Xcloud.id

Negara: Belgia

  • Pengusaha Happy RI Kembali Terpilih Jadi Anggota IMO

    Pengusaha Happy RI Kembali Terpilih Jadi Anggota IMO

    Jakarta –

    Indonesia kembali terpilih sebagai anggota dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) pada periode 2026-2027. Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menyambut baik pencapaian tersebut.

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menilai keberhasilan ini mencerminkan pengakuan dunia atas posisi strategis Indonesia dalam kancah maritim global. Hal ini akan memperkuat kehadiran Indonesia di forum penentu kebijakan maritim internasional tersebut.

    “Keberhasilan ini menandakan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai mitra strategis di sektor maritim dunia,” ujar Carmelita melalui siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).

    Carmelita menilai keberadaan Indonesia di Dewan IMO memiliki urgensi yang sangat besar. Sebab, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jalur laut strategis, sehingga segala kebijakan menyangkut keselamatan, keamanan pelayaran dan regulasi lainnya berdampak terhadap arah dan daya saing kemaritiman Indonesia di masa mendatang. Seperti diketahui IMO sendiri menjadi dewan tertinggi untuk kebijakan maritim dan pelayaran dunia.

    “Kepemimpinan langsung Menhub Dudy dalam sidang Majelis IMO ini memastikan bahwa negara hadir dan mengawal aspirasi pelayaran nasional dalam kebijakan maritim global,” tutur Carmelita.

    Carmelita menuturkan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam sidang majelis IMO melakukan pendekatan personal dengan mendatangi satu per satu perwakilan negara sahabat.

    Pendekatan ini, sambung Carmelita, menciptakan suasana keakraban diplomatik yang baik sekaligus meninggalkan kesan mendalam bahwa Indonesia sangat menghargai setiap suara dukungan yang diberikan negara sahabat.

    “Upaya Pak Menhub Dudy menemui perwakilan negara secara langsung ini sangat mengesankan, karena menunjukkan bahwa Indonesia hadir bukan sekadar meminta dukungan, tetapi menghargai kebersamaan dan hubungan diplomatik dengan negara lain,” kata Carmelita.

    Dalam sidang Majelis IMO kali ini, Indonesia memperoleh 138 suara sehingga menempati peringkat kelima peraih suara terbesar sebagai anggota Dewan IMO Kategori C. Perolehan suara ini juga lebih banyak jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mencapai 135 suara. Selain Indonesia, beberapa negara lain yang terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C seperti Singapura, Arab Saudi, Belgia, dan Turki.

    (kil/kil)

  • Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Brussels –

    Uni Eropa berang mendengar usulan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa miliaran aset Rusia yang dibekukan di negeri-negeri Eropa dapat dialihkan demi keuntungan pemerintah dan korporasi Amerika.

    Usai Trump memaparkan rencana mengakhiri perang Rusia–Ukraina—yang menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya serta merampingkan kekuatan militernya—para pemimpin Eropa pun bergegas memadamkan gejolak politik yang muncul dan segera menyodorkan tawaran tandingan.

    “Setiap hari berubah tergantung masukan,” tandas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jenewa.

    Namun tidak jelas apakah mereka akan berhasil mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan itu.

    Agathe Demarais, peneliti senior geoekonomi di ECFR, mengatakan miliaran aset Rusia tampaknya menjadi motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” katanya kepada DW.

    Apa saja aset Rusia yang dibekukan dan di mana disimpannya?

    Pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir 300 miliar euro asetnya berada di luar Rusia dan kemudian dibekukan akibat sanksi Barat. Aset-aset itu mencakup rekening bank, surat berharga, properti, dan kapal pesiar.

    Meski banyak negara menyimpan aset tersebut—termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Jepang—bagian terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa (UE), khususnya Belgia.

    Sejak perang dimulai, pihak Eropa mendiskusikan apakah dan bagaimana menggunakan aset tersebut untuk membuat Rusia membayar biaya perang yang dimulainya.

    Diskusi terakhir dilakukan pada bulan Oktober, ketika Belgia memveto “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan UE kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.

    Namun Belgia khawatir akan masalah hukum dan bahwa merekalah yang kelak akan diminta Rusia untuk mengembalikan uang itu. Itulah sebabnya Belgia menolak bergabung dan meminta agar tanggung jawab dibagi-bagi dengan negara lain.

    UE berharap dapat meredakan kekhawatiran Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun proposal Trump menggagalkan rencana itu dan justru mengusulkan apa yang digambarkan Demarais sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”

    Apa isi proposal Trump, dan apa isi tawaran tandingan Eropa terkait aset beku?

    Menurut proposal 28 poin presiden AS yang dilaporkan berbagai media, 100 miliar dolar (86 miliar euro) aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.”

    Atau seperti dikatakan Demarais: Trump bermaksud mengambil €86 miliar pertama dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa, lalu menggunakannya demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.

    Dalam rencana itu juga disebutkan bahwa Eropa akan menambahkan jumlah yang sama untuk meningkatkan investasi bagi rekonstruksi Ukraina. Uang yang diminta Trump dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan: “Itu akan berasal dari kantong pembayar pajak Eropa,” ujar Demarais.

    Sisa dana beku—masih lebih dari €200 miliar—akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.”

    “Rencana ini akan menguntungkan tiga pihak—perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia,” tuding Demarais.

    Tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina,” menurut rencana tersebut.

    “Ini adalah cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia,” ujar Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk kepada DW.

    “Kita masih berada di titik antara, tetapi jelas dalam posisi jauh lebih baik daripada yang diusulkan dalam rencana 28 poin Trump—yang memberi AS dan Rusia suara dalam penentuan penggunaan aset itu tanpa berkonsultasi dengan Eropa,” tambah Bednarczyk.

