Negara: Belarus

Wakili Prabowo, Menlu Sugiono Sampaikan Sikap Indonesia di KTT SCO China

Jakarta –

Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) “Plus” di Tianjin, China. Sugiono menyampaikan sikap Indonesia, termasuk soal gerakan non-blok.

“Kehadiran kami di KTT SCO Plus ini merupakan bukti betapa pentingnya Indonesia bagi organisasi ini, untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap multilateralisme, gerakan non-blok, dan kesediaan kami untuk bekerja sama di SCO, untuk berdiri dan berjuang mengumpulkan suara negara-negara berkembang dan memperkuat kerja sama multilateral,” kata Menlu Sugiono dilansir Antara, Selasa (2/9/2025).

Pada sesi pleno yang dipimpin Presiden China Xi Jinping tersebut, hadir kepala negara dan pemerintahan dari 10 negara anggota tetap SCO yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran dan Belarus. Hadir juga satu kepala negara pemantau yaitu Monglia dan delapan kepala negara dan pemerintahan mitra dialog yaitu Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Myanmar dan Maladewa.

Namun, dalam KTT SCO kali ini, China juga mengundang empat negara di luar anggota tetap, pengamat maupun mitra dialog yaitu Indonesia, Laos, Malaysia dan Vietnam Artinya, total 23 perwakilan negara menyampaikan pernyataan dalam KTT SCO Plus Tianjin.

“Dan yang lebih penting, untuk menunjukkan komitmen Indonesia sebagai sahabat, mitra dan pihak yang bekerja sama dengan Anda semua sebagai keluarga besar,” kata Sugiono

“Pada 1965, banyak negara terinspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan, untuk bersatu demi kemerdekaan, keadilan dan kerja sama. Kini, banyak dari kita berjuang untuk menemukan titik temu yang tepat guna memastikan bahwa pembangunan dalam PBB dapat diakses oleh semua orang,” imbuhnya.

Sugiono mengatakan, Indonesia yakin kerja sama hanya dapat terus berkembang dalam lingkungan yang tepat, yaitu dunia yang di dalamnya terdapat tatanan global dan hukum internasional.

“Pemerintahan global sebagaimana diusulkan oleh ketua, juga sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang merupakan tujuan utama pembangunan,” tambah Menlu Sugiono.

“Hal tersebut sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi semakin penting terutama dalam menangani situasi seperti yang terjadi di Gaza karena itu kesejahteraan sosial, penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan,” jelasnya.

Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto yang batal menghadiri KTT SCO Plus maupun parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang karena harus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

Dalam KTT SCO Plus tersebut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan sikapnya. China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.

Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

SCO Tianjin juga menghasilkan “Tianjin Declaration” yang menguraikan prioritas strategis dan kerangka kerja sama SCO dalam dekade mendatang (2026-2035), dengan menekankan multilateralisme, keamanan, integrasi ekonomi, dan reformasi tata kelola global.

(wnv/wnv)

02/09/2025 03:30
Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.

“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden,” kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.

Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemudian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.

Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.

China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organization (SCO) periode 2024-2025.

SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.

Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau, yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan “SCO Plus” yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

Tema SCO tahun ini adalah “Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO”. Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

01/09/2025 17:10
India-China Bangun Blok Baru Lawan Pengaruh Barat

Jakarta –

Pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Cina Xi Jinping menjadi pusat perhatian pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin, Cina.

Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Modi ke Cina sejak hubungan kedua negara memburuk akibat bentrokan mematikan antara pasukan di perbatasan Himalaya pada 2020. Dalam sambutan pembuka, Modi menegaskan bahwa hubungan India dan Cina kini bergerak ke arah yang lebih bermakna, dengan suasana perbatasan yang lebih damai.

Xi, menurut siaran CCTV, mengatakan isu perbatasan tidak seharusnya mendefinisikan keseluruhan hubungan kedua negara. Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya menjadi fokus utama.

Modi menyatakan India berkomitmen memperkuat hubungan dengan Cina berdasarkan rasa saling menghormati, saling percaya, dan sensitivitas terhadap kepentingan masing-masing. Xi menegaskan kedua negara harus melihat hubungan dari perspektif strategis jangka panjang, terutama karena tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik. “India dan Cina adalah mitra, bukan pesaing. Keduanya mewakili peluang pembangunan, bukan ancaman,” kata Xi seperti dikutip Xinhua.

