Xcloud.id

Negara: Belgia

  • Sejumlah Bandara di Eropa Kembali Beroperasi Usai Serangan Siber

    Sejumlah Bandara di Eropa Kembali Beroperasi Usai Serangan Siber

    Brussels –

    Sejumlah bandara di Eropa sempat terganggu karena serangan siber yang mempengaruhi sistem check in selama dua hari terakhir. Kini operasional di bandara-bandara tersebut berangsur pulih.

    Dilansir AFP, Minggu (21/9/2025), Bandara London Heathrow menyatakan mereka sedang mengelola arus penumpang sembari mencoba memperbaiki masalah pada perangkat lunak. Bandara Dublin, Irlandia, menyatakan diperkirakan akan beroperasi normal sepanjang hari Minggu.

    “Tim terus mendukung maskapai penerbangan hari ini, saat maskapai menangani gangguan yang sedang berlangsung akibat masalah teknis di seluruh Eropa yang berdampak pada sistem check-in dan boarding,” demikian pernyataan yang diposting di X.

    Bandara Heathrow, Inggris, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “sebagian besar penerbangan” tetap beroperasi berkat kerja sama dengan maskapai penerbangan.

    Sementara itu, Bandara Brussels, Belgia, menyatakan hampir hampir seperlima dari jadwal keberangkatan hari Minggu telah dibatalkan.

    Seorang juru bicara bandara Brussels mengatakan 45 dari 257 penerbangan yang berangkat telah dibatalkan. Para penumpang diperkirakan akan mengalami penundaan “antara 30 dan 90 menit”.

    Serangan Siber Ganggu Penerbangan di Bandara Eropa

    Bandara-bandara mulai melaporkan masalah pada software check-in penumpang yang disediakan oleh Collins Aerospace pada hari Jumat.

    Perusahaan tersebut mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka “secara aktif berupaya menyelesaikan masalah tersebut dan memulihkan fungsionalitas penuh bagi pelanggan kami secepat mungkin”.

    Perusahaan teknologi penerbangan ini, yang berspesialisasi dalam layanan pemrosesan digital dan data, merupakan anak perusahaan dari grup kedirgantaraan dan pertahanan Amerika RTX, yang sebelumnya dikenal sebagai Raytheon.

    Serangan siber dan gangguan teknologi telah mengganggu bandara di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, dari Jepang hingga Jerman. Hal ini dikarenakan perjalanan udara semakin bergantung pada sistem online yang saling terhubung.

    Sektor penerbangan mengalami peningkatan serangan siber sebesar 600 persen dari tahun 2024 hingga 2025. Data ini menurut laporan perusahaan kedirgantaraan Prancis, Thales, yang dirilis pada bulan Juni.

    Tonton juga Video: Klaim Elon Musk Serangan Siber Terhadap X Berasal dari Ukraina

    (lir/ygs)

  • Sidang Umum PBB Disebut Bakal Galang Pengakuan Dunia ke Palestina

    Sidang Umum PBB Disebut Bakal Galang Pengakuan Dunia ke Palestina

    Jakarta –

    Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York, Hari Prabowo, menyampaikan bahwa sesi mengenai Palestina pada rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bertujuan untuk menggalang lebih banyak negara yang memberi pengakuan terhadap Negara Palestina. Indonesia direncanakan akan terlibat dalam proses sidang umum PBB di New York tersebut.

    PBB akan menyelenggarakan sesi khusus mengenai Palestina pada 22 September. Bertajuk ‘Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara’, konferensi akan berlangsung selama tiga jam yang dimulai pada pukul 15.00-18.00 waktu setempat.

    “High Level Conference Two State Solution ini tujuannya adalah untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap state of Palestine. Sehingga akan meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai,” kata Deputi Bowo dalam pengarahan media di PTRI New York, Amerika Serikat, dilansir ANTARA, Minggu (21/9/2025).

    Bowo menuturkan bahwa konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi berupaya untuk membuat posisi Palestina, di mata dunia, setara dengan Israel, sehingga tercipta kedamaian di kawasan dan keadilan bagi bangsa Indonesia.

    Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina, lanjutnya, ditunjukkan melalui partisipasi Indonesia sebagai core group atau kelompok inti untuk menggalang pengakuan negara Palestina.

    “Main inisiatornya itu adalah Prancis sama Saudi, tapi ada core group. Nah Indonesia salah satu dari core group-nya, ini total ada 19. Nah 19 ini, terus terang saja, di luar layar juga melakukan berbagai upaya untuk menggalang sebanyak mungkin negara-negara yang memberikan pengakuan pada state of Palestine,” ucap Bowo.

