Negara: Bolivia

  • Kecelakaan Bus Jatuh ke Jurang di Bolivia, 30 Orang Tewas

    Kecelakaan Bus Jatuh ke Jurang di Bolivia, 30 Orang Tewas

    Jakarta

    Sebuah bus penumpang terjun ke jurang sedalam 800 meter di Bolivia bagian selatan kemarin. Akibatnya, 30 orang meninggal dunia dan 15 orang mengalami luka karena kecelakaan ini.

    “Setidaknya 30 jenazah telah ditemukan dan dibawa ke kamar mayat setelah kecelakaan di dekat kota Yocalla,” ujar Kolonel Victor Benavides dilansir AFP, Selasa (18/2/2025).

    Kecelakaan itu terjadi di jalan sempit dua arah antara kota Potosi dan Oruro, dengan melewati jurang sedalam hampir setengah mil.

    Kantor berita lokal melaporkan ada 15 orang terluka dalam kecelakaan itu. Tiga di antaranya adalah anak-anak, dan saat ini telah dipindahkan ke rumah sakit.

    Dari 12 orang itu, beberapa diantaranya saat ini dalam kondisi serius. Belum jelas berapa banyak orang yang berada di dalam bus tersebut.

    Pihak berwenang menduga kecelakaan itu disebabkan karena sopir yang hilang kendali saat mengendarai bus. Mereka juga menduga sopir bus melaju dengan kecepatan tinggi.

    Untuk diketahui, ini adalah kecelakaan lalu lintas paling serius yang dilaporkan di negara Amerika Serikat sepanjang tahun ini. Pada bulan lalu, 19 orang tewas ketika bus lain keluar dari jalan raya, yang juga dekat dengan Kota Potosi.

    Jalan pegunungan Bolivia yang berkelok-kelok terkenal mematikan. Menurut data pemerintah, kecelakaan di jalan raya menewaskan rata-rata 1.400 orang setiap tahun di negara berpenduduk sekitar 12 juta jiwa.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dubes Rusia: Keanggotan Indonesia Bakal Perkuat BRICS di Panggung Global

    Dubes Rusia: Keanggotan Indonesia Bakal Perkuat BRICS di Panggung Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok negara BRICS akan memperkuat posisi aliansi tersebut dalam dunia internasional sebagai perwakilan dari negara-negara berkembang.

    Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS akan semakin memperkuat posisi kelompok ini sebagai suara sebenarnya dari Global South atau negara-negara berkembang.

    Apalagi, BRICS juga telah memiliki negara mitra (partner countries) yang berada di satu kawasan dengan Indonesia, yakni Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

    “Partisipasi Indonesia dalam asosiasi kelompok negara ini sangat penting. Indonesia adalah negara dengan potensi yang besar, populasi yang besar, dan perekonomian yang besar,” kata Tolchenov dalam saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta pada Rabu (12/2/2025).

    Dia melanjutkan, semua negara anggota BRICS memiliki suara yang penting untuk didengar dalam dunia internasional. Seluruh keputusan kelompok tersebut akan dikeluarkan setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat semua negara anggota.

    “BRICS adalah suara sebenarnya dari negara-negara Global South. Kami ingin suara kami didengar oleh seluruh dunia,” kata Tolchenov.

    Adapun, Tolchenov menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke kelompok negara ini telah dibicarakan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 2023 lalu.

    Kemudian, pada akhir 2024 proses aksesi Indonesia berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Niat Indonesia ditunjukkan dengan partisipasinya pada KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia pada Oktober 2024.

    “Dalam KTT itu, negara-negara BRICS mendiskusikan minat Indonesia untik bergabung dengan kelompok negara ini,” jelas Tolchenov.

    Kemudian, pada awal Januari 2025, Indonesia resmi menjadi negara anggota penuh BRICS.

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Selain itu, BRICS juga memiliki sejumlah negara mitra, yakni Turki, Aljazair, Belarusia, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria, dan Uganda.