Pertemuan berlangsung hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif 50 persen terhadap produk India terkait pembelian minyak dari Rusia. Sejumlah analis menilai kebijakan itu justru bisa mendorong India semakin mendekat ke Cina.

Di sela-sela KTT, Xi juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Media pemerintah Rusia menyiarkan video keduanya saling menyapa hangat. Putin dijadwalkan pula bertemu Modi, pada saat hubungan kedua negara mendapat sorotan global setelah tarif tinggi dari Washington mulai berlaku.

Putin dan sejumlah pemimpin lain diperkirakan tetap berada di Beijing hingga 3 September untuk menghadiri parade militer memperingati berakhirnya Perang Dunia II. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga disebut akan hadir.

KTT SCO didorong jadi penyeimbang pengaruh Barat

Dalam jamuan makan malam resmi, Xi Jinping menekankan bahwa SCO kini memikul tanggung jawab lebih besar menjaga perdamaian dan stabilitas regional. “SCO pasti akan memainkan peran lebih besar, memperkuat persatuan antar anggota, menggalang kekuatan Global South, dan mendorong kemajuan peradaban manusia,” ujarnya.

Xinhua menyebut pertemuan kali ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah organisasi. Forum ini beranggotakan 10 negara, Cina, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Belarus, ditambah 16 negara lain berstatus mitra dialog atau pengamat.

KTT berlangsung di tengah ketegangan perdagangan global setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif terhadap berbagai negara. Kebijakan itu mendorong banyak negara mencari mitra dagang baru di tengah ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Washington.

Sejak berdiri pada 2001, SCO berkembang menjadi forum kerja sama ekonomi dan keamanan. Cina memanfaatkan forum ini untuk memperluas pengaruh ekonominya, sementara Rusia menjadikannya sarana menjaga hubungan dengan Asia Tengah. Perang di Ukraina membuat Moskow semakin bergantung pada SCO.

Bagi India, forum ini juga memberi panggung penting, terutama setelah hubungan dengan AS kembali tegang akibat kebijakan tarif. Kehadiran Modi di Tianjin menandai kunjungan pertamanya ke Cina dalam tujuh tahun terakhir.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang turut hadir menegaskan pentingnya multilateralisme, menyebut Cina sebagai pilar fundamental sistem internasional.

Rangkaian Pertemuan Bilateral

Hari pertama KTT juga diwarnai serangkaian pertemuan bilateral. Putin tiba di Tianjin dengan sambutan karpet merah dari pejabat senior Cina. Media pemerintah Cina menggambarkan kunjungan empat harinya sebagai simbol “hubungan terbaik sepanjang sejarah,” paling stabil, dewasa, dan signifikan secara strategis di antara negara besar. Dalam wawancara dengan Xinhua sebelum keberangkatan, ia menegaskan Rusia dan Cina sama-sama menolak sanksi Barat yang dianggap diskriminatif. Ekonomi Rusia sendiri kini berada di ambang resesi akibat perang di Ukraina dan tekanan sanksi internasional.

Turki menekankan pentingnya investasi perusahaan Cina di negaranya serta membahas isu Gaza, perang di Ukraina, dan pembangunan kembali Suriah setelah jatuhnya Presiden Bashar Assad tahun lalu. Suriah kini tengah berusaha bangkit di bawah pemerintahan sementara yang dipimpin kelompok Islamis. Menurut Xinhua, Xi menegaskan bahwa Cina dan Turki sama-sama negara besar yang sedang tumbuh dengan semangat independen.

Azerbaijan menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis komprehensif dengan Beijing, termasuk penguatan jalur transportasi internasional Trans-Kaspia yang menghubungkan barang-barang Cina melalui Azerbaijan serta kerja sama energi dengan memanfaatkan cadangan gas alam. Beijing juga menegaskan dukungan terhadap rencana Azerbaijan bergabung sebagai anggota penuh SCO. Pada 2023, Azerbaijan merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang mayoritas penduduknya etnis Armenia, sementara Cina sebelumnya telah mengakui wilayah itu sebagai bagian dari Azerbaijan. Dukungan Baku terhadap prinsip Satu-Cina, termasuk pengakuan Taiwan sebagai bagian dari wilayah Cina, memperkuat kedekatan kedua pihak.

