Negara: Belgia

  • Istri Menteri UMKM Diduga Minta Fasilitas Negara untuk Tur Eropa, Yusuf Dumdum: Yang Bersangkutan Harusnya Mundur

    Istri Menteri UMKM Diduga Minta Fasilitas Negara untuk Tur Eropa, Yusuf Dumdum: Yang Bersangkutan Harusnya Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam terkait surat resmi dari Kementerian UMKM terkait permintaan fasilitasi untuk agenda kunjungan ke luar negeri berjudul “Misi Budaya” kini viral di media sosial.

    Ini berkaitan dengan istri dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) RI, Maman Abdurrahman.

    “Surat Sakti” tersebut menerangkan bahwa Tina Astari atau Agustina Hastarini akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa.

    Kunjungannya ke beberapa negara untuk mengikuti kegiatan misi budaya dengan permohonan dukungan dari perwakilan diplomatik RI.

    Adapun negara yang menjadi tujuan diantaranya, Turki (Istanbul), Bulgaria (Pomorie dan Sofia), Belanda (Amsterdam), Belgia (Brussels), Prancis (Paris), Swiss (Lucerne), dan Italia (Milan).

    Merespon hal ini, Yusuf Dumdum lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberi sorotan tajam.

    Ia menyebut harusnya Menteri UMKM memutuskan mundur dari jabatannya karena masalah ini.

    Apalagi hal ini menurutnya berkaitan dengan masalah adab, etika dan tentunya moral.

    “Kalau negeri yang beradab dan menjunjung tinggi etika dan moral,” tulisnya dikutip Jumat (4/7/2025).

    “Maka pasti Menteri yang bersangkutan langsung mengundurkan diri ketika salah,” sebutnya.

    Lanjut, ia menyebut kejadian seperti ini sudah menjadi sesuatu yang biasa di Indonesia.

    “Tapi mau gimana lagi. Semua sudah kadung cacat dan amburadul,” ungkapnya.

    “Etika dan moral bangsa Konoha rusak sejak munculnya Nabi Palsu!,” pungkasnya.

    Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, meski kop surat permintaan bantuan tersebut menggunakan nama kementerian, Maman mengaku, tidak ada penyalahgunaan wewenang. Karena istrinya pergi ke Eropa pakai dana pribadi.

  • KPK Bakal Pelajari Dokumen Maman Abdurrahman Terkait Perjalanan Istrinya ke Eropa

    KPK Bakal Pelajari Dokumen Maman Abdurrahman Terkait Perjalanan Istrinya ke Eropa

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dokumen yang diserahkan Menteri Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan dipelajari.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo yang membenarkan adanya pertemuan antara Maman dan Pelaksana tugas (Plt) Deputi Informasi dan Data (INDA) Eko Marjono di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari ini, 4 Juli. Politikus itu turut menyerahkan sejumlah dokumen terkait keberangkatan istrinya ke Eropa.

    “Terkait dengan isu yang ramai diperbincangkan di media, tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK,” kata Budi kepada wartawan di kantornya.

    “Dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut,” sambungnya.

    Budi meminta kejadian ini menjadi perhatian semua pihak. Penyelenggara negara diingatkanberhati-hati dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

    “Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya,” tegasnya.

    Sementara itu, Maman Abdurrahman mendatangi komisi antirasuah untuk menjelaskan soal isu keberangkatan istrinya, Agustina Hastarini ke Eropa. Katanya, tak ada uang negara maupun sponsor yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

    Agustina disebut Maman berangkat untuk mendampingi anaknya dalam misi budaya terkait International World Innovative Student Expo. Tiket sudah dipersiapkan sejak Mei lalu.

    Politikus Partai Golkar itu juga memastikan makan maupun hotel untuk anaknya dan teman-temannya yang berangkat ke acara tersebut sudah dibayarkan istrinya. Pembayaran dilakukan sejak Mei.

    “Artinya tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun,” kata Maman kepada wartawan usai melakukan pertemuan.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman jadi sorotan setelah surat Kementerian UMKM bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 beredar luas. Istrinya disebut akan melakukan kegiatan misi budaya di Istanbul, Turki; Pomorie serta Sofia, Bulgaria; Brussels, Belgia; Paris, Prancis; Lucerne, Swiss; dan Milan, Italia.