    Bisakah AS menggunakan aset Rusia yang berada di Eropa demi keuntungan perusahaan AS?

    Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova mengatakan AS “hanya memegang sekitar 5 miliar dolar” aset Rusia yang dibekukan dan tidak bisa memutuskan penggunaan aset yang berada di negara Eropa.

    “AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” tandasnya.

    Dalam makalah untuk ECFR, Kobzova berpendapat bahwa orang Eropa harus menegaskan bahwa “publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang berada di Eropa untuk menstabilkan Ukraina,” dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina, “tetapi akan sulit menerima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.”

    Para pemimpin Eropa telah secara tegas menolak rencana Trump. “Aset Rusia yang berada di Brussels (Uni Eropa) tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika, hal itu tidak pernah terpikirkan,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara eksklusif dengan DW.

    “Isu-isu yang menjadi kepentingan langsung Uni Eropa, seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan, membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan,” imbuh Presiden Dewan UE Antonio Costa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.

    Bednarczyk mengatakan secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia, dan bahwa di bawah mantan presiden Joe Biden, mereka ingin memutuskan bersama. Namun kini tidak lagi.

    “Dinamikanya berubah,” tambah Bednarczyk. “Trump jauh kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannnya.”

    Para ahli mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk membuat Belgia setuju dan bertindak cepat.

    “Jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, Trump tidak akan dapat lagi memperoleh 300 miliar euro itu,” pungkas Demarais.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Mogok Nasional 3 Hari di Belgia Gegara Rencana Pemotongan Anggaran

    Mogok Nasional 3 Hari di Belgia Gegara Rencana Pemotongan Anggaran

    Brussels –

    Belgia bersiap menghadapi aksi mogok kerja nasional selama tiga hari yang diserukan oleh serikat pekerja setempat, dan dimulai pada Senin (24/11) waktu setempat. Sekolah-sekolah akan ditutup dan perjalanan kereta api serta transportasi udara akan terganggu selama aksi mogok nasional berlangsung.

    Serikat pekerja utama Belgia menyerukan aksi mogok nasional itu, seperti dilansir AFP, Senin (24/11/2025), untuk memprotes rencana pemotongan anggaran dan perubahan undang-undang tenaga kerja oleh pemerintah Brussels.

    Aksi mogok kerja nasional itu akan berlangsung dalam tiga gelombang. Layanan kereta api dan transportasi umum akan memulai mogok kerja pada Senin (24/11) waktu setempat.

    Selama aksi mogok nasional berlangsung, perusahaan kereta api nasional SNCB diperkirakan akan mengoperasikan dua dari tiga rangkaian kereta, atau hanya mengoperasikan salah satu rangkaian kereta di beberapa jalur. Sejumlah layanan kereta Eurostar yang menghubungkan Brussels ke Paris telah dibatalkan.

    Pada Selasa (25/11) waktu setempat, layanan publik seperti sekolah, tempat penitipan anak, dan rumah sakit bergabung dalam aksi mogok nasional tersebut.

    Kemudian pada Rabu (26/11), serikat pekerja Belgia menyerukan aksi mogok kerja sepenuhnya yang mencakup semua sektor dan kategori.

    Tidak ada penerbangan yang diperkirakan akan beroperasi sepanjang Rabu (26/11) mendatang di dua bandara utama negara tersebut, yakni Bandara Bruxelles-Zaventem dan Bandara Charleroi.

    Aksi mogok nasional itu diserukan oleh serikat pekerja utama Belgia yang berselisih dengan Perdana Menteri (PM) Bart De Wever, atas upayanya untuk mengurangi utang negara, salah satu yang tertinggi di Eropa bersama dengan Yunani, Italia, dan Prancis.

    Menjabat sejak Februari lalu, De Wever berupaya menerapkan upaya penghematan besar-besaran melalui serangkaian reformasi struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait liberalisasi pasar tenaga kerja, tunjangan pengangguran, dan pensiun.

    Namun, hanya sebagian kecil dari langkah-langkah yang diusulkan De Wever yang telah dilaksanakan sejauh ini, sebagian besar karena perpecahan dalam koalisi pemerintahannya yang beranggotakan lima partai. Dia memberi waktu hingga Natal kepada koalisinya untuk mencapai kesepakatan.

    Aksi mogok nasional ini bertujuan untuk menekan para pihak yang sedang berunding. “Ini merupakan permohonan kepada Perdana Menteri De Wever dan seluruh jajaran pemerintahan untuk mengakhiri pembubaran program-program sosial,” demikian pernyataan serikat pekerja utama Belgia.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ratusan Ribu PNS Selandia Baru Mogok Kerja, Tuntut Kenaikan Upah”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • AS Akan Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris Asing

    AS Akan Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris Asing

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana menetapkan Ikhwanul Muslimin, organisasi Islam berpengaruh yang didirikan di Mesir, sebagai organisasi teroris asing. Penetapan tersebut oleh otoritas Washington disebut sedang dalam tahap akhir.

    Rencana AS menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing itu, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (24/11/2025), disampaikan oleh Presiden Donald Trump dalam pernyataannya yang dikutip media lokal AS, Just the News, dalam laporan terbarunya, pada Minggu (23/11) waktu setempat.

    “Itu akan dilakukan dengan cara yang paling keras dan tegas,” kata Trump seperti dikutip Just the News.

    “Dokumen akhir sedang disusun,” sebutnya.

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal rencana penetapan tersebut.

    Awal tahun ini, Yordania menjadi negara Arab terbaru yang melarang Ikhwanul Muslimin. Larangan itu ditetapkan Kairo menyusul rencana sabotase yang digagalkan oleh badan keamanan negara tersebut.

