Ratu Belanda Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo Pekan Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ratu Belanda Máxima Zorreguieta Cerruti tiba di Indonesia, pada Senin (24/11/2025) malam.
Kedatangannya ke Indonesia untuk
kunjungan kerja
dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Ratu Máxima tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, menggunakan penerbangan komersial KLM 809.
Setibanya di Gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Máxima disambut oleh Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderika Widyasari Dewi, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen.
Selain itu, Ratu Máxima turut disambut pasukan jajar kehormatan yang menandai dimulainya secara resmi kunjungan kerja pada 24-27 November 2025.
Dalam kunjungan ini, Ratu Máxima dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis terkait
keuangan inklusif
dan kesehatan keuangan masyarakat.
Ratu Máxima juga diagendakan melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan nasional, termasuk kementerian/lembaga keuangan terkait, serta para pelaku usaha dan masyarakat.
Presiden Prabowo
Subianto juga diagendakan untuk menerima Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan.
Kunjungan kerja selama empat hari ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital.
Rangkaian kegiatan Ratu Máxima di Indonesia juga diharapkan memberikan dukungan pada program pemerintah dalam mengembangkan layanan keuangan yang aman dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Belanda
-
/data/photo/2025/11/24/692473c414c77.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ratu Belanda Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo Pekan Ini
Nasional
24 November 2025")
Ratu Belanda Tiba di Indonesia, Bakal Temui Prabowo Pekan Ini Nasional 24 November 2025
-
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5416981/original/050681500_1763513091-Roblox_02.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Roblox Terapkan Verifikasi Swafoto, Pengguna Protes Risiko Privasi dan Keamanan Data")
Roblox Terapkan Verifikasi Swafoto, Pengguna Protes Risiko Privasi dan Keamanan Data
Sebelumnya, Roblox akan mulai menerapkan aturan baru, di mana pengguna wajib menjalani proses estimasi usia jika ingin menggunakan fitur chat di dalam game.
Mengutip The Verge, Rabu (19/11/2025), aturan baru Roblox ini akan mulai dijalankan secara bertahap mulai Desember 2025 dan berlaku penuh pada awal Januari 2026 di seluruh negara di mana fitur chat tersedia.
Adapun alasan peraturan ketat ini muncul setelah Roblox menjadi sorotan banyak pihak, mulai dari pemerintah dan orang tua, terkait keselamatan anak atau pengguna di bawah umur bermain di platform tersebut.
Sebelumnya, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat sempat melayangkan gugatan ke perusahaan berbasis di San Mateo, California, AS tersebut sepanjang tahun ini.
Dalam gugatan tersebut, banyak orang tua dan masyarakat umum menilai perusahaan dinilai kurang sigap dan ketat melindungi pengguna di bawah umur.
Roblox menjelaskan, proses estimasi usia ini menjadi bagian dari upaya memperketat keamanan, terutama pada fitur chat selama ini paling sering dikritik.
Aturan baru ini akan masuk tahap awal di Desember 2025 nanti, kebijakan ini akan berlaku di Australia, Belanda, dan Selandia Baru. Setelah itu, negara-negara lain di dunia akan mulai mengadopsi aturan baru Roblox ini pada awal Januari 2026.
Setelah lolos proses estimasi, sistem akan menempatkan pengguna ke dalam enam kelompok usai. Mulai di bawah 9 tahun, 9-12 tahun, 13-15 tahun, 16-17 tahun, 18-20 tahun, hingga 21 tahun ke atas.
“Nantinya, pengguna hanya bisa chatting atau ngobrol dengan kelompok usia sama atau kelompok dianggap “serupa dan sesuai”,” ujar Wakil Presiden Roblox, Rajiv Bhatia, dalam sebuah keterangannya.
-
Ratu Belanda Bakal Kunjungi Indonesia Pekan Ini, Simak Agenda Lengkapnya
Bisnis.com, JAKARTA — Ratu Belanda, Maxima selaku United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 24–27 November 2025.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya global memperkuat ketahanan finansial masyarakat dan mendorong integrasi financial health dalam kebijakan nasional Indonesia.
Menurut dokumen resmi UNSGSA, tujuan utama kunjungan Ratu Maxima adalah untuk berinteraksi dengan pemerintah, sektor swasta, dan otoritas sektor keuangan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat kesehatan keuangan masyarakat Indonesia.
