Xcloud.id

Negara: Bangladesh

  • Serangga Kecil Bikin Negara Ini Diserang Wabah Ganas, 123 Meninggal

    Serangga Kecil Bikin Negara Ini Diserang Wabah Ganas, 123 Meninggal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bangladesh menghadapi masalah kesehatan serius yang kondisinya semakin memburuk seiring penyebaran penyakit yang ditularkan nyamuk, dengue dan chikungunya, yang terjadi bersamaan. Rumah sakit kewalahan menerima pasien, kondisi ini meningkatkan kekhawatiran akan penyebaran wabah yang lebih mengerikan dalam beberapa minggu mendatang.

    Menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang dikutip Reuters, Bangladesh telah mencatat lebih dari 33.800 kasus dengue dan 132 kematian tahun ini. Pada minggu pertama bulan September saja, setidaknya 10 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang dirawat di rumah sakit karena demam akibat dengue.

    Sementara chikungunya, yang sebelumnya hilang selama bertahun-tahun, muncul kembali dan mewabah dengan cepat. Pada Januari hingga Juli, empat laboratorium di Dhaka mengonfirmasi 785 kasus virus chikungunya, dengan tingkat deteksi mencapai lebih dari 30% di beberapa fasilitas. Di kota pelabuhan Chittagong, para pejabat melaporkan 30 kasus hanya dalam 24 jam, sehingga jumlah kasus di kota itu menjadi hampir 3.000 tahun ini.

    Rumah sakit berjuang untuk mengatasi wabah ini. Di Rumah Sakit Dhaka Medical College, rumah sakit umum terbesar di Bangladesh, bangsal-bangsalnya penuh sesak, jumlah pasien tiga kali lipat lebih banyak dari yang seharusnya.

    Para ahli memperingatkan bahwa krisis ini dapat semakin parah kecuali kampanye pengendalian nyamuk diintensifkan.

    “Nyamuk Aedes beradaptasi dengan cepat di kota-kota kita,” kata Kabirul Bashar, ahli entomologi medis di Universitas Jahangirnagar. “Air yang tergenang di lokasi konstruksi, atap, dan bahkan pot bunga berubah menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Jika kita tidak menghancurkan habitat nyamuk secara sistematis, wabah seperti demam berdarah dan chikungunya hanya akan semakin besar setiap tahunnya.”

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menandai demam berdarah sebagai salah satu ancaman global yang berkembang paling pesat, diperburuk oleh perubahan iklim dan kepadatan penduduk perkotaan. WHO menyarankan untuk mengenali tanda-tanda peringatan dini, termasuk nyeri perut, muntah, pendarahan, atau berkurangnya frekuensi buang air kecil.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia Catat Surplus Selama 63 Bulan Berturut-turut sejak Mei 2020 – Page 3

    Indonesia Catat Surplus Selama 63 Bulan Berturut-turut sejak Mei 2020 – Page 3

    Jika dilihat dari negara tujuannya, China, AS, dan India masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas dengan nilai total USD 63,22 miliar atau 41,53% dari total ekspor nonmigas nasional pada Januari-Juli 2025.

    Sementara itu, negara tujuan ekspor dengan lonjakan tertinggi secara kumulatif, antara lain, Swiss 147,12%, Mesir 48,31%, Thailand 40,81%, Bangladesh 39,13%, dan Brasil 37,55%. Berdasarkan kawasannya, ekspor ke Asia Tengah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 81,22%, diikuti Afrika Barat 67,16 persen dan Afrika Timur 53,42%.

    Sementara itu, khusus periode Juli 2025, ekspor Indonesia mencapai USD 24,75 miliar atau naik 5,60% dibanding Juni 2025 (MoM).

    Jika dibandingkan dengan Juli 2024, ada pertumbuhan 9,86% yang terutama didorong kenaikan ekspor nonmigas 12,83% meskipun ekspor migas turun 34,13% (YoY).

    Tiga komoditas nonmigas utama dengan pertumbuhan ekspor tertinggi pada Juli 2025, yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang naik 53,80%, kakao dan olahannya (HS 18) 37,87%, serta kayu dan barang dari kayu (HS 44) 29,11%.

    “Peningkatan ekspor kakao dan olahannya adalah terutama untuk produk lemak kakao dan bubuk kakao. Hal ini terjadi sebagai dampak tren permintaan global yang tinggi,” kata Mendag Busan.

  • Mendag Budi Sebut Bisnis Ini Bisa Bawa RI Jadi Negara Maju

    Mendag Budi Sebut Bisnis Ini Bisa Bawa RI Jadi Negara Maju

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai bisnis waralaba (franchise) lokal sebetulnya lebih banyak dibanding merek asing. Namun, ia mengakui gaung dari bisnis waralaba lokal sering kalah ramai ketimbang pemain internasional.