    Beberapa negara lainnya, termasuk Mesir, Rusia, Arab Saudi, Suriah, dan Uni Emirat Arab, telah melarang Ikhwanul Muslimin.

    Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin saat ini dipimpin oleh Mohammed Badie, yang sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati atas dugaan perencanaan serangan kekerasan.

    Badie dan 37 orang lainnya dari organisasi tersebut dituduh melakukan konspirasi untuk menghasut kerusuhan di Mesir setelah penggulingan mantan Presiden Mohammed Morsi oleh militer pada Juli 2013 lalu. Morsi juga merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin.

    Tonton juga video “Viral Kereta di Belgia Dicoreti Grafiti ‘Israel Negara Teroris’”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eropa Kesulitan Tangani Pembuangan Sampah Ilegal

    Eropa Kesulitan Tangani Pembuangan Sampah Ilegal

    Jakarta –

    Banyak orang rajin mengurus sampah dengan caranya masing-masing. Namun, bagaimana jika sampah mereka dimanfaatkan jadi ladang bisnis geng kriminal?

    Inilah kenyataan di banyak negara Eropa. Badan penegak hukum Uni Eropa, Europol, memperingatkan bahwa “perdagangan sampah ilegal semakin meningkat dan diperkirakan akan makin besar serta makin canggih,” menurut laporan Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025. Meski begitu, Europol menolak menjawab sejumlah pertanyaan DW tentang isu ini, dengan alasan ada prioritas lain.

    Europol menyebut lonjakan aktivitas ini banyak didorong oleh kelompok kriminal yang mencari cara untuk menghindari kontrak pembuangan sampah domestik maupun komersial. Mereka memanfaatkan celah korupsi di setiap tahap pengelolaan sampah, memalsukan dokumen, dan membawa limbah melintasi negara-negara Eropa demi memanfaatkan lemahnya penegakan hukum di beberapa wilayah. Pasar gelap ini digambarkan Europol sebagai bisnis “berisiko rendah, berkeuntungan tinggi.”

    Pelakunya adalah campuran antara jaringan kejahatan terorganisir lama dan perusahaan legal oportunistis yang memanfaatkan celah serta inefisiensi sistem. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi lembaga-lembaga Uni Eropa yang bertugas menangani kejahatan lingkungan.

    Perdagangan sampah ilegal bernilai miliaran euro

    Masalah ini kembali mencuat setelah ditemukannya gunungan sampah raksasa dekat Sungai Thames di Oxfordshire, Inggris. Pada Rabu (19/11) lalu, laporan menyebut tumpukan setinggi enam meter itu berisi limbah dari sekolah dan otoritas lokal, mengindikasikan penyalahgunaan kontrak pengelolaan sampah milik lembaga pemerintah yang dikerjakan perusahaan subkontraktor resmi.

    Persoalan ini tidak hanya terjadi di Inggris. Meski data akurat sulit diperoleh, kantor anti-penipuan Uni Eropa, OLAF, memperkirakan bahwa “15 sampai 30 persen pengiriman sampah bisa jadi ilegal,” dengan nilai perdagangan mencapai €9,5 miliar (sekitar Rp183 triliun) per tahun. Uni Eropa sendiri mengirim sekitar 67 juta ton sampah legal per tahun di dalam kawasan dan mengekspor 35,1 juta ton ke luar UE melalui perjanjian resmi.

    “Sampah berbahaya atau sampah yang dikelola sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Pergerakan sampah ilegal lintas negara juga merusak upaya UE menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata OLAF kepada DW. “Aktivitas ini juga memberi keuntungan tidak adil bagi jaringan kriminal dibandingkan pelaku usaha yang taat aturan.”

    Celah konsep ekonomi hijau yang dimanfaatkan kriminal

    Masalah bertambah rumit karena beberapa jenis sampah membutuhkan biaya tinggi untuk diolah secara legal, seperti elektronik, kendaraan bekas, gas berfluorinasi, tekstil, dan plastik berkualitas rendah. Kondisi ini dimanfaatkan kelompok kriminal yang mempekerjakan ahli industri untuk mengambil bagian yang bisa dijual dan membuang sisanya secara ilegal, termasuk ke Eropa Timur, Asia, atau Afrika.

    Limbah berbahaya seperti sampah konstruksi atau medis sering dicampur dengan material lain agar terlihat layak dijual atau diserahkan ke fasilitas yang bersedia membuangnya secara ilegal tanpa memedulikan dampak kesehatan dan lingkungan.

    Jaringan kriminal makin canggih

    Pada Februari lalu, 13 orang ditangkap di Kroasia karena mengimpor 35.000 ton limbah berbahaya dari Italia, Slovenia, dan Jerman. Europol menyebut limbah itu tidak diolah sebagaimana mestinya, melainkan hanya dikubur atau dibuang begitu saja di sedikitnya tiga lokasi.

    Geng terorganisir tersebut diperkirakan meraup €4 juta (sekitar Rp77 miliar) dengan memanfaatkan jaringan perusahaan legal untuk memindahkan limbah dan menghindari biaya pengelolaan limbah beracun.

    “Jaringan ini memalsukan dokumen, mengatur rute pengangkutan yang rumit, menggunakan perusahaan cangkang, dan mencampur aliran limbah legal dan ilegal agar tidak terdeteksi,” ujar Alexandra Ghenea dari organisasi nirlaba Rumania, ECOTECA, kepada DW. Ia menambahkan bahwa Rumania kerap menjadi tujuan limbah dari Italia, Jerman, Inggris, dan Belgia yang sering kali diklaim sebagai material daur ulang.

