Xcloud.id

Negara: Belanda

  • Kepercayaan Konsumen Indonesia Juni 2025 Naik, Kalahkan India – Malaysia

    Kepercayaan Konsumen Indonesia Juni 2025 Naik, Kalahkan India – Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepercayaan konsumen Indonesia mengalami kenaikan signifikan sebesar 2,0 poin Juni 2025 dibandingkan dengan bulan sebelumnya menurut laporan Ipsos Global Consumer Confidence Index (GCCI).

    Dengan skor indeks nasional 61, Indonesia saat ini menempati posisi teratas secara global dalam tingkat kepercayaan konsumen, mengungguli India dengan 59 poin, Malaysia 55,7, dan Singapura 55,1.

    Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan optimisme tertinggi di kawasan Asia Pasifik, meskipun secara tahunan mengalami sedikit penurunan sebesar -2,1 poin dibandingkan dengan Juni 2024.

    Menurut Managing Director Ipsos Indonesia Hansal Savla, tren penurunan tahunan ini mengindikasikan kehati-hatian di tengah optimisme masyarakat Indonesia seiring dengan dinamika ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

    “Kenaikan tipis ini menunjukkan ketahanan konsumen Indonesia. Namun, tingkatnya belum kembali ke level tahun lalu. Ini mencerminkan optimisme yang masih disertai kehati-hatian,” kata Hansal dalam siaran pers, Rabu (2/7/2025).

    Dalam konteks Asia Pasifik, Indonesia lebih menonjol ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sebagai contoh, Thailand mengalami penurunan indeks dengan skor turun -7,6 poin dibandingkan dengan Juni 2024, dan -2,2 poin dalam sebulan terakhir.

    Malaysia mengalami fluktuasi dengan kenaikan secara tahunan +2,7 poin, tapi mengalami penurunan bulanan signifikan sebesar -3,9 poin. Singapura menunjukkan tren membaik dengan peningkatan +3,1 poin dalam sebulan terakhir, meskipun secara tahunan masih tercatat negatif -2,9 poiin.

    India, meskipun secara bulanan naik cukup kuat +2,9 poin, tapi mengalami penurunan terbesar dalam skala tahunan -6,1 poin.

    Secara global, indeks kepercayaan konsumen di 30 negara yang disurvei Ipsos mencapai 48,2. Beberapa negara menunjukkan pemulihan kuat, seperti Turki (+6.3), Malaysia (+2.7), dan Korea Selatan (+2.0)

    Namun, sejumlah negara Eropa seperti Prancis (-3,7), Jerman (-2,7), dan Belanda (-2,7) masih mengalami pelemahan berkelanjutan.

    Laporan ini dinilai mencerminkan meskipun sebagian besar dunia mengalami ketidakpastian ekonomi, tapi tingkat kepercayaan bisa berubah cepat, tergantung pada kondisi ekonomi global maupun domestik ke depan.

    “Hal ini menggarisbawahi pentingnya tetap waspada dan adaptif dalam menghadapi potensi perlambatan ekonomi,” kata dia.

  • KSAD siap berdiskusi dengan Pemprov Aceh bahas lahan Blang Padang

    KSAD siap berdiskusi dengan Pemprov Aceh bahas lahan Blang Padang

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan gak punya kewenangan ngasih,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya siap duduk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh soal permasalah Lahan Blang Padang.

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan nggak punya kewenangan ngasih,” kata Maruli saat ditemui di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Maruli, Kementerian Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.

    Berdasarkan peraturan dan administrasi yang berlaku, lahan tersebut lalu diserahkan ke Kementerian Pertahanan dan selanjutnya dipakai TNI AD untuk dikelola.

    Hal tersebut, lanjut Maruli, membuat TNI AD tidak bisa serta merta memberikan lahan tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Kami kan di situ ada juga surat kami legalitasnya dari Kementerian Keuangan,” jelas Maruli.

    Maruli berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Asal muasal lahan Blang Padang

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan soal asal usul kepemilikan Tanah Lapang Blang Padang yang ada di Provinsi Aceh.

    Dalam pernyataan pers resmi Kadispenad yang diterima TNI AD di Jakarta, Selasa, dijelaskan bahwa tanah tersebut awalnya dipakai oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai tempat pemusatan pasukan di masa perjuangan 1945.

    Setelah itu, KNIL selaku pihak militer Belanda menyerahkan lahan serta tersebut sarana dan prasarananya ke pihak Indonesia.

    “Pada tahun 1950 Pemerintah Belanda melalui KNIL melaksanakan penyerahan seluruh sarpras militer yang berada di atas tanah Blang Padang dan sekelilingnya kepada pihak militer Indonesia dan beberapa dokumen tersimpan di TNI AD terkait hal tersebut,” kata Wahyu dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (1/7).

