Xcloud.id

Negara: Belgia

  • Akui Negara Palestina, Macron Desak Israel Setop Perang Gaza Segera

    Akui Negara Palestina, Macron Desak Israel Setop Perang Gaza Segera

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Senin (22/9) waktu setempat secara resmi mengakui Negara Palestina. Dia pun mendesak diakhirinya segera perang di Gaza, dengan menyatakan bahwa “waktunya untuk perdamaian telah tiba.”

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (23/9/2025), berbicara pada pembukaan konferensi internasional tingkat tinggi tentang penerapan solusi dua negara, Macron mengatakan saatnya telah tiba bagi Israel dan Palestina “untuk hidup berdampingan dalam damai dan aman.”

    “Namun, saat ini, Israel terus memperluas operasi militernya di Gaza, dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan Hamas,” kata Macron, mengecam serangan yang sedang berlangsung.

    Ia menekankan korban jiwa akibat konflik tersebut: “Ratusan ribu orang telah mengungsi, terluka, kelaparan, dan trauma. Kehidupan mereka masih terus dihancurkan. Tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tidak ada.”

    Macron juga mengumumkan bahwa Prancis akan membuka kedutaan besar untuk Negara Palestina setelah semua sandera di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata tercapai.

    Portugal, Monako, Kanada, Belgia, Luksemburg, dan Malta kemudian juga turut mengakui Negara Palestina.

    Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi Gaza

    Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengatakan bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi Gaza segera setelah gencatan senjata tercapai di Gaza.

    “Mesir akan, segera setelah kita mencapai gencatan senjata, menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi internasional di Jalur Gaza untuk memobilisasi dana yang diperlukan bagi rencana rekonstruksi Arab-Islam,” ujarnya di konferensi tersebut.

    Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

    Trump juga akan mengadakan serangkaian pertemuan penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa minggu ini, dimulai dengan pembicaraan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan para pemimpin dari Ukraina, Argentina, dan Uni Eropa.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Gelombang Baru Pengakuan Palestina, Sekadar Simbol atau Titik Balik?

    Gelombang Baru Pengakuan Palestina, Sekadar Simbol atau Titik Balik?

    Jakarta –

    Inggris, Kanada, dan Australia masuk ke dalam daftar negara Barat yang telah mengakui negara Palestina, disusul Portugal pada Minggu (21/09) malam. Perdana Menteri Keir Starmer dan Mark Carney mengumumkan langkah tersebut tak lama sebelum dimulainya debat Majelis Umum PBB di New York. Negara-negara Barat lain, seperti Prancis dan Belgia juga berencana mengikuti langkah itu, meskipun telah diperingatkan oleh Israel.

    Pada Senin (22/09), Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan puncak khusus mengenai perang di Jalur Gaza. Ini merupakan kelanjutan dari proyek diplomatik yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi untuk mendorong kebangkitan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan, sebagai satu-satunya jawaban atas konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

    Dalam pertemuan pada Senin itu, beberapa negara menyatakan bergabung dengan lebih dari 145 anggota PBB yang telah mengakui negara Palestina. Negara-negara tersebut termasuk Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Malta.

    Sebagian besar deklarasi pengakuan kedaulatan Palestina baru-baru ini oleh negara-negara Eropa muncul sebagai respons terhadap kampanye militer Israel yang terus berlangsung di Gaza. Hingga kini, perang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, meskipun peneliti internasional memperkirakan jumlah korban jauh lebih tinggi. Pekan lalu, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menerbitkan laporan yang menyimpulkan bahwa Israel sedang melakukan genosida di Gaza.

    Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat, menolak laporan tersebut, termasuk laporan lain yang kritis terhadap Israel, serta mengecam rencana untuk mengakui Palestina sebagai negara, dengan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan sebuah “hadiah untuk teror”, merujuk pada serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang dipimpin kelompok militan Hamas, yang menewaskan hampir 1.200 orang dan memicu kampanye militer Israel di Gaza.

    Sekadar “teater politik”

    Bahkan, para pendukung Palestina mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina bisa jadi tidak cukup jika tidak disertai tindakan.

    “Negara-negara Barat memeluk gestur simbolis, sementara rakyat Palestina tetap tanpa keadilan ataupun kenegaraan, hanya kesenjangan yang semakin melebar antara realitas yang dijalani dan pertunjukan internasional,” ujar Ines Abdel Razek, Direktur Advokasi untuk Palestine Institute for Public Diplomacy, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, dalam tulisan bulan Agustus untuk lembaga pemikir Palestina, Al Shabaka.

    Ada juga kekhawatiran mengenai bagaimana Israel akan bereaksi terhadap gelombang baru pengakuan ini, tulis Richard Gowan, Direktur PBB untuk lembaga think tank International Crisis Group, minggu ini dalam jurnal kebijakan Just Security yang berbasis di AS.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu… memiliki rekam jejak panjang dalam menentang anggota PBB lainnya,” tulis Gowan. “Salah satu skenario yang mengkhawatirkan para diplomat adalah bahwa Netanyahu, yang pekan lalu menyatakan bahwa ‘tidak akan ada negara Palestina’, dapat merespons proses pengakuan ini dengan mengumumkan rencana untuk secara resmi mencaplok bagian-bagian wilayah Palestina dalam pidatonya.”

    Apakah pengakuan bisa membawa perdamaian?

    Sudah jelas bahwa pengakuan negara Palestina saja tidak akan menghentikan perang Israel di Gaza.

    “Pengakuan adalah pengganti keliru untuk boikot dan langkah-langkah hukuman yang seharusnya diambil terhadap negara yang melakukan genosida,” tulis kolumnis Gideon Levy di surat kabar Israel, Haaretz, pada bulan Agustus. “Pengakuan adalah basa-basi kosong. … Ini tidak akan menghentikan genosida, yang tidak akan berhenti tanpa langkah nyata dari komunitas internasional.”

    Faktanya, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli hukum, isu ini sebenarnya terpisah. Apakah Palestina merupakan negara atau bukan, hukum internasional sudah mewajibkan negara lain untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan genosida yang dicurigai sedang berlangsung.

    Peningkatan status diplomatik

    Apa yang bisa dilakukan oleh pengakuan negara Palestina adalah memperkuat seruan untuk gencatan senjata dalam struktur diplomatik, birokratis, dan hukum internasional yang sudah ada.

    Dalam edisi musim gugur 2025 jurnal akademik The Cairo Review of Global Affairs, analis politik Mesir Omar Auf menunjukkan bahwa pejabat Palestina sebelumnya telah mencoba untuk mengaksesi Konvensi Jenewa pada 1989, tetapi ditolak oleh Swiss karena, menurut Swiss, ada “ketidakpastian” mengenai eksistensi negara Palestina.