Selama berada di Indonesia, Ratu Maxima akan bertemu dengan pejabat pemerintah, regulator, sektor swasta, pelaku layanan keuangan, serta masyarakat di level akar rumput.
Mandat Baru UNSGSA: Dari Inklusi Keuangan ke Financial Health
Ratu Maxima ditunjuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebagai UNSGSA untuk Financial Health pada 25 September 2024. Mandat ini melanjutkan 15 tahun pengabdiannya sebagai Penasihat Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan (2009–2024), tetapi dengan cakupan yang lebih luas.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa peran barunya mendorong sistem keuangan agar membantu orang mengelola keuangan harian mereka, membangun cadangan untuk kebutuhan tak terduga, menabung dan berinvestasi untuk masa depan, serta merasa percaya diri dan aman dalam kehidupan finansial mereka.
Pendekatan financial health menekankan bukan hanya akses terhadap layanan, tetapi apakah layanan itu benar-benar meningkatkan stabilitas hidup masyarakat. UNSGSA menegaskan bahwa financial health adalah hasil dari cara sistem keuangan dirancang, diatur, dan disampaikan, bukan sekadar kebiasaan individu.
Alasan Indonesia Menjadi Destinasi Prioritas
Indonesia dinilai berada pada titik strategis dalam penguatan stabilitas finansial nasional. Meski inklusi keuangan meningkat pesat, masyarakat masih rentan terhadap guncangan ekonomi, penurunan pendapatan, perubahan demografi, dan risiko iklim.
Dokumen UNSGSA menekankan bahwa banyak keluarga Indonesia tetap rentan terhadap hilangnya pendapatan, penuaan, dan risiko terkait iklim—risiko yang dapat melemahkan neraca rumah tangga.
Oleh sebab itu, penguatan financial health menjadi penting karena berkaitan dengan konsumsi nasional, stabilitas perbankan, hingga kesiapan Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Selama empat hari di Indonesia, Ratu Maxima dijadwalkan melakukan sejumlah agenda, antara lain bertemu pejabat tinggi pemerintah untuk membahas integrasi financial health dalam kebijakan nasional.
Termasuk, dialog dengan regulator sistem keuangan, kunjungan ke komunitas dan nasabah lembaga keuangan untuk melihat tantangan lapangan, dan bertemu dengan manajemen industri keuangan dan pelaku inovasi digital.
UNSGSA menilai bahwa solusi finansial harus “customer-centric” dan menekankan kebutuhan akan produk yang terjangkau, mudah digunakan, dan memberi dampak langsung terhadap ketahanan rumah tangga
Empat Pesan Utama UNSGSA Selama Kunjungan
Dalam dokumen tersebut, ada empat pesan penting yang akan dibawa Ratu Maxima selama lawatan ke Indonesia yaitu menjadikan Financial Health Prioritas Nasional, mendorong kemudahan pengelolaan keuangan & ketahanan rumah tangga, memperkuat kesiapan masa depan: pensiun dan tabungan jangka panjang, dan melindungi masyarakat dari penipuan keuangan dan digital fraud.
Untuk diketahui, Ratu Maxima sebelumnya telah mengunjungi Indonesia pada 2012, 2016, dan 2018, terutama dalam agenda inklusi keuangan. Namun kunjungan tahun 2025 ini membawa mandat baru yang lebih komprehensif, menekankan bahwa akses saja tidak cukup—masyarakat perlu stabilitas finansial yang nyata dan berkelanjutan.
Kunjungan UNSGSA pada 2025 sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi besar namun menghadapi tantangan struktural dalam perilaku finansial rumah tangga. Dengan populasi muda, urbanisasi cepat, dan digitalisasi yang masif, Indonesia dinilai perlu memastikan bahwa inovasi keuangan digital melindungi, bukan justru melemahkan, ketahanan masyarakat.
-
Pakar Hukum Untag: Konflik Tanah Eigendom Verponding Surabaya Tak Bisa Dilihat Parsial
Surabaya (beritajatim.com) – Dosen Fakultas Hukum Untag dan Pakar Hukum Pertanahan, Dr. Sri Setyadji, menegaskan konflik tanah antara masyarakat Surabaya dan Pertamina terkait Eigendom Verponding (EV) 1278 tidak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, persoalan yang kini menyeret ribuan rumah warga itu berakar pada sejarah panjang hukum agraria Indonesia, sehingga penyelesaiannya harus menggabungkan aspek hukum dan politik secara bersamaan.
