Negara: Brasil

Brasil Gugat Meta dan TikTok: Dianggap Ancam Kesehatan Mental Anak-Anak – Page 3

Sebelumnya, perseteruan antara Elon Musk dengan pemerintah Brasil kembali memanas. Kali ini, platform media sosial X (dulunya Twitter) menjadi korbannya.

Mengutip The Verge, Minggu (1/9/2024), seorang hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, memerintahkan pemblokiran X setelah Elon Musk gagal menunjuk perwakilan hukum di negara tersebut.

Keputusan ini diambil setelah Musk menutup kantor X di Brasil awal bulan ini, sebagai respons atas ancaman penangkapan terhadap perwakilan hukun perusahaan oleh de Moraes.

de Moraes mengatakan, Badan Telekomunikasi Nasional (Anatel) untuk membatasi akses ke medsos X dalam waktu 24 jam. “Apple dan Google memiliki waktu lima hari untuk menghapus X dari toko aplikasi mereka masing-masing.”

Selain diblokir, negara ini juga mengenakan denda harian sebesar 50.000 real Brasil atau sekitar USD 8.911 ke pengguna yang mencoba akses X melalui jaringan pribadi virtual (VPN), seperti yang dilaporkan Poder360.

Pemblokiran X di Brasil menimbulkan pertanyaan serius tentang kebebasan berpendapat di era digital. Musk sendiri mengecam keputusan tersebut, menyebutnya sebagai upaya “menghancurkan demokrasi untuk tujuan politik”.

31/10/2024 09:30
Istana Tegaskan Tak Ada Istilah Plt Presiden Gibran saat Prabowo ke Luar Negeri

GELORA.CO – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Prabowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil pada pekan depan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa tidak ada istilah pelaksana tugas (plt.) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri.

“Tidak ada istilah Plt. Presiden, jadi Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan ketika Presiden sedang keluar negeri,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024) seperti dilansir Antara.

Hasan menjelaskan bahwa tidak ada instrumen hukum ketika Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat Presiden berada di luar negeri.

Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya.

“Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden keluar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum,” kata Hasan.

Keppres

Seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karenanya, menurut Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan itu tidak perlu disalahartikan.

“Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah Plt. Presiden,” kata dia.

Kunjungan Keluar Negeri

Adapun Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali sebagai Presiden pada pekan depan. Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

“Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan sebelumnya.

31/10/2024 07:22
Data BPS: RI Banjir Impor Gula dari Brasil, Naik 45% YtD September 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa impor gula yang diterima Indonesia mayoritas berasal dari Brasil hingga Australia sepanjang periode Januari—September 2024.

Merujuk data impor gula BPS yang diterima Bisnis, Brasil merupakan negara importir gula terbanyak yang diterima Indonesia, dengan volumenya mencapai 2.126 ton naik 45% year to date. Adapun total nilai impor gula dari Brasil adalah US$1,23 miliar.

Jika menengok data impor tahun lalu, BPS mengungkap bahwa impor gula yang diterima Indonesia dari Brasil mencapai 1.467 ton dengan total nilai US$886,95 juta pada Januari—Desember 2023.

Selain Brasil, Indonesia juga mengimpor gula dari Thailand dengan volume mencapai 922,1 ton atau senilai US$553,43 juta pada Januari—September 2024. Pada sepanjang Januari—Desember tahun lalu, impor gula yang diterima dari Thailand adalah 2.374 ton dengan nilai US$1,28 miliar.

Berikutnya, ada Australia dengan volume impor gula sebanyak 501,35 ton gula dan nilainya sebesar US$283,5 juta pada Januari—September 2024.

Data BPS menunjukkan Indonesia turut mengimpor gula dari Afrika Selatan sebanyak 34 ton dengan total nilainya US$22,44 juta sejak awal Januari hingga September tahun ini.

Ada juga impor gula dari Vietnam yang diterima Indonesia sebanyak 33,5 ton dengan nilai US$22,44 juta pada periode yang sama. Sisanya, sebanyak 45,42 ton gula dengan nilai US$34,45 juta dari negara lain.