    Di sisi lain, Budi menambahkan, waralaba menjadi salah satu jalan mudah untuk mendorong lahirnya wirausahawan baru di Indonesia. Saat ini rasio kewirausahaan RI baru 3,1%, sementara negara maju rata-rata memiliki rasio 10%-12%.

    “Kalau menurut data yang terdaftar, (bisnis waralaba lokal) lebih banyak, masih banyak waralaba lokal dibanding waralaba asing. Tapi mungkin, ya kadang-kadang kalau saat berbicara tentang kewirausahaan, waralaba asing itu lebih ramai,” ujar Budi dalam Opening Ceremony the 24th International Franchise, Licence, and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

    “Sehingga kalau kita ingin menjadi negara maju maka salah satunya yang kita gunakan adalah kewirausahaan kita. Nah franchise ini salah satu sebenarnya kegiatan usaha yang mudah, yang sudah teruji. Jadi kalau ada entrepreneur baru yang ingin membuka bisnis yang lebih mudah maka salah satu pilihannya adalah dengan waralaba,” jelasnya.

    Ia mengatakan, waralaba punya banyak kelebihan karena model bisnis dan manajemennya sudah jelas. Dengan begitu, pelaku usaha tak perlu repot menciptakan ide bisnis baru dari nol.

    “Ya persyaratan untuk menjadi waralaba atau mewaralabakan produknya pun juga tetap. Artinya Bapak-Ibu tidak perlu ragu-ragu bagi teman-teman entrepreneur muda yang ingin berusaha. Dan costnya sebenarnya malah lebih murah,” ujarnya.

    Tak hanya mendorong tumbuhnya waralaba di dalam negeri, pemerintah juga aktif mengembangkan ekspansi merek Indonesia ke luar negeri. Budi menyebut ada kerja sama lintas kementerian, mulai dari Kementerian Perdagangan, BUMN, Pariwisata, UMKM, hingga Ekonomi Kreatif, untuk mem-branding restoran dan produk kuliner Indonesia di mancanegara.

    “Tujuannya tidak hanya mengembangkan restoran itu, tetapi bagaimana produk-produk kita, rasa rempah kita juga ekspornya menjadi meningkat. Daya tarik budayanya juga menjadi menarik. Jadi ciri khas Indonesia untuk diwaralabakan akan ada di situ,” ungkap Budi.

    Saat ini, menurutnya, sejumlah waralaba lokal sudah merambah ke negara lain, seperti Filipina dan Bangladesh. Bahkan, pemerintah juga membuka peluang bagi pelaku waralaba untuk memanfaatkan perwakilan dagang Indonesia di luar negeri.

    “Nah waralaba yang ingin melakukan survei atau ingin mencari market di luar negeri, boleh kita kasih kesempatan untuk magang ya di kantor ITPC di luar negeri, silakan,” katanya.

    Lebih jauh, Budi juga menjelaskan program business matching yang diinisiasi pemerintah sejak Januari 2025. Melalui program ini, UMKM bisa langsung bertemu buyer potensial dari luar negeri, baik secara online maupun difasilitasi perwakilan dagang Indonesia.

    “Program ini berjalan sudah mulai Januari dan Januari-Juni semester pertama, transaksinya sudah US$90,04 juta, jadi sudah Rp1,4 triliun. Dan itu adalah UMKM kita yang rata-rata atau 70% itu belum pernah ekspor,” paparnya.

    Foto: Martyasari Rizky
    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam Opening Ceremony the 24th International Franchise, Licence, and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025) (Martyasari Rizky/ CNBC Indonesia)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    Jakarta –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggandakan tarif impor atas barang-barang dari India hingga mencapai 50% mulai berlaku. Hal ini memperparah ketegangan dua negara demokrasi terbesar di dunia tersebut, terlepas dari AS dan India juga memiliki kemitraan strategis.

    Sebelumnya, India mendapat pemberlakuan tarif 25% dari Amerika Serikat untuk berbagai produknya. Namun, karena India membeli minyak dari Rusia, akhirnya Trump memutuskan untuk menambah tarif sebesar 25% atas India. Tarif ini berlaku mulai Rabu (27/08).

    Adapun komoditas yang akan terdampak dari tarif 50% ini adalah produk tekstil, perhiasan, alas kaki, peralatan olahraga, perabotan, hingga bahan kimia. Ini merupakan tarif tertinggi yang diterapkan oleh AS, menyusul kebijakan yang sama atas Brasil dan Cina.

    Seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa eksportir yang terdampak akan mendapatkan bantuan finansial, serta dorongan untuk memperluas pasarnya ke Cina, Amerika Latin hingga Timur Tengah.

    Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP), barang India yang sudah dikirim sebelum tenggat waktu tengah malam (waktu setempat) akan diberi pengecualian selama tiga minggu (sejak Rabu, 27 Agustus) dan tetap dikenakan tarif lama hingga 17 September.

    Beberapa produk lainnya seperti baja, aluminium, kendaraan penumpang, tembaga, serta barang lain yang sudah terkena tarif terpisah melalui aturan keamanan nasional (Section 232) juga dikecualikan.

