Negara: Britania Raya

Berlangsung Panas, Ini Isi Tuntutan 2 Kelompok Pendemo di London

London –

Demonstrasi di pusat London, Inggris, berlangsung panas hingga membuat 26 orang polisi luka dan 25 orang pendemo ditangkap. Demo tersebut dilakukan dua kelompok dengan tuntutan yang berbeda.

Dilansir BBC, CNN dan Reuters, Minggu (14/9/2025), bentrokan sempat terjadi antara pendemo dengan polisi selama protes anti-imigrasi yang dilakukan kelompok sayap kanan di London pada Sabtu (13/9). Demo kelompok sayap kanan itu disebut diikuti lebih dari 110.000 orang.

Demo bertajuk ‘Unite the Kingdom’ itu diorganisir oleh aktivis politik sayap kanan, Tommy Robinson. Layanan Kepolisian Metropolitan London mengatakan serangan yang dilaporkan terjadi setelah para demonstran di pawai Unite the Kingdom menerobos ‘area steril’ yang dibuat untuk memisahkan kelompok itu dan demonstran dari kelompok lain.

“Para petugas harus turun tangan di beberapa lokasi untuk menghentikan pengunjuk rasa Unite the Kingdom yang mencoba mengakses area steril, menerobos garis polisi, atau mendekati kelompok-kelompok oposisi. Sejumlah petugas telah diserang,” tulis Kepolisian Metropolitan London.

Layanan tersebut mengatakan ada 26 petugas terluka dalam bentrokan tersebut. Selain itu, ada 25 orang yang ditangkap.

Asisten Komisaris Kepolisian Metropolitan, Matt Twist, mengutuk serangan itu dan menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima. Wali Kota London Sadiq Khan juga mengatakan ‘kekerasan dan serangan terhadap petugas polisi sama sekali tidak dapat diterima’.

Demonsrasi kelompok sayap kanan tersebut merupakan puncak dari musim panas yang menegangkan di Inggris, termasuk protes yang digelar di luar hotel-hotel yang menampung para migran. Para demonstran dari kelompok sayap kanan membawa bendera Union Jack dan bendera Salib St George merah-putih milik Inggris, bendera Amerika dan Israel serta mengenakan topi ‘Make America Great Again’ atau MAGA milik Presiden AS Donald Trump.

Mereka meneriakkan slogan-slogan yang mengkritik Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan membawa plakat, termasuk beberapa yang bertuliskan ‘pulangkan mereka’. Beberapa pendemo juga membawa anak.

“Hari ini adalah percikan revolusi budaya di Britania Raya, inilah momen kita,” ujar Robinson dalam pidatonya kepada para pendukung, seraya mengatakan bahwa mereka telah menunjukkan ‘gelombang patriotisme yang dahsyat’.

Miliarder AS Elon Musk, yang menyampaikan pidato lewat video, menyatakan dirinya mendukung Robinson dan tokoh-tokoh sayap kanan lainnya. Dia juga menyerukan pergantian pemerintahan di Inggris. Dia mengatakan publik Inggris takut untuk menggunakan kebebasan berbicara mereka.

Robinson, yang nama aslinya Stephen Yaxley-Lennon, menggambarkan dirinya sebagai jurnalis yang mengungkap kesalahan negara. Partai politik anti-imigran terbesar di Inggris, Reform UK, yang telah menduduki puncak jajak pendapat dalam beberapa bulan terakhir diketahui menjaga jarak dari Robinson yang telah beberapa kali dihukum karena tindak pidana.

Diketahui, Robinson yang merupakan sosok anti-imigrasi dibebaskan dari penjara awal tahun ini. Dia dipenjara karena menghina pengadilan dengan mengulangi tuduhan palsu tentang seorang pengungsi Suriah.

“Kami ingin negara kami kembali, kami ingin kebebasan berbicara kami kembali ke jalurnya. Mereka harus menghentikan migrasi ilegal ke negara ini. Kami percaya pada Tommy,” ujar salah satu pendemo, Sandra Mitchell.

Komandan Clair Haynes dari Kepolisian Metropolitan London mengatakan sebagian warga Muslim London mungkin memiliki ‘kekhawatiran khusus’ tentang demo Unite the Kingdom ‘mengingat retorika anti-Muslim dan insiden nyanyian ofensif oleh minoritas pada pawai sebelumnya’. Namun, katanya, polisi menjamin London aman bagi siapapun.

“Ada beberapa saran agar warga Muslim London mengubah perilaku mereka Sabtu ini, termasuk tidak datang ke kota. Itu bukan saran kami. Semua orang seharusnya merasa aman bepergian ke dan sekitar London,” ujarnya dalam pernyataan yang dirilis kepolisian.

