Negara: Belgia

Mayoritas Warga Eropa Anggap Perang dengan Rusia Sangat Mungkin Terjadi

Jakarta –

Mayoritas warga di sembilan negara Uni Eropa melihat risiko tinggi pecahnya perang antara negara-negara anggota blok tersebut dan Rusia. Demikian menurut survei yang dilakukan oleh kelompok jajak pendapat Cluster 17 yang diterbitkan pada hari Kamis (4/12) di jurnal hubungan internasional Prancis, Le Grand Continent.

Temuan survei tersebut, yang didasarkan pada sampel hampir 10.000 orang dari sembilan negara, muncul di tengah terus berkecamuknya perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak tahun 2022, dan kekhawatiran bahwa perang tersebut dapat meluas lebih jauh.

Bulan lalu, jenderal top Prancis, Fabien Mandon, memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan konfrontasi baru pada tahun 2030. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa lalu, bahwa jika Eropa menginginkan perang, “kami siap sekarang juga”.

Dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/12/2025), polling tersebut menunjukkan 51 persen responden meyakini ada risiko “tinggi” atau “sangat tinggi” bahwa Rusia dapat berperang dengan negara mereka di tahun-tahun mendatang. Studi ini dilakukan dengan sampel 9.553 orang pada akhir November lalu.

Negara-negara yang terlibat dalam studi ini adalah Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Polandia, Portugal, Kroasia, Belgia, dan Belanda, dengan sampel lebih dari 1.000 orang di masing-masing negara.

Dalam polling itu, kekhawatiran akan konflik terbuka dengan Rusia beragam.

Di Polandia, yang berbatasan dengan Rusia dan sekutunya, Belarusia, 77 persen responden menganggap risikonya tinggi atau sangat tinggi.

Angka ini turun menjadi 54 persen di Prancis dan 51 persen di Jerman.

Sementara itu, 65 persen responden Italia menganggap risikonya rendah atau bahkan tidak ada.

Di Prancis, satu-satunya negara dalam survei tersebut yang memiliki senjata nuklir, 44 persen responden meyakini negara mereka “cukup” mampu mempertahankan diri dari agresi Rusia

Di sisi lain, terdapat warga Belgia, Italia, dan Portugis, yang sangat yakin — masing-masing sebesar 87 persen, 85 persen, dan 85 persen — negara mereka tidak mampu mempertahankan diri.

Tonton juga video “Putin: Jika Eropa Memutuskan Memulai Perang, Kami Siap Sekarang Juga”

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

04/12/2025 15:18
Peter Carey Ulas Situasi Menjelang Perang Jawa Lewat Dua Buku Penting

Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) kembali menghidupkan diskusi sejarah melalui peluncuran dua buku penting yang membahas masa-masa genting sebelum meletusnya Perang Jawa 1825.

Diskusi ini menghadirkan langsung sejarawan terkemuka Peter Carey, yang dikenal luas lewat riset panjangnya tentang Pangeran Diponegoro.

Acara tersebut membedah Babad Diponegoro: Sebuah Hidup yang Ditakdirkan dan buku terbaru Carey, Catatan Perjalananku ke Yogyakarta 1825.
Dua buku miliki sudut pandang menjelang konflik besar
Buku Babad Diponegoro: Sebuah Hidup yang Ditakdirkan merupakan autobiografi modern Jawa pertama yang ditulis Diponegoro dalam bentuk tembang macapat saat diasingkan di Manado. Buku ini menggambarkan perjalanan hidup sang pangeran sekaligus dinamika sosial politik yang melingkupi masanya.

Sedangkan buku Catatan Perjalananku ke Yogyakarta 1825 menyajikan sudut pandang pelukis asal Belgia, A.A.J. Payen yang merekam pengalamannya ketika terjebak di Yogyakarta pada 20 Juli 1825, hari-hari sebelum pecahnya Perang Jawa.

Diskusi yang berlangsung di Creative Space, Gramedia Jalma, menghadirkan tiga narasumber yaitu Peter Carey, sejarawan sekaligus penulis buku; Helene Njoto, sejarawan seni dan arsitektur periode Islam dan kolonial awal; dan Aminudin TH Siregar, dosen FSRD ITB. Ketiganya menggali hubungan antara dua buku tersebut dan bagaimana karya Payen dan Diponegoro menyajikan potret kondisi sosial yang bergejolak.

Peter Carey menegaskan adanya keterkaitan antara dua buku tersebut dalam menggambarkan situasi sebelum pecahnya perang. Menurutnya, Payen memiliki sudut pandang unik sebagai seniman yang merekam kegelisahan masyarakat maupun buruknya administrasi kolonial.

“Tidak jauh dari pengalaman kita pada masa sekarang ya. Situasi tentang korupsi yang masif dan terstruktur di dalam tubuh pemerintah. Isu dari pengaruh dari luar kolonial dan juga bagaimana budaya dan kepribadian Jawa diremehkan oleh kekuatan baru yaitu kekuatan kolonial. Jadi bagaimana respons ya,” kata Carey.

