Negara: Belanda

  • Persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2026, Pemain Abroad Gabung Timnas Indonesia di Arab Saudi pada 6 Oktober

    Persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2026, Pemain Abroad Gabung Timnas Indonesia di Arab Saudi pada 6 Oktober

    JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, membeberkan jadwal persiapan Timnas Indonesia jelang Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Katanya, semua pemain baru bisa berkumpul secara lengkap pada 6 Oktober 2025 di Arab Saudi.

    Tenggat waktu tersebut nyatanya begitu mepet dengan jadwal laga perdana melawan tuan rumah, Arab Saudi, yang berlangsung pada 8 Oktober 2025. Meski demikian, Erick Thohir membeberkan alasannya.

    “Banyak pemain (Timnas Indonesia) yang bermain di Eropa itu baru bisa mendarat tanggal 6 (Oktober). Tanggal 7 (Oktober) latihan,” tutur Erick Thohir dalam keterangan di Jakarta pada Selasa, 16 September 2025.

    Saat ini banyak penggawa Garuda yang memang membela dan tampil untuk klub-klub Eropa. Sebut saja Emil Audero dan Jay Idzes berkompetisi di Serie A.

    Ada juga Calvin Verdonk di Ligue 1, Kevin Diks di Bundesliga, Joey Pelupessy di Liga Belgia (Belgian Pro League), serta Justin Hubner, Dean James, Mauro Zijlstra, dan Miliano Jonathans yang memperkuat klub-klub Belanda. Lalu, Ole Romeny bermain di Oxford United (Championship).

    Situasi inilah yang kemudian jadi pertimbangan bagi PSSI untuk menentukan waktu kumpul paling efisien agar semua pemain lengkap.

    Pada Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masuk Grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak.

    Laga perdana Skuad Garuda melawan Arab Saudi akan dihelat di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Rabu, 8 Oktober 2025, pukul 20.15 waktu setempat atau Kamis, 9 Oktober 2025, dini hari WIB.

    Selanjutnya, Indonesia menghadapi Irak di stadion yang sama pada Sabtu, 11 Oktober 2025, pukul 22.30 waktu setempat atau Minggu, 12 Oktober 202, dini hari WIB.

    Kedua pertandingan diprediksi tidak akan mudah. Namun, hadirnya pemain naturalisasi anyar seperti Miliano Jonathans, Mauro Zijlstra, dan Adrian Wibowo bisa jadi tambahan kekuatan untuk tim asuhan Patrick Kluivert.

  • 20 Hari Operasi Antik Siginjai, Polda Jambi Tangkap 247 Tersangka Kasus Narkoba – Page 3

    20 Hari Operasi Antik Siginjai, Polda Jambi Tangkap 247 Tersangka Kasus Narkoba – Page 3

    Sejak itu, Karangantu jadi pusat perdagangan internasional yang disinggahi pedagang Asia, Afrika dan Eropa. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan keramik dari Tiongkok, Jepang, dan Belanda yang tersimpan rapi di Museum Banten.

    “Dalam upaya mengantisipasi masuknya narkoba, Polda Banten juga telah melakukan pemetaan lokasi rawan peredaran gelap, terutama melalui jalur laut. Sejumlah pelabuhan yang mendapat perhatian khusus antara lain Pelabuhan Merak, Ciwandan, Bojonegara, Indah Kiat Merak, Karangantu, serta beberapa pelabuhan rakyat lainnya,” ujar Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra dalam keterangan resmi, Selasa 16 September 2025.

    Pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten itu kini bernama Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Karangantu di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Menurut Polda Banten, Indonesia kini darurat narkoba, karena tidak lagi menjadi lintasan, namun sudah menjadi lokasi peredaran barang haram.

    Indonesia dianggap sebagai wilayah yang menguntungkan bagi para bandar, untuk menjual narkoba.

    “Saat ini Indonesia telah dinyatakan dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia bukan lagi sekadar daerah lintasan, tetapi sudah menjadi sasaran pasar gelap penjualan narkoba,” ucap Hendra.

    Sejak Januari hingga September 2025, Polda Banten menangkap 778 tersangka dari 578 kasus peredaran narkoba.

    Kemudian barang bukti yang berhasil disita berupa 11,3 kilogram sabu, 547,73 gram ganja, 5,9 kilogram tembakau sintetis, 503 butir ekstasi serta 313.375 butir obat keras, yang kini seluruhnya di musnahkan oleh Polda Banten.