“Hampir 2 bulan hiruk pikuk masyarakat Surabaya yang hak atas tanahnya diblokir oleh Pertamina menjadikan bertambahnya konflik pertanahan antara BUMN dengan masyarakat. Mengapa demikian? Karena ada beberapa BUMN (PTPN, Perhutani dan mungkin juga PT KAI) masih menyisakan berlarutnya konflik yang belum terselesaikan secara tuntas,” ujar Sri Setyadji, Senin (24/11/2025).
Ia menilai bahwa banyak opini publik terbentuk tanpa memahami dasar hukum aset nasionalisasi peninggalan kolonial. Menurutnya, hal ini menyebabkan munculnya justifikasi sepihak seolah hanya satu lembaga yang harus bertanggung jawab.
“Mencermati problematik tersebut menimbulkan berbagai opini publik dengan sudut pandang yang beragam, sehingga terjadi justifikasi seakan BPN yang harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Sri menjelaskan akar konflik tanah kolonial merujuk pada Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi, yang menjadi politik hukum agraria untuk mengambil alih perusahaan milik Belanda sebagai upaya memperkuat perekonomian nasional.
“Jika mengurai secara historis, kesemuanya meletakkan dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi,” jelasnya.
Ia melanjutkan bahwa setelah UUPA 1960 berlaku, tanah milik subjek hukum Eropa diberikan batas waktu 20 tahun untuk dikonversi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 yang hingga kini masih dijadikan pedoman.
“Dalam konteks empirisnya batasan waktu konversi dipertegas dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979,” ujarnya.
Sri menekankan pentingnya memastikan apakah ketentuan konversi tersebut masih menjadi rujukan penyelesaian dalam konflik Surabaya saat ini. Menurut dia, sejarah agraria tidak bisa diabaikan karena menjadi dasar penegakan hukum dalam persoalan-persoalan serupa.
“Peristiwa dan atau terjadinya konflik pertanahan sebagaimana yang terjadi di Kota Surabaya, apakah ketentuan dan tatanan yuridis dimaksud masih dipakai sebagai pedoman penyelesaian,” paparnya.
Dalam perspektif hukum, Sri menjelaskan bahwa BPN Surabaya telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan. Hak perlindungan hukum menurutnya tetap berlaku baik bagi pemegang sertifikat maupun masyarakat pengguna tanah yang telah memenuhi kewajiban administratif.
“Bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Surabaya, berdasarkan tatanan peraturan perundangan telah melaksanakan atribusinya sesuai dengan kompetensinya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pertamina memiliki hak mengajukan upaya hukum atas klaim tanah, namun tetap harus mengikuti batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jika proses berjalan terus, tahapan berikutnya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
“Dalam upaya melakukan klaim, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, batasan klaim terhadap hak atas tanah jika dianggap ada sengketa sesuai Pasal 88 huruf b diberikan jangka waktu 30 hari kalender,” lanjutnya.
Sri menyebut bahwa BPN menilai kasus ini sebagai persoalan serius sehingga penyelesaiannya dilakukan secara bertingkat—dari Kantor Pertanahan (Kantah), Kanwil, hingga Kementerian ATR/BPN—sesuai mekanisme Peraturan Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017.
“Bagi Kantah Pertanahan Surabaya beranggapan bahwa problematik yang sedang terjadi merupakan peristiwa yang sangat serius, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 13 Tahun 2017 melakukan upaya penyelesaian,” sambungnya.
Dari sisi politik, Sri menilai respons Senayan melalui RDP dan forum dengar pendapat menunjukkan bahwa perhatian negara terhadap kasus ini sangat tinggi. Namun ia menegaskan bahwa kesimpulan rapat saja tidak cukup tanpa adanya keputusan resmi dari pemerintah pusat.
“Bahwa munculnya problematik tersebut secara reflektif dan responsif mendapatkan atensi dari berbagai kalangan termasuk kelembagaan Senayan,” ungkapnya.
Sri menegaskan bahwa finalitas keputusan pusat sangat dibutuhkan agar masyarakat dan Pertamina memperoleh kepastian hukum. Tanpa keputusan tegas, konflik berpotensi berulang dan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
“Bahwa dengan kesimpulan tersebut diharapkan segera mendapatkan keputusan, sebab kesimpulan agar dapat berlaku diperlukan adanya keputusan,” tutupnya. [asg/beq]
-
DKI perkuat citra Kota Tua jadi pusat wisata lewat Hari Angklung
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin memperkuat citra Kota Tua, Jakarta sebagai pusat wisata budaya bertaraf internasional melalui perayaan puncak Hari Angklung Sedunia ke-15 (World Angklung Day) di kawasan tersebut.