    Lewat surat itu, kedutaan besar Indonesia di negara dimaksud diminta mendukung kegiatan Agustina. Termasuk melakukan pendampingan selama misi budaya berlangsung.

  • Menteri UMKM Bilang Istrinya ke Eropa Temani Anak Lomba Pakai Uang Pribadi

    Menteri UMKM Bilang Istrinya ke Eropa Temani Anak Lomba Pakai Uang Pribadi

    Jakarta

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan klarifikasi atas beredarnya surat meminta sejumlah Kedubes RI di Eropa mendampingi sang istri, Agustina Hastarini. Maman menjelaskan istrinya berangkat ke Eropa untuk menemani sang anak mengikuti lomba.

    “Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP mengikuti pertandingan misi budaya, acara rutin yang dilakukan oleh sekolah,” kata Maman kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).

    Maman menegaskan istrinya pergi mendampingi anak tidak menggunakan fasilitas dari negara. Politikus Golkar itu menyebut seluruh biaya pembayaran selama proses perjalanan ke luar negeri dibayarkan melakukan rekening pribadi istri.

    “Dan saya sampaikan, satu Rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, satu Rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya,” terang Maman.

    Maman menjelaskan seluruh biaya termasuk uang makan hingga pemesanan hotel dibayarkan melalui rekening pribadi istri. Pembayaran ini juga sudah dilakukan sejak bulan Mei lalu.

    “Dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei. Artinya tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun,” jelas Maman.

    “Mengenai isu saya menggunakan dana segala macam, saya sudah ke KPK dan ini saya bentuk pertanggungjawaban saya. Kan ada yang bilang ke saya begini, laporkan ke KPK, tidak usah dilapor-laporkan, saya sendiri datang ke KPK ini. Alhamdulillah, diterima dengan baik dan semua dokumen ini sudah saya sampaikan,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, surat Kementerian UMKM yang meminta pendampingan enam kedubes selama kunjungan Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, ke Eropa menjadi sorotan. Maman menyatakan akan ke KPK untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan memberi keterangan pers.

    Dalam surat itu, istri Menteri UMKM disebutkan akan melakukan kegiatan misi budaya di Istanbul, Turki; Pomorie. Bulgaria; Sofia, Bulgaria; Brussels, Belgia; Paris, Prancis; Lucerne, Swiss; dan Milan, Italia. Inti surat itu adalah permohonan dukungan dari KBRI di negara-negara yang dimaksud agar melakukan pendampingan selama misi budaya istri Menteri UMKM.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemenko Ekonomi: Indonesia nantikan respons UE terkait negosiasi EUDR

    Kemenko Ekonomi: Indonesia nantikan respons UE terkait negosiasi EUDR

    Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan Indonesia menantikan respons lanjutan dari Uni Eropa terkait negosiasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

    “Ya, terakhir kita menyampaikan segera pertanyaan buat mereka secara tertulis. Janjinya mereka akan menjawab secara tertulis juga,” kata Dida saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (EU) menggelar dialog bilateral untuk membahas EUDR pada 4 Juni 2025 di Brussel, Belgia.

    Dida mengatakan, dalam pertemuan itu, Indonesia meminta klarifikasi mengenai berbagai hal terkait EUDR. Mulai dari dasar hukum dan metodologi klasifikasi risiko, pengakuan terhadap sistem legalitas nasional, potensi ketidaksesuaian dengan aturan WTO, serta beban administratif terhadap petani kecil terkait kewajiban geolokasi dan pelacakan digital.

    “Tentang country benchmarking, artinya kan kita mempertanyakan metodologinya. Kemudian juga ada beberapa hal, yang paling utama yang kemarin kita sampaikan itu terkait dengan smallholder,” ujar Dida.

    Ia menilai, upaya ini penting karena kebijakan tersebut dapat berdampak langsung kepada petani-petani kecil atau smallholders. Sebab, lebih dari 90 persen produsen kopi dan cokelat Indonesia, dikelola oleh para petani kecil.

    Selain itu, Dida mengatakan Uni Eropa juga perlu melihat metode budidaya kopi dan cokelat Indonesia yang menggunakan pendekatan agroforestri.