    Selanjutnya, kata Wahyu, setelah melewati beberapa tahapan administrasi, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Pengelola Barang (PB) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Pengguna (PSP) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Surat tersebut mengukuhkan status Kemhan sebagai Pengguna Barang (PB), dalam hal ini lahan tersebut.

    “Tahapan berikutnya, Kemhan selaku Pengguna Barang menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada TNI AD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB),” kata Wahyu.

    Selanjutnya, jelas Wahyu, TNI AD menggunakan lahan tersebut untuk berbagai kebutuhan seperti upacara, sarana olahraga dan sarana yang kerap dipakai masyarakat ataupun pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan.

    Wahyu sendiri menekankan pihaknya tidak masalah jika pemerintah daerah setempat ingin mengambil alih kepemilikan lahan tersebut.

    “Namun hal yang harus dipedomani adalah bahwa perubahan tersebut perlu dilaksanakan sesuai Prosedur yang berlaku,” jelas Wahyu.

    “Secara mekanisme dan prosedur, tentunya TNI AD tidak bisa serta merta menyerahkan kepada Pemprov Aceh,” tambah dia.

    Wahyu pun menjelaskan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pihak pemerintah daerah jika ingin mengambil alih lahan tersebut.

    Salah satu caranya yakni Pemprov Aceh bisa berkomunikasi dengan Menkeu selaku pengelola barang untuk merubah PSP yang menetapkan Kemhan sebagai pengguna barang.

    Wahyu berharap, cara yang telah diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat ditempuh Pemprov Aceh untuk menyelesaikan masalah tanah ini.

    “Sekali lagi saya tegaskan bahwa TNI AD tidak mempermasalahkan jika Pemprov Aceh akan mengelola tanah tersebut, tentunya setelah ada perubahan PSP, karena sebenarnya TNI AD juga sudah cukup banyak menerima bantuan tanah dari Pemda di wilayah melalui mekanisme yang berlaku,” tutup Wahyu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rektor UIN harap Presiden respon surat Gubernur Aceh soal Blang Padang

    Rektor UIN harap Presiden respon surat Gubernur Aceh soal Blang Padang

    “Kita berharap Pak Presiden dapat segera merespon, seperti beliau merespon dengan cepat terkait dengan konflik pulau. Jadi untuk ini, kita berdoa semuanya,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Prof Mujiburrahman berharap Presiden RI Prabowo Subianto memberikan respon terhadap surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait tanah wakaf Blang Padang Banda Aceh.

    “Kita berharap Pak Presiden dapat segera merespon, seperti beliau merespon dengan cepat terkait dengan konflik pulau. Jadi untuk ini, kita berdoa semuanya,” kata Prof Mujiburrahman, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto terkait permohonan penyelesaian tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman yakni Blang Padang.

    Dalam surat Gubernur Aceh Nomor 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025 itu disampaikan beberapa bukti terkait kepemilikan tanah wakaf Blang Padang yang terletak di Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tersebut.

    Disampaikan, berdasarkan sejarah dan dokumen dan dokumen peninggalan kesultanan Aceh dan dokumen Belanda, tanah Blang Padang bersama tanah wakaf di Blang Punge diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk keperluan kemakmuran, kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.

    Dalam surat itu dituliskan, tanah wakaf Blang Padang, sejak 20 tahun lalu atau paska Tsunami Aceh, telah dikelola oleh TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda.

    Prof Mujib mendukung langkah yang ditempuh Gubernur Aceh dengan menyurati Presiden beserta bukti-bukti yang ada, diharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan secepat mungkin.

    “Kita memberi dukungan penuh kepada Pak Gubernur agar masalah tanah Blang Padang itu, yang hari ini sudah disurati kepada Pak Presiden juga segera bisa selesai,” ujar Prof Mujiburrahman.

    Sementara disisi lain, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan asal usul kepemilikan tanah lapang Blang Padang.

    Dalam pernyataan pers resmi di Jakarta, Selasa (1/7), Kadispenad menjelaskan bahwa tanah tersebut awalnya dipakai oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai tempat pemusatan pasukan di masa perjuangan 1945.

    Setelah itu, KNIL selaku pihak Belanda menyerahkan lahan serta sarana dan prasarananya ke pihak Indonesia.

    “Pada tahun 1950, Pemerintah Belanda melalui KNIL melaksanakan penyerahan seluruh sarpras militer yang berada di atas tanah Blang Padang dan sekelilingnya kepada pihak militer Indonesia dan beberapa dokumen tersimpan di TNI AD terkait hal tersebut,” kata Wahyu.

    Selanjutnya, kata Wahyu, setelah melewati beberapa tahapan administrasi, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Pengelola Barang (PB) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Pengguna (PSP) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Surat tersebut mengukuhkan status Kemhan sebagai Pengguna Barang (PB), dalam hal ini lahan tersebut.