    Dirinya pun menyampaikan optimisme bahwa jelang hari pelaksanaan konferensi mengenai masalah Palestina, akan ada lagi beberapa negara yang secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    Sejumlah negara, baru-baru ini, menyampaikan bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina jelang sidang PBB. Sejumlah negara-negara itu adalah Inggris, Prancis, Portugal, hingga Malta.

    Sejumlah negara, sebelumnya, juga telah menyampaikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk segara mengakui Palestina, diantaranya adalah Kanada, Australia, dan Belgia.

    Adapun Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) telah mengadopsi sebuah draf resolusi yang mengesahkan Deklarasi New York (New York Declaration) tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Resolusi tersebut lolos dengan perolehan suara 142 setuju, 10 tidak setuju, dan 12 abstain.

    Deklarasi New York, yang diedarkan dalam konferensi internasional tingkat tinggi yang diadakan di PBB pada akhir Juli, menetapkan sebuah jalur yang berorientasi pada tindakan menuju penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan perwujudan solusi dua negara.

    (dwr/gbr)

  • Israel Terus Gempur Gaza Jelang Sidang PBB, 60 Orang Tewas

    Israel Terus Gempur Gaza Jelang Sidang PBB, 60 Orang Tewas

    Jakarta –

    Militer Israel terus melanjutkan serangan ke Kota Gaza dan Jalur Gaza pada Sabtu. Serangan itu membongkar terowongan bawah tanah dan struktur jebakan.

    Dilansir Reuters, Minggu (21/9/2025), setidaknya 60 warga Palestina tewas dalam serangan itu, menurut otoritas kesehatan Gaza.

    Serangan itu terjadi ketika 10 negara, termasuk Australia, Belgia, Inggris, dan Kanada, dijadwalkan untuk secara resmi mengakui negara Palestina merdeka pada hari Senin, menjelang pertemuan tahunan para pemimpin di Majelis Umum PBB minggu depan.

    Diketahui, Israel mengintensifkan serangan militernya dengan menargetkan gedung tinggi di Kota Gaza dan serangan darat pada minggu ini. Pasukan Israel, yang menguasai pinggiran timur Kota Gaza, telah menggempur wilayah Sheikh Radwan dan Tel Al-Hawa dari mana mereka akan ditempatkan untuk maju ke bagian tengah dan barat kota.

    Sebagian besar penduduk Kota Gaza berlindung di wilayah tersebut. Militer memperkirakan telah menghancurkan hingga 20 blok menara di Kota Gaza selama dua minggu terakhir. Mereka juga meyakini, menurut media Israel, bahwa lebih dari 500.000 orang telah meninggalkan kota itu sejak awal September.

    Sementara Kelompok militan Hamas, yang menguasai Gaza, membantah hal ini. Hamas mengatakan hampir 300.000 orang telah meninggalkan kota dan sekitar 900.000 lainnya masih berada di sana, termasuk sandera Israel.

    Di situs perpesanan Telegram, sayap militer Hamas sebelumnya merilis gambar montase para sandera Israel, yang memperingatkan bahwa nyawa mereka terancam akibat operasi militer Israel di Kota Gaza.

    Hamas juga memperkirakan bahwa sejak 11 Agustus, militer Israel telah menghancurkan atau merusak lebih dari 1.800 bangunan tempat tinggal di Kota Gaza, dan menghancurkan lebih dari 13.000 tenda yang menampung keluarga-keluarga pengungsi.

    Dalam hampir dua tahun pertempuran, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza. Serangan Israel tersebut juga menyebabkan kelaparan, menghancurkan sebagian besar bangunan, dan mengungsikan sebagian besar penduduk, dalam banyak kasus berulang kali.

    (yld/knv)

  • Bertambah Terus Negara-negara yang Akui Palestina

    Bertambah Terus Negara-negara yang Akui Palestina

    Jakarta –

    Negara yang berencana mengakui Palestina terus bertambah. Terbaru, Portugal memutuskan bergabung dengan Australia, Kanada, Prancis, hingga Inggris untuk mengakui negara Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Portugal menyatakan bahwa pengakuan tersebut akan berlangsung pada Minggu (21/9/2025) hari ini, sehari sebelum konferensi tingkat tinggi tentang kenegaraan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

    “Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Portugal akan mengakui negara Palestina,” tulis kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9).