    “Pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti tersebut,” tandas Hendra.

  • 10 Daftar Profesi Paling Tidak Dipercaya Warga Indonesia, Politisi Peringkat Pertama

    10 Daftar Profesi Paling Tidak Dipercaya Warga Indonesia, Politisi Peringkat Pertama

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi menjadi profesi paling tidak dipercaya di Indonesia. Itu berdasarkan Survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2024.

    Di survei tersebut, disebutkan 10 profesi yang menempati posisi paling rendah kepercayaannya oleh masyarakat. Apa saja daftarnya?

    Perlu diketahui, survei tersebut pada dasarnya dilakukan di 32 negara dan melibatkan 23.530 responden. Usianya ada pada rentang berusia 18–74 tahun.

    Di Indonesia, jumlah responden sebanyak 500 orang dengan latar belakang lebih urban, terdidik, dan terkoneksi digital. Pengumpulan data dilakukan secara daring mulai 24 Mei sampai 7 Juni 2024.

    “Angka-angka ini berfungsi sebagai pengingat penting akan perlunya perbaikan dan membangun kembali kepercayaan publik,” tulis Ipos dikutip Rabu (17/9/2025).

    Berikut ini datar profesi paling tak dipercaya di Indonesia:

    Politisi – 45 persen

    Pejabat Kementerian/Kabinet – 41 persen

    Polisi – 41 persen

    Influencer – 25 persen

    Pegawai Pemerintah – 24 persen

    Pengacara – 24 persen

    Hakim – 23 persen

    CEO (Pimpinan Perusahaan) – 22 persen

    Eksekutif Bankir – 21 persen

    Jurnalis – 15 persen

    Daftar tersebut terbilang unik. Pasalnya, di negara lain seperti Jerman, Belanda, Belgia, bahkan Korea Selatan ketidak percayaan pada politisi jauh di bawah Indonesia.

    Korea Selatan misalnya hanya 16 persen. Kemudian Jerman, Belanda,dan Belgia hanya 17 persen.

    Menariknya, di Indonesia keperycayaan terhadap jurnalis tembus 51 persen. Hal tersebut dianggap mengindikasikan pers sebagai pilar demokrasi di Indonesia.

    “Hal ini menggarisbawahi peran krusial media dan jurnalisme dalam masyarakat Indonesia sebagai pilar demokrasi dan sumber informasi yang kredibel,” tulis Ipos

    Profesi paling dipercaya di Indonesia adalah guru dengan 74 persen. Kemudian dokter 73 persen, dan ilmuwan 70 persen. (Arya/Fajar)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Jakarta

    Tidak lama setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa menjalankan sebuah kebijakan spektakuler. Ia menggelontorkan dana sebesar 200 T ke sejumlah bank.

    Untuk melancarkan kebijakan perdananya ini, ia juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Dalam aturan ini tertuang pembagian aliran dana tersebut. Seperti diketahui, penempatan uang negara dilakukan pada lima bank umum mitra, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Merangkum detikFinance, penempatan uang tersebut dilaksanakan dengan limit mitra kerja pada masing-masing bank umum mitra. Limit untuk BRI sebesar Rp 55 triliun, BNI sebesar Rp 55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

    “Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Purbaya dikutip dari detikFinance, Sabtu (13/9).

    Untuk mengontrol dan memantau aliran dana tersebut, Purbaya mewanti-wanti bank penerima dana untuk melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Kemenkeu setiap bulannya. Ia juga mengatakan jika pemerintah memberikan tenor 6 bulan dan dapat diperpanjang. Sementara itu dalam penggunaannya, Purbaya menegaskan, penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

    Pada hari pertama ia dilantik, Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Ia juga mengatakan jika Indonesia tidak akan susah mengejar pertumbuhan ekonomi 6% dalam waktu 1-2 tahun.

    “6% sampai 6,5% nggak susah-susah amat dalam waktu setahun, dua tahun,” kata Purbaya dalam acara Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Purbaya menyebut jika dirinya akan menyeimbangkan performa dua mesin ekonomi dari sisi fiskal maupun moneter. Sebab katanya, dalam beberapa tahun terakhir ini mesin ekonomi Indonesia berjalan pincang alias sendiri-sendiri antara sektor pemerintah dan swasta.

    Kembali ke soal pengguyuran dana ke sejumlah bank, bagaimana sebenarnya hal ini dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi? Apa risiko di balik kebijakan ini? Menghadirkan Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Berita Nusantara, detikSore akan mengulas Turis asal Belanda bernama Johannes Antoni (68) terjatuh di kawasan air terjun Lombongo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi korban yang mengalami patah kaki. Apa sebabnya? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.

