Xcloud.id

Negara: Belanda

  • Cak Yebe Ajak Generasi Muda Teruskan Perjuangan Perobekan Bendera di Hotel Yamato

    Cak Yebe Ajak Generasi Muda Teruskan Perjuangan Perobekan Bendera di Hotel Yamato

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak Yebe mengajak warga, terutama generasi muda, untuk terus mewarisi dan menghidupkan semangat perjuangan arek-arek Suroboyo.

    Pesan ini dia sampaikan saat membacakan narasi utama dalam teatrikal kolosal perobekan bendera “Surabaya Merah Putih” di depan Hotel Majapahit, Minggu (21/9/2025).

    “Perobekan bendera di Hotel Yamato adalah pesan abadi bahwa rakyat Surabaya tidak pernah tunduk pada penjajahan. Semangat ini harus diwariskan ke generasi muda agar mereka tidak hanya mengenang, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Cak Yebe.

    Dengan suara penuh penghayatan, Cak Yebe membawakan kisah heroik peristiwa 19 September 1945. Saat itu, rakyat Surabaya dengan berani merobek bendera Belanda hingga menjadi merah putih, tanda kemerdekaan yang harus dipertahankan.

    Sebagai Ketua Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi pemerintahan dan hukum, Cak Yebe melihat acara teatrikal ini selaras dengan peran DPRD dalam merawat nilai kebangsaan. Menurutnya, DPRD tidak hanya membuat aturan, tapi juga ikut menjaga persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

    Teatrikal ini juga diwarnai kehadiran sejumlah pejabat penting Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ikut memerankan tokoh Residen Soedirman, sosok penting dalam peristiwa bersejarah itu.

    Selain Eri, Kapolrestabes Surabaya, Kombes pol Luthfie,Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto, dan beberapa kepala OPD juga ambil bagian, memerankan tokoh-tokoh pejuang. Kehadiran mereka menunjukkan kebersamaan lintas elemen dalam merawat semangat perjuangan dan persatuan.

    Ratusan seniman, pelajar, dan komunitas sejarah terlibat dalam pertunjukan ini, yang disaksikan ribuan warga yang memadati kawasan Hotel Majapahit. Puncak acara ditandai dengan momen perobekan warna biru bendera Belanda yang langsung disambut teriakan “Merdeka!” dari penonton.

    Menurut Cak Yebe, pekikan itu adalah pengingat bahwa semangat perjuangan arek-arek Suroboyo tidak boleh padam dan harus terus diwariskan.

    “Semangat arek-arek Suroboyo tidak boleh berhenti di masa lalu. Tugas kita sekarang adalah meneruskannya dengan menjaga demokrasi, memperkuat persatuan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh warga Surabaya,” pungkasnya. [asg/but]

  • Belanda Masih Jauh tapi Jokowi Sudah Ngebet Prabowo–Gibran Dua Periode

    Belanda Masih Jauh tapi Jokowi Sudah Ngebet Prabowo–Gibran Dua Periode

    GELORA.CO –  Duet politik Pilpres 2029 mulai mencuat lebih awal usai relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP) mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada periode kedua.

    Pernyataan itu sontak menjadi isu politik yang viral, ramai diperbincangkan, dan memancing perdebatan. Pasalnya, pesta demokrasi 2029 masih menyisakan waktu empat tahun lebih, namun sudah ada proposal politik yang ditegaskan oleh relawan paling dekat dengan Jokowi.

    Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang khas dalam politik Indonesia. 

    “Sejak awal sebenarnya Jokowi sangat mendukung Prabowo–Gibran untuk dua periode,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.

    Ia menilai, politik di Indonesia pada dasarnya sederhana yaitu kekuasaan yang baru saja diraih, segera dilanjutkan dengan strategi mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya. 

    Bahkan, lanjut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, bukan hal aneh jika kini perbincangan soal Pilpres 2029 muncul.

    “Jangankan hari ini bicara proposal dua periode, bahkan sejak pelantikan Pilpres 2024, setelah para menteri dilantik, bicara tentang bagaimana menentukan persaingan di 2029 itu dianggap wajar,” urainya.