Secara keseluruhan, Indonesia mencatatkan impor gula sebanyak 3.663 ton dengan nilainya mencapai US$2,14 miliar sepanjang Januari—September 2024.

31/10/2024 07:20
Swasembada Gula 2029 Butuh Sentuhan Teknologi, Perluasan Lahan Tidak Cukup

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menyebut Indonesia baru bisa mencapai swasembada gula pada 2029 melalui pendekatan teknologi, bukan perluasan lahan.

Gagasan Kementerian Pertanian yang menargetkan Indonesia bisa swasembada gula pada 2028 dipertanyakan.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa saat ini 63% gula yang dimiliki Indonesia masih impor.

Sementara itu, definisi swasembada menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) adalah jika 90% kebutuhan kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari domestik.

Menurutnya, jika kebijakan yang dilakukan pemerintah masih keliru, maka akan berdampak pada lonjakan impor gula. Apalagi, penurunan produktivitas tebu dan pabrik gula yang tidak direvitalisasi bisa memicu peningkatan permintaan tebu.

Kendati demikian, Eliza memandang Indonesia bisa mencapai swasembada gula, namun dengan pendekatan yang kebijakan yang tepat.

“Untuk sampai ke swasembada gula perlu waktu lebih dari satu periode presiden,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Eliza menilai, jika pemerintah melakukan pendekatan kebijakan berbasis inovasi teknologi dan bukan hanya sekadar perluasan lahan, maka Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor gula.

“Kita bisa swasembada gula, asal pendekatannya kebijakannya tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa perlu waktu dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah agar Indonesia bisa swasembada gula. Bahkan, bisa lebih tinggi produktivitas tebu dibandingkan Thailand.

Terlebih, perbandingan rendemen tebu Indonesia dengan Thailand memiliki celah yang cukup jauh. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi gula nasional. Adapun, tingkat rendemen Indonesia hanya sekitar 7%, sedangkan Thailand adalah 11,82%.

Eliza mengungkap, rendahnya rendemen Indonesia ini karena banyak pabrik-pabrik gula yang mesinnya sudah tua. Untuk itu, diperlukan adanya revitalisasi untuk meningkatkan produksi gula dan tidak hanya meningkatkan produktivitas tebu.

Menurut Eliza, cita-cita mencapai swasembada gula ini bisa terjadi dengan empat langkah. Pertama, perlunya pengembangan ekosistem riset dan inovasi pada industri gula sehingga produktivitas industri dapat ditingkatkan dan efisien. Kedua, revitalisasi pabrik dan mesin yang usianya sudah ratusan tahun.

Ketiga, peningkatan produktivitas pabrik gula terutama untuk kristal putih melalui pemberian insentif dan fasilitas kredit.

Eliza menuturkan bahwa saat ini, gula yang beredar di pasaran adalah gula kristal putih yang berbasis tebu dan gula rafinasi yang berbasis raw sugar impor.

Menurut dia, idealnya kredit gula bersifat bertahun-tahun, setidaknya minimal dua tahun. “Lembaga yang menjadi penyangga industri ini perlu dibentuk sebagaimana halnya BPDP yang dibentuk untuk mengurusi perkebunan sawit nasional,” tuturnya.

Serta langkah keempat adalah melalui pemberian pupuk khusus untuk tebu, sehingga bisa meningkatkan produktivitas gula.

Sebelumnya diberitakan, Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Heru Tri Widarto mengatakan bahwa swasembada gula bisa segera dicapai melalui intensifikasi, mulai dari kualitas bibit hingga pengelolaan lahan. Pemerintah melalui Kementan juga akan menggenjot produksi lahan eksisting

“Jadi dengan peningkatan produksi eksisting lahan yang ada, itu insya Allah di 2028 bisa swasembada gula konsumsi,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Heru menekan bahwa untuk sementara ini, tidak ada perubahan lahan untuk memproduksi gula konsumsi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih banjir impor gula di sepanjang Januari—September 2024. Nilai impornya mencapai US$2,14 miliar dengan volume mencapai 3.663 ton gula.

