Xcloud.id

Negara: Belgia

  • Kecam Rencana Akui Negara Palestina, Netanyahu Sebut PM Belgia ‘Lemah’

    Kecam Rencana Akui Negara Palestina, Netanyahu Sebut PM Belgia ‘Lemah’

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Belgia untuk mengakui negara Palestina bersama negara-negara Barat lainnya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Netanyahu menyebut PM Belgia Bart de Wever sebagai “pemimpin lemah”.

    “Perdana Menteri Belgia de Wever adalah seorang pemimpin lemah yang berusaha memenuhi tuntutan terorisme Islam dengan mengorbankan Israel. Dia ingin memberi makan buaya teroris sebelum mereka melahap Belgia,” kata Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis kantornya, seperti dilansir AFP, Kamis (4/9/2025).

    Kecaman Netanyahu itu disampaikan setelah otoritas Belgia mengumumkan rencananya untuk memberikan pengakuan resmi kepada negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB yang akan bersidang bulan ini.

    Pengumuman Belgia tersebut menyusul pengumuman serupa oleh Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Belgia Maxime Prevot, dalam pengumuman pada Selasa (2/9), mengatakan keputusan tersebut diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Jalur Gaza. Dia juga menambahkan bahwa “sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel”.

    “Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Prevot dalam pernyataan via media sosial X.

    “Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” jelasnya.

    “Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tegas Prevot dalam pernyataannya.

    Menanggapi semakin banyaknya negara Barat yang akan mengakui negara Palestina, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, pada Rabu (3/9), menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Pencaplokan Tepi Barat Jadi ‘Garis Merah’!

    Pencaplokan Tepi Barat Jadi ‘Garis Merah’!

    Abu Dhabi –

    Uni Emirat Arab (UEA) melontarkan peringatan untuk Israel terkait langkah negara itu untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. UEA, yang telah mengakui Israel, menegaskan bahwa pencaplokan Tepi Barat akan menjadi “garis merah”.

    Asisten menteri urusan politik pada Kementerian Luar Negeri UEA, Lana Nusseibeh, seperti dilansir AFP, Kamis (4/9/2025), menyebut pencaplokan Tepi Barat oleh Israel akan “sangat merusak” Perjanjian Abraham yang mendasari terjalinnya hubungan antara Abu Dhabi dan Tel Aviv pada tahun 2020 lalu.

    Bulan lalu, Israel menyetujui proyek permukiman besar di area Yerusalem bagian timur, yang memicu kritikan dan peringatan dari komunitas internasional bahwa langkah tersebut mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

    Pada Rabu (3/9), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat, setelah Belgia mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina — menyusul Prancis, Inggris, Kanada dan Australia.

    “Sejak awal, kami memandang perjanjian (Perjanjian Abraham-red) ini sebagai cara untuk memungkinkan dukungan berkelanjutan kami bagi rakyat Palestina dan aspirasi sah mereka untuk sebuah negara merdeka,” kata Nusseibeh dalam pernyataan yang dikirimkan kepada AFP.

    “Proposal untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, yang dilaporkan sedang dibahas dalam pemerintahan Israel, merupakan bagian dari upaya yang, menurut seorang menteri Israel, akan ‘mengubur gagasan negara Palestina’,” sebutnya.

    UEA bersama Bahrain dan Maroko mengakui Israel berdasarkan Perjanjian Abraham selama masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang konsensus Arab bahwa tidak akan ada hubungan tanpa negara Palestina.

    “Aneksasi di Tepi Barat akan menjadi garis merah bagi UEA,” tegas Nusseibeh dalam pernyataannya.

    “Hal itu akan sangat merusak visi dan semangat perjanjian, mengakhiri upaya integrasi regional, dan akan mengubah konsensus bersama mengenai bagaimana seharusnya arah konflik ini — dua negara yang hidup berdampingan dalam damai, sejahtera, dan aman,” ucapnya.

    Permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal di bawah hukum internasional.

    “Kami menyerukan pemerintah Israel untuk menangguhkan rencana-rencana ini. Ekstremis, apa pun bentuknya, tidak boleh dibiarkan mendikte arah perkembangan kawasan ini,” cetus Nusseibeh.

    Tonton juga video “UEA Dituding Menjadi Dalang Serangan Drone di Port Sudan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Macron Tegaskan Israel Tak Bisa Hentikan Pengakuan Negara Palestina

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan, bahwa Israel tak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.

    Prancis adalah salah satu dari beberapa negara yang berencana untuk mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di New York. Belgia menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan akan mengambil langkah yang sama.