    Pada Agustus, Nomi Bar-Yaacov, seorang negosiator perdamaian dari Geneva Centre for Security Policy, mengatakan kepada DW bahwa pengakuan “tidak mengubah apa pun secara langsung, tetapi itu memberi Palestina posisi tawar yang jauh lebih tinggi dalam negosiasi, karena ketika Anda bernegosiasi antarnegara, itu tidak sama dengan negosiasi antara negara dan negara yang tidak diakui (atau) entitas.”

    Pengakuan bilateral dapat dianggap sebagai bentuk peningkatan status diplomatik. Negara-negara yang mengakui, katakanlah Prancis atau Belgia, harus meninjau kembali hubungan mereka dengan Palestina, serta menilai kewajiban hukum mereka terhadapnya. Oleh karena itu, hal ini juga dapat menyebabkan peninjauan kembali hubungan mereka dengan Israel, menurut mereka.

    Namun, pengakuan tersebut harus disertai langkah nyata, kata Hugh Lovatt, peneliti kebijakan senior untuk program Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council on Foreign Relations (ECFR), kepada DW.

    “Pengakuan bukanlah sebuah kebijakan, itu adalah sebuah pembuka. Pekerjaan sebenarnya dimulai pada hari berikutnya,” ujar Anas Iqtait, dosen ekonomi politik Timur Tengah di Australian National University, pada bulan Agustus dalam Akfar, yang diterbitkan oleh Middle East Council on Global Affairs yang berbasis di Doha.

    “Sebuah penegasan penting”

    Memang benar bahwa pengakuan sangat simbolis, Lovatt mengakui. “Namun, simbolisme tidak selalu buruk. Mengingat negara-negara yang melakukan pengakuan, khususnya Prancis dan Inggris, ini merupakan penegasan penting atas hak-hak Palestina dan penentuan nasib sendiri, hak untuk hidup bebas dari pendudukan, hak atas kenegaraan, dan sebagainya.”

    Namun, tindakan simbolis harus disertai langkah nyata, tambahnya.

    Dalam konferensi pers di Brussels, Belgia pada Rabu (17/09), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan tarif atas beberapa barang Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap pemukim serta dua politisi senior Israel. Ini adalah langkah-langkah yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh para ahli ECFR. Sumber di Brussels mengatakan kepada DW bahwa Italia, yang sebelumnya menentang penghentian pendanaan ilmiah UE untuk Israel, mungkin akan segera mencabut penolakannya.

    “Bahkan tiga tahun yang lalu, pengakuan mungkin sudah cukup,” kata Lovatt. “Namun, saya pikir karena semuanya telah berubah begitu drastis dalam hal opini publik dan politik sejak 2023, sekarang bukan lagi pertanyaan antara pengakuan (Palestina) atau tindakan lain.”

    Saat ini, berbagai langkah sedang dijalankan secara bersamaan, ujar Lovatt, dan itu mencerminkan bagaimana opini publik di seluruh spektrum politik telah berubah sejak 2023.

    “Pengakuan seharusnya dilihat sebagai arah perjalanan,” kata Lovatt. “Mungkin kita tidak sampai ke sana besok, tetapi arah jalannya sudah jelas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat Video ‘Presiden Abbas: Hamas Harus Serahkan Senjata ke Otoritas Palestina’:

    (ita/ita)

  • China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    Jakarta –

    Pemerintah China menyampaikan solusi dua negara demi mencapai perdamaian di Palestina masih membutuhkan konsensus global. Hal ini menyusul pengakuan oleh Inggris, Kanada dan Australia terhadap status Palestina.

    “Solusi dua negara harus tetap menjadi penyelesaian, yang membutuhkan lebih banyak konsensus global dan tidak ada tindakan sepihak yang mengikis fondasi solusi dua negara tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing dilansir Antara, Selasa (23/9/2025).

    “Mengakhiri konflik lebih awal dan mencapai perdamaian abadi merupakan hal yang diinginkan rakyat Palestina, Israel dan publik di seluruh Timur Tengah. Ini juga merupakan tugas mendesak bagi komunitas internasional,” tambah Guo Jiakun.

    Gaza, menurut Guo Jiakun, adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.

    “China percaya bahwa menghadapi situasi saat ini, gencatan senjata komprehensif di Gaza harus diupayakan dan bencana kemanusiaan harus diatasi dengan urgensi yang maksimal,” kata Guo Jiakun.

    Negara yang memiliki pengaruh khusus terhadap Israel perlu mengambil tanggung jawab, lanjut Guo Jiakun tanpa menyebut negara tertentu.

    “Prinsip ‘Palestina memerintah Palestina’ harus dipatuhi dan hak-hak nasional Palestina yang sah dijamin dalam pengaturan tata kelola dan rekonstruksi pascakonflik. China siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk tetap berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza, dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak nasional mereka yang sah,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui, pada Minggu (21/9) lalu, tiga negara mengakui Palestina sebagai negara. Pertama ialah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mengumumkan negara tersebut secara resmi mengakui negara Palestina menjelang Sidang Umum PBB.

    “Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara,” kata Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    Kedua, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, mengumumkan bahwa Kanada secara resmi mengakui negara Palestina, dan berjanji untuk bermitra dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” tulis Carney di akun X, menjelang Sidang Umum PBB.

    Ketiga, Australia juga secara resmi mengakui kenegaraan Palestina berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

    “Terhitung hari ini, Minggu, 21 September 2025, Persemakmuran Australia secara resmi mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di akun X.

    Albanese mengatakan bahwa dengan langkah tersebut, Australia “mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.”

    Sebelumnya, Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino mengumumkan rencana serupa untuk mengakui Palestina di Sidang Umum PBB. Hingga kini, sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • Apa Artinya Mengakui Negara Palestina? Mengapa Dilakukan Sekarang?

    Apa Artinya Mengakui Negara Palestina? Mengapa Dilakukan Sekarang?

    Jakarta –

    Palestina adalah negara yang “ada dan tidak ada”. Di satu sisi, Palestina diakui oleh banyak negara, memiliki misi diplomatik di luar negeri, bahkan memiliki tim yang bertanding di ajang olahraga internasional seperti Olimpiade.

    Namun, di sisi lain, karena perselisihan berkepanjangan dengan Israel, Palestina tidak memiliki batas wilayah yang diakui secara internasional, ibu kota yang disepakati, maupun tentara.

    Akibat pendudukan militer Israel di Tepi Barat, Otoritas Palestina, dibentuk setelah perjanjian damai pada 1990-an, tidak sepenuhnya memiliki kendali atas tanah dan rakyatnya.

    Sementara di Gaza, wilayah yang diduduki oleh Israel, sedang terjadi perang yang menimbulkan kehancuran besar.

    Mengingat statusnya semacam negara semu, pengakuan terhadap Palestina mau tidak mau bersifat simbolis.

