Negara: Belanda

  • Orang Takut Melanggar Meski Tak Ada Polisi

    Orang Takut Melanggar Meski Tak Ada Polisi

    Jakarta

    Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) terus berupaya meningkatkan kinerja sistem electronic traffic law enforcement (ETLE). Salah satunya melalui penambahan perangkat ETLE di berbagai daerah.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut jumlah kamera ETLE di seluruh Indonesia baru mencapai 2.502 unit.

    “Kebijakan kami 95 (persen) penegakan hukum menggunakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), yang sekarang sudah nasional. Hampir semua Polda sudah melakukan penegakan ETLE, dan tidak ada komplain, komplainnya kecil,” kata Agus saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI.

    “Tapi kalau tilang, polisi baru memberhentikan saja sudah dicurigai, oh ini cari duit, padahal tidak,” ungkap dia.

    “Maka dari itu kebijakan kami, atas petunjuk bapak Kapolri, 95 persen kami tindak ETLE, 5 persen baru menggunakan tilang. Ini cukup bagus,” tambahnya lagi.

    Dalam presentasi paparannya, Irjen Agus juga menampilkan jumlah dan berbagai jenis e-TLE yang turut menjadi bagian dari transformasi digital kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas.

    ETLE Statis: 1.290ETLE Handheld: 1.024ETLE On Board: 65ETLE Portable: 5

    Selain itu, Kakorlantas juga menampilkan data ETLE yang sudah terintegrasi dengan ETLE sebanyak 96 unit, dan Weight In Motion (WIM) juga terintegrasi dengan sistem tilang elektronik sebanyak 22 unit.

    Implementasi ETLE secara nasional disebut Irjen Agus telah menunjukkan hasil yang fantastis dalam penegakan hukum dan bahkan berkontribusi besar pada kas negara.

    Dia menguraikan, sebelum intervensi, capture pelanggaran hanya 1,71 juta. Setelah revitalisasi, angkanya melonjak menjadi 8 juta capture. Kenaikan ini mencapai 387 persen.

    Kemudian pembayaran denda. Dari semula hanya 22.480, kini naik drastis menjadi 392.214. “Naik 1.645 persen ini denda tilang, masuk kas negara,” kata dia.

    “Mimpi kami ada 5.000 ETLE (di seluruh Indonesia), sehingga betul-betul orang itu tidak harus ada polisi, dia takut apabila dia melanggar, ter-capture, tervalidasi, terkirim,” katanya.

    Mengutip contoh dari luar negeri, ia yakin digitalisasi penegakan hukum bisa memberikan dampak ekonomi signifikan.

    “Di Belanda, ETLE bisa memberikan kontribusi negara 15 triliun dalam satu tahun. Di Indonesia pasti bisa, ketika nanti konsisten daripada penegakan hukum bertransformasi digital,” pungkasnya.

    (riar/dry)

  • Tilang Manual Disangka Cari Duit, Polisi Baru Nyetop Sudah Dicurigai

    Tilang Manual Disangka Cari Duit, Polisi Baru Nyetop Sudah Dicurigai

    Jakarta

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengungkapkan saat ini sangat membatasi penggunaan tilang manual. 95 persen penindakan pelanggaran lalu lintas didominasi oleh sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

    Irjen Pol. Agus menyatakan terbuka dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR terkait adanya isu ketidakpercayaan publik terhadap Polisi Lalu Lintas (Polantas) saat bertugas di lapangan.

    “Kebijakan kami 95 (persen) penegakan hukum menggunakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), yang sekarang sudah nasional. Hampir semua polda sudah melakukan penegakan ETLE, dan tidak ada komplain, komplainnya kecil,” kata Agus.

    “Tapi kalau tilang (manual), polisi baru memberhentikan saja sudah dicurigai, oh ini cari duit, padahal tidak,” ungkap dia.

