Xcloud.id

Negara: Belanda

  • OPINI: Sumpah Pemuda: Proklamasi Pertama Bangsa Indonesia

    OPINI: Sumpah Pemuda: Proklamasi Pertama Bangsa Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 sebuah momentum untuk kembali menengok salah satu tonggak paling penting dalam sejarah pembentukan jati diri bangsa.

    Kongres Pemuda II yang digelar pada 28 Oktober 1928 di Batavia melahirkan sebuah ikrar yang abadi: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Teks yang dibacakan oleh Soegondo Djojopuspito selaku Ketua Kongres itu hingga kini menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda dalam menjaga semangat persatuan di tengah kemajemukan.

    Betapa luar biasanya komitmen, kecerdasan, dan visi masa depan para pemuda saat itu. Mereka datang dari berbagai penjuru Nusantara dengan latar belakang organisasi, etnik, dan kepentingan yang berbeda. Namun, di tengah keterbatasan sarana komunikasi dan tekanan kolonial, mereka rela menempuh perjalanan jauh ke Batavia demi satu cita-cita: bersatu sebagai bangsa. Komitmen itu tercermin dari kesediaan mereka mengesampingkan kepentingan organisasi masing-masing demi kepentingan yang lebih besar. Bahkan, mereka harus menyiasati perizinan Pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar kongres.

    Lagu Indonesia Raya pun untuk pertama kalinya diperdengarkan secara instrumental, bukan dinyanyikan terbuka, karena risiko politik yang besar.

    Kecerdasan kolektif para pemuda 1928 juga tampak dari kemampuan mereka membaca zaman dan mengelola keterbatasan. Mereka memahami bahwa kemerdekaan politik tidak akan pernah terwujud tanpa kesatuan identitas kebangsaan. Karena itulah, mereka berani “meleburkan diri” ke dalam satu entitas baru bernama Indonesia. Padahal, pada masa itu setiap etnik di Nusantara masih bisa dianggap sebagai bangsa tersendiri yang berdiri di bawah bayang-bayang kolonialisme.

    Jika berpikir pragmatis, keputusan untuk menanggalkan status sebagai “bangsa” dan menerima sebutan “suku bangsa” tentu terasa seperti langkah mundur—mengorbankan status politik dan potensi ekonomi. Namun mereka memilih jalan idealisme, menatap masa depan dengan keberanian dan kebijaksanaan yang sulit ditemukan bahkan di era modern.

    Salah satu wujud visi jangka panjang yang paling mengagumkan dari Sumpah Pemuda adalah keputusan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sulit membayangkan bagaimana para pendiri bangsa merumuskan teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945 jika bahasa Indonesia belum disepakati sebagai bahasa nasional.

    Bangsa ini mungkin menjadi satu-satunya di dunia yang menjadikan bahasa nasional yang tidak diambil dari etnis terbesar di wilayahnya. Keputusan itu menunjukkan tingkat kedewasaan dan kelapangan hati luar biasa dari para pemuda dan pemimpin pergerakan saat itu.

    Makna menjunjung bahasa persatuan mengandung tanggung jawab yang luas. Bahasa ibu atau bahasa daerah tetap perlu dirawat sebagai bagian dari identitas kultural yang memperkaya keindonesiaan. Bahasa Indonesia harus terus digunakan secara baik dan benar sebagai bahasa pengantar resmi di sekolah, pemerintahan, dan dunia kerja.

    Di sisi lain, generasi muda juga harus menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris agar mampu bersaing di panggung global. Hanya dengan keseimbangan inilah bahasa menjadi jembatan antara akar budaya dan masa depan.

    Jika kita menengok sejarah lebih jauh, Sumpah Pemuda sejatinya merupakan “proklamasi pertama” bangsa Indonesia proklamasi kebangsaan yang menegaskan eksistensi kita sebagai satu bangsa di atas keragaman. Kemudian, pada 17 Agustus 1945, bangsa ini menandai “proklamasi kedua”, yaitu proklamasi kemerdekaan sebagai negara berdaulat. Lalu, pada 13 Desember 1957, Deklarasi Juanda hadir sebagai “proklamasi ketiga” yang meneguhkan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan, meliputi daratan dan lautan, dalam bingkai utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Tiga momentum tersebut membentuk fondasi perjalanan panjang bangsa Indonesia: bersatu, merdeka, dan berdaulat atas wilayahnya sendiri. Maka, memperingati Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan meneguhkan kembali janji kebangsaan.

    Semangat para pemuda 1928 menuntun kita untuk terus menjaga persatuan di tengah tantangan zaman, menegakkan kebinekaan sebagai kekuatan, dan menghidupkan kembali idealisme luhur yang pernah membuat bangsa ini berdiri tegak di antara bangsa-bangsa dunia.

    Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97.
    Jayalah bangsaku, Indonesia!

