Xcloud.id

Negara: Belanda

  • Lampedusa Kebanjiran Pengungsi, Kebijakan Suaka UE Sudah Usang?

    Lampedusa Kebanjiran Pengungsi, Kebijakan Suaka UE Sudah Usang?

    Jakarta –

    Setelah kedatangan lebih dari 6.750 migran di Lampedusa dalam beberapa hari terakhir, Satuan Penjaga Pantai Italia dan Kementerian Dalam Negeri di Roma mengumumkan akan segera memindahkan orang-orang dari kamp yang penuh sesak ke Sisilia atau daratan utama.

    Prefektur Sisilia mengumumkan, sebuah kapal feri berkapasitas 700 orang sedang dalam perjalanan ke Lampedusa, dan 180 orang akan diterbangkan dengan pesawat yang disiapkan oleh badan PBB untuk migrasi internasional IOM.

    “Kondisi apokaliptik”

    Palang Merah Italia yang mengelola hotspot atau pusat penerimaan reguler untuk pengungsi di Lampedusa, di situs webnya menyatakan, situasinya sangat menegangkan dan mereka berusaha semaksimal mungkin menjamin kebutuhan dasar.

    Pendeta Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, kepada kantor berita Ansa mengatakan, pasokan air bersih juga bisa menjadi masalah. “Kondisinya apokaliptik,” kata Rizzo.

    Jika kondisi memungkinkan, Palang Merah berencana memindahkan migran yang tiba ke daratan pada hari yang sama ketika mereka tiba. Karena hotspot di pedalaman Lampedusa hanya berkapasitas maksimal 450 orang dan sudah penuh.

    Jumlah migran menyeberang dari Tunisia meningkat

    Media Italia melaporkan, ada lebih banyak kapal yang membawa migran menunggu untuk berlabuh di Lampedusa. Penjaga pantai Italia menjelaskan, gelombang besar pengungsi tersebut diduga disebabkan oleh adanya penumpukan di pelabuhan Sfax, Tunisia, karena kapal penyelundup tidak dapat berangkat selama berhari-hari akibat cuaca buruk. Banyak hal telah berubah sejak awal pekan ini.

    Di Sisilia dan daratan Italia, para migran dari Lampedusa ditampung di pusat-pusat penerimaan migran atau hotspot dan harus didaftarkan di sana. Pihak berwenang Italia didukung oleh staf dari Badan Suaka Uni Eropa (EASO) dan Badan Perlindungan Perbatasan atau Frontex.

    Sebagian besar migran ingin melakukan perjalanan lebih jauh ke utara, ke Prancis, Austria atau Jerman. Untuk diketahui, fasilitas hotspot ini bukanlah kamp tertutup, jadi para migran bisa dengan bebas meninggalkannya setiap waktu.

    Negara tetangga tingkatkan kontrol perbatasan

    Prancis bereaksi dengan kembali memperkuat kontrol perbatasannya dengan Italia, yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Austria juga mengontrol perbatasan di selatan dengan Italia. Jerman pun mengatur kontrol perbatasan antara Bayern dan Austria.

    Namun peneliti migrasi Gerald Knaus mengatakan, kontrol perbatasan ini kecil dampaknya. Siapa pun yang telah tiba di wilayah Schengen, yaitu wilayah Uni Eropa (UE) tanpa kontrol perbatasan yang sistematis, punya peluang bagus untuk suatu saat sampai ke Jerman.

    Dari segi jumlah, Jerman adalah negara tujuan utama pencari suaka di UE, meskipun tidak memiliki perbatasan dengan negara bukan anggota UE (kecuali di bandara). Menurut Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF), tahun ini saja, hingga Agustus lalu sudah ada 220.000 permohonan suaka baru. Pencari suaka yang ditolak, juga jarang sekali dideportasi dari Jerman.

    Italia tolak patuhi aturan suaka UE

    Beberapa hari lalu, Jerman dan Perancis telah menghentikan menerima migran dari Italia secara sukarela. Pada tahun 2022, sekitar 3.500 migran ditempatkan ke negara-negara UE lainnya. Sekitar 1.000 di antaranya masuk dari Italia ke Jerman.

    Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Piantedosi, bereaksi dengan tenang terhadap terhentinya pengambilalihan tersebut. Lagipula ia menganggap pengambilalihan itu tidak banyak membantu. Ia mengonfirmasikan, Italia tidak lagi mematuhi aturan suaka Eropa yang disebut Peraturan Dublin. Menurut aturan prosedur suaka UE ini, Italia harus menerima kembali migran yang pertama kali tiba di Italia sebagai negara yang pertama kali dimasuki.

    PBB: Harus ada mekanisme solidaritas

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterrez sekali lagi mengimbau solidaritas negara-negara UE. “Upaya tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang pertama kali dimasuki, tetapi harus dilakukan bersama dengan negara-negara lain,” jelas Guterrez.

    Setelah bertahun-tahun melakukan perundingan yang alot, para menteri dalam negeri Uni Eropa akan menyelesaikan pakta baru mengenai migrasi yang akan mempercepat prosedur di perbatasan dan dengan cepat mendeportasi migran yang datang dengan motif ekonomi. Untuk pertama kalinya, distribusi pencari suaka juga akan dibatasi di seluruh negara Uni Eropa.

    Namun Polandia dan Hongaria dengan tegas menolak mekanisme solidaritas. Sebaliknya, pemerintah sayap kanan Italia mendorong penerapannya. “Hal ini akan mengalihkan tanggung jawab negara-negara di perbatasan luar ke seluruh UE”, kata Menteri Dalam Negeri Italia, Piantedosi.

    Pada tanggal 28 September mendatang, para menteri dalam negeri UE ingin membahas kembali pakta migrasi di Brussel. Pakar migrasi seperti sosiolog Gerald Knaus mengatakan, perlu waktu bertahun-tahun sebelum peraturan ini mulai berlaku dan berdampak di lapangan.

    Tunisia belum berikan tanggapan

    Perjanjian antara UE dan Tunisia yang diumumkan dua bulan lalu, juga tidak banyak berpengaruh. UE ingin membantu rezim Tunisia dengan bantuan senilai satu miliar euro. Sebagai imbalannya, UE berharap Tunisia dapat membatasi pergerakan migrasi.

    “Saat ini yang terjadi justru sebaliknya”, kritik anggota parlemen Belanda Jeroen Lenaers. Jumlah migran meningkat, tidak ada yang berubah di Tunisia.

    Komisi Uni Eropa menyatakan, seluruh hal tersebut hanyalah sebuah nota kesepahaman, sehingga belum menjadi perjanjian yang efektif secara hukum. Sementara Presiden Tunisia, Kais Saied, telah berulang kali menyatakan, dia tidak akan berperan sebagai polisi perbatasan untuk Eropa dan para migran tidak boleh tinggal permanen di Tunisia.

    Perjanjian dengan Tunisia tersebut dinegosiasikan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen.

    “Pertanyaannya bukan bagaimana kita mendistribusikannya? Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghentikannya? kedatangan mereka di Italia, dan saya masih belum melihat jawaban konkret tentang hal itu,” kata Perdana Menteri Italia, Meloni kepada RAI.

    (ae/as)

    (ita/ita)

  • 7 Fakta Gedung Pemkab Lamongan yang Disorot KPK

    7 Fakta Gedung Pemkab Lamongan yang Disorot KPK

    Lamongan (beritajatim.com) – Usai KPK menggeledah Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) serta Rumah Dinas Bupati Lamongan, pada Rabu (13/9/2023) kemarin, kini Gedung Pemkab Lamongan jadi sorotan publik.

    Gedung Pemkab tersebut menjadi alasan datangnya KPK ke Kota Soto. Ada beberapa fakta menarik yang berhasil dirangkum dari Gedung Pemkab Lamongan yang kini berdiri tepat di selatan Alun-alun Lamongan.

    1. Pembangunan Dimulai 2017 dan Telan Dana Rp151 Miliar

    Gedung dengan 7 lantai itu dibangun sejak tahun 2017 silam. Peletakan batu pertama pembangunan gedung ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2017, bertepatan dengan HUT ke-72 RI.

    Dana APBD yang digelontorkan untuk pembangunan gedung itu bernilai Rp 151 miliar. Gedung ini ditempati oleh Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Bappeda, BKD dan Diskominfo.