    “Maka dari itu kebijakan kami, atas petunjuk bapak Kapolri, 95 persen kami tindak ETLE, 5 persen baru menggunakan tilang. Ini cukup bagus,” tambahnya lagi.

    Irjen Agus menekankan perubahan filosofi dalam berinteraksi dengan pengguna jalan. Polantas kini diminta untuk lebih humanis dan mengedepankan edukasi, bukan penegakan hukum.

    “Bahkan kami juga punya filosofi senyum polantas adalah marka utama,” ujarnya.

    “Kami sekarang tidak mau berbenturan dengan pengguna jalan. Harus kami rangkul, kami ajak ngopi, kami aja cangkrukan, agar supaya polantas Polri diterima di tengah-tengah masyarakat,” terang Agus.

    Implementasi ETLE secara nasional disebut Irjen Agus telah menunjukkan hasil yang fantastis dalam penegakan hukum dan bahkan berkontribusi besar pada kas negara. Saat ini, jumlah kamera ETLE di seluruh Indonesia baru mencapai 2.502 unit. Namun, meski jumlahnya masih terbatas, intervensi dan revitalisasi sistem telah mendongkrak efektivitasnya.

    Dia menguraikan sebelum intervensi, capture pelanggaran hanya 1,71 juta. Setelah revitalisasi, angkanya melonjak menjadi 8 juta capture. Kenaikan ini mencapai 387 persen.

    Kemudian pembayaran denda. Dari semula hanya 22.480, kini naik drastis menjadi 392.214. “Naik 1.645 persen ini denda tilang, masuk kas negara,” kata Agus.

    “Mimpi kami ada 5.000 ETLE (di seluruh Indonesia), sehingga betul-betul orang itu tidak harus ada polisi, dia takut apabila dia melanggar, ter-capture, tervalidasi, terkirim,” katanya.

    Mengutip contoh dari luar negeri, ia yakin digitalisasi penegakan hukum bisa memberikan dampak ekonomi signifikan.

    “Di Belanda, ETLE bisa memberikan kontribusi negara 15 triliun dalam satu tahun. Di Indonesia pasti bisa, ketika nanti konsisten daripada penegakan hukum bertransformasi digital,” pungkasnya.

    (riar/dry)

  • Prabowo-Ratu Maxima Tukar Oleh-Oleh: Batik Pekalongan hingga Jersey untuk Bobby

    Prabowo-Ratu Maxima Tukar Oleh-Oleh: Batik Pekalongan hingga Jersey untuk Bobby

    Bisnis.com, JAKARTA – Suasana akrab tampak mewarnai pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ratu Maxima di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025), ketika keduanya saling bertukar cendera mata usai agenda bilateral.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo menyerahkan tiga cendera mata yaitu vas bunga dari wilayah Pesisir Utara Jawa, kain sutra Batik “Boketan” khas Pekalongan dengan nuansa ungu bermotif bunga, serta miniatur rumah adat.

    “Suvenir… Ini vas. Ini dari pesisir utara Jawa,” ujar Prabowo sembari memperlihatkan salah satu hadiah tersebut.

    Ratu Maxima tampak begitu terkesan, terutama saat melihat kain sutra bernuansa ungu yang dipuji olehnya karena keindahannya.

    “Kain sutra, itu indah sekali. Banyak cendera mata,” ucap Ratu Maxima. 

    “Tidak setiap hari Anda datang,” jawab Prabowo.

    Prabowo juga mempersembahkan miniatur rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, simbol kekayaan tradisi masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan.

    “Ini dari Sulawesi,” kata Prabowo ketika menunjukkan miniatur tersebut.

    Sebagai bentuk balasan, Ratu Maxima memberi Prabowo buku Between The Sea & The Sky karya fotografer internasional Jimmy Nelson, yang dikenal melalui karya terkenalnya Before They Pass Away. Hadiah itu diberikan sebagai wujud apresiasi dan persahabatan.