    “Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan dengan Putra Mahkota (Arab Saudi) – momentum yang telah diikuti oleh banyak mitra,” tulis Macron di media sosial X, setelah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

    Dilansir Al Arabiya, Rabu (3/9/2025), Macron mengatakan bahwa ia dan Pangeran Mohammed “akan memimpin bersama Konferensi Solusi Dua Negara di New York pada 22 September.”

    “Tujuan kami jelas: untuk menggalang dukungan internasional seluas-luasnya bagi Solusi Dua Negara – satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi sah baik rakyat Israel maupun Palestina,” kata pemimpin Prancis itu.

    “Ini akan membutuhkan penerapan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar kepada rakyat Gaza, dan pengerahan misi stabilisasi di Gaza,” tambahnya.

    “Kami juga berupaya memastikan bahwa, setelah itu, Hamas dilucuti dan dikeluarkan dari pemerintahan Gaza, Otoritas Palestina direformasi dan diperkuat, dan Jalur Gaza dibangun kembali sepenuhnya,” tutur Macron.

    Macron juga mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk tidak memberikan visa kepada pejabat-pejabat Palestina yang akan menghadiri Sidang Umum PBB mendatang, “tidak dapat diterima” dan harus dibatalkan.

    “Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan agar perwakilan Palestina dipastikan sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah,” kata Macron.

    “Sampai jumpa di New York pada 22 September. Bersama-sama, mari kita jadikan Konferensi Solusi Dua Negara ini sebagai titik balik yang menentukan bagi perdamaian dan keamanan bagi semua di kawasan ini,” tandas Macron.

    Tonton juga video “Pernyataan Sinis Trump soal Macron yang Mau Mengakui Palestina” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Video: Belgia Siap Akui Negara Palestina

    Video: Belgia Siap Akui Negara Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belgia menyatakan akan mengakui negara Palestina pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan September ini. Keputusan ini menyusul Prancis, Spanyol, dan Inggris yang juga siap memberikan pengakuan.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 03/09/2025) berikut ini.

  • Kallas Peringatkan Perpecahan Uni Eropa Terkait Gaza Merusak Kredibilitas Blok Tersebut

    Kallas Peringatkan Perpecahan Uni Eropa Terkait Gaza Merusak Kredibilitas Blok Tersebut

    JAKARTA – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas memperingatkan pada Hari Senin, kredibilitas blok tersebut dirusak oleh perpecahannya di Timur Tengah, terutama serangan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

    Berbicara di Forum Strategis Bled di Slovenia, Kallas mengakui negara-negara anggota masih terpecah belah mengenai pendekatan mereka terhadap konflik ini, tidak seperti di Ukraina, di mana konsensus telah tercapai.

    “Saya terus mendesak, sangat keras, karena saya juga merasa kredibilitas Uni Eropa yang dipertaruhkan, bahwa kita harus, Anda tahu, bersatu dalam respons ini,” ujarnya, melansir Daily Sabah 2 September.

    Kendati demikian, Kallas menolak klaim Uni Eropa, yang tidak menangguhkan perjanjian asosiasinya dengan Israel atau menjatuhkan sanksi apa pun, tidak aktif di Gaza, menekankan blok tersebut merupakan salah satu penyedia bantuan kemanusiaan terbesar dan tetap menjadi pendukung terkuat Otoritas Palestina.

    “Kami melakukan semampu kami, tetapi itu tidak cukup, karena bencana kemanusiaan ini masih berlangsung. Jadi, saya terus bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mencapai posisi yang sama,” tandasnya.

    Diketahui, jumlah negara Uni Eropa yang mengakui dan berencana mengakui Negara Palestina terus bertambah. Terbaru, Belgia menyatakan rencananya mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini.

    Dalam unggahannya di media sosial X Menteri Luar Negeri Maxime Prevot menuliskan, Belgia akan bergabung dengan para penandatangan Deklarasi New York, yang membuka jalan bagi solusi dua negara, atau Negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

    Keputusan ini diambil “mengingat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, dan sebagai tanggapan atas kekerasan yang dilakukan oleh Israel yang melanggar hukum internasional,” tambah Menlu Prevot, dikutip dari Reuters.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini.

    Dikutip dari Anadolu, hingga rencana pengakuan Prancis, ada 12 negara UE yang sudah atau akan mengakui Negara Palestina. Sebelumnya Polandia, Hongaria, Rumania, Slovakia, Bulgaria, Spanyol, Swedia, Norwegia, Irlandia, Slovenia dan Siprus Yunani sudah terlebih dahulu mengakui Negara Palestina.

  • Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Belgia Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Mengikuti negara-negara Barat lainnya, Belgia juga akan mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang. Hal ini diumumkan oleh menteri luar negerinya pada hari Selasa (2/9).

    “Palestina akan diakui oleh Belgia di sidang PBB! Dan sanksi tegas sedang dijatuhkan terhadap pemerintah Israel,” tulis Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025).

    Prevot mengatakan keputusan itu diambil “mengingat tragedi kemanusiaan” yang terjadi di Gaza, di mana serangan Israel telah menggusur sebagian besar penduduk dan PBB telah menyatakan bencana kelaparan.

    “Menghadapi kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban internasionalnya, termasuk kewajiban untuk mencegah risiko genosida, Belgia harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas,” tulis Prevot.

    “Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, melainkan tentang memastikan bahwa pemerintahnya menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil tindakan untuk mencoba mengubah situasi di lapangan,” tambahnya.

    Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di sidang PBB, yang akan diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 23 September di New York.

    Banyak negara Barat lainnya sejak itu telah melakukan hal yang sama.

    Sementara itu, pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

    Pertimbangan Israel untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

    Lihat juga Video ‘Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Jakarta –

    Saat para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul, agenda mereka sering kali mencakup berbagai isu global, dengan daftar panjang pernyataan dan tindakan yang harus disetujui, serta poin-poin diskusi dari berbagai belahan dunia. Banyak waktu biasanya dihabiskan untuk merundingkan posisi bersama dari 27 negara anggota agar bisa mencapai keputusan bulat.

    Namun beberapa kali dalam setahun, para menteri bertemu dalam pembicaraan “informal” — bukan karena mereka datang dengan pakaian santai, melainkan karena dalam forum tersebut tidak diambil keputusan resmi.

    Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang sering kali terabaikan dalam kesibukan sehari-hari.

    Para diplomat Uni Eropa menggambarkan perundingan akhir pekan di ibu kota Denmark sebagai sesi “curah pendapat” tentang langkah selanjutnya dalam dukungan blok tersebut terhadap Ukraina.

    Meskipun diplomasi cukup hingar bingar selama berminggu-minggu, Ukraina tetap diserang, dan Eropa tetap sangat skeptis terhadap keinginan Rusia untuk berdamai.

    Berikut beberapa gagasan yang dilontarkan akhir pekan ini di Kopenhagen.

    Perlu sanksi sekunder

    Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan kepada wartawan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan apa yang disebut sanksi sekunder — pembatasan yang menargetkan mitra dagang Rusia.

    Menteri Pertahanan Lithuania, Dovile Sakaliene, memperingatkan bahwa hanya sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang akan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap mesin perang Rusia. Ia mengatakan bahwa langkah dari Eropa juga akan berdampak, tetapi yang berasal dari AS akan menjadi “game-changer” karena tidak ada negara di dunia yang ingin terkena sanksi sekunder dari Amerika.

    ‘Tempat berlindung yang aman’: Senjata Ukraina dibuat di tanah Uni Eropa

    Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Denmark mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark.

    Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa fasilitas tersebut bisa mulai beroperasi tahun ini, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis senjata yang akan diproduksi. Ia juga menyatakan bahwa lebih banyak perusahaan pertahanan Ukraina kemungkinan akan mengikuti langkah ini sebelum akhir tahun.

    Kaja Kallas menambahkan bahwa negara-negara lain juga menunjukkan minat untuk membawa industri pertahanan Ukraina ke wilayah mereka melalui skema serupa.

    Menurut para diplomat yang hadir di Kopenhagen, langkah ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Rusia bahwa meskipun pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang aman, yaitu wilayah Uni Eropa.

    Mencairnya perdebatan tentang aset Rusia yang dibekukan

    Isu besar lainnya yang diperdebatkan adalah mengenai sekitar €200 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa sejak tahun 2022. Sampai saat ini, negara-negara Uni Eropa hanya mengambil bunga dari aset tersebut untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Namun, sejumlah negara, termasuk negara-negara Baltik dan Polandia, telah lama mendorong agar seluruh aset tersebut disita dan diserahkan langsung kepada Ukraina.

    Menurut analis politik Christine Nissen, langkah ini akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia secara tegas menolak ide penyitaan tersebut dengan alasan tindakan itu bisa melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap Eropa di masa depan.