Demo dari Kelompok Lain

Kerumunan dalam jumlah besar lainnya juga berkumpul untuk melakukan protes balasan. Para politisi, termasuk John McDonnell dan Diane Abbott dari kubu sayap kiri, menyampaikan pidato dalam demonstrasi yang diperkirakan diikuti 5.000 orang itu.

Para pengunjuk rasa meneriakkan frasa-frasa seperti ‘tak ada keadilan, tak ada perdamaian, tak ada fasis di jalanan kita’ dan ‘inilah gambaran masyarakat’. Orang-orang telah datang dari berbagai wilayah untuk menghadiri demo menentang kelompok sayap kanan tersebut.

Seorang peserta demonstrasi mengatakan mereka khawatir tentang ‘narasi kebencian yang disebarkan oleh pihak lain’. Sementara yang lain menambahkan bahwa mereka datang untuk menunjukkan bahwa ‘London bukanlah kota fasis’.

Polisi menyatakan telah mengerahkan lebih dari 1.600 petugas di seluruh London saat demonstrasi terjadi. Termasuk, ada 500 petugas tambahan yang didatangkan dari kepolisian lain.

Selain mengawasi dua demonstrasi tersebut, kepolisian London juga disibukkan dengan pertandingan sepak bola dan konser-konser besar. Imigrasi telah menjadi isu politik dominan di Inggris, mengalahkan kekhawatiran atas ekonomi yang terpuruk, karena negara tersebut menghadapi rekor jumlah klaim suaka. Lebih dari 28.000 migran telah tiba dengan perahu-perahu kecil melintasi Selat Inggris sepanjang tahun ini.

Bendera merah putih Inggris telah berkibar di sepanjang jalan dan dicat di jalanan. Para pendukung menyebutnya sebagai kampanye spontan untuk kebanggaan nasional, tetapi para pegiat anti-rasisme melihat pesan permusuhan terhadap orang asing.

Halaman 2 dari 5

(haf/imk)

14/09/2025 17:27
Akademisi RI di UK Minta Warga Waspada Provokasi: Hindari Kekerasan

Jakarta –

Sejumlah akademisi Indonesia yang berdomisili di United Kingdom (UK) atau Britania Raya menyampaikan sikap terkait situasi terkini di Indonesia. Para akademisi RI itu mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan menyuarakan aspirasi secara damai.

“Sebagai akademisi Indonesia di Britania Raya, kami menyerukan pada masyarakat untuk waspada terhadap provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan terus menyuarakan aspirasi secara damai. Mari memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menghindari segala bentuk kekerasan,” kata para akademisi RI di UK, dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

Mereka mengatakan tujuan menyampaikan aspirasi adalah menuntut keadilan. Mereka mengimbau untuk saling jaga.

“Tujuan kita adalah menuntut perubahan yang adil dan mendasar. Waspadai setiap upaya yang mencoba memecah belah rakyat dalam dengan meletupkan kekerasan. Mari saling menjaga agar hak konstitusional kita untuk menyuarakan pendapat dan keresahan tetap murni dan berintegritas,” jelasnya.

Berikut poin-poin pernyataan akademisi RI di UK:

1.⁠ ⁠Kami mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindak penghakiman sepihak terhadap pengunjuk rasa baik oleh aparat negara maupun elemen masyarakat yang tidak bertanggung jawab di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain. Kami mendesak pihak yang bertanggung jawab, terutama pejabat-pejabat kepolisian terkait, untuk bertanggung jawab, minimal dengan mengundurkan diri. Kami juga mendorong reformasi sektor keamanan dan kepolisian secara menyeluruh untuk memastikan aparat kepolisian dan institusi keamanan kita melaksanakan kerja secara profesional.

2.⁠ ⁠Kami mendesak Presiden untuk segera melakukan pergantian (reshuffle) dan perampingan kabinet secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang gagal, tidak kompeten, memiliki konflik kepentingan dengan bisnis dan relasi politik, atau yang tersangkut kasus korupsi. Kami terutama menyoroti kinerja menteri dan kepala lembaga yang terkait dengan pengambilan kebijakan ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, serta keamanan dan kepolisian untuk evaluasi lebih jauh.

4.⁠ ⁠Kami menuntut pemerintah untuk secara serius menanggapi tuntutan rakyat dengan berfokus pada akar permasalahan dari tuntutan masyarakat hari ini, yakni ketimpangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang rendah. Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, Salah satunya, secara konkret, kami meminta agar pemerintah memperhatikan dan segera menanggapi secara serius tuntutan buruh dalam demonstrasi hari Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir elit yang memperkaya diri sendiri di saat masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.