    Pengakuan ini akan mewakili pernyataan moral dan politik yang kuat, tetapi tidak banyak berpengaruh di lapangan.

    Betapapun, simbolisme dari pengakuan ini kuat. Sebagaimana ditegaskan mantan Menteri Luar Negeri Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK), David Lammy, dalam pidatonya di PBB pada bulan Juli.

    “UK memikul beban tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara.”

    Dia mengutip Deklarasi Balfour 1917ditandatangani menteri luar negeri pendahulunya, Arthur Balfour yang pertama kali menyatakan dukungan UK untuk “pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina”.

    Bettmann via Getty ImagesSeorang marinir menurunkan Bendera UK yang secara resmi mengakhiri kekuasaan UK di Palestina pada 1948.

    Britania Raya (Inggris) mulai terlibat secara mendalam di Palestina setelah Perang Dunia Pertama.

    Keterlibatan ini terjadi ketika Inggris diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk mengendalikan wilayah tersebut antara 1922 hingga 1948.

    Berdasarkan mandat ini, suatu negara diizinkan secara hukum untuk mengelola wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kekaisaran Jerman dan Ottoman, yaitu pihak yang kalah dalam perang.

    Namun, Inggris saat itu mencoba melakukan tindakan yang sangat rumitbahkan ada yang menyebutnya mustahil.

    Di satu sisi, Inggris berjanji untuk mendukung “rumah nasional bagi orang-orang Yahudi,” sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

    Namun Inggris juga berjanji untuk melindungi hak-hak mayoritas Arab yang tinggal di sana.

    Janji-janji yang saling bertentangan ini, dikombinasikan dengan meningkatnya ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab, menyebabkan kerusuhan selama beberapa dekade.

    Ketika Inggris meninggalkan wilayah itu pada 1948, dan setelah negara Israel dideklarasikan, perang dan pengungsian banyak warga Palestina pun terjadi.

    Sejumlah sejarawan melihat perilaku Inggris saat itu telah membentuk konflik Israel-Palestina modern dan penyelesaian wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Palestina sebagai urusan internasional yang belum selesai.

    Pendukung Israel, di sisi lain, sering menunjukkan bahwa Lord Balfour tidak merujuk secara eksplisit kepada Palestina atau mengatakan apa pun tentang hak-hak nasional mereka.

    Seperti yang dikatakan Lammy, politisi “sudah terbiasa mengucapkan kata-kata ‘solusi dua negara’”.

    Frasa tersebut merujuk pada pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, secara umum mengikuti garis-garis yang ada sebelum perang Arab-Israel 1967, dengan Yerusalem Timur diduduki oleh Israel sejak perang tersebut sebagai ibu kotanya.

    Namun, upaya internasional untuk mewujudkan solusi dua negara tidak membuahkan hasil.

    Kolonisasi yang dilakukan Israel di sebagian besar wilayah Tepi Barattindakan yang ilegal menurut hukum internasionaltelah mengubah konsep solusi dua negara menjadi slogan yang sebagian besar kosong.

    Guy Smallman/Getty ImagesPara aktivis berkumpul di halaman Parlemen untuk memperingati Hari Aksi Nasional untuk Palestina pada 14 Desember 2024 di London, Inggris.

    Siapa yang mengakui Palestina sebagai negara?

    Palestina saat ini diakui oleh sekitar 75% dari 193 negara anggota PBB.

    Di PBB, ia berstatus “negara pengamat tetap”, yang mengizinkan partisipasi tetapi tidak memiliki hak suara.

    Dengan Inggris dan Prancis di antara negara-negara yang menjanjikan pengakuan selama pertemuan Majelis Umum PBB (kelompok tersebut juga mencakup Kanada, Australia, Belgia, dan Malta), Palestina akan segera menikmati dukungan dari empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    China dan Rusia sama-sama mengakui Palestina pada 1988.

    Ini akan menjadikan AS, sekutu terkuat Israel sejauh ini, sebagai minoritas satu-satunya.

    Washington telah mengakui Otoritas Palestina, yang saat ini dipimpin oleh Mahmoud Abbas, sejak pembentukannya pada pertengahan 1990-an.

    Sejak itu, beberapa presiden telah menyatakan dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina. Namun, Presiden AS Donald Trump bukan salah satunya.

    Di bawah dua pemerintahannya, kebijakan AS sangat berpihak pada Israel.

    Mengapa UK dan negara lain melakukannya sekarang?

    Pemerintahan UK berulang kali berbicara tentang pengakuan negara Palestina, tetapi hanya sebagai bagian dari proses perdamaian, idealnya “pada saat dampaknya maksimal”.

    Mereka meyakini melakukannya hanya sebagai isyarat atau simbolis adalah sebuah kesalahan.

    Tindakan itu mungkin membuat orang merasa berbuat semestinya, tetapi tidak akan benar-benar membawa perubahan nyata di lapangan.

    Namun, kejadian-kejadian tersebut jelas telah memaksa beberapa pemerintah untuk bertindak.

    Kelaparan di Gaza, meningkatnya kemarahan atas operasi militer Israel, dan perubahan besar dalam opini publiksemuanya berperan dalam membawa kita ke titik ini.

    ReutersPara ahli keamanan pangan global yang didukung PBB memperingatkan “skenario terburuk kelaparan saat ini sedang terjadi” di Jalur Gaza.

    Beberapa orang memilih untuk membuat janji tersebut bersyarat.

    Bagi Kanada, pengakuan didasarkan pada komitmen Otoritas Palestina untuk mereformasi diri, menyelenggarakan pemilihan umum pada 2026, dan mendemiliterisasi negara Palestina.

    Ketika pemerintah UK mengumumkan keputusannya, ia meletakkan beban pada pihak lain, dengan mengatakan bahwa mereka akan mengakui Palestina pada sidang Majelis Umum PBB, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah tegas untuk mengakhiri penderitaan di Gaza, mencapai gencatan senjata, menahan diri dari mencaplok wilayah di Tepi Barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian yang menghasilkan solusi dua negara.

    Tindakan tersebut menimbulkan kebingungan, dengan beberapa kritikus berpendapat, pengakuan sama sekali tidak boleh bersyarat, khususnya pada tindakan Israel.

    Dengan mengoordinasikan tindakan mereka, negara-negara yang mengusulkan untuk mengakui Negara Palestina berharap dapat membuat dampak yang lebih besar, membantu menggalang pendapat tentang cara mengakhiri perang di Gaza dan proses politik seperti apa yang harus diikuti.

    Mengapa beberapa negara masih belum mengakui Palestina sebagai negara?

    Negara-negara yang tidak mengakui Palestina sebagai negara pada umumnya karena tidak ada negosiasi yang harus diselesaikan dengan Israel.