  • Sekjen PDIP Hasto: Sumpah Pemuda Harus Terus Digalakkan untuk Kemajuan Bangsa Indonesia – Page 3

    Sekjen PDIP Hasto: Sumpah Pemuda Harus Terus Digalakkan untuk Kemajuan Bangsa Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Sumpah Pemuda bukan sekadar untuk dikenang sebagai sejarah, tapi fondasi bangsa yang harus terus dijaga.

    Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2025).

    Hasto mengingatkan 79 tahun silam, para pemuda Indonesia sudah mengukuhkan suatu modal kebangsaan yang luar biasa yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dari sanalah, kata dia, lahir tekad besar yang mengantar Indonesia menuju kemerdekaan.

    “Berbicara orang muda, adalah berbicara tentang ide dan imajinasi tanpa batas,” ujar Hasto saat sambutan, Selasa (28/10/2025).

    Dia menegaskan, Sumpah Pemuda tidak hanya sekadar slogan sejarah, tapi juga kesadaran geopolitik para pemuda masa lalu yang berpikir jauh ke depan.

    Dari semangat itu pula, lanjut Hasto, kemudian lahir Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). Semua digerakkan oleh ide dan imajinasi anak-anak muda.

    “Maka mari kita bersama-sama untuk berpikir kritis saat ini. Tantangan apa yang harus kita jawab sebagai anak-anak muda. Kepeloporan apa yang harus kita lakukan bersama,” ucap dia.

    Hasto juga menyinggung kunjungannya ke Cirebon bersama Tri Rismaharini dan Esti Wijayati beberapa hari sebelumnya.

     

    Bangsa Indonesia yang dulu masih bernama Hindia Belanda, punya ratusan suku dan bahasa. Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Bali, dan banyak lagi lainnya, semuanya punya bahasa sendiri. Tapi sejak 28 Oktober 1928, para pemuda sepakat memilih satu bahasa pemer…

  • 7Dunia Perjuangkan Musik lewat Karya Terbaru, Ku Harus Pergi di Hari Sumpah Pemuda

    7Dunia Perjuangkan Musik lewat Karya Terbaru, Ku Harus Pergi di Hari Sumpah Pemuda

    JAKARTA – Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap 28 Oktober memiliki makna tersendiri bagi grup musik 7Dunia. Grup beranggotakan Andi (vokal) dan Rudi (drum) ini menjadikan spirit Sumpah Pemuda untuk berjuang melalui karya.

    Mereka merilis single bertitel Ku Harus Pergi di momen Hari Sumpah Pemuda yang jatuh Selasa, 28 Oktober 2025. 

    “Alhamdulilalh, single Ku Harus Pergi dirilis label True Friends bertepatan dengan momen Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025, setelah selama ini kami melewati fase perjuangan dalam berkarya di dunia musik,” kata Andi dan Rudi dalam siaran tertulis yang diterima VOI, 28 Oktober.

    Andi menceritakan sedikit tentang perjuangannya menembus industri musik. 7Dunia yang diinisiasi pada 2010 awalnya memiliki empat personel, mengusung bergenre pop alternatif. Kemudian mereka menembus industri musik pada 2019 dengan dipinang label internasional yang berada di Malaysia, Life Record.

    Namun sayang, kondisi pandemi membuat 7Dunia harus kembali tertatih. Dua anggota memilih mundur dan baru bisa bangkit lagi pada 2024 dengan merilis 12 single secara independen. Sampai akhirnya 7Dunia dipinang label lokal, True Friends untuk mulai petualangan baru dalam berkarya dan bermusik.

    Menurut Bois Famous Maker, perjalanan band 7Dunia ini sangat anomali dari seluruh band Indonesia lainnya. Sebab, bukan ditemukan label musik lokal saat pertama kali menembus industri musik. Justru label musik Malaysia yang menemukan talenta mereka.

    “Anomalinya, band 7Dunia ini bisa-bisanya “terdampar” di Malaysia dalam merilis debut singlenya di label internasional Life Records Malaysia. Kebetulan saya dengan Pak Osman, bos Life Records ini bersahabat dari tahun 2010, saat band Seventeen kerjasama dengan Life Records dalam peredaran kaset, CD, dan digital di Malaysia dan Singapore. Mamun info 7Dunia kerja sama dengan Life Records, baru saya ketahui belakangan ini. Bagi saya, semangat perjuangan 7Dunia ini sangat luar biasa, bisa menembus label musik di luar negeri dengan merilis single perdananya,” kata Bois.

    Kembali ke materi terbaru, Ku Harus Pergi bercerita tentang seorang pria yang rela melepaskan wanitanya bukan karena si pria tidak sayang dan cinta. Justru sebaliknya, karena si pria tahu bahwa dirinya tidak akan pernah bisa membahagiakan wanitanya dan memutuskan untuk pergi dari kehidupan si wanitanya.