    Namun dalam beberapa kasus, praktiknya jauh lebih sederhana. Di Oxfordshire, pelaku hanya membuang limbah di lokasi yang mereka anggap aman. Hal serupa terjadi di Sintesti, pinggiran Bucharest, pada Juli lalu, ketika pembakaran ilegal material daur ulang memicu kebakaran hutan yang hampir mencapai area permukiman. Rumania memang sudah lama berhadapan dengan masalah pembuangan limbah ilegal.

    “Wilayah ini menunjukkan pola berulang: kebakaran yang menghasilkan asap beracun, polusi udara parah, dan lemahnya pemantauan serta penegakan hukum,” kata Ghenea. “Masalahnya bukan ketiadaan aturan, karena kerangka hukum sudah sesuai standar UE. Kelemahannya ada pada penegakan, baik dari sisi kapasitas maupun konsistensi.”

    Penegakan hukum masih lemah

    Meski negara anggota Uni Eropa memiliki aturan dan standar yang seragam, kasus di Rumania menunjukkan bahwa tantangan di lapangan bisa sangat berbeda. Penegakan juga rumit karena pergerakan lintas batas di Eropa sangat mudah.

    “Penegak hukum hanya berinvestasi cukup di beberapa negara anggota,” kata Europol dalam laporan 2022. “Karena banyak aktivitas kejahatan lingkungan dilakukan oleh perusahaan legal, kasus-kasus ini sering dilabeli sebagai kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih. Fakta bahwa jaringan kriminal menggunakan bisnis sebagai kedok membuat pelanggaran ini kurang terlihat.”

    Ini yang dimanfaatkan para pelaku yang mengorbankan kesehatan masyarakat dan lingkungan demi mencari keuntungan. Ketika Eropa berusaha menuju ekonomi yang lebih hijau, kawasan ini masih harus menghadapi segelintir kelompok yang hanya berfokus pada keuntungan finansial.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

    Jakarta –

    Dua orang yang mengetahui masalah rencana perdamaian bersyarat ini mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu (19/11) bahwa Washington telah memberi sinyal kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy bahwa Ukraina harus menerima kerangka kerja yang disusun AS untuk mengakhiri perang, yang mencakup konsesi wilayah dan pembatasan angkatan bersenjata Ukraina. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas isu.

    Percepatan diplomasi AS terjadi pada momen yang sulit bagi Kyiv, dengan pasukannya yang tertekan di medan tempur dan pemerintah Zelensky diguncang skandal korupsi. Parlemen memecat dua menteri kabinet pada hari Rabu (19/11) .

    Moskow meremehkan setiap inisiatif baru dari AS. “Konsultasi saat ini tidak sedang berlangsung. Ada kontak, tentu saja, tapi tidak ada proses yang bisa disebut konsultasi,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Ia menambahkan Rusia tidak memiliki tambahan apapun selain posisi yang disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada bulan Agustus, dan menekankan bahwa setiap kesepakatan perdamaian harus menangani “akar penyebab konflik”, frase yang lama digunakan Moskow untuk merujuk pada tuntutannya.

    Perdamaian bukan kapitulasi

    Menteri luar negeri Uni Eropa yang bertemu di Brussels, Belgia, berhati-hati untuk tidak memberikan komentar terlalu rinci tentang rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) yang belum dipublikasikan. Namun mereka menegaskan tidak akan menerima tuntutan konsesi menghukum dari Kyiv. Demikian dikutip dari Reuters.

    “Ukraina menginginkan perdamaian—perdamaian yang adil, menghormati kedaulatan semua pihak, perdamaian yang tahan lama dan tidak dapat dipertanyakan oleh agresi di masa depan,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot. “Tapi perdamaian bukan berarti kapitulasi.”

    Gedung Putih belum memberikan komentar tentang proposal ini. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan “terus mengembangkan daftar ide potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak dalam konflik ini”.

    Delegasi Angkatan Darat AS, dipimpin Sekretaris Angkatan Darat AS Dan Driscoll dan Kepala Staf Angkatan Darat AS Randy George, berada di Kyiv dan diperkirakan akan bertemu Zelenskiy pada Kamis (20/11) malam.

    Mereka bertemu dengan komandan militer tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, pada Rabu (19/11) malam. Syrskyi mengatakan ia memberitahu mereka bahwa cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil adalah dengan mempertahankan wilayah udara Ukraina, memperluas kemampuan menyerang jauh ke Rusia, dan menstabilkan garis depan.

    Musim dingin keempat

    Rusia terus menggempur kota dan infrastruktur Ukraina setiap malam, menewaskan warga sipil dan menyebabkan pemadaman listrik seiring datangnya musim dingin. Pihak berwenang mengatakan 22 orang masih hilang dan 26 tewas akibat serangan udara yang menghancurkan sebuah blok apartemen pada Rabu (19/11) pagi, salah satu serangan terburuk dalam beberapa bulan terakhir.

    Di Ternopil, barat Ukraina ratusan mil dari medan tempur, asap masih mengepul dari reruntuhan bangunan sementara tim berusaha membuat bangunan sekitar aman dan mengevakuasi lebih banyak jenazah.

    Ihor Cherepanskyi sedang mencari jenazah nenek buyutnya yang tinggal di lantai enam. Setelah serangan, ia berlari ke dalam gedung untuk mencoba menyelamatkannya, tapi hanya sampai lantai lima sebelum langit-langit runtuh. “Target strategis macam apa ini?” katanya.

    Dengan datangnya musim dingin ke-4 dalam perang paling mematikan di Eropa dalam delapan dekade terakhir, pasukan Rusia perlahan maju dan siap merebut kota besar pertama mereka dalam hampir dua tahun, yaitu hub kereta api Pokrovsk di timur yang hancur.