    “Untuk kopi di Pulau Jawa ini yang dikelola oleh Perhutani itu, 23 persen pekebun kopi kita itu berada dalam kawasan hutan. Nah ini bukan merusak hutan, bukan,” kata Dida.

    “Jadi memang, cara berbudaya, budidayanya kan seperti itu, agroforestri. Nah, jadi kita enggak mungkin kalau (mengikuti) model EUDR, hutan (produksi) harus terpisah gitu, ya. Untuk kopi dan kakao itu tidak mungkin, kalau untuk sawit, mungkin,” imbuhnya.

    Adapun EUDR sendiri mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tempatkan di pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi. Artinya, produk tersebut tidak diproduksi di lahan yang telah mengalami deforestasi atau berkontribusi terhadap degradasi hutan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenlu Havas soroti dampak EUDR ke petani kecil coklat hingga sawit

    Wamenlu Havas soroti dampak EUDR ke petani kecil coklat hingga sawit

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan kebijakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dapat berdampak langsung kepada petani kecil (smallholders) komoditas ekspor seperti coklat, karet, kopi, hingga kelapa sawit.

    “Kita sudah pernah berdiskusi, dan beberapa problem yang kita hadapi sekarang, yang paling sangat berdampak yaitu terhadap smallholders. Terutama smallholders di karet, coklat, kopi, dan sawit,” kata Wamenlu Havas saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai, persoalan terkait potensi petani kecil terdampak oleh kebijakan ini sangatlah besar karena mereka akan kesulitan untuk melakukan ekspor ke negara-negara Eropa.

    Selain itu, ada juga proposal dari Uni Eropa yang mengecualikan peraturan EUDR kepada petani-petani setempat.

    “Lalu ada proposal baru dari Uni Eropa, yaitu mengecualikan petani Eropa dari EUDR, dengan meng-introduce, memasukkan satu standar baru namanya negligible risk. Negligible risk ini hanya berlaku untuk petani Uni Eropa,” kata Havas.

    “Jadi ini kalau diterima, ini jelas melakukan diskriminasi lagi. Ada aturan yang hanya berlaku untuk petani Eropa, dan perlakuan yang berlaku untuk petani di luar Eropa,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Havas mengatakan pembahasan EUDR sendiri tidak terkait dengan negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Ia melanjutkan, pembahasan EUDR dilakukan Indonesia bersama 18 negara yang memiliki masalah serupa dengan kebijakan EUDR.

    “Jadi ada namanya ‘like minded countries’ atau LMC. Jadi kita ada grup sendiri membahas mengenai itu,” kata Havas.

    Saat ditanya mengenai potensi Indonesia membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Wamenlu mengatakan hal itu bisa saja dipertimbangkan.

    “(Pengajuan komplain) Itu belum, ini (pembahasan) belum selesai kan. Prosesnya belum ada, kita belum tahu. Apakah hanya akan diterima atau tidak. Tapi pakar-pakar perdagangan di Eropa mengatakan ini sangat berpotensi dibawa ke WTO oleh negara-negara non-Eropa,” ujar Havas.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (EU) menggelar dialog bilateral untuk membahas EUDR pada 4 Juni 2025 di Brussel, Belgia.

    Pemerintah Indonesia menyampaikan pandangan resminya bahwa EUDR ditetapkan secara sepihak tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara produsen, serta implikasinya yang bersifat ekstrateritorial.

    Indonesia juga meminta klarifikasi mengenai dasar hukum dan metodologi klasifikasi risiko, pengakuan terhadap sistem legalitas nasional, potensi ketidaksesuaian dengan aturan WTO, serta beban administratif terhadap petani kecil terkait kewajiban geolokasi dan pelacakan digital.

    Pihak Uni Eropa menyatakan komitmennya untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan tersebut dalam waktu dekat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Negara dengan Work-Life Balance Terbaik di Dunia, Ada Indonesia?