    Menurut Rudi, pesan moral yang ingin disampaikan pada single ‘Ku Harus Pergi’ ini, bahwa pecinta sejati yang sesungguhnya adalah “lepaskanlah jika memang melepaskan adalah yg terbaik pergilah, jika memang kepergian itu adalah wujud dari kesempurnaan, dimana cinta itu tidak harus memiliki.

    “Saya juga bermusik dalam memainkan drum disetiap lagu 7Dunia selalu dengan hati. Seperti halnya menekuni usaha batu mulia bersama Andi selama ini,” sambung Rudi.

    Dalam penggaran single ‘Ku Harus Pergi’ di studio rekaman, band 7Dunia dibantu Andin selaku music director, yang pernah memperkuat band Vena dan additional player band The Fly. Sehingga menjadikan single ini sangat spesial, karena dikemas dengan sentuhan sound distorsi harmoni dan modern yang berkarakter. Ditambah lirik yang menyayat hati.

    Sedangkan untuk video klip single ini dibesut oleh video maker A.T.T.A., dengan D.O.P. dan video editor Rahyudhy Putra. Syuting klip mengambil lokasi di gedung tua sejarah peninggalan jaman Belanda di Kota Tua Jakarta Utara. Sehingga menjadikan music video ini unggul secara visual artistik dan sinematografi.

    Berbekal perjalanan panjang dan pengalaman 7Dunia yang sudah mengedarkan karya lagunya di negeri jiran Malaysia dan negeri sendiri di Indonesia. 7Dunia optimis nantinya akan menjadi sesuatu di blantika industri musik tanah air.

    “InsyaAllah dengan dirilisnya single ‘Ku Harus Pergi’ di momen Hari Sumpah Pemuda ini akan menjadi semangat dalam menata masa depan di dunia musik. Ditambah support dari orang-orang baik seperti Bang Haji Wawan selaku Eksekutif Produser dan Mas Mahardika selaku konsultan medsos dan digital, serta Bang Bois Famous Maker, semoga 7Dunia bisa melangkah pasti dan sukses di rimba raya musik tanah air, Bismillah!,” pungkas Andi.

  • Lewat Fitur Pay by Card, Tranfer ke Luar Negeri Makin Praktis & Aman

    Lewat Fitur Pay by Card, Tranfer ke Luar Negeri Makin Praktis & Aman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi pembayaran lintas negara makin banyak dilakukan baik dari mahasiswa, hingga pelaku usaha. Namun sayangnya metode pembayaran tradisional sering kali terasa rumit: biaya tinggi, waktu proses lama, hingga keterbatasan metode pembayaran.

    Padahal, kini ada cara yang jauh lebih efisien, salah satunya melalui fitur Pay by Card dari Transfez. Lewat Transfez pengguna bisa melakukan pembayaran atau pengiriman uang ke luar negeri menggunakan kartu kredit, cepat, aman, dan transparan.

    Selain itu, Transfez juga telah memperluas jangkauannya dengan lima koridor baru meliputi Australia, Canada, Lithuania, Pakistan, dan Philippines.

    Dengan ekspansi ini, Transfez semakin memperkuat posisinya sebagai solusi bayar tagihan ke luar negeri yang modern dan fleksibel. Gunakan kode voucher FREETRY100 atau klik DISINI untuk menggunakan layanan Transfez dan nikmati gratis biaya untuk transaksi pertama Anda.

    Kenapa Butuh Solusi Bayar Tagihan ke Luar Negeri yang Lebih Baik? Kebutuhan pembayaran internasional tidak lagi terbatas pada perusahaan besar. Saat ini, mahasiswa, pekerja lepas, hingga pemilik bisnis kecil juga sering harus membayar tagihan lintas negara, seperti:

    Biaya kuliah dan asrama di universitas luar negeri,

    Pembayaran vendor atau freelancer global,

    Langganan software seperti Canva, Zoom, Adobe, atau Microsoft 365,

    Tagihan proyek lintas negara,

    Hingga pengiriman uang untuk keluarga atau partner kerja di luar negeri.

    Masalahnya, metode konvensional seperti transfer bank internasional (SWIFT) sering kali memakan waktu berhari-hari dan memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Di sinilah Transfez hadir sebagai alternatif cerdas, menghadirkan solusi pembayaran global yang mudah diakses siapa pun.

    Apalagi, Pay by Card dari Transfez memberikan keleluasaan untuk membayar tagihan ke luar negeri menggunakan kartu kredit pribadi atau perusahaan. Artinya, Anda tidak perlu menunggu saldo tersedia di rekening atau melakukan konversi mata uang manual, cukup gunakan limit kartu kredit Anda, dan Transfez akan mengurus seluruh prosesnya.