    Lima negosiasi gagal

    Hingga tenggat tengah malam (waktu setempat), pejabat Amerika Serikat tidak memberikan peluang India untuk menghindari tarif 50% tersebut.

    Langkah yang diambil AS ini menyusul lima putaran negosiasi yang gagal. Sebelumnya, pejabat India optimistis tarif AS dapat dibatasi maksimal 15%, sama seperti tarif untuk mitra dagang utama lain seperti Jepang,Korea Selatan, dan Uni Eropa.

    Kedua pihak saling menyalahkan kesalahan politik dan miskomunikasi atas gagalnya negosiasi. Data Biro Sensus AS mencatat nilai perdagangan barang dua arah pada 2024 mencapai 129 miliar dolar AS (sekitar Rp1.967 T), dengan defisit perdagangan AS sebesar 45,8 miliar dolar AS (setara Rp687 T).

    Kelompok eksportir memperkirakan kenaikan tarif bisa berdampak pada hampir 55% dari total ekspor barang India ke AS senilai 87 miliar dolar AS (sekitar Rp1.305 T). Sekaligus, memberi keuntungan bagi pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina.

    Jika berlangsung lama, tarif tinggi ini bisa merusak daya tarik India sebagai alternatif basis produksi global selain Cina, khususnya untuk ponsel pintar dan elektronik.

    Meski ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri India dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada Selasa (26/08) bahwa pejabat senior kedua negara baru saja bertemu secara virtual dan menyatakan “keinginan untuk terus memperluas kedalaman dan keluasan hubungan bilateral.”

    Keduanya juga menegaskan kembali komitmen pada Quad, sebuah kemitraan yang menggabungkan AS, India, Australia, dan Jepang.

    Dampak nyata atas ekspor India

    Akibat tarif 50% tersebut, India kini dihadapkan pada hantaman serius terhadap perdagangan luar negerinya. Pemerintah India memperkirakan tarif ini akan mempengaruhi ekspor senilai 48,2 miliar dolar AS (rp723 T). Pejabat India memperingatkan tarif baru bisa membuat pengiriman ke AS tidak lagi menguntungkan secara komersial, hingga berpotensi menimbulkan kehilangan pekerjaan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Sektor padat karya seperti tekstil, perhiasan, kulit, makanan, dan otomotif diperkirakan paling terdampak.

    “Rezim tarif baru ini adalah guncangan strategis yang dapat menghapus jejak lama India di AS, menciptakan pengangguran di pusat-pusat ekspor, dan melemahkan peran India dalam rantai nilai industri,” kata Ajay Srivastava, pendiri lembaga kajian Global Trade Research Initiative.

    Sejauh ini, sektor farmasi dan elektronik untuk sementara terbebas dari tambahan tarif. Hal tersebut tentunya memberi sedikit kelegaan karena India memiliki eksposur besar di bidang tersebut.

    Respons pelaku ekspor

    Puran Dawar, seorang eksportir sepatu kulit dari Kota Agra di bagian utara India, mengatakan bahwa industri ini akan mengalami pukulan berat dalam waktu dekat. Terkecuali, kata dia, permintaan domestik menguat dan pasar luar negeri lainnya membeli lebih banyak barang India.

    “Ini benar-benar mengejutkan,” kata Dawar, yang bisnisnya dengan AS telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Zara, merupakan salah satu klien tekstil Dawar.

    Dawar, yang juga menjabat sebagai ketua regional Dewan Ekspor Kulit (Council for Leather Exports), memperingatkan bahwa AS harus memahami bahwa tarif impor yang tinggi akan merugikan konsumennya sendiri.

    Kelompok yang mewakili eksportir memperingatkan bahwa tarif impor baru dapat merugikan usaha kecil dan menengah India yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Ini situasi yang rumit. Beberapa lini produk akan menjadi tidak layak secara tiba-tiba,” kata Ajay Sahai, Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India.

    Apa kata PM India?

    Tarif-tarif ini diberlakukan saat pemerintahan AS terus mendesak untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sektor pertanian dan susu India.

    India dan AS telah mengadakan lima putaran negosiasi untuk perjanjian perdagangan bilateral, tapi belum mencapai kesepakatan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena New Delhi menolak membuka sektor-sektor tersebut untuk impor AS yang lebih murah. Alasannya, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengancam pekerjaan jutaan warga India yang bergantung pada sektor-sektor tersebut untuk penghidupan mereka.

    Perdana Menteri Narendra Modi berjanji tidak akan menyerah pada tekanan tersebut.

    “Bagi saya, kepentingan petani, usaha kecil, dan sektor susu adalah yang utama. Pemerintah saya akan memastikan mereka tidak terdampak,” kata PM India Narendra Modi dalam sebuah pidato di negara asalnya, Gujarat, pekan ini.

    Dia mengatakan dunia sedang menyaksikan “politik egoisme ekonomi.”