    “Meskipun hanya sebatas janji-janji belaka tentang perlunya mendirikan negara Palestina, AS bersikeras pada negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, yang secara efektif berarti memberi Israel hak veto atas aspirasi Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata Profesor Fawaz Gerges, pakar hubungan internasional dan politik Timur Tengah di London School of Economics.

    Perundingan damai dimulai pada 1990-an dan kemudian menetapkan tujuan solusi dua negara, ketika warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan di negara terpisah.

    Namun, proses perdamaian mulai mengendur secara perlahan sejak awal 2000-an, bahkan sebelum 2014, ketika perundingan antara Israel dan Palestina di Washington gagal.

    Masalah yang paling pelik masih belum terselesaikan, termasuk batas wilayah dan negara Palestina di masa depan, status Yerusalem, dan nasib pengungsi Palestina dari perang 1948-1949 yang terjadi setelah deklarasi pembentukan Israel.

    Israel menentang keras tawaran keanggotaan Palestina di PBB.

    Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, seperti dikutip dari kantor berita AFP pada April 2024, mengatakan fakta bahwa diskusi tersebut berlangsung “sudah merupakan kemenangan bagi teror genosida”.

    Negara-negara yang bermaksud memelihara hubungan baik dengan Israel akan menyadari bahwa mengakui negara Palestina akan membuat sekutu mereka marah.

    Beberapa pihak, termasuk pendukung Israel, berpendapat bahwa Palestina tidak memenuhi kriteria utama untuk kenegaraan yang ditetapkan dalam Konvensi Montevideo 1933penduduk tetap, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

    Tetapi yang lain menerima definisi yang lebih fleksibel, dengan lebih menekankan pada pengakuan oleh negara lain.

    Apa kata AS?

    Pemerintahan Presiden AS Donald Trump tidak pernah merahasiakan penentangannya terhadap pengakuan negara Palestina tersebut.

    Trump sendiri mengakui bahwa ia memiliki “perbedaan pendapat dengan Perdana Menteri [UK] mengenai hal tersebut” dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri UK, Kier Starmer pada 18 September lalu.

    Bahkan, jelas bahwa posisi AS telah mengeras menjadi penentangan langsung terhadap konsep kemerdekaan Palestina.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, bilang Hamas akan “merasa lebih berani” oleh dorongan internasional untuk mengakui Palestina.

    Rubio juga mengatakan AS telah memperingatkan mereka yang mendukung pengakuan bahwa hal itu kemungkinan akan memprovokasi Israel untuk mencaplok Tepi Barat.

    Apa arti semua ini bagi Palestina di PBB?

    Palestina memegang status negara pengamat non-anggota, seperti halnya Takhta Suci.

    Pada 2011, Palestina mengajukan permohonan untuk menjadi negara anggota penuh PBB, tetapi gagal karena kurangnya dukungan di Dewan Keamanan PBB dan tidak pernah sampai pada pemungutan suara.

    Namun, pada 2012, Majelis Umum PBB memutuskan untuk meningkatkan status Palestina menjadi “negara pengamat non-anggota,” yang memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam perdebatan di Majelis, meskipun mereka tidak dapat memberikan suara pada resolusi.

    Keputusan PBB pada 2012 iniyang disambut baik di Tepi Barat dan Jalur Gaza, tetapi dikritik oleh AS dan Israeljuga memungkinkan Palestina untuk bergabung dengan organisasi internasional lainnya, termasuk pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Kriminal Internasional, yang mereka lakukan pada 2015.

    SHAHZAIB AKBER/EPA-EFE/REX/ShutterstockSejumlah negara mengakui negara Palestina.

    Pada Mei 2024, Majelis Umum PBB meningkatkan hak-hak Palestina dalam organisasi tersebut dan mendesak agar diterima sebagai anggota, setelah perdebatan sengit.

    Resolusi tersebut memperbolehkan Palestina untuk mengambil bagian penuh dalam perdebatan, mengusulkan agenda penting, dan memilih perwakilannya dalam komite, tetapi tidak memberikan hak suara.

    Keanggotaan hanya dapat diberikan oleh Dewan Keamanan PBB.

    Pada April tahun itu, Amerika Serikat, sebagai salah satu dari lima anggota tetap, memveto penerimaan Palestina sebagai sebuah negara, dan menyebut langkah itu “prematur”.

    Resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum, sedangkan resolusi Majelis Umum tidak.

    “Menjadi anggota penuh PBB akan memberi Palestina lebih banyak pengaruh diplomatik, termasuk kemampuan untuk mensponsori resolusi secara langsung, hak suara di Majelis Umum (sebagai negara ‘non-anggota’, saat ini tidak mereka miliki), dan kemungkinan kursi/suara di Dewan Keamanan,” kata Khaled Elgindy, direktur program Palestina dan urusan Palestina-Israel di lembaga pemikir Middle East Institute di Washington.

    “Namun, semua ini tidak akan menghasilkan solusi dua negarayang hanya dapat terwujud dengan mengakhiri pendudukan Israel,” tambahnya.

    Namun, Gilbert Achcar, profesor studi pembangunan dan hubungan internasional di Sekolah Studi Oriental dan Afrika di London, meyakini “Otoritas Palestina tidak akan mencapai lebih banyak lagi” dengan keanggotaan penuh PBB.

    “Ini akan tetap menjadi kemenangan simbolis: pengakuan ‘Negara Palestina’ fiktif versus realitas ‘Otoritas Palestina’ yang tak berdaya di sebagian kecil wilayah yang diduduki pada 1967 dan sepenuhnya bergantung pada Israel,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa “itu masih jauh dari ‘negara Palestina yang merdeka dan berdaulat’”.

    Laporan tambahan oleh BBC Global Journalism

    (ita/ita)

  • 10 Negara akan Akui Negara Palestina, Ini Daftarnya

    10 Negara akan Akui Negara Palestina, Ini Daftarnya

    JAKARTA – Sepuluh negara secara resmi akan segera mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, sehingga jumlah negara anggota PBB yang telah mengakuinya bertambah menjadi 159.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Varsen Aghabekian  mengatakan Inggris, Portugal, Australia, dan Kanada akan segera mengumumkan pengakuan mereka, sementara Luksemburg, San Marino, Belgia, Andorra, Prancis, dan Malta akan menyusul dalam beberapa hari ke depan.

    Dilansir ANTARA, berikut kesepuluh negara tersebut:

    Prancis

    Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat mengaku telah memberi tahu Presiden Palestina Mahmoud Abbas tentang rencana Prancis untuk mengakui Negara Palestina pada Senin. Sebelumnya, lewat surat bertanggal 24 Juli, Macron telah menyatakan komitmen Prancis untuk menyampaikan deklarasi itu dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.

    Inggris

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer pada Juli mengumumkan Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, kecuali Israel mengambil langkah-langkah penting untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Wakil PM David Lammy menegaskan lagi pengakuan pada Palestina harus menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas.

