Negara: Belanda

  • Pseudo-Demokrasi, Demokrasi Seolah-olah di Era Soeharto…

    Pseudo-Demokrasi, Demokrasi Seolah-olah di Era Soeharto…

    Pseudo-Demokrasi, Demokrasi Seolah-olah di Era Soeharto…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aktivis 1998 sekaligus anggota DPR RI, Ansy Lema, menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
    Menurut dia,
    Soeharto
    justru meninggalkan warisan kelam bagi bangsa dalam bidang kemanusiaan, korupsi, dan
    demokrasi
    .
    “Dia (Soeharto) berkuasa sampai 32 tahun, dan kekayaannya semua diambil begini. Kemiskinan luar biasa. Gap ekonomi luar biasa,” kata Ansy, dalam diskusi bertajuk #SoehartoBukanPahlawan di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (5/11/2025).
    Ansy mengatakan, penolakannya didasari tiga alasan utama. Pertama, karena melakukan kejahatan kemanusiaan.
    Kedua, dugaan korupsi di era pemerintahannya. Ketiga, kejahatan demokrasi yang nyata saat Soeharto memimpin.
    Ia menuturkan, selama Orde Baru, kebebasan berserikat dan berekspresi dibatasi. Organisasi masyarakat, serikat pekerja, hingga media, berada di bawah kendali pemerintah.
    Menurut dia, sistem politik saat itu hanya formalitas belaka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap tidak merepresentasikan kepentingan rakyat.
    “Dalam Orde Baru ada enggak demokrasi? Ada institusi politik. DPR ada. Eksekutif ada. Legislatif ada. Yudikatif ada. Tetapi cuma pajangan. Pemilu ada? Ada. Partai politik ada? Ada. Tetapi apa? Aksesoris,” kata Ansy.
    “Istilah keren yang orang politik bilang, pseudo-demokrasi. Demokrasi seolah-olah. Demokrasi prosedural yang ada. Demokrasi substansial enggak ada,” ucap dia.
    Ansy juga menilai, teori pembangunan Orde Baru yang disebut
    trickle down effect
    tidak pernah benar-benar terjadi.
    Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang dekat kekuasaan.
    “Kekayaan pertumbuhan ekonomi ini dicuri dan terkumpul di tangan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin,” kata dia.
    Ia menilai, seseorang layak disebut
    pahlawan
    bila memiliki integritas dan nilai moral. Ansy menekankan bahwa indikator tersebut tidak dimiliki oleh Soeharto.
    “Ada demokrasi zaman Orde Baru? Tidak. Ada penghormatan terhadap hak asasi manusia? Tidak. Ada transparansi dan akuntabilitas? Tidak,” tegas dia.
    Dalam kesempatan ini, Ansy turut menyoroti upaya penulisan ulang sejarah Orde Baru yang dinilainya berpotensi menghapus jejak pelanggaran masa lalu.
    “Itu mau dihilangkan kejahatan-kejahatan korupsi, kemanusiaan, dan kejahatan demokrasi di era Orde Baru. Supaya upaya menjadikan Soeharto pahlawan bisa lolos,” kata dia.
    Tidak sampai di situ, Ansy juga menyinggung sebagian mantan aktivis 1998 yang kini berpihak pada kekuasaan.
    Padahal, kekuatan rakyat bersatu luar biasa untuk menggulingkan Soeharto dari kekuasaan.
    “Gue heran kalau ada aktivis 98 dulu teriak lawan Soeharto, hari ini kok tiba-tiba bisa dukung,” ucap dia.
    Di sisi lain, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyatakan, Soeharto memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan nasional.
    Hal itu disampaikan usai Fadli melaporkan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    “Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini. Jadi, telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” kata Fadli.
    Ia menegaskan, Soeharto telah melalui seluruh tahapan penilaian, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi.
    “Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi, memenuhi syarat dari bawah,” ujar dia.
    Menurut Fadli, nama Soeharto bahkan telah diusulkan sebanyak tiga kali.
    “Nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” tutur dia.
    Fadli kemudian memerinci jasa Soeharto yang dinilai layak mendapat penghargaan negara, di antaranya kepemimpinan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah
    cease to exist
    , sudah tidak ada lagi,” ujar dia.
    Selain itu, lanjut Fadli, Soeharto juga memiliki peran penting dalam operasi pembebasan Irian Barat dan berbagai operasi militer lainnya.
    “Pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan,” kata dia.
    Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah menggodok 40 nama calon pahlawan nasional.
    Beberapa di antaranya adalah Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
    Namun, wacana pemberian gelar kepada Soeharto menuai penolakan dari berbagai pihak. Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan menolak rencana tersebut.
    Di sisi lain, dukungan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menilai, jasa Soeharto sangat besar bagi bangsa dan negara.
    “Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang, Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil, usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025).
    Menurut Bahlil, Soeharto adalah tokoh penting di balik kebangkitan ekonomi Indonesia dan dikenal sebagai “Macan Asia” pada masa Orde Baru.
    “Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konflik Wafer Belanda-China Memanas, Krisis Pabrik Mobil Kian Dekat