    Ukraina mengatakan pada Kamis (19/11) bahwa pihaknya menerima 1.000 jenazah dari Rusia dalam pertukaran terbaru dari medan perang.

    Rusia, yang melancarkan invasi penuh ke negara tetangganya pada 2022, menguasai hampir seperlima Ukraina dan mengatakan akan terus berperang kecuali Ukraina menyerahkan wilayah tambahan, menerima netralitas permanen, dan memangkas angkatan bersenjatanya. Ukraina mengatakan hal itu sama saja dengan kapitulasi.

    Setelah beberapa bulan pertama ketika Ukraina menangkis serangan Rusia di Kyiv dan merebut kembali wilayah, perang telah berlangsung tiga tahun, dengan kerugian besar di kedua pihak.

    Serangan balik Ukraina terhenti pada tahun 2023, dan sejak itu Moskow melaju lambat tapi pasti, dengan kedua pihak terpisah di “tanah tak bertuan” yang hangus, saling memburu dengan drone.

    Moskow mengatakan penaklukan Pokrovsk akan memicu kemajuan lebih lanjut di medan perang. Kyiv mengatakan kemajuan Rusia hanya memiliki signifikansi strategis terbatas, tetapi Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya.

    Orang nomor satu di Amerika Serikat Donald Trump, yang kembali berkuasa tahun ini dengan janji mengakhiri perang dengan cepat, telah mengubah kebijakan AS dari mendukung Ukraina secara tegas menjadi menerima beberapa justifikasi Moskow atas invasinya.

    Namun ia juga menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan minyak utama Rusia, langkah yang tidak dilakukan pendahulunya yang lebih pro-Ukraina, Joe Biden. Jumat, 21 November, adalah batas waktu bagi pembeli asing minyak Rusia untuk menghentikan pembelian mereka.

    *Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menanti Pertemuan Pertama Trump dan Mamdani di White House”

    (ita/ita)

  • Bangun Kampung Haji di Mekkah, Danantara Bidik Lahan Seluas 2,5 Kali SCBD

    Bangun Kampung Haji di Mekkah, Danantara Bidik Lahan Seluas 2,5 Kali SCBD

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah mengikuti proses lelang pengadaan lahan untuk membangun kampung haji di Mekkah, Arab Saudi. Luasnya diperkirakan jauh lebih besar dibanding area komersial ternama di Jakarta, yakni Sudirman Central Business District (SCBD). 

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, tim Danantara sudah berada di Arab Saudi sejak 2,5 bulan untuk merealisasikan pembangunan kampung haji seluas 80 ha. 

    “Kita mencoba membeli tanah 80 hektare plus. Sekarang kita juga akan membeli beberapa lahan sekitar yang sudah selesai dengan izin-izinnya. 80 hektare itu sama dengan 2,5 kali SCBD,” jelasnya dalam acara Antara Business Forum 2025 di Westin Hotel, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Selain untuk menampung jamaah dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia, kampung haji itu nantinya juga bakal dimanfaatkan untuk area komersial. “Di sini kita akan mulai dari makanan-minuman, modest fashion, pariwisata, pharma, media, dan kemungkinan bisnis syariah,” bebernya. 

    Meskipun begitu, Indonesia harus bersaing dengan 90 penawar dari berbagai penjuru dunia agar bisa mendapatkan lahan untuk membangun kampung haji di Tanah Suci. 

    “Kita pun sekarang lagi melakukan B2B deal untuk beberapa aset di luar bidding-bidding itu, yang mungkin nanti bisa juga mengakomodir demand yang ada dari Indonesia,” ujar Pandu.

    Dapat Restu bin Salman

    Rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah mendapat lampu hijau dari Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan, lokasi kampung yang khusus menampung jemaah Indonesia itu akan berjarak 400 meter dari Masjidil Haram.

    “Beliau (Pangeran MBS) menyetujui permintaan dari Bapak Presiden untuk menjadikan kampung Indonesia Village yang lokasinya itu tidak terlalu jauh, 400 meter dari Masjidil Haram,” kata Rosan saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, beberapa waktu lalu. 

     

  • Mahalnya Ketergantungan Jerman pada Bahan Mentah dari China

    Mahalnya Ketergantungan Jerman pada Bahan Mentah dari China

    Jakarta –

    Pada suatu hari di tahun 2018, Horst Kreuter, geolog Jerman, dan Francis Wedin, geolog Australia, menatap panasnya mata air di barat daya Jerman. Dari sana lahirlah ide: mengekstrak lithium sekaligus menghasilkan listrik dan panas. Dari gagasan itu lahirlah Vulcan Energy, start-up yang diprediksi bisa memenuhi lebih dari 40 persen kebutuhan lithium Eropa.

    Namun, dunia investasi Jerman menertawakan idenya itu. “Kami mendatangi investor lokal, bahkan ke bursa Frankfurt, mereka menertawakan ide kami,” ujar Kreuter. Ironisnya, investor Australia justru menunjukkan ketertarikan.

    Harga bukan segalanya

    Meski Vulcan Energy berhasil memperoleh izin membangun fasilitas komersial, perusahaan Jerman lebih memilih membeli lithium murah dari Cina. Sebaliknya, investor Prancis, Belgia, dan Korea Selatan justru sudah memenuhi buku pesanan Vulcan untuk sepuluh tahun ke depan.

    Kreuter menekankan: “Perusahaan Jerman lupa bahwa mereka juga harus berinvestasi agar sumber daya tersedia di dalam negeri.”

    Jika memproduksi lithium saja sudah sulit, Logam Tanah Jarang (LTJ) bahkan lebih dramatis. Cina saat ini menguasai pasar dunia untuk penambangan dan pengolahan LTJ. Beijing sudah sejak lama meniti dominasi dengan rajin membeli konsesi tambang di luar negeri, dan memperkuat kapasitas domestik.