    Meski begitu, Adi juga mencatat adanya suara keras dari pihak yang kontra. Mereka menilai pembicaraan soal dua periode Prabowo–Gibran terlalu dini. 

    “Kenapa itu terjadi? karena Belanda masih jauh,” sentil Adi Prayitno mengibaratkan bahwa 2029 masih lama sehingga tidak perlu terburu-buru atau terlalu dini membicarakannya.

  • Chaos! Demo Besar-besaran Pecah di Belanda, Polisi Lepaskan Tembakan

    Chaos! Demo Besar-besaran Pecah di Belanda, Polisi Lepaskan Tembakan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aksi protes besar menuntut kebijakan imigrasi lebih ketat di Belanda berakhir ricuh pada Sabtu (20/9/2025). Ribuan demonstran bentrok dengan aparat kepolisian di Den Haag, memaksa polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.

    Seorang juru bicara pemerintah kota Den Haag menyatakan sedikitnya 30 orang ditangkap dalam kerusuhan itu, sementara dua polisi dilaporkan terluka. Pihak berwenang tidak menutup kemungkinan penangkapan tambahan setelah rekaman kamera pengawas ditinjau.

    Protes ini berlangsung hanya sekitar sebulan menjelang pemilu nasional Belanda pada 29 Oktober mendatang. Demonstrasi tersebut diprakarsai oleh seorang aktivis sayap kanan yang menuntut pembatasan lebih ketat terhadap pencari suaka dan kebijakan imigrasi secara umum.

    Rekaman yang ditayangkan penyiar publik NOS menunjukkan massa melempar batu dan botol ke arah polisi. Banyak demonstran terlihat mengibarkan bendera Belanda dan bendera kelompok sayap kanan.

    Dalam kericuhan itu, sebuah mobil polisi dibakar dan sekelompok demonstran sempat memblokir jalan raya dekat lokasi aksi. Media lokal juga melaporkan bahwa sejumlah jendela di kantor pusat Partai D66, partai tengah-kiri, dipecahkan oleh massa.

    Pemimpin D66 Rob Jetten mengecam keras aksi perusakan tersebut. “Sampah. Jangan pernah menyentuh partai politik,” tulisnya di platform X, sebagaimana dilaporkan The Guardian.

    “Jika Anda pikir bisa mengintimidasi kami, salah besar. Kami tidak akan pernah membiarkan perusuh ekstremis mengambil alih negara indah kita.”

    Kerusuhan juga meluas ke area sekitar kompleks parlemen Belanda, meski gedung tersebut sedang dalam renovasi dan tertutup pagar pengaman.

    Adapun tokoh populis anti-imigrasi Geert Wilders, yang memenangkan pemilu sebelumnya dan kini tetap memimpin dalam jajak pendapat, sejatinya diundang untuk berpidato di tengah demonstrasi. Namun ia tidak hadir.

    Sebagai gantinya, Wilders menyampaikan pernyataan lewat X. Ia mengutuk keras kericuhan tersebut. “Penggunaan kekerasan terhadap polisi benar-benar tidak bisa diterima,” tulisnya. Ia menyebut pelaku kerusuhan sebagai “idiot” dan “sampah.”

    Sementara itu, Polisi mengatakan situasi berhasil dikendalikan setelah pengerahan tambahan pasukan dan penggunaan meriam air. Meski demikian, aparat menegaskan investigasi masih berjalan untuk mengidentifikasi pelaku yang merusak fasilitas umum maupun melakukan kekerasan.

    “Pemeriksaan rekaman kamera terus dilakukan dan penangkapan susulan sangat mungkin terjadi,” kata juru bicara kepolisian.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Mengulang Sejarah Diplomasi Prof. Sumitro

    Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Mengulang Sejarah Diplomasi Prof. Sumitro

    GELORA.CO –  Setelah 10 tahun absen, Presiden Indonesia akhirnya kembali hadir di panggung utama dunia. 

    Presiden Prabowo Subianto akan berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025. 

    Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah, karena mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, kehadiran Presiden Prabowo di forum PBB merupakan kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi. 

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 20 September 2025.

    Prof. Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode 1948-1949, masa yang sangat menentukan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dan posisinya di dunia.