    Tak berhenti di situ, Ratu Maxima juga membawa hadiah khusus untuk Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Prabowo, yaitu sebuah boneka berjersey oranye, warna identitas Belanda yang terinspirasi dari Wangsa Oranje-Nassau.

    “Ini untuk Bobby, yang oranye itu, benar, jersey,” ujar Ratu Maxima.

    “Dia yang paling setia. Terima kasih,” balas Prabowo.

  • Momen Prabowo Beri Batik dan Ratu Maxima Hadiahi Boneka untuk Bobby Kertanegara

    Momen Prabowo Beri Batik dan Ratu Maxima Hadiahi Boneka untuk Bobby Kertanegara

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto dan Ratu Belanda, Maxima saling bertukar cendera mata. Prabowo memberikan batik hingga miniatur rumah adat, sementara Ratu Maxima memberikan buku hinggga boneka untuk Bobby Kertanegara, kucung kesayangan Prabowo.

    Dikutip Tim Media Presiden, Kamis (27/11/2025), keduanya saling bertukar cenderamata di sela pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo memberikan tiga cenderamata kepada Ratu Maxima yakni vas bunga dari Pesisir Utara Jawa, Batik ‘Boketan’ khas Pekalongan, Jawa Tengah, bernuansa ungu dengan motif bunga, dan miniatur rumah adat tradisional.

    “Souvenir… Ini vas. Ini dari pesisir utara Jawa,” kata Prabowo sambil memperlihatkan hadiah tersebut.

    Ratu Maxima tampak antusias ketika melihat kain sutra bermotif bernuansa ungu yang menurutnya sangat cantik.

    “Kain sutra, itu indah sekali. Banyak cenderamata,” ujar Ratu Maxima.

    “Tidak setiap hari Anda datang,” kelakar Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga memberikan miniatur rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, yang merepresentasikan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan.

    “Ini dari Sulawesi,” jelas Prabowo sambil memperlihatkan miniatur tersebut.

    Ratu Maxima juga memberikan hadiah khusus untuk kucing peliharaan Prabowo, Bobby Kertanegara. Hadiah itu merupakan boneka dengan ber-jersey oranye warna kebanggaan Belanda yang berasal dari nama keluarga kerajaan, Wangsa Oranje-Nassau.

    “Ini untuk Bobby, yang oranye itu, benar, jersey,” kata Ratu Maxima.

    “Dia yang paling setia. Terima kasih,” ucap Prabowo.

    Diketahui Ratu Maxima berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Selama di Indonesia, dia akan berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha di sektor fintech dan lainnya.

    (fca/eva)

  • Audiensi dengan Kantor BPN Surabaya, Genta Indonesia Kecewa

    Audiensi dengan Kantor BPN Surabaya, Genta Indonesia Kecewa

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Nasionalisasi Penyelemat Aset & Anti-Korupsi Indonesia (GENTA Indonesia) menyatakan kekecewaan terhadap kantor BPN Kota Surabaya 1.

    Audiensi yang seharusnya menjadi forum transparansi justru ditanggapi dengan sikap bungkam, mengelak, dan penolakan.

    Sikap ini secara nyata memperkuat dugaan GENTA Indonesia bahwa sedang terjadi skema besar manipulasi aset negara yang diselimuti oleh agenda kaum ‘Serakahnomics’ dan praktik mafia tanah di Surabaya.

    Dalam audiensi dengan BPN Kota Surabaya 1 yang diwakili Sukamto (Kasubag), BPN tidak berani bersikap dan menolak menjelaskan asal-usul surat SHM/HPL dan memilih bersembunyi di balik rekomendasi RDP Pusat.

    Selain itu BPN Kota Surabaya 1 mengemukakan bahwa ditemukan adanya dugaan perbedaan lokasi yang disengketakan sehingga BPN tidak berani bersikap.

    Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi kuat terjadinya manipulasi data pertanahan. Tindakan ini memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan/atau membuat dokumen palsu yang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara (aset pertamina) serta hak-hak warga.