    Sebuah delegasi AS membatalkan rencana kunjungannya ke New Delhi pekan ini untuk putaran keenam pembicaraan perdagangan.

    Rencana reformasi lokal lawan tarif 50%

    Pemerintah India mulai menyiapkan langkah reformasi untuk meningkatkan konsumsi lokal dan melindungi perekonomian.

    India telah mengambil langkah untuk mengubah pajak barang dan jasa (PBB) atau pajak konsumsi demi menurunkan biaya asuransi, mobil, dan peralatan rumah tangga menjelang festival besar Hindu, Diwali, pada Oktober 2025 mendatang.

    Dewan pemerintah akan mengadakan pertemuan pada September 2025 untuk memutuskan pemotongan pajak.

    Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sedang membahas insentif keuangan yang mencakup suku bunga pinjaman bank yang menguntungkan bagi eksportir.

    Kementerian Perdagangan juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas ekspor ke wilayah lain, terutama Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa (UE) dapat menjadi lebih mendesak seiring upaya India untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Syarat Perusahaan Chip-Semikonduktor Tak Kena Tarif Trump 100%’:

    (ita/ita)

  • Delegasi Bangladesh pelajari efisiensi batu bara PLTU di Indonesia

    Delegasi Bangladesh pelajari efisiensi batu bara PLTU di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi Indonesia–Bangladesh Working Group on Energy meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumber Segara Primadaya (S2P) Cilacap, Jawa Tengah, untuk mempelajari pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia, termasuk penerapan teknologi dan efisiensi operasional.

    “Untuk teknologi ultra super kritis, bisa mencapai efisiensi penggunaan baru bara sekitar 40–42 persen. Dan untungnya, teknologi ultra super kritis (PLTU S2P Cilacap -red) adalah yang pertama di Indonesia,” ujar Direktur Teknik dan Operasi PT S2P Irvan Rahmat dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

    Irvan mengatakan mereka telah mengembangkan teknologi ultra super critical (USC) yang menghasilkan efisiensi energi lebih tinggi, sehingga memerlukan lebih sedikit bahan bakar batu bara untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama sekaligus mengurangi emisi.

    Dalam kesempatan tersebut, Director General Ministry of Foreign Affairs Bangladesh Nayem Uddin Ahmed mengatakan pemerintah Bangladesh dan Indonesia memiliki rencana pengembangan energi yang serupa, sehingga dirinya berharap akan ada bentuk kerja sama energi yang baru antarkedua belah pihak.

    “Kami sudah duduk bersama dan berbicara tentang masa depan kerja sama energi antara Bangladesh dan Indonesia. Jadi, ini baik bagi kami untuk memiliki bentuk kerja sama baru dalam energi, sektor ketenagalistrikan, terutama energi,” ujar Nayem.

    Nayem menjelaskan, mereka telah membentuk komite gabungan dalam rangka kerja sama bilateral Pemerintah Bangladesh dan Indonesia. Komite itu berangkat dari ketentuan Nota kesepahaman yang telah disepakati kedua belah pihak.

    Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Bangladesh di Sektor Energi telah ditandatangani 4 September 2023 di Jakarta.

    Selain mengunjungi PLTU S2P Cilacap, Delegasi Indonesia dan Bangladesh, pada waktu yang sama juga mengunjungi PT Kilang Pertamina Internasional RU-IV Cilacap.

    Untuk diketahui, Indonesia dan Bangladesh berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dalam rangka mencapai ketahanan sektor energi di masing-masing negara Asia tersebut.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan Indonesia dan Bangladesh selama ini memiliki hubungan ekonomi yang erat, dengan nilai perdagangan bilateral pada 2024 mencapai 2,94 miliar dolar AS.

    Dari angka tersebut, ekspor batu bara Indonesia mendominasi dengan nilai 1,05 miliar dolar AS atau setara 13,2 juta ton.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Kerja Sama UPH dan Kemendag Dorong Wawasan dan Kontribusi Mahasiswa

    ​Kerja Sama UPH dan Kemendag Dorong Wawasan dan Kontribusi Mahasiswa

    Mohamad Mamduh • 26 Agustus 2025 16:58

    Jakarta: Sebagai wujud komitmen memperluas wawasan akademik sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa, Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar Kuliah Umum  istimewa bersama Dr. Budi Santoso, M.Si., Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pada 25 Agustus 2025 di Auditorium D-501, Kampus UPH Lippo Village, Karawaci. Acara ini dihadiri lebih dari 500 mahasiswa lintas fakultas dengan topik utama “Kebijakan Perdagangan Indonesia.”
     
    Kuliah umum dipandu oleh Dra. Gracia Shinta S. Ugut, MBA., Ph.D., Executive Dean for the College of Business and Technology sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPH. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami arah serta dinamika kebijakan perdagangan nasional secara langsung dari pengambil kebijakan.
     