    Salah satu kiprah diplomasi paling monumental yang dicatat Sumitro adalah memorandum yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett. 

    Memorandum yang kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap upaya membangun ketertiban dunia. 

    Agresi itu juga dianggap sebagai pelanggaran keras terhadap Perjanjian Renville serta perundingan lain antara Indonesia dan Belanda, sekaligus juga mencederai legitimasi PBB. 

    Tak berhenti di situ, Sumitro melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk membangun dukungan dari negara-negara Asia. Pada pertemuan di India, Januari 1949, ia berhasil menggalang solidaritas negara-negara Asia untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan para pimpinan Republik. 

    Puncaknya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Setahun kemudian, tepat pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Dino menilai, pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum ke-80 PBB akan membawa angin segar di tengah merosotnya semangat multilateralisme global. 

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” kata mantan Duta Besar RI untuk AS itu.

    Senada, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan makna strategis dalam pidato Presiden di Sidang PBB nanti. 

    Presiden Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Pada saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Hamdan.

  • Cara Cerdik Legislator Belanda Usai Diprotes saat Pakai Baju Bendera Palestina

    Cara Cerdik Legislator Belanda Usai Diprotes saat Pakai Baju Bendera Palestina

    Jakarta –

    Anggota DPR Belanda, Ester Ouwehand, diprotes karena memakai blus dengan warna bendera Palestina dalam sidang parlemen Belanda. Ouwehand diminta untuk mengganti pakaian, dan ia melakukannya dengan cara yang cerdik.

    Peristiwa Ouwehand ‘diusir’ terjadi dalam sidang parlemen Belanda mengenai anggaran nasional. Saat berpidato, Ouwehand yang memakai baju bermotif bendera Palestina membuat anggota parlemen lain hingga pimpinan DPR merasa keberatan.

    “Saya merasa keberatan Anda sekarang berdiri di sini dengan bendera ini,” kata Ketua DPR Belanda Martin Bosma, dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9/2025).

    Ouwehand sempat berdebat dengan Bosma ketika diminta untuk mengganti pakaiannya yang bermotif bendera Palestina.

    “Saya membaca aturan tata tertib dan saya tidak melihat di mana pun yang mengatakan Anda tidak boleh berpidato hari ini dengan mengenakan blus berwarna merah, hijau, putih, dan hitam,” ucapnya.

    Anggota parlemen Belanda lainnya mengatakan bahwa parlemen harus tetap netral dan pernyataan politik apa pun akan merusak netralitas tersebut.

    Di dalam sidang, Ouwehand menegaskan tentang kontribusi dan solidaritasnya untuk Palestina. Menurutnya, penting untuk menjadikan warga Gaza, kelompok rentan yang tidak bisa membela diri mereka sendirian, sebagai pusat saat ini.

    “Kita berdiri di sini dalam solidaritas dengan Palestina. Tetapi yang terpenting adalah bahwa segala sesuatu yang tidak berdaya, dan bahwa kita hanya dapat bergerak maju jika kita berani menempatkan mereka yang paling rentan di pusat,” ujar Ouwehand.

    “Saya akan sangat menghargai jika saya dapat memberikan kontribusi tanpa harus berganti pakaian,” tambahnya.

    “Sekali lagi, saya ingin meminta Anda untuk berganti pakaian lain lalu kembali lagi,” pinta Bosma.

    Kemudian Ouwehand meninggalkan ruang parlemen. Dia berganti baju pakai kemeja merah muda dengan bintik-bintik hitam serta celana hijau. Ouwehand tetap menegaskan posisi serta dukungannya kepada Palestina.

    Pakaian baru yang dikenakan Ouwehand itu merupakan representasi dari semangka, yang menjadi simbol solidaritas terhadap warga Palestina. Semangka menjadi simbol setelah pemerintah Israel melarang pengibaran bendera Palestina selama Perang Enam Hari dengan Mesir, Suriah, dan Yordania pada 1967.