5.⁠ ⁠Kami mengecam keras praktik pembagian jabatan sebagai imbalan politik baik di BUMN maupun lembaga negara. Praktek ini tidak hanya merusak profesionalisme, tetapi juga menjadi alat untuk membeli dukungan politik dan mengabaikan kompetensi. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik ini dan hanya menempatkan individu yang profesional dan berintegritas di posisi-posisi strategis, demi tata kelola yang bersih dan akuntabel.

6.⁠ ⁠Kami menyerukan pada para akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperhatikan secara serius persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan pemerintah, alih-alih merapat pada kekuasaan. Para tokoh masyarakat, intelektual dan terutama pemuka agama adalah penyangga keutuhan bangsa dan memiliki peran vital untuk mendampingi mendampingi dan membela masyarakat, bukan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah tanpa kritik.

Britania Raya, 1 September 2025.

Akademisi Indonesia di Britania Raya:
1.⁠ ⁠Dr. Ahmad Rizky M. Umar, Aberystwyth University
2.⁠ ⁠Dr. Siti Sarah Muwahidah, University of Edinburgh
3.⁠ ⁠Dr. Galih Ramadana Suwito, University College London
4.⁠ ⁠Dr. Dhanan Sarwo Utomo, Heriot-Watt University
5.⁠ ⁠Dr. Desy Pirmasari, University of Leeds
6.⁠ ⁠Dr. Betty Featherstone, Canterbury Christ Church University
7.⁠ ⁠Dr. Kandrika Pritularga, Lancaster University
8.⁠ ⁠Dr. Parulian Sihotang, University of Dundee
9.⁠ ⁠Dono Widiatmoko, University of Derby
10.⁠ ⁠Dr. Sigit Wibowo, Glasgow Caledonian University
11.⁠ ⁠Dr. Soe Tjen Marching, SOAS University of London
12.⁠ ⁠Dr. Endah Saptorini, Bournemouth University
13.⁠ ⁠Dr. Zahrina Mardina, University of Leeds
14.⁠ ⁠Ade Indah Muktamarianti, University of Cambridge (alumnus), Fauna & Flora
15.⁠ ⁠Dr Dian Mayasari, University of Wales Trinity St David
16.⁠ ⁠Muhammad Nabil Satria Faradis, University of Cambridge

(lir/azh)

03/09/2025 00:12
Rahasia Panjang Umur Nenek Usia 116 Tahun, Ternyata Sesimpel Ini

Jakarta –

Seorang nenek berusia 116 menjadi orang tertua di dunia. Hal ini diakui secara resmi oleh Guinnes World Records setelah orang tertua di dunia sebelumnya, Inah Canabarro, meninggal di awal tahun ini.

Dikutip dari laman Times of India, nenek bernama Ethel Caterham ini lahir pada 21 Agustus 1909 di sebuah desa Hampshire, Inggris. Tepatnya, sebelum Titanic tenggelam dan delapan tahun sebelum Revolusi Rusia.

Dalam hidupnya, dia melewati dua perang dunia, enam masa pemerintahan raja yang berbeda di Britania Raya, dan 27 perdana menteri. Dari era Edwardian hingga era kecerdasan buatan saat ini, Caterham sudah menyaksikan berbagai sejarah kehidupan.

Rahasia Umur Panjang Nenek 116 Tahun

Bukan asupan makanan atau rutinitas olahraga tertentu, rahasia umur panjang yang dia pegang teguh adalah jangan pernah berdebat.

“Tidak pernah berdebat dengan siapapun, saya mendengarkan dan melakukan apa yang saya suka,” kata Caterham.

Filosofi untuk tetap tenang dan bebas stres ini menurutnya telah membuat dirinya tetap tenang secara mental serta kuat secara fisik. Para ahli medis memang menyoroti dampak buruk dari stres kronis pada jantung dan otak. Caterham juga pernah berbicara tentang mengambil peluang dengan pikiran terbuka dan menjalani hidup dengan moderasi.

Perjalanan ke India dan Hong Kong

Pada usia 18 tahun, Caterham meninggalkan Inggris dan menuju India. Dia bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah keluarga Inggris.

Ketika itu, di tahun 1921, perjalanan internasional bagi seorang perempuan muda bukanlah hal yang umum. Tiga tahun kemudian, dia kembali ke rumah dan bertemu suaminya, Norman di sebuah pesta makan malam.