    Jelang petang nanti detikSore akan menghadirkan musisi sekaligus motivator asal Amerika Serikat, Tony Memmel. Lewat musik, ia menyampaikan harapan dan kekuatan. Tony bermetamorfosis menjadi seorang pendidik dan pembicara motivasi yang menginspirasi banyak orang. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk menghadapi tantangan dan membalikkan keterbatasan menjadi peluang. Dengan musik, ia berusaha menggugah hati dan semangat orang-orang yang menghadapi keterbatasan fisik.

    detikSore akan menyelami perjalanan Tony mulai dari bagaimana ia menemukan suara dan kekuatannya melalui musik, serta pesan universal yang bisa kita ambil untuk menjalani hidup dengan ketabahan, kreativitas, dan keyakinan. Temui Tony di detikSore.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Gubernur dan Anggota Dewan di Jawa Ramai Kumpul Kebo, Ini Namanya

    Gubernur dan Anggota Dewan di Jawa Ramai Kumpul Kebo, Ini Namanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam konstruksi sosial di Indonesia, institusi pernikahan dibutuhkan bagi pasangan pria dan perempuan untuk dapat hidup bersama. 

    Namun, pada kenyataannya, beberapa orang tak mengamini norma tersebut. Tak sedikit yang memilih tinggal bersama pasangan tanpa menikah atau diistilahkan ‘kumpul kebo’.

    Praktik kumpul kebo bahkan sudah berlangsung sejak zaman kolonial, terutama di kalangan pejabat Belanda yang tinggal di Hindia Belanda.

    Pada masa itu, banyak pejabat tinggi dan warga Belanda yang menjalani hidup bersama perempuan lokal tanpa ikatan pernikahan resmi.

    Hal ini terjadi karena membawa istri dari Eropa ke Hindia Belanda memerlukan biaya yang besar dan mengandung risiko yang tinggi. Sebagai gantinya mereka membangun hubungan rumah tanggal dengan perempuan lokal, yang sebagian besar berasal dari kalangan budak.

    Gubernur Jenderal VOC Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1743-1750), salah satunya. Dalam buku Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta (2016) diceritakan, van Imhoff yang tercatat punya istri pernah menerima budak cantik dari Ratu Bone sebagai hadiah.

    Budak itu dibaptis dengan nama Helena Pieters untuk tinggal di rumah bersama sebagai “teman hidup.” Dari hubungan itu, mereka kemudian memiliki anak-anak.

    Contoh lain adalah Gubernur Jenderal VOC Reinier de Klerk (1777-1780). Saat tiba di Jawa, de Klerk hidup bersama budak perempuan. Dari hubungan ini keduanya punya banyak anak yang kemudian dikirim ke Belanda.

    Tak cuma Gubernur Jenderal, kalangan elit lain juga melakukan hal serupa. Penasihat Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816) dan anggota Dewan Hindia, yakni Herman Warner Muntinghe, tercatat tinggal bersama tiga budak perempuan meski telah beristri perempuan Indo-Belanda.

    Raffles sendiri dikenal tak mempermasalahkan hubungan tak sah bawahannya dengan para budak. Atas dasar ini, di masa kekuasaannya, praktik kumpul kebo lazim dilakukan.

    Teman Raffles lain, yakni Alexander Hare, punya “teman hidup” perempuan dari berbagai wilayah. Dalam bukunya Raffles and the British Invasion of Java (2012), Tim Hannigan mencatat Hare memanfaatkan posisi dan kekuasaannya untuk mengeksploitasi perempuan lokal sebagai “teman hidup”.

    Sebenarnya, tindakan para elit hanyalah puncak gunung es. Di level bawah, para pegawai, prajurit, hingga pedagang Eropa juga kerap menjalani kehidupan serupa, yakni tinggal bersama perempuan lokal tanpa ikatan nikah.

    Masyarakat lantas menyebut praktik ini sebagai “kumpul Gerbouw”. Dalam bahasa Belanda, Gerbouw berarti “bangunan” atau “rumah”. Dengan demikian, sebutan itu dimaksudkan sebagai sindiran untuk mereka yang hidup berbagi atap.