    Pada 9 Oktober lalu, pemerintah Cina memperketat kontrol ekspor, termasuk kemungkinan penghentian total penjualan LTJ untuk negara-negara Barat. “Tanpa bahan baku ini, tidak ada yang bisa dilakukan di sini,” kata Nicola Beer, Wakil Direktur Bank Investasi Eropa (EIB), dalam sebuah konferensi industri di Berlin baru-baru ini.

    Dua miliar euro untuk awal

    Uni Eropa menyadari risiko itu. Bank Investasi Eropa (EIB) menyiapkan dana awal 2 miliar euro untuk membebaskan Eropa dari ketergantungan ekspor Cina. Investasi ini mencakup penambangan, pengolahan, daur ulang, dan substitusi Logam Tanah Jarang.

    Sementara di dalam negeri, pemerintah Jerman baru tersadar. “Kita menyaksikan pergeseran tektonik pusat kekuasaan dunia,” kata Kanselir Friedrich Merz Oktober lalu. Strategi memperkuat teknologi kini menjadi soal keamanan nasional. “Apakah kita sebagai orang Jerman atau Eropa akan punya kesempatan untuk melindungi kemerdekaan kita, kemakmuran, keamanan dan yang tak kalah penting demokrasi di dunia yang berubah kian dramatis ini, pertanyaan ini belum terjawab.”

    Jerman sejak lama mendebatkan strategi suplai bahan baku industri dan energi. Strategi nasional pertama diumumkan 2010, yang diperbarui tahun 2020, sebelum lahir dana satu miliar euro pada 2024. Sasarannya adalah memperkuat wewenang pemerintah pusat untuk terlibat dalam proyek tambang, demi mengamankan suplai industri domestik. Tapi sejauh ini belum sekeping uang pun yang dikucurkan.

    Debat terlambat, risiko membengkak

    Kementerian Ekonomi dan Energi mengumumkan pada November 2025 bahwa dana penambangan siap diluncurkan. Saat ini, tiga proyek sedang menjalani tinjauan akhir untuk kelayakan pendanaannya, salah satunya, menurut ahli geologi Horst Kreuter, adalah proyek ekstraksi litium Vulcan Energy.

    Pelaku industri menilai langkah pemerintah terlambat, kata Anne Lauenroth dari Asosiasi Industri Jerman (BDI). Studi menunjukkan bahwa mulai sekitar tahun 2030 dan seterusnya, pasokan bahan baku global tidak akan lagi bisa mengimbangi permintaan. “Jika kita tidak berasumsi skenario terburuk, yaitu seluruh lini produksi akan terhenti, maka kita akan membicarakan kenaikan harga dan kekurangan,” prediksinya pada konferensi industri.

    Siapa biayai independensi?

    Untuk lebih mandiri, Jerman membutuhkan investasi “dalam jumlah miliaran”. Namun, biaya tersebut juga menjadi “masalah besar” bagi perusahaan. Lauenroth mengeluhkan soal “kesenjangan diversifikasi” yang perlu dijembatani.

    “Maksud saya bukanlah bahwa negara harus mengatur segalanya atau menggelontorkan uang pembayar pajak.” Menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan dan pembiayaan bersama untuk mendistribusikan beban biaya. “Ini tentang hubungan baru, bagaimana kita sebagai industri dan politik bekerja sama.”

    Asosiasi industri menuntut pembentukan cadangan bahan baku penting nasional, seperti yang telah lama dilakukan AS, misalnya, untuk industri pertahanan. Pemerintah Jepang juga mengambil tindakan serupa usai Cina memberlakukan larangan ekspor tanah jarang pada tahun 2010.

    Lauenroth menunjuk sebuah badan bahan baku di Jepang dengan 1.000 karyawan dan anggaran sebesar 14 miliar euro, yang bertanggung jawab untuk memastikan pasokan. Ini termasuk, misalnya, subsidi tambang tanah jarang di Australia, yang tidak kompetitif karena harga dumping Tiongkok.

    Bukan akhir kapitalisme pasar

    Kementerian Ekonomi menegaskan, negara tidak bisa menggantikan keputusan bisnis. “Jika membeli hanya berdasarkan harga, ketergantungan tetap ada,” kata Matthias Koehler. “Kita harus mempertahankan ekonomi pasar,” imbuhnya.

    Menurutnya, lembaga penimbunan komoditas oleh negara tidak realistis, mengingat banyaknya pelaku industri di Jerman. Dikhawatirkan, pengumpulan bahan baku tidak mencerminkan kebutuhan, dan sebabnya tidak digunakan.

    Namun pelaku industri justru menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Cina sudah memikirkan lima tahun ke depan, bahkan dekade berikutnya. Lauenroth menegaskan: tanpa strategi nasional terpadu untuk teknologi dan sumber daya, Jerman dan Eropa akan selalu bisa diperas secara geopolitik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “China Hubungi NASA, Tanda Dua Negara Mulai Akur?”

    (ita/ita)

  • EUDR Ditunda: Perusahaan Besar UE Untung, Petani Kecil RI Tertekan

    EUDR Ditunda: Perusahaan Besar UE Untung, Petani Kecil RI Tertekan

    Bisnis.com, NUSA DUA, BALI — Penundaan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) hingga Desember 2026 dinilai menguntungkan perusahaan besar di Eropa yang telah siap memenuhi regulasi, namun menambah tekanan bagi petani kecil di Indonesia.

    Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi, menuturkan Indonesia sejak awal mengambil pendekatan proaktif dan konstruktif dalam menanggapi EUDR.