Dia juga memaparkan, kedua buku itu memperlihatkan bagaimana cepat dan bisa bergulir pecah perang Diponegoro.

“Saat Payong ada di lapangan, dia datang ke Jogja untuk memperbaiki gedung agung yang rusak berat oleh salah satu gempa bumi. Dan dalam hitungan dua minggu, tiga minggu sudah pecah perang Diponegoro. Dan dia bisa dengan sangat cermat dan dengan jeli dari seorang seniman, bisa mengkisahkan yang cara yang sangat hidup bagi kita. Apa sebenarnya arus dan bagaimana terjadi satu perang yang begitu dahsyat dan begitu tiba-tiba,” papar Carey.

Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) kembali menghidupkan diskusi sejarah melalui peluncuran dua buku penting yang membahas masa-masa genting sebelum meletusnya Perang Jawa 1825.

Diskusi ini menghadirkan langsung sejarawan terkemuka Peter Carey, yang dikenal luas lewat riset panjangnya tentang Pangeran Diponegoro.

Acara tersebut membedah Babad Diponegoro: Sebuah Hidup yang Ditakdirkan dan buku terbaru Carey, Catatan Perjalananku ke Yogyakarta 1825.
Dua buku miliki sudut pandang menjelang konflik besar
Buku Babad Diponegoro: Sebuah Hidup yang Ditakdirkan merupakan autobiografi modern Jawa pertama yang ditulis Diponegoro dalam bentuk tembang macapat saat diasingkan di Manado. Buku ini menggambarkan perjalanan hidup sang pangeran sekaligus dinamika sosial politik yang melingkupi masanya.

Sedangkan buku Catatan Perjalananku ke Yogyakarta 1825 menyajikan sudut pandang pelukis asal Belgia, A.A.J. Payen yang merekam pengalamannya ketika terjebak di Yogyakarta pada 20 Juli 1825, hari-hari sebelum pecahnya Perang Jawa.

Diskusi yang berlangsung di Creative Space, Gramedia Jalma, menghadirkan tiga narasumber yaitu Peter Carey, sejarawan sekaligus penulis buku; Helene Njoto, sejarawan seni dan arsitektur periode Islam dan kolonial awal; dan Aminudin TH Siregar, dosen FSRD ITB. Ketiganya menggali hubungan antara dua buku tersebut dan bagaimana karya Payen dan Diponegoro menyajikan potret kondisi sosial yang bergejolak.

Peter Carey menegaskan adanya keterkaitan antara dua buku tersebut dalam menggambarkan situasi sebelum pecahnya perang. Menurutnya, Payen memiliki sudut pandang unik sebagai seniman yang merekam kegelisahan masyarakat maupun buruknya administrasi kolonial.

“Tidak jauh dari pengalaman kita pada masa sekarang ya. Situasi tentang korupsi yang masif dan terstruktur di dalam tubuh pemerintah. Isu dari pengaruh dari luar kolonial dan juga bagaimana budaya dan kepribadian Jawa diremehkan oleh kekuatan baru yaitu kekuatan kolonial. Jadi bagaimana respons ya,” kata Carey.

Dia juga memaparkan, kedua buku itu memperlihatkan bagaimana cepat dan bisa bergulir pecah perang Diponegoro.

“Saat Payong ada di lapangan, dia datang ke Jogja untuk memperbaiki gedung agung yang rusak berat oleh salah satu gempa bumi. Dan dalam hitungan dua minggu, tiga minggu sudah pecah perang Diponegoro. Dan dia bisa dengan sangat cermat dan dengan jeli dari seorang seniman, bisa mengkisahkan yang cara yang sangat hidup bagi kita. Apa sebenarnya arus dan bagaimana terjadi satu perang yang begitu dahsyat dan begitu tiba-tiba,” papar Carey.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

04/12/2025 11:30
Zulhas minta petani Lampung Selatan lindungi hutan cegah bencana

Lampung Selatan, Lampung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta petani menjaga kawasan hutan lindung di Lampung Selatan sebagai benteng keselamatan masyarakat dengan mencegah alih fungsi lahan yang berpotensi memicu banjir dan longsor.

“Kita jaga. Nah yang lindung, hutan lindung ini nggak boleh diapa-apakan. Dia boleh diambil manfaatnya. (Tanam) durian, durian buahnya kita ambil. Ada pala, cokelat. Kita ambil, tapi tidak boleh untuk lahan pertanian sayuran. Kalau ini kita potongnya, ganti (dengan) sayuran, di bawah banjir,” kata Zulhas di Lampung Selatan, Selasa.

Dia menekankan hal itu saat berdialog dengan kelompok petani yang mengelola perhutanan sosial di Gunung Raja Basa di Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Ia menegaskan kerusakan lingkungan berpotensi menimbulkan longsor dan banjir besar sehingga seluruh masyarakat harus menjaga keseimbangan ekosistem agar daerah hulu hingga hilir tetap aman dari berbagai risiko bencana yang mengancam.

