Xcloud.id

Negara: Brasil

  • RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    Jakarta, FORTUNE – Indonesia resmi menjadi anggota penuh ke-10 BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan sejumlah negara lain.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS memberikan peluang besar memperluas pasar sekaligus menunjukkan independensi Indonesia di kancah internasional.

    “Kita ini negara berdaulat, negara besar. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, baik itu Tiongkok maupun Amerika Serikat,” kata Luhut dalam acara konferensi pers, Kamis (9/1).

    Menurutnya, Indonesia perlu bersikap mandiri dan mengambil keuntungan strategis dari keanggotaan di BRICS, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Keanggotaan BRICS membuka akses Indonesia ke pasar lebih luas, sekaligus memberikan posisi strategis di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global.

    “Market kita lebih besar. Dengan BRICS, kita punya peluang lebih besar untuk menangkap pasar-pasar baru dan mengantisipasi risiko dari ketegangan di Tiongkok, Eropa, dan Amerika,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti krisis energi di Eropa akibat konflik Rusia-Ukraina, serta tantangan ekonomi Cina yang tengah melambat. Ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks tarif perdagangan. Menurut Luhut, semua ini merupakan kombinasi tantangan yang harus dicermati Indonesia dengan baik demi menjaga stabilitas perekonomian domestik.

    Pentingnya kebijakan berbasis data

    Luhut menyatakan pengambilan keputusan ekonomi di bawah pemerintahan saat ini dilakukan secara terukur, dengan dukungan data dan masukan dari para ahli internasional. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki Dewan Penasihat Global (Global Advisory Board) yang terdiri dari tokoh-tokoh ekonomi terkemuka, seperti Ruchir Sharma, penulis buku One Man Wrong Kapitalisme, dan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates.

    “Kami benar-benar mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dan mendiskusikannya dengan serius. Ini membantu kami memberikan masukan yang tepat kepada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Luhut.

    Luhut optimistis langkah strategis seperti hilirisasi dan pengembangan teknologi genomik akan memperkuat posisi Indonesia pada masa mendatang.

    “Saya sangat percaya diri bahwa dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa menjadi negara maju, meskipun mungkin tidak pada 2040, tapi lebih realistis pada 2050,” katanya.

    Ia mengatakan upaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap pasar juga menjadi fokus utama pemerintah.

    “Kami harus cepat merespons apa yang tidak disukai pasar terhadap kebijakan kami. Dengan pendekatan seperti ini, saya yakin kita bisa memperbaiki ekonomi domestik dan memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk mencapai kemajuan yang lebih besar,” ujarnya.

  • Luhut Bongkar Keuntungan Indonesia Gabung BRICS – Page 3

    Luhut Bongkar Keuntungan Indonesia Gabung BRICS – Page 3

    Sebelumnya, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota penuh dari BRICS, organisasi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan ini diharapkan membawa berbagai keuntungan bagi Indonesia di masa depan, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional.

    Salah satu potensi keuntungan yang menjadi sorotan adalah peluang Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia dengan harga yang lebih kompetitif. Menurur Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan langkah ini dapat menjadi opsi strategis bagi Indonesia, selama memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional.

    “Kemana aja kalau kita menguntung Republik dan sepanjang itu tadi menguntungkan Republik dan itu bisa kita bicarakan kepada nenerapa negara-negara yang lain kenapa tidak. Kalau kita dpaat lebih murah 20 dollar 22 dollar kenapa tidak?” ujar Luhut.

    Pernyataan ini menegaskan Indonesia akan mempertimbangkan peluang yang ada dengan cermat, tanpa mengabaikan aspek strategis dan diplomatiknya.

    “Namun tentu saja, kita harus hati-hati dan melihat ini dengan baik,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan kepesertaan Indonesia di BRICS bisa dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan tidak hanya dengan China tapi dengan Brasil dan Afrika Selatan maupun negara timur tengah.

    Bhima menuturkan sebaiknya pemerintah tidak hanya melihat BRICS dengan agenda China saja, tetapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih.

    Dia pun menilai apabila pemerintah Indonesia terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS akan sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan.

    “Keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan,” kata Bhima dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (8/1).