    Adapun, Tolchenov menilai Indonesia dan Rusia memiliki potensi yang besar untuk bekerja sama pada beragam bidang. Menurutnya, Indonesia dan Rusia memiliki banyak keunggulan pada sejumlah aspek kerja sama untuk melengkapi kebutuhan kedua negara.

    “Kita dapat saling menambahkan sesuatu antara satu sama lain karena iklimnya berbeda. Kita membuat produk yang berbeda, misalnya produk di pertanian kita sendiri,” kata Tolchenov.

    Selain produk pertanian, dia mengatakan Rusia juga melirik peluang kerja sama dari ekspor alat-alat pertanian. Dia juga menyebut adanya potensi kerja sama pada ekspor logam seperti alumunium.

    Di sisi lain, dia menuturkan kerja sama kedua negara perlu dibarengi dengan penyederhanaan regulasi yang optimal. Menurutnya, penyederhanaan ini dapat membuka peluang untuk meningkatkan jumlah barang yang dapat diekspor ke Indonesia.

  • Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    Apa Itu The Hague Group? Aliansi Negara yang ‘Hukum’ Israel atas Penjajahan Palestina, Ada Tetangga Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tanggal 31 Januari, perwakilan dari sembilan negara yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, menyatakan aliansi global, bernama The Hague Group. Kelompok ini bertugas untuk meminta pertanggungjawaban Israel berdasarkan hukum internasional.

    Aliansi itu adalah preseden bersejarah, menandai inisiatif pertama seperti itu sejak Nakba dan pendirian Israel untuk mengoordinasikan tindakan negara untuk mencegah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

    Anggota pendiri kelompok itu adalah Belize, Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal dan Afrika Selatan.

    Beberapa negara bagian ini telah mengambil langkah besar selama 15 bulan terakhir untuk membela dan menegakkan hukum internasional.

    Tindakan The Hague Group untuk Membela Palestina

    Afrika Selatan, misalnya, membawa kasus penting terhadap Israel di Pengadilan Internasional di Den Haag karena dugaan pelanggaran Konvensi Genosida di Gaza.

    Beberapa negara bagian dalam koalisi kemudian bergabung dengan kasus Afrika Selatan di ICJ, termasuk Bolivia, Kolombia dan Namibia.

    Selain itu, Namibia dan Malaysia memblokir kapal-kapal yang membawa senjata ke Israel dari docking di pelabuhan mereka, sementara Kolombia menghentikan ekspor batubara ke Israel. Kolombia dan Bolivia juga menunjuk duta besar mereka untuk memprotes perang Israel yang menghancurkan terhadap Gaza.

    Upaya semacam itu, bagaimanapun, tidak memiliki koordinasi, dan di sinilah The Hague Group diatur untuk memainkan peran penting, menurut Varsha Gandikota-Nellutla, ketua kelompok.

    Gandikota-Nellutla, yang merupakan koordinator co-jenderal Progressive International, kelompok politik transnasional kiri, mengatakan kelompok itu telah dibentuk sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan negara-negara dengan kewajiban hukum internasional yang mengikat.

    Ini adalah referensi untuk pushback oleh sejumlah negara bagian Barat terhadap surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024, dan ketidakpatuhan terhadap perintah oleh ICJ untuk menghentikan pelanggaran Israel.

    “Kelompok ini benar -benar dimulai dengan satu tahun dari genosida, dan impunitas berani yang diberikan kepada Israel dari pengabaian putusan ICJ dan pembangkangan nyata dari surat perintah penangkapan ICC,” katanya.

    Surat perintah penangkapan Netanyahu adalah yang pertama dalam sejarah pengadilan yang dikeluarkan terhadap politisi dari negara sekutu Barat.

    Menurut undang -undang Roma, perjanjian yang mendirikan ICC pada tahun 2002, semua partai negara memiliki kewajiban hukum untuk menangkap dan menyerah kepada Den Haag yang diinginkan oleh pengadilan.