Zulhas menyoroti kembali berbagai bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang menimbulkan adanya korban kehilangan keluarga dan rumah sebagai pengingat bahwa kerusakan lingkungan selalu membawa dampak tragis bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa banyak warga kehilangan pasangan, anak, dan tempat tinggal hanya dalam semalam akibat bencana yang muncul ketika kawasan sekitar tidak dijaga, menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan tanpa perlindungan alam.

“Kemarin nonton Aceh enggak? Lihat Aceh kan? Lihat Sibolga. Lihat Sumatera Utara. Lihat Sumatera Barat. Masya Allah sedih. Ada yang lagi tidur suami istri, besok pagi istrinya hilang. Ada yang suaminya hilang,” ujar Zulhas.

Menurutnya, kondisi itu menjadi peringatan serius bagi masyarakat Lampung Selatan untuk menjaga Gunung Raja Basa karena kerusakan sedikit saja dapat menghancurkan seluruh kawasan sekelilingnya dan memicu bencana lebih besar.

Zulhas menilai apabila kawasan tersebut rusak, hujan deras akan langsung menyapu wilayah sekitar sehingga menjaga hutan lindung menjadi langkah wajib demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

“Itulah kalau lingkungan tidak kita jaga. Maka saya titip betul dari dulu Gunung Raja Basa ini. Kalau ini rusak, habis kita. Seluruh keliling gunung, habis. Begitu ada hujan, tersapu bersih,” tegasnya.

Ia menjelaskan hutan lindung tetap dapat dimanfaatkan lewat hasil alam seperti durian, pala, cokelat, dan buah-buahan lain namun tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan sayuran yang memicu banjir parah di wilayah.

Zulhas mengingatkan petani bahwa penebangan pohon di kawasan lindung akan menghilangkan fungsi penyangga air sehingga wilayah atas terancam longsor sementara daerah bawah berpotensi mengalami banjir besar yang merugikan banyak pihak.

Diketahui Zulhas mengajak sejumlah duta besar negara Eropa mengunjungi perhutanan sosial di Lampung Selatan untuk menunjukkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peluang kolaborasi internasional.

Duta besar negara Eropa itu di antaranya Norwegia, Belanda, Prancis, Jerman, dan Belgia. Hadir pula perwakilan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP).

Dalam kegiatan itu, Zulhas bersama para dubes hingga perwakilan UNDP menyerahkan 3.000 bibit kopi dan kakao secara simbolis kepada kelompok tani di desa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit kopi dan kakao di kawasan perhutanan sosial itu

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 01:39
Pengusaha Happy RI Kembali Terpilih Jadi Anggota IMO

Jakarta –

Indonesia kembali terpilih sebagai anggota dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) pada periode 2026-2027. Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menyambut baik pencapaian tersebut.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menilai keberhasilan ini mencerminkan pengakuan dunia atas posisi strategis Indonesia dalam kancah maritim global. Hal ini akan memperkuat kehadiran Indonesia di forum penentu kebijakan maritim internasional tersebut.

“Keberhasilan ini menandakan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai mitra strategis di sektor maritim dunia,” ujar Carmelita melalui siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).

Carmelita menilai keberadaan Indonesia di Dewan IMO memiliki urgensi yang sangat besar. Sebab, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jalur laut strategis, sehingga segala kebijakan menyangkut keselamatan, keamanan pelayaran dan regulasi lainnya berdampak terhadap arah dan daya saing kemaritiman Indonesia di masa mendatang. Seperti diketahui IMO sendiri menjadi dewan tertinggi untuk kebijakan maritim dan pelayaran dunia.

“Kepemimpinan langsung Menhub Dudy dalam sidang Majelis IMO ini memastikan bahwa negara hadir dan mengawal aspirasi pelayaran nasional dalam kebijakan maritim global,” tutur Carmelita.

Carmelita menuturkan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam sidang majelis IMO melakukan pendekatan personal dengan mendatangi satu per satu perwakilan negara sahabat.

Pendekatan ini, sambung Carmelita, menciptakan suasana keakraban diplomatik yang baik sekaligus meninggalkan kesan mendalam bahwa Indonesia sangat menghargai setiap suara dukungan yang diberikan negara sahabat.

“Upaya Pak Menhub Dudy menemui perwakilan negara secara langsung ini sangat mengesankan, karena menunjukkan bahwa Indonesia hadir bukan sekadar meminta dukungan, tetapi menghargai kebersamaan dan hubungan diplomatik dengan negara lain,” kata Carmelita.

Dalam sidang Majelis IMO kali ini, Indonesia memperoleh 138 suara sehingga menempati peringkat kelima peraih suara terbesar sebagai anggota Dewan IMO Kategori C. Perolehan suara ini juga lebih banyak jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mencapai 135 suara. Selain Indonesia, beberapa negara lain yang terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C seperti Singapura, Arab Saudi, Belgia, dan Turki.