    “Argumennya adalah bahwa kita sebenarnya juga akan menentang beberapa prinsip tatanan liberal yang kita yakini,” ujar Nissen, seorang analis di Think Tank Europa, kepada DW.

    Kallas tampaknya menepis kekhawatiran tersebut akhir pekan lalu. “Pasar keuangan tidak bereaksi ketika kami membekukan aset. Pasar keuangan sekarang tenang saat kami membahas hal ini,” ujarnya. “Ada risiko, tetapi saya yakin kita mampu memitigasi risiko tersebut.”

    “Satu hal yang sangat jelas,” tambah Kallas: “Mengingat kehancuran yang ditimbulkan Rusia di Ukraina dan yang telah ditimbulkannya di Ukraina sejauh ini, mustahil Rusia akan menerima uang ini lagi kecuali jika mereka memberikan kompensasi penuh kepada Ukraina.”

    Pelatih militer Uni Eropa di Ukraina?

    Kallas juga mengatakan ada “dukungan luas” untuk rencana pemindahan misi pelatihan Uni Eropa saat ini bagi pasukan Ukraina — yang sebagian besar berlokasi di Polandia dan Jerman— ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Namun, tanpa adanya gencatan senjata yang nyata, Kallas mengakui bahwa ini adalah “masalah ayam dan telur” atau dilematis mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dulu.

    “Beberapa pihak mengatakan bahwa kita harus melakukannya nanti, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan syarat,” jelasnya, menyarankan negara-negara anggota untuk mengupayakan kesepakatan sekarang mengenai perubahan yang dapat berlaku di kemudian hari.

    Namun, rencana tersebut juga dapat terhambat oleh aturan kebulatan suara Uni Eropa — dengan Hongaria yang secara teratur menunda keputusan tentang dukungan untuk Ukraina. Namun, Sakaliene mengatakan kepada DW bahwa proposal tersebut “jauh lebih dekat dengan kesimpulan daripada keputusan sulit lainnya.”

    Lebih dari sekadar sanksi: Tarif untuk barang-barang Rusia

    Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mengatakan kepada DW bahwa ia ingin melihat “skema tarif komprehensif terhadap produk-produk Rusia, tetapi juga impor sekunder ke Uni Eropa.”

    Meskipun Uni Eropa telah melarang impor sejumlah ekspor Rusia, mulai dari batu bara dan semen hingga berlian, Valtonen ingin menaikkan bea masuk untuk barang-barang Rusia yang masuk ke blok tersebut secara legal.

    Langkah untuk mengenakan atau mencabut tarif tidak memerlukan dukungan dari semua negara anggota Uni Eropa, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terjebak dalam proses pengambilan keputusan internal blok tersebut.

    Tidak secepat itu

    Hanya sedikit pihak di Uni Eropa yang berpikir langkah-langkah ini dapat mengubah arah perang dalam semalam, dan para kritikus menuduh Eropa menunda-nunda pilihan yang lebih sensitif secara politis, seperti mempercepat rencananya untuk melarang semua impor bahan bakar fosil Rusia.

    “Yang penting,” kata analis Nissen kepada DW, “adalah mereka setidaknya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini yang sangat berarti bagi masa depan Ukraina dan juga, tentu saja, masa depan Eropa.”

    Katharina Kroll dan Finlay Duncan juga berkontribusi dalam laporan ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Daftar Durasi Tidur Negara-negara di Dunia, Indonesia Urutan ke Berapa?

    Daftar Durasi Tidur Negara-negara di Dunia, Indonesia Urutan ke Berapa?

    Jakarta –

    Tidur dengan durasi yang cukup memiliki peranan yang penting untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Di setiap negara di dunia, durasi tidur bisa berbeda-beda.

    Dikutip dari Jagran Rosh, pola tidur global sangat bervariasi. Ini dipengaruhi oleh budaya, pekerjaan, dan teknologi. Beberapa negara memandang istirahat merupakan sesuatu yang penting.

