Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah hal sebelum benar-benar memutuskan membeli minyak mentah dari Rusia.
Potensi pembelian minyak dari Rusia itu semula disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS.
BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum RI membeli minyak dari Rusia. Maklum, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.
Memang, kata Fabby, harga minyak Rusia lebih murah karena negara tersebut memberikan diskon. Namun, Indonesia juga perlu melihat sisi lain.
Dia menuturkan, sanksi kepada Rusia tak hanya kepada negara saja, tetapi Barat juga ikut memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membantu Negeri Beruang Merah.
Fabby mencontoh industri perkapalan dan asuransi pengapalan ikut kena sanksi karena membantu Rusia mengekspor minyak. Dengan sanksi tersebut, bisa jadi pembeli minyak dari Rusia menjadi cukup mahal.
“Bisa saja harga minyak Rusia murah, di bawah harga pasar, tapi bagaimana dengan biaya yang lain? Walaupun saya kira masih lebih murah daripada beli internasional ya ujung-ujungnya, tapi ini semuanya harus dihitung,” jelas Fabby kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).
Selain itu, sebelum membeli minyak Rusia, Indonesia juga perlu mempertimbangkan implikasi yang mungkin dihadapi. Fabby menjelaskan sanksi embargo kepada Rusia diberikan oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.
Menurutnya, jika Indonesia membeli minyak dari Rusia, bisa saja AS dan Eropa menganggap RI mendukung negara beribu kota Moskow itu. Oleh karena itu, Fabby menilai hal ini bisa mengancam hubungan Indonesia dengan AS dan Eropa.
Apalagi, diplomasi Indonesia dengan AS dan Eropa cukup luas, mulai dari perdagangan hingga industri keuangan.
“Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan kita. Apakah dalam jangka panjang hubungan diplomatik kita dengan negara-negara tersebut akan terganggu atau tidak?” kata Fabby.
“Karena nanti misalnya di internasional saja, Indonesia misalnya menyuarakan untuk kepentingan kita, itu kan harus dapat dukungan dari negara-negara itu juga,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Fabby mengingatkan Indonesia juga harus mempertimbangkan kesesuaian karakteristik minyak Rusia dengan kilang yang dimiliki di Tanah Air.
Menurutnya, kilang Indonesia memiliki kriteria minyak kadar tertentu agar bisa memberikan hasil yang optimal. Karenanya, kadar atau karakteristik minyak Rusia juga harus menjadi perhatian. Sebab, hal ini pun akan menentukan harga minyak yang dijual kepada masyarakat.
“Tentunya perlu jadi pertimbangan untuk nanti melihat apakah akhirnya harga produknya kompetitif?” kata Fabby.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan, termasuk membeli minyak Rusia.
“Ketika kita bangun [kerja sama] dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
“Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.