Berdasarkan data impor gula BPS yang diterima Bisnis, setidaknya ada lima negara yang menjadi negara importir gula yang mendominasi. Mereka di antaranya Brasil, Thailand, Australia, Vietnam, dan Afrika Selatan.

Terungkap, Brasil merupakan negara importir gula terbanyak yang diterima Indonesia pada Januari—September 2024. Sepanjang periode itu, volume gula yang diimpor dari Brasil mencapai 2.126 ton dengan total nilai US$1,23 miliar.

31/10/2024 07:07
Gibran bertugas jadi kepala pemerintahan selama Prabowo di luar negeri

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Gibran bertugas jadi kepala pemerintahan selama Prabowo di luar negeri
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Rabu, 30 Oktober 2024 – 19:45 WIB

Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Prabowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil pada pekan depan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa tidak ada istilah pelaksana tugas (plt.) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri.

“Tidak ada istilah Plt. Presiden, jadi Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan ketika Presiden sedang ke luar negeri,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

Hasan menjelaskan bahwa tidak ada instrumen hukum ketika Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat Presiden berada di luar negeri.

Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya.

“Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum,” kata Hasan.

Seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karenanya, menurut Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan itu tidak perlu disalahartikan.

“Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah Plt. Presiden,” kata dia.

Adapun Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali sebagai Presiden pada pekan depan. Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

“Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan sebelumnya.

Sumber : Antara

31/10/2024 06:52
Harga Minyak Naik karena Stok AS Berkurang dan OPEC+ Kaji Tunda Kenaikan Produksi

Chicago, Beritasatu.com – Harga minyak menguat (rebound) pada Rabu (30/10/2024) lebih 2% setelah persediaan minyak mentah dan bensin AS turun minggu lalu dan OPEC+ kemungkinan menunda rencana peningkatan produksi.

Setelah jatuh 6% di awal minggu karena berkurangnya risiko perang Timur Tengah, minyak mentah Brent ditutup naik US$ 1,43 (2,01%) pada US$ 72,55 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), acuan AS naik US$ 1,4 (2,08%) menjadi US$ 68,61.

Badan Informasi Energi (EIA) menyatakan, persediaan bensin AS turun minggu lalu ke level terendah dalam 2 tahun karena menguatnya permintaan. Sementara persediaan minyak mentah juga mencatat penurunan karena impor berkuang.

Impor minyak mentah AS dari Arab Saudi turun ke level terendah minggu lalu sejak Januari 2021, yakni hanya 13.000 barel per hari dari 150.000 barel per hari. “Impor minyak mentah dari Kanada, Irak, Kolombia, Brasil semuanya turun minggu ini,” kata EIA.

Reuters melaporkan OPEC+ dapat menunda rencana peningkatan produksi minyak pada Desember selama sebulan atau lebih karena kekhawatiran melemahnya permintaan dan meningkatnya pasokan.

“OPEC+ selalu menyarankan penghentian pemotongan pasokan sukarela akan bergantung pada kondisi pasar,” kata Kepala Penelitian di Onyx Capital Group Harry Tchilinguirian.

OPEC+ dijadwalkan meningkatkan produksi sebesar 180.000 barel per hari (bph) pada Desember. OPEC+ telah memangkas produksi sebesar 5,86 juta bph, setara dengan sekitar 5,7% dari permintaan minyak global.

Dua sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters, keputusan menunda kenaikan bisa terjadi paling cepat minggu depan.

OPEC+ dijadwalkan bertemu pada 1 Desember untuk memutuskan langkah kebijakan selanjutnya.

31/10/2024 06:38
Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Selasa, 29 Oktober 2024 – 15:11 WIB

Elshinta.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA). Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia 24 Oktober lalu.