    10 Negara dengan Work-Life Balance Terbaik di Dunia, Ada Indonesia?

    Daftar Isi

    1. Selandia Baru dengan skor indeks: 86,87

    2. Irlandia dengan skor indeks: 81,17

    3. Belgia dengan skor indeks: 75,91

    4. Jerman dengan skor indeks: 74,65

    5. Norwegia dengan skor indeks: 74,20

    6. Denmark dengan skor indeks: 73,76

    7. Kanada dengan skor indeks: 73,46

    8. Australia dengan skor indeks: 72,10

    9. Spanyol dengan skor indeks: 71,94

    10. Finlandia dengan skor indeks: 70,86

    Jakarta

    Menjaga keseimbangan yang tepat antara kehidupan profesional dan pribadi mungkin tidak mudah. Terlebih di tengah ritme dunia yang semakin cepat.

    Namun, ada beberapa negara yang berhasil menciptakan budaya kerja yang mendukung kesejahteraan individu tanpa mengorbankan pekerjaan. Dikutip dari Gulf News, berikut ini 10 negara dengan work-life balance terbaik pada 2025.

    Menurut laporan dari Remote, pihaknya menyusun daftar berdasarkan kombinasi faktor penting, di antaranya jam kerja mingguan, kebijakan cuti, upah minimum, indeks kebahagiaan, serta keselamatan. Hasil akhirnya dikalkulasi dalam skor maksimal 100.

    Penilaian ini dilakukan terhadap 60 negara dengan PDB tertinggi di dunia, berdasarkan berbagai indikator. Misalnya seperti durasi mingguan, upah minimum, cuti orang tua hingga tingkat kebahagiaan dan keamanan.

    Negara mana saja yang memiliki work-life balance terbaik di dunia? Ini daftarnya.

    1. Selandia Baru dengan skor indeks: 86,87

    Selandia Baru terus memimpin daftar keseimbangan kehidupan kerja, memperoleh posisi peringkat teratas selama tiga tahun berturut-turut sekarang. Ini adalah satu-satunya negara Pasifik yang masuk dalam tiga peringkat teratas.

    Selain peringkat keseluruhan negara yang tinggi, Selandia Baru juga memiliki upah minimum tertinggi kedua dari semua negara dalam daftar ini. Faktanya, pemerintah baru-baru ini menaikkan upah minimum awal tahun ini, yang menghasilkan peringkat tinggi ini.

    2. Irlandia dengan skor indeks: 81,17

    Irlandia tidak hanya menempati peringkat kedua sebagai negara terbaik untuk keseimbangan kehidupan kerja, tetapi juga menempati posisi teratas di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu inisiatif terbesar oleh pemerintah Irlandia untuk meningkatkan status sosial mereka adalah Undang-undang Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Ketentuan Lain-lain tahun 2023.

    Melalui undang-undang ini, negara tersebut menetapkan pedoman baru seputar topik-topik seperti pengaturan kerja jarak jauh dan cuti kekerasan dalam rumah tangga.

    3. Belgia dengan skor indeks: 75,91

    Belgia negara terakhir yang masuk tiga peringkat teratas. Sebelumnya, negara itu menempati posisi ketiga bersama Denmark tahun lalu.

    Belgia juga merupakan salah satu dari sedikit negara di seluruh dunia yang mengeluarkan undang-undang yang mengadvokasi ‘hak untuk memutuskan hubungan’ bagi karyawan. Negara tersebut memperkenalkan undang-undang pada tahun 2022 yang memungkinkan pegawai negeri memutuskan hubungan dari komunikasi terkait pekerjaan, seperti panggilan, teks, dan e-mail, tanpa takut akan akibatnya.

    4. Jerman dengan skor indeks: 74,65

    Tahun ini, Jerman naik dua peringkat menempati posisi keempat dalam keseimbangan kehidupan dan pekerjaan terbaik. Beberapa faktor yang mempengaruhi peringkat tinggi Jerman mencakup tingginya tingkat cuti sakit berbayar untuk anak.

    Pada tahun 2025, orang tua berhak atas 15 hari cuti berbayar per anak. Sementara orang tua tunggal ditawarkan 30 hari per anak. Kebijakan ini berlaku untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun.

    5. Norwegia dengan skor indeks: 74,20

    Norwegia adalah negara terakhir yang masuk dalam lima peringkat atas. Negara ini juga merupakan negara yang paling banyak meningkatkan peringkatnya sejak tahun lalu, naik dari posisi kesembilan ke posisi kelima.

    Alasan utama yang dikaitkan dengan keberhasilan ini adalah kebijakan cuti orang tua Norwegia, Dalam studi ini, negara ini menawarkan cuti orang tua paling dermawan selama 49 minggu dengan gaji 100 persen.