    “Tahapan berikutnya, Kemhan selaku Pengguna Barang menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada TNI AD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB),” kata Wahyu.

    Dirinya juga menekankan, TNI AD tidak masalah jika pemerintah daerah setempat ingin mengambil alih kepemilikan lahan tersebut.

    Namun, hal yang harus dipedomani adalah bahwa perubahan tersebut perlu dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

    “Secara mekanisme dan prosedur, tentunya TNI AD tidak bisa serta merta menyerahkan kepada Pemprov Aceh,” kata Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Hari Bhayangkara di Yogyakarta, Orator: Polri Bukan Penjaga Rakyat, tapi Penjaga Rezim Yogyakarta 1 Juli 2025

    Demo Hari Bhayangkara di Yogyakarta, Orator: Polri Bukan Penjaga Rakyat, tapi Penjaga Rezim Yogyakarta 1 Juli 2025

    Demo Hari Bhayangkara di Yogyakarta, Orator: Polri Bukan Penjaga Rakyat, tapi Penjaga Rezim
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Hari Bhayangkara
    yang seharusnya menjadi momentum peringatan hari jadi institusi Polri, justru diwarnai aksi demonstrasi di Kota
    Yogyakarta
    .
    Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer, Senin (1/7/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.
    Dalam aksinya, massa menyampaikan kritik keras terhadap institusi Polri, serta sejumlah tuntutan yang mereka nilai penting untuk demokrasi dan hak asasi manusia.
    Koordinator aksi, Bung Koes, menyebut bahwa sejak awal berdiri, Polri tidak pernah benar-benar melayani kepentingan rakyat, melainkan menjadi alat kekuasaan.
    “Secara historis, Polri sejatinya merupakan kelanjutan langsung dari struktur kepolisian kolonial Hindia Belanda, seperti Veldpolitie dan Politietroepen, yang dibentuk untuk mengamankan kepentingan ekonomi kolonial, menekan pemberontakan rakyat, serta menjaga stabilitas kekuasaan negara kolonial Hindia Belanda,” ucapnya dalam orasi.
    Ia juga menilai bahwa setelah Kemerdekaan 1945, warisan kolonial itu justru tidak dilepaskan, melainkan diadopsi dalam bentuk baru di bawah sistem nasional.
    “Selama Orde Baru, Polri berada dalam struktur ABRI dan menjadi alat utama rezim Soeharto untuk menindas gerakan rakyat, membungkam lawan politik, dan mengamankan kekuasaan,” lanjutnya.
    Setelah reformasi, meskipun Polri telah dipisahkan dari militer secara administratif, menurut Bung Koes, fungsinya sebagai penjaga kekuasaan tetap dipertahankan.
    Aliansi juga menyoroti alokasi anggaran Polri tahun 2025 yang mencapai Rp 126,62 triliun, dengan belanja pegawai mencapai lebih dari Rp 59 triliun.
    Bahkan setelah pemotongan anggaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025, realisasi anggaran Polri tetap mencapai Rp 106 triliun.
    “Ironisnya, pemotongan tidak menyentuh pos belanja pegawai dan alat-alat represi. Di tengah kondisi rakyat yang makin sulit mengakses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan layak, negara justru terus menyuntikkan dana raksasa untuk memperkuat aparatus represi,” katanya.
    Mereka juga mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang tengah dibahas. RUU ini dinilai membuka ruang penyadapan tanpa izin pengadilan, pembatasan akses informasi, dan penggalangan intelijen tanpa mekanisme akuntabilitas.
    “Pasal 14 dan 16 memperkuat fungsi Polri dalam mengawasi dunia digital dan mengatur urusan sipil, menjadikannya lembaga superbody yang menyerap peran Kominfo, BSSN, hingga BIN,” tegas Bung Koes.
    Menurutnya, ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih birokrasi dan memperbesar kekuasaan tanpa kontrol publik.
    Aliansi Jogja Memanggil juga menyoroti kekerasan yang terjadi terhadap massa aksi di berbagai daerah, termasuk kasus terbaru pada 2025.
    “Di Semarang, massa aksi diserang dengan gas air mata dan empat orang ditangkap. Di Jakarta, Bandung, Malang, Bojonegoro, Jember, puluhan aktivis dan relawan ditangkap, termasuk tim dokumentasi dan tim medis yang mengalami kekerasan,” katanya.
    “Demokrasi kerakyatan tidak akan pernah lahir di bawah bayang-bayang gas air mata dan borgol,” tambahnya.
    Bung Koes menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukan hari yang patut dirayakan.
    “Kami menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukanlah hari agung yang perlu dirayakan. Ia adalah pengingat atas darah, air mata, dan ketakutan yang terus ditanamkan oleh aparat bersenjata kepada rakyat,” ujarnya.
    Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Bhayangkara ke-79 Diperingati 1 Juli 2025: Menapaki Sejarah Panjang Polri

    Hari Bhayangkara ke-79 Diperingati 1 Juli 2025: Menapaki Sejarah Panjang Polri

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara sebagai tonggak kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tahun ini, perayaan tersebut memasuki usia ke-79. Momen ini menjadi refleksi perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum sejak masa kemerdekaan hingga era modern.

    Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini diselenggarakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah atraksi teknologi kepolisian, termasuk robot humanoid milik Polri, turut ditampilkan dalam gladi kotor jelang acara puncak pada Selasa, 1 Juli 2025.

    Jejak Sejarah Hari Bhayangkara

    Penetapan Hari Bhayangkara merujuk pada Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, yang secara resmi menyatakan pembentukan Djawatan Kepolisian Negara. Tanggal 1 Juli 1946 inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Polri.

    Namun jejak sejarah Polri jauh lebih tua, menelusuri akar budaya dan masa kolonial. Istilah “Bhayangkara” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penjaga atau pelindung. Nama ini merujuk pada pasukan elit yang dibentuk oleh Patih Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit, dengan tugas utama menjaga keselamatan raja dan stabilitas kerajaan.

    Masa Kolonial dan Pendudukan Jepang

    Pada masa penjajahan Belanda, sistem kepolisian mulai dibentuk secara modern. Sekitar tahun 1897 hingga 1920, dibentuk satuan-satuan kepolisian yang merekrut pribumi melalui pelatihan dan seleksi ketat. Formasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal institusi Polri.

    Saat Jepang menduduki Indonesia, struktur kepolisian kembali berubah. Jepang membentuk korps kepolisian di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta, Bukittinggi, Makassar, dan Banjarmasin. Para pegawai pribumi dari sistem Jepang ini kemudian menjadi bagian penting dalam pembentukan kepolisian nasional pascakemerdekaan.

    Lahirnya Kepolisian Negara

    Setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembentukan lembaga Kepolisian Negara. Tak lama kemudian, pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menunjuk Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama.

    Pada masa awal, Djawatan Kepolisian Negara berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, namun operasionalnya dijalankan oleh Jaksa Agung. Barulah pada 1 Juli 1946, pembentukan kepolisian secara mandiri diresmikan melalui regulasi negara, yang menjadi dasar peringatan Hari Bhayangkara.

    Polri terus mengalami perubahan struktural dan kebijakan. Pada tahun 1969, Polri ditetapkan sebagai institusi yang berdiri sendiri. Berbagai upaya modernisasi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penguatan teknologi, integritas personel, dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan nasional.

    Hari Bhayangkara ke-79 bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga momentum evaluasi dan apresiasi terhadap dedikasi seluruh jajaran kepolisian yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara.***

     

     

     

  • MenpanRB Sebut Sistem Kerja Baru ASN Flexible Working Arrangement Bukan WFA

    MenpanRB Sebut Sistem Kerja Baru ASN Flexible Working Arrangement Bukan WFA

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Rini Widyantini meluruskan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) disebut flexible working arrangement (FWA).

    Hal tersebut dia sampaikan langsung dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/6/2025).

    “Kebijakan mengenai fleksibilitas kerja ASN. Jadi WFA ini bukan work from anywhere tapi flexible working arrangement (FWA), jadi working arrangement-nya yang fleksibel,” katanya.

    Rini melanjutkan, kebijakan ini diperlukan untuk menjawab tantangan organisasi yang lebih modern, efektif, dan terukur. Diharapkan dengan fleksibilitas kerja ini bisa meningkatkan kepuasan kerja.

    Rini mencontohkan, Belanda, Australia, Singapura, dan Uni Emirat Arab (UEA) saja sudah lebih dulu menerapkan fleksibilitas kerja sebagai strategi nasionalnya.

    “Misalnya Singapura telah berhasil meningkatkan responsivitas ranah publik hingga 15%, melalui model kerja Hybrid atau flextime. Sedangkan Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek,” bebernya.

    Sebab itu, dia memandang fleksibilitas kerja bukan hanya skadar tren biasa, tetapi menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan ke depan terhadap birokrasi.

    Selain itu, lanjutnya, aturan mengenai fleksibilitas kerja untuk para ASN sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Dispilin PNS dan juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari dan Kerja ASN.

    “Oleh karena itu kita keluarkan PermenPAN Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan kedinasan ASN secara fleksibel di instansi pemerintah. Aturan ini adalah peraturan teknis daripada kedua peraturan yang lebih tinggi. Jadi memang ini Pedoman tata cara hasil pemerintah untuk melakukan Flexible Working Arrangement,” ucapnya.

  • Memimpin di Awal Balapan, Kenapa Bagnaia Melorot Lagi?

    Memimpin di Awal Balapan, Kenapa Bagnaia Melorot Lagi?