    Fitur ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan:

    Pembayaran biaya pendidikan luar negeri,

    Bayar vendor bisnis internasional,

    Langganan software atau aplikasi global,

    Dan berbagai transaksi remitansi personal lainnya.

    Kini, dengan tambahan lima negara tujuan baru (Australia, Canada, Lithuania, Pakistan, dan Philippines), Transfez Pay by Card semakin memperluas fleksibilitas penggunanya.

    Sebelumnya, Pay by Card memungkinkan pembayaran ke banyak negara, diantaranya:

    Thailand

    Malaysia

    India

    Hong Kong

    Singapura

    Jepang

    Inggris

    Jerman

    Belanda

    Korea Selatan

    Cina (AliPay)

    Prancis

    Belgia

    Italia

    Foto: Transfez

    Pay by Card dari Transfez memiliki sejumlah kelebihan, seperti:

    1. Praktis dan Serbaguna

    Bayar tagihan kuliah, langganan software, hingga vendor luar negeri, semua bisa dilakukan dalam satu platform tanpa ribet. Transfez memudahkan pengguna untuk mengatur seluruh pembayaran lintas negara dari satu dashboard, tanpa perlu keluar rumah atau berganti aplikasi.

     

    2. Gunakan Limit Kartu Kredit untuk Transaksi Global

    Tidak perlu khawatir kekurangan saldo di rekening. Dengan Pay by Card, Anda bisa memanfaatkan limit kartu kredit untuk membayar tagihan besar di luar negeri tanpa mengganggu cash flow pribadi maupun bisnis. Ini sangat membantu bagi perusahaan atau individu yang perlu melakukan pembayaran mendadak tanpa menunggu arus kas masuk.

     

    3. Proses Cepat dan Transparan

    Transaksi lewat Pay by Card Transfez biasanya hanya memerlukan waktu satu hari kerja, jauh lebih cepat dibanding transfer bank konvensional. Selain itu, semua biaya ditampilkan secara transparan sebelum Anda menyelesaikan transaksi, tanpa biaya tersembunyi atau kurs tidak jelas.

     

    4. Aman dan Terverifikasi

    Transfez beroperasi di bawah izin resmi dan pengawasan Bank Indonesia, dengan sistem keamanan berlapis. Seluruh data transaksi dan informasi kartu kredit pengguna dilindungi dengan enkripsi tingkat tinggi.

     

    5. Dapatkan Poin Rewards dari Setiap Transaksi

    Setiap kali Anda menggunakan Pay by Card, Anda akan mendapatkan poin reward yang bisa ditukar dengan berbagai voucher digital. Jadi, selain mempermudah transaksi global, Anda juga bisa menikmati keuntungan tambahan dari setiap pembayaran.

    Lalu siapa yang paling cocok menggunakan fitur ini?

    Untuk Mahasiswa Luar Negeri : Bayar uang kuliah atau biaya tempat tinggal di universitas luar negeri seperti di Australia, Canada, atau Lithuania kini bisa dilakukan dengan mudah lewat kartu kredit.

    Untuk Pebisnis dan Profesional: Punya klien atau vendor di Pakistan atau Filipina? Transfez mempermudah Anda membayar invoice internasional tanpa perlu repot membuka rekening luar negeri.

    Untuk Freelancer dan Kreator Digital: Gunakan kartu kredit Anda untuk berlangganan layanan global seperti domain, hosting, software desain, dan platform digital lainnya. Semua transaksi dilakukan cepat, aman, dan langsung dikonversi dengan kurs kompetitif.

    Nah untuk diketahui, berbeda dengan layanan remitansi biasa, Transfez Pay by Card tidak hanya berfokus pada pengiriman uang antar negara, tetapi juga memberikan kemudahan dalam pembayaran invoice internasional dan tagihan global.

    Dengan integrasi yang solid, sistem keamanan bersertifikat, dan transparansi biaya, Transfez menjadi pilihan terbaik untuk individu maupun bisnis yang sering bertransaksi lintas negara. Fitur ini juga menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan cara cepat, aman, dan efisien untuk mengelola pembayaran global, semua dari satu aplikasi.

    Mengirim uang atau membayar tagihan ke luar negeri kini tidak lagi rumit. Dengan Pay by Card Transfez, Anda bisa menyelesaikan pembayaran internasional hanya dengan beberapa klik, tanpa perlu khawatir tentang kurs, biaya tersembunyi, atau proses panjang. Baik untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun bisnis, Transfez adalah solusi bayar tagihan ke luar negeri yang cepat, transparan, dan aman.

    Gunakan Pay by Card sekarang dan nikmati kemudahan transaksi ke Australia, Canada, Lithuania, Pakistan, dan Philippines langsung dari kartu kredit Anda!