    Konflik Wafer Belanda-China Memanas, Krisis Pabrik Mobil Kian Dekat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nexperia, produsen chip yang baru diambil alih pemerintah Belanda dari pemilik China, belum mau memberikan kepastian soal pasokan semikonduktor lewat anak usahanya di China. Kondisi ini disebut berisiko membuat produksi mobil di seluruh dunia setop produksi.

    Reuters melaporkan bahwa Nexperia menyatakan belum bisa menjamin kualitas chip yang dikirim dari unit produksi mereka di China. Pasalnya, mereka telah menghentikan pengiriman wafer bahan baku chip ke pusat produksi di Dongguan, China.

    Pernyataan ini diberikan oleh Nexperia dalam surat yang dikirimkan ke pelanggan mereka di seluruh dunia.

    Konflik kepemilikan Nexperia antara Belanda dan China mengancam rantai pasok produksi elektronik dan mobil dunia di tengah perang dagang China-AS yang mereda. Produsen mobil dan komponen padahal baru bisa menarik napas lega setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu kemudian mengisyaratkan penurunan suhu perang tarif.

    Konflik kembali mengemuka setelah China menuduh Belanda menolak bekerja sama dengan Beijing untuk menyelesaikan permasalahan Nexperia. Pemerintah Belanda mengambil alih kendali atas Nvidia pada 30 September lalu dengan alasan potensi pencurian HAKI oleh pemilik Nexperia yang berasal dari China, Wingtech.

    “Kami masih dalam proses memberikan klarifikasi terhadap implikasi dari tindakan China terkait fasilitas dan subkontraktor Nexperia di China,” kata Nexperia dalam surat kepada pelanggan.

    Pemerintah Belanda khawatir Wingtech berniat untuk memindahkan semua operasi produksi ke China setelah Nexperia diambil alih. Sebelumnya, fasilitas produksi di China hanya berfungsi sebagai lokasi pengemasan chip.

    Nexperia menyatakan bahwa mereka tidak bisa memastikan pengiriman chip selama mereka belum bisa sepenuhnya mengawasi seluruh rantai pasok di Dongguan. Selain itu, manajemen di Belanda menegaskan bahwa mereka tidak bisa menjamin kualitas atau keaslian chip yang dikirim dari lokasi di Dongguan, dengan label tanggal 13 Oktober.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Selapis Kisah Kekerasan 1965 di Aceh dari Puisi Tak Terkuburkan

    Selapis Kisah Kekerasan 1965 di Aceh dari Puisi Tak Terkuburkan

    Liputan6.com, Jakarta Aku bertemu dengan “Puisi Tak Terkuburkan” di ruang tengah sebuah rumah kayu yang terwalak di siku jalan Desa Kemili, menyambut Asar. Rumah ini membawaku pada ingatan beberapa tahun lalu saat sebuah berita membentangkan paragrafnya pertamanya dengan kalimat, “dunia seni, budaya, dan sastra Gayo, Aceh Tengah berduka”.

    Suara laki-laki tua dari seberang telepon yang menyambut saat itu masih terngiang. Tak salah lagi, ini adalah orang yang sama, aku dapat melihat namanya pada sebuah papan kayu kira-kira sepanjang 30 sentimeter yang tertempel di atas pintu depan rumah tersebut.

    Ibrahim Kadir. Demikian huruf-huruf timbul tersebut tersusun dalam warna kecoklatan dipenuhi debu.

    Membubuhi nama pemilik rumah di depan pintu seperti itu sempat tren pada tahuan 90-an. Aku bahkan masih bisa menemukan sejumlah rumah di kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah yang di pintunya tertempel nama sang pemilik.