(kil/kil)

30/11/2025 21:00
Pengusaha Happy RI Kembali Terpilih Jadi Anggota IMO

Jakarta –

Indonesia kembali terpilih sebagai anggota dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) pada periode 2026-2027. Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menyambut baik pencapaian tersebut.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menilai keberhasilan ini mencerminkan pengakuan dunia atas posisi strategis Indonesia dalam kancah maritim global. Hal ini akan memperkuat kehadiran Indonesia di forum penentu kebijakan maritim internasional tersebut.

“Keberhasilan ini menandakan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai mitra strategis di sektor maritim dunia,” ujar Carmelita melalui siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).

Carmelita menilai keberadaan Indonesia di Dewan IMO memiliki urgensi yang sangat besar. Sebab, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jalur laut strategis, sehingga segala kebijakan menyangkut keselamatan, keamanan pelayaran dan regulasi lainnya berdampak terhadap arah dan daya saing kemaritiman Indonesia di masa mendatang. Seperti diketahui IMO sendiri menjadi dewan tertinggi untuk kebijakan maritim dan pelayaran dunia.

“Kepemimpinan langsung Menhub Dudy dalam sidang Majelis IMO ini memastikan bahwa negara hadir dan mengawal aspirasi pelayaran nasional dalam kebijakan maritim global,” tutur Carmelita.

Carmelita menuturkan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam sidang majelis IMO melakukan pendekatan personal dengan mendatangi satu per satu perwakilan negara sahabat.

Pendekatan ini, sambung Carmelita, menciptakan suasana keakraban diplomatik yang baik sekaligus meninggalkan kesan mendalam bahwa Indonesia sangat menghargai setiap suara dukungan yang diberikan negara sahabat.

“Upaya Pak Menhub Dudy menemui perwakilan negara secara langsung ini sangat mengesankan, karena menunjukkan bahwa Indonesia hadir bukan sekadar meminta dukungan, tetapi menghargai kebersamaan dan hubungan diplomatik dengan negara lain,” kata Carmelita.

Dalam sidang Majelis IMO kali ini, Indonesia memperoleh 138 suara sehingga menempati peringkat kelima peraih suara terbesar sebagai anggota Dewan IMO Kategori C. Perolehan suara ini juga lebih banyak jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mencapai 135 suara. Selain Indonesia, beberapa negara lain yang terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C seperti Singapura, Arab Saudi, Belgia, dan Turki.

(kil/kil)

30/11/2025 21:00
Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

Brussels –

Uni Eropa berang mendengar usulan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa miliaran aset Rusia yang dibekukan di negeri-negeri Eropa dapat dialihkan demi keuntungan pemerintah dan korporasi Amerika.

Usai Trump memaparkan rencana mengakhiri perang Rusia–Ukraina—yang menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya serta merampingkan kekuatan militernya—para pemimpin Eropa pun bergegas memadamkan gejolak politik yang muncul dan segera menyodorkan tawaran tandingan.

“Setiap hari berubah tergantung masukan,” tandas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jenewa.

Namun tidak jelas apakah mereka akan berhasil mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan itu.

Agathe Demarais, peneliti senior geoekonomi di ECFR, mengatakan miliaran aset Rusia tampaknya menjadi motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” katanya kepada DW.

Apa saja aset Rusia yang dibekukan dan di mana disimpannya?

Pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir 300 miliar euro asetnya berada di luar Rusia dan kemudian dibekukan akibat sanksi Barat. Aset-aset itu mencakup rekening bank, surat berharga, properti, dan kapal pesiar.

Meski banyak negara menyimpan aset tersebut—termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Jepang—bagian terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa (UE), khususnya Belgia.

Sejak perang dimulai, pihak Eropa mendiskusikan apakah dan bagaimana menggunakan aset tersebut untuk membuat Rusia membayar biaya perang yang dimulainya.

Diskusi terakhir dilakukan pada bulan Oktober, ketika Belgia memveto “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan UE kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.

Namun Belgia khawatir akan masalah hukum dan bahwa merekalah yang kelak akan diminta Rusia untuk mengembalikan uang itu. Itulah sebabnya Belgia menolak bergabung dan meminta agar tanggung jawab dibagi-bagi dengan negara lain.

UE berharap dapat meredakan kekhawatiran Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun proposal Trump menggagalkan rencana itu dan justru mengusulkan apa yang digambarkan Demarais sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”

Apa isi proposal Trump, dan apa isi tawaran tandingan Eropa terkait aset beku?

Menurut proposal 28 poin presiden AS yang dilaporkan berbagai media, 100 miliar dolar (86 miliar euro) aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.”

Atau seperti dikatakan Demarais: Trump bermaksud mengambil €86 miliar pertama dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa, lalu menggunakannya demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.

Dalam rencana itu juga disebutkan bahwa Eropa akan menambahkan jumlah yang sama untuk meningkatkan investasi bagi rekonstruksi Ukraina. Uang yang diminta Trump dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan: “Itu akan berasal dari kantong pembayar pajak Eropa,” ujar Demarais.