Norman adalah seorang mayor di Angkatan Darat Inggris. Dia membawa Caterham ke Hong Kong dan Gibraltar selama bertugas.
Di Hong Kong, Caterham mendirikan tempat mengajar bahasa Inggris dan kerajinan tangan kepada anak-anak.

Bersama suaminya, dia kemudian menetap kembali di Inggris dan membesarkan kedua putrinya. Kini, suami dan kedua putrinya sudah meninggal dunia.

Umur panjang Caterham sepertinya merupakan warisan dalam keluarganya. Salah satu kakak perempuannya, Gladys Babilas hidup sampai usia 104 tahun.

Kini, Caterham telah menjadi nenek dari tiga cucu dan nenek buyut dari lima cicit. Meski telah melewati masa-masa sulit kehilangan anggota keluarga, dia mampu menjalani semuanya dengan tenang.

Pada tahun 2020, di usia 111 tahun, Caterham berhasil sembuh dari COVID-19. Keluarganya selalu mengunjungi dia di panti jompo, tempat dan menikmati hari-hari tenang yang penuh dengan kasih sayang.

Mendapatkan Penghargaan dari Guinness World Records

Di ulang tahunnya ke 116, Caterham menerima penghormatan dari seluruh dunia, termasuk ucapan dari Guinnes World Records. Panti jompo, tempat dia tinggal, menggambarkan hidupnya sebagai bukti nyata akan kekuatan, semangat, dan kebijaksanaan.

Halaman 2 dari 2

(elk/naf)

24/08/2025 05:00
Video: Kerja Sama Pendidikan RI-Inggris Perluas Peluang Mahasiswa RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Duta Besar RI untuk Britania Raya Desra Percaya menyoroti peluang kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Inggris. Menurut Desra, jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Inggris menunjukkan tren peningkatan, namun Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi “pasar” bagi pendidikan luar negeri.

Selengkapnya saksikan dialog Shinta Zahara dan Bunga Cinka bersama Duta Besar RI untuk Britania Raya, Desra Percaya di Program Special Report Merdeka CNBC Indonesia, Minggu (17/08/2025).

17/08/2025 22:24
4 Kala Prabowo Damprat Belanda dan Inggris yang Bikin Garis Batas Seenak Jidat… Nasional

Kala Prabowo Damprat Belanda dan Inggris yang Bikin Garis Batas Seenak Jidat…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Belanda dan Inggris kena damprat Presiden Prabowo Subianto karena gara-gara ulah kolonialis masa lalu, hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi repot di zaman sekarang.
Sekelumit kritik sejarah itu disampaikan Prabowo di pidato kenegaraan perdananya sebagai Presiden RI di Sidang Tahunan MPR 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jumat (15/8/2025) kemarin.
Menurut Prabowo, pembuat batas-batas negara adalah negara-negara yang dulu menjajah wilayah ini.
“Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis, seenak jidatnya dia bikin garis itu yang repot kita sekarang,” ujar Prabowo dari mimbar pidatonya.
Padahal, Indonesia dan Malaysia di zaman merdeka ini ingin hidup damai. Namun Prabowo merasa ada pihak yang memanas-manasi agar kedua negara bertetangga ini saling ribut.
“Kita mau ditabrakan sama Malaysia? Kita sahabat sama Malaysia, kita satu rumpun,” kata Prabowo.
Terlepas dari pidato Prabowo kemarin, isu panas yang muncul belakangan terkait hubungan Indonesia-Malaysia adalah isu Blok Ambalat
Blok Ambalat adalah kawasan lautan di daerah utara antara Kalimantan dan Sulawesi. Masalah ini menjadi diperbincangkan kembali karena pihak Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan nama tersebut di sidang Dewan Rakyat Malaysia pada 5 Agustus 2025 lalu, karena nama Laut Sulawesi lebih sesuai dengan Peta Baru tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002.
Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada peta batas wilayah 1969 dan Continental Shelf Agreement Indonesia–Malaysia tahun 1969, yang menempatkan Ambalat di wilayah kedaulatan RI.
Merespons isu itu, Prabowo memilih jalur damai.
“Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai,” tutur Prabowo usai Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025) lalu.