    Tetapi sejumlah negara bagian Barat yang merupakan partai ICC, termasuk Prancis, Italia dan Hongaria, mengumumkan bahwa mereka tidak akan menegakkan surat perintah jika Netanyahu mendarat di wilayah mereka, mengklaim bahwa ia menikmati kekebalan di bawah hukum internasional.

    Posisi tersebut telah diperdebatkan oleh ICC, serta para ahli kekebalan terkemuka di seluruh dunia.

    Kewajiban Negara Ketiga

    Tahun 2024 ICJ mengeluarkan tiga perintah sementara yang mengikat di kasus Afrika Selatan vs Israel. Ini termasuk perintah untuk Israel untuk menahan diri dari tindakan yang dilarang di bawah Konvensi dan untuk mencegah dan menghukum tindakan tersebut.

    Dalam urutan pertamanya pada 26 Januari 2024, ICJ mengatakan bahwa masuk akal Israel telah melanggar konvensi genosida.

    Sebagai tindakan darurat, badan itu memerintahkan Israel untuk memastikan bahwa pasukannya menahan diri dari tindakan genosida terhadap Palestina.

    Kemudian, mengikuti permintaan oleh Afrika Selatan, pengadilan kemudian mengeluarkan perintah sementara pada 28 Maret dan 24 Mei yang meminta Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Rafah dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada warga Palestina.

    Dalam perintah Mei, ICJ juga memerintahkan agar Israel memastikan bahwa penyelidik PBB dapat memasuki Gaza untuk menyelidiki tuduhan genosida.

    Meskipun perintah ICJ ditujukan kepada Israel, negara -negara ketiga memiliki tugas di bawah hukum internasional adat untuk mencegah dan menghukum genosida, bahkan jika itu terjadi di luar wilayah mereka, seperti yang dijelaskan oleh ICJ dalam kasus genosida Bosnia landmark pada tahun 2007.

    Tugas itu dapat ditegakkan dengan mendorong Israel untuk menahan diri dari pelanggaran Konvensi Genosida, dan dengan melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa setiap ekspor atau bantuan tidak berkontribusi pada tindakan yang dapat dihukum di bawah Konvensi.

    Selain itu, ICJ dalam perintah 30 April 2024 dalam kasus Nikaragua vs Jerman mengkonfirmasi kewajiban terhadap negara -negara ketiga untuk memastikan bahwa ekspor senjata tidak digunakan untuk melanggar konvensi genosida dan hukum kemanusiaan internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fraksi PKS DPR RI Dukung Penuh Aliansi Global Hentikan Penjajahan Israel atas Palestina

    Fraksi PKS DPR RI Dukung Penuh Aliansi Global Hentikan Penjajahan Israel atas Palestina

    TRIBUNJAKARTA.COM – Fraksi PKS mendukung pembentukan aliansi global untuk menghentikan penjajahan Israel atas Palestina.

    Aliansi itu terdiri dari 9 negara yang dibentuk untuk mengawasi pelanggaran internasional yang dilakukan Israel di Palestina. 

    Aliansi ini dinamai The Hague Group atau Grup Den Haag yang telah terbentuk di Belanda. Negara yang termasuk ke dalam aliansi itu adalah Afrika Selatan, Malaysia, Namibia, Kolombia, Bolivia, Chili, Senegal, Honduras dan Belize. 

    Kelompok tersebut dibentuk karena mereka berduka atas hilangnya nyawa, mata pencaharian, komunitas serta warisan budaya karena tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza serta sisa wilayah Palestina lainnya yang diduduki.

    Jazuli Juwaini berharap Indonesia bisa bergabung dalam aliansi ini bersamaan dengan upaya global lainnya untuk menghentikan penjajahan Israel atas Palestina.