    Dalam paparannya, Dr. Budi menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global, dengan ekspor sebagai salah satu motor utama. “Hingga semester I 2025 (Januari–Juni), kinerja ekspor Indonesia tumbuh 7,7% dengan nilai mencapai US$ 135,41 miliar atau sekitar Rp 2.220 triliun. Surplus perdagangan meningkat menjadi US$ 19,48 miliar (Rp 319 triliun). Capaian ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi unggul di kawasan ASEAN,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa struktur ekspor Indonesia kini semakin beragam dan bernilai tambah. Jika 15 tahun lalu ekspor didominasi bahan mentah, saat ini 83% berasal dari industri pengolahan, disusul pertambangan dan pertanian. Beberapa komoditas utama meliputi kakao dan produk olahannya, kopi, teh, rempah, timah, aluminium, serta produk kimia. Sementara itu, negara tujuan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi antara lain Swiss, Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura.
     
    Strategi Pasar Global dan Tantangan Tarif
    Dalam kesempatan tersebut, Dr. Budi juga menyoroti dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor hingga 19 persen bagi sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, meskipun aturan tersebut cukup berat, hal ini sekaligus mencerminkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.

    Untuk menghadapinya, pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan melalui perundingan internasional dan upaya membuka pasar baru, termasuk ke Uni Eropa, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat. “Tujuan utama kita bukan sekadar meningkatkan ekspor, tetapi juga menarik investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Dr. Budi.

    Selain menekankan ekspor berskala besar, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan saat ini mengusung tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan akses pasar ekspor, serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar global. “Semua ini dirancang agar ekosistem ekonomi kita berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Penandatanganan MoU UPH dan Kemendag RI
    Usai sesi kuliah umum, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UPH dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Penandatanganan dilakukan secara resmi oleh Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH, dan Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI.

    Dalam sambutannya, Rektor UPH menegaskan orientasi global yang diusung universitas. “UPH memiliki visi yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempersiapkan lulusan untuk berkontribusi di kancah internasional. Program keperawatan maupun pendidikan guru, misalnya, dirancang agar para lulusan siap mengabdi di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu, kami sangat berbahagia menyambut kehadiran Bapak Menteri di kampus ini. Harapan kami, mahasiswa UPH semakin siap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mengabdi bagi bangsa,” ungkap Dr. Parapak.

    Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang perdagangan. Ruang lingkupnya meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pengembangan sumber daya manusia di sektor perdagangan; serta penguatan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM.

    Penandatanganan MoU turut disaksikan oleh Dr. Stephanie Riady, B.A., M.Ed., selaku President of UPH, bersama jajaran pimpinan universitas, antara lain Dr. Jerry Sambuaga, B.A., M.I.A. (Vice Rector of External Affairs); Eric Jobiliong, Ph.D. (Vice President of Academics, Research, & Innovation); dan Dr. Andry Panjaitan, S.T., M.T., CPHCM. (Associate Vice President of Student Development, Alumni, and Corporate Relations).

    Kehadiran jajaran pejabat kunci dari Kemendag RI semakin menegaskan pentingnya sinergi ini, termasuk Dr. Sukoco, S.TP., M.S.E. (Kepala Biro Perencanaan); Ni Made Kusuma Dewi, S.H., M.E. (Kepala Biro Hubungan Masyarakat); serta Dewi Rokhayati, S.S. (Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri).

    Melalui kuliah umum bersama Mendag RI serta penandatanganan kerja sama strategis dengan Kementerian Perdagangan RI, UPH menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan mahasiswa tidak hanya dengan wawasan akademik, tetapi juga pengalaman nyata di bidang terkait. Sinergi ini menjadi langkah nyata bagi UPH dalam mencetak generasi muda yang takut akan Tuhan, unggul dalam kompetensi, dan berdampak bagi bangsa serta dunia.

    Jakarta: Sebagai wujud komitmen memperluas wawasan akademik sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa, Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar Kuliah Umum  istimewa bersama Dr. Budi Santoso, M.Si., Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pada 25 Agustus 2025 di Auditorium D-501, Kampus UPH Lippo Village, Karawaci. Acara ini dihadiri lebih dari 500 mahasiswa lintas fakultas dengan topik utama “Kebijakan Perdagangan Indonesia.”
     
    Kuliah umum dipandu oleh Dra. Gracia Shinta S. Ugut, MBA., Ph.D., Executive Dean for the College of Business and Technology sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPH. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami arah serta dinamika kebijakan perdagangan nasional secara langsung dari pengambil kebijakan.
     
    Dalam paparannya, Dr. Budi menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global, dengan ekspor sebagai salah satu motor utama. “Hingga semester I 2025 (Januari–Juni), kinerja ekspor Indonesia tumbuh 7,7% dengan nilai mencapai US$ 135,41 miliar atau sekitar Rp 2.220 triliun. Surplus perdagangan meningkat menjadi US$ 19,48 miliar (Rp 319 triliun). Capaian ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi unggul di kawasan ASEAN,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa struktur ekspor Indonesia kini semakin beragam dan bernilai tambah. Jika 15 tahun lalu ekspor didominasi bahan mentah, saat ini 83% berasal dari industri pengolahan, disusul pertambangan dan pertanian. Beberapa komoditas utama meliputi kakao dan produk olahannya, kopi, teh, rempah, timah, aluminium, serta produk kimia. Sementara itu, negara tujuan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi antara lain Swiss, Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura.
     