    Dia menyampaikan, Indonesia bersama negara lain berkali-kali menyoroti kekhawatiran perihal waktu persiapan yang singkat, sistem benchmarking, dan risiko bagi petani kecil sejak 2022 silam.

    Adapun, penundaan yang diusulkan Komisi Eropa muncul lantaran sistem teknologi informasi (TI) EUDR belum siap sepenuhnya.

    “Proposal tersebut menetapkan jadwal yang direvisi, yakni penundaan kewajiban bagi usaha mikro dan kecil hingga 30 Desember 2026. Jadi penundaan ini hanya berlaku untuk usaha mikro dan kecil,” kata Andri dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025). 

    Namun, usulan penundaan hanya berlaku untuk importir usaha mikro dan kecil di UE, sedangkan usaha menengah dan besar tetap harus mematuhi ketentuan mulai Desember 2025. Ini artinya, perusahaan besar di UE berpotensi diuntungkan karena sudah memiliki sistem ketertelusuran yang mapan.

    “Secara lebih luas, proposal ini dianggap menguntungkan perusahaan besar yang sudah memiliki sistem keterlacakan penuh, serta produsen UE berbasis kecil, sementara memberikan bantuan terbatas untuk operator menengah yang menghadapi risiko beragam,” tuturnya.

    Andri menilai perbedaan kesiapan otoritas antarnegara UE dapat menimbulkan risiko “forum shopping”, di mana importir memilih pelabuhan masuk dengan regulasi yang lebih longgar.

    Kendati demikian, menurutnya, penundaan ini juga memberi waktu bagi Indonesia untuk memperkuat sistem nasional, termasuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), akurasi data geolokasi, serta kapasitas petani kecil.

    Selain itu, Andri juga menyoroti pentingnya memanfaatkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU—CEPA) sebagai platform kerja sama untuk mendorong perdagangan berkelanjutan berbasis dialog.

    Meski begitu, dia menekankan IEU—CEPA tidak dirancang untuk menggantikan EUDR, melainkan menyediakan platform kerja sama untuk memajukan keberlanjutan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyebut EUDR yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan internasional, membebani petani kecil, menciptakan diskriminasi terhadap negara berkembang, dan berpotensi melanggar keadilan sosial dalam rantai pasok.

    “Prinsip universal menjadi hukum internasional. Maka standarnya pun harus berlaku secara universal. Bukan berarti standar pengelolaan sawit negara barat (Eropa) lebih baik, dan ASEAN tidak. Sebab seharusnya European Union Deforestation Regulation [EUDR] memiliki standar yang sama,” ujar Arif.

    Dia mengusulkan mekanisme komunikasi yang telah terbukti melalui pengalaman Indonesia–Uni Eropa dalam perjanjian FLEGT-VPA di sektor kehutanan.

    Lebih lanjut, dia juga merekomendasikan pembentukan Licensing Information Unit di Indonesia sebagai pintu komunikasi resmi bagi otoritas Eropa untuk memverifikasi asal-usul dan status keberlanjutan produk, dengan data tetap disimpan di Indonesia.

    Menurutnya, mekanisme serupa dapat direplikasi untuk EUDR melalui integrasi antara dashboard nasional Indonesia dan sistem EUDR, sehingga verifikasi dapat berjalan tanpa membebani petani kecil dan tanpa melanggar kedaulatan data.

    Dengan pendekatan ini, kata dia, implementasi EUDR dapat menjadi lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan internasional.

    Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat industri sawit nasional kini mencakup 16,38 juta hektare, dengan 42% dikelola oleh pekebun rakyat. Industri ini menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

    Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat menyampaikan dalam upaya meningkatkan produktivitas, pemerintah mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan reformasi regulasi besar-besaran seperti penyederhanaan persyaratan dari 14 syarat menjadi 2 syarat, yakni verifikasi dipangkas dari tiga tahap menjadi satu tahap, integrasi proses melalui sistem digital nasional.

    “Penyederhanaan PSR merupakan langkah nyata memudahkan pekebun dan mempercepat peremajaan,” terang Abdul.

    Dia menambahkan, seiring meningkatnya kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan biodiesel, pemerintah mendorong hilirisasi sawit melalui pembangunan fasilitas biodiesel, DMO minyak goreng, margarin, bio propylene glycol, hingga unit pengolahan inti di berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.

  • Lapak Shein & Temu Laris Manis Tanjung Kimpul di Eropa, Otoritas Resah

    Lapak Shein & Temu Laris Manis Tanjung Kimpul di Eropa, Otoritas Resah

    Jakarta –

    Ketika retailer online fast-fashion Cina, Shein, membuka butik pertamanya pekan lalu, terjadi protes sekaligus kerumunan pembeli. Toko fisik di dalam department store BHV Marais di pusat Paris itu menyentuh saraf publik, bukan hanya karena berada di rumah haute couture. Respons massa adalah “cinta-dan-benci”; sama seperti di banyak wilayah lainnya.

    (Ed: Fast fashion adalah istilah untuk industri pakaian yang memproduksi pakaian baru dengan cepat, murah, dan mengikuti tren terbaru. Tujuannya agar konsumen bisa membeli model terbaru dengan harga rendah, seringkali hanya beberapa minggu setelah tren muncul di runway atau media sosial.)

    Shein, yang sering dikelompokkan bersama platform online Temu—yang memungkinkan produsen menjual jauh lebih banyak dari sekadar fesyen langsung ke konsumen—telah dikritik karena hal-hal seperti barang palsu, pemasaran agresif, kondisi kerja buruk, dan produk yang tidak aman. Meski begitu, banyak orang senang karena opsi belanja lebih banyak dan harga murah.