Bulan Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bertemu di Istana Merdeka, Jakarta.
Kedua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan dengan kesepakatan saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mekanisme pengelolaan bersama (joint development).
Lantas, apakah batas-batas negara RI-Malaysia dibikin penjajah?
Kompas.com
membaca tulisan Yamin dari Universitas Pancasila berjudul “Pancasila Ideologi di Tapal Batas Republik Indonesia dan Malaysia” dalam buku “Membangun kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”, kumpulan makalah Kongres Pancasila VII, terbitan Pusat Studi Pancasila UGM, 2015.
Dokumen resmi pertama yang mengatur mengenai perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan adalah Konvensi Perbatasan atau Konvensi London, yang ditandatangani di London pada 20 Juni 1891 oleh Britania Raya dan Belanda.
Perjanjian berikutnya ditandatangani pada tahun 1915 dan 1928. Perjanjian dan sejumlah kesepakatan kolonial kemudian diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia.
Namun, batas yang ditentukan berawal dari Konvensi 1891 itu adalah batas darat, bukan batas maritim.
“Penundaan status perbatasan maritim di Laut Sulawesi, yang menjadi sumber persengketaan antara Indonesia Malaysia selama bertahun-tahun atas Sipadan, Ligitan, dan Ambalat menunjukkan bahwa negosiasi perbatasan pada masa pemerintahan kolonial hanya berfokus pada perbatasan darat,” tulis Yamin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/08/2025 13:57
Keluarga Terkaya di Dunia Punya Kekayaan Fantastis, Nilainya 16 Kali Lipat dari Kerajaan Inggris

GELORA.CO – Status keluarga terkaya di dunia ternyata milik keluarga kerajaan yang berkuasa di Arab Saudi, Keluarga Saud. Diperkirakan kekayaan tersebut memiliki kekayaan bersih mencapai 1,4 triliun dolar AS atau setara Rp22,63 kuadriliun (kurs Rp16.165 per dolar).

Angka tersebut bahkan melampaui kekayaan yang dimiliki keluarga kerajaan Inggris yang diperkirakan memiliki harta mencapai 88 miliar dolar AS atau setara Rp1,42 kuadriliun.

Kekayaan mereka terutama berasal dari kepemilikan real estate dan merek keluarga. Aset berharga mereka meliputi Kadipaten Cornwall dan Lancaster yang sangat menguntungkan, Hotel Savoy yang bergengsi, dan Somerset House senilai 755,4 juta dolar AS atau setara Rp12,21 triliun.

Adapun, kekayaan pribadi Raja Charles III diperkirakan mendekati 772 juta dolar AS setara Rp12,47 triliun, menjadikannya orang terkaya ke-258 di Britania Raya.

Melansir Sarajevo Times, harta yang dimiliki keluarga kerajaan terkaya di dunia, Keluarga Saud juga bahkan melampaui orang-orang terkaya di dunia, termasuk Elon Musk, Larry Ellison hingga Mark Zuckerberg.

Orang terkaya di dunia, Elon Musk memiliki kekayaan bersih sebesar 416 miliar dolar AS atau setara Rp6.724 triliun, pundi-pundi Larry Ellison mencapai 291 miliar dolar AS atau setara Rp4.704 triliun, serta harta Mark Zuckerberg senilai 269 miliar dolar AS atau setara Rp4.348 triliun, menurut data Forbes.

Kekayaan Keluarga Saud yang luar biasa sebagian besar berasal dari cadangan minyak yang melimpah, kumpulan istana megah, jet pribadi, kapal pesiar mewah, dan koleksi seni yang sangat berharga.

Monarki Timur Tengah tersebut mengalami peningkatan kekuasaan dan kekayaan yang eksponensial selama 50 tahun terakhir.

Keluarga kerajaan Saudi diperkirakan memiliki hampir 15.000 anggota, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di antara 2.000 kerabat. Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, yang telah memerintah sejak 2015, merupakan kepala resmi keluarga kerajaan.

Putra dan pewarisnya yang paling terkemuka, Mohammed bin Salman Al Saud, menjabat sebagai penguasa de facto Arab Saudi.

Menurut laporan, Saudi telah sangat aktif dalam beberapa tahun terakhir dalam memperluas aset mereka. Mereka mengakuisisi Chateau Louis XIV Prancis senilai 300 juta dolar AS, lukisan Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, seharga 450 juta dolar AS, dan beberapa kapal pesiar senilai 500 juta dolar AS. Angka tersebut tampak kecil mengingat total kekayaan keluarga kerajaan yang melimpah.

16/08/2025 07:49
5 Negara G7 Akan Akui Kedaulatan Palestina, Bisakah Ubah Situasi Gaza?

Jakarta –

Lima negara yakni Prancis, Kanada, Jepang, Kerajaan Bersatu (UK), dan Australia akan mengakui kedaulatan Palestina dengan beberapa syarat pada Sidang Umum PBB pada September nanti.

