

    Bermuda
    Bermuda merupakan negara lain yang bebas pajak penghasilan di Kepulauan Karibia selain Bahama. Namun, biaya hidup di Bermuda jauh lebih tinggi karena letak Bermuda yang terpencil.

    Bermuda adalah negara yang lebih berkembang dibandingkan dengan negara lainnya di Kepulauan Karibia. Bermuda juga termasuk negara yang memiliki pemandangan dan destinasi yang indah.

    Monako
    Monako dikenal sebagai tempat berlibur para orang-orang kaya di dunia. Terletak di French Riviera, Monako memiliki marina luas yang ditempati oleh sejumlah kapal pesiar dari seluruh dunia.

    Monako juga merupakan salah satu tuan rumah dari acara favorit para orang kaya, yaitu Formula One Monaco Grand Prix. Saat acara tersebut berlangsung, harga sewa apartemen di Monako dapat mencapai US$ 10 ribu atau setara Rp 158,6 juta (kurs Rp 15.862) per malam.

    Monako merupakan negara kota yang luasnya tidak jauh berbeda dengan Vatikan. Monako mempunyai angka kriminal terendah di seluruh dunia. Namun, Monako adalah salah satu tempat dengan biaya hidup tertinggi.

    Untuk mendapatkan bebas pajak penghasilan di Monako, seseorang harus mempunyai setoran setidaknya € 500 ribu atau setara Rp 8,4 miliar (kurs Rp 16.808) di bank Monako.

    (fdl/fdl)

  • Pembabatan Parah Hutan Kalimantan Hancurkan Habitat Orangutan

    Pembabatan Parah Hutan Kalimantan Hancurkan Habitat Orangutan

    Jakarta

    Tagar All Eyes on Papua yang viral menyoroti kondisi hutan Papua membuka mata betapa parahnya penggundulan hutan di Indonesia. Selain hutan Papua, hutan Kalimantan pun selalu disebut. Koalisi organisasi lingkungan menerbitkan laporan ‘Deforestation Anonymous’ yang menyoroti kebangkitan kembali deforestasi yang mengkhawatirkan di Indonesia.

    Laporan ini dirilis oleh lima organisasi lingkungan terkemuka, yakni Auriga Nusantara, Environmental Paper Network, Greenpeace International, Woods & Wayside International, dan Rainforest Action Network pada Maret 2024.

    “Bukti-bukti yang disajikan dalam laporan ini mendokumentasikan kasus pembabatan hutan terbesar saat ini di antara seluruh perusahaan pulpwood dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia,” demikian seperti dikutip dari situs resmi Greenpeace.

    Deforestasi besar-besaran ini didorong oleh PT Mayawana Persada. Dalam tiga tahun terakhir, PT Mayawana Persada, yang mengoperasikan konsesi kehutanan di provinsi Kalimantan Barat, telah menebangi lebih dari 33.000 hektar hutan hujan, hampir setengah luas Singapura.

    Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Mayawana adalah bagian dari tren pembalakan liar yang lebih besar ini. Perusahaan tersebut menggunakan struktur perusahaan yang kompleks yang melibatkan yurisdiksi kerahasiaan lepas pantai untuk terus menebangi hutan tropis.

    Sungguh memilukan, deforestasi ini telah menghancurkan habitat orangutan Kalimantan dan spesies terancam punah lainnya, serta memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat Dayak setempat.

    Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Berbagai jenis pohon tumbuh disana, bahkan orang lebih mengenal hutan Kalimantan dengan sebutan Borneo yang berasal dari nama pohon Borneol yang banyak tumbuh di sana. Hutan Kalimantan pun menjadi habitat berbagai jenis satwa liar khususnya bagi primata, mulai dari primata kecil hingga primata besar seperti orangutan.

    “Lebih dari 55.000 hektar hutan hujan masih tersisa di konsesi Mayawana, menjadikannya sebuah uji coba penting bagi upaya mengendalikan deforestasi di Indonesia,” kata Hilman Afif dari Auriga Nusantara, salah satu kelompok lingkungan hidup yang ikut menerbitkan investigasi tersebut.

    Namun struktur kepemilikan perusahaan yang tidak jelas membuatnya sulit untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas aktivitas destruktif perusahaan.