    Strategi Pasar Global dan Tantangan Tarif
    Dalam kesempatan tersebut, Dr. Budi juga menyoroti dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor hingga 19 persen bagi sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, meskipun aturan tersebut cukup berat, hal ini sekaligus mencerminkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.
     
    Untuk menghadapinya, pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan melalui perundingan internasional dan upaya membuka pasar baru, termasuk ke Uni Eropa, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat. “Tujuan utama kita bukan sekadar meningkatkan ekspor, tetapi juga menarik investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Dr. Budi.
     
    Selain menekankan ekspor berskala besar, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan saat ini mengusung tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan akses pasar ekspor, serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar global. “Semua ini dirancang agar ekosistem ekonomi kita berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Penandatanganan MoU UPH dan Kemendag RI
    Usai sesi kuliah umum, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UPH dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Penandatanganan dilakukan secara resmi oleh Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH, dan Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI.
     
    Dalam sambutannya, Rektor UPH menegaskan orientasi global yang diusung universitas. “UPH memiliki visi yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempersiapkan lulusan untuk berkontribusi di kancah internasional. Program keperawatan maupun pendidikan guru, misalnya, dirancang agar para lulusan siap mengabdi di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu, kami sangat berbahagia menyambut kehadiran Bapak Menteri di kampus ini. Harapan kami, mahasiswa UPH semakin siap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mengabdi bagi bangsa,” ungkap Dr. Parapak.
     
    Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang perdagangan. Ruang lingkupnya meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pengembangan sumber daya manusia di sektor perdagangan; serta penguatan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM.
     
    Penandatanganan MoU turut disaksikan oleh Dr. Stephanie Riady, B.A., M.Ed., selaku President of UPH, bersama jajaran pimpinan universitas, antara lain Dr. Jerry Sambuaga, B.A., M.I.A. (Vice Rector of External Affairs); Eric Jobiliong, Ph.D. (Vice President of Academics, Research, & Innovation); dan Dr. Andry Panjaitan, S.T., M.T., CPHCM. (Associate Vice President of Student Development, Alumni, and Corporate Relations).
     
    Kehadiran jajaran pejabat kunci dari Kemendag RI semakin menegaskan pentingnya sinergi ini, termasuk Dr. Sukoco, S.TP., M.S.E. (Kepala Biro Perencanaan); Ni Made Kusuma Dewi, S.H., M.E. (Kepala Biro Hubungan Masyarakat); serta Dewi Rokhayati, S.S. (Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri).
     
    Melalui kuliah umum bersama Mendag RI serta penandatanganan kerja sama strategis dengan Kementerian Perdagangan RI, UPH menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan mahasiswa tidak hanya dengan wawasan akademik, tetapi juga pengalaman nyata di bidang terkait. Sinergi ini menjadi langkah nyata bagi UPH dalam mencetak generasi muda yang takut akan Tuhan, unggul dalam kompetensi, dan berdampak bagi bangsa serta dunia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Jakarta –

    Kementerian Kebudayaan siap menggelar konferensi budaya internasional Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy, and Innovations (CHANDI) 2025. Mengusung tema “Culture for The Future”, perhelatan ini akan berlangsung pada tanggal 2-5 September 2025 di Denpasar, Bali.

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan CHANDI 2025 bukan hanya sekedar forum pertemuan internasional semata, namun menjadi sebuah perhelatan yang membuka ruang promosi, diplomasi, dan kerja sama kebudayaan lintas negara.

    “Ini juga menjadi salah satu tonggak menjelang keberadaan Kementerian Kebudayaan yang sudah memasuki masa kerja satu tahun sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke-80. Kami berharap CHANDI 2025 dapat membawa budaya kita yang sangat kaya dan beragam ini dapat semakin visible dan dikenal oleh dunia,” ucap Fadli dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan perhelatan CHANDI 2025 menjadi sebuah highlight dari kekayaan budaya Indonesia. Ia berharap ajang ini dapat menjadi momentum memperkenalkan dan mempromosikan keragaman budaya Indonesia.

    “Ini adalah satu cara promosi budaya yang lebih sistematis melalui berbagai kegiatan, seperti performance, diskusi, dialog budaya, hingga sharing dengan sejumlah negara yang hadir yang melibatkan para Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, serta perwakilan institusi budaya. Kita harapkan networking ini akan bisa mengakselerasi promosi, kerja sama dan diplomasi budaya dengan banyak negara sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 32 dan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan,” ucapnya.

    “Kita juga akan mengundang para ahli budaya dari berbagai negara, terutama mereka yang sudah mengkaji budaya Indonesia, seperti pengamat, penulis, pelaku, serta pecinta budaya Indonesia yang berasal dari berbagai negara,” jelasnya.

    Fadli menjelaskan ‘Culture for the Future’ menjadi tema utama dari penyelenggaraan CHANDI 2025. Tema ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa budaya menjadi perekat perbedaaan sekaligus soft power yang sudah dipraktikkan oleh berbagai negara, seperti Amerika dengan Hollywood, India dengan Bollywood, serta Korea Selatan dengan Korean Pop.

    “Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam menghitung Gross Domestic Product atau GDP dalam menghitung seberapa jauh dampak kebudayaan bagi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia,” ucap Bambang.

    Selama tiga hari pelaksanaan, CHANDI 2025 akan menghadirkan beragam agenda, antara lain dialog tingkat tinggi antara Menteri Kebudayaan RI dengan para pembuat kebijakan internasional; sesi pleno dan diskusi panel bersama tokoh budaya dunia; serta lokakarya interaktif seputar pembuatan keris dan batik. Ada pula pameran pertunjukan budaya yang menampilkan seni, musik, kuliner, dan kerajinan tradisional dari Indonesia dan negara sahabat.

    Gelaran CHANDI 2025 juga akan dihadiri oleh para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, organisasi internasional, akademisi, seniman, hingga praktisi budaya dari berbagai negara yakni, Singapura, Libya, Jordan, Kamboja, Timor Leste, Zimbabwe, Palestina, Thailand, Georgia, Uzbekistan, India, Venezuela, Kenya. Kemudian, Bangladesh, Belgia, United Kingdom, Fiji, Oman, Prancis, Amerika Serikat, Iran, Cyprus, Arab Saudi, Mongolia, Irlandia, Armenia, Albania, Korea Selatan, Pakistan, dan Tanzania.

    Untuk informasi lengkap, publik dapat mengakses situs resmi https://www.chandisummit2025.org.

    Sebagai informasi tambahan, mendampingi Menteri Kebudayaan, taklimat media CHANDI 2025 turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani; Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik, M. Asrian Mirzal; Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayuda; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; dan jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Kebudayaan.

    (akn/ega)

  • Daftar 7 Kelompok Peretas Paling Mengancam Rahasia Negara di Asia Pasifik

    Daftar 7 Kelompok Peretas Paling Mengancam Rahasia Negara di Asia Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA— Spionase siber masih menjadi ancaman utama di kawasan Asia Pasifik (APAC) sejak 2024 hingga paruh pertama 2025. Berikut 7 Daftar kelompok penjahat siber paling berbahaya.  

    Perusahaan keamanan siber dan privasi digital global, Kaspersky, mengungkapkan kelompok-kelompok peretas tingkat lanjut atau Advanced Persistent Threat (APT) terus membidik rahasia negara, intelijen militer, hingga informasi strategis milik pemerintah di berbagai negara kawasan ini.

    Peneliti Keamanan Utama di Tim Riset dan Analisis Global Kaspersky (Global Research and Analysis Team/GReAT), Noushin Shabab mengatakan Asia Pasifik menjadi salah satu wilayah paling rawan spionase siber. 

    “Hal ini, dikombinasikan dengan perkembangan digital dan ekonomi yang pesat, menciptakan lanskap ancaman yang kompleks yang dibentuk oleh beberapa aktor ancaman aktif yang menargetkan entitas dan organisasi terkemuka serta fasilitas penting di kawasan tersebut,” kata Shabab dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (12/8/2025).

    Secara global, Shabab mengatakan Kaspersky GReAT memantau lebih dari 900 kelompok dan operasi APT. Menurutnya di kawasan Asia Pasifik, setidaknya ada tujuh kelompok utama yang paling aktif sejak 2024 hingga awal 2025.

    1.SideWinder

    SideWinder salah satu ancaman paling agresif di Asia Pasifik. Mereka kerap membidik pemerintah, militer, dan entitas diplomatik melalui serangan spear phishing dan platform serangan canggih. SideWinder memiliki ketertarikan besar pada sektor maritim di Bangladesh, Kamboja, dan Vietnam, serta logistik di Tiongkok, India, dan Maladewa. 

    Pada Maret lalu, Kaspersky menemukan kelompok ini juga mulai menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir dan fasilitas energi di Asia Selatan. Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Nepal, dan Myanmar turut masuk dalam daftar sasaran.

    2. Spring Dragon

    Spring Dragon atau Lotus Blossom, yang memusatkan serangan ke Vietnam, Taiwan, dan Filipina. Kelompok ini memanfaatkan spear phishing, eksploitasi celah keamanan, dan teknik watering hole untuk menyusup ke sistem targetnya. Dalam kurun satu dekade, peneliti Kaspersky menemukan setidaknya 1.000 sampel malware yang digunakan untuk menyerang entitas pemerintah di Asia Tenggara.