“Melalui perayaan Hari Angklung Sedunia, Pemprov DKI ingin memperkuat citra kawasan ini sebagai pusat wisata budaya bertaraf internasional,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary di Jakarta, Minggu.
Selain itu, sambung dia, Pemprov DKI juga ingin menjadikan Kota Tua sebagai media aktif untuk memperkenalkan dan mengedukasi publik dunia tentang angklung sebagai warisan dunia (world heritage).
Adapun konsep puncak perayaan Hari Angklung Sedunia ke-15 disusun untuk menceritakan tiga fase penting perjalanan Jakarta, yakni fase Kerajaan Pajajaran–Sunda Kelapa, fase Fatahillah–Jayakarta dan fase Batavia pada era kolonial Belanda.
Kota Tua pun dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merepresentasikan perjalanan panjang sejarah Jakarta.
“Pemilihan Kota Tua sebagai lokasi perayaan juga karena merupakan salah satu kawasan dengan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara yang sangat tinggi,” kata Miftahulloh.
Mengusung tema “Symphony of Jakarta Heritage”, puncak perayaan Hari Angklung Sedunia ke-15 diramaikan dengan berbagai pertunjukan seni termasuk konser angklung dari Saung Udjo Angklung, penampilan dari orkestra angklung serta perpaduannya dengan kesenian Betawi seperti gambang kromong, tari topeng dan ondel-ondel.
Selain itu, ada stan permainan tradisional seperti egrang dan angklung.
Miftahulloh menyampaikan festival ini merupakan bentuk komitmen Jakarta dalam menghidupkan kembali energi warisan budaya di ruang publik.
Sebelumnya, pada peringatan Hari Angklung Sedunia 16 November 2025, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama mitra strategis mengadakan aktivasi serentak di beberapa titik ikonik Jakarta, salah satunya Bundaran Hotel Indonesia.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
GENTA Indonesia Peringatkan Risiko Korupsi dari Rekomendasi Pelepasan Aset EV Pertamina di Surabaya
Surabaya (beritajatim.com) – Aktivis ’98 yang tergabung dalam Gerakan Nasional Penyelamat Aset dan Anti-korupsi Indonesia (GENTA Indonesia) meluncurkan seruan aksi dan kajian strategis terkait penyelesaian sengketa lahan Eigendom Verponding (EV) Pertamina di Surabaya.
Mereka menilai rekomendasi pelepasan aset negara menjadi hak milik (SHM) membawa risiko politik, hukum, dan korupsi yang sangat besar.
Koordinator GENTA Indonesia, Trio Marpaung, menegaskan bahwa status lahan EV 1305 dan EV 1278 telah berubah menjadi aset negara sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958.
Menurutnya, sekalipun Pertamina lalai mengubah status lahan sesuai ketentuan modern pasca UUPA 1960, tanah tersebut tetap menjadi aset negara yang tidak otomatis dapat dimiliki warga.
“Tanah tersebut tidak otomatis menjadi milik warga yang menduduki, melainkan harus menunggu keputusan negara untuk redistribusi,” tegasnya, Minggu (23/11/2025).
Peringatan kepada Presiden Prabowo: Jangan Buka “Kotak Pandora”
GENTA Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto agar tidak tergesa-gesa menanggapi desakan politik jangka pendek terkait penyelesaian sengketa EV.
Trio Marpaung menyampaikan bahwa pemberian SHM kepada warga di atas aset Pertamina berpotensi membuka efek domino secara nasional.
“Kami sangat menghargai niat baik Presiden untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Namun jika dilakukan secara gegabah, misalnya melalui skema hibah atau pemberian SHM gratis, akan memicu risiko hukum dan politik besar yang bisa menjatuhkan marwah Presiden,” ujar Trio.
Ia menambahkan bahwa keputusan melepas aset Pertamina bisa menjadi preseden bagi jutaan hektare tanah milik PT KAI, PTPN, Pelindo, hingga TNI yang saat ini ditempati masyarakat.
“Jika tanah Pertamina dilepas, seluruh pendudukan di tanah aset negara akan menuntut hal serupa. Presiden akan dicatat sejarah sebagai pemimpin yang meruntuhkan aset strategis negara. Tapi kami percaya Presiden tidak akan terjebak dalam hal ini,” lanjutnya.