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 1 Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun Regional

    1 Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun Regional

    Jokowi Sebut Kereta Whoosh Bukan Cari Laba, Pengamat Transportasi: Persoalannya KAI Enggak Sanggup Tanggung Rp 2,2 Triliun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyoroti sejumlah aspek pembangunan dan operasional Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.
    Mulai dari skema pembiayaan, tarif, hingga rute yang tidak langsung menghubungkan pusat kota.
    Djoko menilai proyek kereta cepat sebaiknya diposisikan sebagai prototipe, bukan sebagai prioritas nasional, mengingat daya beli masyarakat dan kebutuhan transportasi di luar Pulau Jawa yang dinilai lebih mendesak.
    “Persoalannya yang nanggungnya itu PT Kereta Api Indonesia (KAI), itu yang jadi berat karena sebenarnya dia enggak sanggup lah sebesar itu Rp 2,2 triliun. Tapi kalau masuk APBN, saya juga enggak setuju. APBN itu jangan hanya bangun untuk di Jawa, di luar Jawa juga butuh. Lebih tepat memang itu ya (dikelola) di Danantara,” ujar Djoko saat dihubungi, Senin (27/10/2025).
    Menurutnya, pembiayaan proyek Whoosh melalui skema Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN.
    Ia menilai opsi pendanaan dari anggaran negara tidak adil bagi wilayah lain yang juga membutuhkan pembangunan transportasi.
    Djoko menjelaskan, skema konsesi jangka panjang seperti pada jalan tol dapat diterapkan dalam pengelolaan Whoosh.
    Ia mencontohkan praktik di Belanda yang bahkan mencapai 100 tahun masa konsesi.
    Terkait tarif, Djoko menilai harga ideal tiket Rp 750.000 belum bisa diterapkan saat ini karena daya beli masyarakat belum mendukung.
    “Masalahnya bukan soal perubahan perilaku masyarakat, tapi kemampuan ekonomi untuk menggunakan fasilitas tersebut,” ujarnya.
    Djoko pun menyarankan agar kenaikan tarif dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak memberatkan pengguna.
    Lebih lanjut, Djoko mengkritik rute Kereta Cepat Whoosh yang tidak menghubungkan pusat kota seperti di negara lain.
    Rute yang dimulai dari Stasiun Halim (Jakarta) dan berakhir di Tegalluar (Bandung) disebut menyulitkan penumpang karena harus berpindah moda transportasi untuk mencapai pusat kota.
    “Whoosh ini dari awal juga saya bilang ini aneh kereta cepat Indonesia. Di luar negeri kereta cepat dari tengah kota menuju pusat kota, kita enggak dari pinggir kota menuju pinggir kota. Coba berangkatnya dari Manggarai atau Gambir masuk tengah Bandung,” lanjutnya.
    Menanggapi wacana perpanjangan jalur Whoosh hingga Surabaya, Djoko menilai hal itu tidak mendesak karena Pulau Jawa sudah memiliki konektivitas kuat melalui jalan tol dan kereta konvensional.
    Ia menilai pembangunan jalur baru berisiko mematikan moda transportasi lain, termasuk pesawat dan kereta logistik.
    “Justru Jawa itu yang dibutuhkan sekarang angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, lalu integrasinya, dan yang keempat (KAI) dapat mengaktifkan jalan rel. Sudah itu saja. Kalau Whoosh dibangun sampai di Surabaya, ada yang dimatikan. Pesawat mati. Padahal bandaranya sudah investasi dan sudah terbangun,” ujarnya.
    Djoko mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus pembangunan transportasi ke luar Jawa, seperti Aceh dan wilayah selatan Indonesia yang belum memiliki sistem perkeretaapian memadai.
    “Sudah selesai cukup Jakarta–Bandung prototipe-nya kan. Pokoknya kita punya aja lah kereta cepat walaupun pendek. Meskipun enggak efisien kan ya sudah,” tuturnya.
    Sebelumnya,  Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat.
    Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025).
    Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
    “Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.
    Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, hingga Whoosh.
    “Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.
    Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik.
    “Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.
    Menurut Jokowi, keuntungan sosial yang dimaksud meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi udara, serta efisiensi waktu tempuh.
    “Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.
    Jokowi menilai pembangunan proyek seperti Whoosh adalah langkah jangka panjang untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan semata.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • Kerap Bebani Rakyat, Ini 2 Sosok Pencipta Pajak di RI

    Kerap Bebani Rakyat, Ini 2 Sosok Pencipta Pajak di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menaikkan pajak ataupun cukai pada tahun depan. Alih-alih menaikkan, Purbaya justru berencana akan memangkas PPN. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang dinilai lesu. 

    Pajak dan cukai memang selalu menjadi instrumen fiskal yang kerap membebani masyarakat, terutama ketika ekonomi sedang tidak baik. Namun, harus dipahami bahwa pajak tidak selalu menekan masyarakat. Pajak adalah instrumen yang ampuh dalam mendorong pembangunan dan pemerataan ekonomi. 