    6. Denmark dengan skor indeks: 73,76

    Salah satu kualitas terbaik negara ini adalah minggu kerja yang pendek. Rata-rata 32,5 jam per minggu menjadikan Denmark sebagai salah satu negara dengan minggu kerja rata-rata terpendek di Eropa dan dunia.

    Faktanya, bukan hal aneh bagi bisnis Denmark untuk tutup sementara selama musim panas, karena orang-orang pergi berlibur.

    7. Kanada dengan skor indeks: 73,46

    Kanada masih menjadi satu-satunya negara di Amerika yang masuk dalam daftar 10 teratas. Satu area yang sedang diupayakan Kanada untuk ditingkatkan adalah opsi penitipan anak.

    Negara ini memulai inisiatif pada tahun 2021 yang didedikasikan untuk akhirnya mengurangi biaya penitipan anak menjadi 10 dollar AS atau sekitar 1,6 juta rupiah. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mengurangi hampir 50 persen biaya pada tahun 2022.

    8. Australia dengan skor indeks: 72,10

    Australia memiliki upah minimum tertinggi dari 50 negara yang dianalisis dalam laporan ini. Saat ini, upah minimum setara dengan 18,12 dollar AS atau sekitar 294 ribu per jam.

    9. Spanyol dengan skor indeks: 71,94

    Pemerintah Spanyol telah memangkas durasi kerja mingguan dari 40 menjadi 37,5 jam. Negara ini juga memberikan cuti berbayar 16 minggu untuk ibu dan ayah, yang mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender.

    10. Finlandia dengan skor indeks: 70,86

    Finlandia dikenal dengan sistem penitipan anak yang terjangkau dan mendapatkan banyak subsidi pemerintah. Ini juga memudahkan orang tua bekerja tanpa mengorbankan anak-anak mereka.

    (sao/kna)

  • Ramai-ramai Blokir Aplikasi China, Satu Dunia Dibikin Heboh

    Ramai-ramai Blokir Aplikasi China, Satu Dunia Dibikin Heboh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Perlindungan Data Jerman meminta Apple dan Google untuk menghapus aplikasi buatan startup AI asal China, DeepSeek, dari toko aplikasi mereka di negara tersebut.

    DeepSeek sempat menghebohkan satu dunia karena kemampuannya yang menyerupai AI buatan AS, tetapi diklaim biaya pengembangannya jauh lebih murah. AS lantas menyebut DeepSeek diam-diam memanfaatkan teknologi AS yang dilarang di China, serta menuduh layanan tersebut digunakan sebagai ‘senjata’ kekuatan militer pemerintahan Xi Jinping.

    Komisioner Perlindungan Data Jerman, Meike Kamp, menyatakan bahwa permintaan ini diajukan karena DeepSeek secara ilegal menransfer data pribadi pengguna ke pemerintah China, dikutip dari Reuters, Senin (30/6/2025).

    Google dan Apple yang merupakan dua raksasa teknologi asal AS kini harus meninjau permintaan pemerintah Jerman dan memutuskan apakah akan memblokir aplikasi tersebut. Kantor Kamp belum menetapkan batas waktu yang spesifik untuk pemblokiran tersebut.

    Google menyatakan telah menerima pemberitahuan tersebut dan sedang meninjaunya. Sementara DeepSeek tidak memberikan komentar saat dimintai tanggapan, dan Apple juga belum memberikan pernyataan kepada Reuters.

    Menurut kebijakan privasinya, DeepSeek menyimpan berbagai data pribadi, seperti permintaan ke program AI-nya atau file yang diunggah pengguna, di server di China.

    “DeepSeek tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan kepada kamu bahwa data pengguna Jerman dilindungi di China setara dengan perlindungan data di Uni Eropa,” kata Kamp.

    Ia menambahkan bahwa otoritas China memiliki hak akses yang luas terhadap data pribadi yang berada dalam pengaruh perusahaan-perusahaan asal China.

    Kamp menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah meminta DeepSeek pada Mei lalu untuk memenuhi persyaratan transfer data ke luar Uni Eropa atau secara sukarela menarik aplikasinya. Namun, DeepSeek tidak mematuhi permintaan tersebut.