Sisa dana beku—masih lebih dari €200 miliar—akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.”

“Rencana ini akan menguntungkan tiga pihak—perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia,” tuding Demarais.

Tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina,” menurut rencana tersebut.

“Ini adalah cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia,” ujar Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk kepada DW.

“Kita masih berada di titik antara, tetapi jelas dalam posisi jauh lebih baik daripada yang diusulkan dalam rencana 28 poin Trump—yang memberi AS dan Rusia suara dalam penentuan penggunaan aset itu tanpa berkonsultasi dengan Eropa,” tambah Bednarczyk.

Bisakah AS menggunakan aset Rusia yang berada di Eropa demi keuntungan perusahaan AS?

Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova mengatakan AS “hanya memegang sekitar 5 miliar dolar” aset Rusia yang dibekukan dan tidak bisa memutuskan penggunaan aset yang berada di negara Eropa.

“AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” tandasnya.

Dalam makalah untuk ECFR, Kobzova berpendapat bahwa orang Eropa harus menegaskan bahwa “publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang berada di Eropa untuk menstabilkan Ukraina,” dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina, “tetapi akan sulit menerima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.”

Para pemimpin Eropa telah secara tegas menolak rencana Trump. “Aset Rusia yang berada di Brussels (Uni Eropa) tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika, hal itu tidak pernah terpikirkan,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara eksklusif dengan DW.

“Isu-isu yang menjadi kepentingan langsung Uni Eropa, seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan, membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan,” imbuh Presiden Dewan UE Antonio Costa.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.

Bednarczyk mengatakan secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia, dan bahwa di bawah mantan presiden Joe Biden, mereka ingin memutuskan bersama. Namun kini tidak lagi.

“Dinamikanya berubah,” tambah Bednarczyk. “Trump jauh kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannnya.”

Para ahli mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk membuat Belgia setuju dan bertindak cepat.

“Jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, Trump tidak akan dapat lagi memperoleh 300 miliar euro itu,” pungkas Demarais.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)

27/11/2025 09:10
Mogok Nasional 3 Hari di Belgia Gegara Rencana Pemotongan Anggaran

Brussels –

Belgia bersiap menghadapi aksi mogok kerja nasional selama tiga hari yang diserukan oleh serikat pekerja setempat, dan dimulai pada Senin (24/11) waktu setempat. Sekolah-sekolah akan ditutup dan perjalanan kereta api serta transportasi udara akan terganggu selama aksi mogok nasional berlangsung.

Serikat pekerja utama Belgia menyerukan aksi mogok nasional itu, seperti dilansir AFP, Senin (24/11/2025), untuk memprotes rencana pemotongan anggaran dan perubahan undang-undang tenaga kerja oleh pemerintah Brussels.

Aksi mogok kerja nasional itu akan berlangsung dalam tiga gelombang. Layanan kereta api dan transportasi umum akan memulai mogok kerja pada Senin (24/11) waktu setempat.

Selama aksi mogok nasional berlangsung, perusahaan kereta api nasional SNCB diperkirakan akan mengoperasikan dua dari tiga rangkaian kereta, atau hanya mengoperasikan salah satu rangkaian kereta di beberapa jalur. Sejumlah layanan kereta Eurostar yang menghubungkan Brussels ke Paris telah dibatalkan.

Pada Selasa (25/11) waktu setempat, layanan publik seperti sekolah, tempat penitipan anak, dan rumah sakit bergabung dalam aksi mogok nasional tersebut.

Kemudian pada Rabu (26/11), serikat pekerja Belgia menyerukan aksi mogok kerja sepenuhnya yang mencakup semua sektor dan kategori.

Tidak ada penerbangan yang diperkirakan akan beroperasi sepanjang Rabu (26/11) mendatang di dua bandara utama negara tersebut, yakni Bandara Bruxelles-Zaventem dan Bandara Charleroi.

Aksi mogok nasional itu diserukan oleh serikat pekerja utama Belgia yang berselisih dengan Perdana Menteri (PM) Bart De Wever, atas upayanya untuk mengurangi utang negara, salah satu yang tertinggi di Eropa bersama dengan Yunani, Italia, dan Prancis.

Menjabat sejak Februari lalu, De Wever berupaya menerapkan upaya penghematan besar-besaran melalui serangkaian reformasi struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait liberalisasi pasar tenaga kerja, tunjangan pengangguran, dan pensiun.

Namun, hanya sebagian kecil dari langkah-langkah yang diusulkan De Wever yang telah dilaksanakan sejauh ini, sebagian besar karena perpecahan dalam koalisi pemerintahannya yang beranggotakan lima partai. Dia memberi waktu hingga Natal kepada koalisinya untuk mencapai kesepakatan.