    Catatan:

    Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Lewat kisah seperti ini, CNBC Insight juga menghadirkan nilai-nilai kehidupan dari masa lampau yang masih bisa dijadikan pelajaran di hari ini.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Soroti Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa LPDP yang Tidak Cukup

    DPR Soroti Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa LPDP yang Tidak Cukup

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota DPR RI Komisi XI menyoroti kecukupan dana penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terutama bagi mahasiswa yang melanjutkan studi ke kawasan Eropa.

    Bahkan, hal ini sempat membuat banyak penerima ditolak masuk di kampus-kampus top di Belanda. Living allowance atau tunjangan biaya hidup LPDP dinilai kurang dari standar hidup di Belanda dan sekitar.

    Anggota Komisi XI Fraksi NasDem, Charles Meikansyah menjelaskan bahwa terdapat banyak keraguan di publik terhadap LPDP. Pasalnya, nilai beasiswa yang diberikan tidak mencukupi untuk biaya hidup penerima.

    “Nah ini saya terima laporannya dari teman-teman yang mau studi di Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya pak, termasuk juga Inggris. Nah ini ada apa sebenarnya pak? Berapa sebenarnya beasiswa yang mereka terima? Apakah itu mencukupi?,” tanya Charles kepada Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Sudarto dalam Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Menurut Charles, biaya yang diberikan untuk para penerima beasiswa harus mencukupi tidak hanya untuk biaya kuliah, namun juga biaya hidup dan untuk berinvestasi serta menabung. Dirinya pun menekankan, isu tersebut penting untuk segera diperbaiki mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyekolahkan putra-putri bangsa.

    “Ini sangat penting menurut saya pak. Ini sekaligus menjawab keinginan Presiden kita, Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa ini ke seluruh sekolah-sekolah terbaik yang ada di dunia,” ujarnya.

    Dirinya pun menyoroti beasiswa LPDP yang masih belum merata. Menurutnya, terdapat kelompok-kelompok dari golongan mampu secara finansial maupun akses yang memperoleh beasiswa. Sementara itu, calon mahasiswa dari wilayah dengan keterbatasan akses seperti yang berada di Indonesia Timur masih kesulitan.

    “Beasiswa LPDP ini sekali lagi ditunjukkan namanya juga beasiswa pak. Tapi kita tahu sekali pak, banyak kemudian beasiswa ini diberikan kepada sebenarnya golongan-golongan yang sebenarnya mampu pak. Mampu secara kekuasaan, mampu secara keuangan, dan mampu secara akses untuk sekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujarnya.

    Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan telah menggelontorkan dana sebesar Rp 6.171 triliun.

    Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Sudarto mengungkapkan saldo dana abadi pendidikan tercatat mencapai Rp 154,11 triliun dengan aset kelolaan atau asset under management (AUM) sebagian besar ditempatkan di instrumen obligasi negara.

    Selain itu, penempatan juga dilakukan pada obligasi korporasi, deposito, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Kami selalu menjaga tingkat keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dan mitigasi risiko,” ujar Sudarto dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Dari hasil pengelolaan investasi tersebut, LPDP mencatat tingkat imbal hasil (yield) hingga 7,11% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tercatat realisasi pendapatan LPDP pada tahun 2025 mencapai Rp 6.171 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Proyek Giant Sea Wall Belum Dapat Investor, AHY Bilang Begini

    Proyek Giant Sea Wall Belum Dapat Investor, AHY Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembahasan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa terus berjalan, termasuk dalam hal mencari calon investor.

    Dia menyebutkan, pemerintah membuka peluang investasi megaproyek tersebut tidak hanya dengan China, tetapi juga dengan berbagai negara lain.

    “Masih terus dibicarakan ya. Kita akan semakin membuka komunikasi, tentu tidak hanya China tapi dengan berbagai negara lain, termasuk investasi yang kita harapkan bisa masuk ke Indonesia untuk proyek besar seperti Giant Sea Wall tersebut,” kata AHY usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Terkait rancangan awal atau blueprint, AHY menegaskan pemerintah akan memadukan desain dalam negeri dengan masukan dari berbagai pihak yang berpengalaman.

    “Nanti akan kita kombinasikan dengan kita sendiri, Indonesia juga membuat tentunya, dan kita akan menghadirkan berbagai konsultasi juga dengan berbagai pihak yang punya pengalaman di bidang itu,” ujarnya.

    Saat ditanya soal negara mana saja yang sudah diajak berbicara mengenai proyek strategis tersebut, AHY belum memberikan rincian lebih lanjut.