Apabila Prancis dan Kerajaan Bersatu menepati pengakuan kedaulatan ini, maka Palestina akan didukung oleh empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Dua negara yang sudah mengakui kedaulatan Palestina adalah Rusia dan China. Hanya tersisa Amerika Serikat yang menolak dan diketahui merupakan sekutu terkuat Israel.

Saat ini, negara Palestina sudah diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB. Indonesia termasuk di dalamnya.

Selain lima negara yang akan mengakui kedaulatan Palestina, Selandia Baru juga tengah mempertimbangkan langkahnya untuk memberikan pengakuan sebelum Sidang Umum PBB digelar.

Pengakuan ini akan keluar dengan “menghidupkan kembali prospek solusi dua negara” dan “melihat komitmen Israel untuk menyetujui gencatan senjata”, kata Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK) Sir Keir Starmer.

Tapi jika pengakuan ini benar-benar terwujud, apa dampaknya?

Apa arti pengakuan kedaulatan terhadap Palestina?

Dengan status Palestina sebagai negara yang tak bisa berdaulat secara penuh saat ini, pengakuan yang dilakukan negara-negara tersebut bersifat simbolis. Namun, simbolisme ini bernilai kuat.

Sebab, hal itu mewakili pernyataan moral dan politik yang berpotensi mengubah sedikit situasi di lapangan.

Menteri Luar Negeri UK, David Lammy, menyatakan Britania Raya memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara dalam pidatonya di PBB sekitar dua pekan lalu.

Ini merujuk pada Deklarasi Balfour 1917 yang ditandatangani Arthur Balfour ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Dalam deklarasi tersebut, ada pernyataan terkait dukungan Britania Raya terhadap “pembentukan sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina”.

Menurut Lammy, deklarasi ini juga memuat janji yang serius mengenai “tidak akan dilakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina”.

Pasukan Inggris menurunkan Bendera untuk secara resmi mengakhiri kekuasaan Inggris di Palestina pada 1948. (Bettmann via Getty Images)

Sayangnya, para pendukung Israel berdalih Balfour tidak merujuk secara jelas pada Palestina apalagi menyebutkan hak nasional warga Palestina.

Wilayah yang sebelumnya secara keseluruhan dikenal sebagai Palestina pernah dikuasai Britania Raya sesuai mandat Liga Bangsa-bangsa dari 1922-1948 dan dianggap sebagai urusan internasional yang belum tuntas.

Kendati demikian, Israel didirikan pada 1948. Alih-alih terwujud solusi dua negara, sengketa berkepanjangan Palestina dan Israel terus bergejolak.

Akibat sengketa ini, Palestina menjadi tidak memiliki batas wilayah yang disepakati secara internasional, ibu kota, bahkan tentara.

Meski sempat terjadi perjanjian damai pada 1990-an, Israel masih melakukan pendudukan militer di Tepi Barat. Akibat ini, otoritas Palestina yang dibentuk setelah perjanjian damai tidak sepenuhnya mengendalikan wilayah atau penduduknya.

Kini, Gaza menjadi wilayah pendudukan Israel yang terus-menerus dihancurkan.

Seperti yang dikatakan Lammy, ‘solusi dua negara’ selalu muncul sebagai jalan keluar dari para politisi di berbagai negara jika berbicara kedaulatan Palestina.

Solusi dua negara merujuk pada pembentukan negara Palestina, berdampingan dengan Israel, di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, secara umum mengikuti garis batas yang ada sebelum Perang Arab-Israel 1967.

Namun, langkah internasional untuk mewujudkan solusi dua negara telah gagal. Kolonisasi Israel atas sebagian besar Tepi Barat, yang ilegal menurut hukum internasional, telah mengubah konsep tersebut menjadi slogan yang kosong.

Upaya untuk menciptakan negara Palestina yang sejajar pun tak membuahkan hasil, karena berbagai alasan.

Apakah dukungan UK dan negara lain berpengaruh?

Britania Raya pada 2025 ini berbeda dengan 1917 ketika Deklarasi Balfour ditandatangani. Kemampuannya untuk memaksa negara lain mengikuti kehendaknya cukup terbatas.

Akan tetapi, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini mempengaruhi keputusan yang diambil pemerintah. Selain desakan yang makin keras dari para anggota parlemen dan kabinet, beberapa hal menjadi pertimbangan dari pemerintah.

Antara lain, pemandangan kelaparan yang semakin parah di Gaza, kemarahan yang meningkat atas kampanye militer Israel, dan pergeseran besar dalam opini warga Inggris.

Dalam debat di parlemen Inggris pekan lalu, Lammy diserang dari segala arah dengan pertanyaan mengapa UK masih belum mengakui negara Palestina.