    Kanada

    Rencana Kanada untuk mengakui Palestina pada September telah ditegaskan lewat panggilan telepon antara PM Mark Carney dan Presiden Abbas pada 31 Juli. Carney juga menegaskan komitmen Kanada untuk bekerja sama dengan para mitra internasional untuk mencapai Solusi Dua Negara secara damai.

    Australia

    Australia mendeklarasikan sikap mereka pada 11 Agustus, ketika PM Anthony Albanese memastikan pemerintahnya akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB mendatang. Menurut dia, langkah itu mendukung momentum internasional yang kian besar terhadap Solusi Dua Negara dan gencatan senjata di Gaza.

    Belgia

    Menlu Belgia Maxime Prevot pada awal September mengungkapkan negaranya juga akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB. Lewat unggahan di media sosial, Prevot mengatakan Belgia akan bergabung dengan para penandatangan Deklarasi New York untuk mendukung Solusi Dua Negara.

    Portugal

    Kementerian Luar Negeri Portugal pada Sabtu mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan akan mengakui Negara Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB.

    San Marino

    Pada 30 Agustus, Menlu San Marino Luca Beccari menyampaikan rencana pemerintahnya untuk mengakui Negara Palestina. San Marino juga menyatakan keinginan mereka untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk rencana membuka Kedutaan Besar San Marino di Palestina dalam waktu dekat.

    Andorra

    Prancis sebelumnya mengindikasikan Andorra juga akan menjadi salah satu negara yang mengakui Negara Palestina.

    Malta

    Pada Jumat, Wakil Menlu Malta mengirimkan surat kepada Duta Besar Palestina yang menyampaikan rencana pengakuan terhadap Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB. PM Robert Abela telah mengisyaratkan rencana itu, seraya menyebutnya sebagai komitmen untuk menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah.

    Luksemburg

    Luksemburg pada Jumat menegaskan sikapnya lewat panggilan telepon antara PM Luc Frieden dan PM Palestina Mohammad Mustafa. Frieden menyatakan dukungan penuh Luksemburg terhadap Negara Palestina dan penyelesaian konflik dengan Israel.

  • Resmi! Prancis Akui Negara Palestina, Sekutu Israel “Berguguran”

    Resmi! Prancis Akui Negara Palestina, Sekutu Israel “Berguguran”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengakui negara Palestina, langkah bersejarah yang segera memicu gelombang dukungan serupa dari sejumlah negara Barat.

    Dalam pidatonya dalam KTT soal solusi dunia negara untuk Palestina di PBB, Macron menyerukan diakhirinya perang yang telah menimbulkan penderitaan besar.

    “Waktu untuk perdamaian telah tiba, ketika kita hanya berjarak beberapa saat dari kehilangan kesempatan itu selamanya,” kata Macron, Senin (22/9/2025) waktu setempat.

    “Waktu telah tiba untuk membebaskan 48 sandera yang ditahan Hamas. Waktu telah tiba untuk menghentikan perang, pemboman di Gaza, pembantaian, dan pengusiran,” imbuhnya.

    Meski demikian, Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan membuka kedutaan besar untuk negara Palestina sampai syarat gencatan senjata di Gaza dan pembebasan seluruh sandera terpenuhi.

    Walaupun masih bersyarat, langkah Prancis tersebut disambut meriah oleh Otoritas Palestina. Delegasi Palestina menyebutnya sebagai keputusan “bersejarah dan penuh keberanian”.

    Tidak hanya Prancis, pengakuan terhadap Palestina juga diumumkan pada hari yang sama oleh Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sudah menyatakan pengakuan pada Mei lalu, sementara Swedia melakukannya sejak 2014.

    Macron menyebut bahwa Andorra, Belgia, Luksemburg, Malta, Monako, dan San Marino juga bergabung dalam daftar negara yang kini mengakui Palestina.

    Namun, langkah tersebut mendapat tentangan keras dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji tidak akan mengizinkan terbentuknya negara Palestina. Bahkan, sejumlah anggota kabinet garis kerasnya mengancam untuk mencaplok Tepi Barat demi menutup jalan menuju negara Palestina.

    Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan, “Israel akan mengambil tindakan. Mereka tidak sedang mempromosikan perdamaian. Mereka mendukung terorisme.”

    Dari Washington, Gedung Putih juga menyatakan ketidaksetujuan. Juru bicara Presiden Donald Trump, Karoline Leavitt, mengatakan, “Presiden percaya bahwa pengakuan (negara Palestina) adalah hadiah untuk Hamas.”

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam wawancara dengan AFP sebelum dimulainya pertemuan menyampaikan agar dunia tidak gentar terhadap ancaman balasan. “Kita tidak boleh merasa terintimidasi oleh risiko retaliasi,” ujarnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akankah Dembele dan Yamal Masih Favorit?

    Akankah Dembele dan Yamal Masih Favorit?

    JAKARTA – Penghargaan Ballon d’Or (Bola Emas), yang diselenggarakan bersama oleh Majalah France Football dan UEFA, merupakan salah satu penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.

    Dimulai pada 1956, penghargaan ini diputuskan oleh para jurnalis untuk memilih pemain terbaik Eropa tahun sebelumnya.

    Pada 1995, penghargaan diperluas mencakup semua pemain yang bermain di Eropa. Akhirnya pada 2007 diperluas lagi untuk semua pemain di seluruh dunia.

    Selama enam tahun antara 2010-2015, penghargaan ini diberikan bersama FIFA, sebelum kemitraan tersebut berakhir. FIFA kemudian kembali ke penghargaan tahunan mereka yang terpisah.

    Versi Ballon d’Or saat ini memberikan penghargaan untuk pencapaian selama satu musim sepak bola dan bukan satu tahun kalender, dengan pemungutan suara dilakukan oleh juri jurnalis internasional (satu per negara).

    Lionel Messi telah memenangi Ballon d’Or terbanyak dengan delapan trofi, diikuti oleh Cristiano Ronaldo (lima).

    Edisi 2025 akan menjadi edisi ke-69 penghargaan ini dan akan memberikan pengakuan atas pencapaian para pemain dari 1 Agustus 2024 hingga 13 Juli 2025 (yang merupakan final Piala Dunia Antarklub 2025) untuk kategori putra serta 1 Agustus 2024 hingga 2 Agustus 2025 (yang merupakan final Copa America Femenina 2025) untuk kategori putri.

    Malam penghargaan akan dihelat di Theatre du Chatelet, Paris, Perancis, pada Senin, 22 September 2025, pukul 20.00 waktu setempat atau 02.00 WIB.