    Jakarta –

    Francesco ‘Pecco’ Bagnaia lagi-lagi harus kehilangan takhta di sirkuit favoritnya. Bagnaia harus puas di posisi ketiga di MotoGP Belanda 2025. Padahal, rider Italia itu sempat memimpin balapan.

    Sirkuit Assen sebenarnya menjadi sirkuit favorit Bagnaia. Di sana tempat Bagnaia meraih kemenangan grand prix pertamanya di kelas Moto3 dan menang di kelas MotoGP sejak 2022. Bagnaia pun mencetak tato sirkuit Assen di lengannya. Namun tahun ini sirkuit Assen bukan lagi miliknya.

    Pada lap pertama, Francesco Bagnaia bisa memimpin di depan, diikuti Marc Marquez, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi. Namun, seperti di MotoGP Italia sepekan sebelumnya, begitu cengkeraman depan mulai menurun, Bagnaia tidak dapat menahan Marc Marquez. Pecco sempat tergeser ke posisi empat. Pada akhirnya, Pecco lagi-lagi harus puas finis di tempat ketiga.

    “Saya merasa bahwa untuk pertama kalinya musim ini, kecepatan saya adalah salah satu yang terkuat sepanjang akhir pekan. Tetapi kemudian dalam balapan saya finis di tempat yang sama seperti biasanya!” kata Bagnaia seperti dikutip Crash.

    “Saya berjuang kurang lebih dengan cara yang sama. Saya bisa bertarung dan menyerang di lap pertama, tetapi kemudian saya merasa seperti sedikit penurunan (pada cengkeraman depan) yang merugikan saya sedikit di tengah balapan, dan kemudian saya mampu menjadi cepat lagi,” ujarnya.

    “Tetapi bagaimanapun juga, Marc melakukan pekerjaan yang fantastis dengan motor (GP25) ini. Saya lebih berjuang untuk menemukan keseimbangan saya pada motor ini, mengetahui dengan tepat seperti apa motor tahun lalu…”

    Bagnaia 9,524 detik lebih lambat selama 26 lap dibandingkan dengan yang ia catat di MotoGP Assen tahun lalu dengan motor GP24, meskipun suhu trek dan udaranya sama.

    “Kami hanya perlu mengambil sisi positifnya. Untuk minggu kedua berturut-turut saya cukup cepat untuk bertarung dan menyerang di lap pertama. Saya cukup yakin bahwa kami tidak terlalu jauh dan kami semakin dekat,” sebut Bagnaia.

    Bagnaia mengatakan, masalah stabilitas pada motor Ducati Desmosedici GP25 telah mengganggunya. Dia merasa kesulitan dalam hal pengereman dan masuk tikungan dengan motor tunggangannya itu.

    “Saya tidak bisa menghentikan motor kapan dan di mana saya mau. Saya melaju agak melebar, lalu saya tidak berada di tempat yang tepat untuk berakselerasi. Memang benar bahwa kami meningkatkannya dari sesi ke sesi. Namun setelah 10 balapan (masalah itu) selalu ada. Jadi kami perlu melakukan langkah lain selama balapan,” katanya.

    (rgr/din)

  • Seabad Perjalanan KRL dan Peran Stasiun Manggarai sebagai Simpul Mobilitas Urban Jakarta

    Seabad Perjalanan KRL dan Peran Stasiun Manggarai sebagai Simpul Mobilitas Urban Jakarta

