Xcloud.id

Negara: Belanda

  • Terungkap Lewat Studi! Golongan Darah Ini Paling Rentan Kena Penyakit Jantung

    Terungkap Lewat Studi! Golongan Darah Ini Paling Rentan Kena Penyakit Jantung

    Jakarta –

    Sebuah studi menunjukkan bahwa golongan darah ternyata sangat berkaitan dengan risiko kesehatan, khususnya penyakit jantung dan pembekuan darah.

    Penelitian yang dipublikasikan di American Heart Association, Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology ini melibatkan lebih dari 400 ribu orang. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara gen ABO (yang terdapat pada golongan darah A, B, atau AB) dengan risiko penyakit jantung.

    Risiko Pembekuan Darah Melonjak Drastis

    Temuan paling signifikan adalah terkait pembekuan darah berbahaya di pembuluh darah vena:

    Dibandingkan dengan orang bergolongan darah O, individu dengan golongan darah A atau B memiliki risiko 51 persen lebih tinggi untuk mengalami trombosis vena dalam atau Deep Vein Thrombosis (DVT), yakni terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah vena, terutama di kaki.

    Risiko mengalami emboli paru (gumpalan darah bergerak ke paru-paru) juga 47 persen lebih tinggi pada kelompok A dan B.

    Secara keseluruhan, risiko gabungan terkena serangan jantung dan gagal jantung pada golongan darah A atau B adalah 8 persen hingga 10 persen lebih tinggi dibandingkan golongan darah O.

    Meski demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa orang dengan golongan darah A atau B justru memiliki risiko 3 persen lebih rendah untuk mengalami tekanan darah tinggi (hipertensi) dibandingkan golongan darah O.

    Cegah Penyakit dengan Gaya Hidup Sehat

    Penulis utama studi, Hilde Groot dari Groningen University, Belanda, menjelaskan bahwa penentuan golongan darah mudah dan berbiaya rendah. Informasi ini dapat digunakan oleh dokter umum dalam pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular yang dipersonalisasi.

    Dr Mary Cushman, yang tidak terlibat dalam studi, menambahkan bahwa orang bergolongan darah A dan B perlu menyadari bahwa operasi, trauma, dan imobilisasi dapat meningkatkan risiko pembekuan darah mereka.

    “Saat ini, kami belum memahami alasan (di balik temuan ini),” kata Dr Cushman. “Tetapi, kami tahu bahwa orang yang bukan bergolongan darah O cenderung memiliki risiko kardiovaskular yang lebih tinggi, sehingga mempertahankan gaya hidup sehat adalah pendekatan terbaik.”

    Gaya hidup sehat yang dimaksud meliputi menjaga berat badan, pola makan sehat, dan berolahraga secara teratur. Ia juga mengingatkan agar pasien golongan non-O tidak perlu terlalu tertekan, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk lebih berhati-hati dalam mencegah penyakit kardiovaskular.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/up)

  • Ahok Sindir Menteri Keuangan Kayak Kasir, Padahal Sekolahnya di Luar Negeri

    Ahok Sindir Menteri Keuangan Kayak Kasir, Padahal Sekolahnya di Luar Negeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali melontarkan kritik menohok terkait keuangan negara.

    Kali ini, sasarannya adalah Kementerian Keuangan yang dia nilai terlalu bergantung pada penarikan pajak dan utang.

    Dalam videonya yang beredar, Ahok mengatakan kebijakan fiskal pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada cara kasir yang sekadar mencari uang ketika keuangan negara menipis.

    “Jangan kemudian keuangan kayak kasir doang nih. Kurang duit nyari lagi,” ujar Ahok dikutip pada Sabtu (8/11/2025).

    Ia menyinggung bahwa banyak pejabat keuangan yang justru berpendidikan tinggi.

    Bahkan lulusan luar negeri, tetapi cara berpikirnya dianggap tidak berbeda jauh dari pengelolaan rumah tangga biasa.

    “Lu orang sekolah kok. Sekolah luar negeri semua kok kayak kasir. Kayak nenek gua aja. Gak ada duit sama kakek gua. Gak bisa kayak gitu,” sebutnya.

    “Gawat nih. Tahun depan mau tarik 700-an triliun buat bayar hutang-hutang. Aduh ampun,” sindirnya.

    Ahok juga menyoroti sistem perpajakan nasional yang dinilai tidak adil bagi rakyat kecil.