    Ballon d’Or 2025 Pria

    Ousmane Dembele (PSG dan Perancis)

    Gianluigi Donnarumma (PSG dan Italia)

    Jude Bellingham (Real Madrid dan Inggris)

    Desire Doue (PSG dan Prancis)

    Denzel Dumfries (Inter Milan dan Belanda)

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund dan Guinea)

    Erling Haaland (Manchester City dan Norwegia)

    Viktor Gyokeres (Arsenal dan Swedia)

    Achraf Hakimi (PSG dan Maroko)

    Harry Kane (Bayern Minchen dan Inggris)

    Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, PSG, dan Georgia)

    Robert Lewandowski (Barcelona dan Polandia)

    Alexis Mac Allister (Liverpool dan Argentina)

    Lautaro Martinez (Inter Milan dan Argentina)

    Scott McTominay (Napoli dan Skotlandia)

    Kylian Mbappe (Real Madrid dan Perancis)

    Nuno Mendes (PSG dan Portugal)

    Joao Neves (PSG dan Portugal)

    Pedri (Barcelona dan Spanyol)

    Cole Palmer (Chelsea dan Inggris)

    Michael Olise (Bayern München dan Prancis)

    Raphinha (Barcelona dan Brasil)

    Declan Rice (Arsenal dan Inggris)

    Fabian Ruiz (PSG dan Spanyol)

    Lamine Yamal (Barcelona dan Spanyol)

    Florian Wirtz (Liverpool dan Jerman)

    Vitinha (PSG dan Portugal)

    Vinicius Junior (Real Madrid dan Brasil)

    Virgil van Dijk (Liverpool dan Belanda)

    Mohamed Salah (Liverpool dan Mesir)

    Ballon d’Or Wanita 2025

    Lucy Bronze (Chelsea dan Inggris)

    Barbra Banda (Orlando Pride dan Zambia)

    Aitana Bonmati (Barcelona dan Spanyol)

    Sandy Baltimore (Chelsea dan Perancis)

    Mariona Caldentey (Arsenal dan Spanyol)

    Klara Buhl (Bayern Munchen dan Jerman)

    Sofia Cantore (Washington Spirit dan Italia)

    Steph Catley (Arsenal dan Australia)

    Melchie Daelle Dumornay (OL Lyonnes dan Haiti)

    Temwa Chawinga (Kansas City Current dan Malawi)

    Emily Fox (Arsenal dan Amerika Serikat)

    Cristiana Girelli (Juventus dan Italia)

    Esther Gonzalez (Gotham FC dan Spanyol)

    Caroline Graham Hansen (FC Barcelona dan Norwegia)

    Patri Guijarro (FC Barcelona dan Spanyol)

    Amanda Gutierres (Palmeiras dan Brasil)

    Hannah Hampton (Chelsea dan Inggris)

    Pernille Harder (Bayern Munchen dan Denmark)

    Lindsey Heaps (OL Lyon dan Amerika Serikat)

    Chloe Kelly (Manchester City, Arsenal, dan Inggris)

    Marta (Orlando Pride dan Brasil)

    Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal dan Norwegia)

    Ewa Pajor (FC Barcelona dan Polandia)

    Clara Mateo (Paris FC dan Perancis)

    Alessia Russo (Arsenal dan Inggris)

    Claudia Pina (FC Barcelona dan Spanyol)

    Alexia Putellas (FC Barcelona dan Spanyol)

    Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea dan Swedia)

    Caroline Weir (Real Madrid dan Skotlandia)

    Leah Williamson (Arsenal dan Inggris)

    Penghargaan Lain

    Kopa Tropihes Pria dan Wanita

    Dinamai berdasarkan pemain sepak bola Perancis, Raymond Kopa, diberikan kepada pemain muda terbaik (U-21).

    Putra

    Pau Cubarsi (Barcelona dan Spanyol)

    Ayyoub Bouaddi (Lille dan Perancis)

    Desire Doue (PSG dan Perancis)

    Estevao (Palmeiras, Chelsea, dan Brasil)

    Dean Huijsen (Bournemouth, Real Madrid, dan Spanyol)

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal dan Inggris)

    Rodrigo Mora (Porto dan Portugal)

    Joao Neves (PSG dan Portugal)

    Lamine Yamal (Barcelona dan Spanyol)

    Kenan Yildiz (Juventus dan Turki)

    Putri

    Michelle Agyemang (Brighton & Hove Albion dan Inggris)

    Linda Caicedo (Real Madrid dan Kolombia)

    Wieke Kaptein (Chelsea dan Belanda)

    Claudia Martinez (Club Olimpia dan Paraguay)

    Vicky Lopez (Barcelona dan Spanyol)

    Yashin Trophies Pria dan Wanita

    Dinamai berdasarkan kiper Uni Soviet, Lev Yashin, diberikan kepada kiper terbaik.

    Pria

    Alisson Becker (Liverpool dan Brasil)

    Yassine Bounou (Al Hilal dan Maroko)

    Lucas Chevalier (Lille, PSG dan Perancis)

    Thibaut Courtois (Real Madrid dan Spanyol)

    Gianluigi Donnarumma (PSG, Manchester City, dan Italia)

    Emiliano Martinez (Aston Villa dan Argentina)

    Jan Oblak (Atletico Madrid dan Slovenia)

    David Raya (Arsenal dan Spanyol)

    Matz Sels (Nottingham Forest dan Belgia)

    Yann Sommer (Inter Milan dan Swiss)

    Putri

    Ann-Katrin Berger (Gotham FC dan Jerman)

    Cata Coll (Barcelona dan Spanyol)

    Hannah Hampton (Chelsea dan Inggris)

    Chiamaka Nnadozie (Paris FC, Brighton, dan Nigeria)

    Daphne van Domselaar (Arsenal dan Belanda)

    Dinamai berdasarkan nama penyerang Jerman, Gerd Muller, diberikan kepada pencetak gol terbanyak dari musim sebelumnya.

    Dinamai berdasarkan nama pesepakbola Brasil, Dr. Socrates, diberikan atas karya kemanusiaan terbaik yang dilakukan oleh seorang pesepak bola. Penghargaan ini dipersembahkan atas kerja sama dengan ‘Peace and Sport’.

    Klub Pria dan Wanita Terbaik Tahun Ini

    Pria

    Barcelona

    Botafogo

    Chelsea

    Liverpool

    Paris Saint-Germain

    Wanita

    Arsenal

    Barcelona

    Chelsea

    OL Lyonnes

    Orlando Pride

    Pelatih Pria dan Wanita Terbaik Tahun Ini

    Pria

    Antonio Conte

    Luis Enrique

    Hansi Flick

    Enzo Maresca

    Arne Slot

    Wanita

    Sonia Bompastor

    Arthur Elias

    Justine Madugu

    Renee Slegers

    Sarina Wiegman

  • Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin sore melemah sebesar 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.611 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.601 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.607 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.578 per dolar AS.