    2. Pembangunan Gedung Sempat Molor dari Target Awal

    Pembangunan itu sempat dikabarkan bermasalah. Pasalnya, pengerjaan proyek multiyears gedung itu terjadi addendum untuk perpanjangan waktu hingga 5 kali dan membutuhkan waktu selama 3 tahun.

    Pembangunan gedung Pemkab Lamongan tujuh lantai dan Bappeda tiga lantai ini awalnya ditargetkan rampung Maret 2019, namun karena berbagai alasan akhirnya dilakukan perpanjangan kontrak hingga Mei 2019.

    BACA JUGA:
    Bupati Lamongan: Penggeledahan KPK Terkait Gedung Pemda

    Perpanjangan (addendum) selama 45 hari itu diakui demi bisa memaksimalkan pekerjaan, karena ada salah satu kegiatan dalam kontrak yang pembongkarannya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pihak pelaksana pun mengajukan keberatan.

    Selain itu, Gedung Bappeda yang seharusnya dibongkar pada November 2017, ternyata malah mundur hingga Juni 2018 atau mundur sekitar lima bulan lebih.

    Bahkan, selain akibat tertundanya pembongkaran gedung Bappeda, juga terdapat perubahan desain yang mengakibatkan munculnya pekerjaan baru, yang menimbulkan berubahnya volume kontrak.

    Diklaim pula, addendum ini sesuai kesepakatan bersama. Aturan perpanjangan tersebut juga sesuai Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa, yakni, pasal 54 mengenai perubahan kontrak.

    3. Gedung Dibangun Saat Lamongan Dijabat Bupati dan Ketua DPRD Bapak-Anak

    Proses Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan yang memakan waktu sekitar 3 tahun itu terjadi pada era mendiang Bupati Fadeli.

    Menariknya, pada tahun 2018, anaknya yang bernama Debby Kurniawan, didapuk sebagai Ketua DPRD Lamongan, menggantikan Kaharudin untuk masa jabatan 2014-2019 melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW).

    Debby Kurniawan usai dilantik sebagai Ketua DPRD yang baru, di malam yang sama langsung memimpin rapat paripurna dalam rangka pembahasan raperda dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

    4. Gedung Diresmikan Tepat di Hari Pahlawan

    Gedung baru Pemkab Lamongan itu diresmikan oleh Bupati Fadeli, ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan gong, pada tanggal 10 November 2019, tepat saat peringatan Hari Pahlawan.

    BACA JUGA:
    6 Jam KPK Geledah Rumdin Bupati Lamongan, Desas Desus Muncul

    Usai diresmikan, pada malam harinya langsung disajikan pagelaran Wayang Thengul dengan lakon Babad Lamongan. Pagelaran ini berlangsung dengan meriah.

    5. Biaya Perawatan Gedung Telan Rp800 Juta

    Biaya perawatan untuk Gedung Pemkab Lamongan dialokasikan sebesar Rp800 Juta. Anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk perawatan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta Pendopo Lokatantra.

    Kebutuhan perawatan gedung paling banyak dialokasikan untuk lift, karena gedung ini memiliki 7 lantai yang memang membutuhkan perawatan esktra dan berkala.

    Selain itu, disusul oleh kebutuhan listrik, lampu-lampu gedung, perbaikan toilet, plafon yang bocor, pengecatan dan sebagainya.

    6. Proyek Pembangunan Gedung Pernah Disoal KPK Sebelumnya

    Proyek Pembangunan Gedung Pemkab senilai Rp151 miliar itu pernah disoal oleh KPK pada tahun 2021 lalu. Bahkan, dikabarkan ada beberapa pejabat Pemkab Lamongan yang telah diperiksa.

    Waktu itu, gedung itu diduga kuat bermasalah lantaran pengerjaan proyek itu terjadi addendum untuk perpanjangan waktu hingga 5 kali dan membutuhkan waktu selama 3 tahun. Akan tetapi, tak ada kejelasan terkait maksud dan tujuan KPK, hingga pada tahun ini kembali mencuat lagi.

    7. Pembangunan Gedung Dinilai Tak Indahkan Sejarah

    Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan berlantai 7 itu dipandang menghilangkan nilai sejarah bangunan sebelumnya yang bercorak hindia belanda dan pernah menjadi kantor administrasi pemerintahan kolonial.