Risiko Kerugian Negara hingga Rp 267 Triliun
Dalam kajian GENTA Indonesia, total luas lahan sengketa mencapai 534 hektare. Dengan asumsi nilai tanah Rp 50 juta per meter persegi, negara berpotensi mengalami kerugian fantastis mencapai Rp 267 triliun. Bahkan pada asumsi paling rendah, Rp 10 juta/m², potensi kerugian tetap berada di angka Rp 53,4 triliun.
Trio Marpaung juga mengungkap adanya indikasi keterlibatan pengembang dan spekulan yang diduga ingin mengambil keuntungan besar melalui skema legalisasi massal SHM.
“Kami mencermati bahwa kasus ini bukan hanya melibatkan warga miskin, tetapi juga pengembang yang mencoba menguasai tanah negara dengan harga murah. Kami mendesak aparat untuk menginvestigasi dugaan pejabat yang paling getol mendorong pelepasan SHM, namun justru memiliki properti di lokasi sengketa,” tegas Trio.
Kritik untuk Wali Kota Surabaya
GENTA Indonesia turut menyoroti peran aktif Wali Kota Surabaya dalam mendampingi warga. Mereka menilai sikap tersebut kontradiktif karena Pemerintah Kota Surabaya selama bertahun-tahun justru menghambat ribuan warga dalam menaikkan status Surat Ijo menjadi SHM.
“Yang dilakukan Wali Kota Surabaya itu sungguh ironi. Surabaya satu-satunya daerah yang masih ngotot mempertahankan Surat Ijo. Jelas sekali ini tidak fair,” ujar Indra Agus, Sekjen Forum Aktivis ’98 Jatim.
Keputusan RDP Dianggap Berbahaya
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Komisi II DPR RI, Pemkot Surabaya, FATWA, BPN, dan Pertamina telah menghasilkan rekomendasi pelepasan hak, pembukaan blokir aset, dan delisting. Namun GENTA Indonesia menilai implementasi rekomendasi tersebut rawan menjadi ladang korupsi.
“Jika aset negara dilepas tanpa filter ketat, ini bukan lagi soal risiko, tapi desain korupsi yang sempurna,” jelas Trio.
GENTA Indonesia menguraikan tiga fase rawan korupsi: pra-pelepasan, proses pelepasan, dan pasca-pelepasan, yang disebut dapat dimanfaatkan spekulan dan oknum pejabat.
Dasar Hukum yang Menguatkan Status Aset Negara
GENTA Indonesia menegaskan bahwa lahan EV Pertamina merupakan aset negara berdasarkan tiga undang-undang:
UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.Dengan demikian, pelepasan aset negara tanpa prosedur hukum yang benar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Empat Seruan GENTA Indonesia kepada Pemerintah
Dalam pernyataannya, GENTA Indonesia menyampaikan empat tuntutan resmi:
Presiden RI diminta menolak skema pelepasan SHM atas aset pertamina EV di Surabaya.
KPK dan Kejaksaan Agung diminta melakukan investigasi mendalam terkait data warga penghuni lahan.
Menolak praktik “serakahnomics” yang memanfaatkan warga untuk kepentingan pihak tertentu.
Mendesak Presiden untuk menerbitkan Keppres skema HGB di atas HPL sebagai solusi legal tanpa mengorbankan aset negara.Trio menegaskan bahwa Presiden hanya perlu menjamin legalitas hunian, bukan memberikan hak kepemilikan atas aset negara.
“Pemberian HGB atau Hak Pakai adalah solusi fundamental yang akan menyelamatkan martabat Presiden dari jerat hukum dan melindungi aset vital BUMN dari efek domino kerugian,” pungkasnya. (ted)
-
Tanggapi Keanehan Kunjungan Kaesang di Palu, Dimas Budi Prasetyo Beber Mengapa Prabowo Menang Pilpres dengan Joget-joget
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis yang juga diaspora Indonesia yang kini bermukim di Belanda, Dimas Budi Prasetyo, blak-blakan menanggapi kejadian unik yang dialami Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, saat menghadiri rangkaian acara Rakorwil PSI di Palu.
Kaesang sempat disangka sebagai kakaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, bahkan diteriaki “Hidup Jokowi” oleh masyarakat.
Dimas membawa kejadian itu ke dalam konteks satir soal kualitas publik dan perilaku politik di Indonesia.