    “Semua upaya dan aliansi global untuk mendukung penghentian penjajahan Israel atas Palestina harus kita dukung. Kami mendorong Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam aliansi seperti ini selain upaya global lainnya,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

    Anggota Komisi I DPR ini menilai lahirnya aliansi global yang mengawasi dan mengefektifkan penegakan hukum internasional atas pelanggaran yang dilakukan Israel memiliki nilai strategis untuk dunia. 

    “Upaya ini akan semakin menekan dan mengucilkan Israel dan pendukungnya dari komunitas internasional. Tinggal beberapa negara saja yang setia mendukung Israel. Sebaliknya mayoritas negara dunia sudah berbalik mendukung Palestina dan perdamaian dan jumlahnya semakin bertambah,” terang Jazuli. 

    Anggota DPR Dapil Banten ini berharap dukungan kepada kemerdekaan Palestina melalui gencatan senjata permanen dan penghentian penjajahan yang dilakukan Israel harus terus dikuatkan melalui berbagai saluran diplomasi dan gerakan global. 

    “Saatnya dunia bersikap lebih keras dan lebih tegas dalam menghadapi keangkuhan Israel yang sama sekali tidak mau tunduk pada kesepakatan, aturan, dan hukum internasional,” pungkas Jazuli.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • The Hague Group, Aliansi 9 Negara Dukung Palestina dan Kecam Pendudukan Israel – Halaman all

    The Hague Group, Aliansi 9 Negara Dukung Palestina dan Kecam Pendudukan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sembilan negara meluncurkan aliansi yang dikenal sebagai The Hague Group pada Jumat, 31 Januari 2025.

    Aliansi ini bertujuan untuk mendukung hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri dan mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina.

    Konferensi yang mengumumkan pembentukan grup ini diadakan di Den Haag, Belanda.

    Negara-negara yang tergabung dalam The Hague Group adalah Afrika Selatan, Malaysia, Kolombia, Bolivia, Kuba, Honduras, Namibia, Senegal, dan Belize.

    Prinsip dan Komitmen

    Dalam pernyataan bersama, sembilan negara tersebut menekankan bahwa The Hague Group akan berlandaskan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk tanggung jawab untuk melindungi hak-hak yang tidak dapat dicabut.

    Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam terkait hilangnya nyawa dan warisan budaya rakyat Palestina akibat tindakan Israel.

    “Kami menolak untuk berdiam diri menyaksikan kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina,” ungkap perwakilan negara-negara pendiri.

    Komitmen terhadap Keamanan dan Kemanusiaan

    The Hague Group juga mengumumkan komitmen untuk mencegah transfer senjata dan peralatan militer ke Israel.

    Mereka berjanji akan memblokir pengiriman senjata yang berisiko digunakan untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional.

    “Kami juga berjanji untuk mencegah berlabuhnya kapal yang membawa bahan bakar atau peralatan militer di pelabuhan kami jika ada risiko yang jelas bahwa pengiriman tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi militer Israel yang melanggar hukum internasional di wilayah Palestina yang diduduki,” tambah mereka.

    Dukungan terhadap Resolusi PBB

    Aliansi ini menegaskan kepatuhan terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/ES-10/24 yang mengakui ilegalitas pendudukan Israel dan menyerukan agar Israel mengakhiri kehadiran ilegalnya dalam waktu maksimal 12 bulan.

    Mereka juga mendukung permintaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang dituduh melakukan kejahatan perang terhadap kemanusiaan di Gaza.

    The Hague Group berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam mengakhiri pendudukan Israel dan mendukung hak-hak rakyat Palestina.

    Mereka juga menyerukan kepada semua negara untuk mengambil tindakan konkret dalam mendukung tujuan tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Termasuk Malaysia, 9 Negara Bentuk ‘The Hague Group’ untuk Dukung Berdirinya Negara Palestina – Halaman all

    Termasuk Malaysia, 9 Negara Bentuk ‘The Hague Group’ untuk Dukung Berdirinya Negara Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sembilan negara meluncurkan aliansi yang disebut The Hague Group untuk mendukung diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina.