    Seabad Perjalanan KRL dan Peran Stasiun Manggarai sebagai Simpul Mobilitas Urban Jakarta
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Lautan manusia hilir mudik memenuhi
    Stasiun Manggarai
    pagi itu. Mereka tampak terburu-buru dan waspada di tengah deru roda baja serta pengumuman keberangkatan dan kedatangan kereta.
    Rangkaian
    KRL Commuter Line
    datang silih berganti di peron, mengantar penumpang dari seluruh penjuru Jabodetabek. Rutinitas ini menjadi bagian dari perjalanan luar biasa transportasi kereta api di Indonesia.
    Tahun ini, tepatnya Minggu (6/4/2025), KRL Indonesia genap berusia 100 tahun. Sementara itu, Stasiun Manggarai telah beroperasi lebih dari satu abad. Keduanya menyatu dalam sejarah mobilitas Indonesia dan terus berkembang seiring zaman.
    Perjalanan kereta listrik di Indonesia dimulai oleh perusahaan kereta api
    Hindia Belanda
    ,
    Staatssporwegen
    (SS), dengan peresmian lintas Tanjung Priok–Meester Cornelis (kini Jatinegara) pada 6 April 1925. Ini adalah tonggak sejarah elektrifikasi perkeretaapian yang menandai dimulainya era baru transportasi di Tanah Air.
    Sejak saat itu, KRL terus berevolusi, dari moda transportasi yang identik dengan penumpang di atap atau pedagang asongan yang hilir mudik di dalam gerbong, hingga menjadi angkutan massal yang tertib dan modern.
    Transformasi signifikan terjadi, salah satunya pada 2008 ketika PT KCJ (kini
    KAI Commuter
    ) dibentuk sebagai operator khusus KRL Commuter Line.
    Pembentukan perusahaan itu membawa era baru penertiban dan sterilisasi, dengan pemasangan pagar di jalur, penertiban pedagang, pelarangan penumpang di atap, serta modernisasi sistem tiket menggunakan
    electronic ticketing
    dengan
    e-money
    dari Kartu Multi Trip (KMT) dan uang elektronik bank, serta QR code.
    Armada KRL juga mengalami perubahan drastis. Dari lokomotif legendaris seperti ESS 3200 “Bon-Bon” yang didatangkan pada 1925, KA Djoko Kendil (SS9000) yang melayani rute ekspres malam, hingga masuknya KRL eks Jepang, seperti Seri 6000, 7000, JALITA (8500), 203, dan 205 yang menjadi tulang punggung operasional saat ini.
    Keandalan dan kapasitas KRL Seri 205, misalnya, menjadikannya armada favorit penumpang hingga sekarang.
    Tak berhenti di situ, KAI Commuter terus berinovasi dengan menghadirkan generasi terbaru seperti KRL Seri
    CLI-125
    dengan desain modern dan fitur digital, serta KRL produksi
    PT INKA
    yang akan beroperasi pada 2025 sebagai simbol kemandirian industri perkeretaapian Indonesia.
    Evolusi itu tidak hanya mengubah wajah fisik KRL, tetapi juga dampak pada kultur pengguna. Kereta api kini semakin aman, nyaman, dan menghilangkan “kasta” di dalamnya, menjadikannya pilihan transportasi massal bagi semua lapisan masyarakat.
    Modernisasi armada dan sistem pun turut berdampak pada peningkatan volume penumpang. Pada 2020, volume penumpang mencapai 53,15 juta orang. Angka ini terus melonjak menjadi 123,13 juta pada 2021, dan 215,05 juta pada 2022.
    Puncaknya pada 2023, volume penumpang mencapai 290,89 juta orang, bahkan sempat mencatat lebih dari satu juta penumpang per hari.
    Tren positif itu pun berlanjut pada 2024 dengan 374,49 juta orang, naik 12,8 persen dari tahun sebelumnya, dan di kuartal I 2025 tercatat 93,77 juta orang.
    Peningkatan jumlah penumpang itu tidak hanya terjadi di Jabodetabek, tetapi juga tercatat di wilayah Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya.
    Di Yogyakarta, misalnya, jumlah pengguna naik dari 6,45 juta pada 2024 menjadi 7,97 juta pada 2025. Di Bandung Raya, melonjak dari 14,72 juta menjadi 16,16 juta, dan di Surabaya dari 13,36 juta menjadi 14,73 juta.
    “KAI Commuter terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan layanan kepada para penggunanya agar Commuter Line menjadi transportasi yang turut menggerakkan kemajuan perekonomian, serta angkutan perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, bebas macet, dan terjangkau,” ucap Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto seperti dikutip dari situs resmi KAI Commuterline.
    Sebagai bagian dari perayaan seabad KRL, KAI Commuter juga menggelar Parade KRL Vintage bertajuk “100 Years of KRL: The Everlasting Urban Transport” pada April 2025. Ajang ini menampilkan evolusi KRL sebagai ajang nostalgia dan bukti komitmen dalam menyediakan transportasi yang inklusif dan efisien.
    Jauh sebelum menjadi salah satu simpul transportasi terpadu di Indonesia, kawasan “Manggarai” dulunya adalah pemukiman kecil komunitas asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dibawa ke Batavia pada masa kolonial.