Dimas memulai dengan mengutip pernyataan Dokter Ryu Hasan, ahli bedah saraf dan pakar neurosains, dalam diskusinya bersama Gita Wirjawan.
Dalam obrolan itu, Ryu menyebut bahwa rata-rata IQ Indonesia pada 1986 berada di kisaran 109,6, sementara saat ini hanya 78,4.
Komentar itu memicu tawa, namun bagi Dimas justru menimbulkan keprihatinan.
“Memang pembawaan Dokter Ryu kocak. Tapi setelah direnungi, ini menyedihkan sekali,” ujar Dimas dikutip pada Minggu (23/11/2025).
Kata Dimas, Ryu bukan sosok yang asal bicara sehingga pernyataan tersebut perlu dipikirkan lebih dalam.
Ia mempertanyakan apakah benar kualitas kecerdasan publik menurun, padahal kondisi gizi dan akses informasi saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa dekade lalu.
Dimas kemudian menghubungkan fenomena tersebut dengan gaya kampanye politik yang semakin menghibur ketimbang mendidik.
“Pantas saja waktu pilpres kemarin, Prabowo yang tegas tiba-tiba jadi lucu. Joget-joget, menye-menye, jualan cerita sedih,” katanya.
“Setelah dilantik, apa masih joget? Atau saya yang kurang update?,” sambung dia.
-
PDIP tegaskan komitmen bangun basis politik di Riau lewat tiga pilar
Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan komitmennya membangun basis politik di Riau melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan akar budaya Melayu, penanaman keteladanan sejarah, dan merumuskan ide-cita-cita masa depan.
Dilansir dari keterangan resmi, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP serentak di Pekanbaru, Riau, Sabtu, mengatakan bahwa dalam hal budaya, sumbangsih kultural Riau sangat fundamental bagi persatuan nasional.
Hasto memuji keindahan songket dan tarian Riau yang disajikan dalam drama musikal, lalu menyampaikan pantun penghormatan.
Ia juga menekankan pentingnya peran sentral budaya Melayu dalam mempersatukan Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928.
“Meskipun pengguna Bahasa Jawa, Sunda, Batak jauh lebih besar, para pemuda visioner itu mencari suatu tradisi kebudayaan yang menjadi jembatan. Mengapa Bahasa Indonesia yang akarnya Melayu? Maka, banggalah bahasa ini sungguh-sungguh telah menyatukan kita,” katanya.
Kemudian, terkait pilar kedua soal keteladanan sejarah, Hasto menyampaikan keprihatinannya karena banyak anak bangsa yang lupa sejarah akibat pendidikan politik yang ahistoris.
Ia pun mengajak kader PDIP untuk meneladani pengorbanan sejati, dimulai dari kisah Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak.
“Beliau mempersembahkan kedaulatannya, mahkotanya, pedangnya, dan dana sebesar 13 juta gulden dipersembahkan bagi Republik yang baru berdiri. Beliau tidak bertanya mau jadi apa, dan akhirnya beliau lebih memilih menjadi rakyat biasa,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Hasto juga menyoroti semangat Bung Karno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada usia 26 tahun dengan prinsip noncooperation melawan kolonialisme terbesar di dunia saat itu.
“Seorang anak muda memekikkan dengan lantang: ‘Saya mendirikan PNI untuk memerdekakan Indonesia Raya’,” ucapnya.
Untuk menguji mental kader, Hasto membacakan surat mengharukan dari kader PNI di Ciamis yang akan digantung Belanda, sebagai contoh pengorbanan total demi kemerdekaan.
“Bayangkan, sebelum digantung, mereka berkirim surat kepada Bung Karno yang isinya menyatakan pergi ke tiang gantungan dengan hati gembira karena yakin Bung Karno akan melanjutkan peperangan,” katanya.
Ia lantas melontarkan tantangan kepada para kader PDIP yang hadir untuk memiliki keberanian seperti itu.
“Apakah kita punya keberanian seperti ini? Pemilu baru menghadapi intimidasi, sudah banyak yang takut dan melintir,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kembali pesan moral Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpesan bahwa menjadi banteng-banteng PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh jabatannya apa, tetapi ditentukan oleh apa yang bisa kita berikan kepada rakyat Indonesia.
PDIP, kata Hasto, harus fokus membangun peradaban politik berbasis pengorbanan dan ideologi, bukan sekadar mengejar kekuasaan transaksional.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Dua Maskapai Australia Larang Bawa Power Bank ke Bagasi
Anda sedang membaca rangkuman sejumlah berita pilihan mancanegara yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini.