    “Hari ini rupiah melemah di Rp16.611 yang mengakibatkan harga mata uang rupiah mengalami pelemahan, baik secara eksternal maupun internal semua mendukung. Secara eksternal sendiri, kita melihat bahwa geopolitik di Timur Tengah (dan) di Eropa terus menjadi-jadi, di mana Rusia terus melakukan penyerangan terhadap wilayah Ukraina secara sporadis,” katanya dikonfirmasi melalui rekaman suara di Jakarta, Senin.

    Sentimen negatif terhadap kurs rupiah juga berasal dari Timur Tengah, mengingat banyak negara yang sudah secara resmi mengakui negara Palestina, seperti Inggris, Australia, hingga Kanada.

    “Di Timur Tengah sekarang sudah memanas, apalagi memasuki sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dimana banyak negara yang akan melakukan, mengakui, Palestina sebagai negara,” kata Ibrahim.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat unggahan akun X resminya pada Minggu (21/9), mengatakan bahwa terdapat lebih dari 1.500 serangan pesawat tanpa awak, 1.280 bom udara berpemandu, hingga 50 rudal dari berbagai tipe. Ribuan komponen asing ditemukan dari persenjataan tersebut, lebih dari 132.000 komponen, dari banyak negara antara lain Eropa, AS, China, Jepang dan puluhan negara lainnya.

    Menurut Zelenskyy, seluruh teknologi tersebut membantu Rusia menciptakan senjata dalam skala besar. Dirinya menganggap apabila Rusia tidak dihentikan, itu pasti akan menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.

    Karena itu, dirinya mendorong pemberian paket sanksi ke-19 dari Uni Eropa terhadap Rusia dengan melakukan blokir seluruh rute pasokan persenjataan, hingga menekan berbagai negara dan perusahaan yang membantu mereka.

    Seperti dilaporkan Anadolu, pada hari ini para pemimpin dari berbagai dunia akan berkumpul di New York, AS, dalam Sidang Majelis Umum, yang akan berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian masalah Palestina. Sesi kali ini diperkirakan akan menyaksikan pengakuan Negara Palestina oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.

    Adapun rezim Zionis Israel menegaskan pesan bahwa mereka dapat membalas dengan pencaplokan untuk mencegah negara-negara tersebut mengakui Palestina. Untuk pemerintah AS, tak secara terbuka menentang rencana Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa mereka telah “memperingatkan” Eropa dan negara-negara lain tentang langkah pengakuan apapun yang mungkin mereka ambil dengan mengatakan negara-negara itu bisa menghadapi respons keras dari otoritas Netanyahu.

    Pernyataan Rubio menunjukkan AS takkan mengambil tindakan langsung untuk mencegah potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Menlu AS mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Eropa akan mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.

    Pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Ibrahim, berasal pula dari ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) sebesar 25 basis points (bps) sebesar 80 persen di bulan Oktober 2025.

    “Para ekonom mengatakan bahwa kemungkinan besar (suku bunga) itu akan diturunkan. Kashkari (Pejabat The Fed Neel Kaskhari) pun juga mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk menurunkan suku bunga yang kita tahu sebelumnya (Kashkari) begitu kuat untuk mempertahankan suku bunga,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara di Eropa Kena Serangan Siber: Penerbangan Batal-Penumpang Terlantar

    Bandara di Eropa Kena Serangan Siber: Penerbangan Batal-Penumpang Terlantar

    Jakarta –

    Serangan siber menghantam bandara-bandara tersibuk di Eropa. Insiden ini terjadi pada Sabtu kemarin, serangan itu membuat sistem check-in dan boarding penumpang menjadi terganggu.

    Operasional bandara pun ikut terdampak insiden ini. Penumpang menumpuk di bandara, bahkan beberapa maskapai ada yang menunda dan membatalkan penerbangannya.

    Dikutip dari Reuters, Minggu (21/9/2025), serangan siber pada hari Sabtu terpusat pada perangkat lunak MUSE yang dibuat oleh Collins Aerospace. Perangkat lunak itu menjadi sistem yang menyediakan layanan check in dan boarding untuk beberapa maskapai di bandara-bandara di seluruh dunia.

    RTX, perusahaan induk Collins Aerospace, membenarkan serangan siber memang terjadi pada perangkat lunak buatannya di bandara-bandara tertentu. Dalam keterangannya, RTX enggan menyebutkan nama bandara yang terkena masalah.

    Meski begitu, beberapa otoritas bandara secara resmi menyatakan mereka menjadi bagian dari serangan siber tersebut. Mulai dari Bandara Heathrow di Inggris, Bandara Brussel di Belgia, Bandara Berlin di Jerman, hingga Bandara Dublin dan Cork di Irlandia.

    “Sejauh ini dampaknya terbatas pada proses check-in pelanggan secara elektronik dan drop bagasi, dan dapat dikurangi dengan operasi check-in manual. Kami berupaya memperbaiki masalah ini secepat mungkin,” ujar RTX dalam pernyataan resmi.

    Sayangnya, RTX tidak memberikan informasi apa pun tentang siapa yang mungkin berada di balik serangan tersebut.

    Di Bandara Heathrow, Berlin, dan Brussels, ada sekitar 29 keberangkatan dan kedatangan penerbangan telah dibatalkan hingga pukul 11.30 GMT. Secara total, 651 keberangkatan dijadwalkan dari Heathrow, 228 dari Brussels, dan 226 dari Berlin pada hari Sabtu. Angka ini mengutip penyedia data penerbangan Cirium.

    Otoritas Bandara Brussels mengatakan telah terjadi empat pengalihan penerbangan, serta penundaan pada sebagian besar penerbangan yang berangkat. Bandara Brussels menyatakan telah meminta maskapai untuk membatalkan separuh jadwal keberangkatan penerbangan mereka pada hari Minggu guna menghindari antrean panjang dan pembatalan yang terlambat.

    Pada Minggu pagi, beberapa bandara besar di Eropa bergegas untuk memulihkan operasional agar kembali normal. Otoritas Bandara Berlin di Jerman menyatakan hingga Minggu pagi, sistem check in masih bermasalah, tetapi pihaknya sedang bekerja sama dengan perusahaan pembuat perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perusahaan yang dimaksud adalah Collins Aerospace yang merupakan bagian dari RTX.

    Bandara Berlin kini fokus melakukan standar operasional manual untuk para penumpang. Penundaan atau pembatalan penerbangan pun tidak terjadi sebesar kemarin.

    Otoritas Bandara Heathrow di Inggris juga mengatakan pada Minggu pagi pemulihan operasional terus dilakukan usai gangguan sistem check-in. Sebagian besar penerbangan tetap beroperasi dengan penanganan penumpang secara manual.

    Penumpang Terlantar

    Para calon penumpang yang akan terbang menjadi salah satu pihak yang mendapatkan kerugian besar karena kejadian ini. Banyak penumpang terlantar menunggu kepastian penerbangannya di bandara.