Armenia di sisi lain mengumumkan peningkatan status hubungan dengan Beijing menjadi kemitraan strategis. Perdana Menteri Nikol Pashinyan menyebut langkah ini akan membuka peluang kerja sama baru. Kedua pihak sepakat memperdalam kolaborasi Belt and Road, memperluas konektivitas, serta pertukaran di bidang pendidikan, teknologi, budaya, dan pariwisata. Yerevan menegaskan komitmennya pada prinsip satu-Cina, sedangkan Beijing menyatakan mendukung Armenia untuk memperluas peran di SCO. Taiwan sendiri tetap memerintah dengan pemerintahannya sendiri meski dianggap Beijing sebagai provinsi, dan Presiden Taiwan William Lai berulang kali menegaskan kedaulatan negaranya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

Editor: Rahka Susanto

Tonton juga video “Trump Ancam Naikkan Tarif Impor untuk India gegara Beli Minyak Rusia” di sini:

(ita/ita)

01/09/2025 15:19
Benda Terbang Tak Dikenal Meledak di Polandia: Militer Lakukan Investigasi

GELORA.CO – Sebuah benda terbang tak dikenal dilaporkan jatuh dan meledak di sebuah ladang jagung di Polandia timur pada Rabu dini hari (20/8), menurut laporan kantor berita negara PAP. Insiden ini memicu kepanikan warga setempat meski tidak menimbulkan korban jiwa.

Polisi setempat menyatakan menerima laporan kecelakaan sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Saat tiba di lokasi, dekat desa Osiny, mereka menemukan puing-puing logam dan plastik yang terbakar. Ledakan cukup kuat hingga memecahkan kaca jendela beberapa rumah di sekitar, namun beruntung tidak ada korban luka.

Dugaan Sumber Ledakan

Pada awalnya, pejabat Polandia menduga benda tersebut adalah bagian dari mesin tua dengan baling-baling. Namun, Menteri Pertahanan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kemudian mengungkapkan bahwa benda itu kemungkinan besar adalah sebuah drone. Saat ini, analisis sedang dilakukan untuk menentukan apakah drone tersebut milik militer atau merupakan drone selundupan.

Jaksa Distrik Lublin, Grzegorz Trusiewicz, mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan oleh tim gabungan sipil dan militer. “Kami memiliki banyak personel, termasuk tentara, untuk membantu investigasi. Harapannya operasi ini bisa selesai pada malam hari,” ujarnya.

Tidak Ada Pelanggaran Wilayah Udara

Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia menegaskan melalui media sosial bahwa tidak ada pelanggaran wilayah udara dari negara tetangga, baik Ukraina maupun Belarus, yang terdeteksi pada malam kejadian.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina lebih dari tiga tahun lalu, Polandia beberapa kali mengalami insiden intrusi udara. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di Uni Eropa dan negara anggota NATO, sekaligus menjadi pengingat betapa dekatnya dampak perang terhadap Polandia.

It seems that an unidentified UAS crashed in a rural area in eastern Poland on Wednesday morning.

The crash occurred near the village of Osiny, just 40 km from Warsaw and 100 km from the border with Ukraine. It is believed to be a Russian drone. pic.twitter.com/84PtkjfcJK

— Ovniologia 🛸 (@Ovniologia01) August 20, 2025

21/08/2025 01:25
IEU-CEPA Bikin Produk RI Bebas Tarif ke Eropa, Ekspor Siap Melejit

Bisnis.com, JAKARTA – Perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) diklaim akan mengerek nilai ekspor Indonesia dengan Eropa ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan melalui perjanjian dagang ini, barang-barang Indonesia yang akan diekspor ke Eropa akan dikenakan bea masuk 0% alias bebas tarif.

“Kita tahun depan masuk ke dalam IEU-CEPA, di mana IEU-CEPA itu barang Indonesia ke Eropa 0%,” kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Alhasil, kata Airlangga, adanya perjanjian dagang IEU-CEPA justru akan mendongkrak nilai ekspor Indonesia dengan Eropa.

Terlebih, Airlangga mengungkap saat ini rata-rata tarif bea masuk yang dikenai Eropa terhadap barang-barang Indonesia berkisar di rentang 10–20%.

Sayangnya, dia tidak mengungkap berapa besaran peningkatan ekspor yang bakal dikantongi Indonesia dengan adanya IEU-CEPA.