Aksi mogok nasional ini bertujuan untuk menekan para pihak yang sedang berunding. “Ini merupakan permohonan kepada Perdana Menteri De Wever dan seluruh jajaran pemerintahan untuk mengakhiri pembubaran program-program sosial,” demikian pernyataan serikat pekerja utama Belgia.

Halaman 2 dari 2

Simak Video “Video: Ratusan Ribu PNS Selandia Baru Mogok Kerja, Tuntut Kenaikan Upah”
[Gambas:Video 20detik]
(nvc/ita)

24/11/2025 16:48
AS Akan Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris Asing

Washington DC –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana menetapkan Ikhwanul Muslimin, organisasi Islam berpengaruh yang didirikan di Mesir, sebagai organisasi teroris asing. Penetapan tersebut oleh otoritas Washington disebut sedang dalam tahap akhir.

Rencana AS menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing itu, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (24/11/2025), disampaikan oleh Presiden Donald Trump dalam pernyataannya yang dikutip media lokal AS, Just the News, dalam laporan terbarunya, pada Minggu (23/11) waktu setempat.

“Itu akan dilakukan dengan cara yang paling keras dan tegas,” kata Trump seperti dikutip Just the News.

“Dokumen akhir sedang disusun,” sebutnya.

Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal rencana penetapan tersebut.

Awal tahun ini, Yordania menjadi negara Arab terbaru yang melarang Ikhwanul Muslimin. Larangan itu ditetapkan Kairo menyusul rencana sabotase yang digagalkan oleh badan keamanan negara tersebut.

Beberapa negara lainnya, termasuk Mesir, Rusia, Arab Saudi, Suriah, dan Uni Emirat Arab, telah melarang Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin saat ini dipimpin oleh Mohammed Badie, yang sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati atas dugaan perencanaan serangan kekerasan.

Badie dan 37 orang lainnya dari organisasi tersebut dituduh melakukan konspirasi untuk menghasut kerusuhan di Mesir setelah penggulingan mantan Presiden Mohammed Morsi oleh militer pada Juli 2013 lalu. Morsi juga merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin.

Tonton juga video “Viral Kereta di Belgia Dicoreti Grafiti ‘Israel Negara Teroris’”

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

24/11/2025 11:32
Eropa Kesulitan Tangani Pembuangan Sampah Ilegal

Jakarta –

Banyak orang rajin mengurus sampah dengan caranya masing-masing. Namun, bagaimana jika sampah mereka dimanfaatkan jadi ladang bisnis geng kriminal?

Inilah kenyataan di banyak negara Eropa. Badan penegak hukum Uni Eropa, Europol, memperingatkan bahwa “perdagangan sampah ilegal semakin meningkat dan diperkirakan akan makin besar serta makin canggih,” menurut laporan Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025. Meski begitu, Europol menolak menjawab sejumlah pertanyaan DW tentang isu ini, dengan alasan ada prioritas lain.

Europol menyebut lonjakan aktivitas ini banyak didorong oleh kelompok kriminal yang mencari cara untuk menghindari kontrak pembuangan sampah domestik maupun komersial. Mereka memanfaatkan celah korupsi di setiap tahap pengelolaan sampah, memalsukan dokumen, dan membawa limbah melintasi negara-negara Eropa demi memanfaatkan lemahnya penegakan hukum di beberapa wilayah. Pasar gelap ini digambarkan Europol sebagai bisnis “berisiko rendah, berkeuntungan tinggi.”

Pelakunya adalah campuran antara jaringan kejahatan terorganisir lama dan perusahaan legal oportunistis yang memanfaatkan celah serta inefisiensi sistem. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi lembaga-lembaga Uni Eropa yang bertugas menangani kejahatan lingkungan.

Perdagangan sampah ilegal bernilai miliaran euro

Masalah ini kembali mencuat setelah ditemukannya gunungan sampah raksasa dekat Sungai Thames di Oxfordshire, Inggris. Pada Rabu (19/11) lalu, laporan menyebut tumpukan setinggi enam meter itu berisi limbah dari sekolah dan otoritas lokal, mengindikasikan penyalahgunaan kontrak pengelolaan sampah milik lembaga pemerintah yang dikerjakan perusahaan subkontraktor resmi.

Persoalan ini tidak hanya terjadi di Inggris. Meski data akurat sulit diperoleh, kantor anti-penipuan Uni Eropa, OLAF, memperkirakan bahwa “15 sampai 30 persen pengiriman sampah bisa jadi ilegal,” dengan nilai perdagangan mencapai €9,5 miliar (sekitar Rp183 triliun) per tahun. Uni Eropa sendiri mengirim sekitar 67 juta ton sampah legal per tahun di dalam kawasan dan mengekspor 35,1 juta ton ke luar UE melalui perjanjian resmi.

“Sampah berbahaya atau sampah yang dikelola sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Pergerakan sampah ilegal lintas negara juga merusak upaya UE menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata OLAF kepada DW. “Aktivitas ini juga memberi keuntungan tidak adil bagi jaringan kriminal dibandingkan pelaku usaha yang taat aturan.”