    Perlahan, kawasan itu berkembang menjadi sentra transportasi. Pembangunan Stasiun Manggarai sendiri dimulai pada 1913 oleh SS setelah mengakuisisi jalur Jakarta-Bogor dari NIS. Stasiun ini resmi beroperasi pada 1 Mei 1918, dan desainnya dibuat oleh arsitek Belanda Ir J Van Gendt.
    Stasiun Manggarai tidak sekadar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu sejarah bangsa. Pada 3 Januari 1946, stasiun ini menjadi titik keberangkatan Kereta Luar Biasa (KLB) yang membawa Presiden Soekarno beserta pemerintahan menuju Yogyakarta, dalam rangka pemindahan ibu kota negara secara rahasia.
    Peristiwa itu mengukuhkan Manggarai sebagai bagian integral dari narasi kemerdekaan Indonesia. Atas nilai historis dan arsitekturnya, Stasiun Manggarai pun telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya nasional.
    Kini, Stasiun Manggarai telah berevolusi menjadi simpul integrasi transportasi utama yang menghubungkan berbagai layanan kereta api, seperti Commuter Line Jabodetabek (Bogor Line, Bekasi Line, Serpong Line, Tangerang Line, dan Tanjung Priok Line) serta Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta.
    Sebagai salah satu stasiun tersibuk, Manggarai telah mengalami transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kapasitas dan layanannya. Salah satu perubahan paling signifikan adalah proyek pembangunan sebagai stasiun sentral dengan penyediaan jalur elevated (layang) yang kini melayani KRL tujuan Bogor dan Jakarta Kota.
    Area penumpang juga diperluas, dan stasiun dilengkapi fasilitas modern seperti eskalator dan lift untuk memudahkan perpindahan antarperon. Manggarai menjadi stasiun transit di Jabodetabek dengan volume penumpang tertinggi.
    Zona integrasi di luar stasiun juga dihadirkan untuk mempermudah penumpang berpindah ke moda lain, seperti TransJakarta dan transportasi online, dengan penanda arah dan area tunggu yang lebih tertata.
    Transformasi besar lainnya terjadi pada Mei 2022 melalui tahap Switch Over (SO) 5, yaitu perubahan besar pada pola operasional KRL di Stasiun Manggarai.
    Dalam SO 5, penataan ulang jalur dilakukan dengan menerapkan sistem transit di masing-masing lintas. Bekasi/Cikarang Line dilayani di jalur 3 dan 4, sementara Bogor Line beroperasi di jalur 11 dan 12. Untuk perjalanan menuju Jakarta Kota, KRL menggunakan jalur 10 dan 11.
    Selain itu, Cikarang Line tidak lagi menuju Jakarta Kota, tapi langsung ke Angke atau Kampung Bandan melalui Manggarai dan Pasar Senen.
    Perubahan tersebut, meskipun awalnya menyebabkan penumpukan penumpang dan penyesuaian besar bagi pengguna, bertujuan untuk menata perjalanan dan mendukung pengembangan Manggarai sebagai stasiun sentral yang lebih efisien di masa depan.
    Data operasional Stasiun Manggarai menunjukkan peningkatan aktivitas yang konsisten. Jumlah perjalanan kereta yang dilayani di stasiun ini terus bertumbuh, dari 881 perjalanan pada 2015 menjadi 1.063 perjalanan per April 2025.
    Frekuensi perjalanan kereta di Stasiun Manggarai juga sangat tinggi, dengan total 797 perjalanan setiap harinya. Jumlah tersebut terdiri dari 82 KA Jarak Jauh, 357 KA Bogor (BOO) – Jakarta Kota (JAKK), 286 KA Bekasi (BKS) – Tanah Abang (THB), serta 64 KA Bandara.
    Peningkatan volume penumpang juga cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, jumlah penumpang tercatat sebanyak 5,7 juta, kemudian meningkat menjadi 7,55 juta pada 2019 sebelum pandemi.
    Meski sempat anjlok menjadi 3,2 juta pada 2020 dan 2,6 juta pada 2021 akibat pandemi, angka ini kembali naik menjadi 4,45 juta pada 2022 dan 5,11 juta pada 2023 (termasuk 405 ribu penumpang KA Bandara).
    Pada 2024, jumlah penumpang yang melakukan gate in mencapai 5,55 juta, sementara gate out sebanyak 5,29 juta.
    Volume penumpang transit di Stasiun Manggarai juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada 2023, jumlah penumpang transit tercatat hampir 52,25 juta orang. Angka ini naik 10,8 persen pada 2024, menjadi 57,67 juta penumpang transit dalam setahun. Rata-rata per hari, Stasiun Manggarai melayani sekitar 166.587 penumpang pada hari kerja.
    Tercatat pada 1 Januari 2025 jumlah penumpang yang transit mencapai 211.132 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa Manggarai telah berkembang menjadi stasiun utama dan tersibuk sebagai titik transit dan perpindahan penumpang di Jabodetabek.
    Sebagai optimalisasi untuk kapasitas angkut penumpang saat ini, KAI Commuter telah mengoperasikan 5 rangkaian Commuter Line baru CLI-125 sebanyak 5 rangkaian dengan lintas operasi 3 di lintas Bogor dan 2 di lintas Bekasi/Cikarang dan akan terus bertambah setelah mendapat sertifikasi dan melawati serangkaian uji dan test sesuai dengan peraturan dari Kementerian Perhubungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai-ramai Blokir Aplikasi China, Satu Dunia Dibikin Heboh