    Mayawana dimiliki oleh rantai perusahaan induk yang berada di yurisdiksi kerahasiaan Kepulauan Virgin Britania Raya dan Samoa, yang keduanya tidak mengharuskan nama pemegang saham diungkapkan kepada publik.

    “Struktur perusahaan yang rumit ini, pada dasarnya, menyembunyikan pemilik manfaat utama perusahaan dan dapat melindungi mereka dari risiko hukum dan reputasi akibat rusaknya hutan tropis yang begitu luas,” kata Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.

    Dalam kasus ini, dokumen perusahaan, hubungan manajemen operasional, dan hubungan rantai pasokan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terkait dengan Royal Golden Eagle Group (RGE).

    RGE adalah produsen pulp, kertas, kemasan, tisu, viscose, dan minyak sawit global, serta merupakan konglomerat induk dari APRIL, Asia Symbol, Sateri, Apical, dan Asian Agri. Pada tahun 2015, RGE dan beberapa anak perusahaannya termasuk APRIL, memulai kebijakan ‘zero deforestation’ dalam rantai pasokannya.

    Pembeli produk RGE mencakup beberapa merek fesyen, produsen barang konsumsi, dan pengecer massal terbesar di dunia, yang banyak di antaranya membuat klaim keberlanjutan kepada pelanggan karena tidak menyebabkan kerusakan hutan hujan atau merugikan masyarakat. Klaim keberlanjutan ini kini dipertanyakan karena deforestasi yang terus dilakukan Mayawana di Kalimantan.

    Organisasi-organisasi yang menerbitkan laporan ini menyerukan kepada Mayawana untuk segera menghentikan deforestasi dan konversi lahan gambut di dalam konsesinya, menyelesaikan konfliknya dengan masyarakat lokal, dan mengungkapkan nama-nama pemilik manfaatnya.

    Deforestasi yang dilakukan Mayawana membuat upaya Forest Stewardship Council (FSC) selama bertahun-tahun untuk kembali bekerja sama dengan APRIL, perusahaan induk Grup RGE untuk operasi pulp dan kertasnya di Indonesia, tidak dapat dipertahankan, setelah mereka dipisahkan dari organisasi tersebut satu dekade lalu karena praktik yang merusak hutan.

    Organisasi-organisasi yang menerbitkan laporan ini menyerukan kepada FSC untuk menunda proses ‘perbaikan’ bagi APRIL agar dapat masuk kembali ke dalam skema sertifikasi keberlanjutan, setidaknya sampai deforestasi di Mayawana berhenti dan perusahaan tersebut menyelesaikan konfliknya dengan masyarakat secara adil dan akuntabel.

    Menanggapi laporan ini melalui pernyataan yang dikeluarkan APRIL, RGE Group membantah adanya hubungan dengan PT Mayawana Persada. Laporan lengkap ‘Deforestation Anonymous‘ dapat diakses oleh publik dan tersedia juga dalam bahasa Indonesia.

    (rns/rns)

  • Mengintip Peluang Juara Wakil RI Boom Esports di PMGO 2024

    Mengintip Peluang Juara Wakil RI Boom Esports di PMGO 2024

    Jakarta

    PUBG Mobile Global Open (PMGO) 2024 babak main event resmi diselenggarakan hari ini, Jumat (5/4/2024). Ada satu tim yang mewakili Indonesia, yakni Boom Esports. Kira-kira seberapa besar peluang mereka meraih gelar juara?

    Country Head Level Infinite Indonesia, Agung Chaniago, mengungkapkan bahwa kemungkinan Boom Esports menyabet gelar tim PUBG Mobile terbaik tidak terlalu besar. Dirinya pun menyampaikan bahwa alasannya berkaitan dengan kelengkapan pemainnya.

    “Peluangnya fifty-fifty, karena saat ini Boom Esports tidak dilengkapi aim star mereka yaitu Yummy yang terkena DBD dan coach mereka yang berhalangan hadir di Brasil,” kata Agung kepada detikINET, Jumat (5/4/2024).

    Kendati demikian Agung mengaku ingin Boom Esports juara. Hal ini disampaikannya, supaya mereka melanjutkan #superdominasea.

    Selanjutnya Agung menambahkan, dengan keadaan Boom Esports yang seperti ini, ada satu tim yang akan menyulitkan mereka. Ia menyebutkan, tim yang dimaksud ialah Nova Esports asal China.