    Melansir Reuters, salah satu penumpang di Bandara Berlin sudah menunggu seharian untuk kepastian jadwal penerbangannya Sabtu kemarin. Kim Reisen, telah tiba di bandara sejak pukul 10.45 waktu setempat, namun hingga malam tiba penerbangannya tak kunjung jelas

    “Saya tiba di stasiun bandara sekitar pukul 10.45, dan kami belum diberi tahu apa pun kecuali bahwa ada kesalahan teknis. Tentu saja, di internet Anda dapat membaca bahwa itu mungkin serangan siber, dan sekarang kami hanya bisa menunggu di sini untuk melihat apa yang terjadi,” ungkap Kim Reisen.

    Seorang pelancong lainnya di Bandara Berlin, Siegfried Schwarz, mengatakan serangan siber ini tidak masuk akal. Menurutnya, serangan semacam ini tidak dapat dipahami. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat mengapa otoritas bandara tidak bisa melindungi diri.

    “Saya juga merasa tidak masuk akal bahwa, dengan teknologi saat ini, tidak ada cara untuk melindungi diri dari hal seperti itu,” kaga Schwarz.

    Kondisi yang sama terjadi di Bandara Heathrow London, yang menjadi bandara tersibuk di Inggris. Salah seorang penumpang, Lucy Spencer, mengaku sudah dua jam melakukan check in namun tak kunjung bisa melakukan penerbangan. Petugas menurutnya bagaikan saling lempar tanggung jawab soal pengurusan penumpang.

    Dia akan melakukan penerbangan dengan Malaysia Airlines. Menurutnya petugas nampak kesulitan melakukan semua pekerjaan secara manual, antrean panjang pun tak terelakkan terjadi di Terminal 4 Bandara Heathrow.

    “Mereka meminta kami menggunakan boarding pass di ponsel, tetapi ketika kami sampai di gerbang, boarding pass tersebut tidak berfungsi. Mereka sekarang mengarahkan kami kembali ke gerbang check-in, ini seperti dilempar-lempar,” ujar Spencer dilansir dari BBC.

    Penumpang lain, Monazza Aslam, mengatakan dia telah duduk di landasan selama lebih dari satu jam tanpa tahu kapan dia dan keluarganya akan terbang. Bahkan, Aslam mengatakan dirinya telah ketinggalan penerbangan transitnya di Doha karena kekacauan di Bandara Heathrow.

    “Saya sudah berada di Heathrow bersama orang tua saya yang sudah lanjut usia sejak pukul 05.00. Kami sudah lapar dan lelah,” sebut Aslam.

    Tonton juga video “Bandara Polandia Tangguhkan Penerbangan gegara Rusia” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Kacau Bandara di Eropa Gegara Kena Serangan Siber

    Kacau Bandara di Eropa Gegara Kena Serangan Siber

    Jakarta –

    Serangan siber yang menyasar sejumlah bandara di Eropa sempat mengacaukan layanan penerbangan. Dampaknya, penumpang menumpuk, sejumlah penerbangan dibatalkan dan sistem check-in manual terpaksa diberlakukan.

    Dikutip dari Reuters, Minggu (21/9/2025), serangan siber itu menyasar penyedia sistem check-in dan boarding. Serangan mengganggu operasional di beberapa bandara yang menyebabkan penundaan dan pembatalan penerbangan.

    Peristiwa itu terjadi pada Sabtu dan berlanjut hingga Minggu. Otoritas bandara mengatakan permasalahan tersebut berpusat pada perangkat lunak MUSE yang dibuat oleh Collins Aerospace, yang menyediakan sistem untuk beberapa maskapai di bandara-bandara di seluruh dunia.

    “Dampaknya terbatas pada check-in pelanggan secara elektronik dan drop bagasi, dan dapat dikurangi dengan operasi check-in manual,” kata RTX (RTX.N), perusahaan induk Collins Aerospace, dalam pernyataan resminya.

    RTX menambahkan bahwa mereka sedang berupaya memperbaiki masalah ini secepat mungkin. RTX tidak memberikan informasi apa pun tentang siapa yang mungkin berada di balik serangan tersebut.

    Sementara itu, Bandara Heathrow mengatakan pihaknya termasuk di antara bandara-bandara yang terdampak. Tercatat Bandara Brussels dan Bandara Berlin juga terdampak.

    Beberapa jam kemudian, Bandara Dublin menyatakan bahwa mereka juga mengalami dampak kecil dari masalah ini, begitu pula Bandara Cork, bandara terbesar kedua di Irlandia setelah Dublin.

    Penerbangan Terganggu

    Di Heathrow, Berlin, dan Brussels, sebanyak 29 keberangkatan dan kedatangan penerbangan telah dibatalkan hingga pukul 11.30 GMT, menurut penyedia data penerbangan Cirium. Secara total, ada 651 keberangkatan dijadwalkan dari Heathrow, 228 dari Brussels, dan 226 dari Berlin pada hari Sabtu.

    Para pejabat di Brussels mengatakan telah terjadi empat pengalihan penerbangan, serta “penundaan pada sebagian besar penerbangan yang berangkat.”

    Bandara Brussels menyatakan telah meminta maskapai untuk membatalkan separuh jadwal keberangkatan penerbangan mereka pada hari Minggu guna menghindari antrean panjang dan pembatalan yang terlambat, menandakan bahwa gangguan akan berlanjut hingga akhir pekan.

    Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan saat ini tidak ada indikasi “serangan yang meluas atau parah”. Sementara itu penyebab insiden masih dalam penyelidikan.

    Sejumlah Bandara Kembali Beroperasi

    Pada hari Minggu waktu setempat, sejumlah bandara di Eropa melaporkan operasional berangsur pulih usai sistem terkena serangan siber.

    Dilansir AFP, Minggu (21/9), Bandara London Heathrow menyatakan mereka sedang mengelola arus penumpang sembari mencoba memperbaiki masalah pada perangkat lunak. Sedangkan Bandara Dublin, Irlandia, menyatakan akan beroperasi normal sepanjang hari Minggu.

    “Tim terus mendukung maskapai penerbangan hari ini, saat maskapai menangani gangguan yang sedang berlangsung akibat masalah teknis di seluruh Eropa yang berdampak pada sistem check-in dan boarding,” demikian pernyataan yang diposting di X.

    Bandara Heathrow, Inggris, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “sebagian besar penerbangan” tetap beroperasi berkat kerja sama dengan maskapai penerbangan.

    Sementara itu, Bandara Brussels, Belgia, menyatakan hampir seperlima dari jadwal keberangkatan hari Minggu telah dibatalkan.

    Seorang juru bicara Bandara Brussels mengatakan 45 dari 257 penerbangan yang berangkat telah dibatalkan. Para penumpang diperkirakan akan mengalami penundaan “antara 30 dan 90 menit”.

    Halaman 2 dari 3

    (knv/knv)