    “Nanti saya update lagi ya,” tambahnya singkat.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan proyek Giant Sea Wall menarik perhatian sejumlah investor internasional. Dia mengungkapkan minat investasi datang dari berbagai negara, termasuk China, Eropa, Belanda, hingga Jepang.

    “Terbuka kok [investasi], dari China, Eropa, Belanda, dari Jepang. Baik itu dari segi pilot project sampai konstruksinya,” ujar Rosan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Menurut Rosan, ada dua perusahaan besar asal China yang secara khusus menyatakan ketertarikan untuk ikut serta menggarap megaproyek tersebut.

    “Dua company besar dari China mau partisipasi. Mereka sudah sering membuat tanggul laut besar di China. Kita juga diajak lihat tanggul laut di Jepang oleh perusahaan di sana,” jelasnya.

    Rosan menambahkan, tindak lanjut atas minat investasi itu kini berada di tangan badan otorita yang mengelola proyek Giant Sea Wall. Terkait tahap konkret, Rosan menyebut sejumlah perusahaan sudah mengirimkan tim untuk melakukan penjajakan.

  • Motif batik di Jakarta mulai berkembang setelah 2009

    Motif batik di Jakarta mulai berkembang setelah 2009

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengemukakan motif batik di wilayah Jakarta mulai berkembang setelah 2009 dengan menambahkan motif ondel-ondel dan Monas.

    “Batik pengembangan seperti motif ondel-ondel, motif Monas, landmark yang lain, ataupun ciri khas kebudayaan di masing-masing daerah itu. Pengembangannya setelah 2009 ketika UNESCO menetapkan (batik) warisan budaya tak benda,” kata Ketua Satuan Pelaksana Koleksi, Informasi, dan Edukasi Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Ardi Hariyadi.

    Ardi dalam acara Komunitas Pembelajar Membatik bertema “Pengenalan Motif dan Ragam Hias Batik” di Jakarta, Kamis mengatakan awal kain batik berkembang pesat di Jakarta yakni saat bangsa Eropa datang ke Jakarta (dulu bernama Batavia).

    Kain batik kala itu menjadi diperdagangkan dan di Batavia dengan konsumennya adalah orang-orang Eropa.

    “Batik menjadi salah satu hal yang menarik untuk mereka (orang Eropa). None-none Belanda itu selalu memasangkan batik dengan kebaya. Motif-motif yang Buketan terus yang berkaitan dengan Eropa itu dibuatnya untuk pasar di Batavia,” jelas Ardi.

    Adapun, aspek batik sendiri terbagi dua yakni pedalaman dan pesisiran. Keduanya berbeda mulai dari sisi asal daerah, pengaruh budaya, motif, warna, teknik, makna filosofis, penggunaan awal hingga fungsi.

    “Batik pedalaman dan batik pesisiran ini dapat memudahkan untuk identifikasi motif-motif yang berkembang di Indonesia. Tapi untuk saat ini memang untuk batik pengembangan, sangat terbuka luas sekali untuk motif-motifnya,” kata Ardi.

    Lalu, seiring waktu dan hingga kini, batik dikembangkan motifnya. Bahkan, sambung Ardi, lima wilayah Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki motif batiknya masing-masing.

    “Jadi memang diperbolehkan untuk memakai motif-motif yang terjadi di perkembangannya. Tapi memang, ketika kita bicara batik, memang prosesnya harus menggunakan lilin malam dan juga canting ataupun cap. Saya menggunakan batik, berarti memang batiknya harus batik tulis atau batik cap,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Jember Minta Pemerintah Lepas Lahan Garap dan Pekarangan di Kawasan Hutan

    Warga Jember Minta Pemerintah Lepas Lahan Garap dan Pekarangan di Kawasan Hutan

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah melepas 7.103 bidang tanah kawasan hutan seluas untuk warga Kabupaten Jember, Jawa Timur di 24 desa dalam program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

    Proses pelepasan 1.188 bidang.tanah dengan luas 67 hektare di antaranya di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo sedang berjalan. Namun warga Dusun Mandiku memandang tak cukup hanya permukiman. Mereka meminta lahan garap dan pekarangan yang sudah bertahun-tahun dikelola juga dilepas.

    “Kami minta tanah yang kami tempati, yang kami kelola 80 tahun ini, mohon jangan diutik-utik dulu. Jangan diikut-ikutkan program kehutanan dulu karena ini lagi kami mohonkan sampai kami mendapat kejelasan yang pasti. Itu hak kami,” kata Ketua Gerakan Petani (Gertani) Jember Agus Sutrisno, Kamis (11/9/2025).