    Mereka juga mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina merdeka.

    Pengumuman pembentukan The Hague Group dilakukan dalam sebuah konferensi yang diadakan di Den Haag, Belanda, pada Jumat (31/1/2025).

    Sembilan negara tersebut adalah Afrika Selatan, Malaysia, Kolombia, Bolivia, Kuba, Honduras, Namibia, Senegal, dan Belize.

    “The Hague Group akan didasarkan pada prinsip-prinsip dan tujuan yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak yang tidak dapat dicabut, yang terpenting di antaranya adalah hak masyarakat untuk penentuan nasib sendiri,” kata sembilan negara tersebut dalam pernyataan bersama pada Jumat (31/1/2025), yang disalinannya dikutip oleh Anadolu Agency.

    “Kami menyampaikan dukacita yang mendalam atas hilangnya nyawa, mata pencaharian, masyarakat, dan warisan budaya, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Israel, Kekuatan Pendudukan, terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan seluruh wilayah Palestina yang diduduki,” lanjutnya.

    Selain itu, mereka menolak untuk berdiam diri menyaksikan kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina.

    “Kami menolak untuk berdiam diri saja dalam menghadapi kejahatan internasional ini,” katanya.

    Dalam pernyataan mereka, perwakilan negara-negara pendiri The Hague Group mengumumkan serangkaian komitmen, terutama mencegah transfer senjata dan peralatan militer ke Israel.

    Mereka akan memblokir transfer senjata dalam kasus-kasus yang terbukti berisiko bahwa senjata-senjata tersebut akan digunakan untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional atau hak asasi manusia, atau melakukan kejahatan genosida.

    “Kami juga berjanji untuk mencegah berlabuhnya kapal yang membawa bahan bakar atau peralatan militer di pelabuhan mereka jika ada risiko yang jelas bahwa pengiriman tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi militer Israel yang melanggar hukum internasional di wilayah Palestina yang diduduki,” kata mereka.

    Mereka menekankan kepatuhan negara mereka terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/ES-10/24 yang dikeluarkan pada 18 September 2024, yang mengakui ilegalitas pendudukan Israel dan menyerukan Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina yang diduduki dalam jangka waktu maksimal 12 bulan.

    “Kami menegaskan dukungan terhadap permintaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Statuta Roma, khususnya terkait dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2024, serta tindakan sementara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun yang sama,” lanjutnya.

    Surat perintah penangkapan tersebut ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang menyatakan mereka melakukan kejahatan perang terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 19 Januari 2025.

    The Hague Group akan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendukung hak rakyat Palestina, serta menyerukan kepada semua negara untuk mengambil langkah konkret untuk mendukung hal tersebut.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • 13 Orang Tewas Akibat Bentrokan Geng Kriminal dengan Polisi di Porto Velho Brasil

    13 Orang Tewas Akibat Bentrokan Geng Kriminal dengan Polisi di Porto Velho Brasil

    JAKARTA – Tiga belas orang tewas dalam kekerasan geng dalam empat hari terakhir di Porto Velho, ibu kota negara bagian Rondonia di Amazon, Brasil.

    Delapan orang tewas dalam serangan geng kriminal dan lima lainnya tewas dalam bentrokan dengan polisi sejak Selasa pagi, menurut departemen keamanan Rondonia.

    Para penjahat membakar 20 bus, sebagian besar milik sekolah, diduga untuk memprotes tindakan polisi.

    Serangan tersebut mendorong pihak berwenang untuk membatasi jam buka transportasi umum dan menugaskan pengawalan polisi ke bus kota.

    Krisis tersebut menyebabkan pemerintah federal mengirim pasukan keamanan publik nasional ke Rondonia untuk membantu polisi negara bagian menahan gelombang kekerasan setidaknya selama 90 hari.