     

    Reporter: Siti Ayu Rachma

    Sumber: Merdeka.com

  • Gabung BRICS, Indonesia Bakal Impor Minyak dari Rusia? – Page 3

    Gabung BRICS, Indonesia Bakal Impor Minyak dari Rusia? – Page 3

    Setelah Indonesia resmi masuk menjadi anggota penuh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS), Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai perlu dipelajari agenda dari negara anggota BRICS. Salah satunya memakai nilai mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS) untuk transaksi perdagangan.

    “Kita masih harus pelajari, BRICS ini apa yang sedang mereka inginkan, misalnya menggunakan ‘currency’ di luar dolar AS, menggunakan transaksi apa yang disebut ‘SWIFT’ di luar sistem yang ada kata dia seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).

    Selain itu, anggota BRICS juga mencanangkan bank multilateral, bernama The New Development Bank. Hal yang perlu dipelajari apakah bank itu dapat membiayai pembangunan, termasuk untuk Indonesia.

    Dengan keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, pemerintah juga harus memutuskan Kementerian yang bertanggung jawab untuk diplomasi negara dalam forum itu.

    Selain itu, Mari menilai BRICS menjadi pengimbang keanggotaan dari kelompok negara maju dan berkembang.

    “Dari forum-forum yang kita menjadi anggota, BRICS itu menjadi salah satu pengimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita juga menjadi anggota di kelompok-kelompok yang ada negara maju dan negara sedang berkembang,” ujar Mari di Istana Kepresidenan, Selasa malam, 7 Januari 2025.

    Mari Elka menuturkan, sisi positif yang dapat dilihat dari keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS adalah Indonesia dapat memperjuang isu-isu yang terkait dengan negara berkembang di forum tersebut, dan forum multilateral lainnya.

     

     

  • Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Tak Takut RI Dikucilkan AS Karena Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar!

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi terkait resminya Indonesia menjadi anggota kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan South Africa). Dengan begini pasar Indonesia disebut akan lebih besar.

    “Apa keuntungan kita dengan BRICS, ya market kita lebih besar, market kita lebih besar,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Luhut menyebut Indonesia adalah negara berdaulat dan besar sehingga tidak berpihak kepada satu negara mana pun. Terlebih dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dinilai tidak takut dengan adanya retaliasi dari Barat atau Amerika Serikat (AS).

    “Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, ya maksud saya waktu itu China dan Amerika. Kita nggak perlu (takut dengan retaliasi), apalagi sekarang ini dengan Bapak Presiden seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah,” ucap Luhut.

    Dengan pasar Indonesia yang lebih besar, Luhut menyebut Indonesia bisa meminimalisir persoalan yang terjadi di beberapa negara seperti China dan AS.

    “Karena ini masalah kalau kita nggak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang dan juga persoalan di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia disetop mereka, itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa dan dia turunkan ke China dan China masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump,” beber Luhut.

    Kehadiran DEN disebut akan memberikan saran dan rekomendasi kepada Prabowo, serta bagaimana evaluasi dan implementasi dari kebijakan ekonomi prioritas pemerintah yang dijalankan di lapangan.

    “Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermati dengan baik. Jadi itu salah satu tugas DEN tadi, memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, pemerintah Brasil mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (6/1) waktu setempat.

    Dilansir dari AFP, Kementerian Luar Negeri Brasil dalam sebuah pernyataan mengatakan Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya memiliki keinginan untuk mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan global dan memberikan kontribusi positif terhadap kerja sama di negara-negara Selatan.

    Brasil saat ini memegang jabatan presiden bergilir BRICS pada tahun 2025. Pemerintah Brasil menyebut tawaran Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah disetujui dalam pertemuan puncak di Johannesburg pada tahun 2023.

    BRICS sendiri didirikan pada 2009 oleh Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Selain Indonesia, sejumlah negara baru yang bergabung dalam BRICS+ adalah Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA).

    (aid/kil)

  • Wamen ESDM Sebut Keuntungan RI Gabung BRICS Perluas Pasar Ekspor Produk Tambang

    Wamen ESDM Sebut Keuntungan RI Gabung BRICS Perluas Pasar Ekspor Produk Tambang

    JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat membawa dampak terhadap perluasan pasar ekspor produk pertambangan.

    Ia memastikan pihaknya bersama Kementerian ESDM tengah mempelajari dampak masuknya RI sebagi anggota BRICS, salah satunya dari sisi pertambangan.