    Kata dia, pajak semestinya lebih banyak ditujukan kepada pihak asing, bukan terus membebani masyarakat dalam negeri.

    “Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajakin orang bukan pajak kita dong. Pajak orang asing harusnya,” imbuhnya.

    Ia mencontohkan, masyarakat kini hampir selalu dikenai pajak dalam setiap aspek kehidupan.

    Mulai dari membeli rumah, balik nama aset, hingga saat menempati tempat tinggalnya sendiri.

  • Rob Jetten Resmi Jadi PM Termuda Belanda

    Rob Jetten Resmi Jadi PM Termuda Belanda

    Jakarta –

    Dewan Pemilihan Umum Belanda secara resmi menyatakan Rob Jetten menjadi Perdana Menteri (PM) Belanda. PM termuda Belanda itu diumumkan setelah memenangkan pemilu nasional.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (7/11/2025), Dewan Pemilihan Umum Belanda mengumumkan pria sentris berusia 38 tahun itu meraih kemenangan tipis atas pemimpin anti-Islam Geert Wilders. Jetten menang dengan perolehan 29.668 suara.

    “Saya pikir kita telah menunjukkan kepada Eropa dan dunia bahwa gerakan populis bisa dikalahkan dengan kampanye positif untuk masa depan negara,” ujar Jetten kepada AFP pada pekan lalu.

    Sebelum memimpin negara dengan ekonomi terbesar kelima di Uni Eropa, Jetten harus terlebih dahulu membentuk koalisi. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan.

    Di bawah sistem politik Belanda, tidak ada satu partai pun yang memperoleh cukup kursi di parlemen yang beranggotakan 150 orang untuk memerintah sendiri, dengan kompromi dan negosiasi yang krusial.

    Partai sentris D66 pimpinan Jetten memenangkan 26 kursi, menurut Dewan Pemilihan, jumlah terendah yang pernah diraih seorang pemenang pemilu. Partai sayap kanan ekstrem PVV yang dipimpin Wilders juga memperoleh 26 kursi.

    Sebanyak 15 partai memenangkan kursi di parlemen, termasuk satu partai yang mengkampanyekan hak-hak hewan dan satu kelompok yang mewakili kepentingan orang-orang berusia di atas 50 tahun.

    Forum for Democracy yang berhaluan kanan ekstrem meningkat dari tiga kursi menjadi tujuh, sementara partai sayap kanan ekstrem JA21 memperoleh sembilan kursi dari hanya satu kursi pada pemilu 2023.

    (fca/jbr)

  • Bertemu Penasihat Presiden Federasi Rusia, Khofifah Bahas Kolaborasi Bidang Maritim dan Pendidikan

    Bertemu Penasihat Presiden Federasi Rusia, Khofifah Bahas Kolaborasi Bidang Maritim dan Pendidikan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Penasihat Presiden Federasi Rusia, H.E. Nikolai Patrushev, bersama delegasi tingkat tinggi Dewan Maritim Federasi Rusia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (5/11/2025) malam.

    Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia termasuk Jatim dan Rusia, khususnya dalam pengembangan sektor maritim, pendidikan, dan penelusuran sejarah diplomasi kedua negara.

    Delegasi Federasi Rusia terdiri atas Kepala Direktorat Kepresidenan untuk Kebijakan Maritim Nasional Sergey Vakhrukov, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov, sejumlah Wakil Menteri, pimpinan korporasi strategis, hingga akademisi universitas maritim.

    Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang dinilainya membuka ruang kerja sama strategis antara Jawa Timur dan Federasi Rusia, terutama pada sektor maritim, pendidikan, dan penelusuran sejarah diplomasi kedua negara.

    “Kami ingin menyampaikan terima kasih dengan waktu yang sangat pendek di Jatim Delegasi Tinggi Rusia memberikan kesempatan kami untuk mendapatkan berbagai informasi strategis pada pertemuan siang hari ini,” ujarnya.

    “Kami ingin menindaklanjuti kerja sama dengan Federasi Rusia apakah investasi untuk dermaga atau shipbuilding, peningkatan sumber daya manusia, dan penelusuran sejarah Rusia dan Indonesia,” tambahnya.

    Pada pertemuan itu, Khofifah menyoroti posisi Jawa Timur sebagai simpul konektivitas nasional, khususnya dalam mendukung logistik dan distribusi kebutuhan wilayah Indonesia timur.

    Ia menyebut bahwa 80 persen logistik Indonesia timur dipasok dari Jawa Timur. Karena itu, penguatan industri maritim, galangan kapal, hingga pengembangan SDM maritim menjadi hal krusial.

    “Pemerintah pusat memang menempatkan industri maritim ada di Surabaya dan wilayah lain di Jawa Timur. Dari jalur tol laut secara nasional ada 39 jalur tol laut 21 di antaranya ada dari Tanjung perak Surabaya. Sekarang Jawa Timur sedang bersiap, kita menyebut gerbang baru Nusantara,” ungkapnya.

    “Indonesia bagian timur tidak bisa disambung dengan perjalanan darat seperti kereta api, oleh karena itu untuk konektivitas Indonesia bagian timur memang membutuhkan transportasi laut selain tentu transportasi udara,” tegas Khofifah menambahkan.

    Masih kaitannya dengan bidang kemaritiman, Khofifah juga menegaskan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Maka dari itu, ia mendorong adanya penguatan dalam pendidikan kemaritiman di Jawa Timur.

    “Dari sisi pendidikan kita membutuhkan sumber daya manusia yang bisa menguasai sektor maritim, itu menjadi penting bagi Jawa Timur,” katanya.

    Kemampuan Jawa Timur untuk menyuplai Indonesia bagian timur tidak lepas dari berbagai potensi yang dimiliki Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,23 persen (y-o-y), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur bahkan menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 14,44% terhadap PDB Nasional dan sebesar 25,36 persen terhadap PDRB Pulau Jawa.

    “Luasan Jawa Timur dibanding dengan 5 provinsi lain di Jawa ada 36,23 persen, Jawa Timur ini daerah paling luas di antara 6 provinsi di Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jatim kalau secara nasional dari 38 provinsi, maka Jawa Timur kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 14,44 persen,” jelasnya.

    Selain kerja sama maritim, Rusia membuka peluang kolaborasi dalam penelusuran sejarah hubungan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Rusia menawarkan pembangunan monumen untuk memperingati dukungan rakyat Rusia terhadap perjuangan kemerdekaan RI.

    “Kami menyambut baik, kalau ada monumen tentu mengingatkan kembali bahwa Rusia punya peran besar di awal kemerdekaan RI,” katanya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Yang Mulia Penasihat Presiden Rusia dan seluruh tim yang telah berkenan berkunjung ke Jawa Timur. Ia berharap perjalanan ini bisa mencapai sukses dan membawa manfaat bagi kedua negara.

    “Kami optimis, pertemuan hari ini membuka ruang baru bagi penguatan hubungan antara Jawa Timur dengan Federasi Rusia. Melalui dialog yang konstruktif dan kehadiran delegasi tingkat tinggi, kami melihat peluang besar untuk membangun kolaborasi yang lebih strategis,” harapnya.

    Sementara itu, Penasihat Presiden Rusia Nikolai Patrushev menyampaikan bahwa Rakyat Rusia memiliki peran dalam mendukung rakyat Indonesia membela kedaulatannya dan memfasilitasi mengusir penjajah tentara bersenjata Belanda.

    “Untuk memperingati peristiwa historis ini saya mengusulkan membangun bersama monumen kapal selam pasopati untuk melestarikan kenangan mengenai kerja sama erat antara kedua negara kita,” kata H.E. Mr. Nikolai Patrushev.

    Ia juga bersedia melakukan kerja sama bilateral di berbagai proyek dengan Jawa Timur serta peluang kerjasama pembangunan infrastruktur dan pembangunan kapal. Karena ia menilai ekonomi maritim sangat penting bagi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

    Tak hanya itu, H.E. Nikolai Patrushev juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat, keramah-tamahan dan informasi yang telah diberikan. Ia pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas berbagai usulan kerjasama yang diberikan Gubernur Khofifah.

    “Saya sangat senang dengan suasana ramah-tamah yang diberikan kepada rombongan saya di semua tempat yang saya dan rombongan kunjungi. Saya yakin bahwa kerja sama antara kedua negara kita akan konstruktif dan menguntungkan bagi kedua rakyat kita,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Perubahan Besar di Dunia Politik, HNW Sebut Pro Zionis Israel Mulai Tumbang

    Perubahan Besar di Dunia Politik, HNW Sebut Pro Zionis Israel Mulai Tumbang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., menyebut adanya perubahan besar di dunia politik.

    Hal ini menyusul beberapa kemenangan yang didapatkan dalam Pemilu di beberapa negara.

    Mereka membuktikan oligarki dan lobi pro Zionis Israel perlahan-lahan bahkan satu per satu tumbang di dunia perpolitikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hidayat Nur Wahid memberikan beberapa contoh besar.

    Diantaranya ada, kemenangan Zohran Mamdani yang terpilih sebagai walikota New York dan beberapa contoh lainnya.

    “Kemenangan Zohran Mamdani Jadi Wali Kota New York, Catherine Connoly sebagai Presiden Irlandia dan Partai 66 menangi Pemilu di Belanda, HNW dari @FPKSDPRRI,” tulisnya dikutip Kamis (6/11/2025).

    Lebih jauh, Wakil Ketua MPR RI itu dengan tegas mengatakan adanya perubahan besar di dunia politik.

    HNW, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kemenangan Zohran diraih di tengah masifnya konspirasi oligarki pro Zionis dan kampanye Islamofobia terhadap dirinya karena latar belakangnya sebagai seorang Muslim.

    Yaitu Oligarki Pro-Zionis Israel berhasil ditumbangkan oleh politisi Pro-Gaza/Palestina.

    “Dunia Demokrasi Mulai Berubah, Oligarki Pro-Zionis Israel Dikalahkan oleh Politisi Pro-Gaza/Palestina,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hari Pahlawan 2025: Jejak Sejarah di Balik Penetapannya

    Hari Pahlawan 2025: Jejak Sejarah di Balik Penetapannya

    Penetapan Hari Pahlawan Nasional tidak lepas dari peristiwa paling heroik dalam sejarah perjuangan Indonesia, yakni Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Pertempuran itu terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

    Kala itu, pasukan sekutu, terdiri dari tentara Inggris dan Belanda (NICA), ke Kota Surabaya pada 25 Oktober 1945. Kedatangan sekutu awalnya bertujuan untuk mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata tentara Jepang. Pada 27 Oktober 1945, NICA yang dipimpin Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sother Mallaby memasuki wilayah Surabaya dan langsung mendirikan pos pertahanan. Pasukan Sekutu yang didominasi tentara Inggris menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh pihak Indonesia.

    Mereka juga memerintahkan masyarakat Indonesia untuk menyerahkan senjata. Namun, perintah tersebut ditolak tegas oleh rakyat Indonesia. Pada 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin Bung Tomo melancarkan serangan ke pos-pos pertahanan Sekutu, dan berhasil merebut sejumlah bagian titik penting Surabaya.

    Meskipun gencatan senjata telah disepakati pada 29 Oktober, bentrokan bersenjata tetap terjadi antara warga Surabaya dan pasukan Inggris. Puncak pertempuran ini ditandai dengan tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby pada 30 Oktober 1945, yang memicu kemarahan pihak Inggris.

    Pada pagi 10 November, tentara Inggris melancarkan serangan besar. Pasukan dan milisi Indonesia memberikan perlawanan sengit, sehingga Inggris merespons dengan mengeluarkan ultimatum. Ultimatum tersebut disampaikan oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, yang menggantikan posisi Mallaby.

    Jenderal Eric Carden menuntut Indonesia untuk menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap pasukan Inggris. Jika tuntutan tersebut tidak dipatuhi, tentara AFNEI dan administrasi NICA mengancam akan menggempur Kota Surabaya dari darat, laut, dan udara.

    Ultimatum tersebut tidak digubris oleh para pemimpin perjuangan, arek-arek Surabaya, dan seluruh rakyat, sehingga Inggris melancarkan serangan besar-besaran ke Kota Surabaya dari berbagai arah. Mereka menggunakan kekuatan darat, laut, dan udara, yang memicu pecahnya pertempuran terbesar di Surabaya pada 10 November 1945.

    Salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam membangkitkan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. Dia menginspirasi melalui siaran Radio Pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI).

    Selain Bung Tomo, terdapat juga tokoh-tokoh berpengaruh lainnya yang turut menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu, beberapa di antaranya berasal dari kalangan agama, seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah, dan kyai-kyai pesantren lainnya. Mereka juga mengerahkan santri-santri dan masyarakat sipil untuk bergabung dalam milisi perlawanan.

    Banyak pejuang yang gugur dan banyak pula warga yang menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Kondisi ini menyebabkan Kota Surabaya dikenang sebagai Kota Pahlawan, sebagai penghormatan atas perjuangan dan pengorbanan besar yang terjadi di sana.

    Untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam pertempuran tersebut, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 316 Tahun 1959, menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional.

  • Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan: Antara Jasa dan Luka Lama Bangsa

    Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan: Antara Jasa dan Luka Lama Bangsa

    Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan: Antara Jasa dan Luka Lama Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, dinilai berisiko menghapus jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama masa Orde Baru.
    Aktivis
    Gen Z
    sekaligus mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
    Virdian Aurellio Hartono
    , menegaskan, penolakan terhadap wacana tersebut bukan sekadar persoalan masa lalu, tetapi menyangkut masa depan bangsa.
    Virdian menyoroti bahaya pengangkatan
    Soeharto
    sebagai pahlawan, yang menurutnya berpotensi menutupi berbagai pelanggaran HAM di masa pemerintahannya.
    Bahaya itu ia samakan dengan pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang sempat mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan massal terhadap perempuan pada 1998 tidak pernah terjadi.
    Menurut Virdian, pandangan semacam itu bisa memperkuat upaya pengingkaran terhadap penderitaan korban.
    “Bayangkan kalau Soeharto jadi pahlawan, sepaket dengan ucapan Fadli Zon, pemerkosaan massal 98 bisa dianggap tidak pernah ada,” kata Virdian, dalam diskusi #SoehartoBukanPahlawan, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Bagi Virdian, pengakuan terhadap Soeharto sebagai pahlawan dapat berdampak luas terhadap cara negara memandang kekerasan dan pelanggaran HAM, baik di masa kini maupun mendatang.
    “Kalau Soeharto pahlawan, korban bisa dianggap bohong. Besok-besok, kalau ada korban pembungkaman atau pembunuhan oleh negara, bisa saja dianggap tidak pernah ada,” ujar dia.
    Virdian menekankan bahwa penolakan terhadap Soeharto bukan semata membela korban masa lalu, melainkan juga merupakan bentuk kesadaran generasi muda untuk mencegah kembalinya kultur kekuasaan otoriter.
    “Menolak Soeharto punya relevansi terhadap kehidupan kita hari ini dan masa depan. Kita tidak bisa membiarkan kultur itu kembali,” tegas dia.
    Ia juga menyinggung hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya literasi sejarah di kalangan muda, sehingga banyak yang gagal memahami konteks kekuasaan Orde Baru.
    Kondisi ini, menurut dia, membuat sebagian masyarakat mudah menerima narasi romantisasi terhadap Soeharto dan masa pemerintahannya.
    Virdian mengingatkan, otoritarianisme tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi muncul perlahan ketika publik tidak lagi kritis terhadap kekuasaan.
    “Otoritarian itu datang pelan-pelan, kita enggak sadar,” ucap dia.
    Ia mencontohkan sejumlah praktik pembatasan kebebasan yang masih terjadi hingga kini, termasuk ratusan aktivis yang diproses hukum karena aksi demonstrasi, serta jurnalis dan pegiat yang dikriminalisasi.
    “Kalau kita biarkan Soeharto jadi pahlawan, pelan-pelan semua itu akan dianggap hal yang normal,” kata dia.
    Selain itu, Virdian juga menyoroti pola pikir warisan Orde Baru yang masih bertahan hingga kini, seperti anggapan bahwa pembangunan merupakan hadiah dari negara dan politik hanya urusan elite.
    Menurut dia, generasi muda harus menolak upaya romantisasi terhadap Soeharto maupun nilai-nilai politik Orde Baru.
    “Jadi, bagi gue, enggak ada alasan untuk mengizinkan Soeharto jadi pahlawan, dan kita harus tolak Soeharto jadi pahlawan demi kehidupan kita hari ini dan masa depan kita semua,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyatakan, Soeharto memenuhi syarat mendapat gelar
    pahlawan nasional
    .
    Hal itu disampaikan usai Fadli melaporkan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    “Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini. Jadi, telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” kata Fadli.
    Ia menegaskan, Soeharto telah melalui seluruh tahapan penilaian, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi.
    “Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi, memenuhi syarat dari bawah,” ujar dia.
    Menurut Fadli, nama Soeharto bahkan telah diusulkan sebanyak tiga kali.
    “Nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” tutur dia.
    Fadli kemudian memerinci jasa Soeharto yang dinilai layak mendapat penghargaan negara, di antaranya kepemimpinan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah
    cease to exist
    , sudah tidak ada lagi,” ujar dia.
    Selain itu, lanjut Fadli, Soeharto juga memiliki peran penting dalam operasi pembebasan Irian Barat dan berbagai operasi militer lainnya.
    “Pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan,” ujar dia.
    Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah menggodok 40 nama calon pahlawan nasional.
    Beberapa di antaranya adalah Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
    Namun, wacana pemberian gelar kepada Soeharto menuai penolakan dari berbagai pihak.
    Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan menolak rencana tersebut.
    Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P Bonnie Triyana juga menyampaikan keberatannya.
    Di sisi lain, dukungan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menilai, jasa Soeharto sangat besar bagi bangsa dan negara.
    “Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang, Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil, usai menemui Prabowo, di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025).
    Menurut Bahlil, Soeharto adalah tokoh penting di balik kebangkitan ekonomi Indonesia dan dikenal sebagai “Macan Asia” pada masa Orde Baru.
    “Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nessie Judge Pajang Foto Junko Furuta Picu Bentrokan Netizen RI vs Jepang

    Nessie Judge Pajang Foto Junko Furuta Picu Bentrokan Netizen RI vs Jepang

    Jakarta –

    YouTuber Indonesia Nessie Judge tengah menjadi pusat sorotan setelah salah satu konten Halloween terbarunya dianggap tidak sensitif oleh warganet Jepang. Kontroversi ini mencuat karena dalam video kolaborasi dengan grup K-Pop NCT Dream dalam segmen #NERROR, Nessie menampilkan foto Junko Furuta sebagai bagian dari dekorasi latar.

    Penggunaan foto tersebut dianggap tidak etis dan menyinggung memori korban, sehingga memicu perdebatan sengit di platform X antara netizen Indonesia dan Jepang.

    Junko Furuta adalah korban kasus penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang terjadi pada 1988 di Jepang. Kasus ini dikenal sebagai salah satu tindak kekerasan paling brutal yang pernah terdokumentasi, dan hingga kini menjadi luka sosial yang sensitif di Jepang. Karena itu, banyak warganet Jepang menilai penggunaan foto Junko sebagai ornamen dekoratif dalam konten Halloween tidak dapat diterima.

    Menanggapi kritik yang semakin memanas, Nessie Judge awalnya memberikan klarifikasi bahwa penggunaan foto tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap narasumber kasus yang pernah dibahas sebelumnya di kanalnya.

    “Halo semuanya. Saya telah mendengarkan dan memahami kekhawatiran Anda terkait video yang diunggah sebelumnya. Apa yang kami anggap sebagai bentuk penghormatan, telah dikoreksi oleh semua orang sebagai tindakan yang kasar dan tidak peka. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kurangnya pertimbangan kami,” ujar Nessie di akun media sosialnya.

    “Kemarin, setelah saya menyadari seluruh masalah yang ada, saya langsung menghapus semuanya dan duduk bersama tim saya untuk merenungkan tindakan kami. Meskipun ini tentu saja tidak menghapus apa yang telah terjadi, ketahuilah bahwa kami belajar dari kesalahan kami dan berkomitmen untuk mengubah proses kami,” lanjutnya.

    “Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, keluarga korban, pemirsa dan kolaborator kami, dan semua orang. Meskipun kami tidak pernah berniat untuk menyakiti, saya mengerti bahwa dampak dari tindakan kami jauh lebih penting. Terima kasih telah mengingatkan kami dan meminta pertanggungjawaban kami,” tandas Nessie.

    Bentrokan Netizen RI vs Jepang Soal Sejarah

    Ilustrasi Foto: Getty Images/helenaak

    Pun permintaan maaf telah disampaikan Nessie, kasus ini meluas menjadi perdebatan antara netizen Jepang dan Indonesia. Beberapa netizen Negeri Matahari Terbit memanfaatkan momen ini untuk menyentil isu sejarah bilateral Indonesia-Jepang.

    Misalnya akun @sara_sachiko. dia berkomentar bahwa kontribusi tentara Jepang di Indonesia pasca-Perang Dunia II untuk melawan penjajahan Belanda.

    “Demi membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, 2.000 tentara Jepang tetap berada di Indonesia dan bertempur selama empat tahun setelah Perang Dunia II. Menggunakan para korban sebagai alat peraga sama sekali tidak dapat diterima. Apalagi jika kita mengetahui latar belakang pelakunya,” ujarnya.

    Hal ini memicu reaksi balik dari warganet Indonesia, yang merasa komentar tersebut tidak relevan dan justru merendahkan bangsa.

    “Keenakan ya lu nippon jadiin kasus Nessie sebagai kesempatan untuk ngerendahin Indonesia, minimal suruh negara lu minta maaf sama negara-negara Asia Tenggara dan Timur,” ujar @pengguna0abc1230.

    “Membantu membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda? Lol, Bung. Negaramu melakukan hal yang sama seperti Belanda. Melakukan kejahatan yang sedikit lebih parah daripada yang dilakukan Belanda,” balas @RayhanJAgst.

    “Maaf, apa? Aku tahu apa yang dilakukan Nessie itu salah, tapi mengatakan kalian datang untuk membebaskan Indonesia dari Belanda itu benar-benar delusi. Kalian penjajah kami dulu, sama seperti Belanda, bahkan mungkin lebih buruk. Negara kalian benar-benar melakukan kejahatan perang di seluruh Asia,” kata @pyrooolaf.

    “Nessie salah & Anda bisa menunjukkannya. Tapi soal sejarah, kita punya istilah di sini, “3 tahun pemerintahan Jepang menandai trauma yang lebih parah daripada 300 tahun pemerintahan Belanda.” Jepang itu menyiksa, sadis, dan membuat kita sangat miskin. Contohnya romusha (kerja paksa) & jugun ianfu (budak seks). @cutiecatjm.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: YouTuber Nessie Judge Dihujat Netizen Jepang, Ada Apa?”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Pseudo-Demokrasi, Demokrasi Seolah-olah di Era Soeharto…

    Pseudo-Demokrasi, Demokrasi Seolah-olah di Era Soeharto…

    Pseudo-Demokrasi, Demokrasi Seolah-olah di Era Soeharto…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aktivis 1998 sekaligus anggota DPR RI, Ansy Lema, menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
    Menurut dia,
    Soeharto
    justru meninggalkan warisan kelam bagi bangsa dalam bidang kemanusiaan, korupsi, dan
    demokrasi
    .
    “Dia (Soeharto) berkuasa sampai 32 tahun, dan kekayaannya semua diambil begini. Kemiskinan luar biasa. Gap ekonomi luar biasa,” kata Ansy, dalam diskusi bertajuk #SoehartoBukanPahlawan di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (5/11/2025).
    Ansy mengatakan, penolakannya didasari tiga alasan utama. Pertama, karena melakukan kejahatan kemanusiaan.
    Kedua, dugaan korupsi di era pemerintahannya. Ketiga, kejahatan demokrasi yang nyata saat Soeharto memimpin.
    Ia menuturkan, selama Orde Baru, kebebasan berserikat dan berekspresi dibatasi. Organisasi masyarakat, serikat pekerja, hingga media, berada di bawah kendali pemerintah.
    Menurut dia, sistem politik saat itu hanya formalitas belaka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap tidak merepresentasikan kepentingan rakyat.
    “Dalam Orde Baru ada enggak demokrasi? Ada institusi politik. DPR ada. Eksekutif ada. Legislatif ada. Yudikatif ada. Tetapi cuma pajangan. Pemilu ada? Ada. Partai politik ada? Ada. Tetapi apa? Aksesoris,” kata Ansy.
    “Istilah keren yang orang politik bilang, pseudo-demokrasi. Demokrasi seolah-olah. Demokrasi prosedural yang ada. Demokrasi substansial enggak ada,” ucap dia.
    Ansy juga menilai, teori pembangunan Orde Baru yang disebut
    trickle down effect
    tidak pernah benar-benar terjadi.
    Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang dekat kekuasaan.
    “Kekayaan pertumbuhan ekonomi ini dicuri dan terkumpul di tangan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin,” kata dia.
    Ia menilai, seseorang layak disebut
    pahlawan
    bila memiliki integritas dan nilai moral. Ansy menekankan bahwa indikator tersebut tidak dimiliki oleh Soeharto.
    “Ada demokrasi zaman Orde Baru? Tidak. Ada penghormatan terhadap hak asasi manusia? Tidak. Ada transparansi dan akuntabilitas? Tidak,” tegas dia.
    Dalam kesempatan ini, Ansy turut menyoroti upaya penulisan ulang sejarah Orde Baru yang dinilainya berpotensi menghapus jejak pelanggaran masa lalu.
    “Itu mau dihilangkan kejahatan-kejahatan korupsi, kemanusiaan, dan kejahatan demokrasi di era Orde Baru. Supaya upaya menjadikan Soeharto pahlawan bisa lolos,” kata dia.
    Tidak sampai di situ, Ansy juga menyinggung sebagian mantan aktivis 1998 yang kini berpihak pada kekuasaan.
    Padahal, kekuatan rakyat bersatu luar biasa untuk menggulingkan Soeharto dari kekuasaan.
    “Gue heran kalau ada aktivis 98 dulu teriak lawan Soeharto, hari ini kok tiba-tiba bisa dukung,” ucap dia.
    Di sisi lain, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyatakan, Soeharto memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan nasional.
    Hal itu disampaikan usai Fadli melaporkan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    “Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini. Jadi, telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” kata Fadli.
    Ia menegaskan, Soeharto telah melalui seluruh tahapan penilaian, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi.
    “Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi, memenuhi syarat dari bawah,” ujar dia.
    Menurut Fadli, nama Soeharto bahkan telah diusulkan sebanyak tiga kali.
    “Nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” tutur dia.
    Fadli kemudian memerinci jasa Soeharto yang dinilai layak mendapat penghargaan negara, di antaranya kepemimpinan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah
    cease to exist
    , sudah tidak ada lagi,” ujar dia.
    Selain itu, lanjut Fadli, Soeharto juga memiliki peran penting dalam operasi pembebasan Irian Barat dan berbagai operasi militer lainnya.
    “Pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan,” kata dia.
    Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah menggodok 40 nama calon pahlawan nasional.
    Beberapa di antaranya adalah Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
    Namun, wacana pemberian gelar kepada Soeharto menuai penolakan dari berbagai pihak. Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan menolak rencana tersebut.
    Di sisi lain, dukungan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menilai, jasa Soeharto sangat besar bagi bangsa dan negara.
    “Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang, Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil, usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025).
    Menurut Bahlil, Soeharto adalah tokoh penting di balik kebangkitan ekonomi Indonesia dan dikenal sebagai “Macan Asia” pada masa Orde Baru.
    “Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konflik Wafer Belanda-China Memanas, Krisis Pabrik Mobil Kian Dekat

    Konflik Wafer Belanda-China Memanas, Krisis Pabrik Mobil Kian Dekat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nexperia, produsen chip yang baru diambil alih pemerintah Belanda dari pemilik China, belum mau memberikan kepastian soal pasokan semikonduktor lewat anak usahanya di China. Kondisi ini disebut berisiko membuat produksi mobil di seluruh dunia setop produksi.

    Reuters melaporkan bahwa Nexperia menyatakan belum bisa menjamin kualitas chip yang dikirim dari unit produksi mereka di China. Pasalnya, mereka telah menghentikan pengiriman wafer bahan baku chip ke pusat produksi di Dongguan, China.

    Pernyataan ini diberikan oleh Nexperia dalam surat yang dikirimkan ke pelanggan mereka di seluruh dunia.

    Konflik kepemilikan Nexperia antara Belanda dan China mengancam rantai pasok produksi elektronik dan mobil dunia di tengah perang dagang China-AS yang mereda. Produsen mobil dan komponen padahal baru bisa menarik napas lega setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu kemudian mengisyaratkan penurunan suhu perang tarif.

    Konflik kembali mengemuka setelah China menuduh Belanda menolak bekerja sama dengan Beijing untuk menyelesaikan permasalahan Nexperia. Pemerintah Belanda mengambil alih kendali atas Nvidia pada 30 September lalu dengan alasan potensi pencurian HAKI oleh pemilik Nexperia yang berasal dari China, Wingtech.

    “Kami masih dalam proses memberikan klarifikasi terhadap implikasi dari tindakan China terkait fasilitas dan subkontraktor Nexperia di China,” kata Nexperia dalam surat kepada pelanggan.

    Pemerintah Belanda khawatir Wingtech berniat untuk memindahkan semua operasi produksi ke China setelah Nexperia diambil alih. Sebelumnya, fasilitas produksi di China hanya berfungsi sebagai lokasi pengemasan chip.

    Nexperia menyatakan bahwa mereka tidak bisa memastikan pengiriman chip selama mereka belum bisa sepenuhnya mengawasi seluruh rantai pasok di Dongguan. Selain itu, manajemen di Belanda menegaskan bahwa mereka tidak bisa menjamin kualitas atau keaslian chip yang dikirim dari lokasi di Dongguan, dengan label tanggal 13 Oktober.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]