    “Deklarasi Pengakuan Resmi akan berlangsung pada hari Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi minggu depan,” tambah pernyataan tersebut.

    Menurut surat kabar Portugal, Correio da Manha, Perdana Menteri (PM) Portugal Luis Montenegro telah berkonsultasi dengan presiden dan parlemen sebelum memfinalisasi keputusan tersebut.

    Hal ini menandai berakhirnya perdebatan selama hampir 15 tahun di parlemen negara Eropa Barat tersebut, demikian Correio da Manha melaporkan. Proposal pengakuan negara Palestina ini pertama kali diajukan oleh partai politik Blok Kiri negara tersebut pada tahun 2011.

    Pengumuman Portugal ini muncul beberapa hari setelah penyelidikan penting PBB menemukan bahwa perang Israel di Gaza merupakan genosida.

    Setidaknya 65.141 orang telah tewas dan 165.925 orang terluka sejak serangan Israel dimulai di Gaza pada Oktober 2023. Ribuan orang lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan.

    Pada hari Jumat (19/9), seorang penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Andorra, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, dan San Marino berencana untuk mengakui Negara Palestina bersama Prancis pada pertemuan tingkat tinggi di New York pada hari Senin medatang.

    Kanada dan Inggris juga telah menyatakan niat mereka untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan bergabung dengan sekitar 147 negara, mewakili 75 persen anggota PBB, yang telah mengakui negara Palestina per April tahun ini.

    Israel dan Amerika Serikat telah mengecam keras negara-negara yang akan mengakui Palestina tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pengumuman Prancis sebagai “keputusan sembrono” yang “hanya mendukung propaganda Hamas”.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/fas)

  • Israel Makin Ganas-Terus Gempur Kota Gaza, 34 Warga Palestina Tewas

    Israel Makin Ganas-Terus Gempur Kota Gaza, 34 Warga Palestina Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Militer Israel terus memperluas serangannya di Kota Gaza dan kawasan sekitarnya pada Sabtu (20/9/2025), termasuk operasi menonaktifkan terowongan bawah tanah dan struktur yang dipasangi ranjau. Akibatnya, setidaknya 34 warga Palestina dilaporkan tewas, menurut otoritas kesehatan Gaza.

    Seperti dilansir Reuters, serangan ini sejalan dengan pembongkaran gedung-gedung tinggi di Kota Gaza-termasuk distrik Sheikh Radwan dan Tel Al-Hawa-yang selama beberapa hari terakhir menjadi titik ofensif menuju pusat dan bagian barat Kota Gaza, tempat sebagian besar warga berlindung.

    Militer Israel mengklaim telah menghancurkan hingga 20 menara tinggi di Kota Gaza dalam dua pekan terakhir. Diperkirakan sekitar 350.000 orang telah meninggalkan Kota Gaza sejak awal September. Namun, sekitar 600.000 jiwa masih tinggal di dalam kota.

    Selain korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, konflik ini juga berkaitan dengan isu sandera. Sayap militer Hamas sempat merilis gambar korban sandera, memperingatkan bahwa keselamatan mereka terancam akibat operasi militer yang terus berlangsung.

    Aksi Israel ini terjadi di tengah rencana 10 negara termasuk Australia, Belgia, Inggris dan Kanada yang dijadwalkan secara resmi akan mengakui negara Palestina yang merdeka pada hari Senin nanti, menjelang pertemuan tahunan para pemimpin di Majelis Umum PBB.

    Sejak awal perang dua tahun lalu, laut dampak peperangan sudah sangat besar yakni lebih dari 65.000 warga Palestina tewas, kelaparan tersebar, bahkan sebagian besar bangunan hancur dan penduduk terusir beberapa kali.

    Israel menegaskan, krisis kemanusiaan, termasuk kelaparan, dibesar-besarkan. Dan, menyebut perang bisa dihentikan jika Hamas menyerah, membebaskan sandera, dan membubarkan sayap militernya.

    Hamas sendiri tetap menolak untuk menyerah selama negara Palestina belum terbentuk.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Portugal memutuskan untuk bergabung dengan Australia, Kanada, Prancis, Inggris dan negara-negara lainnya dalam mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Portugal menyatakan bahwa pengakuan tersebut akan berlangsung pada hari Minggu besok, sehari sebelum konferensi tingkat tinggi tentang kenegaraan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

    “Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina,” tulis kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9/2025).

    “Deklarasi Pengakuan Resmi akan berlangsung pada hari Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi minggu depan,” tambah pernyataan tersebut.