“Maka tentu kenaikan daripada perdagangan dengan Eropa diperkirakan akan meningkat,” ujarnya.

Selain IEU-CEPA, Airlangga membeberkan pemerintah juga telah menyelesaikan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA) hingga perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), yang mencakup Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, dan Belarus.

“Seluruhnya tahun ini [perjanjian dagang] diselesaikan maka pasar-pasar perebut ke depan juga bea masuk barang kita menjadi 0%,” tuturnya.

Dengan begitu, lanjut dia, sejumlah perjanjian dagang ini diharapkan bisa meningkatkan ekspor Indonesia dengan diversifikasi pasar ekspor dan mendorong mitra dagang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (Indonesia-Peru CEPA/IP-CEPA) pada Senin (11/8/2025).

Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perdagangan Indonesia dengan Peru bisa mencapai US$960 juta atau Rp15,65 triliun (asumsi kurs Rp16.309 per dolar AS) pada tahun pertama perjanjian ini berjalan. Nilainya naik dua kali lipat dari total perdagangan pada 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa total perdagangan Indonesia dengan Peru mencapai US$480 juta pada 2024. Jika diperinci, total perdagangan Indonesia dengan Peru terdiri dari nilai ekspor yang mencapai US$331,2 juta dan nilai impor sebesar US$149,6 juta pada 2024.

“Kan sekarang total trade-nya US$480 juta [perdagangan Indonesia dengan Peru pada 2024]. Ya, nanti setelah implementasi CEPA berjalan ya minimal 2 kali lipat total trade-nya. Setelah implementasi, tahun pertama minimal dua kali lipat total trade-nya,” kata Budi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Budi menilai, dengan adanya IP-CEPA, maka akan semakin memudahkan kerja sama antara kedua negara. Bahkan, Budi menyebut tekstil dan alas kaki dalam negeri memiliki peluang besar untuk diekspor ke Peru.

“Akses pakaian jadi tekstil kita ke Peru termasuk alas kaki itu besar. Kita dapat banyak kemudahan akses pasar untuk itu. Ini salah satu untuk mendorong akses pasar kita di luar negeri,” pungkasnya.

15/08/2025 21:46
Dunia Waspada! Rusia Tinggal “Sejengkal” Luncurkan Senjata Nuklir

Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia dinilai memiliki dorongan kuat untuk meningkatkan penggunaan senjata nuklir berkekuatan lebih besar di tengah penguatan pertahanan udara dan persenjataan rudal oleh negara-negara Barat. Analisis ini disampaikan Royal United Services Institute (RUSI), lembaga kajian pertahanan asal Inggris.

Dalam laporan terbarunya pada Selasa, RUSI menyebut “strategi nuklir Rusia tampaknya berada di titik kritis”. Laporan itu menyebut Moskow meyakini kemampuan Washington dan sekutu NATO untuk melumpuhkan serangan nuklir Rusia makin meningkat, khususnya dengan penguatan pertahanan udara dan persenjataan rudal jarak menengah.

Kondisi tersebut menciptakan dorongan bagi Kremlin untuk menggunakan senjata nuklir dalam skala lebih besar daripada konsep “serangan terukur” yang sebelumnya menjadi bagian strategi mereka.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah menempatkan pasukan penangkal nuklir dalam siaga tinggi sejak invasi ke Ukraina pada awal 2022. Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov bahkan pernah menyebut risiko konflik nuklir kini “sangat besar”.

Bulan ini, pejabat Rusia menyatakan tidak lagi terikat pada pembatasan rudal nuklir maupun konvensional jarak pendek-menengah. Putin juga mengumumkan rencana mengirim rudal balistik jarak menengah Oreshnik ke Belarus pada akhir 2025, usai uji coba ke Ukraina pada November 2024.

AS dan Rusia menguasai sekitar 90% persenjataan nuklir dunia. Berdasarkan perkiraan Barat, Rusia memiliki 1.000-2.000 hulu ledak nuklir taktis, sementara AS hanya sekitar 200, dengan separuhnya ditempatkan di Eropa.

Senjata strategis seperti rudal balistik antarbenua, rudal dari kapal selam, dan pesawat pengebom masih dibatasi oleh perjanjian New START yang akan berakhir pada 2026. Namun, perjanjian penting lain seperti INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) telah berakhir sejak 2019, setelah AS keluar dan menuduh Rusia melanggar kesepakatan.