    Ramai-ramai Blokir DeepSeek

    Italia sudah lebih dulu memblokir aplikasi ini dari toko aplikasinya karena tidak adanya informasi yang cukup soal penggunaan data pribadi. Belanda pun telah melarang aplikasi ini di perangkat pemerintahan.

    Sementara itu, Belgia merekomendasikan para pejabatnya untuk tidak menggunakan DeepSeek.

    “Analisis lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengevaluasi langkah selanjutnya,” kata juru bicara pemerintah Belgia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Apple dan Google Diminta Segera Hapus DeepSeek dari Appstore

    Apple dan Google Diminta Segera Hapus DeepSeek dari Appstore

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisioner perlindungan data Jerman meminta Apple dan Google agar menghapus aplikasi milik startup AI asal China, DeepSeek, dari toko aplikasi mereka di negara tersebut.

    Mengutip Reuters, permintaan dilatarbelakangi kekhawatiran terkait dengan perlindungan data, menyusul tindakan serupa di beberapa negara lain. 

    Dalam pernyataannya, Komisioner Perlindungan Data Negeri Bavarian Meike Kamp menjelaskan permintaan ini dibuat karena DeepSeek secara ilegal mentransfer data pribadi pengguna ke China.

    Menurutnya, dua raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu kini harus meninjau permintaan tersebut secara cepat dan memutuskan apakah akan memblokir aplikasi tersebut di Jerman, meskipun pihaknya belum menetapkan batas waktu tertentu. 

    Dalam hal ini, pihak Google mengatakan telah menerima pemberitahuan tersebut dan sedang meninjaunya. Sementara itu, DeepSeek tidak menanggapi permintaan komentar yang diajukan Reuters. Apple juga belum memberikan tanggapan.

    Mengacu kepada kebijakan privasi yang dimiliki, DeepSeek menyimpan berbagai data pribadi — seperti permintaan ke program AI-nya atau berkas yang diunggah — di komputer yang berada di China. 

    “DeepSeek belum mampu memberikan bukti yang meyakinkan kepada lembaga saya bahwa data pengguna asal Jerman terlindungi di Tiongkok pada tingkat yang setara dengan Uni Eropa,” kata Kamp, dikutip Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Lebih lanjut, tambahnya, otoritas China memiliki hak akses yang sangat luas terhadap data pribadi dalam lingkup pengaruh perusahaan-perusahaan di negara tersebut. 

    Kamp juga menyatakan keputusan ini diambil setelah pihaknya meminta DeepSeek pada Mei 2025 untuk memenuhi persyaratan transfer data non-Uni Eropa atau secara sukarela menarik aplikasinya. DeepSeek tidak memenuhi permintaan tersebut, kata Kamp.

    Sekadar informasi, DeepSeek mengguncang dunia teknologi pada Januari lalu dengan klaim bahwa mereka telah mengembangkan model AI yang dapat menyaingi buatan perusahaan-perusahaan AS seperti OpenAI (pembuat ChatGPT) dengan biaya jauh lebih rendah. 

    Namun, perusahaan ini kemudian mendapat sorotan di AS dan Eropa karena kebijakan keamanannya terkait dengan data.

    Di Italia, aplikasi ini telah diblokir dari appstore pada awal tahun ini karena kurangnya informasi mengenai penggunaan data pribadi, sedangkan Belanda melarang penggunaannya pada perangkat pemerintah. 

    Sementara itu, Belgia merekomendasikan pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan DeepSeek. Di Spanyol, lembaga perlindungan konsumen setempat meminta badan perlindungan data pemerintah pada Februari lalu untuk menyelidiki potensi ancaman dari DeepSeek, meskipun belum ada larangan yang diberlakukan. 

    Kemudian, Pemerintah Inggris mengatakan penggunaan DeepSeek tetap merupakan pilihan pribadi bagi masyarakat umum, sembari terus memantau potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan data warga Inggris dari semua sumber.

    Di Negeri Paman Sam, para legislator berencana mengajukan rancangan undang-undang yang akan melarang lembaga eksekutif AS menggunakan model AI buatan China.