    Anggota DPR Belanda, Ester Ouwehand Foto: Tangkapan layar dari Ig @estherouwehandpvdd

    (fas/dhn)

  • Cara Cerdik Legislator Belanda Usai Diprotes saat Pakai Baju Bendera Palestina

    Anggota DPR Belanda Diminta Ganti Baju Usai Pakai Blus Bendera Palestina

    Jakarta –

    Anggota DPR Belanda, Ester Ouwehand, memakai blus dengan warna bendera Palestina dalam sidang parlemen Belanda. Hal itu membuat dirinya diminta untuk mengganti pakaiannya.

    Dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9/2025), peristiwa itu terjadi saat Ouwehand debat mengenai anggaran nasional di parlemen Belanda. Anggota parlemen lain hingga pimpinan DPR keberatan dengan pakaian Ouwehand.

    “Saya merasa keberatan Anda sekarang berdiri di sini dengan bendera ini,” kata Ketua DPR Belanda Martin Bosma.

    Ouwehand sempat berdebat dengan Bosma ketika diminta untuk mengganti pakaiannya yang bermotif bendera Palestina.

    “Saya membaca aturan tata tertib dan saya tidak melihat di mana pun yang mengatakan Anda tidak boleh berpidato hari ini dengan mengenakan blus berwarna merah, hijau, putih, dan hitam,” ucap Ouwehand.

    Anggota parlemen Belanda lainnya mengatakan bahwa parlemen harus tetap netral dan pernyataan politik apa pun akan merusak netralitas tersebut.

    Di dalam sidang, Ouwehand menegaskan tentang kontribusi dan solidaritasnya untuk Palestina. Menurutnya, penting untuk menjadikan warga Gaza, kelompok rentan yang tidak bisa membela diri mereka sendirian, sebagai pusat saat ini.

    “Kita berdiri di sini dalam solidaritas dengan Palestina. Tetapi yang terpenting adalah bahwa segala sesuatu yang tidak berdaya, dan bahwa kita hanya dapat bergerak maju jika kita berani menempatkan mereka yang paling rentan di pusat,” ujar Ouwehand.

    “Saya akan sangat menghargai jika saya dapat memberikan kontribusi tanpa harus berganti pakaian,” tambahnya.

    “Sekali lagi, saya ingin meminta Anda untuk berganti pakaian lain lalu kembali lagi,” pinta Bosma.

    Kemudian Ouwehand meninggalkan ruang parlemen. Dia berganti pakaian dengan kemeja merah muda dan celana hijau. Ouwehand tetap menegaskan posisi serta dukungannya kepada Palestina.

    (fas/dhn)

  • Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro – Page 3

    Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025.

    Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen penuh sejarah karena mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

    Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, kehadiran Presiden Prabowo di forum PBB merupakan kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino.

    Prof. Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode 1948-1949, masa yang sangat menentukan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dan posisinya di dunia. Salah satu kiprah diplomasi paling monumental yang dicatat Sumitro adalah memorandum yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett.

    Memorandum yang kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap upaya membangun ketertiban dunia. Agresi itu juga dianggap sebagai pelanggaran keras terhadap Perjanjian Renville serta perundingan lain antara Indonesia dan Belanda, sekaligus juga mencederai legitimasi PBB.

    Tak berhenti di situ, Sumitro melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk membangun dukungan dari negara-negara Asia. Pada pertemuan di India, Januari 1949, ia berhasil menggalang solidaritas negara-negara Asia untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan para pimpinan Republik.

    Puncaknya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Setahun kemudian, tepat pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

     

  • 2 Sosok Pencipta Pajak Bikin Rakyat Menjerit, Firaun yang Pertama?

    2 Sosok Pencipta Pajak Bikin Rakyat Menjerit, Firaun yang Pertama?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memungut pajak dari masyarakat untuk pembangunan negara. Namun, sistem tersebut terkadang memberatkan masyarakat khususnya di Indonesia.

    Penderitaan rakyat seharusnya tak serta merta ditunjukkan kepada negara, tapi juga pencipta sistem pajak pertama.

    Tercatat ada dua orang yang memperkenalkan sistem pajak termasuk di Indonesia. Siapa saja?