    Berikut daftar 10 negara dengan rata-rata durasi tidur terlama di dunia:

    1. Selandia Baru (7 jam 27 menit)
    2. Belanda (7 jam 24 menit)
    3. Finlandia (7 jam 23 menit)
    4. Inggris (7 jam 22 menit)
    5. Australia (7 jam 20 menit)
    6. Belgia (7 jam 18 menit)
    7. Irlandia (7 jam 37 menit)
    8. Swedia (7 jam 15 menit)
    9. Prancis (7 jam 14 menit)
    10. Denmark (7 jam 14 menit)

    Daftar 10 negara dengan rata-rata durasi tidur paling sedikit di dunia:

    50. Jepang (5 jam 52 menit)
    49. Arab Saudi (6 jam 2 menit)
    48. Korea Selatan (6 jam 2 menit)
    47. Filipina (6 jam 8 menit)
    46. Kuwait (6 jam 15 menit)
    45. Taiwan (6 jam 21 menit)
    44. Indonesia (6 jam 25 menit)
    43. Qatar (6 jam 26 menit)
    42. Malaysia (6 jam 27 menit)
    41. Singapura (6 jam 34 menit)

    Manfaat Tidur yang Cukup

    Dikutip dari Healthline, mendapatkan waktu tidur yang cukup dapat berdampak baik bagi kesehatan. Rata-rata, seseorang membutuhkan waktu tidur 7 hingga 9 jam per hari.

    Ada beberapa manfaat kesehatan yang bisa didapatkan jika seseorang tidur dengan cukup, di antaranya:

    1. Mengontrol Berat Badan

    Sebuah analisis tahun 2020 menemukan bahwa orang dewasa yang tidur kurang dari 7 jam per malam memiliki risiko 41 persen lebih tinggi untuk mengalami obesitas. Efek tidur terhadap penambahan berat badan diyakini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hormon dan motivasi untuk berolahraga.

    Kekurangan tidur meningkatkan kadar ghrelin dan menurunkan kadar leptin. Ghrelin adalah hormon yang membuat kita merasa lapar sementara leptin membuat kita merasa kenyang.

    2. Meningkatkan Konsentrasi

    Kognisi, konsentrasi, produktivitas, dan kinerja semuanya terpengaruh negatif oleh kekurangan tidur. Lalu, durasi tidur yang cukup telah terbukti meningkatkan keterampilan memecahkan masalah dan kinerja baik pada anak-anak maupun orang dewasa.

    3. Mencapai Level Kebugaran Terbaik

    Tidur yang cukup dapat meningkatkan keterampilan motorik halus, waktu reaksi, kekuatan otot, daya tahan otot, dan keterampilan memecahkan masalah. Selain itu, kurang tidur dapat meningkatkan risiko cedera dan menurunkan motivasi untuk berolahraga.

    4. Meningkatkan Kesehatan Jantung

    Kualitas tidur yang rendah dan durasi tidur yang singkat dapat meningkatkan risiko terkait penyakit jantung.

    Satu analisis dari 19 penelitian menemukan bahwa tidur kurang dari 7 jam per hari mengakibatkan peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 13 persen.

    5. Memperbaiki Suasana Hati

    Durasi tidur yang cukup dapat membantu seseorang dalam memperbaiki suasana hatinya. Pasalnya, saat kurang tidur, maka bisa berdampak pada susahnya mengelola emosi. Ketika tidak cukup tidur, seseorang mungkin menjadi pemurung dan mudah tersinggung.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Rekomendasi Makanan yang Bisa Bikin Kualitas Tidur Lebih Baik”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/kna)

  • Ramai Negara Barat Kecam Israel soal Rencana Ini, Sebut Bawa Kekacauan

    Ramai Negara Barat Kecam Israel soal Rencana Ini, Sebut Bawa Kekacauan

    Jakarta, CNBC Indonesia – 21 Negara menandatangani Pernyataan Bersama yang Mengutuk Proyek Pemukiman Israel di Tepi Barat, Kamis (21/8/2025). Ini termasuk dua negara Barat yang saat ini berencana untuk mengakui Palestina, yaitu Prancis dan Inggris.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, London dan Paris, ditambah Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Australia, Kanada, Italia, yang diikuti juga oleh lembaga multilateral Uni Eropa menyebut persetujuan Israel atas proyek pemukiman besar di Tepi Barat tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional.

    “Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan pembatalannya segera dengan tegas,” kata pernyataan para Menteri Luar Negeri itu

    Pernyataan tersebut mencatat bahwa rencana, yang digaungkan Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, hanya akan membuat solusi dua negara menjadi tidak mungkin dengan membagi negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.

    “Ini tidak membawa manfaat bagi rakyat Israel,” tegas 22 Menteri Luar Negeri itu. “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, membawa kita semakin jauh dari perdamaian.”

    “Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 agar tidak berlanjut. Kami mendorong mereka untuk segera menarik kembali rencana ini,” tambah mereka.

    Israel menyetujui rencana untuk sebidang tanah seluas sekitar 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1, tepat di sebelah timur Yerusalem, pada hari Rabu. Rencana itu bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif tersebut, yang terletak di antara Yerusalem dan pemukiman Israel Ma’ale Adumim.