    BACA JUGA:
    Sekda Lamongan Tanggapi Soal Kedatangan KPK ke Dinas Perkim dan Rumdin Bupati

    Berdasarkan catatan di museum Leiden Belanda, bangunan sebelumnya telah ada sejak tahun 1922. Hal itu dibuktikan dengan adanya foto jamuan makan saat Gubernur Jenderal D. Fock (setingkat Presiden Hindia Belanda) singgah di Lamongan.

    Tak hanya itu, terdapat pula prasasti peletakan batu pertama tahun 1953, yang dikabarkan sebagai penanda adanya renovasi pada masa pemerintahan Bupati R. Abdoel Hamid.

    Kemudian sesuai UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, benda atau gedung Pemkab lama ini sudah bisa dijadikan Objek Cagar Budaya lantaran usianya melebihi 50 tahun. [riq/beq]

  • Inggris-Belanda Bantu Ukraina Dapatkan Jet Tempur F-16

    Inggris-Belanda Bantu Ukraina Dapatkan Jet Tempur F-16

    London –

    Inggris dan Belanda sedang mengupayakan ‘koalisi internasional’ untuk membantu Ukraina mendapatkan pasokan jet tempur F-16. Pemerintah Ukraina menganggap jet tempur canggih buatan Amerika Serikat (AS) itu sangat vital untuk pertahanan dalam melawan serangan udara Rusia yang semakin intens.

    Seperti dilansir CNN, Rabu (17/5/2023), upaya yang dilakukan London dan Amsterdam itu diungkapkan oleh juru bicara Perdana Menteri (PM) Rishi Sunak dalam pernyataannya kepada wartawan pada Selasa (16/5) waktu setempat.

    Menurut dokumen Downing Street yang dirilis usai pertemuan Sunak dengan PM Belanda Mark Rutte dalam KTT Dewan Eropa di Islandia, dua negara sekutu NATO itu tengah berupaya mendapatkan pasokan jet tempur F-16 untuk Ukraina, juga memastikan pelatihan para pilot Kiev untuk menerbangkan jet tempur itu.

    Ukraina yang sebelumnya mengatakan jet tempur canggih itu sangat esensial untuk bertahan dalam melawan serangan rudal dan drone Rusia, menyambut baik pengumuman yang disampaikan pemimpin Inggris dan Belanda itu.

    “Kami membutuhkan jet F-16, dan saya berterima kasih kepada sekutu-sekutu kami atas keputusan mereka untuk mengupayakan ke arah ini, termasuk melatih pilot-pilot kami,” ucap kepala kantor kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak.

    Disebutkan Yermak bahwa Belgia, yang juga sekutu NATO, telah ‘mengonfirmasi kesiapan untuk melatih’ para pilot Ukraina.

    Inggris tidak memiliki jet tempur F-16 dalam Angkatan Udaranya, namun Belanda dan Belgia memiliki armada jet tempur canggih itu. Angkatan Udara AS sendiri memiliki nyaris 800 jet tempur F-16 dalam armadanya.

    Lihat Video: Kyiv Dihujani Serangan Udara Rusia

  • Sistem Rudal Patriot AS di Ukraina Rusak Akibat Serangan Rudal Rusia!

    Sistem Rudal Patriot AS di Ukraina Rusak Akibat Serangan Rudal Rusia!

    Ukraina saat ini memiliki dua sistem pertahanan udara Patriot di wilayahnya, dengan satu sistem disumbangkan oleh AS dan satu sistem lainnya disumbangkan secara bersama-sama oleh Jerman dan Belanda. Tidak diketahui secara jelas sistem rudal Patriot yang mana yang diduga mengalami kerusakan.

    Namun hilangnya salah satu sistem pertahanan udara itu, bahkan untuk periode singkat, bisa mempengaruhi kemampuan Ukraina dalam Kiev di tengah gempuran rudal Rusia yang semakin meningkat.

    Rusia pernah beberapa kali menargetkan sistem rudal Patriot di Ukraina dengan rudal hipersonik sebelumnya, termasuk pada 4 Mei lalu. Namun menurut sejumlah pejabat AS kepada CNN pekan lalu, serangan itu gagal dan Kiev berhasil menembak jatuh rudal-rudal Moskow sebelum mengenai sistem rudal Patriot.