Celah konsep ekonomi hijau yang dimanfaatkan kriminal

Masalah bertambah rumit karena beberapa jenis sampah membutuhkan biaya tinggi untuk diolah secara legal, seperti elektronik, kendaraan bekas, gas berfluorinasi, tekstil, dan plastik berkualitas rendah. Kondisi ini dimanfaatkan kelompok kriminal yang mempekerjakan ahli industri untuk mengambil bagian yang bisa dijual dan membuang sisanya secara ilegal, termasuk ke Eropa Timur, Asia, atau Afrika.

Limbah berbahaya seperti sampah konstruksi atau medis sering dicampur dengan material lain agar terlihat layak dijual atau diserahkan ke fasilitas yang bersedia membuangnya secara ilegal tanpa memedulikan dampak kesehatan dan lingkungan.

Jaringan kriminal makin canggih

Pada Februari lalu, 13 orang ditangkap di Kroasia karena mengimpor 35.000 ton limbah berbahaya dari Italia, Slovenia, dan Jerman. Europol menyebut limbah itu tidak diolah sebagaimana mestinya, melainkan hanya dikubur atau dibuang begitu saja di sedikitnya tiga lokasi.

Geng terorganisir tersebut diperkirakan meraup €4 juta (sekitar Rp77 miliar) dengan memanfaatkan jaringan perusahaan legal untuk memindahkan limbah dan menghindari biaya pengelolaan limbah beracun.

“Jaringan ini memalsukan dokumen, mengatur rute pengangkutan yang rumit, menggunakan perusahaan cangkang, dan mencampur aliran limbah legal dan ilegal agar tidak terdeteksi,” ujar Alexandra Ghenea dari organisasi nirlaba Rumania, ECOTECA, kepada DW. Ia menambahkan bahwa Rumania kerap menjadi tujuan limbah dari Italia, Jerman, Inggris, dan Belgia yang sering kali diklaim sebagai material daur ulang.

Namun dalam beberapa kasus, praktiknya jauh lebih sederhana. Di Oxfordshire, pelaku hanya membuang limbah di lokasi yang mereka anggap aman. Hal serupa terjadi di Sintesti, pinggiran Bucharest, pada Juli lalu, ketika pembakaran ilegal material daur ulang memicu kebakaran hutan yang hampir mencapai area permukiman. Rumania memang sudah lama berhadapan dengan masalah pembuangan limbah ilegal.

“Wilayah ini menunjukkan pola berulang: kebakaran yang menghasilkan asap beracun, polusi udara parah, dan lemahnya pemantauan serta penegakan hukum,” kata Ghenea. “Masalahnya bukan ketiadaan aturan, karena kerangka hukum sudah sesuai standar UE. Kelemahannya ada pada penegakan, baik dari sisi kapasitas maupun konsistensi.”

Penegakan hukum masih lemah

Meski negara anggota Uni Eropa memiliki aturan dan standar yang seragam, kasus di Rumania menunjukkan bahwa tantangan di lapangan bisa sangat berbeda. Penegakan juga rumit karena pergerakan lintas batas di Eropa sangat mudah.

“Penegak hukum hanya berinvestasi cukup di beberapa negara anggota,” kata Europol dalam laporan 2022. “Karena banyak aktivitas kejahatan lingkungan dilakukan oleh perusahaan legal, kasus-kasus ini sering dilabeli sebagai kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih. Fakta bahwa jaringan kriminal menggunakan bisnis sebagai kedok membuat pelanggaran ini kurang terlihat.”

Ini yang dimanfaatkan para pelaku yang mengorbankan kesehatan masyarakat dan lingkungan demi mencari keuntungan. Ketika Eropa berusaha menuju ekonomi yang lebih hijau, kawasan ini masih harus menghadapi segelintir kelompok yang hanya berfokus pada keuntungan finansial.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

Editor: Hani Anggraini

(ita/ita)

21/11/2025 17:16
Eropa Tolak Rencana Damai AS yang Minta Ukraina Serahkan Banyak Wilayah

Jakarta –

Dua orang yang mengetahui masalah rencana perdamaian bersyarat ini mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu (19/11) bahwa Washington telah memberi sinyal kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy bahwa Ukraina harus menerima kerangka kerja yang disusun AS untuk mengakhiri perang, yang mencakup konsesi wilayah dan pembatasan angkatan bersenjata Ukraina. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas isu.

Percepatan diplomasi AS terjadi pada momen yang sulit bagi Kyiv, dengan pasukannya yang tertekan di medan tempur dan pemerintah Zelensky diguncang skandal korupsi. Parlemen memecat dua menteri kabinet pada hari Rabu (19/11) .