    “Kami melihat BPN telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik yang transparan dan berkualitas sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sikap berlindung di balik ‘pusat’ adalah strategi ambigu untuk memfasilitasi dugaan korupsi. Keengganan menjelaskan asal-usul sertifikat, ditambah temuan BPN yang mengatakan adanya perbedaan lokasi lahan dalam surat, adalah indikasi kuat bahwa BPN sedang melindungi paper trail (jejak dokumen) mafia tanah” ujar Koordinator GENTA Indonesia, Trio Marpaung.

    Sementara hal yang sama juga terjadi di Kantor Perwakilan Pusat Pertamina Jatimbalinus yang berada di Jalan Jagir Surabaya yang menolak menerima audiensi GENTA Indonesia tanpa memberikan alasan yang jelas.

    Asal Mula Sengketa: Warisan Kolonial dan Penguasaan Aset Negara.

    Sengketa ini berakar pada konflik penguasaan lahan eks Eigendom Verponding (EV) yang sebelumnya dimiliki oleh pihak swasta/kolonial Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, lahan ini seharusnya beralih menjadi Aset Negara.

    Dalam perkembangannya, aset EV seluas ratusan hektar ini dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) dan sebagiannya telah didiami oleh masyarakat Surabaya selama puluhan tahun. Sumber utama konflik saat ini adalah rekomendasi pelepasan aset EV melalui pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga, yang oleh Genta Indonesia dilihat sebagai celah masif bagi pejabat negara, developer dan spekulan untuk merebut aset negara dari Pertamina (BUMN) dengan cara legalisasi yang cacat hukum, memicu sengketa berkepanjangan dengan masyarakat. (ted)

  • Prabowo Minta 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 November 2025

    Prabowo Minta 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank Nasional 27 November 2025

    Prabowo Minta 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi.
    Prabowo menekankan, percepatan kepemilikan
    rekening bank
    menjadi kunci perluasan akses keuangan nasional.
    Pemerintah pun mendorong keterhubungan rumah tangga dengan sistem perbankan sebagai landasan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan inklusi di seluruh daerah.
    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    usai mendampingi Prabowo bertemu Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
    “Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Airlangga.
    Airlangga mengatakan, tingkat
    inklusi keuangan
    Indonesia yang mencapai 92,7 persen perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi.
    Ia mengatakan, pemerintah melihat peningkatan pemahaman keuangan sebagai faktor penting, terutama ketika capaian literasi nasional telah berada di atas rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
    “Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun dari tingkat literasi baru 66,4. Namun, angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta,” tutur dia.
    Airlangga menyebut, Prabowo juga memberikan arahan untuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional.
    Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête dengan Ratu Máxima, Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council.
    “Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan bilateral tête-à-tête Bapak Presiden, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” papar Airlangga.
    Inisiatif tersebut, kata Airlangga, juga diperkuat dengan rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, serta integrasi digital ID guna memperluas akses dan manfaat layanan keuangan.
    “Dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para konsumen perbankan juga. Jadi terkait dengan
    knowledge
    termasuk juga terkait dengan adanya digital ID,
    knowledge
    sharing juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo dan Ratu Maxima Bertemu di Istana, Bahas Kesehatan Keuangan  RI

    Prabowo dan Ratu Maxima Bertemu di Istana, Bahas Kesehatan Keuangan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima dari Belanda yang berperan sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health pada Kamis (27/11/2025).

    Dalam pengantar pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan tinggi atas kontribusi Ratu Maxima dalam memajukan konsep kesehatan keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    “Yang Mulia Ratu Maxima, sekali lagi saya ingin menyambut Anda di Indonesia dan menyampaikan penghargaan yang mendalam atas kunjungan Anda disini dalam peran Anda sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo di Istana Kamis (27/11/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa Indonesia memerlukan strategi nasional yang terstruktur dan kuat, termasuk pembentukan dewan lintas sektor yang akan memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden dan mempercepat implementasi kebijakan.