    Polisi Porto Velho mengklaim serangan tersebut merupakan pembalasan faksi kriminal Comando Vermelho terhadap operasi polisi di kompleks perumahan yang dikendalikan geng tersebut di kota tersebut, menurut portal berita G1 dilansir Reuters, Sabtu, 18 Januari.

    Meskipun Comando Vermelho dibentuk di negara bagian Rio de Janeiro, ribuan mil jauhnya, mereka telah menjadi geng paling kuat di wilayah Amazon dalam beberapa tahun terakhir.

    Laporan baru-baru ini oleh Forum Keamanan Publik Brasil, menunjukkan tingkat kejahatan meningkat pesat di Amazon, rumah bagi hutan hujan terbesar di dunia.

    Pada tahun 2023, wilayah ini mencatat 34 kasus pembunuhan untuk setiap 100.000 orang, hampir dua kali lipat angka nasional.

    Kekerasan yang terjadi belakangan ini terkait dengan perselisihan antar geng untuk mengendalikan jalur utama perdagangan narkoba yang menghubungkan produsen kokain dengan konsumen.

    Rondonia berbatasan dengan Bolivia, produsen utama kokain, dan baru-baru ini menjadi jalur utama perdagangan narkoba, menurut penyelidikan polisi.

    Dalam dekade terakhir, polisi menyita 20 ton kokain di negara bagian tersebut, salah satu jumlah terbesar di negara tersebut.

  • Dari Gaza hingga Bulan: Daftar 25 Situs yang Terancam Punah Versi World Monuments Watch 2025 – Halaman all

    Dari Gaza hingga Bulan: Daftar 25 Situs yang Terancam Punah Versi World Monuments Watch 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bulan masuk dalam daftar 25 situs yang terancam punah versi World Monuments Watch (WMW) untuk tahun 2025, bersama dengan warisan budaya Gaza dan patung terakota di sebuah biara di Portugal.

    World Monuments Watch adalah program advokasi unggulan dari organisasi nirlaba swasta berbasis di New York, World Monuments Fund (WMF), yang menyerukan perhatian internasional terhadap warisan budaya di seluruh dunia yang terancam oleh kelalaian, vandalisme, konflik, atau bencana.

    Dikutip dari Euronews, World Monuments Watch menerbitkan daftar dua tahunan situs-situs yang terancam punah, yang menyoroti tidak hanya tempat-tempat di Bumi tetapi, untuk pertama kalinya, satu tempat di luar Bumi, yaitu Bulan.

    Sejak didirikan pada 1996, inisiatif nirlaba ini telah menyoroti 904 situs di 135 negara, termasuk Antartika.

    Daftar yang dikeluarkan WMW bertujuan meningkatkan kesadaran dan menggalang dana guna melindungi tempat-tempat budaya dan sejarah yang terancam.

    Tambahan paling mengejutkan dalam Daftar Pantauan 2025 adalah Bulan.

    Menurut WMF, Bulan kini menghadapi potensi risiko dari aktivitas manusia di masa mendatang, terutama karena semakin diminatinya perjalanan ruang angkasa komersial.

    Misi ke Bulan SpaceX

    “Meskipun Bulan mungkin tampak berada di luar isu-isu ini, Bulan mewakili warisan manusia bersama yang signifikan, mulai dari kehadirannya dalam narasi budaya hingga perannya dalam sejarah terkini. Namun, Bulan kini menghadapi tekanan yang meningkat dari kepentingan pribadi,” kata Presiden dan CEO World Monuments Fund (WMF), Bénédicte de Montlaur, dalam sebuah pernyataan.

    Peringatan ini muncul saat SpaceX meluncurkan dua wahana robotik pribadi ke Bulan pada 15 Januari, hari yang sama saat WMW merilis laporannya.

    Program Artemis NASA juga bertujuan membawa manusia ke Bulan dalam dekade ini, dengan rencana membangun pangkalan permanen di Bulan guna mendukung misi ke Mars.