    Walaupun kedua perusahaan ini berbeda dan memiliki model bisnis berbeda, hasilnya sering sama: banjir barang murah asal Cina beserta kemasannya. Selain harga yang ultramurah, faktor lain yang menguntungkan perusahaan ini adalah pembebasan bea impor Uni Eropa untuk paket bernilai di bawah €150 atau hampir tiga juta rupiah.

    AS sempat memiliki celah serupa untuk paket bernilai di bawah $800, tetapi telah mengubah regulasinya sehingga pengiriman berkurang. UE sedang dalam tahap akhir mengesahkan aturan serupa untuk menutup celah nilai rendah, meskipun mungkin baru berlaku pada 2028.

    Pada paruh pertama 2025, Temu memiliki rata-rata 115 juta pengguna aktif bulanan di UE dan Shein 145 juta, menurut data mereka sendiri. Untuk kedua platform, ini sekitar 12% lebih banyak dibanding enam bulan sebelumnya.

    Jutaan paket dari Cina ke Eropa

    Salah satu kekhawatiran terbesar tentang platform e-commerce Cina ini adalah keberlanjutan. Sebagian besar barang yang dibeli dikirim langsung ke konsumen di seluruh dunia dari produsen di Cina. Barang-barang yang dikemas satu per satu ini dikirim dengan pesawat untuk pengiriman cepat, membanjiri otoritas bea cukai, dan seringkali tidak bisa dikembalikan.

    Pada tahun 2024, sekitar 4,6 miliar barang bernilai rendah diimpor ke UE, menurut laporan Komisi Eksekutif UE yang diterbitkan Februari lalu. Itu dua kali lipat dibanding 2023 dan lebih dari tiga kali lipat dibanding 2022.

    Dari 12 juta paket per hari, 91% berasal dari Cina. Tidak semua paket ini dari Temu atau Shein, tapi bersama-sama mereka memiliki pangsa pasar yang besar. “Eropa dibanjiri tsunami paket kecil dari Cina, dan ini tidak akan berhenti,” ujar Agustin Reyna, Direktur Jenderal European Consumer Organisation (BEUC) yang bermarkas di Brussels, kepada DW.

    Melindungi konsumen di UE

    Selain isu keberlanjutan, pengawas perlindungan konsumen dan Komisi Eropa berulang kali memperingatkan tentang produk tidak aman yang tidak memenuhi standar UE. Hasil uji baru yang diterbitkan 30 Oktober oleh Stiftung Warentest, organisasi independen di Berlinyang mengkhususkan diri pada pengujian produk, memperkuat kekhawatiran banyak pihak.

    Pengujian yang dilakukan bersama kelompok dari Belgia dan Denmark itu menunjukkan hasil dramatis. Mereka meneliti kalung, USB, dan mainan bayi.

    Dari 162 barang yang dibeli dari produsen yang menjual melalui Temu dan Shein, 110 tidak memenuhi standar UE, dan sekitar seperempat berpotensi berbahaya. Beberapa barang mengandung formaldehida tinggi atau logam berat seperti kadmium, dan beberapa charger USB menjadi terlalu panas.

    European Consumer Organisation menilai bahwa melanggar regulasi keselamatan menyebabkan persaingan tidak sehat, karena beberapa perusahaan menjual produk yang tidak memenuhi standar UE, sementara perusahaan lokal harus mematuhi aturan tersebut.

    Otoritas UE tidak diam

    Pada bulan Mei, Komisi UE memberi peringatan kepada Shein terkait praktik di platformnya yang melanggar hukum konsumen UE. Keluhan termasuk diskon palsu, tekanan untuk menyelesaikan pembelian, informasi menyesatkan tentang hak konsumen, label produk menipu, dan klaim keberlanjutan menyesatkan.

    Pada bulan Juli, Komisi secara preliminer menemukan Temu melanggar kewajibannya di bawah Digital Services Act karena tidak cukup mencegah penjualan produk ilegal. Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung dan bisa berujung pada denda besar.

    Negara-negara UE juga bertindak

    Oktober lalu, otoritas persaingan Jerman, Cartel Office, memulai proses terhadap Temu. Mereka ingin melihat apakah platform ini mempengaruhi harga di pasar online Jerman, termasuk menetapkan harga jual akhir.

    Agustus lalu, Shein didenda €1 juta oleh otoritas persaingan Italia karena klaim lingkungan menyesatkan.

    Juli, Shein didenda €40 juta oleh otoritas persaingan Prancis karena diskon menyesatkan dan klaim lingkungan. Total denda Shein di Prancis tahun ini menjadi €191 juta.

    Prancis melangkah lebih jauh dengan aturan baru untuk perusahaan fast-fashion seperti Temu dan Shein. Jika disetujui, aturan itu akan:

    Melarang iklan di PrancisMemaksa laporan efek lingkungan barangMenambah pungutan hingga €10 hampir 20 ribu Rupiah) per pakaian yang dibeli

    Denda besar dan regulasi lebih ketat mungkin memperlambat raksasa e-commerce Cina, tapi tidak akan menghentikan mereka.

    “Eropa harus bertindak dan membuat Temu serta Shein bertanggung jawab,” kata Agustin Reyna. “Kita butuh tanggung jawab jelas dan konsekuensi tegas saat produk mereka melanggar aturan.”

    Untuk mewujudkannya, UE membutuhkan reformasi bea cukai dan pengawasan pasar yang ambisius. Tapi jika UE tetap membiarkan paket di bawah €150 bebas bea sampai 2028, perusahaan akan terus memanfaatkan celah ini, dan pelanggan Eropa kemungkinan besar tetap belanja.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Toko Shein Paris Dikecam Terkait Boneka Seks Anak-Isu Fast Fashion

    (ita/ita)