Sejak itu, kedua negara sama-sama mengembangkan dan menempatkan kembali rudal jarak menengah. AS bahkan telah mengerahkan sistem Mid-Range Capability ke Filipina utara.

“Banyak ide paling berbahaya dari Perang Dingin sedang dibangkitkan kembali: senjata berdaya ledak rendah untuk perang nuklir terbatas, rudal raksasa yang bisa menghancurkan beberapa target sekaligus, hingga pengerahan kembali rudal yang dulu sudah dilarang,” tulis Jon Wolfsthal, Hans Kristensen, dan Matt Korda dari Federasi Ilmuwan Amerika dalam opini di Washington Post, Juni lalu.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

13/08/2025 22:00
RI Bakal Teken 3 Perjanjian Dagang Tahun Ini

Jakarta –

Pemerintah memastikan ada tiga perjanjian dagang yang akan ditandatangani tahun ini. Pertama, Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), kedua

Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership/ICA-CEPA, dan ketiga Perundingan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA).

“Ini yang sudah selesai tapi belum ditandatangan, tapi akan ditandatangan tahun ini adalah Kanada, Eurasia atau EA-EU, Eurasian Economic Union, itu gabungan antara Rusia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, kemudian ada Tunisia PTA dengan kawasan Afrika Utara. Nah ini tiga ini menunggu untuk ditandatangani,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Selasa (12/8/2025).

Sementara untuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/I-EU CEPA), masih dalam proses penyelesaian.

Perjanjian dagang itu dipastikan akan selesai tahun ini. Dia meyakini Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kesepakatan politisi untuk menyelesaikan perjanjian dagang itu.

“Nanti EU akan berikutnya, belum selesai, jadi kita akan coba selesaikan. Pak Presiden sudah mengumumkan ada kesepakatan politis untuk menyelesaikan segera di tahun ini,” terangnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia dan kawasan Ekonomi Eurasia telah melakukan penyelesaian secara substantif Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Konklusi atau materi perjanjian dagang tersebut sudah disepakati kedua belah pihak.

Penandatangan resmi perjanjian dagang ini bakal resmi diteken pada bulan Desember 2025 mendatang. Airlangga bilang peresmian perjanjian dagang ini akan dilakukan bersamaan dengan EAEU Summit 2025.

“Perjanjian dengan Eurasia sudah selesai konklusinya, sudah selesai materinya. Tinggal nanti penandatanganannya direncanakan pada saat EUEA Summit di bulan Desember, di sini juga (Rusia),” beber Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto kunjungan resmi ke Rusia, ditulis Sabtu (21/6/2025).

Sementara I-EU CEPA penandatanganan peresmian perjanjian dagang ini bakal dilakukan pada kuartal III tahun ini. Diharapkan dalam waktu dekat ekspor produk Indonesia ke Benua Biru tarifnya bisa sangat rendah hingga 0%, dengan begitu produk Indonesia bisa makin dilirik pasar karena makin murah dan mudah untuk diakses publik Eropa.

“Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif nol,” sebut Airlangga.

(kil/kil)