  • Uni Eropa Perpanjang Sanksi untuk Rusia

    Uni Eropa Perpanjang Sanksi untuk Rusia

    Brussels

    Sebanyak 27 pemimpin Uni Eropa setuju untuk memperpanjang sanksi terhadap Rusia. Sanksi akan diperpanjang selama enam bulan ke depan.

    Dilansir AFP, Jumat (27/6/2025), keputusan pada pertemuan puncak di Brussels, Belgia, ini berarti bahwa sanksi menyeluruh UE atas perang di Ukraina, termasuk pembekuan lebih dari 200 miliar euro (USD 234 miliar) dalam aset bank sentral Rusia, akan tetap berlaku setidaknya hingga awal 2026.

    Hal itu terjadi setelah para pejabat mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan rencana darurat untuk mempertahankan hukuman ekonomi blok tersebut terhadap Moskow jika Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menolak untuk mengalah. Diketahui Hongaria sebelumnya sempat mengatakan bahwa sanksi Rusia menghancurkan ekonomi Eropa.

    Rekan-rekan Uni Eropa khawatir penolakan Budapest untuk memperbarui langkah-langkah tersebut dapat merusak pengaruh blok tersebut terhadap Rusia saat Amerika Serikat menekan upaya perdamaian.

    PM Orban mengambil keputusan tersebut secara langsung saat terakhir kali sanksi — yang perlu diperpanjang setiap enam bulan — diajukan untuk diperbarui pada bulan Januari lalu.

    Namun, sementara Uni Eropa memastikan langkah-langkah yang ada akan tetap berlaku, mereka gagal mendapatkan izin untuk paket sanksi baru karena pemblokiran oleh sekutu Hongaria, Slowakia.

    Slowakia tetap bergantung pada impor gas Rusia dan memperoleh uang dari biaya transit untuk pasokan yang disalurkan melalui pipa di wilayahnya.

    Fico mengadakan pembicaraan dengan Pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen pada hari Kamis sebelumnya tetapi gagal mendapatkan konsesi yang diinginkannya dan mengumumkan bahwa ia akan menunda persetujuan paket sanksi tersebut.

    Namun, para pejabat mengatakan bahwa dorongan untuk menurunkan batasan harga ekspor minyak Rusia telah ditangguhkan setelah Washington gagal mendukung dorongan tersebut sebagai bagian dari inisiatif G7 yang lebih luas.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • NATO Tambah Anggaran Belanja, Dukungan AS Dipertanyakan

    NATO Tambah Anggaran Belanja, Dukungan AS Dipertanyakan

    Den Haag

    Dari perspektif sekutu NATO di Eropa, semuanya berjalan sesuai rencana. Deklarasi singkat sepanjang satu halaman yang berisi lima poin, foto bersama yang hangat, hingga jamuan makan malam bersama Raja dan Ratu Belanda. Di KTT NATO di Den Haag, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pun tampak bersemangat.

    Dalam konferensi persnya, Trump mengklaim telah mengakhiri perang di Iran dan berhasil mendorong sekutu NATO untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka menjadi 5% dari PDB nasional masing-masing pada tahun 2035.

    Ia memuji semangat cinta tanah air yang ditunjukkan oleh negara-negara Eropa anggota aliansi, tapi menegaskan bahwa mereka tetap membutuhkan dukungan AS. Ia menyebut komitmen baru ini sebagai “kemenangan besar untuk Eropa dan negara Barat.”

    Apa isi deklarasinya?

    Dalam deklarasi tersebut, para sekutu sepakat untuk mengalokasikan 5% dari PDB mereka untuk pertahanan, yang terbagi menjadi dua bagian.

    Minimal 3,5% akan dialokasikan untuk pertahanan keras (hard defense), termasuk pembelian senjata, dan maksimal 1,5% untuk investasi lain terkait pertahanan, seperti peningkatan mobilitas militer dan perlindungan terhadap serangan siber. Komposisi dan arah belanja ini akan ditinjau ulang dalam empat tahun ke depan.

    Meski begitu, tidak semua anggota NATO sepenuhnya mendukung target tersebut. Presiden Trump secara terbuka mengkritik Spanyol yang menolak menaikkan anggaran pertahanan, dan mengancam akan membuat mereka membayar lebih lewat perdagangan.