    Ancaman ini diperparah dengan meningkatnya akumulasi “sampah antariksa” yang mengorbit Bulan, serta maraknya pariwisata antariksa.

    Situs apa lagi yang masuk dalam daftar terancam punah tahun 2025?

    Daftar tahun ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi warisan global, termasuk konflik manusia, perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, dan pariwisata yang berlebihan.

    Beberapa situs yang terancam perubahan iklim, antara lain Pantai Swahili di Afrika, di mana naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem membahayakan lanskap budaya berusia berabad-abad, termasuk masjid dan makam.

    Selain itu, ada 67 mercusuar bersejarah di garis pantai Maine, yang menghadapi risiko serupa akibat erosi pantai dan badai yang semakin kuat.

    Bencana alam juga meninggalkan dampak signifikan.

    Kota bersejarah Antakya di Turki termasuk dalam daftar tersebut, yang rusak parah akibat gempa bumi dahsyat berkekuatan M 7,8 pada 2023.

    Daftar ini juga mencakup beberapa lokasi yang terkena dampak konflik manusia, seperti Rumah Guru di Kyiv, Ukraina.

    Bangunan berkubah besar ini, yang menaungi Museum Pedagogis, mengalami kerusakan parah ketika rudal Rusia menghancurkan jendela, pintu, dan kubah kaca ikoniknya pada 2022.

    “Itu adalah salah satu dari ribuan situs budaya Ukraina yang rusak atau hancur sejak perang dengan Rusia dimulai pada tahun 2022,” catat WMF di situs webnya.

    Gaza juga masuk dalam daftar, sebuah wilayah yang hancur akibat konflik.

    Tenda-tenda pengungsian di Gaza (Instagram @anasjamal44 @anas.jamal33)

    Setelah perang pecah pada 7 Oktober 2023, warisan budaya Gaza berada di bawah ancaman besar.

    Namun, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diumumkan pada 15 Januari memberikan harapan akan adanya jeda dalam permusuhan dan pembebasan sandera.

    “Seperti yang kita semua tahu, Timur Tengah adalah tempat lahir peradaban. Dan di Gaza, Anda memiliki contoh-contoh dari berbagai komunitas dan warisan mereka yang telah tinggal di sana,” kata Bénédicte de Montlaur.

    Situs terkenal lainnya dalam daftar tersebut adalah patung terakota Biara Alcobaça di Portugal, Kapel Sorbonne yang bersejarah di Prancis, dan Ruang Pertemuan Belfast di Irlandia Utara, Inggris.

    Berikut daftar lengkapnya:

    Biara Lembah Drino, Albania
    Studio Sinema Namibe, Angola
    Qhapaq Ñan, Sistem Jalan Andes, Argentina, Bolivia, Cile, Kolombia, Ekuador, Peru
    Gua Buddha Maijishan dan Yungang, Tiongkok
    Situs Warisan Pantai Swahili, Komoro, Kenya, Mozambik, Tanzania
    Kapel Sorbonne, Prancis
    Bentang Alam Pertambangan Bersejarah Serifos, Yunani
    Sistem Air Bersejarah Bhuj, India
    Bangunan Bersejarah Sungai Musi, India
    Situs Warisan Semenanjung Noto, Jepang
    Biara Buddha Erde Zuu, Mongolia
    Warisan Yahudi Debdou, Maroko
    Rumah Kepala Suku Ogiamien, Nigeria
    Jaringan Perkotaan Bersejarah Gaza, Palestina
    Ladang Pertanian Waru Waru, Peru
    Patung Terakota Biara Alcobaça, Portugal
    Reruntuhan Belchite Lama, Spanyol
    Waduk Air Tunis Medina, Tunisia
    Kota Bersejarah Antakya, Turki
    Rumah Guru Kyiv, Ukraina
    Ruang Pertemuan Belfast, Irlandia Utara, Inggris Raya
    Jalur Perdagangan Besar, Amerika Serikat
    Mercusuar Bersejarah Maine, Amerika Serikat
    Pemandangan Budaya Dataran Banjir Barotse, Zambia
    Bulan