    Namun, di rumah itu tak ada lagi Ibrahim Kadir –ia berpulang pada 1 September 2020 silam— kecuali segenap poster penuh kebanggaan saat peluncuran film “Puisi Tak Terkuburkan,” serta riwayat kekerasan 1965 yang tersimpan di dalam kliping koran serta majalah di sekeliling dinding rumah tua itu.

    Salah satu pigura berisi tempelan judul berita koran dalam bahasa Belanda: Het doden van de geschiedenis, Er werd veel gehuild op de set, Het gekrijs van een aap in het bos. Demikian judul-judul itu ditempel secara acak.

    Semua potongan judul serta klipingan berita tersebut merupakan bagian dari pemberitaan tentang proses pembuatan sebuah film yang pernah dilakoni oleh Ibrahim Kadir. Di dalam film berjudul Puisi Tak Terkuburkan itu, Ibrahim Kadir jadi dirinya sendiri, sebagai salah satu saksi sejarah dari “dinginnya” pembunuhan massal 1965 yang berlangsung di dataran tinggi Gayo.

    Jauh sebelum itu, pria kelahiran 31 Desember 1942 juga sempat terlibat dengan film epos biografi yang disutradarai oleh Eros Djarot yaitu Tjoet Nja’ Dhien rilisan Desember 1988. Namun, Puisi Tak Terkuburkan (2000) adalah “sesuatu” yang membuat nama Ibrahim Kadir patut diletakkan pada makam tersendiri.

    Bukan hanya sebagai seniman, Puisi Tak Terkuburkan merupakan manifesto, dari jalan seni yang kelak akan diambil oleh seorang Ibrahim Kadir. Ia adalah saksi sejarah yang berani “bicara”, saat narasi terkait kekerasan 1965 masih didominasi jika tidak disebut dibungkam oleh narasi Orde Baru.

    Di dalam Puisi Tak Terkuburkan, senyap memuai di udara, sinopsis muncul disertai derit pintu serta engsel yang telah karatan. Perlahan terdengar syair didong didendangkan oleh sejumlah pria di dalam sebuah ruangan seolah tengah berlangsung perjamuan besar.

    “… Kemudian, saya lihat… kakinya yang menggelepar.”

    Visual kemudian mulai menampilkan tangan dan kaki manusia yang saling bertindihan. Tampak pula wajah-wajah para pemiliknya yang saling menggigil ketakutan.

    Roman melankolis pada wajah-wajah putus asa tersebut kian sarat berkat iringan biola yang mengalun di antara suara gonggongan anjing dan suara batukan. Kumpulan manusia yang terlihat kepayahan itu semakin risau tatkala pintu kerangkeng dibuka.

    “Krieeet….”

    Seorang pria berseragam muncul dari balik pintu. Bersamanya ikut lima orang lelaki berwajah masai yang berjalan memasuki ruangan dengan langkah gontai.

    Salah seorang di antara lelaki itu menatap ke arah sipir agak lama, sebelum sang sipir menutup pintu lalu menghilang bersama deru mobil truk. Ia adalah Ibrahim Kadir.

    Ibrahim Kadir saat itu seorang seniman didong cum guru dijemput di sekolah tempatnya mengajar karena tuduhan terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Selasa, 12 Oktober 1965. Ia diseret ke sebuah ruangan di mana banyak tahanan lain yang dituduh terlibat PKI ditempatkan.

    Selama ditahan, dirinya dipaksa untuk menemani para penjagal saat melakukan eksekusi. Ibrahim Kadir kelak dibebaskan karena bantuan seorang pejabat Partai Nasional Indonesia (PNI) yang kebetulan mendengarkan senandung didongnya, tetapi ingatan yang diakibatkan oleh kenangan selama 22 hari berada di dalam tahanan, sesungguhnya tidak pernah bebas dari benak.

    Ibrahim Kadir menyaksikan seratusan orang lebih dijagal silih berganti setiap malam. Ia hampir gila, teriakan-teriakan di tengah dinginnya malam sulit untuk dilupakan.

    Orang-orang yang kepalanya dibungkus karung, dipukul hingga meregang nyawa; wanita-wanita tak bersalah disembelih; para tahanan dipaksa saling bunuh; seorang ibu dieksekusi bersama bayinya. Semua tindakan tak berperikemanusiaan yang dapat dibayangkan oleh manusia berlangsung di depan mata Ibrahim Kadir.