    Menurutnya, Nova Esports menjadi lawan yang sulit, karena mereka kembali ke scene global bersama Paraboy. Roster andalannya ini sempat tidak tampil dua tahun lalu, setelah gagal bersinar di kancah global.

    “Dengan kembalinya Paraboy, Nova Esports akan menyulitkan tidak hanya Boom Esports, tapi seluruh tim,” pungkas Agung.

    Sedikit informasi, bahwa PMGO 2024 babak main event akan bergulir selama tiga hari, dari tanggal 5-7 April 2024. Sebanyak 16 tim yang akan bersaing memperebutkan gelar juara. Berikut daftar tim yang akan tampil di ajang bergengsi skala internasional ini:

    S2G Esports (Turki)IHC Esports (Mongolia)A7 Esports (Brasil)BOOM Esports (Indonesia)Nova Esports (Tiongkok)Dplus KIA (Korea Selatan)REJECT (Jepang)HFIYS Esports (Britania Raya)Team Falcons CSA (Mongolia)RC BRA Esports (Turki)Smoke Gaming (Brasil)Zebra Master (Brasil)Vampire Esports (Thailand)IW NRX (Turki)Royals of Wars (Meksiko)Death Wolves (Brasil)

    Namun tak hanya gelar juara saja, akan tetapi, turnamen ini sudah menyiapkan total hadiah senilai USD 500 ribu atau sekitar Rp 7,94 miliar. Untuk rinciannya ialah USD 356 ribu atau sekitar Rp 5,65 miliar diperebutkan di babak main event.

    Lalu USD 80 ribu atau sekitar Rp 1,27 miliar rupiah untuk babak Prelims. Nah sisanya USD 64 ribu atau sekitar Rp 1,01 miliar untuk babak Qualifier lalu.

    (hps/fay)

  • Mengintip Peluang Juara Wakil RI Boom Esports di PMGO 2024

    PMGO 2024: Jadwal, Hadiah, Daftar Tim

    Jakarta

    PUBG Mobile Global Open (PMGO) 2024 memasuki babak main event, yang mulai digelar hari ini, Jumat (5/4/2024). Sebanyak 16 tim bersaing untuk merebut gelar tim PUBG Mobile terbaik.

    Pertandingannya diselenggarakan di Arca, Sao Paulo, Brasil. Acaranya akan berlangsung selama tiga hari, yang mana setiap harinya seluruh peserta bertanding enam ronde.

    Kendati digelar offline, keseruan PMGO 2024 babak main event juga dapat dinikmati secara online. Level Infinite menyiarkan tayangan langsungnya melalui kanal YouTube PUBG Mobile Esports Indonesia.

    Untuk informasi terkait jadwal lengkap, besaran hadiahnya, dan siapa saja tim yang bertanding adalah sebagai berikut.

    Jadwal PMGO 2024

    Jadwal PMGO 2024 babak main event dimulai dari tanggal 5-7 April mendatang. Format turnamennya serupa dengan babak grand finals

    Seluruh tim akan bertanding enam ronde, dengan urutan map sebagai berikut: Sanhok – Erangel – Erangel – Erangel – Miramar – Miramar.

    Hadiah PMGO 2024 babak Main Event

    Tidak hanya gelar juara saja, akan tetapi, turnamen ini sudah menyiapkan total hadiah senilai USD 500 ribu atau sekitar Rp 7,94 miliar. Untuk rinciannya ialah USD 356 ribu atau sekitar Rp 5,65 miliar diperebutkan di babak main event.

    Lalu USD 80 ribu atau sekitar Rp 1,27 miliar rupiah untuk babak Prelims. Nah sisanya USD 64 ribu atau sekitar Rp 1,01 miliar rupiah untuk babak Qualifier lalu.

    Daftar Tim PMGO 2024 Main Event

    Pesertanya terdiri dari 16 tim dari seluruh dunia, yang telah diseleksi melalui berbagai jalur kualifikasi. Berikut daftar tim yang akan bertanding di PMGO 2024 babak main event:

    S2G Esports (Turki)IHC Esports (Mongolia)A7 Esports (Brasil)BOOM Esports (Indonesia)Nova Esports (Tiongkok)Dplus KIA (Korea Selatan)REJECT (Jepang)HFIYS Esports (Britania Raya)Team Falcons CSA (Mongolia)RC BRA Esports (Turki)Smoke Gaming (Brasil)Zebra Master (Brasil)Vampire Esports (Thailand)IW NRX (Turki)Royals of Wars (Meksiko)Death Wolves (Brasil)

    Sebagai tambahan informasi, nomor satu sampai tiga diambil melalui jalur PMGC 2023. Sedangkan posisi 5-7 diambil melalui jalur kualifikasi regional, peringkat delapan dari PMGO 2024 Qualifier, dan 9-16 melalui PMGO 2024 Prelims.