    Berbicara soal pajak, mengutip sejarah, setidaknya ada dua orang yang memperkenalkan sistem pajak di Indonesia. Siapa dua sosok tersebut?

    Firaun, Pencipta Pajak di Dunia

    Sekitar 300 SM peradaban Mesir yang dipimpin oleh Firaun menciptakan sistem pungutan negara kepada rakyat, yang kini dikenal sebagai sistem pajak. Firaun mengenakan pajak atas barang-barang, seperti gandum, tekstil, tenaga kerja, dan berbagai komoditas lain.

    Biasanya, hasil pungutan pajak dialihkan untuk modal pembangunan dan menjaga ketertiban sosial. Firaun tak menerapkan mekanisme sama rata dalam pemungutan pajak, tapi sistem penyesuaian. Maksudnya, besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak.

    Ambil contoh ketika memungut pajak ladang. Firaun menetapkan pajak tinggi jika ladang tersebut sangat produktif atau memiliki hasil panen melimpah. Sementara yang non-produktif dikenakan pajak lebih rendah.

    Keberadaan sistem pajak membuat semua warga Mesir harus kerja ekstra supaya pendapatannya tidak habis hanya akibat pajak. Meski begitu, pada sisi lain sistem pajak ini sukses menambah pendapatan negara. Akhirnya, warisan pemungutan atau pemotongan penghasilan diterapkan banyak negara modern.

    Thomas Standford Raffles: Orang Pertama Perkenalkan Pajak di RI

    Setelah ribuan tahun dicetuskan Firaun, sistem pajak baru hadir di Indonesia pada 1811. Kala itu, pajak diperkenalkan oleh Thomas Stanford Raffles yang datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris.

    “Raffles (1811-1816) adalah penguasa Barat pertama yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Inggris, dan koloninya, menurut dia, harus dibiayai dengan pajak. Konsep pajak dilahirkan olehnya,” tulis sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).

    Secara teori, Raffles menganggap Inggris memiliki hak atas semua tanah menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Dengan demikian, para petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang harus membayar pajak tanah.

    Hanya saja, praktiknya bukan seperti upeti melainkan berupa uang dan berlaku secara individual.

    “Pajak tanah Raffles adalah atas petani individual dan bukan atas desa atau wilayah. Dan berupa uang,” tulis Ong Hok Ham.

    Meski begitu, Raffles tak merasakan hasil dari idenya menerapkan sistem pajak di Pulau Jawa. Sebab dia sudah harus pergi dari Hindia Belanda pada 1816. Setelahnya, pajak diterapkan secara ketat oleh para penguasa baru.

    Barulah tahun 1870, pemerintah kolonial memperkenalkan pajak pribadi, pajak usaha, hingga pajak jual beli.

    Lalu, target pajak juga tak hanya menjerat pribumi jelata, tapi juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Namun, tetap saja, pribumi menyumbang pajak terbesar ke pendapatan pemerintah Hindia Belanda.

    “Kira-kira dasawarsa pertama abad ke-20, penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah, menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda,” tulis Ong.

    Namun, sistem pajak era kolonial hanya menguntungkan pemerintah. Sebab tak ada timbal balik dari negara, sehingga menimbulkan kesan kalau rakyat diperas pemerintah. Beranjak dari permasalahan ini, negara modern mengubah konsep pajak. Tak hanya untuk menambah pendapatan, tetapi sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

    Masalahnya, 200 tahun lebih diterapkan di Indonesia, tujuan penerapan pajak masih jauh dari harapan. Malah, membuat rakyat makin menjerit karena tak mendapat timbal balik sepadan.

    (mfa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akhir Penantian Timor Leste Gabung ASEAN

    Akhir Penantian Timor Leste Gabung ASEAN

    Jakarta –

    Timor Leste akan diresmikan menjadi anggota ASEAN. Penetapan itu akan dilakukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) pada 26-28 Oktober 2025.

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT ke-47 ASEAN di Malaysia dan KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Korea Selatan. Dua agenda tersebut rencananya digelar pada akhir Oktober dan awal November mendatang.

    “ASEAN Summit itu dijadwalkan tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober, yang kemudian saya kira dalam satu rangkaian, Pak Presiden Prabowo juga akan mengikuti APEC di Gyeongju, Korea Selatan, pada 30 Oktober sampai 2 November. Saat ini kita dalam tahap persiapan untuk menghadiri keduanya,” kata Menteri Luar Negeri, Sugiono, Rabu (22/10/2025).