Menteri Kesehatan, Wes Streeting, mewakili pandangan banyak anggota parlemen ketika ia mendesak pemerintah untuk mengakui Palestina “selama masih ada negara Palestina yang bisa diakui”.

Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, pun memilih sejumlah syarat berkaitan dengan pengakuan kedaulatan Palestina.

Syarat tersebut: Britania Raya akan bertindak kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah tegas untuk mengakhiri penderitaan di Gaza, mencapai gencatan senjata, menahan diri dari aneksasi wilayah di Tepi Baratlangkah yang secara simbolis diancam oleh parlemen Israel, Knesset, pekan lalu, dan berkomitmen pada proses perdamaian yang menghasilkan solusi dua negara.

Starmer paham syarat tersebut hampir tidak mungkin dipenuhi hingga tenggat waktu September nanti mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang pembentukan negara Palestina.

Bahkan Netanyahu mengatakan keputusan Kerajaan Bersatu itu menghargai “terorisme keji Hamas”.

Melihat situasi ini, pengakuan Kerajaan Bersatu terhadap Palestina pasti akan terjadi.

“Skenario terburuk kelaparan saat ini sedang terjadi” di Jalur Gaza, para ahli keamanan pangan global yang didukung PBB memperingatkan (Reuters)

Secara terpisah, Wakil Presiden AS JD Vance telah menegaskan kembali bahwa AS tidak memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina, dengan alasan kurang berfungsinya pemerintahan di sana.

Washington telah mengakui Otoritas Palestina, yang saat ini dipimpin oleh Mahmoud Abbas, sejak pertengahan 1990-an, tetapi belum mengakui negara Palestina secara resmi.

Beberapa presiden AS telah menyatakan dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina di masa depan, kecuali Donald Trump yang kini menjabat.

Selama dua periode pemerintahan Trump, kebijakan AS sangat condong mendukung Israel.

Tanpa dukungan dari sekutu terdekat dan paling kuat Israel yakni AS, sepertinya tidak mungkin melihat proses perdamaian yang mengarah pada solusi dua negara di masa depan.

(ita/ita)

12/08/2025 13:32
Anggota DPR: Transfer data ke AS landasan hukum perlindungan data WNI

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

Menurut dia, kesepakatan tersebut bukanlah bentuk penyerahan data pribadi WNI secara bebas, melainkan merupakan upaya membangun tata kelola data lintas negara yang sah, aman, dan akuntabel.

“Kesepakatan ini justru menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi WNI, khususnya saat menggunakan layanan digital dari perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti media sosial, mesin pencari, layanan cloud, dan e-commerce,” kata Nurul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Nurul memandang prinsip utama dalam kerja sama tersebut adalah menjaga tata kelola data yang baik, melindungi hak individu, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum nasional.

Nurul juga menekankan bahwa pemindahan data pribadi lintas negara hanya diizinkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Dia menuturkan pengawasan transfer data tersebut tetap berada di tangan otoritas Indonesia dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dia menyampaikan bahwa langkah tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara anggota G7 yang telah lebih dulu menerapkan mekanisme transfer data lintas batas secara aman, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya.

“Saya yakin pemerintah telah melakukan kesepakatan ini dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini karena merujuk pada undang-undang dan prinsip menghargai kedua negara,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat tetap patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Nezar di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (28/7), menjelaskan perpindahan data dari Indonesia ke luar negeri telah diatur pada UU PDP pasal 56.

Menurutnya, Indonesia memegang prinsip perpindahan data secara adekuat dan apabila hal tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah diatur, maka dalam prosesnya harus mendapatkan persetujuan pemilik data terlebih dahulu.

“Jangan ada salah paham, itu bukan berarti Indonesia bisa mentransfer semua data pribadi secara bebas ke Amerika Serikat. Kita tetap ada protokol seperti yang sudah diatur oleh Undang-Undang PDP yang disahkan di sini,” katanya.

Menurutnya, transfer data yang dimaksud sebagai bagian dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) hanya mencakup data komersial seperti penggunaan mesin pencari dan transaksi komersial melalui platform yang berbasis di Amerika Serikat.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

“Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

30/07/2025 13:02
Nasib Tragis Pria Bugar Meninggal gegara Henti Jantung

Jakarta –

Robbie Bassett merupakan seorang pria berotot dan sehat. Keluarganya mengatakan pria yang tinggal di Wales, Britania Raya, itu adalah orang yang bugar dan bersepeda setiap hari ke tempat kerja.