    “Ini lagi kita pelajari dampaknya. Dengan kita masuk BRICS itu adalah dalam rangka pemanfaatan pasar itu kan untuk pasar ekspor,” ujar Yuliot kepada awak media di Gedung Kementerian ESDM, Rabu, 8 Januari.

    Yuliot bilang, negara lain seperti China dan India dengan jumlah populasi penduduk yang besar dinilai dapat mendatangkan dampak positif terhadap sektor pertambangan seperti mineral dan batu bara.

    “Kan mereka populasinya cukup besar, potensi pasarnya cukup besar,” imbuh dia.

    Menurut Yuliot, Kementerian ESDM juga telah memikirkan secara detail dampak yang akan dirasakan Indonesia saat bergabung menjadi anggota BRICS.

    Sebelumnya, Pemerintah Brasil mengumumkan dalam sebuah pernyataan Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh kelompok ekonomi BRICS.

    Negara-negara anggota menyetujui masuknya Indonesia secara konsensus sebagai bagian dari dorongan perluasan yang awalnya disetujui pada pertemuan puncak blok tersebut tahun 2023 di Johannesburg, melansir Reuters 7 Januari.

    “Indonesia berbagi dukungan dengan anggota kelompok lainnya untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di belahan bumi selatan,” kata pemerintah Brasil.

  • Populasi Dunia Tembus 8,09 Miliar pada Awal 2025, Ini Negara dengan Penduduk Terbanyak

    Populasi Dunia Tembus 8,09 Miliar pada Awal 2025, Ini Negara dengan Penduduk Terbanyak

    Muhammad Syahrul Ramadhan • 09 Januari 2025 09:44

    Jakarta: Biro Sensus Amerika Serikat merilis data populasi dunia. Diperkirakan populasi dunia mencapai 8,09 miliar jiwa pada hari pertama tahun 2025.

    Disebutkan terdapat penambahan sekitar 71 juta jiwa dari data tahun 2024. Jumlah ini meningkat sebesar 0,89% dari tahun 2023.

    “Proyeksi populasi dunia pada 1 Januari 2025 adalah 8.092.034.511, meningkat 71.178.087 (0,89%) dibanding Tahun Baru 2024,” tulis laporan resmi Biro Sensus AS, dikutip Medcom.id, Kamis, 9 Januari 2025.

    Biro Sensus AS memperkirakan akan terjadi sekitar 4,2 kelahiran dan 2,0 kematian setiap detik di seluruh dunia. 

     

     

    Negara dengan Penduduk Terbanyak
    Berdasarkan data Worldometers hingga akhir tahun 2024 menunjukkan, India masih jadi negara dengan populasi terbesar di dunia. Tercatat populasi India mencapai 1,457,722,116 jiwa.

    Posisi kedua ditempati oleh China dengan populasi 1,417,624,018 jiwa, sementara Amerika Serikat berada di peringkat Amerika Serikat dengan 346,397,981 jiwa, Indonesia dengan 284,660,397 jiwa.

    Berikut daftar 10 negara penduduk terbanyak di dunia:

    India: 1,457,722,116 jiwa
    China: 1,417,624,018 jiwa
    Amerika Serikat: 346,397,981 jiwa
    Indonesia: 284,660,397 jiwa
    Pakistan: 253,339,303 jiwa
    Nigeria: 235,217,117 jiwa
    Brasil: 212,426,243 jiwa
    Bangladesh: 174,676,602 jiwa
    Rusia : 144,386,942 jiwa
    Etiopia: 133,843,704 jiwa

     

    Jakarta: Biro Sensus Amerika Serikat merilis data populasi dunia. Diperkirakan populasi dunia mencapai 8,09 miliar jiwa pada hari pertama tahun 2025.
     
    Disebutkan terdapat penambahan sekitar 71 juta jiwa dari data tahun 2024. Jumlah ini meningkat sebesar 0,89% dari tahun 2023.
     
    “Proyeksi populasi dunia pada 1 Januari 2025 adalah 8.092.034.511, meningkat 71.178.087 (0,89%) dibanding Tahun Baru 2024,” tulis laporan resmi Biro Sensus AS, dikutip Medcom.id, Kamis, 9 Januari 2025.