Selain mendaftar BRICS, RI diketahui kini menjadi mitra resmi blok tersebut. Tak hanya RI, ada 12 negara lain di antaranya Malaysia, Thailand, dan Vietnam serta Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

Langkah Indonesia yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam KTT BRICS di Kazan, dianggap sebagai simbol dari kepercayaan bahwa BRICS bisa jadi alternatif terhadap sistem Barat, termasuk hegemoni dolar. “Saya kira dengan mengirimkan menteri luar negeri baru ke Kazan, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepada beberapa pemimpin terkemuka BRICS, terutama Putin dan Xi, bahwa mereka ‘percaya’ terhadap BRICS untuk menyeimbangkan perekonomian dunia karena BRICS memberikan alternatif bagi perekonomian dunia. Sistem keuangan yang didominasi Barat.”, kata Guru Besar Hubungan Internasional Universitas St.Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie.

Menurutnya, BRICS dapat memberikan kemandirian yang jauh lebih besar dari dolar AS , karena organisasi tersebut “menyatukan perekonomian, sumber daya, dan populasi yang besar dan beragam, yang tidak diragukan lagi menawarkan penyeimbang baru dalam perdagangan, keuangan, mata uang, dan kebijakan ekonomi global,” katanya lagi.

Profesor asal Indonesia yang kini dipercaya mengajar di Universitas tertua di Rusia itu menambahkan bahwa dia bertanya-tanya apakah Presiden Indonesia akan berupaya menjadikan BRICS sebagai aliansi keamanan baru jika Indonesia bergabung segera setelah pertemuan Kazan.

“Menurut saya, BRICS jika menjadi aliansi keamanan berpotensi mengimbangi aliansi Barat seperti NATO dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada Indonesia dalam masalah keamanan regional dan mengurangi terlalu banyak kekuatan militer Barat di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.

Pada KTT BRICS ke-16, Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang diakui sebagai negara mitra adalah Malaysia , Thailand dan Vietnam.

Di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dipandang sebagai langkah signifikan menuju kemandirian global dan kebijakan luar negeri yang aktif. Ini bertujuan untuk menghindari dominasi Barat

Sumber : Elshinta.Com

30/10/2024 21:08
RI Bakal Gabung BRICS & OECD, Apa Dampaknya untuk Pengusaha?

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

“Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh,” kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

“Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam,” ujarnya

Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

“Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

“Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD,” jelas WIjayanto dalam diskusi daring ‘BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?’ pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south.

Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

30/10/2024 21:00
Risiko dan Peluang bagi Indonesia Jika Resmi Gabung BRICS

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan kelompok negara BRICS, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat seperti AS.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan salah satu bentuk diplomasi jalan tengah dan sikap yang lebih inklusif di dunia internasional setelah sebelumnya telah mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia juga harus bersiap menghadapi dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS dapat memicu ketegangan hubungan dengan negara barat, seperti AS dan sekutunya.

“Keberpihakan pada aliansi internasional yang non-barat akan menghasilkan karakter pola relasi yang agak penuh dengan kecurigaan. Indonesia bisa menghadapi ketegangan dengan negara-negara seperti AS atau Australia yang bisa disebut sebagai security sheriff AS di wilayah Pasifik,” katanya dalam diskusi daring daring ‘BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?’ pada Rabu (30/10/2014).

Serupa, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat mengganggu hubungan dengan AS.

Namun, dia mengingatkan Indonesia untuk tidak takut dan tetap berani melangkah untuk bergabung ke BRICS jika hal tersebut akan menguntungkan negara.

“Memang akan membuat hubungan kita dengan AS bermasalah. Dampak pasti ada, tetapi seberapa besar harus ditakar oleh Indonesia. Jangan sampai ketakutan terhadap dampak itu membuat Indonesia tidak berani melangkah,” jelas Wijayanto.

Wijayanto mengatakan potensi risiko tersebut akan bergantung pada diplomasi yang dilakukan Indonesia ke depannya. Dia mengatakan, Indonesia harus mampu memberikan anggapan bahwa keputusan bergabung ke BRICS bukan merupakan langkah memihak blok tertentu.