    (hps/fay)

  • Berkabung, Situs Keluarga Kerajaan dan Media Inggris Serba Hitam

    Berkabung, Situs Keluarga Kerajaan dan Media Inggris Serba Hitam

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ratu Elizabeth II meninggal di usia 96 tahun usai memerintah Kerajaan Inggris selama 70 tahun. Sejumlah situs di Britania Raya pun meresponsnya dengan memasang tampilan serba hitam.

    Diketahui, kepergian Elizabeth itu diumumkan oleh akun Twitter resmi The Royal Familiy pada Jumat (9/9) pukul 00.30 WIB. Nenek dari Pangeran William dan Harry itu sempat mengalami masalah kesehatan, termasuk Covid-19.

    Situs resmi Keluarga Kerajaan Inggris yang dikelola oleh Rumah Tangga Kerajaan di Istana Buckingham, royal.co.uk, merespons kepergian sang ratu dengan menjadikan tampilannya serba hitam.

    Itu tampak pada bagian header atau atas, sidebar atau menu di sisi samping kiri. Sementara, sidebar kanan diberi warna merah marun yang tak mencolok. Pada bagian bawah atau footer, situs tersebut memberi tampilan warna abu-abu. 

    Warna putih dominan pada latar belakang konten utama dan menu atas.

    Soal pemilihan foto, situs kerajaan itu ada yang membiarkan sesuai aslinya, yakni penuh warna, ada pula yang ditampilkan hitam-putih, termasuk foto-foto sang ratu.

    Senada, situs BBC, media Inggris, turut tampil dengan dominasi warna hitam putih, tak seperti biasanya. Yang paling mencolok adalah bagian header yang lazimnya merah marun terang kini menjadi hitam.

    Beberapa foto headline sang ratu juga ditampilkan dengan warna latar hitam. Untuk bagian footer, BBC memberi warna abu-abu gelap.

    Media Inggris lainnya, Guardian, memilih tetap memakai header ikoniknya berwarna biru dengan tulisan merek kuning seperti biasanya. Bedanya, ada menu khusus Queen Elizabeth II di bagian headline. 

    Bentuknya, kotak besar dengan latar abu-abu gelap dominan dan dihiasi beberapa foto hitam-putih.

    (tim/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pengesahan RUU PDP Cuma Masalah Jadwal, Bikin RI Setara Negara Maju?

    Pengesahan RUU PDP Cuma Masalah Jadwal, Bikin RI Setara Negara Maju?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tinggal menunggu jadwal rapat paripurna DPR.

    “Kemarin di rapat tingkat I Komisi I DPR RI, pemerintah dan fraksi di Komisi I DPR RI telah menyepakati agar RUU PDP yang telah selesai dibahas di tingkat panja (panitia kerja) bisa ditindaklanjuti ke pengambilan keputusan tingkat II pada saat rapat paripurna DPR RI menjadi UU,” ujar dia, usai pertemuannya dengan Duta Besar China untuk Indonesia, di kediamannya di Jakarta, Kamis (8/9).

    “Kami menunggu jadwal sidang paripurna DPR RI sesuai dengan mekanisme UU,” imbuhnya.

    Johnny menyebut kehadiran UU PDP ini akan menjadi “satu torehan baru dalam catatan ruang digital kita”. “Di mana indonesia nanti akan punya satu UU PDP yang setara dengan UU PDP negara-negara lain,” imbuh dia.

    Diketahui, negara-negara lain, seperti AS dan Britania Raya serta Uni Eropa, sudah lama memiliki perundangan sejenis UU PDP. Salah satu taringnya adalah pemberian sanksi denda superbesar terhadap korporasi yang melanggar perlindungan data pelanggan.

    Google, Facebook, Instagram termasuk ‘korban’ peraturan jenis ini.

    Sementara, Indonesia baru memiliki aturan data pribadi di bawah perundangan yang belum juga punya bukti keampuhan melawan korporasi multinasional pelanggar perlindungan data. 

    Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengatakan semua pihak sudah sepakat untuk mengesahkan RUU PDP.

    “Tadi sembilan fraksi menyetujui, pemerintah juga menyetujui agar RUU PDP ini dibawa pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU,” ujar dia, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

    Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menjelaskan bahwa RUU PDP ini semula terdiri dari 15 Bab dan 72 Pasal. Dalam pembahasannya, terdapat beberapa penambahan norma, sehingga sistematika berubah menjadi 16 Bab dan 76 Pasal.

    “Salah satu norma yang berubah adalah penambahan Bab baru yaitu mengenai Kelembagaan. Nanti Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi akan dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” jelas Nurul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

    Lembaga PDP

    Menanggapi pertanyaan soal otoritas PDP, Johnny menyebut lembaga pengawas ini akan dibentuk lewat Peraturan Pemerintah (PP) setelah pengesahan UU PDP. Posisinya akan di bawah Presiden.

    “Tata kelolanya merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden,” jelasnya.

    “Nanti bapak Presiden akan menentukan lembaga itu akan ada di mana, apakah akan ada di salah satu kementerian lembaga, apakah akan dibentuk lembaga yang baru,” sambung Plate.

    Otoritas atau lembaga PDP ini sebelumnya digadang-gadang akan memiliki kewenangan mengawasi perlindungan data pribadi oleh lembaga negara maupun korporasi dan individu.

    Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, dalam keterangannya pada Minggu (22/5), Otoritas PDP mestinya independen. Pasalnya, ia akan mengawasi kementerian pula, tak cuma korporasi.

    “Jika Otoritas PDP diletakkan di bawah Kominfo, ini berarti bahwa Kominfo akan duduk sebagai ‘pemain sekaligus wasit’,” cetus dia.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • G20 Fokus Bahas Privasi Data, Bukan Keamanan Siber

    G20 Fokus Bahas Privasi Data, Bukan Keamanan Siber

    Jakarta, CNN Indonesia

    Meski tak membahas isu keamanan siber, Konferensi Tingkat Tinggi G20, Bali, akan menyentuh isu keamanan data pengguna.

    “Jadi keamanan siber itu sendiri sebenarnya tidak dibahas di G20, tetapi privasi data adalah sesuatu yang sedang kami bicarakan secara intensif,” ujar Delegasi Digital Economy Working Group (DEWG) G20 dari Kanada, Iyad Dakka, kepada wartawan Selasa (30/8) di Nusa Dua, Bali.

    Ia menjelaskan data pribadi menjadi permasalahan yang didiskusikan secara intensif selama DEWG G20. Terlebih, yang menjadi bagian dari salah satu isu prioritas yaitu arus data lintas negara.

    Isu mengenai arus data lintas negara merupakan pembahasan ihwal kedaulatan data masyarakat dan tata kelola data secara global. Terlebih, Indonesia terbilang negara yang pesat dalam hal pertumbuhan pengguna internet dalam urutan tiga Asia, setelah China dan India.

    Menurut Iyad, fokus pembahasan itu dilakukan untuk menguatkan perlindungan data pribadi sistem elektronik yang selama ini kerap digunakan oleh sederet platform teknologi global.

    “Terkait aliran data dan lintas batas, kita dapat mengamankan privasi masyarakat dan itu benar-benar tergantung dengan ekonomi digital, yang berarti terkait dengan keamanan untuk semua,” kata Iyad yang menjabat sebagai Director International Affairs and Trade Policy di Innovation, Science and Economic Development Canada.

    Sidang keempat DEWG G20 dimulai pada Senin (29/8) dan berakhir pada Selasa (30/8). Namun hingga kini hasil sidang tersebut belum kunjung diumumkan kepada awak media.

    Lewat pertemuan ini, para delegasi melanjutkan pembahasan rancangan deklarasi Menteri bidang digital G20 yang disebut ‘The Bali Package’.

    Kemudian rancangan deklarasi itu akan kembali dibahas oleh para Menteri bidang digital G20 dalam forum Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) 1 September 2022.

    Kanada hanya satu dari sederet delegasi negara yang hadir secara luring dalam DEWG di Nusa Dua Bali. Beberapa negara seperti Australia, Brazil, India, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Tukiye, Britania Raya, dan Amerika Serikat turut hadir dalam sidang tertutup itu.

    Sementara, delegasi dari Argentina hadir secara virtual.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]