12/08/2025 16:49
148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

1.Meksiko: 20 Maret 2025

2.Armenia: 21 Juni 2024

3.Slovenia: 4 Juni 2024

4.Irlandia: 22 Mei 2024

5.Norwegia: 22 Mei 2024

6.Spanyol: 22 Mei 2024

7.Bahama: 8 Mei 2024

8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

9.Jamaika: 24 April 2024

10.Barbados: 20 April 2024

11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

12.Kolombia: 3 Agustus 2018

13.Saint Lucia: 14 September 2015

14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

15.Swedia: 30 Oktober 2014

16.Haiti: 27 September 2013

17.Guatemala: 9 April 2013

18.Thailand: 18 Januari 2012

19.Islandia: 15 Desember 2011

20.Brasil: 3 Desember 2011

21.Grenada: 25 September 2011

22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

23.Dominika: 19 September 2011

24.Belize: 9 September 2011

25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

26.Honduras: 26 Agustus 2011

27.El Salvador: 25 Agustus 2011

28.Suriah: 18 Juli 2011

29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

30.Liberia: 1 Juli 2011

31.Lesotho: 3 Mei 2011

32.Uruguay: 16 Maret 2011

33.Paraguay: 29 Januari 2011

34.Suriname: 26 Januari 2011

35.Peru: 24 Januari 2011

36.Guyana: 13 Januari 2011

37.Chile: 7 Januari 2011

38.Ekuador: 27 Desember 2010

39.Bolivia: 17 Desember 2010

40.Argentina: 6 Desember 2010

41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

42.Venezuela: 27 April 2009

43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

45.Lebanon: 30 November 2008

46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

47.Montenegro: 24 Juli 2006

48.Timor Leste: 1 Maret 2004

49.Malawi: 23 Oktober 1998

50.Kirgistan: 1 November 1995

51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

53.Uzbekistan: 25 September 1994

54.Tajikistan: 2 April 1994

55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

56.Georgia: 25 April 1992

57.Turkmenistan: 17 April 1992

58.Azerbaijan: 15 April 1992

59.Kazakstan: 6 April 1992

60.Eswatini: 1 Juli 1991

61.Filipina: 1 September 1989

62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

63.Benin: 1 Mei 1989

64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

66.Rwanda: 2 Januari 1989

67.Bhutan: 25 Desember 1988

68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

69.Burundi: 22 Desember 1988

70.Botswana: 19 Desember 1988

71.Nepal: 19 Desember 1988

72.Kongo: 18 Desember 1988

73.Polandia: 14 Desember 1988

74.Oman: 13 Desember 1988

75.Gabon: 12 Desember 1988

76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

77.Mozambik: 8 Desember 1988

78.Angola: 6 Desember 1988

79.Kongo: 5 Desember 1988

80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

81.Uganda: 3 Desember 1988

82.Laos: 2 Desember 1988

83.Chad: 1 Desember 1988

84.Ghana: 29 November 1988

85.Togo: 29 November 1988

86.Zimbabwe: 29 November 1988

87.Maladewa: 28 November 1988

88.Bulgaria: 25 November 1988

89.Tanjung Verde: 24 November 1988

90.Korea Utara: 24 November 1988

91.Niger: 24 November 1988

92.Rumania: 24 November 1988

93.Tanzania: 24 November 1988

94.Hongaria: 23 November 1988

95.Mongolia: 22 November 1988

96.Senegal: 22 November 1988

97.Burkina Faso: 21 November 1988

98.Kamboja: 21 November 1988

99.Komoro: 21 November 1988

100.Guinea: 21 November 1988

101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

102.Mali: 21 November 1988

103.China: 20 November 1988

104.Belarus: 19 November 1988

105.Namibia: 19 November 1988

106.Rusia: 19 November 1988

107.Ukraina: 19 November 1988

108.Vietnam: 19 November 1988

109.Siprus: 18 November 1988

110.Republik Ceko: 18 November 1988

111.Mesir: 18 November 1988

112.Gambia: 18 November 1988

113.India: 18 November 1988

114.Nigeria: 18 November 1988

115.Seychelles: 18 November 1988

116.Slowakia: 18 November 1988

117.Sri Lanka: 18 November 1988

118.Albania: 17 November 1988

119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

120.Djibouti: 17 November 1988

121.Mauritius: 17 November 1988

122.Sudan: 17 November 1988

123.Afghanistan: 16 November 1988

124.Bangladesh: 16 November 1988

125.Kuba: 16 November 1988

126.Yordania: 16 November 1988

127.Madagaskar: 16 November 1988

128.Nikaragua: 16 November 1988

129.Pakistan: 16 November 1988

130.Qatar: 16 November 1988

131. Arab Saudi: 16 November 1988

132.Serbia: 16 November 1988

133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

134.Zambia: 16 November 1988

135.Aljazair: 15 November 1988

136.Bahrain: 15 November 1988

137.Indonesia: 15 November 1988

138.Irak: 15 November 1988

139.Kuwait: 15 November 1988

140.Libya: 15 November 1988

141.Malaysia: 15 November 1988

142.Mauritania: 15 November 1988

143.Maroko: 15 November 1988

144.Somalia: 15 November 1988

145.Tunisia: 15 November 1988

146.Turki: 15 November 1988

147.Yaman: 15 November 1988

148.Iran: 4 Februari 1988

Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

Australia

Kanada

Prancis

Malta

Portugal

Inggris

Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

Amerika Serikat

Panama

Jerman

Italia

Austria

Denmark

Lithuania

Moldova

Kroasia

Latvia

Yunani

Eritrea

Kamerun

Myanmar

Korea Selatan

Jepang

Israel

Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

(sef/sef)

[Gambas:Video CNBC]

12/08/2025 11:50
Perang Dunia 3 Sudah Mulai, Banyak Orang Tak Sadar

Jakarta, CNBC Indonesia – Perang terjadi di mana-mana, baik dalam bentuk bersenjata maupun konflik dagang. Tanpa disadari, dunia sebenarnya sudah berada dalam bayang-bayang Perang Dunia 3.