    Firaun, Pencipta Pajak di Dunia

    Sekitar 300 SM peradaban Mesir yang dipimpin oleh Firaun menciptakan sistem pungutan negara kepada rakyat, yang kini dikenal sebagai sistem pajak. Firaun mengenakan pajak atas barang-barang, seperti gandum, tekstil, tenaga kerja, dan berbagai komoditas lain.

    Biasanya, hasil pungutan pajak dialihkan untuk modal pembangunan dan menjaga ketertiban sosial. Firaun tak menerapkan mekanisme sama rata dalam pemungutan pajak, tapi sistem penyesuaian. Maksudnya, besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak.

    Ambil contoh ketika memungut pajak ladang. Firaun menetapkan pajak tinggi jika ladang tersebut sangat produktif atau memiliki hasil panen melimpah. Sementara yang non-produktif dikenakan pajak lebih rendah.

    Keberadaan sistem pajak membuat semua warga Mesir harus kerja ekstra supaya pendapatannya tidak habis hanya akibat pajak. Meski begitu, pada sisi lain sistem pajak ini sukses menambah pendapatan negara. Akhirnya, warisan pemungutan atau potongan penghasilan diterapkan banyak negara modern.

    Thomas Standford Raffles: Orang Pertama Perkenalkan Pajak di RI

    Setelah ribuan tahun dicetuskan Firaun, sistem pajak baru hadir di Indonesia pada 1811. Kala itu, pajak diperkenalkan oleh Thomas Stanford Raffles yang datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris.

    “Raffles (1811-1816) adalah penguasa Barat pertama yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Inggris, dan koloninya, menurut dia, harus dibiayai dengan pajak. Konsep pajak dilahirkan olehnya,” tulis sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).

    Secara teori, Raffles menganggap Inggris memiliki hak atas semua tanah menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Dengan demikian, para petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang harus membayar pajak tanah.

    Hanya saja, praktiknya bukan seperti upeti melainkan berupa uang dan berlaku secara individual.

    “Pajak tanah Raffles adalah atas petani individual dan bukan atas desa atau wilayah. Dan berupa uang,” tulis Ong Hok Ham.

    Meski begitu, Raffles tak merasakan hasil dari idenya menerapkan sistem pajak di Pulau Jawa. Sebab dia sudah harus pergi dari Hindia Belanda pada 1816. Setelahnya, pajak diterapkan secara ketat oleh para penguasa baru.

    Barulah tahun 1870, pemerintah kolonial memperkenalkan pajak pribadi, pajak usaha, hingga pajak jual beli.

    Lalu, target pajak juga tak hanya menjerat pribumi jelata, tapi juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Namun, tetap saja, pribumi menyumbang pajak terbesar ke pendapatan pemerintah Hindia Belanda.

    “Kira-kira dasawarsa pertama abad ke-20, penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah, menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda,” tulis Ong.

    Namun, sistem pajak era kolonial hanya menguntungkan pemerintah. Sebab tak ada timbal balik dari negara, sehingga menimbulkan kesan kalau rakyat diperas pemerintah. Beranjak dari permasalahan ini, negara modern mengubah konsep pajak. Tak hanya untuk menambah pendapatan, tetapi sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

    Masalahnya, 200 tahun lebih diterapkan di Indonesia, tujuan penerapan pajak masih jauh dari harapan. Malah, membuat rakyat makin menjerit karena tak mendapat timbal balik sepadan.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Tiba di Osaka untuk Sambangi Paviliun Indonesia di Osaka Expo

    Prabowo Tiba di Osaka untuk Sambangi Paviliun Indonesia di Osaka Expo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Kansai pukul 08.30 waktu setempat dalam rangka menghadiri dan mengunjungi Paviliun Indonesia di Osaka Expo 2025, Sabtu (20/9/2025).

    Prabowo tiba mengenakan pakaian safari cokelat dan peci hitam dan disambut Kuasa Usaha Ad Interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal RI untuk Osaka John Tjahjanto Boestami, Atase Pertahanan RI Tokyo Laksmana TNI Hidayaturrahman, Former Assistant Ch Cabinet Srcretary Jepang Keiichi Ichikawa, dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa.  

    Prabowo dijadwalkan akan meninjau Paviliun Indonesia yang mengusung konsep berdasarkan filosofi Bali Tri Hita Karana yang merupakan sebuah ajaran tentang keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan.