    3. Tetris Phantom 

    Tetris Phantom pertama kali teridentifikasi pada 2023. Kelompok ini menggunakan malware canggih untuk menargetkan jenis drive USB yang aman. Hingga 2025, mereka telah memperluas gudang serangan dengan menambahkan BoostPlug, kerangka kerja berbasis plugin, serta DeviceCync yang menyuntikkan malware seperti ShadowPad, PhantomNet, dan Ghost RAT ke komputer korban.

    4. HoneyMyte

    HoneyMyte kerap menargetkan informasi politik dan strategis sensitif, khususnya dari pemerintah dan entitas diplomatik di Myanmar serta Filipina. Sejak 2024, mereka gencar menggunakan malware ToneShell yang disebar melalui berbagai loader.

    5. ToddyCat

    ToddyCat, yang sejak 2020 aktif menyerang target penting di Malaysia. Kelompok ini memanfaatkan kode publik untuk memodifikasi perangkat lunak keamanan sah agar dapat menghindari deteksi sekaligus mempertahankan akses secara diam-diam.

    6. Lazarus

    Lazarus, kelompok peretas yang diduga disponsori negara dan terkenal dengan kasus “Perampokan Bank Bangladesh”. Lazarus terus melancarkan kampanye bermotif spionase dan finansial.

    Awal 2025, Kaspersky mengungkap “Operasi SyncHole”, yang memadukan serangan watering hole dengan eksploitasi celah pada perangkat lunak pihak ketiga untuk menyerang berbagai organisasi di Korea Selatan. 

    Mereka juga menemukan celah zero-day di perangkat lunak Innorix Agent, yang setidaknya berdampak pada enam perusahaan di sektor penting.

    7. Mysterious Elephant

    Mysterious Elephant pertama kali diamati pada Mei 2023. Kelompok ini mengembangkan backdoor baru yang mampu mengeksekusi perintah dan memanipulasi berkas tanpa terdeteksi. Serangan mereka banyak menyasar Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh, dengan penggunaan teknik yang terkadang tumpang tindih dengan kelompok APT lain.

    Shabab menegaskan, berbeda dari penjahat siber biasa yang mengincar keuntungan finansial, kelompok-kelompok ini kemungkinan besar disponsori negara. Tujuannya bukan sekadar mencuri data, tetapi untuk memperoleh keunggulan geopolitik. 

    “Hal ini menjadikan penting bagi organisasi, terutama yang berada di sektor sensitif, untuk terus memperkuat postur keamanan siber mereka dan berinvestasi dalam intelijen ancamanagar tetap terdepan dalam menghadapi ancaman yang terusberkembang ini,” tambah Shabab.

  • Malaysia-Bangladesh Kirim Misi Perdamaian ke Myanmar

    Malaysia-Bangladesh Kirim Misi Perdamaian ke Myanmar

    Putrajaya –

    Malaysia dan Bangladesh, serta beberapa mitra regional lainnya, akan mengirimkan delegasi gabungan ke Myanmar untuk mendorong perdamaian dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya.

    Hal tersebut, seperti dilansir Reuters, Selasa (12/8/2025), disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam konferensi pers bersama dengan pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, yang sedang berkunjung ke Malaysia.

    “Mengamankan perdamaian di Myanmar tentu saja merupakan prioritas utama, bersama dengan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang menderita, para pengungsi, dan juga para korban gempa bumi,” kata Anwar dalam konferensi pers di Putrajaya pada Selasa (12/8).

    Bangladesh kini menampung lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya di kamp-kamp yang ada di distrik Cox’s Bazar di bagian tenggara negara tersebut — area permukiman pengungsi terbesar di dunia.

    Anwar menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia akan mengkoordinasikan misi ke Myanmar tersebut, yang dijadwalkan berlangsung beberapa pekan mendatang, bersama dengan mitra-mitra dari Indonesia, Filipina, dan Thailand.

    “Kami prihatin dengan beban yang ditanggung Bangladesh karena harus menampung pengungsi Rohingya dalam jumlah besar,” ucapnya dalam konferensi pers bersama Yunus.

    Tonton juga video “Temui DPR, Arnold Putra Cerita Ketika Ditahan di Myanmar” di sini:

    Pernyataan ini disampaikan Anwar yang menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun ini.

    Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut konflik yang meningkat dan kekerasan yang ditargetkan terhadap Rohingya, warga minoritas Muslim di negara bagian Rakhine, Myanmar bagian barat, telah memaksa sekitar 150.000 orang mengungsi ke Bangladesh dalam 18 bulan terakhir.

    Kunjungan Yunus ke Malaysia ini akan berlangsung selama tiga hari, dengan kedua negara menandatangani lima pakta, yang mencakup kerja sama pertahanan dan kolaborasi dalam penyediaan dan infrastruktur gas alam cair (LNG), produk petroleum, dan fasilitas-fasilitas terkait.

    Simak juga Video ‘Legislator soal Laut Ambalat: Pemerintah Jangan Ikuti Klaim Malaysia!’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]