    Biro Sensus AS memperkirakan akan terjadi sekitar 4,2 kelahiran dan 2,0 kematian setiap detik di seluruh dunia. 
     
     

     

    Negara dengan Penduduk Terbanyak
    Berdasarkan data Worldometers hingga akhir tahun 2024 menunjukkan, India masih jadi negara dengan populasi terbesar di dunia. Tercatat populasi India mencapai 1,457,722,116 jiwa.
     
    Posisi kedua ditempati oleh China dengan populasi 1,417,624,018 jiwa, sementara Amerika Serikat berada di peringkat Amerika Serikat dengan 346,397,981 jiwa, Indonesia dengan 284,660,397 jiwa.
     
    Berikut daftar 10 negara penduduk terbanyak di dunia:

    India: 1,457,722,116 jiwa
    China: 1,417,624,018 jiwa
    Amerika Serikat: 346,397,981 jiwa
    Indonesia: 284,660,397 jiwa
    Pakistan: 253,339,303 jiwa
    Nigeria: 235,217,117 jiwa
    Brasil: 212,426,243 jiwa
    Bangladesh: 174,676,602 jiwa
    Rusia : 144,386,942 jiwa
    Etiopia: 133,843,704 jiwa

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Partisipasi Indonesia di BRICS Bisa Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Partisipasi Indonesia di BRICS Bisa Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahli ekonomi sekaligus pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, partisipasi Indonesia dalam BRICS berpotensi mempercepat tercapainya target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

    Melalui kolaborasi dengan negara-negara anggota BRICS, Indonesia dapat memanfaatkan alih teknologi, mempercepat proses industrialisasi, dan memperluas pasar ekspor.

    “Namun, untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut, pemerintah harus memprioritaskan peningkatan infrastruktur dalam negeri, melakukan deregulasi, dan memperkuat iklim investasi. Integrasi dengan BRICS sebaiknya dilihat sebagai alat untuk mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan, bukan sebagai tujuan akhir,” kata Achmad di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Brasil, sebagai ketua BRICS resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah  bergabung sebagai anggota penuh dalam organisasi pada Senin (7/1/2025)

    Menurut Achmad, langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan keputusan strategis yang penuh peluang.

    Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menggunakan keanggotaan ini untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus memainkan peran lebih signifikan di level internasional.

    Salah satu manfaat yang bisa diperoleh Indonesia adalah akses yang lebih luas ke pasar global, terutama di kalangan negara anggota BRICS.

    Achmad menjelaskan, bahwa melalui kerja sama multilateral, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung dari negara-negara anggota BRICS yang memiliki kelebihan modal dan kemampuan teknologi.

    Selain itu, partisipasi dalam BRICS membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomatiknya di tingkat global.

    Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS telah menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis, seperti reformasi sistem pembayaran global, pengurangan ketergantungan pada dolar (dedolarisasi), serta tata kelola global, termasuk peran Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

    “Dengan bergabungnya Indonesia, suara negara berkembang dalam BRICS akan semakin kuat, sejalan dengan visi Indonesia untuk berkontribusi lebih aktif dalam membentuk tatanan dunia yang inklusif dan adil,” ujarnya.

    Namun, Achmad juga menyoroti bahwa bergabung dengan BRICS tidak sepenuhnya bebas risiko. Salah satu kekhawatiran adalah kemungkinan pergeseran fungsi BRICS dari forum ekonomi menjadi aliansi geopolitik dengan pendekatan hard power, yang dapat mengancam stabilitas global.

    Jika BRICS condong pada agenda geopolitik yang konfrontatif, Indonesia berisiko terseret dalam konflik yang bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negerinya.

    Achmad mengingatkan pentingnya Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip kebijakan luar negeri yang termuat dalam konstitusi, yaitu bersikap nonblok dan berkomitmen pada perdamaian dunia.

    “Keanggotaan di BRICS harus dilandasi oleh kehati-hatian dan persyaratan yang jelas. Indonesia perlu menegaskan bahwa partisipasi ini tidak boleh mengorbankan prinsip dasar kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional,” pungkasnya.

  • Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Perkuat Swasembada Pangan

    Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Perkuat Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Catatan ini muncul menyusul keputusan pemerintah untuk mengimpor 200.000 ekor sapi dari Brasil guna mendukung program MBG.