    Expo 2025 Osaka sendiri mengangkat tema “Designing Future Society for Our Lives”, berfokus pada kolaborasi global untuk mengatasi isu-isu besar dunia, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta pembangunan berkelanjutan.

    Dalam momen ini, Indonesia menjadi salah satu dari 158 negara yang berpartisipasi dalam perhelatan internasional ini. Kunjungan kenegaraan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran aktif di forum global serta mempromosikan inovasi, keberlanjutan, dan kerja sama internasional.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi bertolak ke luar negeri untuk menjalani rangkaian kunjungan internasional. Agenda utama yang akan dihadiri adalah Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat.

    Sebelum menuju New York, Prabowo dijadwalkan singgah terlebih dahulu di Osaka, Jepang, guna mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo.

    “Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights. Forum ini menjadi momentum untuk memperbarui semangat multilateralisme di tengah kondisi global saat ini,” ujar Sugiono di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jumat (19/9/2025) malam. 

    Menurut Sugiono, salah satu agenda penting yang akan dihadiri Prabowo adalah pertemuan terkait Two-State Solution pada 22 September. Keesokan harinya, 23 September, Presiden akan hadir dalam pembukaan dan debat umum Sidang Majelis PBB.

    “Bapak Presiden mendapat kesempatan berbicara urutan ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat,” jelas Sugiono.

    Selain agenda utama, sejumlah pertemuan bilateral juga akan dilakukan di New York.

    Setelah dari New York, Presiden Prabowo akan bertolak ke Ottawa, Kanada, pada 24 September. Di sana, dia dijadwalkan melakukan kunjungan resmi sekaligus menyaksikan penandatanganan Indonesia–Kanada CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

    Selanjutnya, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Belanda untuk bertemu dengan Raja Belanda serta Perdana Menteri sementara negara tersebut. Usai kunjungan tersebut, rombongan akan kembali ke tanah air.

    Menutup keterangannya, Menlu Sugiono meminta doa restu dari masyarakat Indonesia agar seluruh agenda perjalanan luar negeri Presiden berjalan lancar.

    “Semoga perjalanan kali ini lancar, dan hasil yang didapat dari pertemuan-pertemuan di sana produktif serta bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara kita,” pungkasnya.

  • Menlu Sugiono Tanggapi Polemik Visa Delegasi Palestina Jelang Sidang Umum PBB

    Menlu Sugiono Tanggapi Polemik Visa Delegasi Palestina Jelang Sidang Umum PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi kabar penolakan visa oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah delegasi Palestina yang hendak menghadiri Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat.

    Menurutnya, pemberian visa merupakan domain otoritas AS, tetapi Indonesia bersama sejumlah negara lain mendorong agar kebijakan tersebut ditinjau kembali. “Kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang katanya tidak diberikan,” kata Sugiono di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jumat (19/9/2025) malam.

    Kendati begitu, Sugiono tidak merinci apakah Indonesia sudah menyampaikan nota diplomatik resmi, namun  dia menegaskan bahwa isu Palestina akan tetap menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Umum PBB.

    Meski ada polemik visa, Presiden Prabowo tetap melanjutkan agenda kunjungannya ke New York. Dia dijadwalkan hadir dalam sejumlah agenda penting, termasuk akan membahas soal Two State Solution pada 22 September dan pidato di Sidang Umum PBB pada 23 September, di mana Prabowo akan berbicara di urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat.

    Sugiono menekankan, kehadiran Indonesia mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung perjuangan Palestina. “Ini adalah rangkaian dari sidang umum, jadi itu adalah side effect,” ujarnya.

    Sebelum tiba di New York, Prabowo lebih dulu singgah di Osaka, Jepang, untuk menghadiri Osaka Expo dan meresmikan Indonesia Pavilion. Setelah dari AS, rombongan kepresidenan akan bertolak ke Kanada guna menyaksikan penandatanganan Indonesia–Canada CEPA, lalu berlanjut ke Belanda untuk kunjungan resmi. Prabowo diperkirakan kembali ke tanah air pada 26–27 September 2025.