Dia menuturkan, beberapa negara lain yang telah atau berminat menjadi anggota BRICS masih memiliki hubungan baik dengan AS, seperti dua negara pemrakarsanya, Brasil dan India.

“India dan Brasil sebagai salah satu inisiator BRICS adalah sahabat terdekat AS di Asia Selatan dan Amerika Selatan. Kemudian, Vietnam yang mendekat ke BRICS sudah memiliki perjanjian dagang bilateral dengan AS sejak 2000,” tambahnya.

Sementara itu, Umam juga mengingatkan Indonesia harus mampu memanfaatkan kesempatan bergabung dengan BRICS dan OECD untuk meningkatkan pembangunan negara. Dia mengatakan, kerja sama dengan kedua organisasi tersebut akan memiliki manfaat besar terutama dari sisi ekonomi.

“Kalau kita lambat untuk memilih, itu akan memberikan dampak secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini,” kata Umam.

Peluang dan Risiko Gabung BRICS

Adapun, Umam mengatakan, bergabung dengan BRICS akan menambah akses Indonesia dalam pendanaan untuk infrastruktur. Pasalnya, BRICS memiliki lembaga pendanaan sendiri bernama New Development Bank (NDB) yang menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur.

“BRICS bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan infrastruktur untuk Indonesia yang persyaratannya tak seketat OECD. Ini bisa menggenjot agenda pembangunan infrastruktur Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Selain itu, dengan masuk menjadi anggota BRICS, Indonesia akan memiliki posisi tawar di dunia internasional, terutama dari sisi ekonomi. Ahmad menuturkan, hal ini akan menjadi penting dalam diplomasi ekonomi mengingat negara-negara anggota BRICS memiliki pengaruh yang lebih besar terkait arus investasi dan perdagangan dunia.

Namun, Umam mengingatkan Indonesia harus selalu menjalankan diplomasi jalan tengah dengan tidak terlalu condong ke barat maupun timur.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan Indonesia harus mengantisipasi potensi risiko ketergantungan ekonomi terhadap China. Hal ini mengingat posisi China sebagai negara anggota BRICS dengan kekuatan ekonomi terbesar.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Fajar Anandi, menambahkan Indonesia juga harus mampu menyeimbangkan hubungan antara negara-negara anggota BRICS, terutama Rusia dan China dan negara-negara Barat.

Fajar juga menyoroti hubungan dagang antara Indonesia dan China yang signifikan seiring dengan tingginya ekspor dan impor yang dilakukan kedua negara.

“Mau tidak mau kita akan lebih terikat dengan mereka (BRICS), terutama dengan China, karena ada kepentingan dalam konteks ekonomi dan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia melakukan balancing dengan negara-negara Barat,” katanya.

30/10/2024 18:45
Selama Prabowo Keluar Negeri, Gibran Gantikan Tugas Presiden

GELORA.CO – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Prabowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil pada pekan depan.

Selain itu, Prabowo dikabarkan bakal mengunjungi Cina, Amerika Serikat (AS), dan Inggris sepanjang November 2024. Lamanya waktu perjalanan Prabowo keluar negeri membuat pemerintahan tak boleh vakum.

Oleh karena itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak ada istilah pelaksana tugas (plt) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri. Sehingga tugas kepala negara akan digantikan wakilnya selama Prabowo berada tidak di Indonesia.

“Tidak ada istilah plt presiden, jadi wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ketika presiden sedang ke luar negeri,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Hasan menjelaskan, tidak ada instrumen hukum ketika wakil presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat RI 1 berada di luar negeri. Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya.

“Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum,” katanya.

Seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo. Atas dasar itu, kata Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan tidak perlu disalahartikan.

“Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah plt presiden,” kata Hasan.

Adapun Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali sebagai Presiden pada pekan depan. Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20. APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

“Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam kesempatan sebelumnya.

30/10/2024 17:56