    Menurut surat kabar Portugal, Correio da Manha, Perdana Menteri Luis Montenegro telah berkonsultasi dengan presiden dan parlemen sebelum memfinalisasi keputusan tersebut.

    Hal ini menandai berakhirnya perdebatan selama hampir 15 tahun di parlemen negara Eropa Barat tersebut, demikian Correio da Manha melaporkan. Proposal pengakuan negara Palestina ini pertama kali diajukan oleh partai politik Blok Kiri negara tersebut pada tahun 2011.

    Pengumuman Portugal ini muncul beberapa hari setelah penyelidikan penting PBB menemukan bahwa perang Israel di Gaza merupakan genosida.

    Setidaknya 65.141 orang telah tewas dan 165.925 orang terluka sejak serangan Israel dimulai di Gaza pada Oktober 2023. Ribuan orang lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan.

    Sebelumnya pada hari Jumat (19/9), seorang penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Andorra, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, dan San Marino berencana untuk mengakui Negara Palestina bersama Prancis pada pertemuan tingkat tinggi di New York pada hari Senin medatang.

    Kanada dan Inggris juga telah menyatakan niat mereka untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan bergabung dengan sekitar 147 negara, mewakili 75 persen anggota PBB, yang telah mengakui negara Palestina per April tahun ini.

    Israel dan Amerika Serikat telah mengecam keras negara-negara yang akan mengakui Palestina tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pengumuman Prancis sebagai “keputusan sembrono” yang “hanya mendukung propaganda Hamas”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Jakarta –

    Sudah lebih dari sepekan ini kemunculan drone Rusia jadi buah bibir di Eropa. Pada malam 9–10 September, gelombang drone tempur Rusia untuk pertama kali menembus wilayah udara Polandia. Sebanyak 19 wahana nirawak terdeteksi, beberapa di antaranya berhasil ditembak jatuh.

    Hanya beberapa hari berselang, drone Rusia kembali melintasi wilayah Rumania — anggota NATO lain. Pada Senin (15/9), otoritas Polandia menembak jatuh sebuah drone yang terbang di atas gedung pemerintah di ibu kota Warsawa, dan dilaporkan menahan dua tersangka: seorang warga Belarus dan seorang warga Ukraina.

    Tidak ada korban luka dalam insiden-insiden tersebut. Moskow sendiri menyangkal bahwa pelanggaran itu disengaja. Namun, NATO merespons dengan meluncurkan misi baru untuk mengamankan ruang udara di sisi timurnya.

    Operasi di perbatasan timur

    Operasi yang dinamakan Eastern Sentry ini digambarkan sebagai “aktivitas multidomain” yang mencakup penguatan pangkalan darat dan pertahanan udara, serta akan “berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan,” menurut pernyataan resmi NATO pada 12 September.

    Melalui operasi ini, NATO ingin menyampaikan pesan jelas kepada negara anggotanya di timur Eropa, sekaligus gertakan kepada Rusia. Inggris dan Denmark sudah menyatakan dukungan, Jerman menggandakan jumlah jet tempur untuk pertahanan udara di Polandia dari dua menjadi empat, sementara Prancis mengerahkan jet Rafale.

    Jet vs Drone: ‘Palu Godam untuk Paku Payung’

    Meski jet tempur dan rudal udara-ke-udara terbukti ampuh menjatuhkan drone, cara ini dinilai jauh dari efisien.

    “Drone yang kita lihat di Ukraina harganya hanya 10 ribu sampai 30 ribu Euro per unit. Tapi kalau kita menembakkan rudal seharga jutaan dolar sebagai respons, stok senjata kita akan cepat habis,” ujar Chris Kremidas-Courtney, pakar pertahanan dari lembaga European Policy Centre (EPC) di Brussel, Belgia, kepada DW. “Kita memakai palu godam untuk menghantam paku payung.”

    Menurutnya, negara-negara Eropa anggota NATO seharusnya berinvestasi pada teknologi pertahanan modern yang lebih hemat biaya, seperti sistem rudal anti-drone Nimbrix buatan Swedia. Jika tidak, Eropa akan terus terjebak dalam perang “asimetris biaya” yang merugikan.

    Membangun ‘Tembok Drone’ di Eropa?

    Bersama Polandia dan Finlandia , negara-negara Baltik — yang kerap menghadapi pelanggaran wilayah udara oleh Rusia — sudah lama mendesak peningkatan koordinasi pertahanan drone. Konsep ini sering disebut sebagai “tembok drone”, istilah yang kemudian dipakai Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pidato kenegaraan tahunan beberapa waktu lalu.