    (Tribunnews.com)

  • 2024 Jadi Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah, Ini Wanti-wanti Ilmuwan

    2024 Jadi Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah, Ini Wanti-wanti Ilmuwan

    Jakarta

    Dunia baru saja mencetak rekor baru sebagai tahun pertama saat suhu global melampaui 1,5 derajat Celsius di atas masa pra-industri, demikian pengumuman para ilmuwan pada Jumat (10/11/2024).

    Catatan sejarah tersebut dikonfirmasi layanan perubahan iklim European Union’s Copernicus Climate Change Service (C3S) Uni Eropa, yang menyatakan perubahan iklim mendorong suhu planet ke tingkat yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya.

    “Lintasannya sungguh luar biasa,” kata Direktu C3S Carlo Buontempo kepada Reuters, menjelaskan bagaimana setiap bulan pada 2024 adalah suhu terpanas atau kedua terpanas, sejak pencatatan dimulai.

    Suhu rata-rata planet pada 2024 adalah 1,6 derajat celsius. Lebih tinggi daripada 1850-1900, ‘periode pra-industri’ sebelum manusia mulai membakar bahan bakar fosil yang mengeluarkan CO2 dalam skala besar.

    Tahun lalu menjadi tahun terpanas di dunia sejak pencatatan dimulai, dan masing-masing dari 10 tahun terakhir termasuk di antara 10 tahun terpanas yang pernah tercatat.

    Dampak perubahan iklim kini terlihat di setiap benua.

    Kebakaran hutan yang melanda California minggu ini menewaskan sedikitnya lima orang dan menghancurkan ratusan rumah.

    Pada 2024, Bolivia dan Venezuela juga mengalami kebakaran parah, sementara banjir besar melanda Nepal, Sudan, dan Spanyol, serta gelombang panas di Meksiko dan Arab Saudi menewaskan ribuan orang.

    Perubahan iklim memperburuk badai dan hujan lebat, karena atmosfer yang lebih panas dapat menampung lebih banyak air, menyebabkan hujan deras. Jumlah uap air di atmosfer planet ini mencapai rekor tertinggi pada 2024.

    Chukwumerije Okereke, seorang profesor tata kelola iklim global di Universitas Bristol, Inggris, mengatakan tonggak sejarah 1,5 derajat Celsius seharusnya menjadi peringatan keras bagi para pemangku kebijakan untuk membuat ramah lingkungan.

    “Terlepas dari semua peringatan yang telah diberikan para ilmuwan, negara-negara terus gagal memenuhi tanggung jawab mereka,” katanya kepada Reuters.

    Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer, gas rumah kaca utama, mencapai titik tertinggi baru sebesar 422 bagian per juta pada 2024, kata C3S.

    Zeke Hausfather, ilmuwan peneliti di Berkeley Earth nirlaba AS mengatakan ia memperkirakan 2025 akan menjadi salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat, tetapi kemungkinan tidak akan menduduki peringkat teratas.

    “Tahun ini masih akan masuk dalam posisi tiga besar tahun terpanas,” katanya.

    Hal ini terjadi karena meskipun faktor terbesar menyebabkan pemanasan iklim adalah emisi yang disebabkan manusia, suhu pada awal 2024 mendapat dorongan tambahan dari El Nino, pola cuaca yang memanas kini cenderung mengarah ke La Nina yang lebih dingin.

    (naf/naf)

  • BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala (ANTARA/HO-Koleksi Pribadi)

    BPIP: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

    “Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS,” kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

    Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

    “Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh,” katanya.

    Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

    Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

    Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

    Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

    Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

    Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

    Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

    “Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS,” katanya.

    Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya “menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah” akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

    Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

    BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

    Sumber : Antara