    Seorang pejabat AS lainnya, yang juga enggan disebut namanya, menuturkan kemungkinan rentetan rudal Rusia mengenai salah satu komponen baterai sistem rudal Patriot.

    Sebuah sistem rudal Patriot terdiri atas enam komponen utama, yakni generator, satu set radar, pusat kendali, antena, pusat peluncuran dan rudal-rudal pencegat. Komponen-komponen itu beroperasi secara bersama-sama untuk menembakkan sebuah rudal Patriot dan secara sukses memandunya kepada target.

    Namun kerusakan parah pada salah satu atau lebih dari satu komponen akan memaksa Ukraina untuk mematikan sistem rudal Patriot, dan mungkin membawanya ke luar negeri untuk menjalani perbaikan secara ekstensif.

    Sistem rudal Patriot memiliki radar yang kuat untuk mendeteksi target yang datang dari jarak jauh, menjadikannya platform pertahanan udara yang kuat yang mampu mencegat rudal balistik dan banyak lagi. Namun emisi radar yang diperlukan untuk mendeteksi ancaman dari kejauhan juga memungkinkan musuh untuk mendeteksi baterai rudal Patriot dan menemukan lokasinya.

    Tidak seperti pertahanan udara jarak dekat yang bersifat mobile dan sulit ditargetkan, baterai sistem rudal Patriot yang berukuran besar dan bersifat stasioner, memungkinkan pasukan Rusia untuk membidik lokasinya dari waktu ke waktu.

    (nvc/ita)

  • Usai Picu Kontroversi, Macron Tegaskan Dukung Status Quo Taiwan

    Usai Picu Kontroversi, Macron Tegaskan Dukung Status Quo Taiwan

    Amsterdam –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan posisi negaranya soal Taiwan tidak berubah. Penegasan ini disampaikan setelah Macron memicu kontroversi dengan komentarnya bahwa Eropa tidak seharusnya menjadi ‘pengikut’ Amerika Serikat (AS) atau China soal isu Taiwan. Komentar itu menuai kecaman Eropa dan AS.

    Seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (13/4/2023), Macron juga menyatakan bahwa dirinya mendukung ‘status quo’ terkini soal Taiwan saat diminta mengklarifikasi komentar sebelumnya yang menuai kritikan itu.

    Dalam wawancara dengan media terkemuka seperti Politico dan media lokal Prancis Les Echos yang dipublikasikan Minggu (9/4) waktu setempat, Macron memperingatkan negara-negara Eropa untuk tidak terseret ke dalam krisis terkait Taiwan yang didorong oleh ‘ritme Amerika dan reaksi berlebihan China’.

    Komentar itu memicu kritikan dari sejumlah politisi dan pengamat di Eropa dan AS, termasuk mantan Presiden AS Donald Trump yang menuduh Macron sedang ‘mencium bokong’ Presiden China Xi Jinping.

    “Posisi Prancis dan Eropa soal Taiwan adalah sama. Kami mendukung status quo. Kebijakan ini konstan dan tidak berubah,” tegas Macron dalam konferensi pers di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Belanda, pekan ini.

    “Ini adalah kebijakan Satu-China dan resolusi situasi di Pasifik. Itulah yang saya katakan dalam pertemuan empat mata dengan Xi Jinping, itulah yang dikatakan di mana-mana, kami tidak berubah,” ucapnya menjelaskan.

    Namun diketahui bahwa Macron tidak menyebut Taiwan dalam pernyataan publiknya kepada media saat mengunjungi Beijing pekan lalu. Hal itu memicu kritikan sejumlah pihak.

    Lihat juga Video: Prancis Mencekam Bak ‘Medan Perang’ Akibat UU Kenaikan Usia Pensiun

  • Chad Usir Dubes Jerman karena Sikap Tidak Sopan

    Chad Usir Dubes Jerman karena Sikap Tidak Sopan

    Jakarta –

    Duta Besar (Dubes) Jerman untuk Chad akan diusir dalam waktu 48 jam karena “sikapnya yang tidak sopan” dan “tidak menghormati praktik diplomatik”. Demikian disampaikan pemerintah Chad dalam sebuah pernyataan.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (8/4/2023), Dubes Jerman, Jan Christian Gordon Kricke telah menjabat sejak Juli 2021, dan pemerintah Chad tidak memberikan penjelasan resmi atas pengusirannya.

    Juru bicara pemerintah Chad, Aziz Mahamat Saleh mendesaknya untuk “meninggalkan wilayah Chad dalam waktu 48 jam.”

    “Kami belum dihubungi secara resmi,” kata seorang sumber di Kedutaan Besar Jerman kepada AFP tanpa menyebut nama, yang mengatakan dia telah mendengar berita itu melalui media sosial.

    Kricke sebelumnya menjabat sebagai diplomat di Niger, Angola dan Filipina. Dia juga menjadi perwakilan khusus Jerman di Sahel.

    Sebuah sumber pemerintah Chad mengatakan kepada AFP, bahwa Kricke dipandang “terlalu banyak mencampuri” pemerintahan negara tersebut, dan membuat pernyataan yang memecah belah.

    Dia telah diperingatkan pada beberapa kesempatan, tambah sumber itu.

    Junta militer awalnya berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil, namun pada bulan Oktober tahun lalu, kekuasaan Deby diperpanjang selama dua tahun.

    Kedubes Jerman beserta kedutaan-kedutaan lain, seperti Prancis, Spanyol dan Belanda, telah menyampaikan keprihatinannya atas tertundanya kembalinya demokrasi di Chad.

    Lihat juga Video: Bandara Munich Sepi, Menyusul Rencana Aksi Mogok Kerja

    (ita/ita)

  • Ahli Ungkap Hinaan Ternyata Lebih ‘Nampol’ Daripada Pujian

    Ahli Ungkap Hinaan Ternyata Lebih ‘Nampol’ Daripada Pujian

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hinaan verbal ternyata lebih memicu aktivitas otak daripada pujian. Tak hanya itu, hinaan juga lebih lama membekas dalam otak.

    Melansir Science Alert, hal itu diketahui lewat percobaan sejumlah ilmuwan bahasa dari Belanda. Mereka melakukan eksperimen terhadap 80 partisipan wanita dengan menempatkan elektroda di kulit kepala.

    Mereka mempublikasikan hasil penelitiannya dengan judul Do People Get Used to Insulting Language? Hasil penelitian itu dipublikasikan di jurnal Frontiers.

    Para ahli menggunakan metode electroencephalography (EEG) dan Skin Conductance (SC). Mereka kemudian karakter fiktif untuk melontarkan ejekan seperti ‘Linda seorang idiot’, ‘Paula itu buruk’ hingga sejumlah pujian seperti ‘Linda seorang malaikat’, ‘Paula itu impresif’, hingga yang lebih netral seperti ‘Linda seorang pelajar’.

    “Studi kami mengambil tempat dalam setelan laboratorium di mana pernyataannya terus-menerus diulang dan datang dari karakter fiktif yang identitas dan opininya tidak punya sangkut-paut dengan kehidupan para partisipan,” tulis para ahli tersebut. 

    Dari percobaan itu, para ahli menemukan ejekan dan hinaan bahkan dari karakter fiktif pun memicu kilatan pendek dari aktivitas di bagian otak urusan pendengaran. Kilatan itu akan muncul tanpa mempertimbangkan ke siapa hinaan itu ditujukan.

    Respon kilat itu ternyata tidak hilang dalam waktu yang cepat. Hinaan atau ejekan terus menyita perhatian otak dan kemudian menghasilkan respon besar dengan ukuran yang sama, terlepas dari seberapa sering makian terdengar.

    Penghinaan menimbulkan respons yang lebih besar dalam aktivitas otak daripada pujian, dan hal itu terus terjadi sepanjang eksperimen. “Ini menunjukkan bahwa apa pun ejekan yang bisa menyita perhatian, itu melakukannya dengan cara yang meyakinkan,” tulis para ahli tersebut.

    Lebih lanjut, para ahli menemukan bahwa ejekan yang menyita perhatian otak dalam 250 mili detik menjadi indikasi sensitivitas manusia terhadap perilaku sosial yang tidak diinginkan. Selain itu, manusia juga ternyata bereaksi otomatis terhadap ejekan.