Moskow meremehkan setiap inisiatif baru dari AS. “Konsultasi saat ini tidak sedang berlangsung. Ada kontak, tentu saja, tapi tidak ada proses yang bisa disebut konsultasi,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Ia menambahkan Rusia tidak memiliki tambahan apapun selain posisi yang disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada bulan Agustus, dan menekankan bahwa setiap kesepakatan perdamaian harus menangani “akar penyebab konflik”, frase yang lama digunakan Moskow untuk merujuk pada tuntutannya.

Perdamaian bukan kapitulasi

Menteri luar negeri Uni Eropa yang bertemu di Brussels, Belgia, berhati-hati untuk tidak memberikan komentar terlalu rinci tentang rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) yang belum dipublikasikan. Namun mereka menegaskan tidak akan menerima tuntutan konsesi menghukum dari Kyiv. Demikian dikutip dari Reuters.

“Ukraina menginginkan perdamaian—perdamaian yang adil, menghormati kedaulatan semua pihak, perdamaian yang tahan lama dan tidak dapat dipertanyakan oleh agresi di masa depan,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot. “Tapi perdamaian bukan berarti kapitulasi.”

Gedung Putih belum memberikan komentar tentang proposal ini. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan di X bahwa Washington akan “terus mengembangkan daftar ide potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua pihak dalam konflik ini”.

Delegasi Angkatan Darat AS, dipimpin Sekretaris Angkatan Darat AS Dan Driscoll dan Kepala Staf Angkatan Darat AS Randy George, berada di Kyiv dan diperkirakan akan bertemu Zelenskiy pada Kamis (20/11) malam.

Mereka bertemu dengan komandan militer tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, pada Rabu (19/11) malam. Syrskyi mengatakan ia memberitahu mereka bahwa cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang adil adalah dengan mempertahankan wilayah udara Ukraina, memperluas kemampuan menyerang jauh ke Rusia, dan menstabilkan garis depan.

Musim dingin keempat

Rusia terus menggempur kota dan infrastruktur Ukraina setiap malam, menewaskan warga sipil dan menyebabkan pemadaman listrik seiring datangnya musim dingin. Pihak berwenang mengatakan 22 orang masih hilang dan 26 tewas akibat serangan udara yang menghancurkan sebuah blok apartemen pada Rabu (19/11) pagi, salah satu serangan terburuk dalam beberapa bulan terakhir.

Di Ternopil, barat Ukraina ratusan mil dari medan tempur, asap masih mengepul dari reruntuhan bangunan sementara tim berusaha membuat bangunan sekitar aman dan mengevakuasi lebih banyak jenazah.

Ihor Cherepanskyi sedang mencari jenazah nenek buyutnya yang tinggal di lantai enam. Setelah serangan, ia berlari ke dalam gedung untuk mencoba menyelamatkannya, tapi hanya sampai lantai lima sebelum langit-langit runtuh. “Target strategis macam apa ini?” katanya.

Dengan datangnya musim dingin ke-4 dalam perang paling mematikan di Eropa dalam delapan dekade terakhir, pasukan Rusia perlahan maju dan siap merebut kota besar pertama mereka dalam hampir dua tahun, yaitu hub kereta api Pokrovsk di timur yang hancur.

Ukraina mengatakan pada Kamis (19/11) bahwa pihaknya menerima 1.000 jenazah dari Rusia dalam pertukaran terbaru dari medan perang.

Rusia, yang melancarkan invasi penuh ke negara tetangganya pada 2022, menguasai hampir seperlima Ukraina dan mengatakan akan terus berperang kecuali Ukraina menyerahkan wilayah tambahan, menerima netralitas permanen, dan memangkas angkatan bersenjatanya. Ukraina mengatakan hal itu sama saja dengan kapitulasi.

Setelah beberapa bulan pertama ketika Ukraina menangkis serangan Rusia di Kyiv dan merebut kembali wilayah, perang telah berlangsung tiga tahun, dengan kerugian besar di kedua pihak.

Serangan balik Ukraina terhenti pada tahun 2023, dan sejak itu Moskow melaju lambat tapi pasti, dengan kedua pihak terpisah di “tanah tak bertuan” yang hangus, saling memburu dengan drone.

Moskow mengatakan penaklukan Pokrovsk akan memicu kemajuan lebih lanjut di medan perang. Kyiv mengatakan kemajuan Rusia hanya memiliki signifikansi strategis terbatas, tetapi Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya.

Orang nomor satu di Amerika Serikat Donald Trump, yang kembali berkuasa tahun ini dengan janji mengakhiri perang dengan cepat, telah mengubah kebijakan AS dari mendukung Ukraina secara tegas menjadi menerima beberapa justifikasi Moskow atas invasinya.

Namun ia juga menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan minyak utama Rusia, langkah yang tidak dilakukan pendahulunya yang lebih pro-Ukraina, Joe Biden. Jumat, 21 November, adalah batas waktu bagi pembeli asing minyak Rusia untuk menghentikan pembelian mereka.

*Editor: Yuniman Farid

Tonton juga video “Menanti Pertemuan Pertama Trump dan Mamdani di White House”

(ita/ita)

21/11/2025 11:13