“Dia masih muda, bugar, selalu ke tempat gym, dan selalu bersepeda. Bahkan, ia berotot, perutnya six-pack,” tutur sepupunya, Callum Thomas, yang dikutip dari The Sun, Sabtu (26/7/2025).

“Anda tidak akan menyangka ada yang salah (dengan kesehatannya),” sambungnya.

Pria 38 tahun membantu merawat dermaga Newport, di area kota tersebut untuk bekerja.

Namun, saat shift kerjanya pada Kamis (17/7), Robbie bekerja jauh dari rekan-rekannya. Mereka khawatir karena sudah lama tidak melihat Robbie.

Rekan-rekannya mulai mencari di area dermaga di samping Sungai Usk. Sampai akhirnya, mereka menemukan Robbie sudah tidak bernyawa.

Jenazah Robbie langsung dibawa untuk dicari penyebab kematiannya. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa Robbie mengalami henti jantung atau cardiac arrest.

Henti jantung merupakan kondisi saat jantung tiba-tiba berhenti memompa darah ke seluruh tubuh. Keluarganya hampir tidak percaya karena semasa hidup Robbie adalah pria yang menerapkan gaya hidup sehat.

Untuk membantu keluarga dekat Robbie dalam mengurus pemakamannya, sebuah penggalangan dana telah disiapkan. Callum dan keluarganya kini mengimbau orang lain untuk waspada terhadap kesehatan jantung mereka, terutama jika memiliki kerabat yang mengalami kondisi yang berhubungan dengan jantung.

“Kakek kami mengalami hal yang sama, jadi sekarang kami semua akan memeriksakannya,” kata Callum.

Menyoal Henti Jantung

Banyak orang yang mengalami henti jantung tanpa ada riwayat masalah jantung sebelumnya. Tetapi, beberapa faktor dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini.

Ini termasuk kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya, seperti penyakit jantung, serangan jantung, atau gagal jantung. Bahkan kondisi lainnya, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes.

Faktor gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, obesitas, dan gaya hidup yang kurang gerak juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko. Selain itu, obat-obatan tertentu, ketidakseimbangan elektrolit (kalium atau magnesium rendah), dan bahkan stres emosional yang parah dapat memicu henti jantung.

Apa Saja Tanda-tanda Henti Jantung?

Henti jantung dapat terjadi tanpa peringatan. Seseorang yang mengalaminya biasanya akan tiba-tiba pingsan, tak sadarkan diri, tidak responsif, dan tidak bernapas atau tidak bernapas normal.

Tanpa perawatan segera, seseorang akan meninggal. Maka dari itu, orang dengan kondisi ini perlu segera diberikan perawatan.

Penting untuk dicatat bahwa henti jantung berbeda dengan serangan jantung.

Serangan jantung terjadi saat suplai darah ke otot jantung terputus. Kondisi ini seringkali terjadi karena adanya gumpalan di salah satu arteri koroner.

Namun, jantung masih memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini membuat orang yang mengalaminya biasanya akan sadar dan bernapas.

Halaman 2 dari 2

(sao/kna)

26/07/2025 18:00
Kemenkomdigi Tegaskan Transfer Data RI-AS Tak Dilakukan Sembarangan

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia tengah menjalin kerja sama pertukaran data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Kerja sama tersebut disebut sebagai bagian dari kesepakatan dagang terkait tarif impor. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan, kesepakatan ini bukan berbentuk penyerahan data pribadi secara bebas.

“Finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS yang diumumkan pada 22 Juli 2025 oleh Gedung Putih bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara,” bunyi pernyataan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kamis (24/7/2025).

Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia, ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Contoh nyata aktivitas pemindahan data yang sah, misalnya penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing, penyimpanan data melalui layanan cloud computing, komunikasi digital melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, pemrosesan transaksi melalui platform e-commerce, serta keperluan riset dan inovasi digital.

Pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan, aliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional dengan menggunakan landasan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan prasyarat pengiriman data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia.

“Pemerintah memastikan, transfer data ke AS tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka tata kelola data yang aman dan andal tanpa mengorbankan hak-hak warga negara,” tegas Kemenkomdigi.

Dengan tata kelola yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global, namun pada saat yang bersamaan tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya.

Sebagai tambahan, pengaliran data antarnegara merupakan praktik global yang lazim diterapkan, terutama dalam konteks tata kelola data digital. Negara-negara anggota G7 seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya telah lama mengadopsi mekanisme transfer data lintas batas secara aman dan andal.

24/07/2025 15:19

Negara: Britania Raya

Demo dari Kelompok Lain

Menyoal Henti Jantung

Apa Saja Tanda-tanda Henti Jantung?