    Ramai-ramai Blokir Aplikasi China, Satu Dunia Dibikin Heboh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Perlindungan Data Jerman meminta Apple dan Google untuk menghapus aplikasi buatan startup AI asal China, DeepSeek, dari toko aplikasi mereka di negara tersebut.

    DeepSeek sempat menghebohkan satu dunia karena kemampuannya yang menyerupai AI buatan AS, tetapi diklaim biaya pengembangannya jauh lebih murah. AS lantas menyebut DeepSeek diam-diam memanfaatkan teknologi AS yang dilarang di China, serta menuduh layanan tersebut digunakan sebagai ‘senjata’ kekuatan militer pemerintahan Xi Jinping.

    Komisioner Perlindungan Data Jerman, Meike Kamp, menyatakan bahwa permintaan ini diajukan karena DeepSeek secara ilegal menransfer data pribadi pengguna ke pemerintah China, dikutip dari Reuters, Senin (30/6/2025).

    Google dan Apple yang merupakan dua raksasa teknologi asal AS kini harus meninjau permintaan pemerintah Jerman dan memutuskan apakah akan memblokir aplikasi tersebut. Kantor Kamp belum menetapkan batas waktu yang spesifik untuk pemblokiran tersebut.

    Google menyatakan telah menerima pemberitahuan tersebut dan sedang meninjaunya. Sementara DeepSeek tidak memberikan komentar saat dimintai tanggapan, dan Apple juga belum memberikan pernyataan kepada Reuters.

    Menurut kebijakan privasinya, DeepSeek menyimpan berbagai data pribadi, seperti permintaan ke program AI-nya atau file yang diunggah pengguna, di server di China.

    “DeepSeek tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan kepada kamu bahwa data pengguna Jerman dilindungi di China setara dengan perlindungan data di Uni Eropa,” kata Kamp.

    Ia menambahkan bahwa otoritas China memiliki hak akses yang luas terhadap data pribadi yang berada dalam pengaruh perusahaan-perusahaan asal China.

    Kamp menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah meminta DeepSeek pada Mei lalu untuk memenuhi persyaratan transfer data ke luar Uni Eropa atau secara sukarela menarik aplikasinya. Namun, DeepSeek tidak mematuhi permintaan tersebut.

    Ramai-ramai Blokir DeepSeek

    Italia sudah lebih dulu memblokir aplikasi ini dari toko aplikasinya karena tidak adanya informasi yang cukup soal penggunaan data pribadi. Belanda pun telah melarang aplikasi ini di perangkat pemerintahan.

    Sementara itu, Belgia merekomendasikan para pejabatnya untuk tidak menggunakan DeepSeek.

    “Analisis lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengevaluasi langkah selanjutnya,” kata juru bicara pemerintah Belgia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sebab Alex Marquez Jatuh Hingga Patah Tulang: Tuas Rem Kepencet

    Sebab Alex Marquez Jatuh Hingga Patah Tulang: Tuas Rem Kepencet

    Jakarta –

    Nasib kurang baik menimpa Alex Marquez. Dia terjatuh di MotoGP Belanda 2025. Tulang tangan kiri Alex dilaporkan patah. Apa sebab Alex Marquez tiba-tiba terjatuh?

    Petaka itu menimpa Alex Marquez pada lap keenam. Dia sedang berebut posisi ketiga dengan Pedro Acosta.

    Alex terlibat kontak dengan Pedro Acosta. Ban motor Alex sempat mengeluarkan asap, pertanda ada pengurangan kecepatan.

    Dalam tayangan video ulang, area stang kanan motor Alex terlihat sempat menempel Pedro Acosta. Tuas rem motor Alex itu terdorong ke dalam.

    “Seperti yang dapat Anda lihat dari TV, Alex menyentuh Pedro dan dia kehilangan setang kanan, tetapi juga menyentuh rem depan. Kami melihat dari data bahwa rem depan terdorong ke dalam sehingga dia terjatuh,” jelas Kepala Tim Gresini, Michele Masini, dikutip dari Crash, Senin (30/6/2025).

    Masini melaporkan Alex akan menjalani operasi tangan di Spanyol. Seberapa parah cedera Alex Marquez?

    “Dia akan jalani operasi di Madrid,” jawab Masini.

    “Ini benar-benar buruk bagi kami. Saya berharap ia pulih pada waktu yang tepat, juga Fermin Aldeguer mengalami kecelakaan yang parah, tetapi setidaknya dia baik-baik saja,” sambungnya.

    “Satu-satunya yang bisa kami katakan adalah saya akan meminta Alex untuk meluangkan waktu agar pulih dengan baik. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya dalam 10 hari ke depan, pekan-pekan ini akan krusial,” tutupnya.

    Marc baru tahu kondisi adiknya, ketika menuntaskan balapan.

    “Saya kasihan kepada Alex. Tadi kata ayah saya, dia mengalami cedera di jarinya,” ungkap Marc.

    “Saya iba kepadanya, tapi inilah balapan,” tutup rider Ducati itu.

    Alex Marquez gagal rapatkan jarak dengan Marc Marquez di Klasemen MotoGP 2025 sementara. Marc masih di pucuk dengan 307 poin, Alex di bawahnya minus 68 poin.

    (riar/rgr)