    Komisi Eropa bahkan mengumumkan proyek produksi drone bersama senilai 6 miliar Euro, dengan keahlian Ukraina akan menjadi kunci. “Kita perlu belajar dari Ukraina,” kata Ian Bond, wakil direktur Centre for European Reform (CER) di Brussel. “Mereka cukup berhasil menjatuhkan drone Rusia. Kalau mereka punya teknologinya, kita harus memilikinya juga.”

    NATO: ‘Kami akan respons’

    Salah satu tantangan NATO adalah memperluas penerapan teknologi pertahanan drone baru. Admiral Rob Bauer, mantan ketua Komite Militer NATO, mengatakan bahwa selain perangkat keras, Eropa perlu mengubah cara pandang terhadap Rusia.

    “Kita perlu memberi tahu publik, dan masyarakat harus menerima bahwa ada ancaman,” ujarnya kepada DW.

    Sementara itu, Kremlin terus mengulang narasi bahwa NATO sedang berperang dengan Rusia. NATO membantah, namun Bauer menyebut aliansi itu kini berada di “zona abu-abu antara damai dan perang” dan siaga penuh: “Ini pesan penting untuk Tuan Putin: NATO akan merespons, apa pun yang terjadi.”

    Dia menambahkan bahwa keberhasilan menembak jatuh drone di Polandia membuktikan keampuhan sistem pertahanan aliansi: “Saya kira kita telah lulus tes, tapi kita harus lebih baik menghadapi ancaman baru ini.”

    NATO siap perang drone?

    Namun, Ian Bond dari CER skeptis terhadap kemampuan pertahanan drone NATO saat ini. “Kesan yang muncul, NATO belum siap menghadapi drone. Mereka harus meningkatkan kemampuan secara signifikan,” katanya.

    Bond menilai NATO perlu lebih tegas dan menembak jatuh drone Rusia, bahkan jika terbang di atas Ukraina barat. Hingga kini, beberapa negara anggota masih menahan diri.

    Pada Juli lalu, Lituania melaporkan dua drone Rusia melintasi wilayahnya, namun tidak ditembak jatuh. Militer menyebut hanya akan bertindak dalam kondisi ekstrem. Setelah itu, Lituania meminta peningkatan pertahanan udara dari NATO. Terbaru, Rumania juga tidak menembak jatuh drone Rusia di wilayahnya, yang kemudian berbalik arah ke Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rumania, pilot AU yang melihat drone itu “menilai risiko tambahan” dan memutuskan tidak menembak.

    Bond memperingatkan, sikap pasif semacam ini bisa dianggap Rusia sebagai sinyal positif, sementara drone tersebut bisa saja melanjutkan serangan ke target di Ukraina.

    Perlindungan sipil jadi pertimbangan

    Selain menembak jatuh drone, para pakar juga menekankan pentingnya langkah perlindungan sipil, seperti aplikasi peringatan serangan udara dan peningkatan kapasitas tempat perlindungan.

    “Itu akan jadi langkah menakutkan, tapi tidak berlebihan,” kata Bond. Dia yakin Rusia akan terus menguji sekutu Ukraina kecuali mereka meningkatkan pertahanan dan dukungan secara signifikan.

    Kremidas-Courtney sependapat: “Kita harus berasumsi Rusia akan mencoba ini setiap beberapa minggu, sampai kita membuat mereka membayar harga yang membuat mereka berhenti.”

    NATO berharap Operasi Eastern Sentry bisa mewujudkan hal itu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: PM Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya

    (ita/ita)

  • Pengakuan Inggris Atas Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan

    Pengakuan Inggris Atas Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara pekan ini. Pengakuan akan disampaikan Inggris usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyelesaikan kunjungan dari negara itu.

    Dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9), rencana pengakuan Inggris atas negara Palestina itu diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    The Times melaporkan pemerintah Inggris akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Kunjungan Trump ke Inggris

    Trump berkunjung ke Inggris Selasa (16/09) malam atas undangan Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer. Pemerintah di London menyebut kunjungan ini menunjukkan bahwa “hubungan Inggris-Amerika Serikat adalah yang terkuat di dunia, dan dibangun di atas sejarah selama 250 tahun.”

    Selama kunjungan berlangsung, kedua kepala negara dijadwalkan mengumumkan berbagai kesepakatan di bidang energi dan teknologi, termasuk perjanjian kerja sama untuk memperkuat energi nuklir.