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN akan meliputi 25 pertemuan penting berkenaan dengan peningkatan kerja sama ekonomi regional, transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital. Salah satu yang akan menjadi fokus pembahasan adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT ASEAN akan membahas perkembangan situasi di Gaza dan posisi ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut. Pertemuan kali ini turut mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Timor Leste Jadi Anggota ke-11 ASEAN

    Upacara pembukaan KTT ke-47 ASEAN dijadwalkan pada Minggu (26/10). Upacara ini akan dihadiri oleh seluruh pemimpin ASEAN termasuk Presiden dan Perdana Menteri Timor-Leste, tamu ASEAN, serta tamu undangan lainnya.

    Dalam upacara tersebut, akan dilakukan Penandatanganan Deklarasi Penerimaan Timor-Leste ke dalam ASEAN, yang menandai penerimaan resminya sebagai negara anggota ASEAN ke-11.

    Bendera negara-negara anggota ASEAN (Foto: Getty Images/Aj_OP)

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim akan memimpin KTT ASEAN ke-47, yang dibagi menjadi sesi pleno dan retret. Sesi pleno juga akan melibatkan partisipasi tamu ASEAN, yaitu Perdana Menteri Kanada, Presiden Dewan Eropa, dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).

    Semua KTT ASEAN di Kuala Lumpur akan didahului oleh berbagai pertemuan tingkat menteri luar negeri dan menteri ekonomi, serta pejabat senior, dari 22 hingga 25 Oktober 2025.

    KTT ini juga merupakan puncak dari kepemimpinan Malaysia 2025, sebelum Filipina akan mengambil alih Kepemimpinan ASEAN berikutnya mulai 1 Januari 2026. Upacara serah terima kepemimpinan ASEAN dari Malaysia kepada Filipina akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2025.

    Timor Leste Merdeka Tahun 2002

    Dirangkum detikcom, Timor Leste merdeka tahun 2002. Hal ini bermula pada 17 Juli 1976, di mana Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia.

    Lalu, pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang dilakukan bersama pemerintah Republik Indonesia kala itu, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk menjadi sebuah negara tersendiri. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur menjadi negara merdeka Timor Leste.

    Sebelumnya, Timor Leste pernah menjadi wilayah jajahan bangsa Portugis. Dimulai pada 1520, Portugis menjajah Timor Leste yang saat itu dinamai Timor Portugues, disusul oleh Jepang dan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Timor Leste.

    Belanda dan Portugal akhirnya membuat Perjanjian Lisbon 20 April 1859, yang mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda dan Portugal. Lalu pada tahun 1974, rezim Estado Novo Portugal tumbang dan berujung pada pendirian partai politik Fretilin.

    Pada tanggal 30 November 1975, Timor Leste merdeka dari jajahan Portugis. Namun hanya selang dua hari, tiga partai politik pesaing Fretilin yang pro-integrasi Indonesia mendeklarasikan integrasi ke Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Deklarasi Balibo.

    Deklarasi ini menjadi sebuah legitimasi Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto yang saat itu menentang keras gerakan komunisme untuk menginvasi Timor Leste di bawah rezim Fretilin yang berhaluan kiri. Operasi ini disebut sebagai Operasi Seroja.

    Operasi militer penaklukan Timor Leste pun mendapatkan kecaman dari dunia internasional atas kekerasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan BJ Habibie, diadakan referendum untuk menentukan nasib Timor Timur.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/jbr)

  • Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak merdeka pada 1945,  Indonesia sudah dipimpin oleh delapan preside. Awalnya, mereka dipilih tidak secara langsung, namun mulai 2004 berubah menjadi langsung oleh rakyat di 2004.

    Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Pre, yang berarti sebelum dan Sedere berarti menduduki. Berikut urutan Presiden RI beserta wakilnya dari masa ke masa.

    1. Presiden Soekarno (1945-1967)

    Soekarno merupakan presiden pertama RI. Ia kerap disebut-sebut sebagai bapak proklamator.

    Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur.

    Selama menjabat, Ir. Soekarno dibantu oleh wakil presiden, yakni Drs. Moh Hatta. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902.

    2. Presiden Soeharto (1967-1998)

    Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Argomulyo, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan dari sekolah Bintara di Gombong.

    Karir militer Soeharto cukup menonjol. Ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda.Saat menjabat sebagai presiden, Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama. Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah. Ada pula Sudharmono, Try Sutrisno, dan yang terakhir B. J. Habibie.

    3. Presiden BJ Habibie (1998-1999)

    BJ Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden pada masa jabatan Presiden Soeharto. Ia memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden.

    Sejarah mencatat bahwa Habibie adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan.

    4. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden didampingi dengan wakilnya, Megawati Soekarno Putri.

    5. Presiden Megawati Soekarno Putri. (2001-2004)

    Presiden Megawati diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1946 di kota Yogyakarta.

    Ia terpilih presiden pada 23 Juli 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamzah Haz

    6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Presiden keenam Indonesia akrab dengan sebutan SBY. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

    SBY berkarir di bidang politik dengan menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) di tahun 2000-2004. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden SBY dibantu oleh M. Jusuf Kalla dan Boediono selaku wakilnya.

    7. Presiden Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta.

    Jokowi juga sempat menjadi walikota Surakarta sejak tahun 2005 hingga 2012. Wakil-wakilnya adalah M Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin.

    8. Presiden Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang tak lain adalah anak dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dam Payung, Permata Tersembunyi di Pedesaan Mojokerto yang Kian Memikat Wisatawan

    Dam Payung, Permata Tersembunyi di Pedesaan Mojokerto yang Kian Memikat Wisatawan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Di tengah semilir angin pedesaan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, ada sebidang surga kecil yang kian ramai dibicarakan.

    Namanya Dam Payung, sebuah destinasi wisata alam di Dusun Lebak Ledok, Desa Lebak Jabung, yang kini menjelma menjadi tempat pelarian bagi warga yang rindu ketenangan alam.

    Terletak di tepian Sungai Boro, Dam Payung menawarkan panorama yang memanjakan mata—air jernih mengalir lembut di antara bebatuan besar, diteduhi rindangnya pepohonan yang seolah menari mengikuti arah angin.

    Di sinilah, para pengunjung datang bukan sekadar untuk bermain air, tetapi untuk merasakan kedamaian yang mungkin telah lama hilang di tengah hiruk pikuk kota.

    “Airnya jernih sekali, anak-anak senang main di sini. Tempatnya juga masih alami, belum ramai seperti wisata di Pacet atau Trawas,” tutur Denhas Sudibyo (36), pengunjung asal Mojokerto yang datang bersama keluarganya, Sabtu (25/10/2025).

    Keindahan Dam Payung tak lahir dari rencana besar, melainkan dari kebetulan yang membawa berkah. “Dam Payung buka awal Covid-19, tahun 2020 akhir atau 2021 awal.

    Dulu wisata banyak yang tutup, tapi di sini ada penggali pasir. Lama-lama banyak orang datang ke sini, jadi ramai. Orang-orang akhirnya inisiatif bikin parkiran biar tidak mengganggu yang kerja,” ungkap Nilo Akemei, anggota pengelola Padusan Trawas Dam Payung.

    Awalnya, parkir di lokasi ini hanya diperuntukkan bagi sepeda motor karena akses jalan yang masih berupa setapak. Namun seiring bertambahnya pengunjung, fasilitas pun pelan-pelan berkembang.

    Kini, area parkirnya mampu menampung hingga 80 kendaraan roda empat, dengan biaya parkir yang sangat terjangkau—Rp5.000 untuk motor, Rp10.000 untuk mobil, dan Rp15.000 untuk Elf atau bus.

    Tak ada tiket masuk yang dibebankan kepada wisatawan, hanya biaya parkir sederhana. “Kita juga menawarkan sewa ban pelampung. Harga sewanya cuma Rp10.000 dan nggak dibatasi jam sewa. Kalau mobil mau masuk area Dam Payung, kita ada yang ngawal,” tambah Nilo.

    Di sungai yang dangkal dan berarus tenang, anak-anak bebas bermain air atau sekadar berendam. Sementara orang dewasa menikmati waktu bersantai di tepian batu atau berswafoto dengan latar alam yang memesona. Bagi yang ingin menginap, tersedia juga penginapan sederhana milik warga sekitar.

    Pengunjung Dam Payung paling ramai saat akhir pekan dan hari libur nasional. Meski belum memiliki sistem tiket resmi, Nilo memastikan antusiasme warga sangat tinggi.

    “Kalau weekend itu pasti ramai. Pengunjungnya kebanyakan dari Jawa Timur, seperti Surabaya dan Malang. Tapi kemarin juga sempat ada bule yang datang ke sini. Kami buka mulai pukul 07.00 sampai 17.00 WIB, dikelola langsung oleh pemuda Dusun Lebak Ledok,” jelasnya.

    Meski fasilitasnya masih sederhana, pesona utama Dam Payung terletak pada keaslian dan ketenangan alamnya.

    Dulu, bendungan peninggalan masa kolonial Belanda ini hanya berfungsi sebagai pengairan sawah. Kini, ia telah berubah menjadi permata wisata baru Mojokerto—tempat di mana gemericik air menjadi musik, pepohonan menjadi atap, dan tawa pengunjung menjadi harmoni yang melengkapi keindahan alamnya.

    Dengan akses yang mudah dijangkau dan suasana yang menenangkan, Dam Payung menjadi pilihan sempurna bagi siapa pun yang ingin menepi sejenak dari kesibukan, tanpa harus jauh-jauh ke Pacet atau Trawas. Sebuah oase alami yang lahir dari kebersahajaan, namun menyentuh hati siapa pun yang datang.(tin/ted)