    “Kita tidak boleh hanya fokus pada pelaksanaan jangka pendek. Program MBG ini harus menjadi motor penggerak untuk memperkuat produksi pangan lokal dan mencapai swasembada pangan secara bertahap. Ketergantungan pada impor adalah solusi instan yang tidak berkelanjutan,” ujar Johan kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Johan memberikan lima catatan strategis untuk memastikan program MBG mampu mendukung upaya swasembada pangan. Pertama, penguatan produksi lokal. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor peternakan lokal melalui subsidi bagi peternak kecil, perbaikan distribusi pakan, dan fasilitasi peternakan modern berbasis komunitas.

    “Kedua, diversifikasi sumber protein, perlu produksi alternatif sumber protein seperti ikan, ayam, dan kambing untuk mengurangi ketergantungan pada sapi. Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan unggas. Kita harus memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat,” jelas dia.

    Ketiga, kata Johan, pembangunan infrastruktur dan teknologi seperti cold storage, sistem irigasi, dan fasilitas produksi pakan. Keempat, perlindungan pasar lokal di mana pemerintah harus melindungi peternak lokal dari dampak impor dengan kebijakan tarif dan kuota impor yang ketat.

    “Kelima, edukasi dan diversifikasi konsumsi. Kami mengusulkan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal yang beragam, seperti ikan air tawar, ayam, dan hasil tani lainnya,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Johan berharap program makan bergizi gratis menjadi bagian dari strategi besar menuju kemandirian pangan nasional. Dengan demikian, ketergantungan pada impor untuk mendukung program ini dapat diminimalkan.

    “Pemerintah harus memanfaatkan program makan bergizi gratis sebagai momentum untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat, berkelanjutan, dan mandiri. Kita memiliki potensi besar dalam sumber daya manusia dan alam. Dengan kebijakan yang tepat, saya yakin Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Johan.

  • Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    GELORA.CO – Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dinilai menjadi langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu memandang bahwa keanggota BRICS menguntungkan Indonesia secara historis dan dari aspek sosio-ekonomi.

    “Karena secara historis The Global South (Negara-Negara Berkembang di Selatan) adalah habitat alamiah Indonesia,” kata Prof. Aleksius saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (8/1/2025).

    Selain itu, Aleksius memandang bahwa kebijakan luar negeri tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah di dalam negeri, khususnya ketahanan pangan dan diversifikasi energi. Sementara itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan di BRICS bisa membawa keuntungan bagi Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar yang begitu besar karena terdapat raksasa ekonomi masa depan dunia, yakni India dan China.

    “Keputusan itu juga melepaskan Indonesia dari keterikatan yang kaku dengan ASEAN yang selama ini membatasi ruang gerak dan manuver diplomasi kita. Apalagi di dalam BRICS sudah bergabung Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang menjadi pesaing kita di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa ada dua tantangan ke depannya bagi Indonesia usai menjadi anggota penuh BRICS, yakni pertama, persaingan internal antarnegara BRICS. Kemudian, kedua, prinsip bebas aktif yang masih dipertahankan agar tidak larut dalam pendekatan konfrontatif China terhadap Kelompok G7.

    Pakar hubungan internasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Riska Sri Handayani menilai keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi gebrakan besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari pemerintahannya. Walaupun demikian, dalam konteks politik dalam negeri, Riska mengingatkan pemerintah perlu menunjukkan kebermanfaatan keanggotaan penuh tersebut.

    “Pemerintah dalam hal ini harus bisa proaktif memanfaatkan keanggotaan pada BRICS dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Ada banyak sektor-sektor yang dapat digarap dalam kerangka kerja sama antara negara-negara anggota, dan keanggotaan Indonesia nantinya akan dapat meningkatkan bargaining power (kekuatan tawar-menawar, red.) untuk kepentingan dalam negeri,” kata Riska saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Kemudian dalam konteks politik luar negeri, dia menilai keanggotaan penuh tersebut dapat memperkokoh posisi The Global South atau Negara-Negara Berkembang di Selatan pada forum global dan membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Utara Global.

    “Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS diharapkan akan dapat membawa sentimen positif untuk menghindari ketegangan geopolitik dan konflik internasional, terlebih Indonesia selama ini dikenal sebagai negara nonblok,” ujarnya.

    Walaupun demikian, Riska mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran adanya sentimen negatif dari Amerika Serikat terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.