    Menurut Agus, warga Dusun Mandiku sudah menempati dan mengelola sebagian lahan di kawasan hutan secara turun-temurun sejak masa penjajahan Jepang. “Jauh sebelum Perhutani ada. Kami hanya memohon kejelasan hak,” katanya.

    “Kalau lahan pertanian tidak bisa dimiliki sebagai hak, bayangkan itu mata pencaharian kami. Satu-satunya yang kami punya. Padahal hutan di Mandiku sana, luas banget,” kata Agus.

    Agus minta agar warga di kawasan Mandiku tidak disamakan dengan warga di kawasan hutan lain yang tidak memiliki lahan garap. “Kami hanya merindukan status hak yang jelas,” katanya.

    Sapto Yuwono, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Cabang Jember, menyadari ketidakpuasan masyarakat karena tidak dimasukkannya lahan garap dan pekarangan dalam program PPTKH. “Tapi memang kami tidak bisa berjalan keluar dari regulasi. Regulasi yang saat ini ada, dari kementerian, adalah melalui dua mekanisme,” katanya.

    “Kalau untuk yang fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pemukiman yang minimal lima tahun sebelum Undang-Undang Cipta Kerja bisa untuk PPTKH. Sedangkan untuk lahan garapan melalui mekanisme perhutanan sosial,” kata Sapto.

    Surat keputusan persetujuan perhutanan sosial itu berlaku 35 tahun dan bisa diperpanjang sekali. “Bahkan bisa diturunkan ke anak. Saya pikir itu solusi dari pemerintah agar bagaimana itu jangan menjadi sebuah konflik,” kata Sapto.

    Parlemen Minta Harapan Warga Diperhatikan
    Anggota Komisi A DPRD Jember dari Partai Kebangkitan Bangsa Hafidi memahami keinginan masyarakat Mandiku yang tidak menyerah dalam memperjuangkan hak.

    “Tapi di lain pihak harus dipahami bahwa kita ini bukan kerajaan, pemerintahan Angling Dharma. Ini adalah pemerintahan. Ada sebuah prosedur yang harus dilakukan, harus sesuai dengan mekanisme dan aturan di atasnya,” katanya.

    Hafidi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan Jatim Cabang Jember untuk menelaah aturan yang memungkinkan keinginan warga terpenuhi. “Tolong cari dan telaah regulasi yang bisa memastikan hak ‘tersembunyi’ masyarakat,” katanya.

    Hafidi meminta warga tidak dibenturkan dengan negara. “Masyarakat ini ndak paham, jangan diajak urusan undang-undang dan peraturan. Carikan kami sandaran regulasinya ini untuk dilakukan. Kalau pun DPRD turut harus tanda tangan terhadap permohonan ini, saya pribadi akan minta lembaga ini untuk tanda tangan juga,” katanya.

    Senada, anggota Komisi A dari PDI Perjuangan Alfan Yusfi mengatakan, perjuangan masyarakat Mandiku sudah berlangsung puluhan tahun. “Kepala Desa Sidodadi dan Kepala Dusun Mandiku bisa berkali-kali ganti. Tetapi sejarah tidak bisa terganti. Meskipun ganti orang, ada jejak sejarah yang menjadi dasar mereka untuk terus memperjuangkan hak,” katanya.

    Alfan ingin data yang dimiliki warga juga dijadikan referensi. Dia berharap program PPTKH memberikan hak penguasaan lahan garapan dan pemukiman kepada warga secara keseluruhan di Mandiku. “Tidak boleh ada diskriminasi,” katanya.

    Sementara itu, Nurhasan, anggota Komisi A DPRD Jember dari Partai Keadilan Sejahtera, berharap warga Mandiku tetap konsisten dalam garis perjuangan selama ini. “Ketika ada lembaga swadaya masyarakat dari Jakarta turun ke sana, tolong ini diantisipasi,” katanya.

    Menurut Nurhasan, tahun lalu ada lembaga swadaya masyarakat dari Jakarta yang menemui Komisi A dan mengatasnamakan ahli waris era kolonial Belanda untuk mengklaim kembali hak atas tanah yang ditempati warga Jember di sejunlah lokasi.

    “Ahli warisnya menuntut, dan di situ surat-suratnya masih ada. Ditunjukkan kepada kami. Waktu itu saya marah, saya walk out, saya tidak mau (menanggapi),” kata Nurhasan. [wir]