    Ibrahim Kadir mencurahkan pengalamannya tadi ke dalam 23 bait 92 baris syair berbahasa Gayo berjudul, “Sebuku” atau ratapan. Namun, Puisi yang tak Terkuburkan sebenarnya hanya satu kepingan tipis dari serakan kaca getirnya pembunuhan massal yang menyelimuti dataran tinggi Gayo.

    Di balik bentang alamnya yang indah, pegunungan berkabut, danau Lut Tawar, dan kopinya yang mendunia, dataran tinggi Gayo menyimpan “kepedihannya” sendiri. Tanahnya yang subur menyimpan riwayat yang anyir, berasal dari tumpahan darah dengan kengerian yang tak tepermanai.

    “Sedikitnya 2.500 orang (khusus di tanah Gayo, red) yang dibantai. Hampir di setiap kampung terjadi pembunuhan terhadap orang yang di-PKI-kan,” ungkap mantan aktivis KontraS (Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) Aceh, Mustawalad kepada Liputan6.com.

    Sejumlah titik kuburan massal di antara lain ada di Redelong, Kubangan Gajah, Totor Besi, dan Bur Lintang. Kuburan-kuburan ini sudah tidak ada lagi karena kerangka para korban telah dipindahkan oleh keluarga ke pemakaman umum dan biasanya sedapat mungkin dirahasiakan.

    Riset berbasis sejarah oleh Jess Melvin berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018) dapat menjadi acuan dari peristiwa kekerasan ini. Buku ini telah terbit dalam versi terjemahan berjudul Berkas Genosida Indonesia: Mekanika Pembunuhan Massal 1965-1966.

    Buku setebal 322 halaman terbitan Routledge tahun 2018 tersebut meruntuhkan apa yang disebut Jess Melvin sebagai sebuah ‘propaganda’ setengah abad lebih. Gerakan penumpasan semua yang terlibat PKI selama ini disebut-sebut sebagai perlawanan spontanitas masyarakat.

    Namun, berkas yang ditemukan oleh Melvin mengungkap fakta lain. Ia menyebut, sesungguhnya kekerasan yang berlangsung pada saat itu itu merupakan rangkaian pembunuhan terkoordinasi yang tersambung hingga ke Mayor Jenderal Soeharto.

    Berdasarkan dokumen yang ditemukan oleh Jess Melvin, operasi pengganyangan semua yang dianggap terlibat PKI di Aceh telah dimulai pada 4 Oktober. Program ini diterapkan berdasarkan rantai komando secara teritorial dan struktural, di mana warga sipil berada di barisan front.

    Adapun rangkaian pembunuhan mulai berlaku serentak di seantero Aceh sejak 7-13 Oktober 1965. Saat itu, kekuatan berbasis paramiliter mendapat perintah untuk memusnahkan seluruh anggota PKI beserta simpatisannya tanpa pandang bulu.

    Temuan sejarah seperti ini jadi torehan yang cukup gelap bagi lini masa narasi sejarah. Selama ini, sejarah Aceh kerap disajikan dalam pelbagai narasi yang epos dan apologia, berkutat soal kejayaan masa kesultanan, perang melawan penjajah, fase kemerdekaan, hingga niat ingin memisahkan diri, tetapi sedikit yang menyentuh pembantaian massal yang terjadi pada 1965-1966.

    Pada hari-hari terakhir Ibrahim Kadir ditahan, mereka masih menugaskannya mengikat serta mengarungi kepala para tahanan dan ikut ke lokasi eksekusi. Suatu malam, seorang tahanan perempuan terlihat enggan melepas bayi yang ada di dalam gendongannya.

    Namun, suara desing peluru mengakhiri perlawanan kecil perempuan tersebut. Di bawah terang bulan, malam itu seorang ibu dan bayinya rubuh bersama hati Ibrahim Kadir yang hancur.

    Bintang bulan cengang menjerit/Memandang tubuh yang terpaku/Ibarat patung tak berkutik/Risau rindu tak berulang (salah satu kutipan syair berjudul ‘Sebuku’ milik Ibrahim Kadir).

  • Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965

    Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965

    Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyebut tidak pernah ada bukti Presiden ke-2 RI Soeharto terlibat dalam genosida 1965-1966.
    Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno, bahwa
    Soeharto
    tidak layak menjadi pahlawan nasional.
    “Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata
    Fadli Zon
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Ia lantas melemparkan pertanyaan yang sama kepada awak media.
    Ia mempertanyakan, siapa yang berani memberi bukti, sedangkan keterlibatan dalam genosida tidak terjadi berdasarkan fakta sejarah.
    “Apa faktanya? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan?” ucapnya.
    Fadli Zon juga menegaskan, 49 nama yang telah diusulkan, termasuk Soeharto, telah memenuhi syarat untuk mendapat
    gelar pahlawan nasional
    .
    Soeharto telah memenuhi syarat dari tingkat yang paling bawah, dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga diusulkan kepada pemerintah provinsi.
    Artinya, kata dia, bukan hanya Dewan GTK yang dipimpinnya yang menyatakan sosok Presiden ke-2 RI itu memenuhi ketentuan.
    “Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah,” ucap Fadli.
    Bahkan, kata Fadli, nama Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali, mulai dari tahun 2011, tahun 2015, hingga tahun ini.
    Ia lalu memerinci berbagai jasa Soeharto sehingga dapat diberikan gelar pahlawan nasional.
    Soeharto memimpin serangan umum pada 1 Maret 1949.
    Serangan tersebut merupakan serangan militer selama Revolusi Nasional Indonesia.
    Yogyakarta saat itu dikuasai oleh pasukan Indonesia selama enam jam.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” tandas Fadli.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah menggodok 49 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.
    Sebanyak 24 di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
    Beberapa nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-2 RI Soeharto;
    Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.
    Nama-nama itu diusulkan dari beragam unsur hingga di tingkat kabupaten/kota.
    Tak jarang, nama-nama yang diusulkan juga diperdebatkan.
    Sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.
    Begitu pula dengan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana.
    Kendati begitu, ada pula pihak yang pro terhadap usulan tersebut.
    Pada awal pekan ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendatangi Prabowo untuk mengusulkan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional.
    Ia berpandangan, jasa Soeharto cukup besar dan luar biasa bagi bangsa dan negara.
    Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun.
    Indonesia yang dikenal sebagai Macan Asia saat Pemerintahan Orde Baru juga tidak terlepas dari jasa Soeharto.
    “Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maling Curi Uang Rp 11 Miliar Ditangkap, Begini Modusnya

    Maling Curi Uang Rp 11 Miliar Ditangkap, Begini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas penegak hukum Eropa berhasil menangkap sembilan tersangka pelaku pencurian uang yang diduga membentuk jaringan penipuan mata uang kripto dengan kerugian lebih dari 600 juta euro (sekitar Rp11 triliun) dari korban di berbagai negara.

    Para pelaku diketahui membuat platform investasi kripto palsu yang tampak resmi dan menjanjikan keuntungan tinggi. Mereka merekrut korban melalui berbagai cara, termasuk media sosial dan panggilan telepon acak (cold calling).

    Setelah korban menransfer aset kripto mereka, uang tersebut tak bisa dikembalikan. Para pelaku berhasil mencuri lebih dari 600 juta euro juta hasil penipuan menggunakan teknologi blockchain.

    Operasi penangkapan dilakukan secara serentak pada 27 dan 29 Oktober 2025 di Siprus, Spanyol, dan Jerman, di bawah koordinasi Eurojust, lembaga kerja sama peradilan Uni Eropa yang berkantor di Den Haag, Belanda.

    “Sebanyak sembilan tersangka ditangkap di rumah mereka di Siprus, Spanyol, dan Jerman atas dugaan pencucian uang hasil penipuan. Selain itu, penggeledahan menghasilkan penyitaan 800.000 euro di rekening bank, 415.000 euro dalam bentuk kripto, serta 300.000 euro uang tunai,” ujar Eurojust, dikutip dari Bleeping Computer, Rabu (5/11/2025).

    Kasus ini bukan yang pertama. Bulan lalu, polisi Eropa menangkap lima tersangka lain yang terkait jaringan penipuan investasi kripto besar-besaran dengan kerugian lebih dari 100 euro juta sejak 2018.

    Sebelumnya, polisi Spanyol juga menangkap lima tersangka yang diduga mencuci US$540 juta dari skema investasi kripto ilegal dan menipu lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.

    Kasus penipuan investasi kripto terus meningkat. Data Federal Trade Commission (FTC) AS menunjukkan bahwa warga Amerika kehilangan rekor US$12,5 miliar akibat berbagai penipuan sepanjang 2024, dengan investasi palsu menjadi penyumbang kerugian terbesar, mencapai US$5,7 miliar.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Banyuwangi Gali Kembali Sejarah: Ekskavasi Situs Macan Putih Libatkan Sejarawan UGM

    Banyuwangi Gali Kembali Sejarah: Ekskavasi Situs Macan Putih Libatkan Sejarawan UGM

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam upaya melestarikan warisan sejarah Kerajaan Blambangan, Pemkab Banyuwangi berenacana melakukan ekskavasi penyelamatan Situs Macan Putih di Kecamatan Kabat. Penggalian situs purbakala tersebut menggandeng sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Sri Margana.

    Situs Macan Putih dikenal sebagai lokasi ibu kota Kerajaan Blambangan pada masa pemerintahan Prabu Tawang Alun II, sekitar tahun 1655 hingga 1691 Masehi.

    Namun seiring waktu, sebagian kawasan situs telah beralih fungsi menjadi permukiman penduduk, sehingga diperlukan langkah penyelamatan agar peninggalan sejarahnya tidak semakin hilang.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik rencana ekskavasi tersebut. Ipuk mengatakan pelestarian situs sejarah merupakan bagian dari upaya menjaga identitas masyarakat Banyuwangi.

    Ipuk berharap selain menjadi sumber pengetahuan sejarah, situs ini juga dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukatif di Banyuwangi.

    “Kami tidak hanya ingin melestarikan benda bersejarah, tetapi juga menjaga memori kolektif masyarakat Banyuwangi. Situs Macan Putih merupakan salah satu jejak penting kejayaan Blambangan yang harus dilestarikan,” ujar Ipuk, Rabu (5/11/2025).

    Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menambahkan, ekskavasi ini bertujuan mengidentifikasi ulang dan melindungi keberadaan situs bersejarah tersebut.

    “Kami ingin melakukan peninjauan kembali terhadap struktur yang telah ditemukan di Situs Macan Putih, sekaligus menyiapkan langkah konservatif agar keberadaan situs ini tetap terjaga,” ujar Yayan, panggilan akrab Suyanto.

    Ekskavasi adalah penggalian yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol untuk keperluan arkeologi. Dalam arkeologi, ekskavasi adalah metode penelitian untuk menggali situs purbakala demi menemukan dan mempelajari sisa-sisa peradaban masa lalu

    Yayan menjelaskan, hasil ekskavasi ini nantinya akan disusun dalam bentuk naskah akademik dan kajian budaya lengkap.

    “Output akhirnya berupa rekomendasi dari para ahli cagar budaya, termasuk arahan pembatasan kawasan hingga kemungkinan pemugaran situs,” jelasnya.

    Menurut Yayan, kondisi situs saat ini cukup mengkhawatirkan karena sebagian struktur telah rusak atau hilang. Ekskavasi terakhir dilakukan pada 2015 dan belum pernah dilanjutkan.

    “Jika tidak segera ditangani, peninggalan sejarah ini akan terus berkurang. Karena itu, Pemkab berencana memulai kembali kajian penyelamatan ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Dr. Sri Margana bersama tim arkeolog UGM sebelumnya juga terlibat dalam ekskavasi Situs Macan Putih pada 2015. Dari penggalian di 13 titik, ditemukan sejumlah struktur arkeologis seperti pondasi bangunan, tembok keliling istana, serta berbagai artefak peninggalan Kerajaan Blambangan abad ke-17 berupa gerabah, pecahan keramik, dan tulang.

    “Saat ini kami menyiapkan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi situs-situs penting dan menentukan langkah konservasi agar Situs Macan Putih tetap terjaga,” terang Sri Margana.

    Selain penelitian lapangan, tim juga menelusuri arsip Belanda, toponimi, serta kesaksian masyarakat lokal guna memperkuat data sejarah.

    “Tujuan akhirnya, kami ingin menjadikan Macan Putih sebagai laboratorium sejarah sekaligus destinasi wisata edukatif,” ungkapnya.

    Sri Margana menilai langkah Pemkab Banyuwangi sangat tepat karena pelestarian situs bersejarah akan memperkaya daya tarik wisata daerah.

    “Banyuwangi memiliki narasi sejarah panjang. Jika dapat direkonstruksi dan ditampilkan, akan menjadi daya tarik wisata budaya yang luar biasa,” ujarnya.

    Untuk tahap awal, fokus penelitian difokuskan pada kawasan Macan Putih, sebelum dikembangkan ke situs-situs lain di Banyuwangi.

    “Situs Macan Putih termasuk yang terancam secara konservasi, sehingga perlu segera dilindungi,” pungkas Margana. [alr/aje]

     

  • Mahkamah Pidana Internasional Ogah Pakai Microsoft Office, Ini Sebabnya

    Mahkamah Pidana Internasional Ogah Pakai Microsoft Office, Ini Sebabnya

    Jakarta

    Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag resmi mengumumkan langkah besar: meninggalkan Microsoft Office dan beralih ke OpenDesk, platform kolaborasi open source buatan Eropa.

    Keputusan ini menandai babak baru dalam upaya “kedaulatan digital” Eropa, sekaligus menunjukkan jarak yang semakin melebar antara lembaga-lembaga Uni Eropa dan penyedia perangkat lunak asal Amerika Serikat.

    Langkah ICC datang di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga internasional. Dalam laporan Euractiv, sejumlah sumber menyebut bahwa keputusan ini juga dipicu oleh dugaan insiden serius — Microsoft diduga sempat menghapus akun email milik Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, serta beberapa pejabat lainnya, setelah pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi baru terhadap ICC. Microsoft telah membantah tudingan tersebut, namun kepercayaan tampaknya sudah telanjur retak.

    Juru bicara Microsoft menegaskan bahwa perusahaan masih “menjaga hubungan baik” dengan ICC, dan tidak ada pembatasan apa pun yang menghalangi penyediaan layanan produktivitas di masa mendatang. Namun, ICC tampaknya sudah mantap untuk membangun sistem digital yang lebih independen dari pengaruh Amerika.

    OpenDesk sendiri merupakan paket perangkat lunak kantor yang dikembangkan oleh German Centre for Digital Sovereignty (ZenDiS) — lembaga yang didirikan pemerintah Jerman pada 2022 untuk mendorong kemandirian digital di sektor publik, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Selasa (4/11/2025).

    Platform ini menyediakan layanan seperti Email, Chat, Kalender, Dokumen, dan Kontak, serta didesain sepenuhnya untuk berjalan di infrastruktur lokal tanpa ketergantungan pada server luar negeri. Dengan kata lain, OpenDesk hadir sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi cloud komersial milik raksasa AS seperti Microsoft dan Google.

    ZenDiS juga diketahui bekerja sama dengan pemerintah Prancis untuk mengembangkan alternatif buatan lokal untuk Google Docs, dan baru-baru ini mengumumkan konsorsium baru bersama mitra dari Prancis, Italia, dan Belanda untuk membangun infrastruktur digital berdaulat di Eropa.

    Bagi ICC, keputusan ini bukan hanya soal efisiensi atau keamanan data, tetapi juga pernyataan politik: lembaga internasional kini tak ingin bergantung pada teknologi yang bisa dikontrol atau dipengaruhi oleh kekuatan asing.

    (asj/asj)

  • Erik ten Hag Terbuka Negosiasi dengan Wolves

    Erik ten Hag Terbuka Negosiasi dengan Wolves

    JAKARTA – Erik ten Hag ialah salah satu nama yang dipertimbangkan sebagai Manajer Wolverhampton Wanderers berikutnya.

    Wolves sedang mencari manajer baru setelah berpisah dengan Vitor Pereira pada Minggu, 2 November 2025, menyusul kekalahan 0-3 dari Fulham.

    Mantan manajer Gary O’Neill telah mengadakan pembicaraan untuk kembali ke klub, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai.

    Ten Hag, yang meninggalkan Bayer Leverkusen setelah hanya dua pertandingan liga di awal musim ini, juga menjadi nama lain yang dipertimbangkan.

    Melansir ESPN, pelatih asal Belanda itu tertarik untuk berbicara dengan Wolves meskipun memiliki keraguan untuk mengambil pekerjaan di pertengahan musim.

    Namun, Wolves lebih memilih untuk menunjuk pelatih yang lebih muda dan masih harus dilihat apakah Ten Hag–usia 55 tahun–cocok dengan posisi tersebut.

    Michael Carrick (44 tahun) dan Rob Edwards (42 tahun) juga dikaitkan dengan lowongan tersebut.

    Ten Hag sangat ingin kembali ke Liga Inggris setelah masa baktinya di Manchester United dan memahami bahwa kesempatan tidak sering datang.

    Salah satu kendala yang mungkin dihadapi ialah keengganan Wolves untuk berbelanja besar di bursa transfer Januari.

    Skuad tersebut kehilangan pemain seperti Matheus Cunha dan Rayan Ait-Nouri pada musim panas dan kini berada di dasar klasemen Liga Inggris dengan hanya dua poin dari 10 pertandingan.

  • Bilateral Menlu Indonesia-Belanda bahas isu strategis

    Bilateral Menlu Indonesia-Belanda bahas isu strategis

    Kamis, 9 Oktober 2025 14:44 WIB

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) berjabat tangan saat bertukar dokumen kerja sama (MoU) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) menandatangani dokumen kerja sama (MoU) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) menyambut Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) sebelum pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Pebalap MotoGP Sebut Rossi Bukan Korban Sepang Clash

    Mantan Pebalap MotoGP Sebut Rossi Bukan Korban Sepang Clash

    Jakarta

    Rivalitas Valentino Rossi vs Marc Marquez kembali jadi pembicaraan usai MotoGP merilis dokumenter “Sepang Clash”. Salah satu mantan pebalap MotoGP, Marco Melandri menilai Rossi adalah pelaku, bukan korban dari insiden tersebut.

    “Ini memalukan karena mereka berhasil membuat dia (Rossi) tampak seperti korban, padahal menurut saya, dia yang bersalah,” ucap Melandri dikutip dari Marca.

    Insiden panas di Grand Prix Malaysia 2015 itu telah memecah belah opini penggemar balap motor selama bertahun-tahun.

    “Bagi banyak orang, kisah ini dimulai dan berakhir di Malaysia. Namun kenyataannya, kisah ini dimulai jauh lebih awal. Di Argentina, perubahan arah Valentino menjadi sangat jelas ketika ia menyalip Marquez, dan itu bukanlah awal musim yang baik bagi hubungan mereka,” kata Melandri.

    Seperti disinggung sebelumnya, MotoGP Argentina 2015 menjadi permulaan konflik itu terjadi. Rossi menang duel lawan Marquez hingga pembalap asal Spanyol itu terjatuh dan gagal finis.

    Rupanya aksi salip menyalip antara keduanya masih terus berlanjut di Assen, Belanda. Baik Rossi dan Marquez saling menempel satu sama lain. Namun, di tikungan akhir Sirkuit Assen, Marquez ‘mendorong’ Rossi hingga ke luar lintasan. The Doctor berhasil mengalahkan Marquez setelah ‘memotong’ jalur di tikungan terakhir usai bersenggolan.

    Bagi Melandri, sikap Rossi dinilai kurang tepat sebagai pebalap senior, 100 persen disengaja. Melandri merujuk pada rekaman yang menunjukkan Rossi berulang kali memperlambat laju motor dan menoleh ke arah Marquez sebelum akhirnya terjadi kontak.

    “Hal yang sama terjadi di Belanda dan kemudian di Malaysia. Valentino memperlambat lajunya dua atau tiga kali dan menatap Marquez. Valentino merupakan ikon MotoGP dunia, menurut saya seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Itu 100 persen disengaja,” kata Melandri.

    Sekadar mengingatkan, Rossi terlibat konflik dengan Marc Marquez saat melakoni balapan di Sepang, Malaysia 2015 silam. Insiden tersebut kemudian familiar disebut ‘Sepang Clash’.

    Kala itu Rossi tengah bersaing ketat dengan Lorenzo untuk menjadi juara dunia MotoGP 2015. Tapi, Rossi merasa telah diusik oleh Marc Marquez saat membalap di Sirkuit Sepang, Malaysia.

    Rossi merasa Marquez selalu menguntit di belakangnya dengan jarak yang amat mepet. Rossi akhirnya benar-benar bersenggolan dengan Marquez di sebuah tikungan, sehingga membuat Marquez jatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan.

    “Untuk sekali ini, ketika Valentino berada di bawah tekanan, dia juga kehilangan kendali dan membuat kesalahan. Cukup lihat kembali rekaman video: tepat sebelum menendang Márquez, garpu depan motornya lurus karena dia melepaskan rem dan membuka gas tepat untuk memastikan dia keluar dari lintasan dan menabraknya dengan keras,” tegas Melandri.

    Rossi lalu dijatuhi hukuman start dari posisi terakhir di seri MotoGP Valencia. Kendati start dari posisi 26, Rossi bisa merangsek hingga posisi depan dan berhasil finis di posisi keempat.

    Capaian itu belum cukup bagi Rossi untuk mengunci gelar juara dunia, karena Lorenzo berhasil menjuarai seri balap di Sirkuit Valencia ini, dan membuatnya memuncaki klasemen akhir MotoGP 2015, dengan selisih 15 poin.

    (riar/rgr)