Setidaknya begitu menurut pandangan Dmitry Trenin, peneliti utama di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Rusia, yang juga anggota Dewan Urusan Internasional Rusia (RIAC).

Ia mengatakan Perang Dunia 3 yang mengintai saat ini berbeda dari invasi konvensional seperti di era Perang Dunia 2. Kali ini bentuknya lebih tersembunyi dan menyebar.

“Perang dunia telah dimulai. Hanya saja, tidak semua orang menyadarinya,” ujar Trenin dalam analisis terbarunya yang pertama kali diterbitkan oleh majalah Profile, beberapa saat lalu.

Dalam pandangannya, sejak saat itu dunia telah memasuki babak konflik baru yang semakin intensif. Bentuknya bukan sekadar adu kekuatan militer, melainkan konflik menyeluruh yang mencakup sabotase ekonomi, agitasi sosial, serta destabilisasi internal negara-negara lawan.

Trenin juga menyoroti keterlibatan langsung negara-negara NATO, seperti Inggris dan Prancis, dalam serangan terhadap target Rusia melalui dukungan mereka kepada Ukraina. “Ukraina hanyalah alat. Brussels sedang mempersiapkan perang yang lebih luas,” katanya.

Ia menilai perang global ini dipicu oleh ketakutan Barat terhadap kebangkitan kekuatan baru seperti Rusia dan China, yang dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi geopolitik dan ideologi Barat.

“Ini bukan sekadar pertarungan geopolitik, ini adalah perang eksistensial bagi Barat. Globalisme tidak mentolerir alternatif,” ujarnya.

Trenin mendorong Rusia untuk tidak lagi bersikap defensif. Ia menekankan pentingnya mobilisasi nasional yang cerdas, penguatan sektor teknologi, ekonomi, hingga demografi, serta konsolidasi dengan mitra strategis seperti Belarus dan Korea Utara. Dalam analisisnya, kerapuhan dalam kesatuan Uni Eropa harus menjadi celah taktis bagi Rusia.

Ia juga menyebut bahwa kembalinya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Gedung Putih memberi ruang taktis untuk mengurangi tekanan militer AS terhadap Rusia, namun mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri AS tetap pada dasarnya bersifat konfrontatif.

Dalam pernyataan yang lebih tajam, Trenin bahkan menyebut bahwa jika eskalasi tak dapat dihindari, maka Rusia harus siap melakukan serangan preemptif, termasuk dengan senjata nuklir jika diperlukan.

“Pencegahan harus aktif. Jika perlu, kita harus siap menggunakan cara khusus dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya,” kata dia.

Menurutnya, kemenangan dalam konflik ini tidak diukur dari pendudukan wilayah, melainkan dari keberhasilan menggagalkan rencana musuh. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perang saat ini mencakup seluruh lini: dari militer hingga narasi informasi.

“Waktu untuk ilusi telah berakhir. Kita berada dalam perang dunia. Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui tindakan yang berani dan strategis,” Trenin memungkasi.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

09/08/2025 18:00
Presiden Peru Kunjungi Indonesia 11 Agustus 2025, Teken Perjanjian Dagang – Page 3

Adapun Indonesia dan Eurasia telah menyepakati skema perdagangan bebas, melalui skema Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuntaskannya bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia, Andrey Slepnev.

Hal itu dilakukan di sela-sela kegiatan the 28 th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025). Kesepakatan tersebut telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, seusai pertemuan bilateral yang dilaksanakan di Istana Konstantinovsky, St Petersburg, Rusia, pada 19 Juni 2025.

“Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Economic Union (EAEU),” kata Prabowo beberapa waktu lalu.

Hal tersebut menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Sejak diluncurkan pada Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi. Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.

07/08/2025 15:00