    Spanyol, Slovakia, dan Belgia menolak target tersebut

    Spanyol adalah negara dengan belanja pertahanan terendah di NATO, kurang dari 1,3% dari PDB, dan baru belakangan ini menyetujui target 2% yang telah ditetapkan satu dekade lalu.

    Sanchez meminta pengecualian kepada NATO dan mengatakan bahwa Spanyol akan tetap memenuhi kapabilitas militer yang diminta NATO, tapi menurutnya 2% dari PDB sudah cukup.

    Polandia, yang memimpin belanja pertahanan dan berencana menaikkannya hingga 4,7% PDB tahun ini, tidak terlalu senang dengan keputusan tersebut.

    “Kami percaya bahwa penyimpangan apa pun dari prinsip ini, oleh negara anggota mana pun adalah contoh yang buruk,” ujar Menteri Pertahanan Polandia Wadysaw Kosiniak-Kamysz.

    Slovakia segera mengikuti langkah Spanyol dan menolak target tersebut.

    “Republik Slovakia punya prioritas lain dalam beberapa tahun ke depan selain pengadaan senjata,” tulis Perdana Menteri Robert Fico di X. “Kami, seperti Spanyol, berhak menentukan sendiri kecepatan dan struktur peningkatan anggaran kami.”

    Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, mengatakan kepada media lokal bahwa meskipun negaranya “tidak menyatakan penolakan secara lantang seperti Spanyol, diplomat kami selama berminggu-minggu telah bekerja keras untuk mendapatkan mekanisme fleksibilitas untuk meringankan beban kontribusi Belgia.”

    Apakah AS masih berkomitmen pada Pasal 5?

    Meskipun mayoritas sekutu bersedia mengejar target 5%, masih ada kekhawatiran tentang komitmen AS terhadap NATO.

    Dalam perjalanannya menuju KTT, Presiden Trump menyebut terdapat “berbagai definisi” mengenai Pasal 5 — klausul pertahanan bersama NATO. Namun setelah tiba, ia meyakinkan sekutu bahwa AS akan “bersama mereka sepenuhnya.”

    Walau begitu, klarifikasi tambahan masih diperlukan. “Berhentilah khawatir,” kata Sekjen NATO Mark Rutte dalam konferensi pers.

    “Amerika Serikat berkomitmen penuh terhadap NATO.”

    Dalam deklarasi KTT, para sekutu kembali menegaskan “komitmen kokoh” terhadap pertahanan kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 5: “Serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua.”

    Kristine Berzina, Direktur Geostrategy North dari German Marshall Fund di Washington DC, yang turut hadir di Den Haag, mengatakan kepada DW bahwa dalam satu sisi, Trump tidak sepenuhnya keliru. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk memperdebatkan nuansa dari Pasal 5.

    Ia menambahkan, memang setiap negara anggota memiliki kebebasan menentukan seberapa jauh mereka mendukung sekutu yang diserang. Namun, sejauh ini Pasal 5 hanya pernah diaktifkan sekali, yaitu setelah serangan 9/11 terhadap Amerika Serikat.

    “AS adalah pihak yang paling diuntungkan dari Pasal 5 dan itu yang seharusnya diingat Presiden Trump,” ujar Berzina.

    Ada pula kekhawatiran bahwa seiring waktu, AS mungkin akan mengurangi dukungannya terhadap NATO.

    “Menjelang akhir tahun ini, kemungkinan besar AS akan berkonsultasi dengan sekutu terkait postur kekuatan globalnya — yang bisa berarti pengurangan kehadiran militer di Eropa, dan fokus pada bagaimana negara-negara Eropa bisa mengisi kekosongan tersebut,” kata Rafael Loss, peneliti kebijakan di European Council on Foreign Relations, kepada DW.

    Namun, ia menambahkan bahwa kabar baiknya adalah AS tidak langsung “melempar semua beban kepada Eropa secara tiba-tiba.”

    Sementara itu, Kristine Berzina dari German Marshall Fund mengatakan bahwa diskusi untuk mengompensasi Eropa atas potensi pengurangan pasukan dan aset militer AS sudah mulai berlangsung.

    “Ada kemungkinan AS akan menempatkan lebih banyak senjata nuklir di negara-negara sekutu sebagai bentuk pencegahan terhadap musuh.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini