Xcloud.id

Negara: Belanda

  • Sekjen PBB Turun Tangan Usai AS dkk Setop Dana Badan Pengungsi Palestina

    Sekjen PBB Turun Tangan Usai AS dkk Setop Dana Badan Pengungsi Palestina

    Jakarta –

    Sekjen PBB Antonio Guterres akan bertemu dengan negara pendonor utama Badan Pengungsi Palestina (UNRWA) pekan ini. Pertemuan akan dilakukan di tengah krisis pendanaan yang dipicu Israel yang menuduh beberapa karyawan UNRWA terlibat serangan 7 Oktober.

    Dilansir Anadolu Agensi, Selasa (30/1/2024), Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Guterres akan menjadi tuan rumah pertemuan di markas besar PBB di New York City pada Selasa sore.

    Dia belum menjelaskan detail apa saja yang akan disampaikan Guterres dalam pertemuan dengan pimpinan UNRWA serta para pemimpin regional. Diketahui, sekitar setengah dari donor utama UNRWA telah menghentikan pendanaan mereka.

    Dujarric mengatakan UNRWA melayani jutaan orang di Gaza, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Dia mengatakan nasib orang-orang yang selama ini dibantu UNRWA sangat suram.

    “Pekerjaan kemanusiaan penting yang dilakukan PBB tidak hanya di Gaza tetapi di seluruh kawasan, perlu didukung. Kehidupan masyarakat bergantung padanya,” ujar Dujarric.

    Dujarric mengatakan Guterres bertemu dengan utusan Amerika untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, pada Senin pagi, setelah Washington menangguhkan kontribusinya.

    UNRWA mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di Gaza. Sekitar 12 orang dituduh oleh Israel ikut serta dalam serangan itu.

    Setidaknya 12 negara seperti Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Austria, dan Jepang telah menangguhkan dana untuk UNRWA yang didirikan pada tahun 1949 untuk membantu pengungsi Palestina di Timur Tengah.

    Tuduhan Israel muncul ketika Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat menemukan klaim Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida adalah masuk akal. Pengadilan mengeluarkan putusan sementara yang mendesak Israel untuk berhenti menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza dan memperbaiki situasi kemanusiaan.

    UNRWA telah meluncurkan penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut. UNRWA menanggapi dengan serius tuduhan tersebut.

    “Menanggapi dengan sangat serius semua tuduhan yang telah dilontarkan,” kata Dujarric.

    Sementara itu Israel terus melanjutkan perangnya di Jalur Gaza dan mengabaikan keputusan sementara ICJ. Setidaknya, 26.637 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 65.387 lainnya terluka sejak 7 Oktober

    Serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

    Adapun Israel memperkirakan 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada bulan Oktober 2023.

    (yld/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apakah Houthi Akan Menyeret AS-Sekutunya ke dalam Perang?

    Apakah Houthi Akan Menyeret AS-Sekutunya ke dalam Perang?

    Jakarta –

    Kemenangan tidak akan mudah bagi satuan tugas internasional yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda, yang berniat menghancurkan sasaran Houthi di Yaman.

    Sejauh ini, telah terjadi 30 serangan oleh kelompok Houthi yang didukung secara finansial oleh Iran terhadap kapal-kapal internasional dan komersial di laut merah sejak pertengahan November, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

    Para pejabat Kementerian Pertahanan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 23 Januari: “Kami siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk menetralisir ancaman atau membalas serangan, [demi] memastikan stabilitas dan keamanan kawasan Laut Merah dan rute perdagangan internasional.”

    Rangkaian serangan Houthi mengganggu pelayaran global dan memperparah kekhawatiran bahwa dampak dari perang Israel-Hamas dapat mengguncangkan Timur Tengah.

    Kerajaan Arab Saudi turut diam terkait masalah di Laut Merah, dan negosiasi perjanjian damai antara Saudi-Houthi masih berlangsung. Apakah AS bisa menang melawan kelompok yang telah dilawan Arab Saudi namun tidak berhasil selama hampir satu dekade?

    Mengapa Inggris & AS menyerang Yaman?

    Sebelum Houthi mulai menyerang, beberapa upaya diplomatik dilakukan terhadap Houthi agar dapat meredakan situasi di Laut Merah, namun ditolak.

    “Sangat disesalkan bahwa kami sudah sampai pada titik ini,” kata Perwakilan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking.

    Namun pada kenyataannya, mereka menargetkan kapal apa pun yang masuk ke dalam jangkauan, membahayakan anggota awak dan kargo.

    William Wechsler dari lembaga think-tank Atlantic Council percaya bahwa AS dan Inggris tidak punya pilihan lain selain membalas dengan kekuatan: “Dalam perdagangan internasional, ada delapan titik krusial maritim, setengahnya berbasis di Timur Tengah, yang juga merupakan bagian paling penting dalam memenuhi pasokan energi dunia.

    “Houthi secara langsung mengancam salah satu dari ini [Selat Bab El Mandeb] dengan cara yang sangat tidak bisa,” kata Wechsler.

    “Siapa pun yang memahami peran yang dimainkan energi dalam keberlangsungan hidup kita, siapa pun yang peduli dengan pertumbuhan ekonomi di mana pun harus melihat pentingnya melindungi titik krusial ini.”

    Houthi memprotes serangan pimpinan AS terhadap sasaran Houthi dan untuk menunjukkan dukungan kepada warga Palestina di Jalur Gaza (Reuters)

    Seberapa tangguh pasukan Houthi?

    Kelompok ini menunjukkan bahwa mereka mampu menentang militer negara berdaulat: Arab Saudi.

    Houthi telah berkembang berkat dukungan Iran dari kumpulan pemberontak compang-camping menjadi kekuatan tempur terlatih dengan peralatan canggih, termasuk helikopter.

    “Ada dua bagian dari ketahanan. Ada kemauan dan ada kemampuan. Tidak ada yang berpikir bahwa mereka akan melanggar keinginan [Houthi]. Tetapi ada pemikiran bahwa kami dapat mematahkan kemampuan mereka,” kata Will Wechsler dari Atlantic Council.

    Namun, meskipun Houthi berhasil melawan kekuatan yang lebih besar, menghadapi AS dan sekutu internasional adalah pertempuran yang benar-benar berbeda.

    Gabungan kekuatan, strategi, dan pengalaman AS dan sekutunya jauh lebih besar daripada Arab Saudi.

    Pertanyaan di kalangan analis sekarang adalah seberapa jauh AS akan melangkah untuk menghentikan Houthi.

    Baca juga:

    “Kami memiliki begitu banyak kekuatan, kami perlu menggunakannya dengan bijaksana,” kata Steven A Cook, Peneliti Senior Eni Enrico Mattei untuk Studi Timur Tengah dan Afrika di Dewan Hubungan Luar Negeri dalam konferensi pers.

    “Kami tidak berbicara tentang … menyerang Yaman, dan mengubah rezim, dan hal-hal yang telah kami lakukan di masa lalu.”

    “Saya berbicara dengan sejumlah pejabat Arab baru-baru ini yang mengatakan, jika Anda hanya akan mencolek Houthi, mereka tidak akan berhenti.

    “Anda harus melakukan tindakan militer yang membuatnya sulit, atau bahkan tidak mungkin, bagi Houthi untuk mengganggu dan menyerang pengiriman di Teluk.”

    Mungkinkah AS dan sekutu ditarik ke dalam perang regional yang panjang?

    “Itu mungkin saja berkembang menjadi operasi yang lebih besar melawan pengaruh Iran. Dan itu adalah pertanyaan yang benar-benar belum dijawab oleh pemerintah secara terbuka. Saya yakin mereka membicarakannya,” kata Laksamana James G Foggo III, USN Purnawirawan dari Pusat Strategi Maritim.

    Mantan Komandan Angkatan Laut AS di Eropa dan Afrika tersebut mengingatkan tentang perang kapal tanker dari 1980 hingga 1988 di Teluk Arab.

    Kala itu, AS menyerang angkatan laut Iran, setelah Iran menyerang kapal tanker. Laksamana Foggo kemudian membandingkannya dengan serangan terhadap USS Cole.

    Kapal itu diledakkan di Yaman pada Oktober 2000 dan menewaskan tujuh belas pelaut AS.

    Sebuah truk membawa spanduk besar yang menunjukkan sosok pemimpin tertinggi Houthi, Abdul-Malik Al-Houthi (kanan) selama protes anti-AS dan anti-Israel, di pinggiran Sanaa, Yaman. (YAHYA ARHAB / EPA)

    Serangan itu dikaitkan dengan Al Qaeda, tetapi tidak ada serangan militer terhadap kelompok itu.

    “Apa yang terjadi setahun kemudian? 9/11 [serangan terhadap AS]” katanya, menggarisbawahi perasaannya bahwa aksi militer diperlukan.

    Steven A Cook setuju: “Kebebasan berlayar adalah kepentingan utama AS, sehingga terlalu berisiko jika kelompok seperti ini dibiarkan memiliki kekuatan atas wilayah itu.”

    Bagaimana Iran terlibat dalam aksi Houthi di Laut Merah?

    Iran memasok senjata dan secara finansial mendukung kelompok Houthi. Meski begitu, Houthi tidak secara langsung dikendalikan oleh Teheran.

    Ray Takeyh – Hasib J Sabbagh, Peneliti Senior untuk Studi Timur Tengah, di Dewan Hubungan Luar Negeri – mengatakan: “Mereka telah sampai… pada kebijakan anti-Amerika dan anti-Israel dengan sendirinya. Mereka tidak diarahkan ke sana oleh Iran. Jadi dengan begitu, mereka bukan ciptaan Iran.

    “Ini semacam asosiasi yang memiliki pemikiran sama … Ini benar-benar muncul sebagai upaya oportunistik untuk menimbulkan kerusakan pada Saudi.”

    Baca juga:

    Houthi memainkan peran bagi Iran karena mereka membantu Iran meningkatkan tekanan terhadap Israel, melalui AS.

    Iran berharap masyarakat internasional dan Amerika Serikat akan khawatir konflik meluas, sehingga mereka terpaksa mendorong tindakan penyelesaian terhadap Israel, menurut Takeyh.

    “Asumsi inti di sini adalah masyarakat internasional dan Amerika Serikat dapat memaksakan pembatasan pada Israel. Israel adalah negara berdaulat yang menghadapi situasi yang sangat rumit. Ini adalah negara yang trauma.”

    Para pengunjuk rasa membawa spanduk dengan foto pejuang Houthi yang tewas dan meramaikan jalanan. (EPA)

    Apakah ini ‘perang yang tidak dapat dimenangkan’?

    Strategi awal Presiden AS Joe Biden di Yaman bertujuan untuk melemahkan kelompok milisi Houthi, bukan berusaha menghentikan kelompok itu atau secara langsung menghadapi Iran, sponsor utama Houthi, menurut para ahli.

    Strategi gabungan dari serangan militer terbatas dan sanksi tampaknya bertujuan untuk menghukum Houthi, sambil berusaha memperkecil bahaya konflik Timur Tengah yang lebih luas.

    “Saya tidak berpikir misi ini dirancang untuk menghancurkan Houthi, atau untuk menempatkan pemerintah Yaman kembali berkuasa,” kata Brian Carter dari American Enterprise Institute.

    “Saya pikir [rencana] ini dirancang untuk menurunkan kemampuan angkatan laut dan militer Houthi agar tidak mampu mengganggu pengiriman laut dunia di Laut Merah.

    “Menurunkan [kemampuan] sistem militer bukanlah tugas yang sulit dilakukan. Ini adalah tujuan militer yang sangat mungkin tercapai.”

    USS Dwight Eisenhower telah melakukan operasi penerbangan sebagai tanggapan atas peningkatan aktivitas Houthi di Laut Merah (US Navy handout / EPA)

    Perwakilan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking, juga menggarisbawahi bahwa ini bukan “konfrontasi terbuka yang lebih luas”.

    “Ini hanya untuk menonaktifkan kemampuan yang dimiliki Houthi untuk menyerang kapal,” katanya.

    Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan telah menghancurkan lebih dari 25 fasilitas peluncuran dan meluncurkan lebih dari 20 rudal sejak Amerika Serikat mulai menyerang situs militer Houthi di Yaman pada 11 Januari.

    Mereka juga mengeklaim telah menyerang drone, radar pantai dan kemampuan pengawasan udara Houthi serta area penyimpanan senjata.

    Para pendukung Houthi memegang spanduk dengan foto pejuang Houthi yang tewas dalam pemboman pimpinan AS baru-baru ini terhadap sasaran Houthi (EPA-EFE/ REX / Shutterstock)

    Apakah konflik ini mendongkrak popularitas Houthi?

    Tim Lenderking mengatakan bahwa Houthi mungkin ingin diseret ke dalam perang ini.

    Ia mengatakan kepada BBC bahwa mereka melihat ini sebagai cara untuk menunjukkan kepada masyarakat [Yaman] bahwa mereka berdiri tidak hanya untuk rakyat Palestina, tetapi untuk melawan negara-negara Barat.

    Koresponden keamanan BBC Frank Gardner mengatakan Houthi sekarang populer di kalangan banyak orang di dunia Arab yang lebih luas, karena mereka mengatakan mereka mendukung Hamas sebagai bagian dari “Poros Perlawanan” yang didukung Iran melawan Israel.

    Di bawah Operasi Poseidon Archer yang baru diberi nama, serangan yang dipimpin AS telah menghantam sasaran baru, setelah sebelumnya melakukan sejumlah serangan pencegahan di lokasi peluncuran Houthi.

    Baca juga:

    Departemen Pertahanan AS mengatakan serangan mereka menghancurkan rudal tepat saat sedang dipersiapkan untuk diluncurkan militan Houthi.

    Intelijen Barat baru-baru ini memperkirakan bahwa setidaknya 30% dari stok rudal Houthi telah hancur atau berkurang.

    Namun, Houthi kemungkinan akan melanjutkan serangan mereka terhadap pengiriman yang mereka curigai terkait dengan Israel, AS atau Inggris.

    Serangan-serangan itu membuat Houthi populer di negara asal mereka, di mana banyak orang Yaman merasa jengkel di bawah pemerintahan brutal mereka, kata Gardner

    Pengikut Houthi berparade sambil memegang senjata untuk memprotes serangan pimpinan AS terhadap sasaran Houthi dan untuk menunjukkan dukungan kepada warga Palestina di Jalur Gaza dekat Sanaa, Yaman (Reuters)

    Hisham al-Omeisy, penasihat senior Yaman untuk Institut Perdamaian Eropa, mengunggah di X bahwa banyak orang mungkin tidak menyadari Houthi memiliki tujuan mereka sendiri, selain memberi dukungan kepada Gaza.

    Konfrontasi baru-baru ini juga memberi mereka kesempatan untuk mengabulkan klaim mereka selama puluhan tahun untuk memerangi AS.

    Ia mengatakan Houthi “tidak hanya memenangkan hati dan pikiran [warga], tetapi berhasil meluncurkan upaya rekrutmen besar-besaran untuk” pertempuran Penaklukan yang Dijanjikan dan Jihad Suci “.

    “Sangat keliru jika mereka dipandang murni melalui lensa militer dan tidak memperhitungkan dampak atau konsekuensi sosial-politik dan reaksi lokal di mana sentimen anti-AS dan Inggris sekarang menggunakan steroid.”

    Pengikut Houthi bersenjata senapan mesin siap siaga selama protes terhadap AS dan sekutu (Reuters)

    Will Wechsler dari Atlantic Council dan Brian Carter dari American Enterprise Institute diwawancarai untuk artikel ini pada tanggal 24 Januari.

    Tim Lenderking, Perwakilan Khusus AS untuk Yaman, berbicara kepada program BBC World Tonight pada 23 Januari.

    Steven A Cook, Laksamana James G Foggo III dan Ray Takeyh berada di konferensi pers virtual dari Dewan Hubungan Luar Negeri pada 18 Januari.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.

    Sepenggal lirik lagu ‘Kolam Susu’ milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

    Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

    Pangan menjadi salah satu topik adu gagasan calon wakil presiden yang mentas di Pilpres 2024. Muncul fakta bahwa menjadi petani di negara agraris ternyata bukan pekerjaan menjanjikan.

    Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

    “Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

    Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

    Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

    Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

    Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

    “Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi,” ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

    Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

    Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

    “Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi,” kritik Syaiful.

    Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

    Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

    Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

    Ketiga, nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

    “Salah satu political will yang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten,” tandasnya.

    Tidak menariknya sektor pertanian terlihat dari eksistensi para milenial yang sempat dielu-elukan bisa meregenerasi pahlawan pangan. Nyata-nyatanya, petani milenial juga tak bisa unjuk gigi.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut cuan dari sektor pertanian sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup. Petani akhirnya harus mencari tambahan pendapatan dari usaha nonpertanian.

    “Kebanyakan milenial ini bisanya hanya sewa lahan yang harganya terus naik karena pemilik lahan sudah dikuasai oleh perusahaan dan perorangan. Belum lagi pemasarannya juga belum jelas dan jangka panjang sehingga seringkali mereka menjual ke pasar tradisional yang harganya berfluktuasi,” ungkap Eliza.

    “Tenaga kerja pertanian di desa sekarang sudah susah dicari. Mesin-mesin yang diberikan pemerintah untuk harvester itu cocoknya di lahan luas, sementara mayoritas lahan petani kita sempit-sempit, terutama di Pulau Jawa,” sambungnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Eliza menganggap kesejahteraan petani menjadi faktor penting kebangkitan Indonesia. Sialnya, negara selama ini cenderung tak membereskan masalah fundamental di sektor pertanian.

    Redistribusi lahan hingga orientasi kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada peningkatan produksi bukan peningkatan kesejahteraan jadi batu sandungan. Kebijakan yang terwujud dalam program kerja pun sama sekali tak menyentuh akar persoalan.

    “Kita bisa nilai dari program food estate yang ternyata merugikan petani dan lingkungan. Petani tetap menjadi buruh penggarap, bukan pemilik. Karena kurang sejahtera, mereka sulit berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru sehingga produksi akan stagnan,” bebernya.

    Beda halnya dengan Thailand yang sudah jauh lebih canggih dari Indonesia. Eliza menyebut ini terjadi karena pemerintahannya sangat mendukung dan punya perencanaan detail serta matang.

    Begitu juga dengan China yang punya semangat serupa membenahi sektor pertanian. Negeri Tirai Bambu itu punya rencana sektor pertanian lima tahunan, ditambah dukungan pemerintah dan sektor swasta yang membuat ekosistem pertanian China berkembang.

  • Bertambah Negara yang Seret Israel ke Mahkamah Internasional

    Bertambah Negara yang Seret Israel ke Mahkamah Internasional

    Jakarta –

    Negara yang menyeret Israel ke Mahkamah Internasional terus bertambah. Kini giliran Meksiko dan Chile mendesak Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang dalam perang antara Israel dan Hamas.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/1/2024), kedua negara menyatakan “kekhawatiran yang semakin besar” atas eskalasi tindak kekerasan selama berbulan-bulan perang itu berkecamuk.

    Desakan itu diberikan oleh kedua negara tersebut dalam surat rujukan mereka kepada ICC pada Kamis (18/1) waktu setempat.

    Dalam suratnya kepada ICC, Kementerian Luar Negeri Meksiko berpendapat bahwa ICC menjadi forum yang tepat untuk menetapkan potensi tanggung jawab pidana dalam perang tersebut.

    “Baik yang dilakukan oleh agen-agen kekuatan pendudukan atau kekuatan yang diduduki,” sebut Kementerian Luar Negeri Meksiko dalam suratnya.

    Selain itu, disebutkan hal ini dilakukan lantaran timbulnya kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan terutama pada warga sipil.

    “Tindakan yang dilakukan Meksiko dan Chile ini disebabkan oleh meningkatnya kekhawatiran atas peningkatan kekerasan terbaru, khususnya terhadap sasaran sipil,” imbuh surat tersebut.

    Lihat Video ‘Perang Meluas, Israel Mulai Serang Ibu Kota Suriah dengan Rudal’:

    Israel bukan anggota ICC yang berkantor di Den Haag, Belanda, dan tidak mengakui yurisdiksinya. Namun jaksa penuntut ICC telah menekankan bahwa pengadilannya memiliki yurisdiksi atas potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah Jalur Gaza dan oleh Hamas di wilayah Israel.

    Meksiko, dalam suratnya, menyebut bahwa “banyak laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merinci banyak insiden yang bisa dianggap sebagai kejahatan di bawah yurisdiksi ICC”.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Chile Alberto van Klaveran menuturkan kepada wartawan di Santiago bahwa negaranya “tertarik untuk mendukung penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang” di mana pun itu terjadi.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik tindakan Meksiko dan Chile mengirim surat rujukan kepada ICC, dan menyebut hal itu menegaskan kebutuhan pengadilan untuk memenuhi mandatnya dengan melakukan pencegahan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak kejahatan paling serius.

    “Para pejabat Israel tidak tergoyahkan ketika mereka melanjutkan perang genosida mereka,” sebut Kementerian Luar Negeri Palestina.

    Simak berita di halaman selanjutnya.

    Sementara itu, Meksiko menyatakan pihaknya memantau gugatan yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau ICJ, yang menuduh Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza dan menuntut ICJ memerintahkan penghentian darurat operasi militer Israel. Tel Aviv membantah keras tuduhan genosida itu.

    Baik ICJ maupun ICC sama-sama menangani kasus dugaan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Namun ICJ mengadili perselisihan antara negara, sedangkan ICC mengadili individu atas dugaan kejahatan.

    Diketahui perang berkecamuk di Jalur Gaza setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu, yang menurut otoritas Tel Aviv menewaskan sekitar 1.200 orang. Lebih dari 250 orang lainnya diculik dari wilayah Israel dan disandera di Jalur Gaza.

    Israel yang bersumpah untuk menghancurkan Hamas, melancarkan rentetan serangan terhadap Jalur Gaza hingga memicu kehancuran dan kematian banyak orang, terutama anak-anak. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 24.620 orang tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bertambah Negara yang Seret Israel ke Mahkamah Internasional

    Meksiko dan Chile Seret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional

    Den Haag –

    Meksiko dan Chile mendesak Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang dalam perang antara Israel dan Hamas. Kedua negara menyatakan “kekhawatiran yang semakin besar” atas eskalasi tindak kekerasan selama berbulan-bulan perang itu berkecamuk.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/1/2024), desakan itu diberikan oleh kedua negara tersebut dalam surat rujukan mereka kepada ICC pada Kamis (18/1) waktu setempat.

    Perang berkecamuk di Jalur Gaza setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu, yang menurut otoritas Tel Aviv menewaskan sekitar 1.200 orang. Lebih dari 250 orang lainnya diculik dari wilayah Israel dan disandera di Jalur Gaza.

    Israel yang bersumpah untuk menghancurkan Hamas, melancarkan rentetan serangan terhadap Jalur Gaza hingga memicu kehancuran dan kematian banyak orang, terutama anak-anak. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 24.620 orang tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Dalam suratnya kepada ICC, Kementerian Luar Negeri Meksiko berpendapat bahwa ICC menjadi forum yang tepat untuk menetapkan potensi tanggung jawab pidana dalam perang tersebut.

    “Baik yang dilakukan oleh agen-agen kekuatan pendudukan atau kekuatan yang diduduki,” sebut Kementerian Luar Negeri Meksiko dalam suratnya.

    “Tindakan yang dilakukan Meksiko dan Chile ini disebabkan oleh meningkatnya kekhawatiran atas peningkatan kekerasan terbaru, khususnya terhadap sasaran sipil,” imbuh surat tersebut.

    Israel bukan anggota ICC yang berkantor di Den Haag, Belanda, dan tidak mengakui yurisdiksinya. Namun jaksa penuntut ICC telah menekankan bahwa pengadilannya memiliki yurisdiksi atas potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah Jalur Gaza dan oleh Hamas di wilayah Israel.

    Meksiko, dalam suratnya, menyebut bahwa “banyak laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merinci banyak insiden yang bisa dianggap sebagai kejahatan di bawah yurisdiksi ICC”.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Chile Alberto van Klaveran menuturkan kepada wartawan di Santiago bahwa negaranya “tertarik untuk mendukung penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang” di mana pun itu terjadi.

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik tindakan Meksiko dan Chile mengirim surat rujukan kepada ICC, dan menyebut hal itu menegaskan kebutuhan pengadilan untuk memenuhi mandatnya dengan melakukan pencegahan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak kejahatan paling serius.

    “Para pejabat Israel tidak tergoyahkan ketika mereka melanjutkan perang genosida mereka,” sebut Kementerian Luar Negeri Palestina.

    Sementara itu, Meksiko menyatakan pihaknya memantau gugatan yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau ICJ, yang menuduh Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza dan menuntut ICJ memerintahkan penghentian darurat operasi militer Israel. Tel Aviv membantah keras tuduhan genosida itu.

    Baik ICJ maupun ICC sama-sama menangani kasus dugaan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Namun ICJ mengadili perselisihan antara negara, sedangkan ICC mengadili individu atas dugaan kejahatan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Airlangga Ungkap Opsi LPDP untuk Pelatihan Seperti Kartu Prakerja

    Airlangga Ungkap Opsi LPDP untuk Pelatihan Seperti Kartu Prakerja

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menter Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap opsi penggunaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pelatihan mirip program Kartu Prakerja.

    Airlangga juga mengungkap opsi dana LPDP dialihkan menjadi dana abadi sektor pariwisata. Dia mengatakan berbagai opsi masih dikaji pemerintah.

    “PR dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah juga untuk menjadi dana abadi sektor tourism,” kata Airlangga setelah Leaders’ Offset Meeting Kemenko Perekonomian di Bandung, Jumat (19/1).

    “Salah satu pelatihan yang menjadi success story kan melalui kartu prakerja,” katanya menambahkan.

    Airlangga mengatakan Kartu Prakerja berhasil mendorong masyarakat untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Ia menyebut masyarakat tetap bisa mendapat kerja karena pelatihan yang masif.

    Dia berkata pelatihan ala Prakerja juga sudah mendapat pujian internasional. Salah satunya dari Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Inklusi Keuangan yang juga Ratu Belanda Máxima Zorreguieta Cerruti.

    “itu diapresiasi baik oleh UNDP dengan Queen Maxima, bahkan Laos dan Thailand dan Kamboja ingin meng-copy program kita,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah juga punya opsi menyetop pasokan dana abadi LPDP dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki riset.

    “Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan,” ucap Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/1).

    Muhadjir menyebut LPDP sudah memiliki dana abadi Rp136 triliun.Menurutnya, imbal hasil dari perputaran dana itu cukup untuk membiayai LPDP.

    (dhf/chs)

    [Gambas:Video CNN]

  • Apa Pemicu Makin Banyak Petani Eropa Berdemonstrasi di Jalanan?

    Apa Pemicu Makin Banyak Petani Eropa Berdemonstrasi di Jalanan?

    Jakarta –

    Jerman menjadi negara berikutnya di Eropa yang dilanda gelombang protes besar-besaran para petani. Dalam aksi protes selama sepekan hingga Jumat (12/10) sektor pertanian menentang rencana pemotongan subsidi bahan bakar yang akan diterapkan di sektor pertanian.

    Konvoi ribuan traktor dan truk memicu kekacauan lalu lintas dan memblokir sejumlah kota besar. Produksi di fasilitas pabrik mobil Volkswagen di kota Emden di utara Jerman mandek total.

    Gelombang protes petani di seluruh Eropa

    Aksi demonstrasi serupa juga merebak di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Protes petani di Belanda bahkan diwarnai aksi kekerasan dan serangan ke privasi para politikus, menyebabkan lumpuhnya kehidupan sehari-hari. Gerakan protes petani di Belanda bahkan memicu didirikannya sebuah partai politik baru berhaluan populis kanan Farmer Citizen Movement (BBB) pada 2019 lalu.

    Para petani di Belgia, Spanyol dan Prancis juga menggelar aksi protes besar-besaran di jalanan, untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap rencana reformasi regulasi lingkungan dan kenaikan ongkos produksi.

    Polandia dan negara Eropa timur lainnya juga mengalami gejolak serupa, tapi pemicunya berbeda, para petani memprotes Uni Eropa yang mencabut larangan impor gandum murah dari Ukraina.

    Jan Douwe van der Ploeg, pakar sosiologi pertanian dan guru besar emeritus dari Universitas Wageningen di Belanda melihat ada kesamaan alasan dari aksi protes itu: mempertahankan status quo.

    “Kecemasan petani mencakup hak untuk terus menggunakan subsidi yang mereka terima sepanjang sejarah atau untuk tetap melanjutkan penggunaan bahan bakar fosil dan pestisida,” kata van der Ploeg kepada DW.

    Apa keluhan para petani?

    Juga tidak bisa dipungkiri, harga pupuk dan bahan bakar melonjak naik setelah invasi Rusia ke Ukraina. Para petani di seluruh Eropa menyebutkan, mereka merasa diperas, saat melihat harga bahan makanan yang lebih mahal di supermarket.

    Menurut Anne-Kathrin Meister dari Federasi Generasi Muda Pedesaan Jerman (BDL), pendapatan dari sektor pertanian tidak bisa lagi menutupi kenaikan ongkos produksi. “Jika membandingkan kenaikan harga mesin, pestisida dan pupuk saja, pendapatan tidak pernah meningkat dalam laju kenaikan harga yang sama,” ujar Meister yang berasal dari keluarga petani di kawasan Bayern di selatan Jerman, dalam wawancara telefon dengan DW.

    “Sektor pertanian tidak menentang reformasi lingkungan, tapi juga mereka memerlukan dukungan,” tegas Meister. “Petani menjadi yang pertama terdampak, jika flora dan fauna mengalami kerusakan. Tapi ongkos lingkungan juga harus ikut dihitung pada harga produk, dan konsumen harus siap membayarnya,” tambah aktivis muda pedesaan itu.

    Target iklim terancam?

    Aksi protes para petani Eropa itu dimonitor dengan cemas oleh markas Uni Eropa di Brussels. Para petinggi UE terutama khawatir, target ambisius iklim yang disahkan sebagai undang-undang oleh Komisi Eropa akan mengalami kemunduran. Uni Eropa menargetkan neraca nol emisi pada 2050. Untuk sektor pertanian, ditambah dengan rencana reduksi penggunaan pestisida kimia hingga 50% sampai 2030.

    Menjelang pemilu Uni Eropa yang akan digelar Juni mendatang, banyak yang mencemaskan rencana ambisius itu tidak akan aman lagi, jika nanti Parlemen Eropa bergeser ke kanan.

    Marco Contiero, aktivis kampanye iklim Greenpeace di Uni Eropa mengatakan, risiko itu terlihat jelas saat pembahasan alot undang-undang restorasi alam. Undang-undang itu disahkan dengan suara mayoritas tipis oleh Parlemen Eropa tahun lalu, akibat adanya penentangan yang digalang European People’s Party yang berhaluan kanan tengah. Partai ini mengklaim mewakili kepentingan para petani, yang menentang rencana konservasi lahan pertanian ke habitat alaminya.

    “Antara tahun 2005 hingga 2020, sekitar 5.3 juta pertanian di Uni Eropa bangkrut dan tutup, mayoritasnya pertanian kecil,” ujar Contiero mengutip angka lembaga statistik Uni Eropa Eurostat.

    “Jumlahnya sepertiga dari seluruh petani di Eropa, yang lenyap akibat masalah keuangan,” kata Contiero lebih lanjut. Artinya, memposisikan diri membela sistem yang berlaku saat ini sebagai membela petani adalah kebohongan.

    Aksi protes para petani di Eropa memang punya sejarah panjang. “Ada sejumlah gelombang protes besar petani sepanjang abad ke 20, termasuk yang diwarnai kekerasan,” ungkap sosiolog pertanian van der Ploeg kepada DW. Di masa lalu, aksi protes dimotori petani kecil, sementara saat ini, paling tidak di Belanda, banyak petani besar yang terlibat di dalamnya, yang mewakili kepentingan agrobisnis.

    (as/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Divonis 20 Tahun Penjara, Mantan Presiden Suriname Ogah Serahkan Diri

    Divonis 20 Tahun Penjara, Mantan Presiden Suriname Ogah Serahkan Diri

    Jakarta –

    Mantan presiden Suriname Desi Bouterse (78) menolak menyerahkan diri untuk mulai menjalani hukuman penjara 20 tahun atas pembunuhan 15 lawan politiknya lebih dari 40 tahun lalu.

    Ketika ditanya pada Jumat (12/1) waktu setempat apakah Bouterse berencana datang menyerahkan diri, istrinya Ingrid Bouterse mengatakan kepada wartawan: “Tidak”.

    “Anda semua tahu bahwa ini adalah proses politik dan kami memberikan jawaban politik,” katanya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (13/1/2024).

    Sebelumnya pada Desember 2023, pengadilan tertinggi negara Amerika Selatan tersebut menguatkan vonis hukuman Bouterse pada tahun 2019 atas eksekusi mati 15 orang yang terdiri dari pengacara, jurnalis, pengusaha dan personel militer. Pembunuhan itu terjadi pada bulan Desember 1982, dua tahun setelah dia mengambil alih kekuasaan usai kudeta.

    Selama ini, Bouterse, mantan orang kuat yang memimpin dua kudeta dan juga menjabat sebagai presiden terpilih di bekas jajahan Belanda tersebut hingga tahun 2020, masih tetap bebas menunggu hasil persidangan

    Bouterse dan empat orang lainnya yang dinyatakan bersalah bersamanya telah diperintahkan untuk melapor ke pihak berwenang pada hari Jumat (12/1). Tiga dari empat rekan terpidananya, yang masing-masing dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, hadir bersama pengacara mereka.

    Kementerian Kehakiman telah membangun sel tahanan terisolasi untuk Bouterse di kompleks Rumah Sakit Militer Suriname, sekitar 10 menit dari pusat kota Paramaribo dan dekat dengan rumah sakit jika dia memerlukan perawatan medis.

    Pada Jumat (12/1), para pendukung Bouterse, yang masih sangat populer, terutama di kalangan masyarakat miskin dan kelas pekerja, berkumpul di rumahnya, bernyanyi dan menari untuk menunjukkan dukungan mereka.

    “Bouterse berada dalam kondisi yang baik sekarang,” kata Ramon Abrahams, wakil ketua Partai Nasional Demokrat (NDP) yang merupakan partai Bouterse.

    Namun, dia menolak menyebutkan di mana Bouterse berada.

    Bouterse melakukan kudeta pada tanggal 25 Februari 1980. Dia membantah terlibat dalam pembunuhan 15 orang pada tahun 1982. Dia mengatakan para korban ditahan karena merencanakan kudeta balasan dengan bantuan CIA, dan ditembak ketika mencoba melarikan diri.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Geger Serangan AS-Inggris ke Houthi di Yaman, Apa Strategi di Baliknya?

    Geger Serangan AS-Inggris ke Houthi di Yaman, Apa Strategi di Baliknya?

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah melancarkan serangan udara terhadap sejumlah basis Houthi di Yaman dengan tujuan untuk menghalau serangan kelompok pemberontak yang didukung Iran tersebut terhadap kapal-kapal kargo yang berlayar melintasi Laut Merah.

    Serangan tersebut didukung oleh sejumlah sekutu AS dan Inggris.

    Rudal diluncurkan pada Kamis (11/01) malam hingga Jumat (12/01), menghantam puluhan lokasi dengan sejumlah korban dilaporkan.

    Kelompok Houthi mengatakan mereka tak tergoyahkan oleh serangan-serangan tersebut, namun AS berpendapat bahwa serangan tersebut telah merusak kemampuan militer kelompok pemberontak tersebut.

    Inilah yang kami ketahui sejauh ini.

    Apa sasaran serangan AS dan Inggris?

    AS mengeklaim telah “melakukan serangan yang disengaja terhadap lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi milisi Houthi yang didukung Iran”.

    Pentagon mendeskripsikan target serangannya antara lain sistem radar, tempat penyimpanan dan peluncuran drone, fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal, serta pusat komando dan kendali Houthi.

    Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, serangan Inggris terjadi Bani yang terletak di barat laut Yaman yang menurut Kementerian Pertahanan merupakan lokasi peluncuran rudal dan drone.

    Secara keseluruhan, terjadi 72 serangan, menurut juru bicara militer Houthi.

    Sebuah rudal diluncurkan dari kapal perang dalam operasi koalisi pimpinan AS terhadap sasaran militer di Yaman, 12 Januari 2024 (Reuters)

    Apakah ada korban dari serangan ini?

    Juru bicara Houthi menyebut lima anggotanya terbunuh akibat serangan AS dan Inggris, sementara enam orang lainnya terluka.

    Pentagon menyebut serangan itu tidak menyasar warga sipil, melainkan menyasar target militer dengan “senjata presisi”.

    BBC

    Apa strategi di balik serangan ini?

    Presiden AS Joe Biden mengatakan dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan militer lebih lanjut jika diperlukan. Namun AS juga telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin melihat konflik yang semakin meluas di Timur Tengah.

    Hal ini menunjukkan bahwa tindakan militer pimpinan AS di masa depan, jika diperlukan, akan dibatasi.

    Serangan udara dan rudal jelajah jarak jauh merupakan serangan yang paling tidak berisiko dan merugikan bagi Biden pada tahun pemilu.

    Baca juga:

    Ingatlah bahwa AS juga telah melancarkan serangan udara terbatas untuk menargetkan kelompok lain yang didukung Iran di Irak dan Suriah dalam beberapa bulan terakhir.

    Tapi yang terbaik adalah pencegahan. Hal ini tidak akan menghilangkan ancaman tersebut.

    Serangan pada Jumat (12/01) mungkin juga telah menurunkan dan menghancurkan sebagian kemampuan Houthi dalam melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    Namun kelompok Houthi mampu bertahan dalam keadaan yang jauh lebih buruk termasuk bertahun-tahun menjadi sasaran Angkatan Udara Saudi.

    Setidaknya di depan umum mereka tetap tak tergoyahkan. Mereka masih memiliki kapasitas untuk melancarkan serangan lebih lanjut.

    Satu-satunya pilihan nyata yang tersisa bagi AS dan Inggris adalah melakukan hal yang sama serangan dari jarak jauh.

    AS mempunyai pengalaman pahit baru-baru ini mengenai tindakan militer yang lebih langsung di wilayah tersebut seperti menempatkan pasukan di lapangan.

    Senjata apa yang digunakan Amerika dan Inggris?

    Sebagian besar serangan berasal dari jet AS. AS memiliki kapal induk di Laut Merah, serta pangkalan udara di wilayah tersebut.

    Kapal perang Angkatan Laut AS menembakkan rudal jelajah serangan darat Tomahawk yang dipandu GPS, kata militer AS.

    Meskipun tidak ada angka spesifik yang diberikan mengenai berapa banyak rudal yang ditembakkan, AS mengatakan lebih dari 100 amunisi berpemandu presisi “dari berbagai jenis” digunakan.

    BBC

    Sementara itu, Inggris mengatakan pihaknya mengirim empat jet Typhoon dari Siprus yang membawa bom berpemandu Paveway IV. Belum disebutkan berapa banyak yang ditembakkan.

    Meskipun Angkatan Laut Kerajaan Inggris memiliki dua kapal perang di Laut Merah, keduanya tidak dapat menembakkan rudal serangan darat sehingga tidak terlibat langsung dalam serangan tersebut.

    Bagaimana reaksi kelompok Houthi?

    Menanggapi serangan hari Jumat, pemimpin Houthi Mohammed al-Bukhaiti mengatakan AS dan Inggris akan “segera menyadari” tindakan tersebut adalah “kebodohan terbesar dalam sejarah mereka”.

    “Amerika dan Inggris melakukan kesalahan dalam melancarkan perang terhadap Yaman karena mereka tidak belajar dari pengalaman mereka sebelumnya,” tulisnya di media sosial.

    Dia menambahkan “setiap individu di dunia ini dihadapkan pada dua pilihan berdiri bersama para korban genosida atau membela para pelakunya.”

    Juru bicara lain dari kelompok tersebut mengatakan Amerika dan Inggris salah jika berpikir bahwa mereka dapat menghalangi dukungan Yaman terhadap Palestina.

    Iran, yang mendukung Houthi, mengutuk serangan terhadap Yaman sebagai “pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Yaman” dan pelanggaran hukum internasional.

    Posisi Houthi dalam serangan di Laut Merah adalah mereka mencegah kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel melintasi rute tersebut sebagai imbas dari apa yang terjadi di Gaza.

    Mereka sebelumnya mengatakan bahwa kapal apa pun yang menuju ke Israel atau memiliki hubungan dengan Israel adalah “target yang sah”. Namun, banyak kapal komersial yang menjadi sasaran tampaknya tidak memiliki hubungan tersebut.

    Bagaimana Biden dan Sunak membenarkan serangan tersebut?

    Biden mengatakan serangan itu merupakan “respons langsung” terhadap serangan Houthi di Laut Merah.

    “Serangan-serangan ini telah membahayakan personel AS, pelaut sipil, dan mitra kami, membahayakan perdagangan, dan mengancam kebebasan navigasi,” katanya.

    Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menambahkan bahwa tindakan tersebut “perlu dan proporsional” untuk melindungi pelayaran global.

    “Meskipun ada peringatan berulang kali dari komunitas internasional, Houthi terus melakukan serangan di Laut Merah, termasuk terhadap kapal perang Inggris dan AS pada pekan ini,” katanya.

    “Ini tidak bisa dibiarkan.”

    BBC

    Serangan AS-Inggris didukung oleh koalisi Australia, Bahrain, Kanada, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, dan Korea Selatan.

    Dalam sebuah pernyataan, sekutu mengatakan serangan multilateral dilakukan “sesuai dengan hak yang melekat pada pertahanan diri individu dan kolektif”.

    “Serangan presisi ini dimaksudkan untuk mengganggu dan menurunkan kemampuan yang digunakan Houthi untuk mengancam perdagangan global dan kehidupan pelaut internasional di salah satu jalur perairan paling penting di dunia,” bunyi pernyataan tersebut.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Den Haag –

    Komnas HAM mendorong Indonesia untuk melakukan intervensi di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan. Namun, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Genosida. Lantas tindakan konkret apa yang bisa dilakukan Indonesia?

    Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza pada 11 dan 12 Januari.

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan: “Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel” dalam pernyataan pers tahunannya untuk 2024.

    Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia “untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ.”

    Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Indonesia “secara hukum tidak bisa menggugat” karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bukanlah Negara Pihak negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Lantas bagaimana Indonesia berperan nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia seperti apa yang terjadi di Gaza saat ini?

    Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional yang digelar pekan ini.

    Sejumlah warga Palestina berduka atas meninggalnya orang terdekat mereka yang meninggal akibat serangan Israel pada 10 Januari 2024 (Getty Images)

    Apa itu Konvensi Genosida?

    Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948.

    Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan dia juga yang menemukan kata “genosida”.

    Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian.

    Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.

    Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Apa upaya hukum Afrika Selatan terhadap Israel?

    Gugatan Afrika Selatan diajukan melalui ICJ di Den Haag, Belanda, pada 29 Desember tahun lalu dan Mahkamah dijadwalkan menggelar sidang perdana pada 11 dan 12 Januari minggu ini.

    Afrika Selatan menyusun berkas gugatan setebal 84 halaman yang menyebut aksi-aksi Israel “merupakan sebuah genosida karena mereka berniat menghancurkan” orang-orang Palestina di Gaza “secara substansial”.

    Afrika Selatan mengatakan aksi-aksi genosida ini meliputi pembunuhan, penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik, dan secara sengaja membuat kondisi-kondisi yang “menghancurkan [orang-orang Palestina] secara komunitas”.

    Gugatan Afrika Selatan menyebut pernyataan demi pernyataan yang dikeluarkan para pejabat Israel menyiratkan niat genosida.

    Mahkamah Internasional (ICJ) berlokasi di Den Haag, Belanda (Reuters)

    Menurut Juliette McIntyre, seorang dosen hukum dari Universitas South Australia, gugatan terhadap Israel “sangatlah komprehensif” dan “disusun dengan cermat”.

    “Susunan berkas ini merespon semua argumen yang mungkin disebutkan Israel dan juga mengantisipasi klaim-klaim bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan,” ujar McIntyre kepada BBC.

    Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, menyoroti kesamaan pandangan antara Afrika Selatan dan Indonesia dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

    “Tampaknya terdapat pembagian tanggung jawab di Mahkamah Internasional bagi Indonesia dan Afrika Selatan, yakni dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Dasasila Bandung,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Bagaimana posisi Indonesia dalam Konvensi Genosida?

    Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers pada Selasa (09/01) mengatakan Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    “[Komnas HAM RI] mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tutur Atnike dalam pernyataan tertulisnya.

    Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    “Di sisi lain […]Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina,” terangnya.

    Dalam kaitan ini, kata Iqbal, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

    Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida.

    Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman, mengatakan dalam makalahnya bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat mengingat sejarah panjang dan kelamnya seperti pelanggaran HAM 1995-1996.

    “Retorika ritualisme hak asasi manusia Indonesia hanya akan bisa menjadi janji-janji kosong,” tulis Pohlman dalam esai bertajuk Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism (Indonesia dan Konvensi Genosida PBB: Janji-Janji Kosong Ritualisme Hak Asasi Manusia).

    BBC Indonesia telah memperoleh izin dari Pohlman untuk mengutip makalahnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.

    “Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional […] seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” ujar Usman kepada BBC Indonesia.

    Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.

    “Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma.”

    Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di ICJ dalam sidang pada Desember 2019 silam (Reuters)

    “Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM [Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia],” ujar Usman.

    Implikasinya, kata Usman, adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB, Usman menjawab: “Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang”.

    “Termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida,” ujar Usman.

    Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida “karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum”.

    Apa Indonesia bisa berperan lebih banyak terkait Palestina?

    Menurut Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, posisi Indonesia di peta perpolitikan dunia belum bisa dikatakan middle power (kekuatan menengah) apalagi major power (kekuatan besar).

    Hal ini membuat pengaruh Indonesia di mata internasional tidak akan terlalu signifikan dalam konteks menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina.

    “Tidak heran jika memang kita hanya sibuk dengan pernyataan-pernyataan saja dan pertemuan-pertemuan yang juga menghasilkan pernyataan-pernyataan serta resolusi tanpa realisasi signifikan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kishino menambahkan bahwa Indonesia “masih dibebani isu-isu kemanusiaan” di negeri seperti ini.

    Akademisi ini menggarisbawahi kasus kekerasan kepada pengungsi Rohingya di Aceh yang sempat viral pada bulan Desember 2023.

    Baca juga:

    Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Indonesia tentang Palestina pun, menurut Kihsino, “juga akan terasa munafik dengan sempat merebaknya sentimen anti pengungsi Rohingnya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini.”

    “Di satu sisi menyuarakan seruan membela Palestina, tapi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Lalu, tanpa meratifikasi Konvensi Genosida, apakah Indonesia berperan lebih dalam mendukung Palestina?

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan implikasi dari tidak diratifikasinya Konvensi Genosida dan Statuta Roma adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Hampir satu juta orang etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada 2017 dan sebagian dari mereka menuju Indonesia (Reuters)

    Kendati demikian, Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, memiliki pendapat lain.

    “Konvensi Genosida yang ada hingga saat ini, cenderung memojokkan negara berkembang saja. Tidak mampu menyebut genosida di masa lalu, yang telah dilakukan oleh negara-negara berkebudayaan Eropa, atas wilayah jajahan mereka di Asia, Afrika, dan Latin Amerika,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Menurut dia, Indonesia masih bisa melakukan langkah-langkah konkret lainnya seperti mendukung saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri dan juga menggalang solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) di seluruh dunia dalam mendukung Palestina.

    Seberapa efektif Mahkamah Internasional dalam menyidangkan kasus?

    Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan lembaga peradilan internasional kerap tidak efektif dalam menegakkan putusan yang telah dibuat karena “tidak ada penegak hukum yang dapat memaksakan putusan”.

    “Dalam masyarakat internasional, yang berlaku adalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Might is Right,” ujarnya.

    Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Genosida, Hikmahanto mengatakan Indonesia tetap bisa memanfaatkan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion (saran dan pendapat) dari Mahkamah Internasional (ICJ).

    Juru bicara Kemenlu Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan Menlu Retno Marsudi telah dijadwalkan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional terkait hal ini.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini