Xcloud.id

Negara: Belanda

  • Terlibat dalam Transformasi Transmigrasi, Undip Kirim 285 Orang ke Kawasan Transmigrasi

    Terlibat dalam Transformasi Transmigrasi, Undip Kirim 285 Orang ke Kawasan Transmigrasi

    Terlibat dalam Transformasi Transmigrasi, Undip Kirim 285 Orang ke Kawasan Transmigrasi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Universitas Diponegoro (Undip) mengirimkan 285 orang yang terdiri dari dosen, alumni, dan mahasiswa dalam Program Ekspedisi Patriot yang digagas Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
    Dalam program tersebut,
    Undip
    bersama enam mitra perguruan tinggi lainnya mengirim 57 tim yang tersebar di 13 provinsi dan 35 kabupaten.
    Program ini menjadi kesempatan bagi kampus yang terlibat untuk mengambil peran strategis mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ini sejalan dengan jargon yang diusung Undip, yakni “Undip Bermartabat dan Bermanfaat untuk Masyarakat luas.”
    Setiap tim terdiri dari empat orang anggota dan satu orang ketua. Mereka akan tinggal di kawasan
    transmigrasi
    bersama masyarakat selama tiga sampai empat bulan untuk memahami situasi lokal dan menghasilkan kajian akademis yang sesuai kebutuhan masyarakat.
    Program
    Ekspedisi Patriot

    Kementerian Transmigrasi
    dilaksanakan untuk mengakselerasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Terintegrasi (KET) berbasis sumber daya manusia (SDM) unggul. Tujuannya, untuk mendorong pengembangan komoditas yang produktif, inklusif, dan berkemandirian secara ekonomi.
    Hal ini sejalan dengan amanah untuk mencapai “Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi” dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT).
    Penanggung Jawab Program Transmigrasi Patriot
    Universitas Diponegoro
    , Wiwandari Handayani, menjelaskan bahwa selain memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mengambil peran secara langsung bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lokal.
    Ini menjadi bagian dari gerakan nasional untuk membangun kawasan transmigrasi sebagai pilar ekonomi Indonesia.
    Wiwandari menilai, program Transformasi Transmigrasi yang saat ini diusung Kementerian Transmigrasi telah menggeser terminologi “transmigrasi”.
    Menurutnya, transmigrasi selama ini dipahami sebagai program pemindahan penduduk dari Pulau Jawa yang sudah sangat padat ke luar Jawa.
    “Melalui Program Ekspedisi Patriot, transmigrasi dapat dipahami sebagai program pengembangan yang lebih komprehensif untuk menciptakan simpul ekonomi baru di wilayah perdesaan dengan ditopang SDM berkualitas,” kata Wiwandari dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (14/12/2025).
    Kehadiran Tim Ekspedisi Patriot (TEP), termasuk tim TEP Undip, tidak hanya menghasilkan kajian akademis yang lebih valid, tetapi juga pemahaman atas dinamika pemangku kepentingan dalam berinteraksi dengan masyarakat.
    Pemahaman tersebut dapat menjembatani komunikasi instansi pemerintah dari berbagai sektor dan tingkatan yang selama ini cenderung bekerja sesuai kewenangan dan indikator kinerjanya masing-masing.
    Nantinya, hasil inisiatif tersebut dapat membantu masyarakat menyuarakan kebutuhan dan gagasan-gagasannya secara terarah.
    Sesuai visi untuk menebarkan manfaat dari hasil kajiannya, Undip telah menggelar tiga diskusi kelompok terarah (FGD) selama berada di lokasi. Diskusi ini telah menghasilkan rekomendasi konkrit kepada pemerintah. Bahkan, beberapa rekomendasi langsung diimplementasikan.
    Misalnya, di Palolo, Sulawesi Tengah, tim Undip sukses mendorong pemindahan bantuan alat kesehatan ke lokasi yang lebih sesuai keinginan masyarakat.
    Lalu, di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), tim Undip mengomunikasikan kebutuhan perbaikan jalan kepada Bappeda Provinsi NTT. Masukan ini telah disertakan ke dalam program pembangunan untuk segera dilaksanakan.
    Kota Metro di Provinsi Lampung menjadi salah satu contoh nyata bahwa konsistensi dan visi jangka panjang diperlukan untuk memastikan semangat transformasi transmigrasi dapat memberikan hasil nyata keberhasilan pembangunan.
    Berawal sebagai daerah pemukiman yang didirikan pada masa kolonial Belanda, kota ini menjadi bagian dari strategi untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke Lampung.
    Kini, Metro telah memiliki banyak perkembangan. Bahkan, kota yang menjadi cikal bakal kawasan transmigrasi pertama di Indonesia ini tercatat memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,41. Angka ini menjadi yang tertinggi kedua di Provinsi Lampung. Capaian ini tak lepas dari dukungan sektor ekonomi yang terus berkembang secara dinamis.
    Dengan dukungan teknologi dan konektivitas yang lebih baik ketimbang masa awal pemerintah Indonesia memulai program transmigrasi, transformasi yang memerlukan lebih dari lima dasawarsa di Metro dapat dipercepat beberapa kali lipat.
    Capaian ini menginspirasi penciptaan hal serupa di luar Pulau Jawa. Gerakan ini tidak akan menjadi apa-apa jika hanya mengharapkan hasil yang instan.
    Dari kesuksesan tersebut, setidaknya terdapat pembelajaran dapat dipetik, yakni pembangunan kawasan transmigrasi yang berpusat pada pembangunan manusia memerlukan proses dan harus dijalani dengan penuh ketekunan.
    Selain itu, prinsip keadilan perlu ditempatkan sebagai kunci dalam pelaksanaannya. Pasalnya, ruang untuk berkembang merupakan hak untuk setiap orang.
    Selain itu, warga lokal juga perlu diberikan kesempatan yang sama dengan pendatang di kawasan transmigrasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GTA 6 Hilang dari Daftar Game PS5 2026, Sony Tampilkan Halo

    GTA 6 Hilang dari Daftar Game PS5 2026, Sony Tampilkan Halo

    Disisi lain, sebelumnya, GTA 6 dijadwalkan akan meluncur ke PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X|S pada 19 November 2026, tanpa informasi apakah game ambisius Rockstar Games ini kapan dan bisa dimainkan di PC, PS4, atau Xbox One.

    Jadi salah satu game paling dinanti banyak gamer di seluruh dunia, wajar bila banyak studio game mulai menghitung ulang tanggal rilis karena tidak ingin game merek tenggelam oleh antusiasme pemain terhadap GTA 6.

    Salah satu studio tersebut adalah Bethesda. Pengembang dibalik seri game The Elder Scrolls ini kabarnya lebih memilih untuk tidak meluncurkan The Elder Scrolls 6 pada 2026. Hal ini dikonfirmasi oleh creative director Todd Howard.

    The Elder Scrolls 6 sendiri memang sudah diumumkan dan dikembangkan sejak tujuh tahun lalu. Namun, perusahaan meninggalkan sementara pengembangan penerus Skyrim tersebut untuk membuat Starfield.

    Baru pada 2023, Bethesda akhirnya melanjutkan pengembangan dan produksi secara penuh game bergenre fantasy RPG tersebut. Saat berbicara dengan media Belanda, Power Unlimited, Todd Howard ditanyakan tentang apakah The Elders Scroll 6 rilis lebih awal atau setelah GTA 6 meluncur.

    “Saya sangat berharap untuk GTA 6,” kata Howard, sebagai mana dilansir Power Unlimited, Jumat (5/12/2025). “Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Saya kenal orang-orang di Rockstar, mereka adalah beberapa terbaik dalam menghidupkan dunia virtual. Dunia ini seperti akan terus berjalan meskipun Anda tidak ada di sana.”

    Meskipun masih ada waktu bagi The Elder Scrolls 6 untuk dirilis pada tahun 2026 setelah raksasa Rockstar tersebut, akan lebih masuk akal untuk menunda peluncuran game ini hingga tahun 2027.

    Meski begitu, sangat sedikit yang diketahui tentang The Elder Scrolls 6 dan hanya tiga tahun produksi penuh untuk RPG fantasi dunia terbuka besar dan penuh dengan gameplay berbasis sistem tampaknya mustahil bagi industri game saat ini.

    Setelah The Elder Scrolls 6 dirilis, kapan pun itu, Bethesda akan memulai produksi penuh Fallout 5. Namun, ada desas-desus tentang sejumlah judul Fallout yang saat ini sedang dalam pengembangan, termasuk Fallout 3 Remastered dari tim di balik Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered yang baru-baru ini dirilis.

  • Dari Kain Perca jadi Busana Premium, Ini Kisah Batik Malessa yang Tumbuh Bersama BRI

    Dari Kain Perca jadi Busana Premium, Ini Kisah Batik Malessa yang Tumbuh Bersama BRI

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah hiruk pikuk Kota Solo, tepatnya di Kampung Dipotrunan, Tipes, Serengan, sekelompok ibu rumah tangga tampak sibuk menata kain, menjahit pola, hingga memproduksi busana khas nan elegan. Dari tempat sederhana inilah Batik Malessa berkembang, tidak hanya sebagai usaha rumahan, tetapi juga menjadi simbol pemberdayaan perempuan dan keberhasilan UMKM naik kelas.

    Usaha ini dirintis oleh Madu Mastuti pada 2018, berangkat dari mimpi sederhana, yaitu memberikan ruang kerja bagi ibu rumah tangga tanpa harus meninggalkan keluarga. Ia menyadari bahwa banyak perempuan di sekitarnya memiliki keterampilan, namun tidak punya wadah untuk berkarya.

    “Awalnya dari membuat daster berbahan kain perca, kain sisa yang dijadikan daster atau baju rumahan ibu-ibu. Lama-lama usaha berkembang, hingga merambah ke bidang kerajinan dan fashion. Kami memproduksi produk-produk premium seperti batik, lurik, dan tenun yang dipadupadankan menjadi produk fashion,” ujarnya.

    Nama “Malessa” sendiri merupakan gabungan dari namanya dan anaknya, Alesa, yang sekaligus menjadi simbol ikatan keluarga dan semangat kolaborasi.

    Produk Zero Waste, Kualitas Premium

    Batik Malessa kini menghadirkan dua lini utama: produk massal seperti daster yang dijual di toko oleh-oleh, dan lini eksklusif berupa busana padu padan batik, lurik, serta tenun. Proses produksinya tak main-main. Setiap desain diawali dengan sketsa unik, dan sisa kain tak terpakai disulap menjadi tas, topi, bantal, hingga dompet sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip zero waste.

    Keunikan produk Malessa pun berhasil menarik perhatian banyak kalangan, bahkan hingga digunakan oleh MC Piala Dunia U-17 dan sejumlah pejabat publik.

    Produksi yang semakin meningkat, yakni naik 40% dibanding awal usaha, juga tidak lepas dari peran BRI. Melalui pinjaman KUR, Malessa dapat membeli mesin jahit dan potong baru, sehingga efisiensi kerja semakin meningkat dan jangkauan distribusi semakin luas.

    “Alhamdulillah, dari tahun 2018 sampai 2025, usaha kami terus berkembang dan sudah memberdayakan masyarakat sekitar. Kini, kami memiliki mitra kerja dengan toko oleh-oleh dan toko batik di dalam maupun luar kota, bahkan di bandara-bandara,” kata Madu.

    Dapat Dukungan Rumah BUMN BRI, Siap Ekspor ke Mancanegara

    Kunci sukses Malessa tidak hanya pada kualitas produknya, tapi juga pada proses pembinaan yang komprehensif dari BRI melalui Rumah BUMN BRI Solo. Di sinilah Madu dan timnya mendapat pelatihan bisnis, digitalisasi, hingga ekspor.

    “Program-program BRI itu luar biasa. Saya mendapatkan banyak ilmu baru, pendampingan, dan orientasi peningkatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas dan siap ekspor,” tuturnya.

    Kini, produk Malessa sudah menembus toko-toko besar, hotel, dan bandara di Solo, bahkan pernah dipamerkan hingga ke Belanda, Swiss, dan Australia.

    Lebih dari sekadar usaha, Madu menegaskan bahwa Malessa adalah rumah bagi perempuan untuk bertumbuh. Ia membentuk Kelompok Wanita Berkarya sebagai wadah untuk belajar keterampilan sekaligus mengasuh anak. Dengan melibatkan delapan pekerja yang terdiri dari enam perempuan dan dua laki-laki. Malessa menjadi ruang yang produktif dan inklusif.

    “Jika ibu-ibu berdaya, ekonomi keluarga dan masyarakat ikut kuat,” katanya penuh keyakinan.

    Komitmen BRI: Perkuat UMKM Lokal di Seluruh Daerah

    Di tempat terpisah, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM seperti Batik Malessa merupakan bagian dari strategi besar BRI dalam memperkuat ekonomi lokal.

    “Upaya ini merupakan bagian dari strategi BRI untuk memperkuat ekosistem UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Dengan dukungan pemberdayaan BRI, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menghasilkan nilai tambah di pasar,” ujarnya.

    Hingga akhir September 2025, BRI tercatat telah membina 54 Rumah BUMN BRI dengan total lebih dari 17 ribu pelatihan yang digelar demi mendorong UMKM naik kelas.

    Kisah sukses Batik Malessa adalah bukti nyata bahwa dengan kolaborasi, inovasi, dan dukungan menyeluruh, UMKM lokal mampu bersaing, bahkan hingga ke panggung internasional.

  • BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih predikat Kolaborator Entrepreneur Hub pada ajang Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghargaan diberikan atas upaya BNI dalam memperkuat daya saing UMKM agar naik kelas dan Go Global.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi BNI dalam menghadirkan solusi pembiayaan, edukasi, dan pendampingan UMKM melalui platform BNI Xpora.

    “BNI sangat mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM RI yang terus mendorong semangat inovasi dan keberlanjutan para pelaku usaha. Pengakuan ini memberikan motivasi tambahan bagi kami untuk melanjutkan misi mendukung UMKM naik kelas dan memperluas penetrasi mereka ke pasar global,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, UMKM mitra BNI Xpora, PT Azaki Food Internasional turut menerima apresiasi kategori FinImpact Entrepreneur. Perusahaan ini telah menembus pasar global dengan produk tempe yang diekspor ke 12 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat, dan Belanda.

    Iqbal menjelaskan inisiatif BNI melalui Xpora dirancang untuk menghadirkan dukungan menyeluruh, antara lain pelatihan ekspor dan pendampingan kurasi produk. Kemudian, akses pasar melalui sembilan kantor cabang luar negeri BNI, hingga layanan digital seperti wondr by BNI, BNIdirect, dan TapCash.

    Melalui pencapaian ini, BNI akan memperluas dukungan terhadap UMKM nasional melalui penguatan kapasitas ekspor, peningkatan literasi digital, serta penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas.

    Dengan strategi yang semakin terarah dan kolaborasi lintas lembaga, BNI berharap peran UMKM dalam rantai ekonomi global dapat semakin kuat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami optimistis UMKM akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, dan BNI siap menjadi mitra utama UMKM untuk naik kelas dan go global,” ucap Iqbal.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pun menekankan pentingnya pilar grow dan sustain dalam wirausaha di tengah transformasi ekonomi global. Menurutnya, hal tersebut harus didukung dengan inovasi, digitalisasi, serta tata kelola usaha yang sehat.

    Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan dalam seremoni di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, yang dihadiri ribuan peserta secara hybrid dari berbagai sektor.Hal ini termasuk lembaga pembiayaan, dunia usaha, komunitas wirausaha, perguruan tinggi, dan nominator wirausaha inspiratif dari seluruh Indonesia. Acara juga turut dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Keynote Speake.

    (prf/ega)

  • Hari Apa Saja yang Diperingati Setiap 13 Desember? Yuk Simak Daftarnya!

    Hari Apa Saja yang Diperingati Setiap 13 Desember? Yuk Simak Daftarnya!

    Hari Nusantara diperingati setiap 13 Desember sebagai momen penting untuk mengenang lahirnya Deklarasi Djuanda. Hadirnya peringatan ini diharapkan dapat mengingat pentingnya peran deklarasi tersebut dalam penetapan kedaulatan laut dan negara Indonesia.

    Mengutip dari Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kemdikbud, Deklarasi Djuanda dirumuskan oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini merupakan respon atas masih berlakunya undang-undang kelautan Hindia Belanda, Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkar Maritim) 1939 yang dianggap merugikan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan.

    Awalnya, batas wilayah laut Indonesia yang dibuat berdasarkan ketentuan TZMKO adalah 3 mil. Batas tersebut merupakan jarak yang sempit dan mengakibatkan munculnya laut-laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia.

    Setelah Indonesia merdeka, Ordonansi ini masih berlaku selama bertahun-tahun. Adanya Deklarasi Djuanda bertujuan agar TZMKO 1930 tidak berlaku lagi.

    Pada 1960, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ini merupakan langkah hukum yang diambil pemerintah Indonesia agar Deklarasi Djuanda memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internasional.

    Awalnya, Deklarasi Djuanda mendapat penolakan dari dunia maritim internasional. Protes datang dari Australia, Perancis, Inggris, Jepang, Selandia Baru, Belanda, dan Amerika Serikat.

    Isi Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi, menghubungkan, dan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Isi deklarasi ini dipandang bertentangan dengan hukum internasional kala itu yang hanya memberi pengakuan pada wilayah laut selebar tiga mil dari setiap pulau.

    Selain itu, belum ada pengakuan terhadap kesatuan kewilayahan, di mana laut, pulau, dan gugusan kepulauan merupakan satu kesatuan kewilayahan. Meski menuai protes dari beberapa negara, tetapi ada dua negara yang mendukung, yakni Uni Soviet dan China.

    Selepas Deklarasi Djuanda, pemerintah Indonesia terus berupaya agar wilayah laut Indonesia diakui dunia internasional. Pada 1958, Indonesia mengambil bagian dalam Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaui United Nations Conference on the Law of Sea (UNCLOS) I yang diadakan di Jenewa, Swiss.

    Sayangnya, suara yang menentang deklarasi tersebut masih dominan. Indonesia pun menarik kembali usulnya dan memilih untuk memperkuat konsep yang ditawarkan dalam deklarasi tersebut.

    Kemudian, isi Deklarasi Djuanda diresmikan pada Februari 1960 melalui Undang-Undang/Prp No. 4/1960. Hal ini bertujuan untuk menjadi bekal menuju Konferensi PBB kedua tentang Hukum Laut di Jenewa pada 1960 meskipun tema Negara Nusantara tidak didiskusikan.

  • Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti inflasi biaya kesehatan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menkes menyebut biaya layanan medis di Indonesia naik sekitar 9 sampai 11 persen setiap tahun, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di angka 5,2 persen.

    “Ini persis seperti suami naik gaji 5 persen, istri minta 11 persen. Nggak mungkin ketemu,” kata Budi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Menurutnya, pola tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, tetapi di Indonesia efeknya bisa lebih berat karena struktur pembiayaan kesehatan masih terus berkembang.

    Budi menekankan peran BPJS Kesehatan menjadi sangat krusial untuk menahan laju inflasi. Namun, ia mengingatkan tugas BPJS bukan untuk menjadi lembaga yang ‘dicintai’ fasilitas kesehatan, melainkan lembaga yang mampu menjaga agar biaya layanan tidak melonjak tanpa kendali.

    “Kalau Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) itu dicintai seluruh rumah sakit, itu berarti beliau nggak perform. Tapi kalau semua rumah sakit antre pengen kerja sama dengan BPJS, tapi sambil misu-misu, maki-maki, cela-cela, itu artinya Pak Ghufron perform sekali,” ujar Budi sambil menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penyedia layanan adalah pekerjaan yang sangat rumit.

    Menurut Menkes, BPJS Kesehatan adalah satu-satunya wakil masyarakat yang mampu menahan tekanan dari sisi penyedia layanan, dokter, klinik, rumah sakit, farmasi yang ingin tarif lebih tinggi, pendapatan lebih besar, dan keuntungan maksimal.

    Sementara di sisi lain, masyarakat berharap layanan kesehatan bisa diakses semurah mungkin.

    “Supply side pasti pengen mahal. Sedangkan masyarakat maunya semurah-murahnya. Nah, keseimbangan inilah yang Pak Ghufron harus kejar,” kata Budi.

    Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan memiliki karakter unik yang sangat berbeda dengan sektor ekonomi lain karena minimnya transparansi harga. Budi mencontohkan bagaimana biaya operasi sederhana dapat memiliki perbedaan harga ekstrem antarnegara.

    “Gimana bisa, apendiktomi di Amerika 25 ribu dolar. Di Singapura 12 ribu dolar. Di Indonesia seribu dolar. Hanya di sektor kesehatan gap-nya bisa sampai 500 sampai 1000 persen,” ujarnya.

    “Itu karena tidak adanya transparansi dari lainnya kesehatan, sehingga gapnya besar sekali. Yang menderita siapa? Masyarakatnya. Untuk the same procedures bedanya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat.”

    Ia membandingkannya dengan apa yang terjadi di sektor keuangan. “Kalau tukar dolar di Amerika, di Changi, di Belanda, selisihnya paling 5 persen. Nggak pernah 500 persen.”

    Pemerintah, kata Budi, wajib menyediakan sumber daya yang menjadi fondasi pengendalian biaya kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, regulasi yang kuat, hingga ketersediaan obat yang murah.

    “Pemerintah harus kasih alat-alatnya, kasih orang-orangnya, dan memastikan obat-obatnya tersedia dengan harga rendah. BPJS memanfaatkan resource itu untuk menyeimbangkan tekanan dari dua sisi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • UMKM Binaan BCA Bidik Potensi Ekspor Rp 110,9 Miliar

    UMKM Binaan BCA Bidik Potensi Ekspor Rp 110,9 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berhasil membuka peluang jejaring bisnis ke 33 negara tujuan, dengan nilai potensi ekspor menyentuh Rp 110,9 miliar.

    BCA telah mengajak 19 UMKM binaan Bakti BCA (UMKM Bakti BCA) berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada Oktober lalu. Dari lima hari pelaksanaan TEI 2025 (15-19 Oktober), telah terjadi 185 business matching yang melibatkan sejumlah UMKM binaan BCA.

    Kemudian juga berhasil membuka peluang potensi ekspor sebesar Rp 110,9 miliar, diantaranya dengan negara India, Malaysia, Australia, Bangladesh, dan Singapura.

    Adapun Singapura merupakan negara-negara dengan minat tertinggi terhadap produk Indonesia dari UMKM binaan Bakti BCA. Dari sisi komoditas, kopi, coklat, dan rempah-rempah menjadi produk yang paling diminati.

    Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih, mengutarakan rasa syukur dan bangga terhadap potensi besar yang dimiliki UMKM Indonesia. John mengatakan.

    “Kami percaya bahwa UMKM di tanah air berpotensi besar untuk bersaing di pasar global. Melalui program BCA UMKM Go Export danpartisipasi di ajang tahunan berskala besar seperti Trade Expo Indonesia 2025,” kata John Kosasih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Ia bersyukur dapat mendampingi para pelaku usaha Tanah Air dalam menjajaki peluang ekspor yang nyata. BCA percaya bahwa kolaborasi dan pendampingan yang tepat adalah kunci untuk membuka pintu dunia bagi UMKM Indonesia.

    Berhasil Peroleh Kesepakatan Perdagangan

    Selain itu, kata John, sejumlah UMKM binaan BCA juga berhasil memperoleh kesepakatan perdagangan (Memorandum of Understanding/MoU) dengan sejumlah negara, dan mencatatkan total nilai ekspor hingga lebih dari Rp 12,4 miliar.

    Para UMKM yang sukses mengantongi perjanjian ekspor tersebut mengusung produk edamame, bawang, gula kelapa, kopi, hingga rempah-rempah.

    “Adapun tujuan ekspornya yaitu Jerman, Belanda, Rusia, Hong Kong, dan Malaysia,” ujarnya.

  • Dedi Mulyadi soal Kerusakan Alam yang Menyebabkan Banjir dan Tanah Longsor: Pertanyaannya, Siapa yang Menjajah Itu?

    Dedi Mulyadi soal Kerusakan Alam yang Menyebabkan Banjir dan Tanah Longsor: Pertanyaannya, Siapa yang Menjajah Itu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali blak-blakan terkait kerusakan alam di Indonesia yang semakin parah dari waktu ke waktu.

    Pernyataannya tersebut muncul di tengah maraknya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera serta sejumlah wilayah lain di Indonesia.

    Dedi membandingkan kondisi alam Indonesia saat masa penjajahan dengan era kemerdekaan yang telah berlangsung lebih dari delapan dekade.

    Dikatakan Dedi, kerusakan lingkungan justru semakin masif setelah Indonesia merdeka.

    “Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh. Samudera masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia (Belanda) meninggalkan perkebunan yang terhampar,” ujar Dedi dikutip pada Rabu (10/12/2025).

    Ia juga menyinggung peninggalan infrastruktur era kolonial yang dinilainya jauh lebih berkualitas dibandingkan banyak pembangunan di masa kini.

    “Bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh,” lanjutnya.

    Kondisi itu, kata Dedi, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka 80 tahun.

    Ia menyinggung kerusakan gunung, pencemaran sungai, hingga kualitas pembangunan yang dinilainya merosot.

    “Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung,” Dedi menuturkan.

    “Bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh,” tambahnya.

    Mantan Bupati Purwakarta itu kemudian menyinggung sebuah pertanyaan yang dianggap menggambarkan kekecewaannya terhadap tata kelola lingkungan di tanah air.

  • Napas Terengah di Stasiun Kampung Bandan, Penumpang Berjuang Taklukan Tangga yang Curam Megapolitan 10 Desember 2025

    Napas Terengah di Stasiun Kampung Bandan, Penumpang Berjuang Taklukan Tangga yang Curam Megapolitan 10 Desember 2025

    Napas Terengah di Stasiun Kampung Bandan, Penumpang Berjuang Taklukan Tangga yang Curam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Setiap hari, para penumpang KRL di Stasiun Kampung Bandan, Jl. Mangga Dua VIII No.16, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, harus naik turun tangga manual yang menjadi satu-satunya akses menuju peron atas dan bawah.
    Di stasiun lama yang melayani rute ke Jakarta Kota, Tanjung Priok, Angke, Duri, hingga Bekasi dan Cikarang itu, fasilitas berupa lift maupun
    eskalator
    belum tersedia sejak pertama kali dibangun.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (9/12/2025), menunjukkan arus penumpang yang padat berpindah antarperon. Beberapa di antaranya terlihat terengah-engah setelah menjejaki puluhan anak tangga.
    Di tengah kondisi tersebut, cerita para penumpang menunjukkan bahwa naik-turun tangga di stasiun ini menjadi perjuangan harian.
    Santo (60), salah satu penumpang KRL, tampak menuruni tangga peron atas dengan perlahan.
    Rambutnya yang sudah memutih terlihat jelas, sementara di tangannya ia membawa kantong plastik berisi beberapa barang belanjaan dari pasar.
    “Kalau naik tangga di sini memang harus hati-hati. Saya ini sudah tua, otot-otot sudah beda,” katanya sambil tertawa kecil saat ditemui
    Kompas.com
    , Selasa.
    Setiap hari, Santo berangkat dari
    Stasiun Kampung Bandan
    untuk menuju tempat kerjanya di Angke, Jakarta Barat. Ia mengaku sudah terbiasa dengan kondisi tangga, tetapi tubuhnya tidak lagi sekuat dulu.
    “Tadi saya sampai harus pegangan kuat di tulang tepi tangga, biar nggak goyang,” ujarnya.
    Menurut Santo, kondisi stasiun saat ini seharusnya sudah bisa diperbarui. Terlebih, ia pernah melihat beberapa lansia hampir jatuh.
    “Kasihan yang sudah sepuh-sepuh. Kalau tersandung sedikit bisa bahaya,” katanya.
    Meski demikian, ia tetap bersyukur masih bisa naik turun tangga seorang diri tanpa ada yang membantu.
    “Tapi ya kalau bisa ada lift sih lebih bagus. Saya juga manusia, tenaganya ada batasnya,” ucapnya sambil melanjutkan langkah.
    Penumpang lain, Bibah (63), berdiri di tepi peron bawah sambil memegangi pegangan besi. Napasnya masih tampak berat setelah menuruni tangga curam yang menghubungkan peron atas dan bawah.
    Ia mengenakan kerudung biru muda, tas selempang kecil, dan tangannya masih sedikit bergetar.
    “Dari dulu jalurnya begini terus, harus naik turun tangga tinggi,” ujarnya membuka percakapan.
    Bibah mengaku sudah bertahun-tahun berangkat dari Stasiun Kampung Bandan, terutama ketika hendak ke rumah anaknya di daerah Duri, Jakarta Barat.
    Saat ditanya apakah ketiadaan eskalator atau lift menyulitkannya, Bibah langsung mengangguk.
    “Jujur saja iya. Saya kalau naik begini sering berhenti dulu karena napas suka pendek. Tangganya tinggi, banyak juga. Kalau lagi ramai tambah susah karena harus ikut arus orang,” kata dia sambil sesekali mengusap dahinya yang berkeringat.
    “Kalau sendiri, saya lebih pelan jalannya. Kalau ada dia, ya lumayan dibantuin,” ucapnya.
    Bibah mengenang momen ketika ia hampir kehilangan keseimbangan beberapa tahun lalu. Saat itu, kepadatan penumpang membuatnya terdesak di tengah arus naik.
    “Pernah waktu itu kaki saya goyang, mau jatuh. Untung ada orang baik yang pegangin,” katanya.
    Ia pun berharap agar stasiun menyediakan fasilitas ramah lansia.
    “Kalau bisa dibangun eskalator bagus ya, Nak. Biar saya nggak ngos-ngosan tiap mau naik kereta,” ucapnya sambil tersenyum kecil meski lelahnya masih tampak jelas.
    Setelah Bibah selesai bercerita, giliran putranya, Fauzi, yang menjelaskan bagaimana ia mendampingi sang ibu setiap kali berjalan di stasiun ini.
    Fauzi tampak masih memegangi tas kecil ibunya sambil sesekali melihat ke anak tangga.
    “Iya, kalau lewat Kampung Bandan memang harus ekstra hati-hati. Tangganya curam dan tidak ada fasilitas bantu, jadi mau enggak mau harus dituntun,” katanya.
    Fauzi mengaku sudah hafal bagian tangga mana yang paling licin, curam, dan kapan waktu terpadat biasanya terjadi.
    Ia selalu memilih jam-jam sepi agar ibunya tidak harus berebut jalur dengan penumpang lain. Pengalaman buruk pernah terjadi beberapa bulan lalu.
    “Ibu sempat hampir terpeleset karena pijakan tangganya kecil dan licin saat hujan. Saya sampai panik waktu itu,” katanya.
    “Makanya sekarang saya benar-benar perhatikan langkahnya, terutama kalau naik. Turun juga riskan, tapi naik itu lebih berat,” tutur dia.
    Menurut Fauzi, kehadiran lift atau eskalator sudah menjadi kebutuhan mendesak.
    “Minimal lift atau eskalator, terutama untuk lansia, ibu hamil, dan orang yang bawa barang berat. Apalagi ini stasiun transit, penumpangnya banyak. Kondisinya bertahun-tahun sama saja,” kata Fauzi.
    Di sisi lain peron, tampak seorang perempuan muda bernama Wilya (29) menggendong anak laki-laki berusia dua tahun.
    Ia baru saja turun dari peron atas menuju jalur bawah. Wajahnya tampak memerah akibat lelah.
    “Iya, saya mau ke Jakarta Kota. Habis dari rumah saudara di Mangga Dua,” ujarnya sambil mengatur napas.
    Wilya bercerita, ia harus naik dan turun tangga panjang sambil menggendong anaknya, Dafa (2).
    Berat tubuh anaknya membuat keseimbangannya tidak stabil, dan itu terasa sangat melelahkan di tengah tangga curam.
    “Tadi sempat berhenti di tengah tangga, pegangin besi. Berat ya, sesek juga napas jadinya,” ujarnya.
    Ketika ditanya apa yang paling menyulitkan, Wilya langsung menunjuk ke arah tangga di belakangnya.
    “Tangganya itu. Enggak ada eskalator, enggak ada lift. Sementara orang lain banyak yang buru-buru, jadi saya yang bawa anak harus lebih hati-hati,” kata Wilya.
    Ia mengatakan bahwa fasilitas pendukung berupa lift akan sangat membantu, terutama saat membawa anak kecil.
    “Kan banyak juga yang bawa anak, ibu hamil, atau orang tua. Tangga setinggi ini enggak ramah buat mereka,” ucapnya.
    Wilya lalu membandingkan kondisi Stasiun Kampung Bandan dengan stasiun lain.
    “Banyak stasiun sudah jauh lebih enak. Di sini masih sangat manual. Padahal pengguna ramai dan jadi jalur transit juga,” tutur dia.
    Hanna (26) berdiri di tepi peron atas sambil memeriksa jadwal kereta ke Bekasi, Jawa Barat.
    Meski usianya masih muda, ia mengaku tetap kewalahan ketika harus naik tangga tinggi di Stasiun Kampung Bandan.
    “Saya muda saja capek. Apalagi yang bawa anak atau orang tua,” ujarnya.
    Hanna menggunakan rute Kampung Bandan Manggarai untuk berangkat kerja. Baginya, naik tangga setiap hari bukan hanya melelahkan, tapi juga berisiko. Ia berharap perbaikan fasilitas bisa menjadi prioritas.
    “Kalau stasiun lain saja bisa dibangun eskalator, harusnya di sini juga bisa. Penggunanya kan banyak,” kata dia.
    Vice President Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa KAI Commuter terus berupaya meningkatkan layanan melalui penyediaan fasilitas yang telah ada.
    Fasilitas itu berupa
    water station
    ,
    payment gateway
    , kartu disabilitas, pin ibu hamil,
    commuter shelter bike
    , serta layanan untuk pengguna prioritas.
    Terkait fasilitas khusus berupa lift dan eskalator, Karina menyebut idealnya setiap stasiun memang memiliki akses ramah pengguna prioritas.
    Namun, pengembangan infrastruktur dilakukan bertahap dan dikoordinasikan bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
    Untuk rencana pembangunan eskalator atau lift di Stasiun Kampung Bandan, Karina menyarankan agar informasi lebih lanjut dikonfirmasi kepada Kementerian Perhubungan.
    “KAI Commuter sebagai operator menjalankan layanan Commuter Line, sementara pengembangan infrastruktur berada dalam koordinasi pihak terkait,” ujar Karina saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa.
    Selama fasilitas tersebut belum tersedia, pengguna prioritas dapat meminta bantuan petugas stasiun.
    “Petugas siap membantu naik turun tangga atau kebutuhan lain di area stasiun,” kata Karina.
    Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai keadaan Stasiun Kampung Bandan mencerminkan keterbatasan ruang dan usia bangunan.
    “Kalau memang perlu, bisa dibangun
    ramp
    panjang untuk difabel. Tapi secara realistis sulit dikembangkan lagi karena stasiun ini warisan era Hindia Belanda. Kiri-kanan stasiun juga sudah padat penduduk,” jelas Deddy saat dihubungi.
    Deddy menilai risiko bagi pengguna prioritas sangat tinggi.
    “Lansia, ibu hamil, disabilitas mereka berisiko besar tidak kuat naik tangga manual,” ujarnya.
    Ia menyebut regulasi saat ini memang mewajibkan stasiun baru memiliki lift dan eskalator. Namun, untuk stasiun lama seperti Kampung Bandan, kewajiban itu tidak berlaku.
    “Lift dan eskalator tidak masuk standar SPM PM Nomor 63 Tahun 2019, jadi tidak wajib. Tapi kalau bisa dibangun, itu akan sangat membantu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ICC Jatuhkan Hukuman 20 Tahun Penjara untuk Pemimpin Milisi Sudan

    ICC Jatuhkan Hukuman 20 Tahun Penjara untuk Pemimpin Milisi Sudan

    Den Haag –

    Hakim pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap pemimpin milisi Janjaweed yang ditakuti di Sudan, atas dakwaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan selama konflik berdarah di Darfur lebih dari 20 tahun lalu.

    ICC sebelumnya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), telah menyatakan Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, juga dikenal sebagai Ali Kushayb, bersalah atas 27 dakwaan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang, termasuk pemerkosaan, pembunuhan, dan penyiksaan, di wilayah Darfur bagian barat tahun 2003-2004.

    Abd-Al-Rahman, yang kini berusia 76 tahun, hadir dalam sidang ICC di Den Haag, Belanda, mengenakan setelan jas dan dasi berwarna biru. Dia hanya berdiri tanpa ekspresi saat hakim ketua ICC Joanna Korner menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap dirinya.

    Pengadilan ICC, dalam putusannya, menyatakan Abd-Al-Rahman sebagai anggota terkemuka milisi Janjaweed Sudan yang terkenal kejam dan berpartisipasi “aktif” dalam berbagai kejahatan perang selama perang sipil berkecamuk di Darfur.

    Hakim Korner mengatakan Abd-Al-Rahman “secara personal melakukan” pemukulan, termasuk dengan kapak, dan memerintahkan sejumlah eksekusi mati. Dia mengutip para korban yang mengatakan bahwa Abd-Al-Rahman telah melakukan “kampanye pemusnahan, penghinaan, dan pengusiran”.

    Saat sidang putusan, hakim Korner membacakan kesaksian memilukan dari para korban tentang penderitaan yang mereka alami di bawah Janjaweed. “Hari-hari penyiksaan dimulai saat matahari terbit… darah mengalir deras di jalanan… tidak ada bantuan medis, tidak ada perawatan, tidak ada belas kasihan,” ucapnya.

    Dia juga mengatakan bahwa Abd-Al-Rahman secara pribadi telah menginjak-injak kepala para pria, wanita, dan anak-anak yang luka-luka

    Abd-Al-Rahman membantah dirinya merupakan pejabat tinggi dalam milisi Janjaweed, pasukan paramiliter, yang sebagian besar terdiri dari etnis Arab, yang dipersenjatai oleh pemerintah Sudan untuk membunuh suku-suku Afrika, yang sebagian besar berkulit hitam, di Darfur dua dekade lalu.

    Dia kabur ke Republik Afrika Tengah pada Februari 2020 ketika pemerintah baru Sudan mengumumkan niat bekerja sama dengan penyelidikan ICC. Abd-Al-Rahman akhirnya menyerahkan diri karena merasa “putus asa” dan takut otoritas Republik Afrika Tengah akan membunuhnya — klaim yang ditolak pengadilan.

    Hakim Korner menambahkan bahwa penyerahan diri secara sukarela menjadi salah satu dari beberapa faktor yang meringankan hukuman Abd-Al-Rahman, selain usia dan perilaku baiknya selama penahanan. Masa hukumannya akan dikurangi waktu yang telah dihabiskannya dalam penahanan sejak Juni 2020.

    Tonton juga video “Trump Ungkap akan Bantu Selesaikan Masalah Perang di Sudan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)