Edisi Jumat, 21 November 2025 kami awali dari Australia.
Larangan bawa ‘power bank’ ke bagasi
Mulai 1 Desember, penumpang Virgin Australia diwajibkan untuk menyimpan ‘power bank’ di tempat yang mudah dilihat dan diakses selama penerbangan, atau dalam arti lain: tidak boleh diletakkan di bagasi.
‘Power bank’ tidak bisa digunakan atau di-‘charge’ di dalam pesawat, dan penumpang hanya diperbolehkan membawa dua ‘power bank’. Selain itu, yang kekuatannya di atas 100 watt-hours harus mendapat persetujuan pihak maskapai.
Qantas, QantasLink, dan Jetstar akan menerapkan langkah serupa mulai 15 Desember.
Seorang juru bicara Qantas mengonfirmasi bahwa penumpang juga akan dibatasi hanya boleh membawa dua power bank, masing-masing di bawah 160 watt-jam, di bagasi kabin.
“Secara global, semakin banyak perangkat bertenaga baterai litium yang dibawa oleh para pelaku perjalanan, dan meskipun barang-barang ini umumnya aman jika dikemas dan ditangani dengan tepat, langkah ini akan meminimalkan potensi risiko yang terkait dengan perangkat ini,” kata CEO Virgin Australia, Chris Snook.
Qantas / Jetstar / Qantas LinkVirgin AustraliaPenerapan15 Desember 20251 Desember 2025Penggunaan saat terbangDilarangDilarangJumlah maksimum yang bisa dibawaDua unit per penumpangDua unit per penumpangKapasitas maksimum160 Wh per power bankLebih dari 100 Wh diperbolehkan; 100-160 Wh butuh persetujuan; >160 Wh dilarangTempat penyimpananDi kantung yang ada di kursi, di bawah kursi, kantung baterai harus dilepasYang mudah diakses oleh penumpang, tidak bisa ditaruh di atas kabin.Dibawa ke bagasiDilarangDilarangRatusan orang diselamatkan dari Gunung Semeru
Sekitar 178 orang yang terjebak dalam letusan Gunung Semeru telah diselamatkan dan kini berada di tempat yang aman, setelah ada indikasi letusan Gunung Semeru akan terus berlanjut.
Mereka adalah pendaki, pemandu wisata, petugas, serta wisatawan, yang memulai pendakian pada hari Rabu (19/11) sebelum akhirnya terdampar di area perkemahan.
“Mereka dalam keadaan selamat dan sekarang sedang dibantu untuk kembali,” kata Priatin Hadi Wijaya, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dalam konferensi pers melalui video.
Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, menyebut hampir 1.000 warga di tiga desa paling berisiko di Kabupaten Lumajang juga telah dievakuasi ke posko-posko pemerintah, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Presiden Taiwan dukung langkah Jepang
Presiden Taiwan, Lai Ching-te, mengunggah foto dirinya sedang menyantap sushi untuk menunjukkan dukungannya kepada Jepang di tengah meningkatnya sengketa diplomatik antara Jepang dan China.
China dilaporkan sedang bersiap untuk menghentikan impor makanan laut dari Jepang setelah PM Jepang, Sanae Takaichi, mengisyaratkan akan melibatkan militernya jika China menyerang Taiwan.
Pemerintah Taiwan mengecam “perilaku intimidasi” China, dan mendesak warganya untuk mendukung Jepang dengan mengunjungi Jepang dan membeli produk-produk asal Jepang.
China menegaskan klaimnya atas Taiwan, sementara Jepang dan Taiwan mempertahankan hubungan yang dekat namun tidak resmi.
Puluhan warga tewas akibat banjir di Vietnam
Jumlah korban tewas akibat hujan deras, banjir, dan tanah longsor di Vietnam tengah sejak akhir pekan lalu meningkat menjadi 41 orang, demikian laporan dari media pemerintah, sementara ketinggian air terus meningkat di kota-kota dan desa-desa yang sudah terendam banjir.
Curah hujan melebihi 1.500 milimeter di beberapa wilayah Vietnam tengah selama tiga hari terakhir, yang menjadi kawasan produsen kopi serta pantai-pantai yang populer bagi turis.
Pemerintah mengatakan lebih dari setengah juta rumah tangga dan pelaku bisnis kopi mengalami pemadaman listrik akibat banjir.
Badan prakiraan cuaca nasional memperingatkan terjadinya lebih banyak banjir dan tanah longsor, dengan hujan lebat diperkirakan akan terus berlanjut di wilayah tersebut.
Tonton juga video “Power Bank Berasap di Pesawat Tujuan Belanda, Penumpang Panik!”
-
Membaca puisi cinta pada pusara Maria van de Velde di Pulau Onrust
Jakarta (ANTARA) – Pohon besar berdiri kokoh di sudut kompleks pemakaman Belanda di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jakarta. Rindang pohon memayungi beberapa makam berusia ratusan tahun di area yang berada tepat di tepi laut itu.
Jakarta yang bising tak akan terdengar dari pemakaman ini. Hanya ada desir ombak dan gemulai angin laut yang membuat ranting dan daun pepohonan bergemericik.
Dilihat dari dekat, makam-makam itu cukup mencolok dari warna pasir pantai. Sebagian besar makam dibuat dengan susunan batu bata berpenampang serupa segitiga dan trapesium. Sebagian lagi dibuat dari cor semen dan pasir yang mulai menghitam akibat dikikis zaman.
Dari banyaknya makam yang ada di Pulau Onrust, satu makam nampak istimewa. Pasalnya, makam itu berpuisi. Puisi sakit hati, puisi cinta berusia lebih dari tiga abad yang ditulis oleh kekasih penghuni makam.
Maria van de Velde, wanita Belanda yang meninggal di Pulau Onrust pada usia 28 tahun, rupanya punya kekasih yang ingin membuatnya abadi.
Kompleks pemakaman Belanda di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (24/10/2025). ANTARA/Risky Syukur/am.
Puisi itu tertulis dalam aksara Belanda yang memenuhi permukaan atas makam. Kendati badan makam yang mulai menghitam serta tepi-tepiannya mulai pecah termakan usia, puisi cinta itu menolak kehilangan satu aksara pun.
Tertulis dalam Bahasa Belanda, tapi pengelola Pulau Onrust menempatkan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, tepat di samping makam. Dengan demikian, wisatawan dapat membaca keindahan puisi itu.
(1693-1721)
Maria van de Velde
Mayatnya dikubur, walaupun ia pantas hidup bertahun-tahun lamanya,
seandainya Tuhan berkenan demikian.Namun rupanya, Johova menghalangi itu dengan kematian (nya).
Maria hilang, Maria tak ada lagi! Bukan! Saya tarik kembali kata itu.
Karena diucapkan tanpa pikir panjang.
Maka semoga kelancanganku langsung didenda!Kini Maria baru sungguh-sungguh hidup, sejak hidup dekat dengan Tuhannya.
Lahir di Amsterdam tanggal 29 Desember 1693. Meninggal pada tanggal 19 November 1721 di Onrust
Seorang wisatawan membacakan puisi itu dengan terbata-bata. Nampaknya tak kuasa ia membaca sambil mengagumi pesan cinta dari ukiran pusara itu. Usai puisi dibacakan, para wisatawan mengambil jeda sepersekian detik, hingga akhirnya pecah decak kagum.
Tak ketinggalan mereka menghunus gawainya masing-masing untuk mengabadikan potret puisi cinta tersebut. Tak perlu menjadi penyuka puisi untuk mengagumi keindahan puisi sederhana tapi mendalam itu.
Di bawah terik Pulau Onrust, semua mata dan telinga terpukau: beginikah indahnya mencintai di zaman dulu? Maka apa yang terjadi ketika manusia meninggal?
Satu hal yang pasti, orang yang mencintai kita akan merindu. Maria van de Velde adalah bukti puitis dari kerinduan itu.
Hingga kini, tak ada yang tahu siapa nama kekasih Maria. Ia tak ingin memasukkan namanya pada puisi indah itu. Barangkali, ia hanya ingin dikenang sebagai pecinta tanpa nama. Biarlah puisi itu saja yang menggantikan namanya. Lagi pula, bukankah puisi itu abadi?
Menurut cerita pemandu wisata Pulau Onrust bernama Rosadi, Maria adalah satu dari sekian banyak orang yang saat itu meninggal akibat penyakit daerah tropis, seperti malaria.
Beberapa versi masyarakat lokal menyebut Maria meninggal karena faktor lain, seperti bunuh diri. Namun, kata Rosadi, mayoritas penduduk Pulau Onrust saat itu kebanyakan meninggal di usia muda lantaran terserang penyakit tropis.
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.