    Puncak seremoni dilangsungkan pada Rabu (17/09), ketika Trump dan Ibu Negara Melania disambut dengan kemegahan kerajaan di Istana Windsor, diarak dalam prosesi kereta kuda bersama Raja Charles, Ratu Camilla, Pangeran William, dan Putri Catherine, yang dilengkapi jamuan kenegaraan, atraksi udara militer, dan tembakan meriam kehormatan.

    Pada Kamis (18/9), Starmer dijadwalkan menjamu Trump di Istana Chequers di pedesaan di luar kota London. Mereka akan membahas tarif impor baja Inggris ke AS yang masih tinggi di angka 25%.

    Trump menyebut kunjungan kenegaraan keduanya yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Inggris sebagai kehormatan tertinggi dalam hidupnya. Hal itu diungkap Trump saat berpidato di sebuah jamuan makan mewah yang diselenggarakan oleh Raja Charles III.

    “Salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” kata Trump dilansir AFP, Kamis (18/9).

    “Ini benar-benar salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” lanjutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/rfs)

  • Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Ramallah –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menilai pengakuan yang akan diberikan negara-negara Barat terhadap negara Palestina, selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel tentang “ilusi” mereka untuk melanjutkan pendudukan.

    Pernyataan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), disampaikan Shahin dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Pengakuan ini bukanlah simbolis. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel tentang ilusi mereka untuk melanjutkan pendudukan mereka selamanya,” kata Shahin, merujuk pada pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    “Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Palestina bahwa ‘kami mendukung hak Anda untuk menentukan nasib sendiri’. Dan ini memberdayakan dan memperkuat konsep dan solusi dua negara. Dan hal ini memberikan kami dorongan untuk masa depan, karena kami akan membangunnya,” ucapnya.

    Wawancara ini dilakukan menjelang langkah beberapa negara Barat, seperti Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, dan Australia, untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat (AS), bulan ini.

    Pengakuan resmi akan disampaikan negara-negara tersebut dalam pertemuan puncak PBB yang diketuai oleh Arab Saudi dan Prancis yang dijadwalkan pada 22 September mendatang.

    Lebih lanjut, Shahin menyebut setiap pengakuan yang diberikan oleh negara lainnya adalah penting bagi Palestina. “Setiap negara yang mengakui akan memiliki komitmen berdasarkan pengakuan tersebut,” sebutnya.

    “Setiap pengakuan penting. Kita tidak dapat meniadakan fakta bahwa pengakuan membawa kita lebih dekat pada perwujudan negara yang sebenarnya, tetapi kita juga perlu mengupayakan gencatan senjata permanen dan mengupayakan aspek-aspek lainnya yang perlu dilakukan agar rakyat dapat melihat masa depan di Palestina,” jelas Shahin dalam pernyataannya.

    Shahin, yang mengaku “terkejut” oleh ketidakpedulian Uni Eropa atas perang yang berkecamuk hampir dua tahun di Gaza, mengatakan bahwa dorongan diplomatik terbaru ini menjadi pemenuhan yang telah lama ditunggu-tunggu dari janji yang dibuat oleh komunitas internasional kepada Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa “tidak akan ada negara Palestina”. Bulan lalu, otoritas Tel Aviv menyetujui pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, yang telah menuai kritikan komunitas internasional karena dinilai akan mengancam kelangsungan negara Palestina.

    “Dunia saat ini memahami dan melihat apa yang mampu dilakukan Israel sebagai negara (pendudukan), sebagai negara ekspansionis dan pelaku aneksasi, dan memahami apa yang dikatakan Israel karena mereka tidak ragu untuk mengatakannya,” ujar Shahin merespons penolakan Israel terhadap negara Palestina.

    “Tidak adanya pengakuan akan memperkuat para ekstremis di pihak mana pun karena ekstremis tidak ingin melihat dua negara,” ucapnya.

    “Israel tidak bisa terus bertindak sebagai negara yang berada di atas hukum, karena jika ingin Israel hidup di wilayah tersebut dengan damai dan aman, mereka harus bertindak sebagai negara yang normal,” cetus Shahin dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    London –

    Inggris akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir pekan ini. Pengakuan resmi akan diberikan Inggris setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang keputusan itu, telah meninggalkan negara tersebut di akhir kunjungan kenegaraannya.

    Rencana pengakuan resmi Inggris itu, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9/2025), diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    Pemerintah Inggris, sebut The Times, akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Langkah Inggris tersebut mencuat saat Starmer mendapat tekanan dari beberapa anggota Partai Buruh untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)