    “Hal ini terkait fakta adanya rivalitas antara Amerika Serikat-Rusia dan persaingan antara pemerintah Amerika Serikat dengan China. Terlebih lagi, fakta bahwa Amerika Serikat saat ini kembali di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dapat mengulang kembali perang dagang pada tahun 2018 yang lalu,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa penting bagi Indonesia untuk menjaga posisinya di luar pengaruh dan tarik-menarik kekuatan global.

    “Kedaulatan dan populasi 270 juta masyarakat adalah modal sekaligus tanggung jawab negara untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya tanpa harus mengikatkan diri pada salah satu kekuatan,” ujarnya.

    Sementara, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Jember (Unej) Prof. Abubakar Eby Hara mengatakan bahwa dalam konteks politik luar negeri, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menunjukkan komitmen jangka panjang.

    “Untuk mendorong tatanan hubungan internasional yang lebih adil. Ini sudah disuarakan sejak masa Bung Karno (Presiden Pertama RI Soekarno),” kata Prof. Eby saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dengan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia dapat membangun kekuatan secara politis untuk menghadapi kekuatan negara-negara lain. “Misalnya, untuk melawan kemunafikan Barat yang misalnya membela Israel yang jelas-jelas melakukan genosida dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia),” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan penuh di BRICS membawa harapan peningkatan perdagangan dengan sesama negara anggota BRICS.

    “Para anggotanya juga sedang mencari alternatif kerja sama yang lebih menguntungkan, seperti menggunakan mata uang lokal sesama mereka. Ini sudah dipraktikkan oleh Rusia dengan China misalnya,” katanya.

    Sebelumnya, Senin (6/1/2025), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan Pemerintah Brasil.

    Bergabungnya Indonesia ke BRICS pertama kalinya disepakati oleh anggota-anggota BRICS dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023. Namun, karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada Februari 2024, Pemerintah RI secara resmi menyatakan niat bergabung ke dalam BRICS hanya setelah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto terbentuk.

    Dalam pernyataannya, Brasil menilai Indonesia telah mendukung isu-isu yang menjadi prioritas selama presidensi Brasil di BRICS dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025. BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brasil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    Blok ini sekarang telah diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, namun kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS. Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

  • RI Gabung BRICS, Gerindra Bantah Ingin Konfrontasi dengan Barat

    RI Gabung BRICS, Gerindra Bantah Ingin Konfrontasi dengan Barat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono membantah anggapan bahwa keanggotaan Indonesia di aliansi BRICS sebagai langkah konfrontatif dengan blok ekonomi Barat.

    Budisatrio mengemukakan bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Selain BRICS, Indonesia juga cukup intens terlibat dalam berbagai forum internasional mulai dari OECD, APEC, G20, OKI, dan lain-lainnya. 

    “Kita juga terlibat aktif dalam forum lain. Artinya, keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ hal ini yang perlu kita pahami dari keterlibatan Indonesia dimanapun nantinya,” terangnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024). 

    Keponakan Prabowo itu juga menekankan bahwa melalui organisasi-organisasi atau kelompok kerja sama antar negara, Indonesia ingin menjaga kepentingannya di tengah kondisi global yang tidak stabil. Bagi dia, kepentingan ndonesia tetap menjadi yang paling diperjuangkan.

    “Kita perlu tetap menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan dari setiap kebijakan luar negeri. Semangat ini yang tercermin dari keanggotaan Indonesia di BRICS,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Pemerintah Brasil mengatakan dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa Indonesia secara resmi bergabung dengan aliansi BRICS sebagai anggota penuh. 

    “Dalam konteks kepresidenan pro tempore Brasil di BRICS, yang dimulai pada 1 Januari dan akan berlanjut hingga 31 Desember 2025, pemerintah Brasil mengumumkan masuknya secara resmi Republik Indonesia ke dalam BRICS sebagai anggota penuh pada 6 Januari 2025,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/1/2025). 

    Pemerintah Brasil menyebut, Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan anggota kelompok lainnya untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di belahan bumi selatan.  

    Kementerian Luar Negeri Brasil menjelaskan, para pemimpin BRICS mendukung pencalonan Indonesia selama KTT Johannesburg pada Agustus 2023, sebagai bagian dari proses perluasan kelompok untuk anggota penuh.