    “Saya pikir ini adalah sesuatu yang nyata dan kita bisa bergerak sangat cepat,” tegas Kepala Negara.

    Menanggapi komitmen tersebut, Ratu Maxima menyampaikan apresiasi atas pencapaian Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan, sembari menekankan pentingnya tujuan akhir dari inklusi finansial.

    Ratu Maxima juga mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar, namun masih perlu memperkuat implementasi agar manfaat inklusi benar-benar dirasakan masyarakat kecil, pekerja informal, dan pelaku UMKM.

    “Saya pikir sekarang saatnya melihat alasan di balik inklusi keuangan. Kita ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik hari ini dan esok, serta tidak terjerumus dalam masalah. Jadi, saya pikir Itulah inti dari kesehatan finansial,” ujar Ratu Maxima.

  • Ratu Belanda Soroti Isi Kantong Warga RI: 82% Rawan Terlilit Utang!

    Ratu Belanda Soroti Isi Kantong Warga RI: 82% Rawan Terlilit Utang!

    Jakarta

    Ratu Belanda Maxima melangsungkan kunjungan ke Indonesia selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Dalam kunjungan ini dirinya bicara mengenai pentingnya kesehatan finansial (financial health) bagi masyarakat dunia.

    Ia menjelaskan terdapat sejumlah indikator penting dalam melihat apakah seseorang berhasil masuk dalam kategori sehat secara finansial atau belum. Sebut saja ketersediaan akses terhadap lembaga keuangan (inklusivitas), kemampuan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran, memiliki rencana keuangan jangka panjang.

    Lebih dari itu, indikator lain apakah seseorang sudah sehat secara finansial jika sudah memiliki daya tahan yang cukup saat menghadapi tantangan keuangan. Sebut saja jika sewaktu-waktu, tanpa terduga, yang bersangkutan terkena PHK atau keadaan darurat lain yang membutuhkan banyak biaya, ia dapat bertahan dari kondisi tersebut.

    Secara khusus terkait indikator ketahanan ini, Maxima mengatakan saat ini mayoritas penduduk Indonesia belum percaya diri dapat bertahan jika menghadapi kondisi-kondisi tak tertunda tadi tanpa harus berutang dengan orang lain. Menunjukkan kerentanan ekonomi yang perlu jadi perhatian.

    “Di Indonesia, kita tahu bahwa 82% orang mengatakan jika mereka mengalami guncangan, mereka merasa tidak mampu mengatasinya sendiri. Mereka perlu meminjam dari keluarga, teman, atau mungkin pemberi pinjaman uang,” kata Maxima dalam konferensi pers di Rumah Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya hanya 12% warga Indonesia yang memiliki cukup dana atau tabungan untuk menghadapi guncangan tak terduga. Namun masalah kesehatan finansial ini turut dirasakan warga negara Belanda dan banyak negara lain di dunia.

    “Kesehatan finansial merupakan isu di Indonesia, di Belanda juga. 22% penduduk Belanda tidak sehat secara finansial, dan 25% di antaranya rentan secara finansial. Artinya mereka hanya satu langkah untuk mengalami masalah. Di Amerika, hanya 41% penduduknya yang dianggap sehat secara finansial. Jadi, ini merupakan isu yang terus berkembang di banyak tempat,” terangnya.

    Menurut Maxima, untuk mengatasi masalah ini pendekatan personal untuk masing-masing individu menjadi sangat penting, bagaimana meningkatkan kemampuan setiap orang untuk bisa mengelola dengan baik pemasukan dan pengeluarannya masing-masing.

    Sebab masalah kesehatan finansial akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu. Bukan terkait besaran biaya hidup atau upah minimal di suatu wilayah, tapi lebih kepada bagaimana mereka dapat hidup nyaman dengan memanfaatkan segala yang mereka punya.