    Semua pemukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan Israel.

    Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah telah mengecam langkah terbaru ini. Kecaman juga datang dari Kepala PBB Antonio Guterres dan Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini.

    “Proyek ini akan sepenuhnya memutus Tepi Barat bagian utara dan tengah dari Tepi Barat bagian selatan – yang berarti tidak akan ada lagi kesinambungan teritorial,” kata Lazzarini.

    Pada hari Kamis, Inggris memanggil duta besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

    “Jika diterapkan, rencana pemukiman ini akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan akan membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua, secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kantor Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Jakarta –

    Kementerian Kebudayaan siap menggelar konferensi budaya internasional Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy, and Innovations (CHANDI) 2025. Mengusung tema “Culture for The Future”, perhelatan ini akan berlangsung pada tanggal 2-5 September 2025 di Denpasar, Bali.

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan CHANDI 2025 bukan hanya sekedar forum pertemuan internasional semata, namun menjadi sebuah perhelatan yang membuka ruang promosi, diplomasi, dan kerja sama kebudayaan lintas negara.

    “Ini juga menjadi salah satu tonggak menjelang keberadaan Kementerian Kebudayaan yang sudah memasuki masa kerja satu tahun sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke-80. Kami berharap CHANDI 2025 dapat membawa budaya kita yang sangat kaya dan beragam ini dapat semakin visible dan dikenal oleh dunia,” ucap Fadli dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan perhelatan CHANDI 2025 menjadi sebuah highlight dari kekayaan budaya Indonesia. Ia berharap ajang ini dapat menjadi momentum memperkenalkan dan mempromosikan keragaman budaya Indonesia.

    “Ini adalah satu cara promosi budaya yang lebih sistematis melalui berbagai kegiatan, seperti performance, diskusi, dialog budaya, hingga sharing dengan sejumlah negara yang hadir yang melibatkan para Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, serta perwakilan institusi budaya. Kita harapkan networking ini akan bisa mengakselerasi promosi, kerja sama dan diplomasi budaya dengan banyak negara sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 32 dan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan,” ucapnya.

    “Kita juga akan mengundang para ahli budaya dari berbagai negara, terutama mereka yang sudah mengkaji budaya Indonesia, seperti pengamat, penulis, pelaku, serta pecinta budaya Indonesia yang berasal dari berbagai negara,” jelasnya.

    Fadli menjelaskan ‘Culture for the Future’ menjadi tema utama dari penyelenggaraan CHANDI 2025. Tema ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa budaya menjadi perekat perbedaaan sekaligus soft power yang sudah dipraktikkan oleh berbagai negara, seperti Amerika dengan Hollywood, India dengan Bollywood, serta Korea Selatan dengan Korean Pop.

    “Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam menghitung Gross Domestic Product atau GDP dalam menghitung seberapa jauh dampak kebudayaan bagi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia,” ucap Bambang.

    Selama tiga hari pelaksanaan, CHANDI 2025 akan menghadirkan beragam agenda, antara lain dialog tingkat tinggi antara Menteri Kebudayaan RI dengan para pembuat kebijakan internasional; sesi pleno dan diskusi panel bersama tokoh budaya dunia; serta lokakarya interaktif seputar pembuatan keris dan batik. Ada pula pameran pertunjukan budaya yang menampilkan seni, musik, kuliner, dan kerajinan tradisional dari Indonesia dan negara sahabat.

    Gelaran CHANDI 2025 juga akan dihadiri oleh para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, organisasi internasional, akademisi, seniman, hingga praktisi budaya dari berbagai negara yakni, Singapura, Libya, Jordan, Kamboja, Timor Leste, Zimbabwe, Palestina, Thailand, Georgia, Uzbekistan, India, Venezuela, Kenya. Kemudian, Bangladesh, Belgia, United Kingdom, Fiji, Oman, Prancis, Amerika Serikat, Iran, Cyprus, Arab Saudi, Mongolia, Irlandia, Armenia, Albania, Korea Selatan, Pakistan, dan Tanzania.

    Untuk informasi lengkap, publik dapat mengakses situs resmi https://www.chandisummit2025.org.

    Sebagai informasi tambahan, mendampingi Menteri Kebudayaan, taklimat media CHANDI 2025 turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani; Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik, M. Asrian Mirzal; Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayuda; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; dan jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Kebudayaan.

    (akn/ega)