    Di saat yang sama, otak manusia bereaksi terhadap pujian dengan cara yang lebih stabil. Selain itu gelombang otak juga lebih kecil jika bereaksi terhadap pujian.

    Gelombang itu pun tidak tahan lama seperti yang diharapkan para ahli. Percobaan para ahli ini pun menjadi pengingat bahwa otak manusia cenderung terpaku kepada peristiwa negatif daripada positif.

    Di sisi lain, para ahli ini mengakui ujicoba lebih lanjut tetap perlu dilakukan. Pasalnya, mereka hanya bereksperimen dengan partisipan wanita. 

    (lth/lth)

  • Forum DEMM Diklaim Tentukan Ruang Digital Global, Tak Cuma G20

    Forum DEMM Diklaim Tentukan Ruang Digital Global, Tak Cuma G20

    Bali, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menjelaskan sidang Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) atau Pertemuan Menteri Ekonomi Digital tidak hanya untuk kepentingan negara-negara di G20.

    “Pertemuan pagi ini DEMM tidak saja untuk kepentingan digital negara-negara G20 tapi juga perhatian negara-negara non-anggota G20,” kata Plate saat ditemui sebelum pembukaan DEMM, di Hotel Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9).

    “Saya kira hasil pertemuan DEMM hari ini sangat diperhatikan dunia, karena menentukan ke mana arah pembangunan ruang digital global,” sambungnya.

    Plate berharap pertemuan DEMM dengan menteri-menteri Kominfo negara-negara G20 menghasilkan kesimpulan yang matang dan dibawa ke KTT G20.

    Dia menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan Menteri 12 negara dan 2 lembaga di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9). Lawatan ini dalam rangka pertemuan keempat Digital Economy Working Group (DEWG) 2022.

    Pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama antara Indonesia dengan ke-12 negara dan lembaga dalam hal infrastruktur informasi, komunikasi dan teknologi mulai dari sisi hulu ke hilir.

    Sementara, isu lain yang dibahas dalam pertemuan bilateral itu diantaranya terkait, tenaga kerja di sektor digital, startup, literasi digital, aliran data lintas batas, UMKM, data pribadi, dan talenta digital.

    Dia menjelaskan rangkaian pertemuan ini untuk membahas persiapan sebelum penyelenggaraan Digital Economy Ministers’ Meeting (DEMM) pada 1 September 2022 Besok.

    “Kami berharap besok rapat bisa berjalan lancar, sehingga menyelesaikan DEMM dan bahan-bahannya menjadi acuan bagi KTT (Konferensi Tingkat Tinggi ke-17 G20) pertengahan November nanti,” ujar Plate.

    Dalam gelaran itu ada 10 negara yang mengikuti DEMM. Di antaranya Argentina, Afrika Selatan, Jerman, Singapura, Kamboja, India, Jepang, Inggris, Belanda, Spanyol.

    Dua lembaga yang juga ikut dalam DEMM yaitu United Nation Economic and Social Commision for Asia and the Pasific (ESCAP) dan International Telecommunication Union (ITU).

    G20 sendiri merupakan 19 negara ekonomi terbesar, termasuk Indonesia, ditambah Uni Eropa.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • 40 Persen Peserta Pelatihan Daring Kartu Prakerja Lulusan SMA

    40 Persen Peserta Pelatihan Daring Kartu Prakerja Lulusan SMA

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Pengembangan dan Ekosistem Kartu Prakerja, Andreas Aditya Swasti mengatakan, sebanyak 40 persen peserta Kartu Prakerja berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK).

    Ia juga mengungkapkan penerima program kartu prakerja setelah pandemi Covid-19 sudah lebih dari 13,3 juta peserta. “Paling banyak SMK dan SMA. Sekitar 40an persen, lalu disusul Strata 1,” ujar Andreas saat kepada wartawan di Digital Economy Working Group (DEWG) di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/8).

    Sederet pelatihan itu, menurut Andreas memberi kesempatan bagi angkatan kerja di Indonesia untuk mengambil pelatihan. Sebelumnya, hanya sedikit sekali yang mengambil pelatihan serupa yakni 10 persen.

    Kartu Prakerja merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan skil sebagai modal bekerja. Lewat program itu, para calon pekerja dibekali dengan pelatihan, dan kebanyakan dilakukan secara daring.

    Lebih lanjut ia juga mengungkapkan permintaan pelatihan daring paling banyak ada di bidang pemasaran dan marketing. Kemudian, disusul dengan pelatihan bidang teknologi, sisanya holtikultura dan food and beverage.

    Ke depannya, Andreas mengungkapkan akan ada pengembangan layanan di platform kartu prakerja, yaitu dengan penyediaan beragam pelatihan tambahan, memperkuat standar pelatihan dan mengembangkan pengalaman pengguna atau user experience.

    “Sehingga (Kartu Prakerja) lebih mudah digunakan dan kita bisa berikan juga rekomendasi baik dari pelatihan maupaun job juga yang lebih relevan dengan user di prakerja” ujarnya.

    Kartu Prakerja menjadi satu di antara perusahaan teknologi yang pamer produk di sidang keempat DEWG di Nusa Dua, Bali.

    Total, ada 12 perusahaan teknologi yang unjuk gigi di sidang keempat DEWG, di antaranya GoTo, Telkomsel, Gudang Ada, Telkom, Halodoc, Getbox Metaverse, Itemku, Bukalapak dan Itemku.

    Dalam sidang keempat DEWG, setidaknya ada 18 delegasi negara yang hadir untuk merancang deklarasi ‘The Bali Package’ di antaranya Australia, Brazil, Kanada, China, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

    Beberapa negara undangan non delegasi G20 pun turut hadir, seperti Spanyol, Belanda, Singapura, Rwanda, Kamboja, dan Uni Emirat Arab (UAE).

    (can/lth)

    [Gambas:Video CNN]

  • 12 Delegasi Anggota G20 Temui Menkominfo Bahas Ekosistem Digital

    12 Delegasi Anggota G20 Temui Menkominfo Bahas Ekosistem Digital

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan 12 negara dan dua lembaga dalam pertemuan keempat Digital Economy Working Group (DEWG) 2022.

    Plate menjelaskan pertemuan bilateral itu dilakukan sebagai persiapan sebelum mengadakan Digital Economy Ministers’ Meeting (DEMM) pada 1 September 2022.

    “Kami berharap besok rapat bisa berjalan lancar, sehingga menyelesaikan DEMM dan bahan-bahannya menjadi acuan bagi KTT [Konferensi Tingkat Tinggi ke-17 G20] pertengahan November nanti,” kata Plate di Hotel Mulia Nusa Dua, Bali, Rabu (31/8).

    Dalam pertemuan itu, Plate juga membahas potensi kerja sama antara Indonesia dengan 12 negara dan dua lembaga ihwal infrastruktur, telekomunikasi dan teknologi dari hulu ke hilir.

    Kemudian isu lain yang dibahas dalam pertemuan itu di antaranya menyangkut tenaga kerja di sektor digital, perusahaan rintisan, literasi digital, UMKM, data pribadi, aluran data lintas negara, dan talenta digital.

    Kemudian Plate juga bertemu dengan Micaela Sánchez Malcolm, Sekretaris Negara untuk Inovasi Publik Kepala Kantor Kabinet Menteri Argentina.

    Pertemuan itu membahas salah satunya jalur komunikasi dan penyebaran broadband untuk menghubungkan Amerika Selatan ke Asia dan Australia.

    “Kami membahas sektor teknologi informasi dan komunikasi, seperti penyebaran broadband untuk menghubungkan Amerika Selatan ke Asia (dan) Australia,” kata Plate.

    Lebih lanjut Plate mengatakan bakal menindaklanjuti pembahasan lebih detail soal kerangka dan memorandum antara Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia dengan Menteri Digital Argentina.

    Pertemuan tatap muka dua perwakilan negara ini merupakan rangkaian G20 terkait Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Ministerial Meeting (DEMM).

    Sederet negara perwakilan G20 satu per satu disambut Plate di ruang pertemuan, di antaranya Argentina, Afrika Selatan, Jerman, Kanada, Singapura, Kamboja, India, Jepang, Inggris, Belanda, Spanyol, dan Australia.

    Selain negara, ada dua lembaga yang juga ikut dalam pertemuan bilateral yaitu United Nation Economic and Social Commision for Asia and the Pasific (ESCAP) dan International Telecommunication Union (ITU).

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]