    “Masalahnya adalah bagaimana membantu orang untuk membuat anggaran yang lebih baik dan membangunnya ke dalam sistem Anda pribadi, untuk bisa mengawasi semua yang Anda miliki,” jelasnya.

    “Bisa melihat batas kredit yang baik, berapa banyak kredit (cicilan) yang bisa ditangani, dan bagaimana cara Anda tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak utang, sehingga itu sebenarnya akan mengambil begitu banyak gaji Anda untuk benar-benar membayarnya kembali,” pungkas Maxima.

    Tonton juga video “Momen Prabowo Sambut Ratu Maxima di Istana Merdeka”

    (igo/fdl)

  • Ratu Belanda Bicara Pentingnya Dana Pensiun buat Masyarakat

    Ratu Belanda Bicara Pentingnya Dana Pensiun buat Masyarakat

    Jakarta

    Ratu Belanda Maxima menekankan pentingnya setiap orang untuk merencanakan keuangan secara jangka panjang. Khususnya, menyiapkan dana pensiun sejak dini.

    “Perencanaan jangka panjang itu sangat penting, tetapi juga yang paling sulit. Ketika masih muda, kita sering merasa tidak akan pernah menjadi tua, bukan? Maka penting sekali menjadikannya sebagai default dalam setiap sistem,” katanya dalam acara National Financial Health Event di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Maxima mengatakan, di Belanda ada program berupa pension three days. Program ini adalah kebijakan di mana setiap perusahaan menyediakan tiga hari dalam setahun untuk berdiskusi dengan karyawan mengenai dana pensiun dan rencana keuangan jangka panjang.

    Ia mengatakan program ini bisa membantu pekerja sadar akan pentingnya mempersiapkan masa tuanya. Hal ini bisa dicontoh bagi Indonesia agar kesehatan finansial masyarakat terwujud.

    Pasalnya, dalam kunjungannya ke Solo beberapa hari lalu, Maxima mendapati bahwa banyak anak muda Indonesia menjadi bagian dari sandwich generation atau kelompok yang harus menanggung sekaligus biaya hidup anak dan orang tua. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bersama.

    “Jadi kita perlu membantu mereka memiliki rencana jangka panjang yang lebih baik. Pemerintah, regulator, dan Kementerian Keuangan dapat mengatur agar bank menyediakan solusi menabung jangka panjang,” katanya.

    Lebih lanjut, Maxima mengatakan bahwa untuk merencanakan keuangan secara jangka panjang, hal paling pertama yang dilakukan adalah menabung untuk memiliki dana darurat. Ia percaya bahwa setiap orang bisa menambung, walaupun jumlahnya sedikit.

    “Jika seseorang tidak memiliki dana darurat, sulit bagi mereka merencanakan jangka panjang. Jika bulan depan ada kejadian tak terduga, mereka akan kembali mengambil dari tabungan jangka panjang,” katanya.

    (acd/acd)

  • Pameran 146 foto jurnalistik karya para pemenang World Press Photo 2025 di Jakarta

    Pameran 146 foto jurnalistik karya para pemenang World Press Photo 2025 di Jakarta

    Kamis, 20 November 2025 22:43 WIB

    Pengunjung mengamati karya foto yang dipamerkan dalam Pameran World Press Photo 2025 di Erasmus Huis, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis memamerkan 146 foto jurnalistik karya para pemenang World Press Photo (WPP) 2025, dan berlangsung dari 21 November-20 Desember 2025. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

    Pengunjung mengamati karya foto yang dipamerkan dalam Pameran World Press Photo 2025 di Erasmus Huis, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis memamerkan 146 foto jurnalistik karya para pemenang World Press Photo (WPP) 2025, dan berlangsung dari 21 November-20 Desember 2025. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

    Pengunjung mengamati karya foto yang dipamerkan dalam Pameran World Press Photo 2025 di Erasmus Huis, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis memamerkan 146 foto jurnalistik karya para pemenang World Press Photo (WPP) 2025, dan berlangsung dari 21 November-20 Desember 2025. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.